EVALUASI PROSES PERENCANAAN AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) PADA INSTANSI

EVALUASI PROSES PERENCANAAN AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) RINGKASAN SKRIPSI

Oleh

Kartika Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No.27 Kemanggisan/ Palmerah Jakarta Barat [email protected]

Pembimbing Heny Kurniawati, S.ST, Ak., MSc D3761

1

EVALUASI PROSES PERENCANAAN AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

ABSTRAK Tahap perencanaan audit atas laporan keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai proses perencanaan audit atas laporan keuangan Instansi Pemerintah dan BUMN, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi selama proses perencanaan serta memberikan rekomendasi bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melibatkan satu waktu tertentu, melibatkan satu objek saja, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dengan lingkungan riset riil dan unit analisisnya merupakan organisasi. Objek penelitian berupa perencanaan audit ditahun 2012 yang diteliti menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa prosedur dalam perencanaan audit yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor BPK namun belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengalaman dan keahlian auditor pada perencanaan audit. Oleh karena itu diperlukan adanya pelatihan bagi para auditor mengenai perencanaan audit atas laporan keuangan khususnya bagi auditor yang sudah lama tidak melaksanakan audit atas laporan keuangan.

Kata kunci: Audit, perencanaan audit, Pemda dan BUMN, BPK RI.

Pendahuluan Latar Belakang Penelitian Proses audit laporan keuangan dimulai dari tahap penugasan audit yang merupakan langkah awal dari pekerjaan audit atas laporan keuangan, kemudian dilanjutkan dengan tahap perencanaan audit, tahap pelaksanaan penugasan audit dan tahap pelaporan audit. Untuk dapat mencapai tujuan audit yaitu keyakinan yang memadai dalam pemeriksaan keuangan, diperlukan adanya prosedur perencanaan audit yang disusun secara sistematis dalam proses audit laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan proses audit pada tahap perencanaan audit yang dilakukan oleh BPK RI selaku auditor pemerintah. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat skripsi dengan judul : “EVALUASI PROSES PERENCANAAN AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)”.

2

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk : 1.

Meneliti bagaimana proses dan langkah-langkah perencanaan audit BPK RI atas laporan keuangan Instansi Pemerintah dan BUMN.

2.

Meneliti apakah terdapat perbedaan antara perencanaan audit pada Instansi Pemerintah dengan perencanaan audit pada BUMN.

3.

Menganalisis apakah terdapat perbedaan pada tahap perencanaan audit BPK RI jika dibandingkan dengan teori.

Metode Penelitian Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari suatu objek penelitian.

Metode Pengumpulan Data 1.

2.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : Sumber data sekunder menggunakan studi kepustakaan digunakan oleh penulis untuk memperoleh data sekunder melalui buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan masalah yang terkait dengan penelitian agar dapat mendukung dan melengkapi data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini. Sumber data primer Melakukan penelitian diluar kepustakaan dengan cara melakukan wawancara dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan adalah:

Hasil dan Bahasan Perbedaan Perencanaan Audit BPK dengan Teori Audit Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi mengenai proses perencanaan audit atas laporan keuangan Pemda P dan BUMN JS yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, penulis akan membandingkan serta menganalisa langkah-langkah perencanaan audit BPK jika dibandingkan berdasarkan teori audit. Perbedaan langkah-langkah perencanaan audit BPK dengan teori dapat dilihat melalui tabel berikut :

3

Tabel IV.4 Perbandingan langkah perencanaan audit BPK dengan teori audit Tahap Perencanaan Berdasarkan Pelaksanaan Audit Oleh BPK 1. Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. 2. Pemahaman atas entitas. 3. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaaan sebelumnya. 4. Pelaksanaan prosedur analitis awal. 5. Pemahaman dan pengujian sistem pengendalian intern. 6. Penilaian risiko. 7. Penetapan materialitas. 8. Penentuan metode uji petik. 9. Pemenuhan kebutuhan pemeriksa. 10. Pengkomunikasian perencanaan pemeriksaan kepada manajemen entitas yang diperiksa. 11. Penyusunan Program Pemeriksaan (P2) dan Program Kegiatan Perorangan (PKP).

