MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 2 Maret 2010
Kepada Yang Terhormat : 1.
Para Pimpinan Kementerian/Lembaga Republik Indonesia;
2.
Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Kepala Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan bangunan gedung negara.
di seluruh Indonesia
Perihal
: Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
i
SURAT EDARAN Nomor : 06/SE/M/2010
Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara melakukan pembinaan teknis dan pengawasan teknis kepada pengguna anggaran dan penyedia jasa konstruksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pasal 4 ayat (1) setiap pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat bantuan teknis berupa tenaga Pengelola Teknis dari Departemen Pekerjaan Umum. Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis kepada Kementerian/Lembaga penyelenggara pembangunan bangunan gedung negara tersebut, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dengan Surat Edaran Menteri sebagai berikut :
I.
UMUM Maksud dari petunjuk teknis adalah agar pembangunan bangunan gedung negara yang di biayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber dana lainnya yang sah dan yang akan dijadikan sebagai aset negara oleh Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran, dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien. Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah agar setiap penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara, dapat mewujudkan bangunan gedung negara yang sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
ii
II.
III.
DASAR HUKUM 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
3.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan - perubahannya;
5.
Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009;
6.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
Nomor Teknis
PEMBERIAN BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS 1.
Kepala Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran yang melaksanakan pembangunan bangunan gedung negara mengajukan permintaan bantuan tenaga Pengelola Teknis secara tertulis kepada : 1)
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
iii
2)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta.
2.
Atas dasar permintaan bantuan tenaga Pengelola Teknis Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara menugaskan secara tertulis kepada tenaga teknis Kementerian Pekerjaan Umum untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pengelola Teknis, Tenaga Ahli/Nara Sumber, dan Tenaga Pembantu Pengelola Teknis.
3.
Kepala Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran, yang telah mendapatkan Tenaga Pengelola Teknis, segera menerbitkan Surat Keputusan Organisasi Pengelola Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, yang didalamnya melibatkan unsur Pengelola Teknis, dan tembusan Surat Keputusan tersebut disampaikan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara.
4.
Dalam rangka melakukan koordinasi pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas
iv
Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Kepala Instansi Teknis Pemetintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 5.
IV.
Pembentukan Organisasi/Bagan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, diatur sebagaimana tercantum di dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.
TENAGA PENGELOLA TEKNIS 1.
Tenaga Pengelola Teknis merupakan pejabat fungsional Bidang Tata Bangunan dan Perumahan sekurang-kurangnya Ahli Pratama Pangkat Golongan III/b, yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau Pegawai Negeri Sipil Pangkat Golongan III/b Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bersertifikat Pengelola Teknis Kualifikasi C yang ditetapkan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
2.
Tenaga Pengelola Teknis yang diperbantukan kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung negara, bertugas untuk mengelola kegiatan di bidang teknis administratif selama masa penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara di setiap tahapan, baik di tingkat program maupun di tingkat operasional.
3.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pengelola Teknis dapat didampingi oleh Tenaga Ahli/Nara Sumber dan Tenaga Pembantu Pengelola Teknis.
4.
Tenaga Pengelola Teknis bertugas pada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan
v
gedung negara untuk masa waktu satu tahun anggaran, dan dapat diminta perpanjangan penugasan untuk kegiatan pembangunan bangunan gedung negara yang merupakan kegiatan lanjutan dan atau kegiatan proyek yang melebihi satu tahun anggaran (multi years). 5.
V.
Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Kompetensi Tenaga Pengelola Teknis diatur sebagaimana tercantum di dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.
BIAYA KEGIATAN UNSUR PENGELOLA TEKNIS. Biaya operasional kegiatan unsur Pengelola Teknis termasuk didalamnya untuk Pembiayaan kegiatan Pengelola Teknis/Tenaga Ahli/Nara Sumber/Pembantu Pengelola Teknis dibebankan pada biaya kegiatan unsur Pengelolaan Teknis yang besarnya 35% dari keseluruhan biaya pengelolaan kegiatan yang telah tersedia pada mata anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran. Biaya kegiatan unsur Pengelola Teknis digunakan untuk keperluan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Honorarium; Perjalanan dinas; Transport lokal; Biaya rapat; Biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat; dan Biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara yang bersangkutan.
Realisasi pembiayaan kegiatan unsur Pengelola Teknis dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan (tahap persiapan, tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaan konstruksi).
vi
Pengusulan pencairan biaya operasional kegiatan unsur Pengelola Teknis kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dilakukan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara selaku Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis. Format Formulir Pertanggung Jawaban Biaya Unsur Pengelola Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini. Demikian kami sampaikan untuk diteruskan dan dilaksanakan oleh Kepala Instansi/ Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran yang melaksanakan pembangunan bangunan gedung negara, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DJOKO KIRMANTO
Tembusan Kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5.
Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Lembaga Republik Indonesia; Para Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia; Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; Para Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
vii
DAFTAR ISI Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum
i
DAFTAR ISI
vii
Lampiran Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum : LAMPIRAN I
PEMBENTUKAN ORGANISASI/BAGAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
I.
II.
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, BAGAN ORGANISASI A.
Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi
B.
Susunan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi
C.
Bagan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi
TUGAS, FUNGSI dan TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA A.
Ketua Tim Pelaksana
B.
Koordinator Bantuan Tenaga Teknis
C.
