BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PIDATO KETUA BPK RI PADA UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-68 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 15 JANUARI 2015
Yang terhormat Wakil Ketua BPK, Yang saya hormati para Anggota BPK, para Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK periode yang lalu, para pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh karyawan/karyawati BPK, dan para undangan yang saya muliakan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Mengawali sambutan ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk memperingati Hari Ulang Tahun Ke-68 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya secara pribadi dan atas nama Pimpinan dan Anggota BPK menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-68 BPK kepada para sesepuh, senior, rekan-rekan sekerja, dan seluruh pegawai BPK di manapun berada. Mudahmudahan,
seiring
dengan
bertambahnya
usia
BPK,
kita
dapat
membawa
BPK
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
1
Saudara sekalian yang berbahagia, Pada penghujung tahun 2014 kemarin, berkat capaian kinerja BPK, seluruh pegawai BPK mendapat kenaikan tunjangan khusus pembinaan kegiatan yang dihitung sejak bulan Juli 2014. Mudah-mudahan kenaikan tunjangan tersebut semakin menambah semangat kerja kita di tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya. Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden No. 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPK yang berlaku sejak Juli 2014 tersebut, pegawai BPK dapat menikmati tunjangan yang secara rata-rata mengalami kenaikan berkisar 30%. Hal itu bisa terwujud berkat usaha keras dan doa kita bersama untuk memperjuangkan dan merealisasikan hajat hidup 7000 pegawai BPK. Untuk itu, kita perlu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan semua pihak yang turut membantu ditandatanganinya peraturan presiden tersebut. Sebagai konsekuensi dari kenaikan remunerasi tersebut tentunya kita wajib meningkatkan kinerja kita. Untuk itu, marilah kita tunjukkan rasa tanggung jawab dan disiplin kita agar semangat independensi, integritas, dan profesionalisme dapat kita junjung tinggi dalam rangka pengabdian kita kepada ibu pertiwi.
Saudara sekalian yang berbahagia, Pada pelaksanaan Rapat Kerja BPK pada bulan Desember yang lalu, Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo berkenan hadir memenuhi undangan BPK. Kehadiran Presiden RI dalam Rapat Kerja BPK sangat penting karena: pertama, merupakan sejarah baru bagi BPK yang untuk pertama kali Presiden RI hadir dalam Raker BPK; kedua, kehadiran Presiden RI dapat menjadi konvensi ketatanegaraan yang baru dalam tata hubungan antar-lembaga negara, khususnya hubungan antara Presiden RI dengan BPK; ketiga, Presiden dapat memberikan masukan atau harapan kepada BPK dalam melaksanakan tugasnya, tanpa mengurangi independensi dan kewenangan masing-masing pihak. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintahan, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintahan daerah untuk segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK. Hal lain yang disampaikan adalah tentang perlunya kebijakan publik yang baik dan tepat untuk bisa menjadi negara yang maju. Sumber daya alam yang berlimpah jika tidak dikerjakan dengan baik, justru akan menjadi malapetaka buat kita semua. Presiden Joko Widodo juga mengajak seluruh manajemen
2
negara dan lembaga negara bekerja sebaik-baiknya dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo tentu melegakan kita semua. Sebab, salah satu permasalahan efektifitas hasil pemeriksaan BPK adalah belum seluruh rekomendasi temuan BPK ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dalam lima tahun terakhir (2010 s.d. semester I 2014), BPK menyampaikan sebanyak 201.976 rekomendasi senilai Rp66,17 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 50,86% atau 102.719 rekomendasi senilai Rp22,45 triliun yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sisanya masih dalam proses tindak lanjut dan ada yang belum ditindaklanjuti. Oleh karena itu, menyambut pernyataan presiden tersebut, BPK harus makin mengintensifkan pemantauan dan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan entitas yang kita periksa. Jangan sampai rekomendasi yang lalu belum selesai ditindaklanjuti, sudah ada rekomendasi baru yang akan makin menyulitkan pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjutnya. Efektifitas pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut dapat memberikan kontribusi bagi pengembalian kerugian negara yang cukup besar, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan. Sebagai gambaran, tindak lanjut berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan selama lima tahun terakhir sebesar Rp12,69 triliun. Jumlah ini hampir setara dengan anggaran yang digunakan untuk program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan tahun 2014 berupa Program Keluarga Harapan untuk sekitar 3,2 juta rumah tangga sangat miskin dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pedesaan di 5.260 kecamatan. Jika pemantauan tindak lanjut rekomendasi bisa dilaksanakan dengan lebih maksimal, sudah pasti, akan lebih banyak pengembalian aset dan penyetoran ke kas negara. Saudara sekalian yang berbahagia, Hal lain yang patut kita perhatikan dari pidato presiden adalah tentang perlunya kebijakan
publik
yang
baik
dan
tepat
untuk
menjadi
negara
yang
berhasil
mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, ke depan pemerintahan baru akan mengutamakan pengambilan kebijakan publik yang baik dan tepat untuk mempercepat kemajuan negara.
