Program Kerja BPKIMI 2012 dalam Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Industri Hijau
Disampaikan pada Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Jakarta, 1 - 2 Pebruari 2012
Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian 2012
OUTLINE I
Profil Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI)
II
Program Peningkatan Daya Saing
III
Program Kerja BPKIMI TA 2012 2
I.
Profil Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) a
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
b
Organisasi BPKIMI
c
Balai Besar Industri
d
Balai Riset dan Standarisasi Industri (Baristand)
3
I.a.
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
BPKIMI (Pusat, Balai dan Baristand) Tugas Pokok dan Fungsi
1 2
3
Pengkajian Kebijakan Iklim Industri • Insentif Fiskal • Insentif Non-Fiskal • Ketentuan global di bidang lingkungan hidup Mutu Industri • Penelitian Teknologi • Standardisasi
Unsur penunjang bagi pengembangan industri yang dilakukan oleh 6 Direktorat Jenderal (Ditjen)
1
Pengembangan Industri • Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi • Ditjen Industri Basis Industri Manufaktur • Ditjen Industri Agro • Ditjen Industri Kecil Menengah
2
Pengembangan Perwilayahan Industri • Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri
3
Pengembangan Kerjasama Internasional • Ditjen Kerjasama Industri Internasional 44
I.b. Organisasi BPKIMI
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
Sekretariat Badan
Pusat Standarisasi
Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Balai Besar
Baristand Industri
Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
5 5
I.c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Balai Besar
I.d. Baristand Industri
Balai Besar Tekstil (BBT) - Bandung Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Bandung Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) Bandung Balai Besar Industri Agro (BBIA) -Bogor Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) Jakarta Balai Besar Keramik (BBK) -Bandung Balai Besar Teknologi Pecegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Semarang Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) Bandung Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) - Yogyakarta Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) - Makassar
1.
Baristand Industri Aceh
2.
Baristand Industri Medan
3.
Baristand Industri Padang
4.
Baristand Industri Palembang
5.
Baristand Industri Lampung
6.
Baristand Industri Surabaya
7.
Baristand Industri Banjarbaru
8.
Baristand Industri Samarinda
9.
Baristand Industri Pontianak
10.
Baristand Industri Manado
11.
Baristand Industri Ambon
*) Fokus Baristand Industri disesuaikan dengan potensi daerah
6
II. a
Program Peningkatan Daya Saing Industri 5 bentuk fasilitas (Insentif, Disinsentif dan Harmonisasi Tarif) untuk akselerasi reindustrialisasi dalam rangka mendukung percepatan dan pembangunan ekonomi
b
Pengembangan Industri Hijau 1) Strategi Pengembangan Industri Hijau 2) Upaya-upaya yeng telah dilakukan 3) Upaya-upaya yeng akan dilakukan
1). BMDTP 2). Tax Holiday 3). Tax Allowance 4). Penerapan Bea Keluar 5). BTKI 2012
c
Penerapan SNI wajib 1). SNI yang telah diterapkan 2). Percepatan penerapan SNI
d
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1). Peran Balai-balai dalam mengembangkan teknologi industri 2). Contoh-contoh hasil litbang dalam peningkatan teknologi industri a. Dalam substitusi bahan baku/bahan penolong b. Efisiensi teknologi proses produksi 7
1.BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah)
Tujuan BMDTP Kriteria Barang dan Bahan yang mendapatkan BMDTP
Persyaratan untuk mendapatkan BMDTP
• • • •
INSENTIF
Meningkatkan daya saing industri Memperdalam struktur industri nasional Menciptakan iklim usaha yang kondusif Mengurangi beban/cost bea masuk untuk bahan baku/bahan penolong /komponen yang diperlukan bagi industri
• Belum diproduksi di dalam negeri • Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan • Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri • Memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum. dikonsumsi masyarakat luas. dan/atau melindungi kepentingan konsumen (Bobot: 40%) • Meningkatkan daya saing (Bobot: 30%) • Meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Bobot: 20%) • Meningkatkan pendapatan negara (Bobot: 10%) 8
Sektor Industri Yang Mendapatkan Fasilitas BM-DTP di Bawah Binaan Kemenperin NO.
SEKTOR
BM-DTP 2008 (Rp)
BM-DTP 2009 (Rp)
BM-DTP 2010 (Rp)
BM-DTP 2011 (Rp)
Ditjen IUBTT 1 2 3 4 5 6 ７ ８ 9
Industri Alat Berat Industri PLTU Industri Komponen Kendaraan Bermotor Industri Elektronika Industri Peralatan Telekomunikasi Industri Kabel Serat Optik Industri Perkapalan Industri Toner Industri Kereta
160.000.000.000 927.000.000 300.000.000.000
106.000.000.000 14.000.000.000 795.200.000.000
210.000.000.000 5.000.000.000 523.930.000.000
57.467.500.000 3.446.000.000 106.136.500.000
28.000.000.000 103.000.000.000
215.400.000.000 50.000.000.000 151.000.000.000
150.000.000.000 38.771.000.000 26.154.000.000 30.410.000.000 448.000.000** -
12.500.000.000 6.450.000.000 5.350.000.000 20.042.500.000 337.500.000 6.192.500.000
-
-
Ditjen BIM 10 11 12 13 14 15 16 17
Industri Methyltin Mercaptide Industri Sorbitol Industri Kemasan & Karung Plastik Industri Karpet Industri HRC < 2 mm Ballpoint Industri Kawat Ban (Steel Cord) Industri Resin
470.000.000 70.000.000.000 -
900.000.000 700.000.000 32.040.000.000* 9.600.000.000* 3.200.000.000 5.600.000.000* -
1.294.000.000 150.500.000.000 36.224.000.000 13.420.000.000 17.250.000.000 -
385.500.000 49.267.500.000 9.056.000.000
107.000.000.000 769.397.000.000
1.383.640.000.000
1.203.401.000.000
285.245.500.000
880.000.000 7.734.000.000
Ditjen IA 18
Industri Susu JUMLAH
REALISASI (%)
3.26%
9%
22%
12,8% 9 9
Sektor Industri Yang Diusulkan Mendapatkan Fasilitas BM-DTP 2012 No
Sektor Industri
Usulan Pagu Anggaran 2012
1.