Tahap Perencanaan Audit Berdasarkan Teori Audit 1. Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. 2. Melaksanakan prosedur analitis. 3. Membuat pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. 4. Mempertimbangkan risiko audit. 5. Mengembangkan strategi audit awal untuk asersi signifikan. 6. Memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern klien.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat beberapa langkah-langkah perencanaan audit oleh BPK yang tidak ada jika dengan teori audit, antara lain : 1. Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) jika dijelaskan menurut teori adalah untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK adalah selain untuk memberikan opini atas laporan keuangan entitas apakah telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsipprinsip akuntansi yang berlaku umum juga harus melaporkan mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan dan sistem pengendalian intern. Berbeda dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh KAP seperti yang dijelaskan dalam teori-teori audit, pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh tim auditor BPK berdasarkan arahan dan penugasan yang diberikan oleh Badan yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota BPK selaku pemberi tugas. Penugasan pelaksanaan audit di KAP dimulai dengan keputusan auditor untuk menerima atau menolak klien baru, atau dapat melanjutkan perikatan dengan klien terdahulu. Setelah adanya keputusan mengenai pertimbangan auditor untuk menerima klien, kemudian dibuat surat perikatan (engagement letter) dengan klien. Sedangkan, penugasan pelaksanaan audit pada BPK berdasarkan arahan dan penugasan yang diberikan oleh pemberi tugas yaitu Badan atau DPR. Oleh karena itu dalam tahap perencanaan audit BPK diperlukan adanya langkah pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan yang diberikan oleh pemberi tugas. Hal ini ditujukan agar tim auditor BPK yang nantinya akan melaksanakan penugasan audit, dapat mengetahui hasil akhir dan sasaran audit yang diharapkan oleh pemberi tugas serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan. Ketika pemberi tugas memberikan penugasan audit terhadap suatu entitas, maka entitas tersebut wajib untuk diaudit oleh tim auditor BPK dan tidak dapat menolak. Apabila entitas menolak untuk diaudit oleh tim auditor BPK, entitas tersebut harus membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai ketidaksediaannya untuk dilaksanakan audit. Kemudian surat pernyataan tersebut nantinya akan diserakan kepada Badan atau DPR untuk kemudian ditindaklanjuti.

4

2. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Langkah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya merupakan salah satu ciri khas dari perencanaan audit BPK dimana pada teori audit tidak terdapat langkah ini didalam tahap perencanannya. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya bertujuan untuk : a. Mengidentifikasi apakah rekomendasi atau saran yang telah diberikan oleh BPK pada pelaksanaan audit sebelumnya telah dilaksanakan. b. Menilai apakah entitas telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dan saran BPK sesuai dengan rekomendasi atau saran yang diberikan. c. Mengidentifikasi dampak tindak lanjut atas rekomendasi atau saran dari BPK pada laporan keuangan yang diperiksa saat ini. Pemantauan tindak lanjut BPK atas hasil pemeriksaan sebelumnya dilaksanakan pada tahap perencanaan dikarenakan penugasan audit atas laporan keuangan entitas yang dilaksanakan secara berulang yang merupakan kewajiban auditor BPK untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan entitas. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi atau saran BPK wajib untuk dilaksanakan oleh pimpinan entitas yang diperiksa oleh BPK. Selain perbedaan atas langkah-langkah diatas, terdapat beberapa perbedaan dalam prosedur dari langkah-langkah perencanaan audit BPK jika dibandingkan dengan teori, antara lain : 1. Pemahaman atas entitas Perbedaan mengenai prosedur dalam memperoleh pemahaman atas entitas berdasarkan pelaksanaan BPK jika dibandingkan dengan teori dapat dilihat melalui tabel dibawah ini : Tabel IV.5 Perbandingan prosedur pemahaman atas entitas No a. b. c. e. f. g. h.

