1
Langkah-langkah Menghadapi p Krisis Finansial Global Dampak di Sektor Industri
Paparan Menteri Perindustrian Rapat Kerja Departemen Perindustrian dengan Dinas Perindustrian Provinsi Jakarta, 17-20 Pebruari 2009
2
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN ………………………………………………………………………… 5
II. PERKEMBANGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL PRODUK INDUSTRI INDONESIA ...........................................................................................9
III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEKTOR INDUSTRI DAN SOLUSINYA……16
3
RINGKASAN EKSEKUTIF M l Melemahnya h Pasar P Ekspor Ke AS,UE & RRT,dll
Krisis Keuangan Dunia
Langkahg langkah PerCabang Industri
Terganggunya Pasar Dalam Negeri
Langkahlangkah Antisipasi Awal
Tertundanya Rencana Perluasan & Investasi
Langkah Antisipasi Untuk IKM
1. Industri Padat Karya & Ekspor 2. Industri yang menunjang pertumbuhan 3 IKM 3.
Langkah-langkah: 1. Penguatan Ekspor Barang dan Jasa 2. Pengamanan Pasar dalam negeri dan stimulasi penggunaan produk dalam negerii 3. Pengamanan Sektor pertanian, industri manufaktur, perikanan dan kelautan, migas dan pertambangan, kehutanan, jasa perdagangan, jasa pariwisata, jasa angkutan, jasa tenaga kerja, dan UMKM
Menunjang Pertumbuhan Ekonomi 4.7 % Tahun 2009
4 LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN LANGKAHSEKTOR INDUSTRI
A. Penguatan Ekspor Produk Industri
B. Pengamanan Pasar DN dan d Peningkatkan Peningkatkan i k tk Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
C. Pengamanan g Cabang Industri I. Produk Industri
I. Menjaga Daya Saing
I. Pengamanan Pasar thd Gangguan Luar
y Fasilitasi Umum
y Impor Ilegal
y Trade Financing
y Trade Remedy
y Mengurangi Ekonomi Biaya Tinggi
y Tarif
y Insentif Khusus II. Menjaga Akses Pasar y Negosiasi dan Lobi y Promosi yang Terarah
y Tata Niaga II. Stimulasi Penggunaan Produk P d k DN y Pembelanjaan Pemerintah dan BUMN y Penguatan dan Pembinaan Produsen Produk DN
• Makanan Minuman • Petrokimia • Furniture • Keramik • Semen • Ban • Kaca Lembaran • Kosmetika • Baja • TPT dan Alas Kaki • Elektronika dan komponenya • Telematika • Otomotif dan Komponennya • Komponen Kapal • Alat Berat • Komponen PLTU • Perak II. Industri Kecil dan Menengah: • Perluasan Akses Pembiayaan • Perluasan Akses Pasar • Peningkatan Kapasitas SDM
55
I. PENDAHULUAN
6
A. LATAR BELAKANG KRISIS FINANSIAL GLOBAL Real Policy y Rate in USA
9 Kebijakan Moneter yang Terlalu Longgar: Suku bunga riil yang rendah pada negara-
(January 1981 – September 2008, percentage) 10 8
negara maju, khususnya AS, selama periode
6
2001 – 2005, 2005 membuat investor makin berani
4
berspekulasi
pada
instrumen-instrumen
investasi yang beresiko tinggi.
2 0 -2 -4 -6
investasi
95
serta tersebarnya instrumen-instrumen tersebut
04
05
06
07
08
15 10
OFHEO
5 0
pada kuartal I 2006 mempengaruhi konsumsi
-5 -10 -15
Case &Shiller
Source: OFHEO, Standard&Poors
07-08
01-08
07-07
01-07
07-06
01-06
07-01
-20 01-01
sektor tersebut merugi.
03
(January 2001 – July 2008, annual percentage change)
20
Penurunan harga rumah di AS yang dimulai RT dan menyebabkan banyaknya investasi di
02
Housing Price Index
pengawasan dan analisis resiko oleh otoritas
9 Masalah Pada Sektor Perumahan:
01
Soruce: FED, Bureau of Labor Statistics
sulitnya y
pengawas pasar modal di AS.
00
07-05
menyebabkan y
99
01-05
dunia
98
07-04
seluruh
97
01-04
ke
96
07-03
instrumen
Pasar:
01-03
kompleksnya
Pada
07-02
Semakin
Pengawasan
01-02
9 Kegagalan
B. PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA TERKOREKSI 6,6 2007
5,4 2008
4,8 4,2
2009*
3,7 2,6
22 2,2
1,4 ‐0,3 Global
ASEAN + 5
Negara Maju
Sumber: IMF Ket: *) Untuk tahun 2009 masih estimasi
Dana Moneter Internasional (IMF) untuk ketiga kalinya kembali merevisi target pertumbuhan ekonomi global akibat perekonomian yang masih memburuk
7
C. PENGARUH LAINNYA
8
Bursa Saham Rusia kehilangan 2/3 dari nilainya
Pertumbuhan Ekonomi China turun menjadi di bawah 10%
Bursa Saham Jepang turun 36.2%
Industri Pariwisata Dubai turun Perusahaanperusahaan India banyak merugi
IHSG turun 37%
Kemelut sistem keuangan g di Amerika Serikat berdampak p terhadap p hampir p seluruh negara yang memiliki sistem keuangan (investasi, perdagangan, dll) yang terkait dengan pasar keuangan global. Oleh karena itu perekonomian dunia akan lebih lambat pada pertengahan kedua Tahun 2008 dan awal 2009. Pertanyaannya adalah: • Seberapa parah Indonesia terkena imbasan? • Sektor-sektor apa yang akan terkena dampaknya? • Usaha-usaha apa yang perlu dilakukan sebagai langkah-langkah antisipasi?
