Pokok Bahasan
I
PENDAHULUAN
II
PERANAN DAN PERTUMBUHAN INDUSTRI
III
PROGRAM KERJA DITJEN BIM 2012
IV IV
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)
V
ISU STRATEGIS DITJEN BIM 2012
2
PENDAHULUAN
I
PERMENPERIN NOMOR 105 TAHUN 2010 TUGAS DITJEN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
Merumuskan Serta Melaksanakan Kebijakan dan Standarisasi Teknis Di Bidang Basis Industri Manufaktur
FUNGSI DITJEN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
1.
2. 3. 4. 5.
Perumusan kebijakan di bidang industri manufaktur termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster BIM Pelaksanaan kebijakan di bidang BIM termasuk pengembangan klaster BIM Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang BIM 3 Pemberian bimbingan teknis dan evaluasdi bidaang BIM Pelaksanaan administrasi Ditjen BIM
ORGANISASI DITJEN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
PERTUMBUHAN INDUSTRI 2011 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011* (TW I)
2011* (TW II)
2011* (TW III)
1). Makanan, Minuman dan Tembakau
2,75
7,21
5,05
2,34
11,22
2,73
4,04
6,74
7,29
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki
1,31
1,23
-3,68
-3,64
0,60
1,74
10,43
9,33
8,63
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.
-0,92
-0,66
-1,74
3,45
-1,38
-3,50
(0,48)
1,32
0,88
4). Kertas dan Barang cetakan
2,39
2,09
5,79
-1,48
6,34
1,64
4,22
4,05
2,26
5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet
8,77
4,48
5,69
4,46
1,64
4,67
(0,02)
3,36
4,18
6). Semen & Brg. Galian bukan logam
3,81
0,53
3,40
-1,49
-0,51
2,16
4,38
5,05
6,12
7). Logam Dasar Besi & Baja
-3,70
4,73
1,69
-2,05
-4,26
2,56
18,32
16,91
15,03
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya
12,38
7,55
9,73
9,79
-2,87
10,35
8,84
6,61
7,01
9). Barang lainnya
2,61
3,62
-2,82
-0,96
3,19
2,98
1,13
3,71
4,59
5,86
5,27
5,15
4,05
2,56
5,09
5,78
6,23
6,49
LAPANGAN USAHA
Industri Non Migas Sumber: BPS diolah Kemenperin, 2011
POTENSI INDUSTRI •
• •
Potensi Ketersediaan Bahan Baku: Indonesia dianugerahi kekayaan sumber bahan baku antara lain Bahan Baku industri Petrokimia, Oleokimia, Fine Chemical, coal-based industry, dan biomass-based industry sbb: • Cadangan total Minyak Bumi: 7.998,49 MMSTB • Cadangan total Gas Bumi: 159, 63 TSCF • Cadangan total Batubara : 104,8 Milyar Ton • Produsen minyak sawit (CPO dan CPKO) terbesar di dunia: pada tahun 2010 mencapai 22,5 juta ton (lebih dari 75% masih diekspor mentah) • Cadangan bahan galian logam: tembaga 3,2 Milyar Ton, iron ore (besi) lebih dari 2 Milyar Ton, nikel laterit sebesar 1,58 Milyar Ton (16 % total cadangan nikel dunia) • Produsen biomassa (hasil samping) pertanian terbesar di dunia dengan potensi biomassa utama: sekam padi 20 Juta Ton, janggel jagung 15 Juta Ton dan Tandan Kosong sawit sebesar 15 Juta Ton. Potensi pasar: pasar produk petrokimia cukup besar (penduduk Indonesia sekitar 237 juta jiwa dengan tingkat konsumsi plastik perkapita masih 9,5 kg). Potensi hilirisasi: Industri pengguna bahan baku kimia (tekstil, plastik kemasan, otomotif) untuk menghasilkan aneka produk industri diperkirakan tumbuh signifikan selaras dengan tingkat pertumbuhan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. 6
PERMASALAHAN INDUSTRI MANUFAKTUR •
•
•
