PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) DALAM MENGHADAPI DAMPAK KRISIS GLOBAL Oleh Fasochah Abstraksi Krisis global telah menurunkan secara dramatis permintaan dunia terhadap barang-barang eksport dari Indonesia yang dikhawatirkan akan menyebabkan ledakan pengangguran dalam jumlah besar . Dalam hal ini pasar dalam negeri yang besar dapat merupakan katup penyelamat bagi industri yang semula menjadi berorientasi eksport untuk mengalihkan penjualannya ke pasar domestik ,apalagi dengan dibukanya Asian China Trade Agreement(ACFTA) atau pasar bebas terutama produk-produk china yang merupakan pesaing dari produk-produk domestik. Salah satu solusi dalam mengatasi dampak krisis global adalah menggalakkan kembali penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka meningkatkan pasar domestik untuk dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi produk buatan Indonesia.Permasalahan yang ada adalah bagaimana solusi nya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam Negeri dan bagaimana produk dalam negeri dalam mengantisipasi Krisis Ekonomi Global/Pasar Bebas . Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri adalah dengan:1) Optimalisasi Program P3DN Untuk Menumbuhkan Industri Dalam Negeri,2) Mendongkrak Potensi Pasar P3DN yang ada,3) Adanya dukungan Dari Lembaga Pemerintah Dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri,4) Adanya langkah-langkah Pengamanan Produk dalam Negeri.Dan penggunaan produk dalam negeri untuk mengatasi krisis ekonomi global maupun adanya pasar bebas adalah dengan:1) Penguatan Eksport Produk Industri,2) Menjaga akses pasar,3) Penguatan Distribusi(Pemanfaatan Ritel dan Dagang Internasional),4) Pengamanan Pasar Dalam Negeri Kata Kunci: Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri,Pasar Global
I.Latar Belakang Perlunya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
Krisis global telah menurunkan secara dramatis permintaan dunia terhadap barang-barang eksport dari Indonesia yang dikhawatirkan akan menyebabkan ledakan pengangguran dalam jumlah besar . Dalam hal ini pasar dalam negeri yang besar dapat merupakan katup penyelamat bagi industri yang semula menjadi berorientasi eksport untuk mengalihkan penjualannya ke pasar domestik Setidaknya ada dua kecemasan besar yang menghinggapi para pengusaha saat melangkah memasuki Tahun Macan.Yang pertama adanya gejala deindustrialisasi yang kian serius dan kedua,implementasi Asian China Free Trade Agreement(ACFTA) yang dikhawatirkan akan mempercepat laju proses diindustrialisasi. Soal deindustrialisasi ,dikhawatirkan ini dapat dimaklumi karena dalam beberapa tahun terakhir konstribusi industri pengolahan (manufaktur)-sektor formal yang mampu menyerap
tenaga kerja dalam jumlah yang besar cenderung turun rata-rata 2% terhadap Produk Domestik Bruto(PDB). Selama lima tahun terakhir laju pertumbuhan industri nasional juga berada dibawah target yang ditetapkan 2,5 % pertahun .Bahkan untuk 2009 Departemen Perindustrian hanya sanggup memproyeksikan pertunbuhan 1,66 % - 1,81 % atau bergerak kian menjauh dari pertumbuhan ekonomi yang sebesar 4,8 %. Salah satu solusi dalam mengatasi dampak krisis global adalah menggalakkan kembali penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka meningkatkan pasar domestik untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi produk buatan Indonesia.Dalam kaitan ini Pemerintah telah mengeluarkan inpres No 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Permenperin No 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Tehnis Penggunaan Produk Dalam Negeri. Produksi dalam negeri adalah barang atau jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia,yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku /komponen import.Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang,jasa dan gabungan barang dan jasa. Membandingkan kondisi Industri di Indonesia dan China menjadi semakin tidak sepadan karena ditengah krisis finansial dunia sepanjang 2009 ,industri di China masih mampu tumbuh siknifikan. Dari semua persoalan hal tadi hal sebenarnya yang paling menyedihkan adalah sikap pemerintah yang tidak memiliki perhatian serius dalam pengembangan produksi nasional . Dalam satu dasawarsa terakhir pemerintah tidak melakukan kebijakan yang jelas bahkan terkesan acuh tak acuh terhadap kondisi industri da dalam negeri kendati pada 2002 ,Indonesia telah menandatangani persetujuan kerangka kerja sama ekonomi menyeluruh antara Asean dan China di Pnomp Penh, Kamboja pada Nopember 2002. Setelah menandatangani perjanjian itu,pemerintah tidak berupaya memperkuat struktur industri sperti halnya dilakukan Negara Asean lain terutama Singapura , Malaysia dan Thailand. Sektor Industri dibiarkan berjalan sendiri tanpa stimulus apapun dan kebijakan yang diterbitkan pada umumnya bersifat jangka pendek hanya untuk mengatasi persoalan sesaat. Malahan sebaliknya kinerja industri sering kali diganggu dengan berbagai kebijakan yang kontra produktif. Contoh mudah adalah di sector otomotif.Ketika pasar otomotif nasional masih tertatih-tatih mecoba bangkit dari terpaan krisis global ,pemerintah dengan persetujuan DPR pada 2009 justru mengesahkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(PDRT) yang menetapkan pajak kendaraan bermotor secara progresif.Karena itu
seperti yang dikatakan oleh ketua umum Apindo Sofyan Wanandi berujar “Jangan pernah bermimpi kita akanmenang melawan China dengan tangan kosong.