Ind .Komponen Kendaraan Bermotor
308.500.000.000
2.
Ind. Elektronika
50.000.000.000
3.
Ind.Perkapalan
48.102.000.000
4.
Ind.Alat Berat
126.103.000.000
5.
Ind. PLTU
6.
Bahan Baku Pembuatan Pupuk
30.000.000.000
7.
Ind. Peralatan Telekomunikasi
14.880.000.000
8.
Ballpoint
1.900.000.000
9.
Serat Optik
2.500.000.000
10.
Ind. Karpet
40.000.000.000
11.
Ind. Kemasan dan Karung Plastik
12.
Tinta Khusus (Toner)
1.300.000.000
13.
Ind.Kereta Api (INKA)
22.680.000.000
14.
Resin Sintesis
15.000.000.000
2.380.000.000
TOTAL
207.000.000.000
870.345.000.000
10
Permasalahan dalam implementasi BM-DTP • Pada tahun 2008 sd. 2010 sektor industri yang mendapat fasilitas BM-DTP tanpa melihat status KITE diperbolehkan memanfaatkan BMDTP. • Namun pada tahun 2011 perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ) tidak diberikan insentif BM-DTP (sesuai PMK 261/2010 ps 2 .(5) e.). Padahal sesuai KMK 580/2003 Ps. 10 Perusahaan KITE diperbolehkan memasukkan produknya 25% ke dalam negeri. • PMK Sektor masih terus mengalami keterlambatan dalam penerbitannya sehingga realisasi penyerapan menjadi rendah. Bahkan pada tahun 2012 ini, PMK Induk BM-DTP belum diterbitkan. Apalagi PMK sektornya.
Yang sedang dilakukan • Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerbitan peraturanperaturan pendukung implementasi BMDTP (PMK induk, PMK per sektor, Perdirjen di lingkup Kemenperin, Perdirjen Bea Cukai). • Melakukan diseminasi/sosialisasi kepada stakeholder industri di daerah
11
2. Tax Holiday (Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2011)
INSENTIF
tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Tujuan
MP3EI
Meningkatkan investasi bagi pengembangan industri pionir
Program hilirisasi Pengembangan industri prioritas
Tax Holiday
Menyerap tenaga kerja domestik Adanya alih teknologi Meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri Mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu
12
Fasilitas Tax Holiday diberikan kepada industri pionir dengan jumlah minimal investasi sebesar Rp. 1 Triliun dengan bidang usaha : a) Industri logam dasar; b) Industri pengilangan minyak bumi dan/atau industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; c) Industri permesinan; d) Industri di bidang sumber daya alam terbarukan; dan/atau e) Industri peralatan komunikasi Bentuk pemberian fasilitas adalah : a) Pembebasan PPh Badan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun dimulainya produksi komersial dengan nilai investasi sebesar 100 %. b) Pengurangan PPh Badan sebesar 50 % dari PPh Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan PPh Badan.
13
Yang telah dilakukan • Telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/MIND/PER/11/2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Sektor Industri • Telah diterbitkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 610/MIND/KEP/12/2011 tentang Tim Verifikasi dan Pengkajian Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Sektor Industri.
Yang akan dilakukan • Berkoordinasi dengan Ditjen IA, IUBTT, BIM untuk segera menerbitkan SK Dirjen IA, IUBTT, BIM tentang Sekretariat Tim • Fasilitasi terhadap pengajuan permohonan fasilitas tax holiday • Melakukan diseminasi/sosialisasi kepada stakeholder industri di daerah
14
3.Tax Allowance Peraturan Pemerintah No. 52 Th. 2011
INSENTIF
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal dibidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah – daerah tertentu
Tujuan PP No.52/2011
• Untuk meningkatkan kegiatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha dan/atau daerah tertentu
Pemberian Fasilitas Fiskal Dalam Rangka Penanaman Modal (PP No.52 Tahun 2011) • Pengurangan penghasilan net sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal. dibebankan selama 6 (enam) tahun masing- masing sebesar 5% (lima persen) per tahun • Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat • Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen). atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku • Kompensasi kerugian minimal 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun 15
Lampiran I PP 52/2011 (Bidang (Bidang Usaha Tertentu) Tertentu) NO
BIDANG USAHA
NO
1
INDUSTRI MAKANAN Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula Industri Makanan Bayi INDUSTRI TEKSTIL Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK Industri Pembuatan Minyak Pelumas INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Hasil Pertanian Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen . Zat Warna dan Pigmen Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi. Gas Alam dan Batubara Industri Kimia dasar Organik yang menghasilkan bahan kimia khusus Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik Industri Karet Buatan Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik. termasuk Pasta Gigi Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan Industri Serat Stapel Buatan INDUSTRI FARMASI. PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL Industri Bahan Farmasi INDUSTRI KARET. BARANG DARI KARET DAN PLASTIK Industri ban luar dan ban dalam
19
INDUSTRI KOMPUTER. BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK
20
Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi
21
Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik
22
Industri Peralatan Fotografi
23
INDUSTRI PERALATAN LISTRIK
24
Industri Pengubah Tegangan (Transformator). Pengubah Arus (Rectifer) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) Industri Batu baterai Kering (Batu Baterai Primer)