Tenaga Pengelola Teknis
D.
Tenaga Teknis
E.
Tenaga Ahli
viii
Pembantu
Pengelola
1
LAMPIRAN
I.1
Prosedur Operasi Standar Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis
LAMPIRAN
I.2
Laporan Monitoring Pengelola Teknis
LAMPIRAN
I.3
Prosedur Operasi Standar Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan Manajemen Konstruksi
LAMPIRAN
I.4
Prosedur Operasi Standar Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan Konsultan Pengawas
LAMPIRAN
I.5
Model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, dan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan
LAMPIRAN II
FORMULIR PERTANGGUNG UNSUR PENGELOLA TEKNIS
LAMPIRAN
II.1
Susunan Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis dan Pengelola Teknis
LAMPIRAN
II.2
Rencana Penyerapan Biaya Operasional Kegiatan Pengelolaan Teknis
LAMPIRAN
II.3
Rincian Penggunaan Biaya Operasional
LAMPIRAN
II.4
Daftar Pembayaran Transport Pengelola Teknis
LAMPIRAN
II.5
Daftar Pembayaran Pengelola Teknis
ix
JAWABAN
BIAYA
Honorarium
LAMPIRAN I
PEMBENTUKAN ORGANISASI/BAGAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
PEMBENTUKAN ORGANISASI/BAGAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA I.
PEMBENTUKAN, ORGANISASI
SUSUNAN
ORGANISASI,
BAGAN
A. Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi Dalam rangka melakukan koordinasi pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis. B.
Susunan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi Susunan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari : 1.
Pembina
2.
Pengarah
3.
Tim Pelaksana Bantuan Tenaga Teknis, terdiri dari: a. b. c. d. e.
Ketua; Koordinator Bantuan Tenaga Teknis; Tenaga Pengelola Teknis; Tenaga Pembantu Pengelola Teknis; Tenaga Ahli Teknis ( bidang arsitektur, struktur, mekanikal/ elektrikal, dan lingkungan);
1
f. g.
Tenaga Ahli Administrasi (ahli pengadaan barang/jasa konstruksi, ahli keuangan, penilai dan ahli hukum); Sekretariat.
C. Bagan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi Bagan organisasi tim pelaksana koordinasi bantuan tenaga teknis pembangunan bangunan gedung negara, sebagai berikut : ORGANISASI TIM PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS PEMBINA MENTERI PEKERJAAN UMUM
PENGARAH DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
TIM PELAKSANA KETUA TIM PELAKSANA DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN/ KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI/INSTANSI TEKNIS PROVINSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG
KOORDINATOR BANTUAN TENAGA TEKNIS KASUBDIT PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA/ KEPALA SUB DINAS INSTANSI PEKERJAAN UMUM PROVINSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG
SEKRETARIAT
TENAGA AHLI ADMINISTRASI (PENGADAAN, HUKUM, PENDAFTARAN BGN, PENILAI KEUANGAN)
TENAGA AHLI TEKNIS TENAGA PENGELOLA TEKNIS
(ARSITEKTUR, STRUKTUR, MEKANIKAL/ELEKTRIKAL, LINGKUNGAN)
TENAGA PEMBANTU PENGELOLA TEKNIS
2
1. Pembina adalah Menteri Pekerjaan Umum, 2. Pengarah adalah Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum; 3. Ketua Tim Pelaksana adalah : a.
b.
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta.
4. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis adalah Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Kepala Sub Dinas Instansi Teknis Pekerjaan Umum Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta. 5. Tenaga Pengelola Teknis adalah tenaga teknis Kementerian Pekerjaan Umum/ Dinas Pekerjaan
3
Umum/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara, yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk membantu Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung negara dalam mengelola kegiatan di bidang teknis administratif selama penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara. 6. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis adalah tenaga teknis yang ditugaskan oleh Koordinator Bantuan Tenaga Teknis untuk membantu kegiatan Pengelola Teknis atau Tenaga Ahli. 7. Tenaga Ahli Teknis adalah tenaga ahli teknik di bidang arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, utilitas bangunan, pertamanan (landscape), lingkungan dan tenaga ahli teknis lainnya yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk mendukung tenaga Pengelola Teknis. 8. Tenaga Ahli Administrasi adalah tenaga ahli di bidang hukum, keuangan, manajemen pengelolaan aset dan tenaga ahli administrasi lainnya yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk mendukung tenaga Pengelola Teknis. 9. Sekretariat adalah unit kerja yang dibentuk oleh Ketua Tim Pelaksana untuk membantu koordinator bantuan tenaga teknis dalam melaksanakan tugas keSekretariatan termasuk pertanggungjawaban administrasi biaya kegiatan unsur Pengelola Teknis.
II.
TUGAS, FUNGSI dan TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA A. Ketua Tim Pelaksana 1.
Tugas Ketua Tim Pelaksana melaksanakan tugas koordinasi dan pengelolaan dalam hal pemberian bantuan Tenaga Pengelola Teknis
4
kepada Pimpinan Instansi/ Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara, dan berkewajiban melakukan pelaporan atas tugasnya, sebagai berikut:
2.
a.