3
Sejalan dengan rencana presiden tersebut, BPK harus tanggap mengambil cara yang dapat menilai apakah kebijakan yang diambil dan dipilih oleh pemerintah adalah kebijakan publik yang sudah baik dan tepat. Untuk dapat melakukan hal itu, BPK harus memperbanyak dan mempertajam kemampuan melaksanakan pemeriksaan kinerja. Sebab, jika hanya mengandalkan pemeriksaan keuangan, BPK tidak akan dapat memberikan penilaian atas pengambilan kebijakan publik. Pemeriksaan keuangan lebih banyak berkaitan dengan sistem administrasi keuangan apakah sudah dicatat dan dilaporkan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Bisa jadi, secara adminsitrasi keuangan sudah dilakukan secara baik dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun, apakah kebijakan publik tersebut sudah tepat dan sampai kepada sasarannya sehingga bisa meningkatkan kemakmuran rakyat? Ternyata belum tentu, karena audit keuangan tidak ditujukan untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Secara empiris bisa kita temukan, beberapa pemerintah daerah atau kementerian yang sudah beberapa kali memperoleh opini WTP, tetapi tidak selalu diikuti oleh keberhasilannya dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Dilihat dari beberapa indikator tentang kesejahteraan rakyat, ternyata indikatornya tidak selalu positif. Bahkan, ada pemda atau kementerian yang mengalami penurunan opini, tetapi justru indikator kemakmurannya positif. Jadi, memang, belum ada korelasi yang jelas antara perolehan opini dan peningkatan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sambil terus melakukan pengembangan pemeriksaan keuangan dalam kaitannya dengan penilaian peningkatan kemakmuran rakyat, ke depan, BPK harus memperbanyak dan meningkatkan kualitas pemeriksaan kinerjanya. Hal ini sesuai dengan perkembangan pemeriksaan di negara-negara yang BPK-nya sudah maju. Awalnya lebih banyak
melakukan
pemeriksaan
keuangan,
selanjutnya
lebih
memprioritaskan
pemeriksaan kinerja. Melalui pemeriksaan kinerja, BPK dapat memeriksa secara lebih mendalam sehingga bisa memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan. Di Indonesia, beberapa tahun terakhir, laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) dan pemerintah daerah (LKPD) sudah semakin banyak yang memperoleh opini WTP. Oleh karena itu, ke depan, sudah waktunya bagi BPK lebih memprioritaskan pada pemeriksaan kinerja. Adapun untuk pemeriksaan keuangan, ini bisa diberikan kepada kantor akuntan publik (KAP) yang memeriksa untuk dan atas nama BPK. Namun demikian, sebelum diserahkan kepada KAP, BPK harus menyiapkan KAP tersebut melalui berbagai pendidikan dan pelatihan serta pemberian sertifikasi agar KAP mampu
4
memeriksa dan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Pemberian kepercayaan kepada KAP juga harus disertai dengan pengawasan dan pengendalian mutu oleh BPK sehingga tetap terjamin independensi, integritas, dan profesionalisme KAP. Saudara sekalian yang terhormat, Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan permasalahan terkait penciptaan kemakmuran di Indonesia serta langkah-langkah BPK dalam mengatasi masalah tersebut. Sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 23E, BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK ditugaskan dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga keuangan negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, harapan peningkatan kemakmuran rakyat tersebut masih belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan, garis kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, kesenjangan pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih tinggi. Salah satu permasalahan sosial di Indonesia adalah masalah pengangguran. Setidaknya, di tataran ASEAN tingkat pengangguran di Indonesia (6,1) adalah yang tertinggi setelah Philipina (7,0). Selain itu, Indeks Gini Indonesia dari tahun ke tahun menjauh dari angka 0 dan cenderung mendekati angka 1. Hal ini diperkuat oleh data BPS yang menunjukkan bahwa Indeks Gini menurut provinsi dari tahun 1996 s.d. 2013 semakin meningkat yang menandakan bahwa masih terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antargolongan. Bisa dikatakan bahwa terdapat kesenjangan yang semakin nyata antara penduduk berpendapatan rendah dan berpendapatan tinggi. Kesenjangan penduduk yang berpendapatan rendah dan tinggi ini menyebabkan perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah. Salah satu faktor penyebab terhambatnya pembangunan adalah korupsi. Praktik korupsi memberikan dampak luar biasa bagi pertumbuhan suatu negara. Hal ini diperkuat oleh kalangan ekonom yang menyatakan bahwa korupsi merupakan penghambat utama pembangunan. Korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan dipercaya memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan.