Teori Mereviu data dan industri Mereviu informasi bisnis kunci Mengadakan tinjauan operasi klien Mengajukan pertanyaan kepada komite audit Mengajukan pertanyaan kepada manajemen Mereviu kertas kerja tahun lalu Menentukan keberadaan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa

Pemda P




BUMN JS




-

-






-

-

-

Jika dibandingkan dengan teori, prosedur pemahaman atas entitas oleh BPK dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Mereviu data dan industri Auditor Pemda P mereviu data dan industri melalui Perda, Peraturan Bupati, serta Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Pemda P. Prosedur ini digunakan auditor dalam memperoleh informasi-informasi mengenai tren yang signifikan terjadi di Pemda P, dasar hukum dan peraturan yang mempengaruhi Pemda P serta menentukan dampak dari lingkungan entitas terhadap risiko bidang kerja dan laporan keuangan. Auditor BUMN JS mereviu data dan industri melalui ketentuan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, serta peraturan dan Surat Keputusan Menteri yang terkait dengan BUMN JS. Prosedur ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai hubungan antara BUMN JS dengan stakeholders entitas, sumber pendapatan dan

5

pembiayaan, dasar hukum dan peraturan yang mempengaruhi, faktor sosial dan politik yang mempengaruhi, serta pengaruh stakeholder. b. Mereviu informasi bisnis kunci Auditor Pemda P mereviu informasi bisnis kunci melalui website dan dengan membaca artikel-artikel yang terkait dengan Pemda P. Prosedur ini digunakan auditor untuk memperoleh informasi-informasi mengenai gambaran jelas mengenai entitas, tren yang signifikan, faktor sosial dan politik yang mempengaruhi Pemda, pengaruh shareholder (DPRD), serta nama-nama pejabat Pemda P. Auditor BUMN JS mereviu informasi bisnis kunci melalui hasil laporan RUPS, laporan keuangan BUMN JS. Prosedur ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan lingkungan, tren yang signifikan, sumber pendapatan dan pembiayaan, faktor sosial dan politik yang mempengaruhi entitas, dan nama-nama pejabat BUMN JS. c. Mengadakan tinjauan operasi klien Auditor Pemda P mengadakan tinjauan operasi klien dengan mengamati letak SKPD, dinas atau lembaga yang dimiliki Pemda P. Ketika melaksanakan audit, auditor selain mengunjungi Pemda P juga mengunjungi SKPD, dinas atau lembaga yang dimiliki Pemda P. Auditor BUMN JS mengadakan tinjauan operasi klien dengan mengamati letak kantor wilayah dan cabang yang dimiliki BUMN JS. Ketika melaksanakan audit, auditor selain mengunjungi BUMN JS juga mengunjungi kantor wilayah dan cabang yang dimiliki BUMN JS. d. Mengajukan pertanyaan kepada manajemen Auditor Pemda P dan BUMN JS sama-sama mengajukan pertanyaan kepada manajemen dengan menghubungi manajemen untuk meminta kelengkapan atas data yang diperlukan. e. Mereviu kertas kerja tahun lalu Auditor Pemda P mereviu kertas kerja tahun lalu untuk memperoleh informasiinformasi mengenai gambaran jelas mengenai entitas, kekuatan lingkungan, hubungan dengan Pemerintah Pusat, DPRD, BPK, serta Pemda lainnya, sumber pendapatan dan pembiayaan, serta nama-nama pejabat Pemda. Sedangkan auditor BUMN JS tidak mereviu kertas kerja tahun lalu. 2. Pelaksanaan prosedur analitis awal Perbedaan mengenai prosedur pelaksanaan prosedur analitis awal berdasarkan pelaksanaan BPK jika dibandingkan dengan teori dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

6

Tabel IV.6 Perbandingan prosedur analitis No a. b. c. d. e.

Teori Membandingkan data klien dengan industri Membandingkan data klien dengan data klien yang sejenis pada periode sebelumnya. Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh klien. Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan auditor. Membandingkan data klien dengan hasil perkiraan dengan menggunakan data non keuangan.

Pemda P


BUMN JS -










-




-




-

Jika dibandingkan dengan teori, prosedur analitis awal oleh BPK dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Membandingkan data klien dengan industri Auditor Pemda P membandingkan data Pemda P terhadap Pemda lainnya yang sejenis atau dengan acuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Keuangan sebagai alternatif perbandingan untuk rata-rata industri. Auditor BUMN JS tidak dapat membandingkan data klien dengan industri dikarenakan oleh BUMN JS tidak memiliki industri yang sejenis, sehingga auditor hanya membandingkan dengan laporan keuangan BUMN JS pada tahun-tahun sebelumnya sebagai alternatif dari perbandingan dengan data industri.

b.