Mata Uang Brazil terdepresiasi 30%
9
II PERKEMBANGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL PRODUK II. INDUSTRI INDONESIA
A. PERKEMBANGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Tiga tahun terakhir ekspor Indonesia masih menunjukkan trend meningkat sebesar 15,41% per tahun. Fluktuasi Neraca Perdagangan dari Januari-Desember 2008 terlihat sangat besar. Hal ini disebabkan ekspor terlihat mulai tidak konsisten peningkatannya dibandingkan impor. Ekspor Ek t h tahun 2008 (Desember) (D b ) turun t 20 56% dibandingkan 20,56% dib di k dengan Desember tahun 2007. Diperkirakan terjadi karena turunnya harga barang ekspor secara signifikan. Gambaran ini mengindikasikan bahwa ekspor harus didorong dan impor harus mampu dikendalikan.
10
B. PERKEMBANGAN EKSPOR MENURUT HASIL INDUSTRI DAN KOMODITI NON MIGAS
11
Pada Tahun 2007 total ekspor produk hasil industri sangat dipengaruhi oleh peranan beberapa komoditi sebagai berikut : 1.
Produk Industri a. TPT: TPT - Pakaian Jadi (2,90%) - Barang-barang Rajutan (2,03%) - Filamen dan Stapel Buatan (2,48%) b. Mesin: - Peralatan Listrik (6,66%) - Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (4,09%) c. Kendaraan dan Bagiannya (1,85%) d. Produk dari Besi dan Baja: - Benda-benda Benda benda dari Besi dan Baja (1,01%) (1 01%) - Besi dan Baja (0,98%) e. Barang dari Kayu (2,74%) f. Alas Kaki (1,44%) g. Kertas dan Barang dari Kertas: - Kertas/Karton (2,92%) - Pulp (0,94%) h. Bahan Kimia Organik (2,25%) i. Minyak Sawit (8,96%) j Perabot, j. Perabot Penerang Rumah (1 75%) (1,75%) k. Plastik dan Barang dari Plastik (1,67%) (44,67%)
2.
Produk Non Migas Lainnya a. Bijih, Bijih K Kerak, k d dan Ab Abu L Logam b. Tembaga c. Batu Bara d. Ikan dan Udang e. Karet dan Barang g dari Karet f. Kopi, Teh, dan Rempah-rempah g. Nikel
(4,47%) (4 47%) (2,39%) (6,24%) (1,51%) ((5,48%) , ) (0,91%) (2,06%)
(23.06%)
(67,73%)
12 Negara Tujuan Ekspor Non Migas Indonesia
Jepang; 14,23%
Lain-lain; 33,69%
Jepang Amerika Serikat; 12,29%
Amerika Serikat Singapura
Singapura; 9,77%
RRT India Malaysia
RRT; 7,24% India; 5,31%
Korea Selatan Belanda Thailand
Taiwan; 2,54%
Taiwan
Thailand; 2,88% Belanda; 2,99%
Lain-lain
Korea Selatan; 4,07% Malaysia; 4,99%
Dari sepuluh negara tersebut ekspor Indonesia mencapai 66,31 %
13
Produk yang banyak di ekspor ke Jepang, Amerika Serikat, RRT, dan Uni Eropa
Jepang • • • • •
Nikel Tembaga Batubara Karet Alam Aluminium
Lebih dari 50% adalah bahan baku
Amerika Serikat • • • • • • •
Karet Ikan Furnitur TPT Kayu Ban Kertas 16,26% TPT 1 4% bahan 1,4% b h baku b k
RRT • • • • • •
Minyak Sawit Karet Pulp dan Kertas Batubara Nikel Bahan Kimia
13,8% bahan baku 11,90 produk industri
Uni Eropa • • • •
Minyak Sawit Karet Batubara Nikel
29.28% bahan baku 26,76% produk industri
14
C. PERKEMBANGAN IMPOR Peranan Barang Modal, Barang Konsumsi dan Bahan Baku terhadap Total Impor (2007)
Barang M d l Modal; 15,40%
Negara Asal Impor Indonesia
Barang Konsumsi; 9,56% Bahan Baku; 75,04%
RRT; 15,14%
RRT Lain-lain; 28,19%
Jepang Jepang; 12,32%
Amerika Serikat Thailand
Amerika A ik S Serikat; ik t 8,97% India; 3,05%
Thailand; 7,89% Singapura; 7,44%
Jerman; , 3,75%
Singapura Australia Malaysia Korea Selatan Jerman India
Korea Selatan; 3,80%
Lain-lain
Malaysia; 4,09% Australia; 5,36%
Dari sepuluh negara tersebut impor Indonesia mencapai 71,81 %
15 RRT Jepang, Jepang dan Amerika Serikat Produk yang banyak di impor dari RRT,
RRT • Bahan Baku • Tembakau (0,98%) (0 98%) • Jagung (0,69%) • Bahan Baku Diproses • Produk Besi Baja (38,5%) • Alumunium (1,05%) • Barang B M d l Modal • Barang Telekomunikasi (4,92%) • Barang Konsumsi • Bawang Putih (1,44%) • Terigu (1,37%) • Buah Apel (0,95%) • Buah Pir (0,76%)
Jepang • Bahan Baku • Zinc (0,93%) (0 93%) • Baja Khusus (0,89%) • Bahan Baku Diproses • Kendaraan Bermotor & Komponen (6,71%)
Amerika Serikat • Bahan Baku • Kapas (6,24%) (6 24%) • Kedelai (8,56%) • Terigu (5,18%) • Bahan Baku Diproses • Makanan Ternak (1,45%) • Soda S d Ab Abu (1,23%) (1 23%) • Poliamida (1,01%) • Pelumas (1,84%) • Barang Modal • Pesawat Terbang g ((8,46%) , ) • Barang Konsumsi • Susu (1,54%)
16
III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEKTOR INDUSTRI DAN SOLUSINYA
3.1. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI INDUSTRI A. Bagi Produk Ekspor • Terjadi persaingan dalam memperebutkan pasar akibat melemahnya pasar A Amerika ik S Serikat, ik t U Unii E Eropa d dan JJepang. • Produk-produk yang akan terkena dampak cukup berarti: TPT, Produk Karet, Produk Kayu, serta pulp dan kertas, Minyak Sawit, Produk-produk Logam.