II.Permasalahan 1. Bagaimana solusi nya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam Negeri. 2. Bagaimana produk dalam negeri dalam mengantisipasi Krisis Ekonomi Global/Pasar Bebas
III.Pembahasan Masalah 3.1 Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri 3.1.1.Optimalisasi Program P3DN Untuk Menumbuhkan Industri Dalam Negeri Sistim Perdagangan yang semakin terbuka dengan masuknya produk-produk Cina dan Asean lainnya secara bebas (ACFTA) membuat masing-masing Negara dituntut untuk mengoptimalkan sumber daya nya dalam menghasilkan produ-produk inovatif dan dapat bersaing di pasar lokal maupun global.Dengan adanya otonomi Daerah ,daya saing Negara bertumpu pada daya saing daerah sehingga perlu dikembangkan kompetensi inti daerah , karena kompetensi inti dapat menjadikan kunci keberhasilan suatu daerah dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan keunggulan daya saing yang dimiliki serta mencegah penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Sepuluh butir pengarahan Presiden RI tentang langkah-langkah menghadapi krisis keuangan dunia salah satunya adalah menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pasar domestik dan untuk dimanfaatkan sebesar besarnya oleh produk buatan Indonesia. Pada masa sulit seperti saat ini ekspor dan konsumsi masyarakat sulit untuk terus diharapkan menjadi penarik pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah yang menyumbangkan sedikitnya 8,4 % terhadap PDB merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi ,belum didayagunakan maksimal untuk penggunaan peningkatam produksi dalam negeri .Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dapat digunakan untuk menumbuhkan industri dan pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Dalam rangka mengoptimalkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dikeluarkan Inpres no 2 tahun 2009tentang penggunaan produk dalam negeri, dimana inpres ini mengacu pada Kepres no 8 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang belum dilaksanakan secara maksimal dalam rangka meningkatkan P3DN dilingkungan instansi pemerintah.Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa adalah:
Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri ,rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional. Instansi pemerintah wajib memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang dan jasa dan memaksimalkan penggunaan penyedia barang dan jasa nasional. Dalam dokumen pengadaan diwajibkan memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional. Dalam InpresNo 2 th 2009 tentang penggunaan produksi dalam negeri diinstruksikan: Agar memaksimalkan penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional. Memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa. Menteri Perdagangan mengkoordinasikan kampanye penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah pusat/daerah,BUMN/D. 3.1.2.Potensi Pasar P3DN Ada beberapa sektor yang berpotensi yang biasa diandalkan dalam peningkatan produk dalam negeri antara lain,yaitu : 1.Sektor Migas yang meliputi : Kontraktor Kontrak Kerja Sama(K3S). 2.Sektor Energi,yang meliputi: -Pengadaan tabung LPG,Kompor Gas dan perlengkapannya. - Program Pembangkit Tenaga Listrik. 3.Sektor Telekomunokasi,yang meliputi : - Program Palapa Ring(Jaringan Fiber Optic) - Program Broadband Wireless Access(BWG) -Wimax (Koneksi Internet) 4.Sekror Pertahanan,yang meliputi: Pengadaan Alutsista 5. Sektor Kesehatan yang meliputi : Pengadaan alat kesehatan (ALKES) 6.Sektor Transportasi,yang meliputi:Kapal,Kendaraan Bermotor,Psw Terbang,Kereta Api.