Bahan baku industri kimia hulu, khususnya naphta dan kondensat, masih diimpor, sedangkan kemampuan pasok gas bumi dalam negeri masih dibawah kebutuhan industri pemakai sebagai bahan baku maupun energi. Sedangkan di sisi lain industri primair migas nasional masih mengekspor gas bumi, naphta dan kondensat; Belum terintegrasinya industri primair pengolah sumber daya tambang mineral dengan industri hulu, industri antara dan industri hilir. Hal ini berlaku untuk sumber daya mineral migas maupun non migas (bahan galian non logam); Perlindungan produk lokal terhadap persaingan bebas sepenuhnya optimal dan berarti, terutama karena faktor pemberlakuan beberapa perjanjian perdagangan bebas secara bilateral dan regional (Free Trade Agreement) dan atau belum bersaingnya produk lokal terhadap produk ex impor, disamping beredarnya produk ex impor karena faktor produk lokal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, seperti beredarnya produk baja dari RRC yang membanjiri pasar lokal dengan harga 20% lebih murah dengan kualitas yang sama; membanjirnya aneka produk konsumsi ex impor, seperti garmen, alas kaki dsb. 7
PERMASALAHAN INDUSTRI MANUFAKTUR Lanjutan •
•
•
Belum optimalnya dukungan ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti ketersediaan prasarana dan pelayanan cepat pelabuhan, ketersediaan prasarana transportasi jalan terutama di wilayah pengembangan industri, ketersediaan dan pasok energi gas dan tenaga listrik, jaringan distribusi gas belum merata menjangkau wilayah pengembangan industri (seperti jaringan pantura jawa terputus di wilayah Jawa Tengah) , Kebijakan daerah terhadap pencadangan lahan bagi lokasi industri belum optimal dan sebagainya; Kebijakan insentif investasi baru dan pengembangan belum optimal, baik yang menyangkut administrasi, pajak dan fiskal, seperti belum luasnya cakupan bidang usaha yang mendapat pengurangan pajak (tax allowance), terbatasnya cakupan bidang usaha yang mendapatkan pembebasan pajak (tax holiday), masih relatif tingginya bunga investasi, belum dikembangkannya instrumen kebijakan insentif usaha di daerah. Kegiatan riset dan pengembangan teknologi industri masih terbatas dan belum sepenuhnya berkaitan dengan aspek kebutuhan dunia usaha industri. 8
KEBIJAKAN INDUSTRI 1. Pengembangan Industri Manufaktur dalam skema MP3EI yang diimplementasikan melalui dengan pendekatan Klaster ada 8 (delapan) bidang industri prioritas dari 13 (tiga belas) bidang industri prioritas dalam kerangka pembangunan ekonomi di Indonesia 2011-2025 melalui 6 Koridor Ekonomi Nasional 2. Pemanfaatan bahan baku yang beragam (multiple feedstock/horizontal differentiation) dan energy mix untuk mengembangkan energi alternatif untuk industri. 3. Pengendalian ekspor produk primair sebagai bahan baku melalui kebijakan Domestic Market Obligation bagi produk komoditas internasional (antara lain batubara, CPO, dsb) 4. Pemberian insentif usaha dan investasi berupa: a. Fasilitas Tax allowance (Revisi PP No.62 tahun 2008). b. Fasilitas Tax holiday untuk industri tertentu. c. Fasilitas BMDTP bagi bahan baku dan bahan penolong yang belum di produksi di dalam negeri. d. Fasilitas Bea Masuk, PPh dan PPN bagi industri yang berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). e. Pembebasan bea masuk dan PPN untuk bahan baku dan barang modal selama 9 masa project.
