KEBIJAKAN & PEDOMAN TEKNIS PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI (P3DN) Oleh :
Ali Fahmi Kamil Perekayasa Utama
Disampaikan Pada Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Bandung 11 – 12 Februari 2013
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2013
RIWAYAT HIDUP I. Umum Nama Lengkap Tempat/tgl lahir Agama Pekerjaan Jabatan Alamat Kantor Alamat Rumah
: : : : : : :
Ali Fahmi Kamil Kudus / 19 April 1952 Islam PNS Kementerian Perindustrian Perekaysasa Utama Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta, Jl. Masjid No. 29 RT 10 RW 14 Jati Rahayu, Pondok Melati Bekasi
II. Pengalaman Pekerjaan 1. PNS Departemen Perindustrian : 1981 2. Eselon IV & eselon III Inspektorat Jenderal Dep. Perindustrian : 1985 – 2005 3. Inspektur III Itjen Dep. Perindustrian : 2005 – 2007 4. Sekretaris Inspektorat Jenderal : 2007 – 2010 5. Perekayasa Utama Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri: 2010 - sekarang Jakarta, Februari 2013 Ali Fahmi Kamil
MATERI Latar Belakang P3DN
Peraturan – Peraturan mendukung P3DN o Perpres 54/2010 jo 70/2012 o Inpres no 2/2009 o Permenperin no. 15/2011 ; 16/2011 ; 17/2011
Tim P3DN oTim P3DN Nasional o Tim P3DN K/L/PROP/KAB/KOTA Pedoman Teknis P3DN
LATAR BELAKANG P3DN
LATAR BELAKANG
15
13.52
13.09 11.66
10 7.57 7.02
8.22 7.54 5
6.11
7.82
5.86
4.38 4.7
4.92
3.68
6.2
5.68 5.27
5.15
3.83
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
6.8
2.1 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-5
-10
6.5
4.5
4
0.79
0
6.1 4.5
5.03 3.83
6.32
4.88
3.95 3.54
5.48
Ekonomi
2010
2011
JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRI (Besar & Sedang) dan TENAGA KERJA INDUSTRI 35,000 29,468
30,000
27,998 25,694
25,000 20,685
20,729
20,077
20,000
Jml Persh 15,000
TK Industri (x000)
10,000 5,000
4,325
4,227
4,756
4,625
4,458
2005
2006
2007
2008
4,406
0 2004
2009
GLOBALISASI Prinsip : Menghilangkan hambatan perdagangan
PELUANG DAN ANCAMAN PRODUK DN ??
Trade Defense (WTO Rule),
Technical Barrier
Impor iIlegal
Perilaku Konsumen
• Anti Dumping • Countervailing Duties • Safeguard • Standardisasi • Sertifikasi • Pengawasan dipelabuhan • Pengawasan barang beredar Cinta, Beli & Pakai Produk Indonesia
EKSPOR – IMPOR ( US $ x juta ) 250,000 203,490
200,000 157,779
150,000
116,510
114,100
135,663
100,798
100,000
85,660
129,197
71,585
96,829
61,058
50,000
32,551 46,525
-
177,435
137,020
28,507
2003
57,701
25,060
27,959
2004
2005
61,066 39,732
74,473 39,627 7,823
2006
2007
2008
19,681
2009
22,116 26,061
2010
2011
Kesejahteraan Rkyat Meningkat Ekonomi Meningkat
Kemiskinan Menurun
Penghematan Devisa
Pengangguran Menurun
P3DN Perlu pengaturan P3DN
Impor Minded
Belanja Masyarakat Belanja Pemerintah
Semangat Cinta Produksi DN
Belanja BUMN/D
Belanja Persh Swasta
APBN - 2012 Belanja Negara
: Rp. 1.435,4 Trilyun
I. Belanja Pemerintah Pusat
: 965,0 T
- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal - Pembayaran bunga dan Pinjaman - Subsidi - Belanja Hibah - Bantuan Sosial - Belanja Lain-lain
: : : : : : : :
215,9 T 188,0 T 152,0 T 122,2 T 208,9 T 1,8 T 47,8 T 28,5 T
II. Belanja Daerah