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan selaku Ketua Tim Pelaksana, memberikan laporan atas Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis pembangunan bangunan gedung negara yang telah dilaksanakannya termasuk yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Cipta Karya setiap semester dan setiap tahun.
b.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab atas pembinaan gedung negara selaku Ketua Tim Pelaksana memberikan laporan atas kegiatan pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis pembangunan bangunan gedung negara yang telah dilaksanakan di wilayahnya kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan setiap semester dan setiap tahun, Dan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Cipta Karya.
Fungsi Fungsi Ketua melakukan:
Tim
Pelaksana
adalah
untuk
a.
Pengendalian program bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara;
b.
Pengolahan data dan informasi kegiatan pembangunan bangunan gedung negara;
5
3.
c.
Mengkordinasikan pelaksanaan tugas tenaga Pengelola Teknis di wilayahnya;
d.
Pemberian saran teknis atas persoalan tingkat program dan operasional, yang timbul dalam pembangunan bangunan gedung negara;
e.
Pemantauan dan pembinaan Pengelola Teknis di wilayahnya.
tenaga
Tanggung Jawab Ketua Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, atas :
B.
a.
Ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Teknis;
b.
Kontinuitas evaluasi/pelaporan kegiatan pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara;
c.
Ketertiban pertanggung jawaban penggunaan biaya kegiatan unsur Pengelola Teknis.
Koordinator Bantuan Tenaga Teknis
1.
Tugas a.
Koordinator Bantuan Tenaga Teknis melaksanakan tugas operasional koordinasi dan pengelolaan pemberian tenaga bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara yang diberikan kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara,
b.
Koordinator Bantuan Tenaga Teknis ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
6
Sekretariat Teknis.
2.
Koordinator
Bantuan
Tenaga
Fungsi Koordinator Bantuan Tenaga Teknis berfungsi untuk melaksanakan penyiapan materi :
3.
a.
Pengendalian program bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara;
b.
Pengolahan data dan informasi kegiatan pembangunan bangunan gedung negara;
c.
Koordinasi pelaksanaan tugas Pengelola Teknis di wilayahnya;
d.
Pemberian saran teknis atas persoalan tingkat program dan operasional, yang timbul dalam pembangunan bangunan gedung negara;
e.
Pemantauan dan pembinaan Pengelola Teknis di wilayahnya.
tenaga
Tenaga
Tanggung Jawab Koordinator Bantuan Tenaga Teknis bertanggung jawab kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Kepala Dinas Teknis Provinsi, selaku Ketua Tim Pelaksana, dalam hal membantu melaksanakan : a.
Ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan tenaga pengelola teknis;
b.
Kontinuitas evaluasi/pelaporan atas kegiatan pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara;
c.
Ketertiban pertanggungjawaban penggunaan biaya kegiatan unsur Pengelola Teknis.
7
Secara umum pelaksanaan Pemberian Bantuan Tenaga Teknis berupa tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dapat dilihat dalam Bagan Prosedur Operasi Standar Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran I.1 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.
C. Tenaga Pengelola Teknis Tenaga Pengelola Teknis adalah tenaga teknis Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas membantu Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara dalam mengelola kegiatan dibidang teknis administratif selama penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun di tingkat pelaksanaan. Pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis atas dasar permintaan Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran kepada:
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau;
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta.
8
1.
Tugas Tenaga Pengelola Teknis bertugas pada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara untuk masa waktu satu tahun anggaran, dan Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara dapat meminta perpanjangan penugasan tenaga Pengelola Teknis untuk kegiatan pembangunan bangunan gedung negara yang merupakan kegiatan lanjutan dan atau kegiatan proyek yang melebihi satu tahun anggaran (multi years). Tenaga Pengelola Teknis bertugas berdasarkan permintaan tertulis dari Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara, dan ditetapkan sebagai Tenaga Pengelola Teknis kegiatan melalui Surat Keputusan Organisasi Pengelola kegiatan oleh Pimpinan Instansi/ Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan; Tenaga Pengelola Teknis bertugas dalam rangka pembinaan teknis, memantau kegiatan para penyedia jasa konstruksi pada saat pengadaan/ pemilihan dan pada saat melaksanakan pekerjaan; Tenaga Pengelola Teknis memberikan masukan saran teknis administrasi kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara; Tenaga Pengelola Teknis dapat memberikan masukan saran teknis teknologis dan manajemen untuk percepatan penyelenggaraan
9
pembangunan yang tertib, efektif, efisien dan berkualitas. Secara terinci Tenaga Pengelola teknis bertugas membantu kepala satuan kerja, pejabat pembuat komitmen, bendahara, pejabat verifikasi, pengelola administrasi kegiatan Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara, antara lain: a.
Pada tahap persiapan dan perencanaan konstruksi, membantu dalam kegiatan : 1)
Menyiapkan bahan masukan penetapan organisasi kegiatan;
2)
Menyiapkan bahan, Jadual, waktu, dan strategi penyelesaian kegiatan;
3)
Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa manajemen konstruksi termasuk menyusun KAK;
4)
Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa perencanaan termasuk menyusun KAK;
5)
Menyiapkan surat penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ), surat perjanjian kerja, dan surat perintah mulai kerja (SPMK);
6)
Mengendalikan kegiatan MK atau Pengawasan dan mengendalikan kegiatan perencanaan untuk pekerjaan yang menggunakan konsultan Pengawas;
7)
Menyiapkan model berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan MK / Pengawasan dan kegiatan perencanaan.
10
untuk
b.
c.