KEBIJAKAN INDUSTRI 5. Mendorong dan mengembangkan Standar Industri Manufaktur Nasional yang diberlakukan secara wajib, khususnya untuk beberapa produk konsumsi yang menyangkut hajat hidup masyarakat yang berpotensi menciptakan dampak negatif terhadap aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan moral (K3LM). 6. Memfasilitasi pengembangan aliansi pengembangan usaha dan pemasaran produk industri manufaktur melalui berbagai forum bisnis, media promosi dan sebagainya. 7. Mendorong terbentuknya struktur industri yang lebih kuat melalui pendekatan strategi integrasi usaha, khususnya untuk bidang industri yang memanfaatkan sumber daya alam tak terbarukan, seperti program pengambilalihan usaha INALUM, pengembangan industri hulu petrokimia ke arah industri hilirnya, pembangunan Centre of Excellence industri petrokimia di Banten; 8. Mendorong penyusunan dan implementasi standar kompetensi kerja sumber daya manusia industri manufaktur, khususnya untuk bidang industri yang mempunyai komunitas penanaman modal asing cukup tinggi, seperti industri semen, baja, petrokimia dan sebagainya. 9. Secara bertahap mendorong pengembangan teknologi proses industri kimia melalui pemanfaatan lisensi teknologi dan riset industri dalam negeri. 10
III
PROGRAM KERJA DITJEN BIM 2012
Sasaran Kinerja Ditjen BIM Tahun 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tingginya Nilai Tambah Basis Industri Manufaktur Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri Kokohnya Faktor-Faktor Penunjang Pengembangan Industri Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri Tersebarnya Pembangunan Industri Dukungan pelaksanaan tugas pokok dan peningkatan kapasitas kelembagaan
DITJEN BIM TAHUN 2012 •
DIPA Ditjen BIM TA 2012 No
Unit Kerja
1 Direktorat Industri Tekstil dan Aneka
216.151.678.000
2 Direktorat Industri Kimia Hilir
34.295.014.000
3 Direktorat Industri Kimia Dasar
91.254.750.000
4 Direktorat Industri Material Dasar Logam
35.859.093.000
5 Sekretariat Direktorat Jenderal
52.334.244.000
Total
•
Pagu
429.894.779.000
Berdasarkan Jenis Belanja : 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang
: Rp. 13.945.776.000,- (3,24%) : Rp. 403.080.003.000,- (93,76%)
3. Belanja Modal
: Rp. 12.869.000.000,- (2,99%)
PROGRAM KERJA DITJEN BIM TA 2012 PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIORITAS DITJEN BIM TAHUN 2012 No
Output
1.
Revitalisasi Industri 1. Restrukturisasi ITPT, Alas Kaki dan Penyamakan Kulit
Target Volume
245.179.900 165 Perusahaan
2. Pengembangan Industri Pupuk Organik
4 Pabrik
3. Fasilitasi Revitalisasi Pabrik Pupuk Urea
6 Pabrik
4. Fasilitasi Koordinasi Pengamanan Bahan Baku Pupuk NPK 5. Intensifikasi lahan pegaraman 6. Masterplan Pengembangan Industri Garam di Teluk Kupang 7. Pengembangan Industri garam di NTT 8. Audit Teknologi Dalam Rangka Restrukturisasi Industri Material Dasar Logam
Anggaran
Survey dan Rakor 450 Ha 3.000 Ha 500 Ha
PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIORITAS DITJEN BIM TAHUN 2012 No
Output
2.
Pengembangan Klaster Industri dan Kawasan 1. Pengembangan Klaster Industri 2. Pengembangan kawasan industri baja di Batulicin 3. Bantuan Permesinan dan Peralatan 4. Pengembangan Industri Lainnya
3.
Target Volume
35.056.405 10 Lokus 1 kawasan 10 Unit Kerja 4 Industri
Penyusunan, Penerapan dan Pembinaan Standar 1. RSNI Produk Industri 2. SNI Wajib Produk Industri 3. Fasilitasi Pembinaan Standar Industri Perusahaan
Anggaran
16.007.067 48 RSNI 23 SNI Wajib 76 Perusahaan
PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIORITAS DITJEN BIM TAHUN 2012 No
Output
4.