Membandingkan data klien dengan data klien yang sejenis pada periode sebelumnya Auditor Pemda P menggunakan analisis tren dan common-size financial statements untuk membandingkan data akun yang sama untuk periode lebih dari dua tahun. Auditor BUMN JS membandingkan data klien dengan data klien yang sejenis pada periode sebelumnya yaitu menggunakan common-size financial statement analysis dan analisa tren pada tahun 2010 dan 2009.

c.

Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh klien Auditor Pemda P membandingkan data Pemda P dengan data yang diperkirakan oleh Pemda P dengan menggunakan teknik prediktif yaitu membandingkan antara realisasi dan anggaran akun-akun di LRA. Sedangkan auditor BUMN JS tidak membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh klien.

d.

Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh auditor Auditor Pemda P membandingkan data Pemda P dengan data yang diperkirakan oleh auditor melalui analisis data secara vertikal maupun analisis data secara horizontal yang sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis diatas. Sedangkan auditor BUMN JS tidak membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh auditor.

e.

Membandingkan data klien dengan hasil perkiraan dengan menggunakan data non keuangan. Auditor membandingkan data keuangan Pemda P yang terdapat dibagian akuntansi dengan data operasional yang dimiliki oleh unit-unit teknis pada masing-masing SKPD. Misalnya, PAD dalam bentuk pajak galian C dibandingkan dengan data operasional yang tedapat pada dinas pertambangan dalam bentuk berita acara pemeriksaan fisik atas setiap galian C yang akan dikirim keluar daerah. Sedangkan auditor BUMN JS tidak

7

membandingkan data BUMN JS dengan hasil perkiraan dengan menggunakan data non keuangan BUMN JS. 3. Membuat pertimbangan awal tentang tingkat materialitas Pada dasarnya pertimbangan awal tentang materialitas antara teori jika dibandingkan dengan pelaksanaan audit BPK hampir mirip yaitu dengan menetapkan materialitas pada tingkat laporan keuangan dan materialitas pada saldo akun. Namun terdapat beberapa perbedaan antara Pemda P dengan BUMN JS dalam menetukan rate materialitas pada tingkat laporan keuangan yaitu : Auditor untuk Pemda P menentukan rate materialitas pada tingkat laporan keuangan (PM) berdasarkan hasil opini tahun sebelumnya dan hasil penilaian risiko saat ini. Sedangkan auditor untuk BUMN JS menentukan rate materialitas pada tingkat laporan keuangan (PM) berdasarkan tujuan dari entitas tesebut apakah untuk mencari laba atau merupakan organisasi nirlaba. 4. Mempertimbangkan risiko audit Perbedaan mengenai prosedur pertimbangan risiko audit berdasarkan pelaksanaan BPK jika dibandingkan dengan teori dapat dilihat melalui tabel dibawah ini : Tabel IV.7 Perbandingan penilaian risiko No. a. b. c. d. e.

Teori Menggunakan model risiko audit Menetapkan AAR Menetapkan IR Menetapkan CR Menetapkan DR

Pemda P






BUMN JS

-

Jika dibandingkan dengan teori, pertimbangan risiko oleh BPK dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Menggunakan model risiko audit Auditor Pemda P menggunakan model risiko audit yaitu dengan rumus AAR = IR x CR x DR seperti yang dijelaskan pada teori sedangkan auditor BUMN JS tidak menggunakan model risiko audit dalam menentukan penilaian risiko audit. b. Menetapkan AAR Auditor Pemda P menggunakan metode pembototan nilai dalam menetapkan nilai AAR sedangkan auditor BUMN JS tidak menetapkan AAR dalam menilai risiko audit. c. Menetapkan IR Auditor Pemda P menggunakan metode pembobotan nilai dalam menetapkan nilai IR sedangkan auditor BUMN JS menggunakan judgment dalam menetapkan nilai IR. d. Menetapkan CR Auditor Pemda P dan auditor BUMN JS sama-sama mengunakan metode kualitatif atau judgment dalam menetapkan nilai CR.