25
Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)
26
Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
27
INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17
INDUSTRI LOGAM DASAR
18
Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) INDUSTRI BARANG LOGAM. BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA Industri Barang dari Kawat
BIDANG USAHA
Industri Mesin Uap. Turbin dan Kincir 28
Industri Mesin Fotocopi
29
Industri Mesin Pendingin
30
Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan logam
31
Industri Mesin Penambangan. Penggalian dan Konstruksi
32
Industri Mesin Tekstil
33
Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya YTDL
34
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR. TRAILER DAN SEMI TRAILER Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
35
INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA Industri Kapal dan Perahu
36 37
Industri Komponen dan PerlengkapanSepeda Motor Roda Dua dan Tiga JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN Jasa Reparasi Kapal. Perahu dan bangunan Terapung
16
Lampiran II PP 52/2011 (Bidang (Bidang Usaha Tertentu & Daerah Tertentu) Tertentu) NO
BIDANG USAHA
DAERAH/PROVINSI
INDUSTRI MAKANAN 1
BIDANG USAHA
DAERAH/PROVINSI
INDUSTRI TEKSTIL
Industri pengolahan dan pengawetan buah – buahan dan sayuran dalam kaleng
Sumatera Utara. Nusa Tenggara Barat. Riau dan Kepulauan Riau. Sulawesi Selatan. Sulawesi Barat. Kalimantan Barat. Jawa Barat. Jawa Timur
Industri pengolahan sari buah dan sayuran
Sumatera Utara. Sulawesi Selatan. Riau. Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat
3
Industri Margarine
Propinsi di Sumatera dan Kalimantan
4
Industri Minyak Goreng Kelapa
Sulawesi Utara. Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara. SulawesiBarat. Gorontalo
5
Industri minyak goreng kelapa sawit
Propinsi di Sumatera dan Kalimantan
6
Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani lainnya
Seluruh Propinsi Kecuali Pulau Jawa
Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental
Sumatera Barat. Bengkulu. Jawa Barat. Jawa Tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Timur. Bali. Nusa Tenggara Barat. Sulawesi Selatan
Industri berbagai macam tepung dari: padi=padian. bijibijian. kacangkacangan. umbiumbian dan sejenisnya
Lampung. Jawa. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tengga Timur. Sulawesi Utara. Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Barat. Gorontalo. Maluku. Maluku Utara . Papua
9
Industri gula pasir
Seluruh provinsi kecuali Pulau Jawa
10
Industri glukosa dan sejenisnya
Seluruh provinsi kecuali Pulau Jawa
11
Industri tepung beras dan tepung jagung
Sulawesi Utara. Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Barat. Gorontalo. NTT. NTB
12
Industri Kakao
Propinsi di Sulawesi
13
Industri pengolahan kopi dan teh
Aceh. Sulawesi Utara. Bengkulu. Sumatera Selatan. Lampung. Bali. Sulawesi Selatan. Nusa Tenggara Timur. Papua dan Papua Barat. Sulawesi Barat
2
NO
14
Industri Persiapan Serat Tekstil
Sulawesi Utara. Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Barat. Gorontalo. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur
15
Industri karpet dan permadani
Seluruh provinsi di Pulau Jawa
16
Industri non woven (bukan tenunan)
Seluruh provinsi di Pulau Jawa
INDUSTRI KULIT. BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI
7
8
17
Industri Penyamakan Kulit
Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa dan Bali
18
Industri Alas Kaki untuk keperluan sehari-hari
Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa dan Bali
19
Industri sepatu Olahraga
Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa dan Bali
20
Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri
Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa dan Bali
INDUSTRI KERTAS DAN BARANG KERTAS 21
Industri bubur kertas (pulp)
Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa
22
Industri Kertas Budaya
Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa
17
Lampiran II PP 52/2011 (Bidang (Bidang Usaha Tertentu & Daerah Tertentu) Tertentu) NO
BIDANG USAHA
DAERAH/PROVINSI
23
Industri Kertas Berharga
Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa
24
Industri Kertas Khusus
Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa
25
Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa
26
Industri Kemasan dan Kotak dari kertas dan karton
Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa
27
Industri Kertas Tisue
Seluruh Propinsi Kecuali Pulau Jawa
INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA 28
Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali
Nusa Tenggara Timur
29
Industri kimia dasr organik yang bersumber dari hasil pertanian
Sumatera Utara. Riau. Jambi. Lampung. Bengkulu. Kaimantan Barat. Kalimantan Timur. Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan. Aceh. Papua dan Papua Barat. Sumatera Barat. Sumatera Selatan
30
Industri bahan peledak
Jawa Barat. Kalimantan Timur
INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM 31
Industri semen
Seluruh Propinsi. kecuali di Pulau Jawa
32
Industri besi dan baja dasar (iron and steel making)
Provinsi di Kalimantan dan Banten
33
Industri pembuatan logam dasar mulia
Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa
34
Industri pembuatan logam dasar bukan besi
Seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan. Papua. Maluku. Sulawesi.
35
Industri Penggilingan logam bukan besi
Seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan. Papua. Sulawesi.
INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA 36
Industri kapal dan perahu
Jawa Timur. Kalimantan. Sulawesi. Maluku. Papua. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
37
Industri Peralatan dan perlengkapan dan bagian kapal
Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera
JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN 38
Jasa reparasi kapal. perahu dan bangunan terapung
Jawa Timur. Kalimantan. Sulawesi. Maluku. Papua. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
PENGELOLAAN LIMBAH 39
Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya
Seluruh Propinsi Kecuali Pulau Jawa
18
Yang akan dilakukan
• Kemenperin berkoordinasi Kemenko Perekonomian, Ditjen Pajak dan BKPM dalam penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan tax allowance (Perdirjen Pajak dan Perka BKPM) • Kemenperin bersama dengan Kemenko Perekonomian dan instansi terkait lainnya akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan fasilitas tax allowance • Melakukan diseminasi/sosialisasi kepada stakeholder industri di daerah
19
4. Bea Keluar (PMK No. 67/PMK.011/2010) PMK No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Tujuan Penetapan Bea Keluar • Sesuai UU No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 2A ayat (2) menyatakan bahwa : Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk: • Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri • Melindungi kelestarian sumber daya alam • Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional • Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri
DISINSENTIF Komoditi yang Dikenakan Bea Keluar
Kulit Kayu Buah dan Kernel Kelapa Sawit
CPO dan produk turunannya Biji Kakao Rotan 20
Yang telah dilakukan • Pada tahun 2011 telah dilakukan restrukturisasi tarif Bea Keluar terhadap besaran tarif bea keluar atas ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya melalui “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 tahun 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar”
Yang akan dilakukan • Kemenperin bersama dengan instansi terkait lainnya akan berkoordinasi untuk melakukan evaluasi dan kajian terkait penerapan Kebijakan Bea Keluar terhadap beberapa komoditi primer • Melakukan diseminasi/sosialisasi kepada stakeholder industri di daerah
21
5.Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) HARMONISASI TARIF 2012 Latar Belakang Penyusunan BTKI 2012 • •
AMANDEMEN HS REVISI AHTN
•
PENAMBAHAN POS/SUBPOS PENGHILANGAN POS/SUBPOS REVISI REDAKSIONAL
• •
PERUBAHAN STRUKTUR KLASIFIKASI TARIF BEA MASUK/PDRI
PENYUSUNAN BTKI 2012 PMK No.PER-213/PMK.011/2011, Tanggal 14-Dec-2011
Jumlah pos tarif pada BTBMI 2007 adalah sebanyak 8.755 pos tarif menjadi 10.025 pos tarif pada BTKI 2012 (mulai diberlakukan TMT tgl 1 Januari 2012)
22
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 BTBMI 2007
Setiap 5 (lima) tahun akan diterbitkan pengganti akibat adanya amandemen HS oleh WCO
Tahun Berlaku
2007
Harmonisasi tarif yang pernah dilakukan : Peraturan MenteriKeuangan Nomor 241/PMK.011/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011
BTKI 2012
Mulai 1 Januari 2012 tarif bea masuk pada BTBMI 2007 (dengan perubahan-perubahan seperti pada PMK di atas) tidak berlaku lagi dan mengacu pada:
2012
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012 (BTKI 2012) sesuai dengan PMK No. 213 tahun 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
23
Permasalahan • Pemberlakuan BTKI 2012 per 1 Januari 2012 dirasakan oleh dunia usaha menghambat proses ekspor impor dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi karena tidak ada masa transisi dalam pemberlakuannya sehingga banyak barang-barang yang tertahan di pelabuhan
Yang sedang dilakukan • BPKIMI akan mengkoordinir sektor pembina industri dalam pengusulan perubahan tarif bea masuk (TBM) yang dianggap masih belum sesuai pada BTKI 2012. • Sehubungan akan diterapkannya perdagangan ASEAN Single Window (ASW) dengan menggunakan 8 digit HS pada tahun 2017, BPKIMI akan mengkoordinir sektor pembina industri untuk penyesuaian penggunaan 10 digit HS menjadi 8 digit HS.
24
II.b. Pembangunan dan Pengembangan Industri Hijau DASAR HUKUM
Tujuan Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional) Nasional)
Membangun Industri dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Lingkungan
Sosial
Ekonomi
Pembangunan industri yang mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan pasar secara kontinue
Pembangunan industri yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem, memelihara sumberdaya yang berkelanjutan, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi pelestarian lingkungan
Pembangunan industri yang mampu memberi berkontribusi pada masyarakat, seperti kesempatan kerja, peningkatan pendidikan, kesehatan dan keamanan 25
Konsep Pengembangan Industri Hijau Business as Usual (end of pipe)
Kemasan
Teknologi/ Mesin
Supplier
Produk
Bahan baku dan penolong
Sisa Produk dan kemasan
Proses Produksi Limbah/Emisi
Energi
Green Industry
(curative)
Eco Friendly
• Ramah Lingkungan • Hemat/ efisien & Efektif • Renewable (jika tersedia)
(Preventive)
• Penerapan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery) • Pendayagunaan SDM berwawasan lingkungan • Penerapan SOP • Penerapan tataletak pabrik yang efisien dan efektif • Modifikasi peralatan
Green Production
• Eco-Product • Eco-Packaging • Rendah/zero emission • Diolah hingga memenuhi BML • Non B3 • Dapat dimanfaatkan (dalam atau luar proses)
Eco Friendly
SUPPORTING •Standard
•Lembaga Sertifikasi
•Kerjasama
• Pembiayaan
•Insentif
•Pendidikan dan Pelatihan
•R & D
• BantuanTeknis
• Sistem Informasi
26
Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
Upaya sendiri
26%
26%
41% 15%
Upaya sendiri dan Dukungan internasional
RAN-GRK/ RAD-GRK Sektor Industri Pengemisi GRK – Industri Semen, Industri Baja, Industri Pulp dan Kertas, Industri Keramik, Industri Petrokimia, Industri Pupuk, Industri Tekstil, dan Industri Makanan dan Minuman 27
Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri (GRK) (Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011)
Target Penurunan Emisi (26%)
0,001 (Giga ton) CO2e
Target Penurunan Emisi (41%)
0,005 (Giga ton) CO2e