Peningkatan Kompetensi SDM Industri 1. Pelatihan dan Pengembangan SDM ITA dan IKH 2. RSKKNI Industri TPT dan Aneka
5.
2. Inisiasi Pembangunan Pustek Baja di Kalimantan Selatan
1240 Orang 4 RSKKNI 8.807.032 1 CoE 1 pustek
Penugasan Khusus 1. POKJA Pengambilalihan PT. INALUM a. Fasilitasi Proses Pengambilalihan PT. Inalum b. Optimalisasi Proyek Asahan Pasca Pengakhiran Master Agreement 2. Sekretariat Timnas P3DN a. Penayangan Iklan (TV, Radio, Airporteve dan Billboard) dan Pameran P3DN b. Sosialisasi, Temu Bisnis dan Forum Koordinasi c. Training of Trainer (TOT) 3. Koordinasi Otoritas Nasional Senjata Kimia
Anggaran 8.864.500
Pengembangan Inovasi Teknologi 1. Pembangunan Center of Excellence Industri Petrokimia di Banten
6.
Target Volume
35.070.000
PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIORITAS DITJEN BIM TAHUN 2012 No
Output
7.
Fasilitasi Promosi Kemampuan BIM 1. Fasilitasi Promosi Kemampuan Produk BIM
8.
Konservasi Energi
Target Volume
Anggaran 14.539.573
30 Pameran 3.869.302
1. Bimbantek Konservasi Energi
2. Penyusunan Manual Prosedur Penerapan Konservasi energi 9.
Pelaksanaan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan penguatan kualitas sistem rekomendasi dan Pertek
1.750.000
IV
PROGRAM P3DN
• Merupakan Implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. • Peraturan Presiden Nomor 54 pasal 96 ayat (1) tahun 2010 secara tegas telah menyebutkan bahwa setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah wajib memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
“ANUGERAH CINTA KARYA BANGSA” Sebagai Bentuk Apresiasi Pemerintah Akan Keseriusan Kementerian/Lembaga, BUMN/D, dan Pemerintah Provinsi, Dilakukan Penilaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2009 KEMENTERIAN/LEMBAGA
PEMERINTAH PROVINSI
BUMN/D
Kementerian ESDM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PT. DAHANA
Kementerian PERINDUSTRIAN
PROVINSI DI YOGYAKARTA
PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI
Kementerian PU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PT TASPEN
V
ISU STRATEGIS DITJEN BIM 2012 1. Perlu disiapkan kebijakan khusus pembatasan ekspor bahan baku produk logam mengingat Implementasi UU Minerba baru akan efektif pada tahun 2014 yang membuat para pengusaha melakukan ekspor bahan baku dengan berlebihan. 2. Sosialisasi Penerapan BTBMI 2012 di lingkungan Asosiasi Industri dan Perusahaan Industri 3. Pemanfaatan Limbah Fly Ash dan Bottom Ash di lingkungan industri manufaktur yang ramah lingkungan dan berpendekatan ekonomi. 4. Peningkatan Kemampuan Pasok Produk Hulu Petrokimia dan Logam Baja Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri 5. Koordinasi dan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penyiapan Infrastruktur Industri Yang Memadai 6. Peningkatan Pemanfaatan Insentif Pajak Tax Holiday untuk Mendukung Penguatan Struktur Industri dan Daya Saing Industri Nasional 7. Peningkatan Produktivitas Industri Manufaktur Dalam Rangka Optimalisasi Pemenuhan TKDN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Jl. Gatot Subroto Kav. 52 – 53 Lantai 9 JAKARTA Telp. : (021) 5255509, 5252482 Fax. : (021) 5252978 www.bim.kemenperin.go.id