8

e. Menetapkan DR Auditor Pemda P menggunakan model risiko audit untuk menentukan DR yaitu dengan menggunakan rumus DR = AAR / ( IR x CR) sedangkan auditor BUMN JS tidak menetapkan DR. 5. Mengembangkan strategi audit awal untuk asersi signifikan Mengembangkan strategi audit awal untuk asersi signifikan yang dilaksanakan BPK jika dibandingkan berdasarkan teori pada dasarnya sama. Setelah auditor melakukan pengujian SPI, kemudian baik auditor untuk Pemda P maupun BUMN JS mengidentifkasi dan merancang strategi pemeriksaan yang akan dilakukan dengan didasarkan oleh hasil pengujian SPI. 6. Memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern klien Pemahaman tentang pengendalian intern klien atau entitas jika dijelaskan menurut teori yaitu dengan menilai kelima komponen COSO yaitu control environment, risk assessment, control activities, information and communication, serta monitoring. Auditor untuk Pemda P dan BUMN JS juga mengidentifikasi kelima komponen COSO ini seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya. 7. Penentuan metode uji petik Penentuan uji petik atau sampling menurut teori dapat dilakukan dengan menggunakan metode statistik atau metode non statistik. Baik auditor untuk Pemda P maupun auditor untuk BUMN JS menggunakan metode non statistik dalam menentukan sampel yang akan dipilih dengan berdasarkan judgement auditor. 8. Pemenuhan kebutuhan pemeriksa Menurut teori, langkah-langkah dalam melakukan pemenuhan kebutuhan pemeriksa yaitu dengan mengidentifikasi peran dan kebutuhan penugasan serta mendistribusikan penugasan kepada auditor. Untuk auditor Pemda P, pemenuhan kebutuhan pemeriksa dipenuhi dengan jumlah anggota tim auditor sebanyak tujuh orang. Sedangkan untuk auditor BUMN JS, pemenuhan kebutuhan pemeriksa dipenuhi dengan jumlah anggota tim auditor sebanyak 24 orang. Pada awalnya jumlah anggota tim auditor untuk BUMN JS diketahui kekurangan sebanyak lima orang anggota, sehingga perlu menambahkan auditor dari unit BUMN lainnya. Perbedaan antara jumlah anggota tim auditor pada Pemda P dengan BUMN JS dengan berdasarkan pertimbangan mengenai besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh entitas serta kompleksitas proses inti dari bisnis entitas pemeriksaan. 9. Pengkomunikasian perencanaan pemeriksaan kepada manajemen entitas yang diperiksa Sama halnya seperti yang dijelaskan dalam teori, pengkomunikasian hasil perencanaan pemeriksaan yang telah dibuat akan di sampaikan kepada pihak manajemen entitas. Pengkomunikasian perencanaan pemeriksaan menurut teori, dijelaskan didalam surat perikatan yang sebelumnya telah dibuat. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama antara pemeriksa dengan entitas. Informasi yang disampaikan kepada manajemen antara lain : a. Latar belakang pemeriksaan b. Tujuan pemeriksaan

9

c. Lingkup pemeriksaan d. Jangka waktu pemeriksaan e. Susunan tim pemeriksa Komunikasi hasil perencanaan pemeriksaan dilakukan oleh audit baik dalam bentuk formal maupun informal. Bentuk formal yaitu melalui sosialiasi ketua tim kepada entitas melalui expose dan meeting internal. Bentuk informal yaitu dengan memberikan surat penugasan dari pemberi tugas kepada entitas yang bersangkutan. 10. Penyusunan Program Pemeriksaan (P2) dan Program Kegiatan Perorangan (PKP) Program pemeriksaan sama halnya dengan audit program yang akan membahas mengenai dasar pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan, lingkup, langkah dan metode, hasil-hasil pemahaman SPI, kegiatan-kegiatan perusahaan, penilaian risiko pemeriksaan, jangka waktu serta susunan tim pemeriksa. Hasil dari P2 nantinya akan dibagi kedalam PKP yang dibuat oleh masing-masing anggota tim yang nantinya akan direviu oleh ketua tim. P2 dan PKP ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui langkah-langkah atau prosedur audit yang digunakan oleh tim auditor.

Simpulan dan Saran Simpulan 1. Perbandingan antara proses perencanaan audit BPK terhadap Instansi Pemerintah dan BUMN, diperoleh hasil sebagai berikut : a. Prosedur analitis yang digunakan oleh auditor pada Instansi Pemerintah lebih detail dan mendalam. b. Terdapat berapa risiko audit yang tidak dipertimbangkan oleh auditor BUMN yaitu AAR dan DR, serta auditor BUMN tidak menggunakan model risiko audit dalam menetapkan risiko. c. Dalam menentukan rate materialitas pada tingkat laporan keuangan (PM), auditor BUMN tidak mempertimbangkan opini audit dan temuan SPI serta kepatuhan pada periode sebelumnya. 2.