5
Selain itu, USAID juga mengemukakan hal yang sama bahwa korupsi merusak pembangunan ekonomi, di mana pada sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya bisnis melalui harga dari suap itu sendiri, biaya manajemen dari negosiasi dengan pejabat dan resiko dari pelanggaran kesepakatan. Kondisi korupsi di Indonesia masuk dalam kategori terkorup. Secara umum hal itu disebabkan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia belum berorientasi sepenuhnya kepada pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Oleh karenanya, tidak mengherankan jika Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia,
berdasarkan
survey
Transparansi
Internasional,
tidak
menunjukkan
peningkatan yang signifikan. IPK Indonesia berada pada kisaran angka 2 dari tahun 2004 hingga tahun 2010, kemudian meningkat sedikit menjadi 3 di Tahun 2011. Untuk tahun 2012 dan 2013 dengan skala baru, IPK Indonesia juga tidak meningkat, yaitu pada angka 32 dari skala 100. IPK hingga saat ini diyakini sebagai pendekatan yang sah untuk melihat tingkat korupsi di suatu negara. Praktik korupsi memberikan dampak luar biasa yang menghambat pembangunan manusia. Hubungan antara korupsi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah negara yang nilai IPM dan IPK tinggi, memiliki rasio kemiskinan yang kecil. Contohnya adalah Malaysia dan Thailand, di mana tingkat IPK Malaysia 5,0 dan Thailand 3,5, maka angka kemiskinan Malaysia (1,7) dan Thailand (3) berada pada rasio kecil. Hal tersebut disebabkan adanya hubungan timbal balik antara korupsi dan tata kelola pemerintahan. Dengan adanya praktik korupsi, maka program-program yang sudah dianggarkan untuk rakyat tidak dapat berjalan maksimal, karena tidak langsung menyentuh atau berpengaruh terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan masih adanya masalah belum tercapainya kemakmuran seperti yang saya jelaskan tersebut, mengindikasikan bahwa hingga saat ini keuangan negara belum sepenuhnya dikelola secara baik dan benar untuk mensejahterakan rakyat. BPK yang mendapat amanah dari para pendiri bangsa akan sangat disalahkan jika tidak peduli dengan permasalahan tersebut. BPK akan ikut berdosa jika membiarkan APBN/APBD tidak digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, BPK harus memberikan perhatian dan prioritas dalam pemeriksaannya pada program-program yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Termasuk, BPK harus memberikan perhatian besar pada pemeriksaan atas program-program yang menguasai hajat hidup orang banyak dan rawan terjadi korupsi. Dengan cara demikian, akan terlihat dengan jelas korelasi pemeriksaan BPK dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
6
Saudara sekalian yang terhormat, Tahun 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra BPK periode 20112015 dan BPK saat ini sedang menyiapkan Renstra tahun 2016-2020. Sebagai sebuah organisasi yang dinamis, renstra merupakan suatu dokumen yang penting karena akan menjadi landasan dalam merencanakan kegiatan BPK lima tahun ke depan. Agar terjadi kesinabungan dalam pengembangan BPK, Renstra tahun 2016-2020 yang akan disusun harus memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian renstra tahun 2011-2015. Melalui evaluasi terhadap Renstra 2011-2015, Pimpinan BPK dapat mengambil kebijakan bagian mana pada renstra sebelumnya yang masih relevan diteruskan menjadi kebijakan strategis BPK dan bagian mana yang perlu disempurnakan atau diganti. Dengan proses seperti ini, maka akan terjadi kesinambungan rangkaian strategi pengembangan BPK sehingga BPK berkembang lebih baik dari waktu ke waktu. Strategi pengembangan BPK tersebut antara lain meliputi pengembangan pemeriksaan maupun pengembangan kelembagaan. Dalam mengembangkan strategi pemeriksaan lima