Pidato Menteri Pekerjaan Umum pada
Upacara Bendera Memperingati Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 65 Jakarta, 17 Agustus 2010
Bismillahirrahmanirrahim, Assalaamu’alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pejabat, karyawan, karyawati, serta bapak-bapak, ibu-ibu, dan undangan yang berbahagia.
Marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, kita dapat memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-65 dalam kondisi sehat wal’afiat. Hari ini, Insya Allah, kita memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan dan marilah kita sejenak menundukkan kepala, untuk bersyukur sedalam-dalamnya ke hadirat 1
Allah SWT, atas segala nikmat yang telah diperoleh selama ini. Tema Nasional Peringatan 17 Agustus Tahun 2010, adalah “Dengan Semangat Proklamasi 17
Agustus 1945, Kita Sukseskan Reformasi Gelombang Kedua, Untuk Terwujudnya Kehidupan Berbangsa yang Makin Sejahtera, Makin Demokratis dan Makin Berkeadilan”.
Sesuai dengan tema tersebut pada kesempatan ini, saya mengajak Saudara untuk merenungkan kembali dan mendalami semangat perjuangan dan pengorbanan para Pahlawan Kemerdekaan yang tanpa pamrih. Kita perlu merefleksikan kembali semangat proklamasi guna memperoleh suri teladan dan panutan untuk menumbuhkembangkan dan memperkuat nilai-nilai dalam diri kita masingmasing dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Hal ini akan sangat berguna untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja dalam melaksanakan tugas sehingga dapat meningkatkan integritas birokrasi jajaran PU. Berlandaskan hal tersebut, kita patut optimis untuk melaksanakan reformasi gelombang kedua. Secara proaktif dan sungguh-sungguh seluruh jajaran PU harus meningkatkan kinerja dan membenahi manajemen internal mengingat sangat kuatnya tuntutan2
tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang baik dan terjadinya perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat, serta persaingan global yang semakin ketat. Hadirin yang terhormat, Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi gelombang kedua dimulai tahun 2010 melalui tiga agenda utama. Secara spesifik, Presiden Republik Indonesia tahun lalu telah menyatakan bahwa Agenda pertama adalah membangun perekonomian yang lebih diintensifkan untuk kesejahteraan rakyat berlandaskan keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi nasional mempunyai dimensi kewilayahan, dengan pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh tanah air. Untuk itu, daerah-daerah harus menjadi kekuatan ekonomi lokal dengan memperkuat sumber-sumber investasi dan pendanaan dalam negeri. Agenda kedua adalah mengelola demokrasi pada era keterbukaan yang harus sesuai dengan pranata hukum yang mendukung kesejahteraan rakyat dimana keterbukaan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi dasar bagi pembangunan bangsa. Dan, agenda ketiga adalah 3
melaksanakan keadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu pembangunan yang lebih adil dan lebih merata untuk seluruh rakyat Indonesia dan mempersempit kesenjangan sosial. Agenda ini juga menekankan komitmen dalam masalah lingkungan hidup, baik dalam konteks nasional untuk menerapkan pola pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) maupun global untuk menangani isu-isu perubahan iklim global (global warming). Hadirin yang saya hormati, Perjalanan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat pada umumnya sampai dengan tahun ini telah menunjukkan berbagai perkembangan yang dapat membuat kita optimis. Untuk 5(lima) tahun mendatang tentunya kita berkeyakinan bahwa sasaran dalam agenda reformasi untuk meningkatkan masyarakat Indonesia yang makin sejahtera demokratis dan berkeadilan akan dapat tercapai. Untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tersebut semua unsur pemerintahan dan masyarakat perlu mendukungnya termasuk Kementerian PU yang mempunyai peran penting dalam mendukung dan mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Amanat Agenda reformasi tersebut dan RPJMN 4
2010-2014 telah menjadi landasan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian PU tahun 20102014 dengan visi: “Tersedianya Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025” yang mempunyai fokus 3 (tiga) strategic goals , yaitu: pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi; kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan ketiga meningkatkan kualitas lingkungan. Pembangunan ekonomi berdimensi wilayah dan berkelanjutan merupakan amanat penting di dalam RPJMN 2011-2014 begitu juga di dalam Renstra. Beberapa kebijakan dan strategi yang dikembangkan adalah antara lain strategi pengembangan wilayah dan strategi pembangunan berwawasan lingkungan yang dapat mengakomodasi pembangunan infrastruktur sektoral dan daerah, berbasis penataaan ruang. Pendekatan pengembangan wilayah berwawasan lingkungan ini sangat dibutuhkan untuk memadukan kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik dan geografis yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tujuannya adalah menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang, daya dukung, serta sumber daya yang ada dapat 5
optimal mendukung peningkatan kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran program pembangunan yang diharapkan. Dalam penerapan strategi ini, perangkat peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan berbasis wilayah maupun pembangunan berkelanjutan. Dengan telah ditetapkannya UU No. 26 tahun 2007 tentang Penatan Ruang, dan PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN serta target diselesaikannya perangkat peraturan lainnya seperti RTRW Propinsi dan kabupaten, kota pada tahun 2010 diharapkan menjadi acuan dan meningkatkan pembangunan di daerah yang mampu mendukung keunggulan daya saing kekuatan ekonomi lokal sekaligus mempersempit disparitas sosial dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Hadirin yang terhormat, Sebagai implementasi tahun pertama reformasi gelombang kedua, berbagai program yang sedang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 yang difokuskan kepada Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat. Guna mewujudkan sasaran RKP tersebut pada tahun 2010 ini, Saya minta agar 6