Jika membandingkan perencanaan audit yang dilakukan BPK terhadap Instansi Pemerintah dan BUMN diperoleh kesimpulan bahwa auditor untuk Instansi Pemerintah lebih berpengalaman dalam proses perencanaan audit laporan keuangan jika dibandingkan dengan auditor BUMN. Hal ini dikarenakan oleh audit atas laporan keuangan Instansi Pemerintah dilakukan BPK setiap tahunnya sedangkan audit atas laporan keuangan BUMN tidak dilakukan BPK setiap tahunnya sehingga perencanaan audit BUMN belum dapat dikatakan telah dilaksanakan secara optimal.

Saran Dari hasil analisis diatas, dapat diidentifikasi beberapa kelemahan yang terjadi pada saat merencanakan audit yaitu ditemukannya beberapa prosedur audit yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh auditor, namun tidak dilaksanakan dikarenakan oleh keterbatasan keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Apabila keterbatasan-keterbatasan tersebut tidak diatasi akan memberikan dampak pada pelaksanaan audit yang kurang optimal.

10

Oleh karena itu penulis memberikan saran diperlukan adanya perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi yaitu dengan pelatihan secara periodik bagi auditor, seperti anggota tim, ketua tim, pengendali teknis dan anggota tim auditor lainnya, yang terlibat dalam proses perencanaan audit BPK. Dengan pelatihan secara periodik mengenai perencanaan audit tersebut, diharapkan dapat mengoptimalisasikan proses perencanaan audit yang nantinya akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pada pelaksanaan audit secara keseluruhan serta memberikan ketepatan waktu dalam pelaporan audit.

Referensi Adhi, H, N. (2005). Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kantor perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Tengah. Semarang : Universitas Negeri Semarang. Aditia, N., Andirana, R., Ardi, F. (2010). Evaluasi pengendalian sistem informasi penyusunan RKP pada siklus pemeriksaan di BPK RI. Jakarta : Universitas Bina Nusantara. Agoes,S. (2000). Auditing Pemeriksaan Akuntan oleh KAP buku 2 (edisi kedua). Jakarta : Lembaga FE UI. Arens,A.A., Elder,R.J., & Beasly,M,S. (2010). Auditing and assurance services : an intergrated approach (13th edition). Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Education,Inc. Arens,A.A., Loebbecke. Alih bahasa oleh Jusuf, A.A. (2003). Auditing pendekatan terpadu. Jakarta : Salemba Empat. Boynton, W,C., Johns,R. N., Kell, W.G. alih bahasa oleh Budi, I.S., Wibowo, H. (2003). Modern Auditing. Jakarta : Erlangga. BPK RI. (2009). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. http://www.bpk.go.id/web/ BPK RI. (2010). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2010. Jakarta : BPK RI. BPK RI. (2011). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2011. Jakarta : BPK RI. BPK RI. (2011). Panduan pemeriksaan keuangan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta : BPK RI. BPK RI. (2008). Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan. Jakarta : BPK RI. BPK RI. (2008). Petunjuk teknis penetapan batas materialitas pemeriksaan keuangan. Jakarta : BPK RI. BPK RI. (2007). Organisasi dan tata kerja pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta : BPK RI. BPK RI. (2008). Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP). Jakarta : BPK RI. BPK RI. (2007). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta : BPK RI. Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Kimmel, P. D. (2010). Accounting Principles (9th editon) : John Wiley & Sons, Inc. Mulyadi, P. K. (1998). Auditing Jilid 1 (edisi 5). Jakarta : Salemba Empat. Mulyana, D. (2008). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Rai, I.G.A. (2008). Audit kinerja pada sektor publik. Jakarta : Salemba Empat.

Riwayat Penulis Nama

: Kartika

Tempat/Tanggal lahir

: Jakarta, 14 Oktober 1990

Pendidikan Formal 2008-2012,

Universitas Bina Nusantara, S1, Akuntansi

11