B. Terganggunya Pasar Dalam Negeri • Akibat melemahnya pasar Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang akan terdapat kecenderungan g negara-negara g g pengekspor p g p akan mengalihkan g pasarnya p y ke Wilayah lain termasuk Indonesia yang dianggap cukup potensial. • Produk yang diperkirakan akan dilempar ke Indonesia adalah berasal dari: RRT dan Negara-negara Asia lainnya antara lain: TPT, Baja, Elektronik, Keramik, Makanan dan Minuman, Produk Kayu.
C. Terganggunya Rencana Perluasan dan Investasi • Industri Industri-industri industri yang semula diperkirakan akan ekspansi dikhawatirkan akan menunda rencana perluasan. • Industri-industri yang dimaksud diantaranya yaitu baja, semen, petrokimia, alas kaki, otomotif dan komponen serta terganggunya program restrukturisasi TPT.
17
3.2. SOLUSI
P Penguatan t Ekspor Ek P d k Industri Produk I d ti Pengamanan Pasar Dalam Negeri dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri g ((P3DN)) Pengamanan e ga a a Caba Cabang g Industri dus
18
19
20
Yang sudah dilakukan dan berjalan: 1) Fasilitasi Trade Financing: • Rediskonto R di k t wesell ekspor k untuk t k postt shipment hi t (PBI). (PBI) 2) Insentif Khusus (Kebijakan Fiskal): • Fasilitas PPh untuk bidang usaha tertentu dan daerah tertentu (PP 62/2008). • Pencabutan P b t BMAD carbon b black. bl k • Penurunan proses PE CPO menjadi 0%.
Dalam p proses penyiapan: p y p 1) Fasilitasi Umum : • Peninjauan kembali kenaikan tarif THC. • Mempercepat pembangunan Jalan dari dan ke pelabuhan. • Mendorong terlaksananya pembangunan dry port di kawasan industri PT. PT Jababeka Cikarang-Bekasi. • Mengefektifkan mekanisme imbal beli (counter purchase) untuk proyek-proyek pemerintahan dan BUMN. • Optimalisasi p penggunaan p gg jjasa p pelayaran/kapal y p berbendera Indonesia.
2) Fasilitasi Trade Financing: • Garansi post-shipment financing. • Optimalisasi skema kredit ekspor. • Mempercepat terbentuknya lembaga pembiayaan dan penjaminan ekspor. • Kewajiban menggunakan L/C untuk ekspor komoditi tertentu
21
3) Mengurangi Ekonomi Biaya Tinggi : • Percepatan P t Restitusi R tit i PPN dan d Bea B Masuk. M k • Penyediaan Pasokan Listrik, Gas dan Batu Bara (DMO). 4) Melonggarkan Tata Niaga Ekspor
1) N Negosiasi i i dan d l bi untukk memperkuat lobi k di ib i (pemanfaatan distribusi ( f ritel i l dan d perdagangan internasional) dalam bentuk fasilitasi MoU antara IKM dengan retail global (Carrefour Perancis, Delhaize Belgia, Maruzen dan Takasimaya Jepang) untuk pemasaran produk-produk IKM keseluruh dunia, serta mengikutsertaan IKM di pameran internasional. 2) Promosi yang terarah, yaitu menggalakkan promosi ke pasar-pasar berpotensi: • Emerging market di Asia (RRT, India, Korea, Taiwan, ASEAN lain). • Timur Tengah; Russia, Asia Tengah dan Eropa Timur/Tengah. • Afrika Af ik (Afsel, (Af l Nigeria, Ni i Mesir, M i Tunisia). T i i ) • Amerika Latin (Brazil, Argentina). • Negara-negara yang sedang melakukan reconstruction yaitu Irak dan Afghanistan
22
A. Penundaan penurunan, peningkatan, harmonisasi tarif bea masuk B. Pemberian fasilitas BM-DTP C. Pemberian fasilitas PPN-DTP D. Penurunan Tarif PPn-BM E. Pembebasan PPh Pasal 21 F Pemberian Insentif PPh untuk bidang usaha F. tertentu dan/atau daerah tertentu
23
Industri yang sedang diusulkan Insentif Fiskalnya (produk-produk prioritas) BM-DTP: 1. Komponen Perkapalan 2 Komponen Elektronika 2. 3. Komponen Telematika 4. Komponen Kendaraan Bermotor 5. Komponen Alat Berat 6. Komponen Pembuatan PLTU 7. Bahan Baku Susu 8. Sorbitol 9. Methylltin Mercaptide 10.Ballpoin
PPN-DTP: 1. Energi Panas Bumi 2 Bahan Bakar Nabati 2. 3. Minyak Goreng Sawit
24