tahun ke depan, seperti yang telah saya uraikan di depan, sudah waktunya BPK meningkatkan perhatian pada pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja tersebut difokuskan pada program-program yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Khususnya yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Pemerintah tahun 2015-2019. Dengan demikian, selain BPK memberikan penilaian atas laporan keuangan, pada saat yang sama BPK juga memberikan penilaian atas upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. BPK diharapkan dapat membuat kebijakan pemeriksaan atau rencana strategis dengan fokus kepada program-program penciptaan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan lain lain. Hal tersebut menjadi penting karena program-program tersebut langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat sehingga hasil pemeriksaan BPK dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Jika hasil pemeriksaan BPK dirasakan dampaknya oleh masyarakat maka BPK akan menjadi lembaga yang dibutuhkan dan diharapkan kehadirannya oleh masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan standar yang berlaku di kalangan BPK sedunia yaitu
International Standard for Supreme Audit Institutions (ISSAI). ISSAI No. 12, antara lain, menetapkan bahwa lembaga pemeriksa akan memiliki nilai dan manfaat jika mampu menjaga relevansi kegiatannya dengan kebutuhan masyarakat/stakeholders.
7
Saudara sekalian yang berbahagia, Sebagai lembaga negara yang mendapat mandat memeriksa keuangan negara, BPK sudah memperoleh sejumlah prestasi. Di antaranya, untuk menunjang kegiatan, BPK memerlukan
perangkat
lunak
pemeriksaan
dan
non
pemeriksaan
yang
selalu
disempurnakan dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan dan kebutuhan BPK. Sampai saat ini, BPK sudah menghasilkan 39 perangkat lunak pemeriksaan dan 140 perangkat lunak non pemeriksaan yang telah ditetapkan. Untuk perangkat lunak pemeriksaan, Litbang BPK sedang melakukan harmonisasi Panduan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKPD, termasuk kaitannya dengan penerapan basis akrual serta implementasi SIAP, e-KKP, Idaman dan e-Audit. Saya mengharapkan seluruh perangkat lunak tersebut dimanfaatkan secara maksimal menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan di BPK. Selain perangkat lunak, pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemeriksaan telah dimulai dengan pembangunan e-Audit. Melalui e-Audit, BPK terkoneksi secara langsung dengan entitas pemeriksaan dan akan membentuk sinergi nasional sistem informasi. Saat ini 754 entitas telah menandatangani MoU dan 618 data entitas di Pusat dan Daerah telah terhubung. Portal e-Audit pun telah memberikan manfaat dengan menyajikan data sebagai bahan analisis pemeriksa dalam menjalankan tugasnya. Kebutuhan otomasi dalam pemeriksaan juga telah difasilitasi. E-Audit ini hendaknya dapat menjadi pembelajaran juga bagi entitas pemerintah dalam penguatan pengawasan, dan bahkan menjadi sarana
sharing knowledge bagi BPK Negara lain. Saat ini, portal e-Audit yang diperuntukkan bagi entitas sedang dipersiapkan untuk mengakomodir kebutuhan pemantauan tindak lanjut. Dengan demikian, manfaat e-Audit dapat dirasakan secara lebih luas, tidak hanya bagi BPK tapi juga bagi entitas. Untuk membentuk SDM yang berkualitas diperlukan Pusdiklat yang juga berkualitas. Beranjak dari berbagai kemajuan pelaksanaan diklat di tahun 2014, Pusdiklat BPK pada tahun 2015 mengembangkan pendekatan sebagai Excellence Learning Center. Proses pembelajaran akan dilakukan secara sistem digital bekerja sama dengan satker terkait untuk menciptakan pembelajaran dengan e-learning dan pembelajaran melalui
knowledge sharing di semua lini organisasi BPK yang dilakukan secara berkelanjutan.