7.Sektor Pakaian Dan Kelengkapan Kerja. Pada saat ini,penggunaan pakaian kerja dan sepatu beserta assesoris lainnya dilingkungan TNI/PNS dan Guru sudah banyak menggunakan produksi dalam negeri namun masih perlu didorong untuk dioptimalkan.Sebagai gambaran potensi Industri dalam negeri telah mampu memproduksi: 1). Pakaian Kerja (Seragam) untuk TNI/POLRI/PNS/GURU,Perbankan, Hotel, Rumah Sakit dan Sekolah. Sepatu Kulit Formal /Kasual ,Sepatu Olah Raga, Sepatu Pengaman dan Sepatu TNI/POLRI beserta assessorisnya. Batik tulis/Cap. Penggunaan seragam saat ini sudah semakin berkembang karena penggunaan seragam dapat mencerminkan identitas lembaga instansi, menjadi alat pemersatu ,sebagai alat kontrol dan peningkatan disiplin serta melesterikan nilai-nilai budaya . Bila dilihat dari potensi yang dapat menggunakan seragam antara lain PNS termasuk Guru (4 juta), Anak usia sekolah(64 juta) diasumsikan 50% diantaranya sekolah (32 juta),TNI/POLRI(750 ribu) dan lainnya 3 juta berarti ada 39juta 750 ribu yang berpotensi menggunakan seragam.Dengan asumsi masing-masing dalam satu tahun setiap orang menggunakan dua stell pakaian dan dua pasang sepatu maka secara nasional peluang pasar untuk produk garmen,pakaian jadi dan sepatu sangat besar.Apabila juga diwajibkan memakai kemeja /blous batik dua kali satu minggu ,maka secara langsung akan menghidupkan industri batik yang umumnya industri kecil menengah. Adapun Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri ,adalah:(DEPERIN,2009) Bahan Penunjang produksi pertanian
12.Peralatan Telekomunikasi
Mesin dan Peralatan Pertanian
13. Alat Transportasi
Mesin peralatan Pertambangan Mesin peralatan Migas Alat Berat,Konstruksi& Material Handling
14.Bahan&Peralatan Kesehatan 15.Peralatan Laboratorium 16.Komputer&peralatan Kantor
Mesin dan Peralatan Pabrik
17.Pakaian&Perlengk Kerja.
Bahan bangunan dan Konstruksi
18.Peralat OR & Pendidikan
Logam dan Barang logam
19.Sarana Pertahanan
Bahan dan Barang Kimia
20.Barang Lainnya
Peralatan Elektronika
21.Data Ketehnikan & EPC
Peralatan Kelistrikan Kelompok Barang dan Jasa tersebut yang perlu kita dukung perkembangannya sehingga menjadi potensial Produk dalam yang perlu kita kembangkan negeri . 3.1.3Dukungan Dari Lembaga Pemerintah Dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri diperlukan dukungan dari beberapa pihak baik swasta maupun lembaga Pemerintah baik Pusat maupun Daerah serta BUMN/BUMD.Tanpa dukungan dari beberapa pihak peningkatan penggunaan produk dalam negeri tak ada artinya. Diharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat antara lain: Dukungan Departemen Luar Negeri,dengan cara : Mewajibkan kepada seluruh PNS Pusat dan Perwakilan di luar negeri untuk menggunakan seragam termasuk alas kaki ,dan peralatan lainnya hasil produksi dalam negeri. Mengusulkan seragam batik produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu kepada seluruh PNS di pusat maupun Perwakilan Luar Negeri. Mengusulkan penggunaan kendaraan produksi dalam negeri bagi kantor-kantor perwakilan di luar negeri. Dukungan Departemen Dalam Negeri. Mewajibkan untuk PNS Pusat untuk menggunakan seragam termasuk alas kaki dan peralatan lainnya hasil produksi dalam negeri. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu pada seluruh PNS. Membuat surat edaran kepada Gubernur/Bupati dan Walikota yang menegaskan kewajiban penggunaan seragam kerja hasil produksi dalam negeri bagi PNS termasuk Guru. Dukungan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Mewajibkan kepada seluruh PNS untuk menggunakan seragam termasuk alas kaki hasil produksi dalam negeri.