A. Menghilangkan penyelundupan B. Pengaturan arus barang impor melalui pelabuhan tertentu dan produk tertentu C. Pengawasan impor barang-barang tertentu D Penerapan D. P SNI wajib jib E. Pencabutan ijin impor barang tertentu F. Jaminan ketersediaan bahan baku untuk produk tertentu dan energi G. Mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri H. Trade financing dan restrukturisasi pinjaman I. Menghilangkan pungutan-pungutan J. Melaksanakan negosiasi dan promosi untuk pasar ekspor yang baru
25
Kebijakan Non Fiskal yang sudah dan sedang diusulkan berupa Pengaturan importasi barang tertentu melalui importir tertentu dan ( pelabuhan tertentu (produk-produk prioritas)) Telah ditetapkan Permendag No. 44/2008 yang kemudian direvisi dengan Permendag No.56/2008 1. Makanan dan minuman 2. Pakaian jadi 3. Alas kaki 4 4. Elektronika 5. Mainan anak-anak Masa berlaku Permendag No.44/2008 direvisi dengan Permendag No.52/2008 j di dari d i tanggall 1 Februari F b i 2009 s.d. d 31 Desember D b 2010. 2010 menjadi Yang Diusulkan: 1. Kosmetika 2. Keramik 3. Baja 4. Lampu Hemat Energi 5 H d h 5. Handphone 6. Komponen otomotif (Busi, Oil filter, batere) 7. Sepeda
26
27
Yang sudah dilakukan dan berjalan: 1) Pembatasan pelabuhan impor untuk komoditi tertentu yaitu garmen, garmen footwear, footwear elektronik, mainan anak, produk makanan dan minumnan hanya boleh diimpor oleh Importir Terdaftar (IT) melalui pelabuhan Tg Priok, Tg Perak, Tg Emas, Belawan, Makasar, Bandara Sukarno-Hatta, dan Juanda, termasuk pelabuhan Dumai khusus untuk komoditi makanan. 2) Trade remedy berupa safeguards untuk garmen dan lampu hemat energi, anti dumping untuk HRC dan HRP, pengendalian impor untuk produk-produk baja dan harmonisasi tarif untuk paku. 3) Kebijakan Lainnya: • Optimalisasi subsidi pupuk dengan menambah 200.000 ton urea subsidi untuk mengatasi kelangkaan. • Meningkatkan penggunaan CPO sebagai biofuel. • Meningkatkan program pemberdayaan IKM. • SKB 4 menteri tentang upah tenaga kerja.
28
Dalam Proses Penyiapan: 1) Peningkatan pemberantasan impor ilegal. Tambahan pembatasan pelabuhan untuk produk tertentu, impor melalui IT/IP, penetapan jumlah pelabuhan internasional, dan kewajiban verifikasi impor di negara asal dan di dalam negeri untuk produk sebagaimana yang telah disebutkan pada slide sebelumnya yaitu: 1) kosmetika, 2) keramik, 3) baja, 4) LHE, 5) handphone, 6) komponen otomotif (busi dan filter), filter) dan 7) sepeda. sepeda 2) Harmonisasi Tarif Bea Masuk: • Penundaan proses penurunan Tarif Bea Masuk. • Meningkatkan M i k tk T if Bea Tarif B M Masuk: k produk-produk d k d k baja b j hilir hili (kawat (k t dan d paku), k ) petrokimia (polyethylene), dan rubber roll. 3) Telah diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk pemberian insentif berupa pembebasan bea masuk (bea masuk ditanggung pemerintah/BMDTP) pada tahun 2009 sebesar Rp. 2,1 triliun kepada sepuluh industri (alat berat, PLTU, susu, kimia, otomotif, elektronika, telematika, kapal dan ballpoint).
29
a. Pembelanjaan Pemerintah dan BUMN p y mengatasi g p krisis keuangan g dunia, salah satu langkah g yyang g Dalam upaya dampak akan diambil adalah mengoptimalkan Belanja Pemerintah/BUMN/KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) dalam bentuk Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Ada 2 pengaturan, yaitu berupa: (1) Instruksi Presiden, dan (2) Peraturan Menteri Perindustrian. Telah diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah instansi di Pemerintah, lingkungan pemerintah akan diinstruksikan: 1) Melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing guna memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional. 2) Memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa.