Kebijakan yang dilakukan untuk menunjang RAN – GRK • Peningkatan pertumbuhan industri dengan mengoptimalkan pemakaian energi
Strategi
• Melaksanakan audit energi khususnya pada industri-industri yang padat energi • Memberikan insentif pada program efisiensi energi
28
No
Rencana Aksi
Kegiatan/Sasaran
Periode
Lokasi
Indikasi penurunan Emisi GRK (juta ton CO2e)
Penanggung Jawab
1
Penerapan modifikasi proses dan teknologi
Tersusunnya pedoman penggunaan biomass dan teknologi lainnya pada industri semen sebagai blended cement
2010-2020
9 perusahaan industri semen di 9 propinsi : NAD, Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Sulsel, dan Kalsel
2,75
Kementerian Perindustrian
2
Konservasi dan audit energi
a. Terbentuknya sistem manajemen energi di 9 perusahaan industri semen, 35 perusahaan baja dan 15 pulp kertas
2010 –2014
9 perusahaan industri semen di 9 propinsi NAD, Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Sulsel, dan Kalsel Industri baja di 12 propinsi: Sumut, Sumsel, Riau, Jambi, Banten, DKI, Jabar, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalsel, dan Sulsel 15 perusahaan indusustri pulp kertas
2,06 terdiri dari : • Semen : 1,04 • Baja : 0,64 • Pulp kertas : 0,38
Kementerian Perindustrian
2015 - 2020
8 propinsi: Sumut, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DKI Jakarta, Kalitim dan Sulsel
2010 - 2020
10 propinsi : Sumut, Sumsel, Riau, Sumbar, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Yogjakarta
1,50
Kementerian Perindustrian
b. Terbentuknya sistem manajemen energi di perusahaan industri gelas dan keramik, pupuk, petrokimia, makanan dan minuman, tekstil, dan kimia dasar
3
Penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO)
Penghapusan BPO pada 4 sektor (Refrigerant, Foam, Chiller dan pemadam Api)
29
Upaya yang telah dilakukan 1. Penggunaan mesin ramah lingkungan melalui program restrukturisasi permesinan untuk industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki, dan gula. Program ini memberikan dampak yang signifikan berupa penghematan penggunaan energi sampai 25%, peningkatan produktivitas sampai 17%, peningkatan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan efektivitas giling pada industri gula; 2. Penerapan produksi bersih dengan memberikan pelatihan kepada pelaku industri dan aparatur, menyusun pedoman teknis produksi bersih untuk beberapa komoditi industri dan bantuan teknis kepada beberapa industri; 3. Kebijakan teknis, yaitu perlindungan terhadap lapisan ozon melalui kontrol produk, bahan baku atau bahan penunjang secara bertahap (Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/M-IND/PER/4/2007; 4. Penyusunan Data Inventori Emisi CO2 equivalent di 700 perusahaan dari 8 sektor industri untuk penetapan baseline emisi GRK; 5. Penyusunan Konsep Grand Strategi Konservasi Energi; 6. Implementasi Konservasi energi pada 35 perusahaan industri baja dan 15 perusahaan industri pulp dan kertas; 7. Penyusunan Pedoman Teknis Penurunan Emisi GRK pada industri Semen; 8. Pemberian penghargaan industri hijau : • Tahun 2010 kepada 9 perusahaan industri • Tahun 2011 kepada 10 perusahaan industri
30
Upaya yang akan dilakukan 1. Menyusun standar industri hijau; 2. Menyiapkan skema insentif fiskal dan non fiskal; 3. Membangun lembaga sertifikasi industri hijau; 4. Membangun kerjasama nasional dan internasional; 5. Peningkatan kapasitas SDM; 6. Meningkatkan pengembangan kualitas R&D; 7. Memberikan bantuan teknis penerapan produksi bersih; 8. Memfasilitasi pembiayaan pengembangan industri hijau; 9. Membangun sistem informasi industri hijau; 10.Menyusun pedoman-pedoman dalam rangka penurunan emisi GRK; 11.Melakukan monitoring emisi GRK 31
II.c. Penerapan SNI Wajib
Permasalahan
• Dengan diberlakukannya Free Trade Area (FTA) seperti ASEAN-China FTA, ASEAN FTA, maka pasar dalam negeri dibanjiri oleh produk-produk impor dengan harga murah namun mutunya rendah, seperti : Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Elektronika, dan lain-lain. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya daya saing produkproduk produksi dalam negeri
Upaya-upaya yang telah dilakukan
• Dengan menurunnya bea masuk impor sebagai dampak FTA, hambatan teknis melalui pemberlakuan SNI secara wajib merupakan salah satu cara untuk menghambat laju produk impor. Sampai saat ini pemberlakuan SNI secara wajib baru 73 SNI • Dari produk-produk yang diberlakukan wajib tersebut, industri yang telah memperoleh SPPT SNI adalah sebanyak 2984 perusahaan, yang terdiri atas 1966 Perusahaan Dalam negeri dan 1018 Perusahaan Luar negeri. • Berdasarkan perbandingan antara nilai impor dan jumlah SNI yang diberlakukan secara wajib, hal tersebut dirasakan kurang memadai untuk menghambat laju produk impor 32
Rencana Pemberlakuan SNI Wajib Upaya-upaya yang akan dilakukan • Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan sepakat untuk mempercepat pemberlakuan secara wajib SNI persyaratan penuh dan SNI sebagian parameter (Peraturan Teknis) untuk 400 produk yang nilai impornya tinggi, yang meliputi Elektronika (62 produk), Furniture (6 produk), Logam ( 8 produk), Kimia Dasar (5 produk), Kimia Hilir (16 produk), Makanan (7 produk), Mainan (15 produk), TPT (438 produk), Otomotif (5 produk), dan Maritim (2 produk). • Ketentuan labelling untuk TPT akan diatur oleh Kementerian Perdagangan
Skema Pemberlakuan SNI Wajib (521) dan Pertek (43) untuk 564 produk Produk Elektronika
Pemberlakuan SNI wajib
Peraturan teknis SNI-SP
31 produk
31 produk
Furniture
6 produk
Logam
8 produk
Kimia Dasar
5 produk
Kimia Hilir
12 produk
Makanan
7 produk
Mainan
15 produk
TPT
436 produk
Otomotif
5 produk
Maritim
2 produk
4 produk
2 produk
33
II.d. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Peringkat Kesiapterapan Teknologi dan Kemampuan Inovasi Indonesia
Peringkat
40 44 45
46 2010
50
2011
55 Daya Saing
•
30 40 50 60 70 80 90 100
36 36
Peringkat
Peringkat Daya Saing 35 Indonesia
2010 91 94
2011
Kesiapterapan Kemampuan Teknologi Inovasi
Peringkat Daya Saing dipengaruhi oleh 12 faktor, antara lain faktor Kesiapterapan Teknologi dan Kemampuan Inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan inovasi belum diiringi dengan pendayagunaan inovasi secara optimal terutama oleh sektor industri yang merupakan motor penggerak ekonomi utama.