Pada tahap pelaksanaan membantu dalam kegiatan:
konstruksi,
1)
Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa pengawasan termasuk menyusun KAK;
2)
Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa pelaksana konstruksi;
3)
Mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi;
4)
Mengendalikan kegiatan pelaksanaan konstruksi dan penilaian atas prestasi kemajuan tahap pelaksanaan konstruksi;
5)
Menyiapkan model berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi;
6)
Menyiapkan model berita acara serah terima bangunan yang telah selesai dari pelaksana konstruksi.
Pada tahap pasca-konstruksi, membantu dalam kegiatan persiapan untuk mendapatkan status dari Pengguna Anggaran, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Instansi Teknis Daerah, dan pendaftaran sebagai bangunan gedung negara untuk mendapatkan Huruf Daftar Nomor (HDNo) dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Pengelola Teknis yang mendapat penugasan dari: a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat
11
dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung negara untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta, wajib memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya secara periodik setiap bulan, menggunakan format Formulir Laporan Bulanan Pengelola sebagaimana tercantum pada lampiran I.2 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini. 2.
Fungsi Berfungsi sebagai tenaga teknis yang membantu Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara dalam pengelolaan teknis administratif selama masa pembangunan bangunan gedung negara pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun di tingkat operasional. Secara terinci Tenaga Pengelola Teknis berfungsi membantu Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen, antara lain: a.
Memberikan masukan (input) dari segi teknis administratif penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara; serta
b.
Memberikan masukan (input) teknologi dan manajemen, untuk percepatan penyelenggaraan pembangunan yang tertib, efektif, efisien dan berkualitas.
12
Karenanya, untuk melakukan fungsi tersebut diatas maka Tenaga Pengelola Teknis harus memliki kompetensi sebagai mana tercantum dibawah ini: Tenaga Pengelola Teknis adalah pejabat fungsional Bidang Tata Bangunan dan Perumahan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau Tenaga Teknis yang bersertifikat Pengelola Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Tenaga Pengelola Teknis sekurang-kurangnya pejabat fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pratama Pangkat Golongan III/b, atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara Pangkat Golongan III/b yang bersertifikat Pengelola Teknis dengan Kualifikasi C, yang dianggap mampu dan dapat menjalankan tugas secara profesional di bidang tata bangunan, serta ditugaskan secara proporsional sesuai kapasitas tenaga teknis yang bersangkutan. Tenaga Pengelola Teknis dalam melaksanakan tugas pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara, wajib memiliki kompetensi di dalam menerapkan peraturan pokok dalam setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara diantaranya : a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah termasuk perubahannya, terkait dengan : 1)
Persiapan pengadaan pemerintah,
13
barang/jasa
2) 3)
Proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/ jasa, Pelaksanaan penilaian kualifikasi.
b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi terkait dengan : 1)
Pedoman Penilaian Kualifikasi Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi (buku 8)
2)
Standar Dokumen Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi Kontrak Lump Sum (buku 7)
3)
Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi (buku 9)
4)
Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi/Pemborongan (buku 3)
5)
Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Untuk Kontrak Lump Sum (buku 2)
6)
Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan (Pemborongan) Untuk Kontrak Lump Sum (buku 5)
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara terkait dengan: 1)
Persyaratan bangunan gedung negara,
2)
Tahapan pembangunan gedung negara,
14
bangunan
3)
Pembiayaan pembangunan gedung negara,
bangunan
4)
Tata cara pembangunan gedung negara,
bangunan
5)
Pendaftaran bangunan gedung negara.
d. Peraturan LPJK Nomor 11b Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi Dan Jasa Pengawas Konstruksi terkait dengan : 1)
Sertifikat usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi,
2)
Bentuk, sifat, persyaratan, penggolongan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi,
e. Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi terkait dengan : 1)
Sertifikat usaha jasa pelaksana konstruksi ,
2)
Bentuk, sifat, persyaratan, penggolongan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi.
f. Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). g. Peraturan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara. h. Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dengan Konsultan Manajemen Konstruksi sebagaimana tercantum pada lampiran I.3 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini. i. Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dengan Konsultan Pengawas sebagaimana tercantum pada
15
j.
3.
lampiran I.4 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini. Model-model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak, Surat Perintah Memulai Pekerjaan, Berita Acara (Manajeman Konstruksi, Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Konstruksi) sebagaimana tercantum pada lampiran I.5 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.
Tanggung jawab Secara struktural Tenaga bertanggung jawab kepada:
Pengelola
Teknis
a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta. Secara operasional/fungsional Tenaga Pengelola Teknis bertanggung jawab kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara.
16
D.
Tenaga Pembantu Pengelola Teknis 1.
Tugas Tenaga Pembantu Pengelola Teknis adalah tenaga teknis yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk membantu kegiatan Tenaga Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis bertugas untuk memonitor perkembangan kegiatan (Progress Fisik dan Keuangan) dari Tenaga Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli, baik ditingkat program maupun pelaksanaan.
2.