seluruh jajaran Kementerian PU konsentrasi dan fokus untuk melaksanakan secara sungguh dan mewujudkan seluruh sasaran program pada tahun I RENSTRA PU, yang mencakup : i) pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa, penyediaan air baku, dan pembangunan sarana pengendali banjir; ii) pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan domestic conectivity; iii) pembangunan infrastruktur permukiman untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan Air Minum dan Sanitasi, pembangunan RUSUNAWA di kawasan permukiman kumuh, dan pelaksanaan PNPMMandiri yang meliputi P2KP, P2IP, dan PamsimasSanimas; dan iv) Penataan Ruang untuk memenuhi strategi pengembangan wilayah dan strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Hadirin yang saya hormati, Untuk memenuhi penyelenggaraan agenda reformasi gelombang kedua tersebut, Pemerintah juga akan melaksanakan Reformasi Birokrasi Gelombang II untuk berfokus pada pengembangan internal manajemen instansi yang ditargetkan 7
selesai tahun 2011. Hal ini dikarenakan kendala yang terjadi dalam reformasi gelombang pertama antara lain adalah belum maksimalnya pencapaian sasaran pembenahan pada aspek kelembagaan, seperti tatalaksana, manajemen SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, reward and punishment, serta perubahan mindset dan budaya kerja. Pada reformasi birokrasi pertama, Kementerian PU telah melaksanakan berbagai perbaikan manajemen internal. Sebagai gambaran adalah Penerapan Sistem Ketatalaksanaan dengan mengacu kepada Standar SNI-ISO 9001 edisi 2000 dan telah diperbaharui menjadi Sistem Manajemen Mutu/SMM berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 04/PRT/M/2009. Selain itu, penerapan eProcurement berupa pengadaan barang/jasa secara elektronik yang memberikan jaminan adanya transparansi, efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas pengadaan barang/jasa juga telah dilakukan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dan manajemen resiko di dalam pengelolaan kegiatan telah dimulai pada tahun 2009 melalui Peraturan Menteri PU No. 06, 07 dan 08 tahun 2009. Disamping itu, Laporan Keuangan Kementerian PU tahun 2009 telah mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian 8
(WDP). Untuk tahun 2010 ini, saya minta agar setiap Satminkal dan satker dapat menyusun Laporan Keuangan tepat waktu dan benar agar kualitas laporan keuangan Kementerian PU dapat meningkat bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian juga dengan reformasi sistem perencanaaan dan penganggaran yang dituangkan dalam Renstra, RENJA-KL dan RKA-KL serta mengintegrasikan Sistem AKIP dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan upaya strategis untuk meningkatkan akuntabilitas Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk memenuhi target Pemerintah mengenai reformasi birokrasi, proses penyusunan reformasi birokrasi dalam aspek budaya organisasi, regulasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia yang sedang berjalan perlu kita upayakan lebih cepat dan lebih baik termasuk program quick wins untuk perbaikan manajemen internal Kementerian PU. Hal ini diperlukan agar kita segera mempunyai rencana aksi yang jelas guna peningkatan integritas, disiplin dan etos kerja pegawai, serta peningkatan kompetensi, produktivitas, kinerja, serta kesejahteraan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi Kementerian PU perlu disusun sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern serta tata 9
kepemerintahan yang baik untuk peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan, agar proses pemerintahan khususnya di Kementerian PU lebih terdesentralisasi, efektif, terkoordinasi dan berorientasi manfaat (outcome oriented). Hadirin yang terhormat Dalam konteks semangat perjuangan dan pengorbanan para pejuang, kita dapat belajar dan menjadikannya sebagai suri teladan yang perlu kita contoh agar menjadi abdi masyarakat yang profesional, bersih, dan jujur. Nilai-nilai pengabdian itu perlu terus kita perkuat dengan kemauan dan kesadaran yang tinggi. Keberhasilan menciptakan budaya kerja yang baik dan integritas kita sebagai abdi masyarakat, adalah tergantung dari kita sendiri. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini marilah kita bersama-sama berniat dan teguh melaksanakan reformasi birokrasi yang memenuhi ketentuan dan sesuai harapan publik agar tidak menjadi utopia semata. Akhirnya, pada kesempatan yang sangat baik ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas karya dan dharma bakti saudara-saudara, termasuk yang telah memasuki masa purna baktinya dalam melaksanakan pembangunan bidang ke-PU-an. 10
Kepada para penerima anugerah tanda jasa dari Pemerintah atas karya dan pengabdiannya selama ini, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan penghargaan tersebut dapat memberikan inspirasi dan dorongan bagi kita semua ke depan untuk berkarya lebih baik lagi. Marilah kita terus bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat. Dirgahayu Republik Indonesia ke 65. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Amien. Wabillahi taufik walhidayah, Wassalamu’alaikum, wr. wb. Jakarta, 17 Agustus 2010 MENTERI PEKERJAAN UMUM DJOKO KIRMANTO
11