Sumber : The Global Competitiveness Report pada World Economic Forum 2011 (Survey dilakukan terhadap 142 Negara)
34
II.d. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Peran Balai dalam mengembangkan teknologi industri BALAI Kompetitif
Kesesuaian standar dan mutu produk
Traning/ Diklat teknis dan Technical Assistance Litbang Industri untuk meningkatkan nilai tambah dan mutu produk industri
Fasilitasi Teknologi
Sektor Industri
Daya Saing
Komparatif Desain & Rancang Bangun Perekayasaan Industri
Penanggulangan dari pencemaran industri 35
Contoh Hasil Litbang dalam Peningkatan Teknologi Industri Dalam Substitusi Bahan Baku/Bahan Penolong No 1
Balai B4T
Hasil Litbang • •
•
Pengguna
Aplikasi PCC sebagai Extender di Industri • Cat Pembuatan Insulated Rail Joint dari Bahan • Komposit Serat Gelas dan Resin Epoksi Bertulang Baja sebagai Subtitusi Impor Pemanfaatan kopolimer lateks alam • styrene dalam pembuatan polymer modified concrete abstrak
PT. Sigma Utama PT. KAI
PT. Rel-ion Sterilization Service
2
BBT
•
Pembuatan kain door trim, produk kedap • suara dan komposit untuk tekstil otomotif
PT. Astra Internasional Tbk
3
BBPK
•
Pemanfaatan Limbah Padat IPAL Coating • untuk Bahan Bangunan Cat Tembok Emulsi dan Plamir Tembok Kertas Kemas Baja •
PT. Surya Pamenang
•
Primkokas PT. KS
4
BBKK
•
Isolasi Metil Sinamat dari Minyak Laja • Gowah (Alpinia Malaccensis) sebagai Sumber Bahan Kimia ADI
PT. Sumber Multi AtsiriCianjur
5
BBKKP
•
Pemanfaatan limbah shaving industry • penyamakan kulit untuk pembuatan batako dan paving block
PT. Invedco Bangun Utama Jakarta 36
Balai Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) - Bandung
•
•
Hasil Litbang • Kertas Kemas Baja
Pengguna • Primkokas PT. Krakatau Steel
Kerjasama penelitian BBPK dengan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. untuk memanfaatkan potensi bahan lokal dalam rangka mengurangi kebutuhan impor kertas kemas baja Telah mendapatkan paten ID 0 017 490 37
Balai Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Bandung
Hasil Litbang
Pengguna
Pembuatan Insulated Rail Joint (IRJ) dari PT. Kereta Api Bahan Komposit Serat Gelas dan Resin Indonesia (KAI) Epoksi Bertulang Baja sebagai Subtitusi Impor
PLAT PENYAMBUNG PENYEKAT LISTRIK (INSULATED RAIL JOINT)
KOTAK KABEL PENGHUBUNG CATUDAYA (JUNCTION BOX)
•
•
Rel KA di Indonesia terbuat dari baja sehingga mudah teraliri listrik liar (petir) dan dapat mengganggu sistem elektronik persinyalan (track circuit/sirkit sepur) sehingga untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko itu, PT. KAI perlu menggunakan produk IRJ sebagai penyambung antar rel KA yang bersifat isolator listrik dan mampu menahan beban statik & dinamik. IRJ dapat diproduksi oleh IKM di dalam negeri karena teknologinya sederhana sehingga dapat mengurangi komponen impor untuk menghemat devisa negara
38
Contoh Hasil Litbang dalam Peningkatan Teknologi Industri Dalam Substitusi Bahan Baku/Bahan Penolong (Skala Laboratorium) No
Balai
Contoh Hasil Litbang
1
BBKKP
•
Aplikasi Precipitated Calcium Carbonate (PCC) sebagai Reinforcing Filler untuk Sol Karet Sepatu Olah raga dan Ban Kendaraan Bermotor
2
B4T
•
Modifikasi Karet Alam Menjadi Bahan Elastomer Termoplastik
3
BBIHP
• •
Pembuatan Handbody Lotion dari Lemak Kakao Pembuatan Partikel Pembawa Obat Solid Lipid Nanopartikel (SLN) dari Lemak Kakao
5
BBK
•
Pembuatan Nano Komposit Keramik Berbasis Nanoalumina dan Nano Silika untuk Keramik Struktural
6
BBIA
•
Pengembangan pembuatan starter untuk industri modified cassava-flour
7
BBTPPI
•
Penerapan Teknologi Purifikasi Gas Methan (CH4) dari Proses Biogas Pengolahan Air Limbah di Industri sebagai Sumber Energi Alternatif
8
BBT
•
Penelitian serat nanas sebagai bahan baku pembuatan produk tekstil otomotif
9
Baristand Industri Palembang
•
Minyak Biji Karet Epoksi sebagai Bahan Pelunak untuk Pembuatan Seal Radiator Pembuatan Packing Cup Radiator Kendaraan Bermotor dengan Formulasi SBR dan NR
• 10
Baristand Industri Samarinda
•
Pengembangan CPO untuk Produk Pelumas Padat Ramah Lingkungan 39
Contoh Hasil Litbang dalam Peningkatan Teknologi Industri Efisiensi Teknologi Produksi No 1
Balai BBPK
Hasil Litbang • •
2
BBTPPI
•
Penguna
Kertas Sembahyang (Joss Paper) • Ramah Lingkungan Pengolahan Air Limbah dengan Proses • Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) dan Suspended Carrier Biofilm (SCB)
PT. San Fu Indonesia
Teknologi Elektro-flotasi untuk Mengolah • Limbah Cair Industri •
Laboratorium BLH Kota semarang Laboratorium Balai POM Jawa tengah Laboratorium BLH Propinsi Jawa Tengah
• 3
BBIA
•
Teknologi minyak kelapa dengan Hot Oil • Immersion Drying/HOID atau Fry Dry Technology.