Fungsi Tenaga Pembantu Pengelola Teknis berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan Tenaga Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli. Untuk itu, maka Tenaga Pembantu Pengelola Teknis harus memiliki kompetensi setinggitingginya adalah Pejabat Fungsional Tata Bangunan Ahli Pratama Pangkat Golongan III/a, atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/ Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara dengan Pangkat Golongan III/a atau bersertifikat Pengelola Teknis dengan kualifikasi D. Dalam hal kualifikasi Tenaga Pengelola Teknis, Tenaga Ahli, dan Tenaga Pembantu Pengelola Teknis untuk wilayah provinsi tidak termasuk wilayah Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan kriteria tidak mencukupi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum/instansi teknis provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara dapat menugaskan Pejabat yang dianggap mampu dan memiliki jabatan atau kepangkatan setingkat lebih rendah.
17
3.
Tanggung Jawab Tenaga Pembantu Pengelola Teknis bertanggung jawab atas hal-hal yang ditugaskan kepadanya, dan secara profesional bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran hal-hal yang dilaporkan kepada Tenaga Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli.
E.
Tenaga Ahli Tenaga Ahli bertindak sebagai Narasumber dan bekerja secara profesional. Tenaga Ahli dibagi atas Tenaga Ahli Teknis dan Tenaga Ahli Administrasi. Tenaga Ahli Teknis adalah tenaga ahli teknik di bidang arsitektur, struktur, mekanikal/elektrikal/utilitas bangunan, pertamanan (landscape), lingkungan dan tenaga ahli teknik lainnya yang ditugaskan oleh Direktur Penatan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi untuk mendukung kegiatan dari tenaga Pengelola Teknis. 1.
Tugas Tenaga Ahli bertugas mendukung Tenaga Pengelola Teknis dalam rangka melakukan kegiatan, antara lain : a. Analisa kebutuhan ruang dan biaya pembangunan bangunan gedung negara dan atau; b. Uji kelayakan konstruksi gedung negara dan atau;
atas
bangunan
c. Evaluasi atas kegagalan bangunan pasca konstruksi (evaluasi terhadap perencanaan/ pelaksanaan/ pengawasan/ pemanfaatan).
18
Tenaga Ahli yang mendapat penugasan dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi wajib membuat laporan hasil kajian/analisa/telaahan/pengujian/evaluasi/ informasi/standar/manual yang dilakukan dan disampaikan kepada yang menugaskan serta kepada Tenaga Pengelola Teknis yang bersangkutan. 2.
Fungsi Secara terinci Tenaga Ahli Teknis berfungsi membantu tenaga Pengelola Teknis, dibidang teknis antara lain: a.
Memberikan masukan (input) dari segi teknis teknologis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara; serta
b.
Memberikan masukan (input) teknologi dan manajemen, untuk percepatan penyelenggaraan pembangunan yang tertib, efektif, efisien dan berkualitas.
Karenanya, untuk melakukan fungsi tersebut diatas maka Tenaga Ahli Teknis harus memliki kompetensi sebagai mana tercantum dibawah ini: Kompetensi Tenaga Ahli sekurang-kurangnya adalah Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara yang bersertifikat Pengelola Teknis dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan kualifikasi A dan minimal Pangkat Golongan IV/a, atau Tenaga Ahli profesional bersertifikat Keahlian (SK) dengan kualifikasi Ahli Madya.
19
3.
Tanggung Jawab Tenaga Ahli Teknis secara profesional bertanggungjawab penuh terhadap hasil kajian/analisa/telaahan/pengujian/ evaluasi/informasi/standar/manual yang dilakukannya dan disampaikan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi yang menugaskannya.
Tenaga Ahli Administrasi adalah tenaga ahli administratif di bidang hukum, keuangan, manajemen pengelolaan aset dan tenaga ahli administratif lainnya yang ditugaskan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan/Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi untuk mendampingi tenaga Pengelola Teknis.
1.
Tugas Tenaga Ahli Administrasi bertugas mendukung Tenaga Pengelola Teknis dalam rangka melakukan kegiatan, antara lain: a. Proses penyusunan kontrak jasa konstruksi dan atau b. Proses Pengadaan penyedia jasa konstruksi (Konsultan Manajeman Kostruksi, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Pelaksana Konstruksi) dan atau, c. Proses Penaksiran dan atau penakaran nilai aset bangunan gedung negara untuk pemanfaatan dan atau penghapusan. d. Proses Pendaftaran gedung negara.
sebagai
bangunan
Tenaga Ahli yang mendapat penugasan dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi wajib membuat laporan hasil kajian/analisa/telaahan/pengujian/evaluasi/
20
informasi/standar/manual yang dilakukan dan disampaikan kepada yang menugaskan serta kepada Tenaga Pengelola Teknis yang bersangkutan.
2.
Fungsi Secara terinci Tenaga Ahli Administrasi berfungsi membantu tenaga Pengelola Teknis, dibidang Administrasi antara lain: a.
Memberikan masukan (input) dari segi Administrasi penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara; serta
b.
Memberikan masukan (input) Administrasi pembangunan yang tertib, efektif, efisien dan berkualitas.
Karenanya, untuk melakukan fungsi tersebut diatas maka Tenaga Ahli Administrasi harus memliki kompetensi sebagai mana tercantum dibawah ini: Kompetensi Tenaga Ahli sekurang-kurangnya adalah Pejabat Struktural atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara dengan minimal Pangkat Golongan IV/a, atau Tenaga Ahli profesional bersertifikat Keahlian (SK) dengan kualifikasi Ahli Madya.
3.