: 470,4 T
Belanja BUMN (141 Perusahaan ) - Belanja Modal ( s/d 2014 = Rp. 836 T)
: 210,0 T
340 T
PERKEMBANGAN BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL (Rp. x Trilyun)
TAHUN
BELANJA MODAL 101,5 72,0
TOTAL
%
2008 2009
BELANJA BARANG 52,4 91,7
153,9 163,7
6,37
2010 2011
112,6 131,5
95,0 121,7
207,6 253,2
26,82 21,97
2012
188
152
340,0
34,28
10 BESAR - A P B N 2012 NO
KEMENTERIAN
APBN ( Rp. x Trilyun)
1
Pertahanan
72,5
2
Pendidikan Nasional
64,4
3
Pekerjaan Umum
62,6
4
Polri
39,8
5
Agama
38,3
6
Kesehatan
29,9
7
Perhubungan
28,1
8
Pertanian
17,8
9
Keuangan
17,8
10
Dalam Negeri
17,1
POTENSI PASAR P3DN Perusahaan Perkebunan
Perusahaan Alutsista
Perusahaan Migas
BUMN Kem. Tani
Perusahaan Listrik
Kem. Pthnan
Anak Perusahaan
Kem. BUMN
Kem. ESDM Pedoman P3DN
Kem. Kominfo Perusahaan Telekom
Kem. Keshtn
Kem.Perin Daftar Inventarisasi Barang/ Jasa Produksi DN
Perusahaan Alkes
Kem. PU
Perusahaan Konstruksi
PEMDA
BUMD Produsen DN
Anak Perusahaan 14
PERATURAN –PERATURAN MENDUKUNG P3DN
Inpres No. 2 thn 2009 Ttg Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Perpres : No. 54 th 2010 (Pengganti Kepres 80/2003)
Permenperin RI No. 15/M-IND/PER/2/2011 Ttg Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Permenperin RI No. 16/M-IND/PER/2/2011 Ttg Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri
Permenperin RI No. 17/M-IND/PER/2/2011 ttg Pembentukan POKJA dan Sekretariat TIM-NAS P3DN
INPRES NO. 2 TAHUN 2009 Penggunaan Produksi Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
INSTRUKSI KEPADA :
Menteri Kabinet
Kepala LPNonD
Jaksa Agung
2
Menteri Perindustrian Bertugas Menyusun dan Menetapkan Pedoman P3DN
3
Menteri Perdagangan Mengkoordinasikan Kampanye P3DN
Panglima TNI
Kepala Kepolisian
Gubernur
Untuk : - Memaksimalkan Penggunaan Produksi Dalam negeri - Memberikan Preferensi Harga - Mengacu pada Pedoman P3DN Tugas Tim NAS P3DN : - Merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi & program - Menetapkan langkah-langkah strategis - Melakukan sosialisasi - Menyelesaikan masalah - Melakukan monitoring dan evaluasi
1
5
Bupati/ Walikota
4
Pembentukan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Menteri Perindustrian (Ketua) Anggota : - Menteri Dalam Negeri - Menteri Keuangan - Menteri Perdagangan - Menteri Negara PAN - Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS - Menteri UKM & Koperasi - Menteri Negara BUMN - Sekretaris Kabinet - Kepala BPKP - Kepala LKPP
PERPRES 54 - Tahun 2010 BAB VII PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
( Pasal 96 – 99 ) Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai BMP minimal 40% Nilai TKDN mengacu pada “Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri” yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian
Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN dan BMP merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi perindustrian
Lanjutan
PERPRES 54 - Tahun 2010 BAB VII PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
Preferensi Harga diberlakukan pada : Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri melalui Pelelangan Internasional.
Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni, tetapi hanya berlaku untuk nilai di atas Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Preferensi harga diberikan kepada barang/jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen)
Lanjutan
PERPRES 54 - Tahun 2010 BAB VII PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
Preferensi Harga untuk Barang produksi dalam negeri maksimal 15% Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor Nasional adalah 7,5% diatas penawaran terendah dari Kontraktor Asing Harga Evaluasi Akhir dihitung dengan rumus : 1 HEA =
X HP 1 + Kp
•
APIP melalukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa
TIM P3DN
NASIONAL
KELOMPOK KERJA TIM NAS P3DN (PERMENPERIN No. 17/2011)
KELOMPOK KERJA dan SEKRETARIAT TIMNAS P3DN Pokja Bidang Kebijakan Pokja Bidang Sosialisasi Pokja Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
Sekretariat
STRUKTUR ORGANISASI POKJA TIMNAS P3DN TIMNAS P3DN Ketua Anggota SEKRETARIAT TIMNAS P3DN KETUA POKJA TIMNAS P3DN
POKJA I KEBIJAKAN
POKJA II SOSIALISASI
POKJA III MONEV&PENYELESAIAN MASALAH
PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN P3DN
Hasil Penilaian Pemberian Penghargaan P3DN Tahun 2012 • Kementerian/Lembaga 1. Kementerian ESDM 2. Kementerian Pertahanan 3. BKKBN
• BUMN PT. Hutama Karya • Pemerintah Provinsi 1. 2. 3.
Prov Jawa Timur Prov Kalimantan Timur Prov NTT
• Pemerintah Kab/Kota 1. 2. 3.
Pemkab Semarang Pemkot Palembang -
Acuan Acuan Pedoman Perhitungan TKDN dan BMP Pedoman Perhitungan TKDN dan BMP
NilaiTKDN TKDN BMP dalam Pengadaan Nilai dandan BMP dalam Pengadaan barang/jasa barang/jasa Preferensi Harga dan Harga Evaluasi Preferensi Harga dan Harga Evaluasi Akhir (HEA) Akhir (HEA)
Daftar Inventarisasi Daftar Inventarisasi Pengawasan dan Sanksi Pengawasan dan Sanksi
1. Perpres 54/2010 BAB VII : Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Bagian Kesatu : Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri ( Pasal 96–97 ) Bagian Kedua : Preferensi Harga ( Pasal 98 ) Bagian Ketiga : Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Pasal 99)
2. Permen Perindustrian No. 15 Tahun 2011 TKDN dan BMP Daftar Inventarisasi Pembentukan Tim P3DN Penghargaan Atas Penggunaan Produk DalamNegeri
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pasal 96 : Ketentuan yang bersifat umum, kewajiban K/L/D/I memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri, persyaratan SNI/standar lain, keperluan impor, dsb;
Pasal 97 : Ketentuan mengenai TKDN dan BMP, Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri;
BAB VII PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
Pasal 98 : Ketentuan mengenai Preferensi Harga;
Pasal 99 : Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
Perpres 54/2010 Pasal 96, ayat (1) : Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, K/L/D/I wajib : a. Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang/jasa. Pasal 97, ayat (1 ) : Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) huruf a,dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
DEFINISI Produksi dalam negeri adalah barang/jasa yg diproduksi/dikerjakan oleh perusahaan yg berinvestasi & berproduksi di Indonesia, yg dalam proses produksi/ pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ( TKDN ) “ BARANG”
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ( T K D N ) BARANG Bahan Baku/Komp DALAM NEGERI
Proses Produksi Mesin Proses DN LN Tenaga Kerja
LUAR NEGERI
Hasil Produksi
Lokal
Barang Jadi
Asing
Overhead Lain-lain
Biaya Brg Jadi – Biaya Komp. LN TKDN = --------------------------------------Biaya Brg Jadi TKDN > 25 %
X 100 %
Dapat Preferensi Harga
PASAR
STRUKTUR HARGA BARANG 1. 2. 3.