Mengusulkan penggunaan batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu kepada seluruh PNS. Menghimbau kepada kaum perempuan tentang peningkatan kecintaan kepada hasil produksi dalam negeri. Dukungan Kantor Menteri Negara dan UKM. Mewajibkan kepada seluruh PNS untuk menggunakan seragam termasuk alas kaki hasil produksi dalam negeri. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu kepada seluruh PNS. Dukungan Tentara Nasional Indonesia. Mewajibkan kepada seluruh anggota TNI untuk menggunakan seragam termasuk alas kaki dan perlengkapan lainnya hasil produksi dalam negeri. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu pada anggota nya. Dukungan Departemen Pendidikan Nasional Mewajibkan kepada seluruh siswa /pelajar untuk menggunakan seragam termasuk alas kaki dan perlengkapan lainnya hasil produksi dalam negeri. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu kepada seluruh siswa/pelajar seluruh Indonesia di dalam negeri dan perwakilan luar negeri. Mengusulkan peralatan kebutuhan belajar mengajar produksi dalam negeri bagi sekolahsekolah. Mengajak Guru-Guru termasuk yang tergabung dalam PGRI untuk menggunakan seragam termasuk alas kaki dan perlengkapan lainnya hasil produksi dalam negeri. Dukungan Kementrian Penertiban Aparatur Negara. Mewajibkan kepada seluruh PNS Pusat dan Daerah untuk menggunakan seragam termasuk alas kaki dan perlengkapan lainnya hasil produksi dalam negeri yang berasal dari anggaran APBN/APBD.
Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggunya kepada seluruh PNS. Menginstruksikan kepada PNS mengajak serta masyarakat Indonesia untuk menggunakan hasil produksi dalam negeri. Dukungan Polisi Republik Indonesia. Mewajibkan kepada seluruh PNS/POLRI untuk menggunakan seragam termasuk alas kaki dan perlengkapan lainnya yang diperlukan sejauh memungkinkannya hasil produksi dalam negeri. Mengusulkan penggunaan seragam batik produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggunya kepada seluruh PNS-POLRI maupun petugas yang tidak sedang wajib berpakaian seragam dalam tugas maupun petugas administrasi. Dukungan Lembaga kebijakan Pemerintah. Membuat kebijakan negeri.
pemerintah yang mengoptimalkan penggunaan hasil produksi dalam
9) Dukungan dari Pihak Swasta.(Hotel,Perbankan, Rumah Sakit,Pabrik,dll) a) Mewajibkan seluruh karyawannya untuk menggunakan seragam hasil produksi dalam negeri termasuk alas kaki dan perlengkapan lainnya . b) Mewajibkan kepada seluruh karyawannya untuk menggunakan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu nya Selain dukungan dari pihak-pihak tersebut diatas diharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung hasil produk dalam negeri dan menggunakan hasil produksi dalam negeri dalam segala hal kebutuhannya, dengan semboyan “ Aku Bangga Menggunakan Produk Buatan Indonesia” 3.1.4.Langkah-Langkah Pengamanan Produk dalam Negeri Faktor penyebab melemahnya daya saing industri nasional salah satu nya adalah karena kemampuan tehnologi manajemen yang masih kurang.Banyak pengusaha berbasis produk budaya yang mampu berinovasi disisi tehnologi sehingga produknya menarik ,saat bersaing di pasar produk mereka masih kalah.Mereka belum mampu memenuhi skala ekonomi dan delivery yang tepat waktu sehingga sering gagal meningkatkan komersialisasi produk nya. Indonesia harus segera mempertajam orientasi kebijakan pembangunan industri agar lebih searah dengan tantangan persaingan kedepan. Tanpa daya saing posisi pasar kita yang kini
menduduki peringkat ke 15 dunia hanya akan dinikmati produk asing. Perlu sebuah kebijakan yang menempatkan produk domestik sebagai basis pengembangan industri lokal. Di tengah iklim persaingan yang semakin ketat pelaku industri harus memikirkan bagaimana produknya bisa dibedakan oleh konsumen terhadap barang yang dihasilkan para pesaing.Perbedaan itu tidak hanya soal harga tetapi juga “Sesuatu” yang bias member nilai tambah lebih besar kepada konsumen .Pembeli pasti akan bersedia membayar lebih terhadap sesuatu yang berbeda itu.Jika daya saing hanya disandarkan pada harga,produk akan cepat tersingkir begitu masuk barang yang lebih murah. 3.2. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Upaya Mengantisipasi Krisis Global/Pasar Bebas.