PT. Kertas Padalarang
PT. Sac Nusantara
40
Contoh Hasil Litbang dalam Peningkatan Teknologi Industri Efisiensi Teknologi Produksi (Skala Laboratorium) No
Balai
Contoh Hasil Litbang
1
BBKK
•
Rekayasa Alat untuk mengolah Limbah Plastik menjadi Sumber Energi dengan Metode Pyrolisis
2
BBLM
• • •
Pengembangan Proses Biodiesel dengan Teknologi Kavitasi Pembuatan Rotary Packer Pengembangan matras progressive dies untuk pembuatan ring komponen otomotif Pembuatan mould untuk komponen plastik otomotif.
• 3
BBIA
•
Penerapan Teknologi Reverse Osmosis (RO) pada Pengolahan Buah-buahan (Ekstraksi Suhu Dingin)
4
BBPK
•
Teknologi Ramah Lingkungan untuk Coating Kitchen dalam Proses Pembuatan Kertas Salut (Coated Paper) Teknologi Ramah Lingkungan pada Proses Pemutihan Pulp Menggunakan Enzim dan Bahan Lainnya
• 5
BBKKP
• •
Teknologi Pembuatan Komponen Karet Sol Ringan untuk TNI Perekayasaan peralatan cetakan souvenir plastik sistem injection molding dengan sistem CNC
6
BBK
•
Peningkatan Kualitas Produk Keramik Tahan Peluru untuk Memenuhi Kebutuhan TNI/POLRI dan Peluang Ekspor Melalui Kemitraan dengan Industri Terkait
7
BBTPPI
•
Pemanfaatan Bakteri Halofilik untuk Pemurnian NaCl Guna Menerapkan Green Industry di Industri Pemakai Garam Rakyat. Penerapan Teknologi Nanofiltrasi dalam Proses Eliminasi Sulphur Dioksida (SO2) pada Flue Gas di Industri Kertas
•
41
III.
Program Kerja BPKIMI TA. 2012
42
III.a
Sasaran Kinerja BPKIMI Tahun 2012
1. Tersedianya hasil litbang yang siap diterapkan dan terbangunnya beberapa pilot project yang dapat dijadikan contoh bagi pengembangan industri 2. Tersedianya fasilitasi transfer teknologi dan peningkatan kompetensi SDM industri 3. Tersedianya rumusan kebijakan industri hijau 4. Tersusunnya pedoman teknis penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor industri pupuk dan keramik 5. Tersedianya katalog bahan baku dan bahan penolong yang ramah lingkungan untuk industri tekstil, keramik dan IKM makanan 6. Terfasilitasinya proses perlindungan dan penanggulangan pelanggaran HKI 7. Tersedianya RSNI yang diperlukan oleh industri 8. Meningkatnya kemampuan LPK yang mendukung SNI wajib 9. Meningkatnya jumlah industri yang memperoleh sertifikat SNI 10. Tersedianya rumusan kebijakan insentif dan disinsentif di sektor industri 43
III.b
Rencana Kerja Kegiatan BPKIMI TA 2012
Rencana Kerja BPKIMI dengan anggaran sebesar Rp. 458,85 M yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 377,19 M dan PNBP sebesar Rp. 81,66 M dibagi ke dalam 7 kegiatan pokok sebagai berikut: 1. Pengkajian Kebijakan Iklim Usaha Industri; 2. Standardisasi (Standar Nasional Indonesia); 3. Pengkajian Industri Hijau; 4. Pengkajian Teknologi dan HKI; 5. Perencanaan, Pelaporan dan pendukung operasional BPKIMI; 6. Penelitian dan Pengembangan Teknologi; 7. Riset dan Standarisasi Bidang Industri.
44
Pengkajian Kebijakan Perpajakan dan Tarif Sektor Industri (√)
III.b
Rencana Kerja BPKIMI TA 2012
PUSAT (Sekretariat dan Pusat-Pusat) PAGU
Total Rp. 141,61 M - RM : Rp. 136.515 M - PNBP : Rp. 5.1 M Pusat (5 Unit) 231 Pegawai
Kegiatan 1. Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri
Pemodelan dan Analisis Industri
Pagu
Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan
Rp. 5.73 M
Kegiatan 2. Perencanaan Kebijakan Standarisasi Industri Pagu Rp. 79.25 M
RM : Rp. 74.15 M PNBP : Rp. 5.10 M
Kegiatan 3. Pengkajian Industri Hijau & Lingkungan Hidup
Pagu
Pengkajian Kebijakan Non-Fiskal dan Moneter Sektor Industri
Perumusan SNI dan Regulasi Teknis (√) Peningkatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian (√) Pengawasan &monitoring pelaksanaan SNI & Regulasi Teknis
Pengembangan dan Perumusan Kebijakan Industri Hijau (√) Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (√) Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Industri (√)
Rp. 5.92 M Pengembangan dan aplikasi litbang teknologi
Program Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri
Total Rp. 458,85 M - RM : Rp. 377.19 M -PNBP : Rp. 81.66 M -GAJI :Rp. 149.52 M (32.6%)
Rp. 13.75 M
Pengembangan Invensi dan Inovasi serta Manajemen HKI Kerjasama Luar Negeri di Bidang Teknologi Pemasyarakatan Hasil Litbang Industri
Pagu Rp. 36.96 M
GAJI : Rp. 16.64 M (45.02%)
Peningkatan Pelayanan Teknis Administratif Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan di lingkungan BPKIMI Litbang Industri
Kegiatan 6. Penelitian dan Pengembangan Teknologi (11 Balai Besar) Daerah (22 Unit) 2493 Pegawai
DAERAH (Balai Besar dan Baristand Industri) PAGU
Pagu
Kegiatan 5. Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program KIMI
APBN BPKIMI TA.2012 PAGU
Kegiatan 4. Pengkajian Teknologi dan HKI
Total Rp. 317,23 M: - RM : Rp. 240.68 M - PNBP : Rp. 76.55 M
Pagu Rp. 216,83 M
RM : Rp. 158.88 M PNBP : Rp. 57.95 M GAJI : Rp. 91.73 M (57.73%)