BIAYA MATERIAL LANGSUNG (Variabel) BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG (Variabel) BIAYA TIDAK LANGSUNG (Factory Overhead)
: 50.000,: 10.000,: 15.000,- +
4.
BIAYA PRODUKSI (Cost to Make)
: 75.000,-
5. 6.
BIAYA PEMASARAN (Marketing Expences) BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI (G&A Expences)
: 4.000,: 2.000,- +
7.
HARGA POKOK PENJUALAN (Cost of Goods Sold)
: 81.000,-
8. 9.
KEUNTUNGAN PAJAK (Profit & Tax)
: 11.000,: 8.000,- +
10.
HARGA JUAL (Selling Price)
: 100.000,-
BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN ( BMP)
BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN ( B M P ) adalah nilai penghargaan kpd perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, bilamana perusahaan tsb :
1
• Pemberdayaan Usaha Kecil
2
• Pemeliharaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000)
3
• Pemberdayaan Lingkungan (Community Development )
4
• Fasilitas Pelayanan Purna Jual
NILAI BMP Maks : 15 % Nilai Perberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi melalui kemitraan.
30% dari 15% = 4,5 %
Nilai sertifikasi OHSAS 18000/ISO 14000
20% dari 15% = 3,0 %
Nilai Pemberdayaan Lingkungan
30%
dari 15% = 4,5 %
Nilai Penyediaan Fasilitas Pelayanan Purna Jual
20%
dari 15% = 3,0 %
Menghitung Sendiri TKDN dan BMP (Self Assesment) Produsen barang dan perusahaan penyedia dapat menghitung sendiri capaian TKDN barang yang diproduksinya dan BMP perusahaannya TKDN dan BMP dihitung berdasarkan tata cara perhitungan yang ditetapkan Menteri Perindustrian (Permen Perindustrian No 16 Tahun 2011)
Capaian TKDN barang dihitung berdasarkan setiap jenis barang dengan bahan baku dan proses produksi yang sama. Apabila data-data tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka dinyatakan sebagai komponen Luar Negeri.
KLARIFIKASI ATAS PERHITUNGAN SENDIRI TKDN hasil perhitungan sendiri harus dilakukan verifikasi untuk mendapatkan “tanda sah", dan hasilnya dicantumkan pada buku “Daftar Inventarisasi”
Verifikasi dilakukan oleh Lembaga Survey Independen (PT. Surveyor Indonesia dan PT. Sucofindo)
Biaya verifikasi dibebankan kepada peminta verifikasi Nilai TKDN Barang berlaku selama 2 tahun Nilai TKDN Jasa dan Gabungan barang dan Jasa berlaku setiap lelang/kontrak.
NILAI TKDN DAN BMP DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
Perpres
54/2010
Pasal 97, ayat (2 ) : Produk dalam negeri wajib digunakan jika terdapat penyedia barang/jasa yang menawarkan barang/jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh perseratus).
TKDN + BMP ≥ 40%
Prod DN “Wajib”
Pasal 97, ayat (5) : Nilai TKDN dan nilai BMP mengacu pada “Daftar Inventarisasi” Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian
PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN TKDN + BMP ≥ 40 % -- Wajib digunakan prod. DN -- Produk impor tidak bisa ikut lelang. -- Lelang diikuti minimal oleh 3 persh yang menawarkan produk buatan dalam negeri. TKDN + BMP < 40 % -- Produk impor bisa ikut Catatan :
Wajib menggunakan produk dalam negeri bila memenuhi syarat Q C D {Ps 97 (4)}
Contoh
TKDN + BMP ≥ 40% Barang
Barang impor tak bisa ikut lelang
Peserta Lelang
TKDN (%)
BMP (%)
TKDN + BMP (%)
Produksi DN
A
35
0
35
Produksi DN
B
26
14
40
Produksi DN
C
25
10
35
Produksi DN
D
10
10
20
Impor
E
0
0
0
Impor
F
0
0
0
Contoh
TKDN + BMP ≤ 40% Barang
Barang Impor masih bisa ikut lelang
Peserta Lelang
TKDN (%)
BMP (%)
TKDN+ BMP (%)
Produksi DN
A
35
0
35
Produksi DN
B
30
5
35
Produksi DN
C
25
10
25
Produksi DN
D
10
10
20
Impor
E
0
0
0
Impor
F
0
0
0
PREFERENSI HARGA dan HARGA EVALUASI AKHIR ( H E A )
PREFERENSI HARGA Berdasarkan sumber dana : - Pinjaman Luar Negeri : Pelelangan Internasional - Dana Dalam Negeri : APBN dengan Nilai > Rp. 5 M - Besar preferensi harga untuk Barang Produksi DN : Maks 15 % - Preferensi diberikan kepada barang yang nilai TKDN ≥ 25% Besar preferensi harga untuk Pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor Nasional adalah 7,5% diatas harga penawaran terendah dari Kontraktor Asing.