Tanggung Jawab Tenaga Ahli Adminstrasi secara profesional bertanggungjawab penuh terhadap hasil kajian/analisa/telaahan/pengujian/ evaluasi/informasi/standar/ manual yang dilakukan dan disampaikan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi yang menugaskannya.
21
LAMPIRAN I.1
1
MENGAJUKAN SURAT PERMINTAAN BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS
2
MEMBERIKAN DISPOSISI UNTUK DISIAPKAN DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN PGN DAN NOMINASI PENGELOLA TEKNIS
3
MENYIAPKAN DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN PGN, NOMINASI PENGELOLA TEKNIS DAN DRAFT SURAT PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS
4
MENETAPKAN SURAT PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS DAN MENDISPOSISIKAN UNTUK PENYAMPAIAN KEPADA YBS
5
PENYAMPAIAN SURAT PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS KEPADA YBS
6
MENERIMA SURAT PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS
7
MENETAPKAN PENGELOLA TEKNIS DALAM SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN PGN, DAN MENYAMPAIKAN KEPADA YBS
8
MENERIMA TEMBUSAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN PGN
9
MELAKSANAKAN TUGAS PENGELOLA TEKNIS DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN BULANAN
10
MELAKUKAN MONITORING ATAS KEGIATAN PENGELOLA TEKNIS
MENYAMPAIKAN LAPORAN 11 MONITORING ATAS KEGIATAN PENGELOLA TEKNIS
22
PENGELOLA TEKNIS
KEGIATAN
KOORDINATO R BANTUAN TENAGA TEKNIS
NO
DIREKTUR PBL DJCK DEP.PU/ KA DINAS PU PROVINSI
PELAKSANA
KEMENTERIAN / LEMBAGA
PROSEDUR OPERASI STANDAR PEMBERIAN BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS
LAMPIRAN I.2
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
23
LAMPIRAN I.3
1
PENERBITAN SK PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
2
PENYUSUNAN JADWAL DAN BESARAN PAKET PENGADAAN BARANG/ JASA
SELEKSI KONSULTAN A.MANAJEMEN KONSTRUKSI B.PERENCANA 3.1 3
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
PRAKUALIFIKASI KONSULTAN PENGUMUMAN SORT LIST PEMASUKAN PENAWARAN EVALUASI PENAWARAN PENGUMUMAN CALON PENETAPAN KONSULTAN KONTRAK KONSULTAN SPMK KONSULTAN
4
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
5
EVALUASI HASIL PERENCANAAN
6
PENGENDALIAN PEKERJAAN MANAJEMEN KOSTRUKSI TAHAP PERENCANAAN
7
PENGESAHAN DOKUMEN PELELANGAN
PENGADAAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI 8.1 PRAKUALIFIKASI 8
8.2
DAFTAR PESERTA
8.3 PENGAMBILAN DOKUMEN 8.4
ANWIJZING
8.5 PEMASUKAN PENAWARAN 8.6
EVALUASI PENAWARAN
8.7 PENGUMUMAN CALON 8.8
PENETAPAN PELAKSANA
8.9 KONTRAK PELAKSANAAN 8.10 SPMK PELAKSANA 9
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
10
PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
PENGENDALIAN PEKERJAAN 11 KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI TAHAP PELAKSANAAN 12
PENGAWASAN BERKALA KONSULTAN PERENCANA
13
SERAH TERIMA I PEKERJAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
14
SERAH TERIMA PEKERJAAN PERENCANAAN
15
PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
16
SERAH TERIMA II PEKERJAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
17
SERAH TERIMA PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
18
PENDAFTARAN SEBAGAI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
24
KONTRAKTOR PELAKSANA KONSTRUKSI
KONSULTAN PERENCANA
KONSULTAN MK
PENGELOLA TEKNIS
PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
PENYEDIA JASA KONSULTANSI
KEGIATAN
PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA
PELAKSANA
NO
KASATKER/PPK KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PROSEDUR OPERASI STANDAR PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DENGAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
LAMPIRAN I.4
1
PENERBITAN SK PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
2
PENYUSUNAN JADWAL DAN BESARAN PAKET PENGADAAN BARANG/ JASA
SELEKSI KONSULTAN A.PERENCANA B.PENGAWAS
3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
PRAKUALIFIKASI KONSULTAN PENGUMUMAN SORT LIST PEMASUKAN PENAWARAN EVALUASI PENAWARAN PENGUMUMAN CALON PENETAPAN KONSULTAN KONTRAK KONSULTAN SPMK KONSULTAN
4
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
5
EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEKERJAAN PERENCANAAN
6
PENGESAHAN DOKUMEN PELELANGAN
PENGADAAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI 8.1 PRAKUALIFIKASI 7
8.2 DAFTAR PESERTA 8.3 PENGAMBILAN DOKUMEN 8.4 ANWIJZING 8.5 PEMASUKAN PENAWARAN 8.6 EVALUASI PENAWARAN 8.7 PENGUMUMAN CALON 8.8 PENETAPAN PELAKSANA 8.9 KONTRAK PELAKSANAAN 8.10 SPMK PELAKSANA
8
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
9
PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
10
PENGENDALIAN PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWAS
11
PENGAWASAN BERKALA KONSULTAN PERENCANA
12
SERAH TERIMA I PEKERJAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
13
SERAH TERIMA PEKERJAAN PERENCANAAN
14
PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
15
SERAH TERIMA II PEKERJAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
16
SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGAWASAN
17
PENDAFTARAN SEBAGAI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
25
KONTRAKTOR PELAKSANA KONSTRUKSI
KONSULTAN PERENCANA
KONSULTAN PENGAWAS
PENGELOLA TEKNIS
PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
KEGIATAN
PENYEDIA JASA KONSULTANSI
NO
PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA
PELAKSANA
KASATKER/PPK KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PROSEDUR OPERASI STANDAR PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DENGAN KONSULTAN PENGAWAS
LAMPIRAN I.5
MODEL KERANGKA ACUAN KERJA, KONTRAK, SURAT PERINTAH MULAI KERJA, DAN BERITA ACARA PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. Pendahuluan Model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja, Berita Acara merupakan dokumen yang dapat diacu oleh Kepala Satuan Kerja/Pejebat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pengelola Teknis dalam menyusun dokumen pengadaan yang akan dilakukannya. Apabila model-model tersebut telah disepakati oleh Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi dalam proses pengadaan jasa konstruksi. Maka modelmodel terebut diberlakukan dalam seluruh tahapan pembangunan gedung negara sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan penyedia jasa.