30 Dalam konsep Peraturan Menteri Perindustrian: bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, agar berpedoman dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. Dalam konsep Pedoman Teknis tersebut, akan diatur jenis barang/jasa buatan dalam negeri dalam bentuk sebuah daftar. Barang/jasa tersebut dikelompokan ke dalam 21 kelompok barang dan jasa meliputi 456 produk. produk Daftar tersebut akan dimutakhirkan setiap 6 (enam) bulan. Ke-21 kelompok barang dan jasa yang wajib digunakan tersebut yaitu : 1) Bahan Penunjang Produksi Pertanian, Pertanian 2) Alat Mesin Pertanian, 3) Peralatan Penunjang Pertambangan, 4) Peralatan Penunjang Migas, 5) Peralatan Kelistrikan, Kelistrikan 6) Peralatan Telekomunikasi, 7) Peralatan Elektronika, 8) Bahan Bangunan dan Konstruksi, 9) Mesin Peralatan Pabrik, Pabrik 10) Alat Besar dan Konstruksi,
11) Alat Transportasi, Transportasi 12) Peralatan Kesehatan, 13) Alat Instrumentasi dan Laboratorium, 14) Alat Tulis dan Peralatan Kantor, 15) Alat Olah Raga dan Pendidikan Pendidikan, 16) Pakaian dan Perlengkapan Kerja, 17) Bahan Kimia, 18) Logam dan Produk Logam, 19) Sarana Pertahanan Pertahanan, 20) Barang Lainnya, 21) Jasa Keteknikan EPC.
31
b. Penguatan dan Pembinaan Produsen Produk Dalam Negeri Dalam rangka keamanan, keselamatan dan kesehatan, serta pengamanan lingkungan, Pemerintah memberlakukan SNI Wajib untuk produk-produk tertentu, antara lain peralatan pendukung program konversi minyak tanah (tabung LPG 3 kg, kompor gas satu mata tungku, regulator, selang karet dan valve), besi beton, HRC, BjLS, BjAlS, sepatu pengaman, korek api gas, mainan anak, pelek untuk KBM roda 2 dan roda 4, lampu halogen untuk kendaraan bermotor, perangkat untuk memberi tanda suara (klakson), tangki air silinder vertikal polyethylene, perlengkapan makanan dan minuman dari melamin, serta wadah makanan dan minuman dari polyethylene.
32
Dalam rangka menyelamatkan Industri yang padat karya dan memiliki kemampuan ekspor tinggi terutama pada pasar-pasar yang melemah, melemah perlu dilaksanakan langkah langkah-langkah langkah antisipasi pada cabang-cabang industri.
33
Langkah-langkah Pengamanan Cabang Industri:
NO
CABANG INDUSTRI
KEBIJAKAN/TINDAKAN
PENANGGUNG JAWAB
STATUS
•Verif ikasi impor di negara asal
Ditjen Daglu Depdag
Selesai, diSelesai undur s.d. Feb 09
PermendagNo No.44/M52/ Permendag 2008 dan 56/2008 Dag/Per/10/2008
•Meningkatkan pengawasan/ law enforcement peredaran mamin yang diimpor secara ilegal & ilegal.
Task Force, Depdag
Dalam Proses (pelaksan aannya)
•Telah dibentuk Tim Terpadu pengawasan •Dasar : SK Mendag No: 780/MDAG/KEP/10/2008
•Mencegah menurunnya daya saing industri pengolahan daging didalam negeri
•Melonggarkan ketentuan larangan impor daging dari negara-negara tertentu (Malaysia, India dan Amerika Latin) menjadi dari region tertentu melalui verif ikasi
Ditjen Daglu Depdag
Dalam Proses
Sudah diusulkan dgn surat Memperin No. 949/M-IND/10/2008
•Meningkatkan daya saing produk makanan minuman
•Memperpanjang BMDTP untuk impor susu dan bahan penolong pembuatan sorbitol
BKF
Dalam Proses
•Memberikan BMDTP untuk impor biji kakao
BKF
Dalam Proses
•Menaikkan tarif bea masuk untuk produk makanan dan minuman konsumsi (produk hilir) dan menurunkan tarif bea masuk untuk bahan baku makanan k dan d minuman i
BKF
Dalam Proses
TUJUAN
KETERANGAN
I. Produk-Produk Industri 1.
Makanan dan Minuman (Mamin)
•Mencegah pengalihan ekspor mamin yang semula ke Amerika Serikat dan atau Eropa, menjadi ke Indonesia, baik secara legal maupun ilegal.
Telah diusulkan melalui surat no 682/BPPI.2/11/2008 tertangal 10 November dari BPPI-Depperin ke BKF
34 NO 2.
3.
CABANG INDUSTRI Petrokimia
Furniture
TUJUAN
KEBIJAKAN/TINDAKAN
PENANGGUNG JAWAB
STATUS
KETERANGAN
•Memanfaatkan produk-produk petrokimia hilir dari negara-negara produsen ( eks Timur Tengah) yang tidak terserap di pasar Amerika dan Eropa
•Peninjauan program harmonisasi tarif produk petrokimia hulu dan hilir
•BKF •Depperin
Dalam Proses
Telah diusulkan melalui surat no 682/BPPI.2/11/2008 tertangal 10 November dari BPPI-Depperin ke BKF
•Mengurangi dampak peningkatan harga bahan baku plastik impor (industri nasional masih tergantung impor)
•Pengendalian ekspor produk primer MIGAS bahan baku industri petrokimia (nafta dan kondensat), disulkan pengenaan b bea k keluar l untuk t k nafta ft dan d kondensat
BKF
Dalam Proses
Telah diusulkan melalui surat no 303/BPPI.2/10/2008 dari BPPI-Depperin ke BKF D Departemen t K Keuangan
•Pengawasan impor ilegal produk petrokimia hilir
Ditjen Daglu
Dalam Proses
•Membuka impor plastik resin dari scrap plastik melalui revisi Permenperindag No. 230 dan No 231 tahun 1997 No.