Jasa Pelayanan Teknis (JPT) yang terdiri: - Desain & Rancang Bangun Perekayasaan Industri - Kesesuaian Standar dan Mutu Produk/Kalibrasi dan Testing - Penanggulangan Pencemaran Industri -Training/Diklat Teknis dan Technical Assistance Pendukung Operasional Balai Besar Litbang Industri
Kegiatan 7. Riset dan Standardisasi Bidang Industri (11 Baristand Industri) Pagu Rp. 100,40 M
RM : Rp. 81.79 M PNBP : Rp. 18.61 M GAJI : Rp. 41.15 M (50.31%)
Jasa Pelayanan Teknis (JPT) yang terdiri: - Desain & Rancang Bangun Perekayasaan Industri - Kesesuaian Standar dan Mutu Produk/Kalibrasi dan Testing - Penanggulangan Pencemaran Industri -Training/Diklat Teknis dan Technical Assistance Pendukung Operasional Baristand Industri
445 5
1. Pengkajian Kebijakan Iklim dan Usaha Industri A Pengkajian Kebijakan Perpajakan dan Tarif Sektor Industri
1. Kajian Pemberian Tax Holiday Rumusan kebijakan pemberian Tax Holiday untuk beberapa kelompok industri 2. Kajian Efektifitas Pelaksanaan Insentif Fiskal Rekomendasi efektifitas pemberian insentif fiskal bagi sektor industri yang menerima insentif fiskal
back
46
2. Perencanaan Kebijakan Standarisasi Industri A Perumusan SNI
dan Regulasi Teknis 1. Perumusan RSNI Tersusunnya 100 judul RSNI sektor industri yang berkualitas guna peningkatan daya saing industri, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen 2. Sertifikasi SNI Industri Pelayanan jasa sertifikasi untuk mendukung kelancaran proses pelayanan jasa sertifikasi 3. Koordinasi penyusunan Peraturan Menteri tentang penunjukan LPK dalam rangka pemberlakuan SNI/ST secara wajib Peraturan Menteri tentang penunjukkan LPK untuk melaksanakan audit kesesuaian terhadap produk dalam rangka pemberlakuan SNI wajib back
47
2. Perencanaan Kebijakan Standarisasi Industri B
Peningkatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) 1. Peningkatan Kemampuan Pengujian Laboratorium Balai dalam mendukung pemberlakuan SNI wajib Tersedianya 5 paket alat pengujian SNI wajib di 11 Balai Besar dan 11 Baristand Industri dalam mendukung pemberlakuan 400 SNI wajib 2. Pengembangan LSPro Pustan Akreditasi KAN Dalam rangka penguatan LSPro untuk mendukung pelaksanaan SNI yang diberlakukan secara wajib. 3. Pemantapan LSPro Pustan dalam rangka Akreditasi IECEE CB-SCHEME Dalam rangka penguatan LSPro untuk memfasilitasi sertifikasi wajib di negara tujuan ekspor bagi peralatan listrik dan elektronika. back 48
3. Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup A Pengembangan dan Perumusan
Kebijakan Industri Hijau 1. Penyusunan rencana induk pengembangan industri hijau Tersedianya grand strategy, roadmap, rencana aksi dan standar industri hijau. 2. Penyusunan katalog bahan baku dan bahan penolong Tersedianya katalog bahan baku dan bahan penolong untuk industri tekstil, keramik dan IKM makanan yang ramah lingkungan guna terwujudnya industri hijau 3. Penganugerahan penghargaan industri hijau Mendorong pelaku industri untuk menerapkan proses produksi ramah lingkungan
B
Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 1. Penyusunan pedoman pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) melalui implementasi konservasi energi Tersedianya pedoman teknis pengurangan emisi GRK melalui implementasi konservasi energi di industri pupuk dan keramik
back 49
3. Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup C
Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Industri 1. Pemetaan teknologi pengolah limbah elektronik Tersedianya peta teknologi pengolahan limbah elektronik 2. Kajian teknologi dan bahan alternatif dalam phase out HCFC dan POPs Rekomendasi kebijakan teknologi dan bahan alternatif pengganti HCFC dan POPs di sektor industri 3. Kajian pengelolaan limbah udara pada industri berbahan bakar batubara Tersedianya pedoman teknis pengelolaan limbah udara di industri berbahan bakar batubara dalam penerapan program EPCM di sektor industri
back 50
6. Penelitian dan Pengembangan Teknologi (11 Balai Besar) A Litbang Industri
Terdapat 107 litbang penelitian dan pengembangan teknologi di 11 Balai Besar B Jasa Pelayanan Teknis
Terdapat 85 jenis pelayanan teknis di 11 satker Balai Besar dengan Jasa Pelayanan Teknis diantaranya: Sertifikasi Sistem Mutu dan Produk, Pengujian Produk Industri, Pengujian Pencemaran Udara, Kalibrasi Alat Inspeksi, Penerbitan SPPT - SNI
back
51 51
7. Riset dan Standardisasi Bidang Industri (11 Baristand Industri) A Litbang Industri
Terdapat 91 litbang penelitian dan pengembangan teknologi di 11 Baristand Industri B Jasa Pelayanan Teknis
Terdapat 61 jenis pelayanan teknis di 11 satker Baristand Industri dengan Jasa Pelayanan Teknis diantaranya: Sertifikasi Sistem Mutu dan Produk, Pengujian Produk Industri, Pengujian Pencemaran Udara, Kalibrasi Alat Inspeksi, Penerbitan SPPT - SNI
back
52 52
TERIMA KASIH