2. Model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Berita Acara terdiri dari : 1. 2. 3. 4.
MODEL KERANGKA ACUAN KERJA MANAJEMEN KONSTRUKSI MODEL KONTRAK SURAT PERINTAH MULAI KERJA MANAJEMEN KONSTRUKSI MODEL BERITA ACARA MANAJEMEN KONSTRUKSI
5. 6. 7. 8.
MODEL KERANGKA ACUAN KERJA PERENCANAAN MODEL KONTRAK SURAT PERINTAH MULAI KERJA PERENCANAAN MODEL BERITA ACARA PERENCANAAN
9. 10. 11. 12.
MODEL KERANGKA ACUAN KERJA PENGAWASAN MODEL KONTRAK SURAT PERINTAH MULAI KERJA PENGAWASAN MODEL BERITA ACARA PENGAWASAN
13. MODEL KONTRAK 14. SURAT PERINTAH MULAI KERJA PELAKSANAAN 15. MODEL BERITA ACARA PELAKSANAAN
26
MANAJEMEN KONSTRUKSI
27
KODE II.2.1
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ RENOVASI/ RESTORASI ...................................................................................... KEGIATAN ......................................................................................
1.
PENDAHULUAN A. UMUM. 1.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri PU Nomor 45//KPTS/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Konsultan Manajemen Konstruksi digunakan untuk pembangunan bangunan gedung negara yaitu: a. b. c. d.
Bangunan bertingkat diatas 4 lantai, dan atau Bangunan dengan luas total diatas 5.000 m2, dan atau Bangunan khusus, dan atau Melibatkan lebih dari satu konsultan perencana maupun kontraktor, dan atau. e. Dilaksanakan secara bertahap yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. 2.
Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) akan melaksanakan pengendalian/ pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan Perencana dan kontraktor Pelaksana/pemborong yang diikut sertakan dalam satuan kerja bersangkutan, yang menyangkut aspek mutu, waktu, dan biaya, serta administrasi kontrak.
3.
Secara kontraktual Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja. Dalam kegiatan operasionalnya, konsultan MK mendapatkan bantuan bimbingan teknis dan administrasi dalam menentukan arah pekerjaan pengendalian/ pengawasan dari Pengelola satuan kerja, yang terdiri dari Pengelola Administrasi dan Keuangan serta Pengelola Teknis yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
B. LATAR BELAKANG. 1)
Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian kegiatan Satuan Kerja ………………………..…………………………………
2)
Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini………………….
28
MAKSUD DAN TUJUAN.
2.
3.
1)
Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Manajemen Konstruksi yang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan dalam pelaksanaan tugas.
2)
Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan MK dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang optimal sesuai KAK ini.
SASARAN Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Restorasi Bangunan : ……………. 1) .…………….
4.
5.
NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pengguna Jasa adalah
: Satuan Kerja.............
Nama PPK
: …………….
Alamat
: Jl………..
SUMBER PENDANAAN A.
Biaya Manajemen Konstruksi. 1)
Untuk pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi ini diperlukan biaya kurang lebih Rp…………….(…………..) dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu : a. b.
Besarnya biaya Konsultan Manajemen Konstruksi merupakan biaya tetap dan pasti. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh Satker/ PPK…………….dan Konsultan Manajemen Konstruksi.
2)
Biaya pekerjaan Konsultan Manajemen Kosntruksi dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan Manajemen Kosntruksi sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari : a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang b. Materi dan penggandaan laporan, c. Pembelian bahan dan ATK, d. Biaya penyelidikan tanah sederhana e. Pembelian dan atau sewa peralatan f. Biaya rapat-rapat g. Perjalanan (lokal maupun luar kota/ Internasional) h. Jasa dan overhead Manajemen Konstruksi i. Pajak dan iuran daerah lainnya.
3)
Pembayaran biaya Konsultan Manajemen Kosntruksi didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan dan Pemborong.
29
B.
6.
Sumber Biaya. Sumber biaya dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada DIPA Departemen .............Tahun Anggaran 200... Nomor : .........................
LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG A.
Lingkup Kegiatan; adalah Majemen Konstruksi Pembangunan/ Rehabilitasi/ renovasi/Restorasi Gedung ...........................(sesuai DIPA).