Ditjen Daglu
Selesai
Permendag No 41 tahun 2008
•Mengurangi dampak melemahnya permintaan ekspor, dan penurunan harga bahan baku
•Mempercepat penerbitan fasilitas BMDTP 2009
BKF
Dalam Proses
Sudah diusulkan dgn surat Memperin No. 949/MIND/10/2008
•Mengurangi dampak penurunan ekspor furniture, khususnya ke USA dan Eropa.
•Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan pembelian Pemerintah dan BUMN
Setjen Depperin
Dalam Proses
P3DN
•Meningkatkan promosi ekspor ke negara-negara potensial ( Timur Tengah, Eropa Timur dan Amerika Latin)
Pokja III PEPI, BPEN
Dalam Proses
•Mengendalikan impor furniture terutama dari China
•Melakukan verifikasi produkproduk impor furniture.
Ditjen Daglu Depdag
Dalam Proses
Telah disulkan melalui surat Menperin ke Menko Perekonomian nomor 957/M-IND/10/2008 mengenai Usulan regulasi di bidang pengawasan impor barang konsumtif tertentu
•Mengendalikan ekspor bahan baku rotan
•Meninjau kembali kebijakan ekspor rotan untuk mengamankan pasokan bahan b k iindustri baku d t id dalam l negerii
Ditjen Daglu Depdag
Dalam Proses
Permendag
35 NO 4.
CABANG INDUSTRI Keramik
PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN
KEBIJAKAN/TINDAKAN
•Mengendalikan impor keramik secara ilegal dan transhipment melalui ASEAN : ubin, sanitare (BM 20%), tableware dan keramik hias (BM 30%)
•Memperketat pengawasan melalui verifikasi impor produk keramik
Ditjen Daglu, Depdag
Dalam proses
Telah disulkan melalui surat Menperin ke Menko Perekonomian nomor 957/MIND/10/2008 mengenai Usulan regulasi di bidang pengawasan impor barang konsumtif tertentu
•Menunda Program penurunan tarif bea masuk keramik seperti posisi saat ini
BKF
Dalam Proses
Telah diusulkan melalui surat no 682/BPPI.2/11/2008 tertangal 10 November dari BPPI-Depperin ke BKF
•Memperpanjang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk keramik tableware
•BKF •KPPI
Dalam Proses
•Perubahan lampiran dan SKA Permenkeu No. 173 tahun 2008 (Penambahan Negara dan diterapkannya SKA dalam rangka safeguard keramik) •Perpanjangan BMTP Masih dalam proses draft PMK
STATUS
KETERANGAN
5.
Semen
•Mengendalikan peningkatan impor semen dari China (kapasitas prod. Semen di China 1 milyar ton)
•Pengendalian melalui SNI Wajib
Bea Cukai
Dalam Proses
6.
Ban
•Meningkatkan daya saing industri ban
•Mencabut BMAD carbon black
BKF
Selesai
Sudah diterbitkan Permenkeu No. 162/2008
•Pembebasan PPN crumb rubber, sheet dan crepe
•Ditjen Pajak Depkeu, •Ditjen j IAK Deperin
Dalam Proses
Revisi PP No. 7/2007
•Memperketat pengawasan dan verifikasi impor produk kaca lembaran
Ditjen Daglu Depdag
Dalam Proses
Telah disulkan melalui surat Menperin ke Menko Perekonomian nomor 957/MIND/10/2008 mengenai Usulan regulasi di bidang pengawasan impor barang konsumtif tertentu
7.
Kaca lembaran
•Mencegah pelarian menjadi pos tarif kaca tuang (HS 7003 dan 7004 BM 5%) untuk impor kaca apung (HS 7005 BM 15%)
36 NO 8.
9.
CABANG INDUSTRI Kosmetika
Baja
TUJUAN
KEBIJAKAN/TINDAKAN
PENANGGUNG JAWAB
STATUS
KETERANGAN
•Meningkatkan daya saing produk kosmetik
•Menurunkan BM bahan baku kosmetik yang belum diproduksi di dalam negeri
BKF
•Mengendalikan impor produk kosmetik terutama dari China
•Pengawasan dan pengetatan impor kosmetik melalui verif ikasi •Penggunaan label berbahasa Indonesia
Ditjen Daglu Depdag
•Mengatasi pengalihan ekspor baja ke Indonesia, dari RRT, India, dan Malaysia.
•Memberlakukan IP/IT untuk importasi produk baja dan verif ikasi di negara asal
•Ditjen Daglu Depdag •Ditjen ILMTA Depperin
Dalam Proses
•Mencegah terjadinya penyimpangan importasi HRC, Pipa, Wirerod dan paku (”Under Invoicing”, ”Pelarian” kode HS dan penghindaran BMAD).
•Menerapkan Saf eguard untuk produk baja HRC dan paku
KPPI Depdag
Dalam Proses
•Harmonisasi produk baja hilir dengan menaikkan BM paku dan kawat menjadi 12,5%
BKF Depkeu
Dalam Proses
•Pengawasan pelaksanaan BM AD untuk produk HRC impor dari RRT, India, Thailand, Taiwan, dan Rusia.