Krisis keuangan dunia pada akhirnya akan mempengaruhi sektor industri : Produk Eksport. Terjadinya persaingan dalam memperebutkan pasar akibat melemahnya pasar Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang.Produk-produk yang akan terkena dampak cukup berarti :Produk Karet,produk Kayu,serta pulp dan kertas, Minyak sawit,produk-produk logam. Terganggunya Pasar dalam Negeri. Akibat melemahnya pasar Amerika Serikat ,Uni Eropa dan Jepang akan terdapat kecenderungan Negara-negara pengekspor akan mengalihkan pasarnya ke wilayah lain termasuk Indonesia yang dianggap cukup potensial.Produk yang diperkirakan akan dilempar ke Indonesia adalah berasal dari RRT dan Negara-negara asia lainnya antara lain: Baja,Elektronik,Keramik,Makanan dan Minuman,Produk Kayu. Terganggunya Rencana Perluasan dan Investasi. Industri –industri yang semula diperkirakan akan ekspansi dikhawatirkan akan menunda rencana perluasan. Industri – industry yang dimaksud diantaranya yaitu baja,semen,petrokimia ,alas kaki ,otomatif dan komponen serta terganggunya program restrukturisasi TPT. Dalam rangka menyelamatkan industri yang padat karya dan memiliki kemampuan eksport tinggi terutama pada pasar-pasar yang melemah perlu melaksanakan langkah-langkah antisipasi pada cabang-cabang industri. Langkah-Langkah Pengamanan Sektor Industri: 3.2.1.Penguatan Eksport Produk Industri. 1). Menjaga Daya Saing.
a) Fasilitas Umum: -Peninjauan kembali kenaikan tarif THC -Mempercepat Pembangunan Jalan dari dank e Pelabuhan -Mendorong terlaksananya pembangunan Dry Port di kawasan Industri Jababeka Cikarang Bekasi.
PT
b) Fasilitas Trade Financing. Garansi Post-Shipment financing,Optimalisasi skema kredit terbentuknya lembaga pembiayaan eksport,restrukturisasi pinjaman.
Eksport,mempercepat
c) Mengurangi ekonomi Biaya Tinggi. Percepatan Restitusi PPN dan Bea Masuk ,Penyediaan Pasokan Listrik,Gas dan Batu Bara (DMO). 3.2.2 Menjaga Akses Pasar. Promosi yang terarah menggalakkan promosi ke pasar-pasar berpotensi(PEPI) Emerging Market di Asia(RRT,India,Korea,Taiwan,Asean lainnya) Timur Tengah,Rusia,Asia Tengah dan Eropa Timur/Tengah Afrika(Afsel,Nigeria,Mesir,Tunisia) Amerika Latin(brasil, Argentina),serta Negara-negara yang sedang melakukan reconstruction:Irak,Afganistan. 3.2.3 Penguatan Distribusi(Pemanfaatan Ritel dan Dagang Internasional) Memfasilitasi MOU dan IKM dengan ritel global (al, Carrefoure Perancis dan Delhaize Belgia,Maruzen dan Takasimaya Jepang) untuk pemasaran produk-produk IKM keseluruh dunia ,keikut sertaan IKM di pameran Internasional. 1) Insentif Fiskal (Untuk Produk-Produk Tertentu): Penundaan penurunan,peningkatan,harmonisasi tariff bea masuk Pemberian fasilitas BM-DTP Pemberian fasilitas PPN-DTP Pencabutan PPn –BM
2)Kebijakan Non Fiskal: Menghilangkan penyelundupan Pengaturan arus barang Import melalui pelabuhan tertentu dan produk tertentu Pengawasan import barang-barang tertentu. Penerapan SNI wajib Pencabutan ijin import barang tertentu Jaminan ketersediaan bahan baku untuk produk tertentu dan energy Mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri Trade financing dan restrukturisasi pinjaman Menghilangkan pungutan-pungutan Melaksanakan negoisasi dan promosi untuk pasar eksport yang baru. 3.2.4.Pengamanan Pasar Dalam Negeri . 1. Pengamanan Pasar Dalam Negeri a. Peningkatan Pemberantasan Impor illegal 1) Tambahan pelabuhan untuk produk tertentu ,impor melalui IT/IP,penetapan jumlah Pelabuhan Internasional , dan kewajiban verifikasi impor di Negara asal dan didalam negeri untuk produk:Kosmetik,Baja, LHE, Handphone, Komponen Otomotif(busi dan filter) dan Sepeda. 2) Safeguards, Anti Dumping, Anti Subsidi/CVD, Trade Remidy, Optimalisasi penggunaan instrument pengamanan pasar dalam negeri untuk produk: Baja (HRC, CRC, HRP, Paku). 3) Harmonisasi Tarif Bea Masuk. a) Penundaan proses penurunan Tarif Bea Masuk. b) Meningkatkan tariff bea masuk : produk-produk baja hilir (kawat dan Paku),Petro Kimia (Poli Ethylen,Rubber Roll. b. Upaya P3DN dalam Upaya Mengatasi Krisis Keuangan Global/Pasar Bebas.