8
Pelayanan diklat kepada stakeholders juga menjadikan Pusdiklat sebagai
Excellence Learning Center diklat pemeriksaan keuangan negara, baik nasional dan internasional. Pusdiklat telah menyelenggarakan diklat untuk peningkatan kompetensi inspektorat, kantor akuntan publik (KAP) yang akan ditugaskan memeriksa untuk dan atas nama BPK dan BPK negara lain, baik di forum ASEANSAI maupun INTOSAI. Dalam hubungannya dengan para pemangku kepentingan, Biro Humas pada tahun 2014 telah menindaklanjuti permintaan informasi dan pengaduan dari publik yang mencapai 938. Capaian ini belum termasuk PPID yang ada pada Kantor Perwakilan BPK sebagai PPID daerah. Hubungan dengan para pemilik kepentingan menjadi penting untuk mendorong kualitas proses dan hasil pemeriksaan BPK. Biro Humas pada tahun 2014 tetap menjaga momentum hubungan dengan berbagai lembaga negara dan pemerintahan serta lembaga non pemerintahan. Penyampaian IHPS dan LKPP kepada lembaga perwakilan dan presiden menjadi jadwal tetap setiap tahunnya. Sosialisasi pada kampus di berbagai universitas juga menjadi suatu pencapaian untuk meningkatkan kesadaran dunia akademisi mengenai peranan, kedudukan dan kontribusi BPK terhadap pengelolaan keuangan negara. Sebagai bagian dari komunitas internasional, BPK aktif pada program di INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI. Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan BPK, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional juga menjalankan kerja sama bilateral dengan BPK negara lain, terutama dengan ANAO dan ANZ dalam persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual. Selain itu, BPK berkiprah memeriksa berbagai proyek pemerintah yang didanai oleh World Bank dan ADB.
Saudara sekalian yang berbahagia, Seluruh pencapaian BPK tersebut patut kita syukuri bersama dan harus terus kita perbaiki agar BPK semakin maksimal dalam menunaikan amanat konstitusi. Sebagai penggenap seluruh pencapaian BPK tersebut, pada bulan Desember lalu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPK telah mendapat penilaian dari Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional dengan predikat ‘Baik’. Ini merupakan hasil dari komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pelaksana di lingkungan BPK dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di BPK dengan sebaik-baiknya. Atas keberhasilan tersebut, BPK juga memperoleh kenaikan tunjangan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai.
9
Disisi lain, dengan kenaikan kesejahteraan tersebut, kita semua tidak boleh terlena tapi, sebaliknya kita harus lebih berusaha keras meningkatkan produktivitas kerja sehingga menjadi lebih berprestasi. Sejalan dengan visi Presiden RI, Bapak Joko Widodo, dimana Reformasi Birokrasi erat kaitannya dengan ‘Revolusi Mental’, maka saya meminta kepada jajaran Inspektorat Utama bekerja sama dengan Biro SDM untuk meningkatkan dan memperbaiki budaya kerja di lingkungan BPK. Untuk
itu,
saya
meminta,
agar
sebelum
pelaksanaan
Penilaian
Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun ini, jajaran Inspektorat Utama dan Biro SDM melaksanakan ‘Pekan Disiplin Budaya Kerja’ sehingga secara perlahan Revolusi Mental yang dicanangkan Bapak Presiden menjadi budaya yang melekat pada seluruh pimpinan dan pelaksana BPK.
Saudara sekalian yang berbahagia, Mengakhiri sambutan ini, saya berpesan kepada seluruh jajaran di BPK untuk selalu menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalisme. BPK dapat berdiri tegak karena lembaga ini menjunjung tinggi kredibilitas organisasi dan kepercayaan masyarakat. BPK tidak boleh menjadi sosok yang berdiri di menara gading, tetapi hasil pemeriksaan BPK harus menyentuh kepentingan masyarakat. Demikian sambutan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, serta memberkati upaya kita dalam membangun bangsa dan negara kita. Amin.
Wabillahitaufik Walhidayah, Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dirgahayu BPK..!! BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Ketua,
Dr. H. Harry Azhar Azis
10