•Ditjen Bea Cukai Depkeu
Dalam Proses
•Menerapkan BMAD untuk produk baja HRP, CRC dan Galvanize Steel Iron
KADI Depdag
Dalam Proses
•Mengurangi dampak melemahnya permintaan ekspor, penurunan harga bahan baku
•Mempercepat penerbitan f asilitas BMDTP 2009
•BKF Depkeu
Dalam Proses
Sudah diusulkan dgn surat Memperin No. 949/M-IND/10/2008
•Mengendalikan impor legal maupun ilegal
•Melakukan pengawaasan terpadu dalam rangka pengendalian impor ilegal
•Depperin •Depdag •Ditjen BC
Dalam Proses
Dasar : SK Mendag No: 780/MDAG/KEP/10/2008
Dalam Proses
Permenkeu
Permendag
Permendag
37
NO
CABANG
TUJUAN
INDUSTRI
10. TPT dan Alas kaki
KEBIJAKAN/TINDAKAN
PENANGGUNG JAWAB
STATUS
Meningkatkan pangsa
Peningkatan penggunaan
• Depperin
Dalam
pasar prooduk TPT dan
produksi dalam negeri
• Depdag
proses
KETERANGAN
alas kaki di pasar dalam negeri Mengendalikan impor
• Mengatur tentang ketentuan
garmen dan alas kaki
impor produk tertentu hanya
Selesai
Permendag No. 52/ 2008 dan No. 56/2008
dapat dilakukan oleh importir terdaftar (IT) dengan kewajiban verifikasi pada pelabuhan muat • Menunjuk 5 pelabuhan impor:
Selesai
Permendag No No. 44/
Tanjung Priok, Tanjung Emas,
2008 tanggal 31
Tanjung Perak, Makassar,
Oktober 2008
Belawan, serta seluruh bandara internasional • Melakukan pengawasan
• Depperin
Dalam
Dasar: SK Mendag No
terpadu dalam rangka
• Depdag
proses
780/M-DAG/10/2008
pengendalian impor ilegal
• Ditjen BC
38
NO 11.
CABANG INDUSTRI Elektronika
TUJUAN •Mengurangi impor LHE
•Mencegah meningkatnya impor produk elektronika dari China yang tidak terserap pasar AS (ekspor ke AS diperkirakan turun sekitar 5% - 10%).
KEBIJAKAN/TINDAKAN
PENANGGUNG JAWAB
•Memberlakukan IT untuk importasi produk LHE
STATUS
KETERANGAN
Selesai
Permendag No. 52/ Permendag No. 44/2008 2008 dan 56/2008 tgl 31 Oktober 2008
•Melakukan pengawaasan terpadu dalam rangka pengendalian impor ilegal
•Depperin •Depdag •Ditjen BC
Dalam proses
Dasar : SK Mendag No: 780/MDAG/KEP/10/2008
•Menurunkan BM komponen LHE (PCB dan gelasnya) yang belum di produksi di dalam negeri
BKF
Dalam Proses
Permenkeu
•Melakukan verif ikasi terhadap importir LHE di luar negeri
Depperin
Dalam proses
Permendag No. 44/2008 tgl 31 Oktober 2008
•Memberlakuan SNI wajib dan pengawas-annya pengawas annya untuk : AC, kulkas, mesin cuci, TV, audio video, pompa air.
•Depperin
Dalam Proses
Permenperin
•Menurunkan/menghapuskan PPnBM dari 20% menjadi 10% dan yang 10% menjadi 0%
•BKF
Dalam Proses
Permenkeu
39 NO
CABANG INDUSTRI
TUJUAN
KEBIJAKAN/TINDAKAN
PENANGGUNG JAWAB
STATUS
KETERANGAN
12.
Komponen Elektronika (termasuk serat optik)
•Mengurangi beban atas melemahnya permintaan ekspor, dan kenaikan harga bahan baku.
•Mempercepat penerbitan f asilitas BMDTP 2009
•BKF
Dalam Proses
Sudah diusulkan dgn surat Memperin No. 949/M-IND/10/2008
13.
Otomotif
•Meningkatkan daya serap pasar domestik akibat kesulitan likuiditas likuiditas, di lain pihak bahan baku sebagian besar masih diimpor
•Mempercepat penerbitan f asilitas BMDTP 2009
•BKF
Nov 2008 dan berlanjut
Sudah diusulkan dgn surat Memperin No. 949/M IND/10/2008 949/M-IND/10/2008
•Memaksimalkan pasar domestik, melalui penggunaan produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang & Jasa oleh Pemerintah BUMN/BUMD
•Depperin
Dalam proses
•Menunda rencana kebijakan menaikkan pajak kendaraan bermotor
•Depdagri
Dalam proses
•Memberikan insentif pengurangan PPnBM bagi produk otomotif yang memakai kandungan lokal lebih besar 80%.
BKF
Dalam Proses
14.
Komponen Otomotif
•Mengurangi beban atas melemahnya permintaan ekspor, dan kenaikan harga bahan baku
•Mempercepat penerbitan f asilitas BMDTP 2009
•BKF
Dalam proses
15.
Busi, Filter, Sepeda
•Mengendalikan impor legal dan ilegal
•Memberlakukan IT; •Melakukan verif ikasi dari negara asal
•Ditjen Daglu Depdag
Dalam proses
Sudah diusulkan dgn surat Memperin No. 949/M-IND/10/2008
40 NO 16 16.
CABANG INDUSTRI Telematika
TUJUAN •Mengendalikan Mengendalikan impor legal maupun ilegal
KEBIJAKAN/TINDAKAN
PENANGGUNG JAWAB
STATUS
KETERANGAN
•Memberlakukan Memberlak kan IT untuk nt k impor telepon seluler.