1). Dalam upaya mengatasi dampak krisis keuangan dan pasar bebas salah satu langkah
yang akan diambil adalah Mengoptimalkan Belanja Pemerintah /BUMN/KKS (Kantor Kontrak Kerjasama) dalam bentuk penggunaan produksi dalam bentuk Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). 2). Telah dan akan ditebitkan dua pengaturan berupa:1) Instruksi Presiden,dan 2) Peraturan
Menteri Perindustrian 3). Dalam Instruksi Presiden No 2 tahun 2009 mengamanatkan bahwa dalam Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah, Instansi di lingkungan Pemerintah diinstruksikan: a) Melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing guna memaksimalkan
penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional. b) Memberikan preferensi harga untuk produksi barang dalam negeri dan penyedia jasa
pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa. Dengan berhasilnya Peningkatan Penggunaan produksi dalam Negeri selain untuk menghadapi Krisis ekonomi global dan pasar bebas diharapkandapat mencapai target Pemulihan Ekonomi 2010,yang meliputi:(dalam Nota Keuangan dan RAPBN,2010) 1.Pertumbuhan ekonomi 5 % 2. Mningkatkan investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 7,1 % 3.Meningkatkan ekspor barang dan jasa sebesar 5 %. 4.Meningkatkan jumlah perolehan devisa dari sektor Pariwisata menjadi sekitar 7,8 M dollar AS dan meningkatkan wisatawan Nusantara menjadi sekitar 228 juta perjalanan. 5. Tumbuhnya Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar 3,6 % 6. Tumbuhnya Industri Pengolahan sebesar 3,4 % 7. Tumbuhnya Industri Pengolahan Non Migas sebesar 3,9 % 8. Menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 7,5 – 8 % dari angkatan kerja. 9. Meningkatnya Produktifitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif. Berdasarkan data Departemen Perdagangan setahun setelah Pemerintah Indonesia meratifikasi kerangka kerja sama ekonomi secara menyeluruh antara Asean dan China
(dengan menerbitkan PP No 48/2004) yang ditandai dengan penurunnya bertahap tarif Bm sejumlah pos tarif, surplus perdagangan Indonesia – China terus merosot hingga terjadi defisit pada tahun 2008. Perdagangan di sektor non Migas mengalami defisit cukup besar akibat lonjakan impor barang China ,dari surplus US $ 7,16 miliar pada tahun2008. Defisit perdagangan yang besar ini dipicu oleh langkah penurunan BM sesuai skema Early harvest program(EHP) pada 2004 dimana produk pertanian China mulai menikmati fasilitas tariff 0 %. Untuk produk-produk manufaktur ,penurunan tariff mulai dilakukan hingga maksimal 5 % pada akhir 2009. Mulai 1 Januari 2010 sebagian tariff produk manufaktur akan menjadi 0 % kecuali untuk katagori produk sensitive. Bagi Pengusaha ,FTA Asean- China sama maknanya dengan melegetiminasi barang impor srlundupan dari China yang selama ini terus membanjir pasar dengan berbagai cara illegal seperti transshipment ,underinvoice,penyelundupan dan pelarian nomor pos tarif.
IV. PENUTUP Untuk mengatasi krisis ekonomi global maupun dibukanya pasar bebas terutama poros produk-produk Asia maupun china (ACFTA) yang berdampak pada ekspor produk kita ,Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakam salah satu solusi untuk menggairahkan produk domestik yang akan memecahkan pengangguran di Indonesia juga akan menaikkan PDB Negara kita
Daftar Pustaka. Departemen Perindustrian,Kondisi Saat ini dan Langkah-Langkah Antisipasi Sektor Industri Menghadapi Krisis Global,April 2009. Bisnis Indonesia,Industri Nasional perlu Adopsi KonsepTechnovation,20 April 2009 Bisnis Indonesia, Reindustrialisasi, 11 Januari 2010 Departemen Perindustrian, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, April 2009. KEPRES,No 80 Th 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. INPRES, No 2 Th 2009, tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Nota Keuangan dan APBN , 2010