HARGA EVALUASI AKHIR Perpres 54/2010
Pasal 98, ayat (7 c) : Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah sbb :
1 HEA =
X HP 1 + KP
KP = koefisien preferensi = TKDN x preferensi maks
Contoh HARGA EVALUASI AKHIR (HEA)
Penawaran (Juta Rupiah) Nama Status Perusahaan Perusahaan
Barang
Jasa
Total
Pering kat
TKDN (%) Barang Jasa
PT. A
Nasional
730.000
10.000
740.000
III
30
100
PT. B
Nasional
730.000
7.000
737.000
II
25
50
PT. C
Asing
718.000
8.000
726.000
I
10
20
Catatan: • Preferensi barang =15 % • Preferensi Jasa = 0 %. • Preferensi diberikan untuk TKDN ≥ 25%.
1
HEA = -------------- X HP ; 1 + Kp
HP = harga penawaran
Kp = koef. preferensi
Kp = TKDN X preferensi
1 HEA PT. A = --------------------- X 730.000 1 + (30%x15%)
1 + -------------------- X 10.000 1 + (100%x0%)
= 698.564,6 + 10.000 = 708.564,6
HEA PT. B =
1 --------------------- X 730.000 1 + (25%x15%)
1 + ------------------- X 7.000 1 + (50%x0%)
= 703.614,5 + 7.000 = 710.614,5
Contoh HARGA EVALUASI AKHIR (HEA)
Penawaran (Juta Rupiah) Nama Perusa haan
HEA (Juta Rupiah)
TKDN (%)
Barang
Jasa
Total
Barang
Jasa
Barang
Jasa
Total
PT. A
730.000
10.000
740.000
30
100
698.564,6
10.000
708.564,6
PT. B
730.000
7.000
737.000
25
50
703.614,5
7.000
710.614,5
PT. C
718.000
8.000
726.000
10
20
718.000
8.000
726.000
Catatan: • Preferensi barang =15 % • Preferensi Jasa = 0 %. • Preferensi diberikan untuk TKDN ≥ 25%.
Besar preferensi harga untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor Nasional adalah 7,5% diatas harga penawaran terendah Kontraktor Asing. Besar Preferensi = 7,5% x Rp 726.000.000.000,- (Harga Penawaran PT.C) = Rp 54.450.000.000,Sehingga: HEA PT A = Rp 708.564.590.000,- – Rp 54.450.000.000,- = Rp 654.114.590.000,-
HEA PT B = Rp 710.614.460.000,- – Rp 54.450.000.000,- = Rp 656.164.460.000,-
Nama Status Harga Perusahaan Perusahaan Penawaran
HEA Preferensi HEA Preferensi barang Kontraktor Nasional Peringkat (Juta Rupiah) (Juta Rupiah)
A
Nasional
740.000
708.564,59
654.114,59
I
B
Nasional
737.000
710.614,46
656.164,46
II
C
Asing
726.000
726.000,00
726.000,00
III
Catatan : Harga Evaluasi Akhir (HEA) Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah harga penawaran dan hanya digunakan Panitia Lelang untuk keperluan perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA).