•Ditjen Ditjen Dagl Daglu, Depdag
Selesai
No Permendag •Permendag PermendagNo. No No.52/ 2008 dantgl56/2008 44/2008 31 Oktober 2008
•Melakukan pengawaasan terpadu dalam rangka pengendalian impor ilegal
•Depperin •Depdag •Ditjen BC
Dalam proses
•Dasar : SK Mendag No: 780/MDAG/KEP/10/2008
•Mempercepat penerbitan f asilitas BMDTP 2009
•BKF
Dalam proses
•Sudah diusul-kan dgn surat Memperin No. 949/M-IND/10/2008
17.
Komponen Kapal
•Mengurangi beban atas melemahnya permintaan ekspor, dan kenaikan harga bahan baku
•Mempercepat penerbitan f asilitas BMDTP 2009
•BKF
Dalam Proses
•Sudah diusulkan dgn surat Memperin No. 949/M-IND/10/2008
18.
Alat Berat
Meningkatkan saing •Mengurangi daya beban atas produk p y yang g sebagian g bahan melemahnya permintaan baku/penolong tergantung ekspor, penurunan harga impor
Mengusulkan fasilitas BMDTP •Mempercepat penerbitan
•BKF
Dalam Proses
•Sudah diusulkan dgn surat Memperin No No. 949/M-IND/10/2008
•Meningkatkan saing •Mengurangidaya beban atas produk yg sebagian bahan melemahnyatergantung permintaan baku/penolong impor
•Mengusulkan fasilitas BMDTP •Mempercepat penerbitan
•BKF •BKF
Dalam Dalam proses
•Sudah diusulkan dgn •Sudah diusul-kan Surat Menperin No. dgn surat Memperin 949/M-IND/10/2008
f asilitas BMDTP 2009
bahan baku
19.
20.
Komponen/ bahan baku untuk pembuatan PLTU Skala Kecil Industri perhiasan (Perak)
ekspor, penurunan harga •Mendorong peran EPC/ bahan baku pabrikan dalam negeri dalam
fasilitas BMDTP 2009
Proses
•Menetapkan pedoman P3DN untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrik-an.
•Depperin D i
Selesai
•Permenperin No No. 04/M IND/10/2008 IND/PER/1/2009
•Usulan penghapusan PPN Bahan Baku Perak
•BKF •Ditjen Pajak
Dalam Proses
Surat Menperin kepada Menkeu No: 1002/M-IND/11/2008
No. 949/M-
pembangunan PLTU skala kecil
Meningkatkan daya saing industri perhiasan (perak)
41 NO
CABANG INDUSTRI
TUJUAN
KEBIJAKAN/TINDAKAN
PENANGGUNG JAWAB
STATUS
KETERANGAN
II. IKM A.Perluasan Akses Pembiayaan 1. Memperkuat pembiayaan KUR
a. Penambahan dana penjaminan KUR sebesar Rp. 1 triliun b. Mengikutsertakan Bank g Daerah dalam Pembangunan penyaluran KUR
Menteri Keuangan
Dalam proses Nov 2008 dan berlanjut
Deputi I Kemenko Permenkeu Bidang Perekonomian
2. Meningkatkan peranan modal ventura dalam pengembangan IKM
Mengembangkan industri modal ventura
Menteri Keuangan
Dalam proses Nov 2008 dan berlanjut
Permenkeu
Peningkatan pelayanan ekspor produk IKM melalui penyempur-naan prosedur Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE)
a.Menata dan mendesign kembali sistem dan tata laksana Sistem Aplikasi Pelayanan (SAP) Ekspor untuk barang konsolidasi b.Merevisi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang cara penyelesaian dokumen PKBE c. Penyederhanaan prosedur PKBE untuk produk IKM
Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menteri Keuangan
•Des 2008 Dalam proses •Des 2008 •Des 2008
Inpres 5 Tahun 2008
Peningkatan Peluang Pasar bagi IKM dalam pengembangan penanaman modal dan ekspor
Pendirian Kawasan IKM di dalam Kawasan Ekonomi
Menko Bidang Perekonomian
Dalam proses Des 2008
Inpres 5 Tahun 2008
Perluasan pasar ekspor produk IKM
a.Mendorong ef ektif itas Pengembangan One Village One Product (OVOP) b.Meningkatkan pasar ekspor IKM melalui perdagangan lintas batas
Menteri Perindustrian Menteri Perdagangan
Dalam proses Okt 2008 Seharusnya Agt 2008 berlanjut
Inpres 5 Tahun 2008
B. Perluasan Akses Pasar
42
NO
CABANG INDUSTRI
TUJUAN
KEBIJAKAN/TINDAKAN
PENANGGUNG JAWAB
STATUS
KETERANGAN
C. Peningkatan Kapasitas SDM /Kewirausahan Peningkatan Kewirausahaa IKM di daerah tertentu
Sinkronisasi program pengembangan perekonomian rakyat di daerah tertentu (tertinggal, transmigrasi, pariwisata, dan optimalisasi potensi perempuan di suatu daerah)
Menko Bidang Perekonomian
Dalam Seharus proses nya Agustus 2008 dan berlanjut
Inpres 5 Tahun 2008
43