Apabila dalam penawaran terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan Harga Evaluasi Akhir (HEA) yang sama, pemenang diberikan kepada penawar dengan Capaian TKDN terbesar.
DAFTAR INVENTARISASI
KELOMPOK BARANG 1. 2. 3. 4. 5.
Bahan Penunjang Pertanian Mesin & Peralatan Pertanian Mesin & Peralatan Pertambangan Mesin & Peralatan Migas Alat Berat, Konstruksi dan Meterial Handling 6. Mesin dan Peralatan Pabrik 7. Bahan Bangunan/Konstruksi 8. Logam & Barang Logam 9. Bahan / Barang Kimia 10.Peralatan Elektronika
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Peralatan Kelistrikan Peralatan Telekomunikasi Alat Transpor Bahan / Peralatan Kesehatan Peralatan Laboratorium Komputer dan Peralatan Kantor Pakaian & Perlengkapan Kerja Peralatan OR & Pendidikan Sarana Pertahanan Barang Lainnya Jasa Engineering Procurement & Construction (EPC )
Daftar barang/ jasa produksi dalam negeri
Acuan bagi Penyedia / Pengguna barang dalam pelaksanaan lelang.
Diperbarui setiap tahun dan dievaluasi setiap 2 tahun
Disebarluaskan oleh Kem. Perindustrian
DAFTAR INVENTARISASI
Daftar inventarisasi barang/jasa Produksi Dalam Negeri dipublikasikan secara on-line pada situs internet Kementerian Perindustrian. Daftar inventarisasi barang/jasa Produksi Dalam Negeri juga dapat diterbitkan dalam bentuk buku atau CD-ROM. Daftar inventarisasi dalam bentuk buku atau CD-ROM diperbarui dan dievaluasi setiap tahun. Dalam hal terdapat perbedaan nilai TKDN atau BMP antara yang dipublikasikan secara On-Line dengan yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau CD-ROM, maka yang berlaku adalah yang secara On-Line.
PENGAWASAN dan SANKSI
Pasal 99 Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam negeri
Adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa PDN, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi
PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
APIP Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan PDN
APIP melakukan langkah serta tindakan yang bersifat kuratif/perbaikan
Perpres 54/2010
SANKSI Pasal 118 : Ayat 1 huruf f : Sanksi bagi Penyedia barang/jasa Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 3 ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri. Pasal 119 : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat 1 huruf f selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat 2 huruf a dan b dikenakan sanksi Finansial
Pasal 118 Ayat 2 : a.Sanksi Administrasi b. Pencantuman dalam Daftar Hitam
Permen Perindustrian no. 15 Tahun 2011
SANKSI FINANSIAL Sanksi finansial dihitung berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan dikalikan dengan Harga Penawaran, dengan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar
15% (lima belas persen).
Sanksi = (TKDN penawaran – TKDN realisasi ) x HP
Catatan : (TKDN penawaran – TKDN realisasi ) maksimal 15 %
Penyedia
REALISASI
PENAWARAN ( Rp. x Juta )
Harga
TKDN
HEA
Peringkat
TKDN
PT. A
740.000
30%
654.114,59
I
22%
PT. B
737.000
25%
656.164,46
II
PT. C
726.000
10%
726.000,00
III
Sanksi : Besarnya Sanksi yang dikenakan kepada PT. A adalah : (30% - 22%) x Rp. 740.000 = Rp. 59.200
SANKSI (Rp.xjuta)
59.200
TIM P3DN PEMERINTAH PUSAT, PROPINSI, KABUPATEN, KOTA
Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website Kementerian Perindustrian
http://www.kemenperin.go.id klik : Produksi Dalam Negeri
AKU BANGGA MENGGUNAKAN PRODUK BUATAN INDONESIA
TERIMA KASIH BANGSA MANDIRI, CINTA DAN BANGGA PRODUKSI DALAM NEGERI