B.
Lokasi Kegiatan; ...........
C.
Data Lokasi;........ 1) data – data tentang lokasi. (Peta, Peraturan ttg Bangunan utk lokasi tsb),dll............. 2) program alih teknologi. 3) staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan. Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini.
7.
LINGKUP PEKERJAAN A. Lingkup Pekerjaan; yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pekerjaan Umum Nomor. 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, yang terdiri dari : 1) Tahap Persiapan : i.
ii. iii.
iv. v. vi.
vii.
membantu pengelola kegiatan melaksanakan pengadaan penyedia jasa perencanaan, termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), memberi saran waktu dan strategi pengadaan, serta bantuan evaluasi proses pengadaan; membantu Pengelola Kegiatan dalammempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan; membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyebarluasan pengumuman seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan baik melalui papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik; membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pra-kualifikasi calon peserta seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan; membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan; membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner’s Estimate (OE) pekerjaan Perencanaan; membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap usulan teknis dan biaya dari penawaran yang masuk;
30
2) Tahap Perencanaan : i. Mengevaluasi program pelaksanaan kegiataan perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana yang meliputi program penyediaan dan penggunaan sumber daya, strategi dan pentahapan penyusunan dokumen lelang. ii. Memberikan konsultasi kegiatan perencanaan, yang meliputi penelitian dan pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan biaya, serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi fisik. iii. Mengendalikan program perencanaan, melalui kegiatan evaluasi program terhadap hasil perencanaan, perubahan-perubahan/penyimpangan teknis dan administrasi atas persoalan yang timbul serta pengusulan koreksi program. iv. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap perencanaan. v. Menyusun Laporan Bulanan kegiatan Konsultansi manajemen konstruksi tahap perencanaan, merumuskan evaluasi status dan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan. vi. Meneliti kelengkapan dokumen perencanaan sampai dengan dokumen pelelangan, menyusun program pelaksanaan pelelangan bersama konsultan perencana, dan ikut memberikan penjelasan pekerjaan serta membantu kegiatan panitia pelelangan. vii. Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan perencanaan. viii. Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi perencanaan, menyusun laporan hasil rapat koordinasi dan membuat lapoaran kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi. 3) Tahap Pelelangan/ Pengadaan Kontraktor i.
Membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan pekerjaan kontruksi fisik.
ii. Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyebarluasan pengumuman pelelangan, baik melalui papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik. iii. Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan prakualifikasi calon peserta pelelangan (apabila pelelangan dilakukan melalui prakualifikasi). iv. Membantu memberikan penjelasanan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan. v. Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/ Owner’s Estimate (OE) pekerjaan konstruksi fisik. vi. Membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap penawaran yang masuk. vii. Membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik. viii. Menyusun laporan kegiatan pelelangan.
31
4) Tahap Pelaksanaan i. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang disusun oleh pemborong yang meliputi program-program pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance / Quality Control dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3). ii. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik, (kuantitas dan kualitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja. iii. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan. iv. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik. v. Melakukan kegiatan pengawasan yang tediri atas :
Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan.
Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.
Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan dan laporan harian/mingguan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksanan konstruksi.
Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.
Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh Kontraktor
Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima I.
Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima I dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan.
Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.
Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
32
Membantu pengelola Pendaftaran.
Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat.
kegiatan
dalam
menyusun
Dokumen
vi. Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi. B. KRITERIA Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah Konsultan Manajemen Konstruksi harus memperhatikan persyaratan – persyaratan sebagai berikut : 1)
Persyaratan Umum Pekerjaan Setiap bagian dari pekerjaan Manajemen Konstruksi harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2) Persyaratan Obyektif Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan. 3) Persyaratan Fungsional Pekerjaan Manajemen Konstruksi pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik, baik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi. 4) Persyaratan Prosedural Penyelesaian administrative sehubungan dengan pekerjaan di lapangan, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
C. PROGRAM KERJA Konsultan Manajemen Konstruksi harus segera menyusun program kerja yang meliputi : 1) Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci. 2) Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), tenaga yang diusulkan konsultan Manajemen Konstruksi harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas atas rekomendasi Tim Teknis. 3) Uraian konsepsi konsultan pengawasan proyek tersebut.
Manajemen
Konstruksi
atas
pekerjaan
4) Setelah ketiga hal tersebut diatas mendapat persetujuan/kesepakatan dari Pejabat Pembuat Komitmen, maka akan menjadi pedoman penugasan dalam pelaksanaan tugas pengawasan bagi konsultan Manajemen Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya.
33
D. TANGGUNG JAWAB 1) Konsultan Manajemen Konstruksi bertanggung jawab secara professional atas jasa manajemen konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang berlaku. 2) Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah menjaga agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut : i. Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya anggaran / waktu yang telah ditetapkan. ii. Ketetapan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia atau yang telah ditetapkan. iii. Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standard dan peraturan yang berlaku. iv. Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pembangunan. 3) Penanggung jawab professional manajemen konstruksi adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional manajemen konstruksi yang terlibat. 8.
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan Manajemen Konstruksi diperkirakan selama.........(....) bulan atau.....(.........) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK sampai dengan Serah Terima Kedua. Dengan perincian sebagai berikut : Tahap Persiapan = ..........bulan atau.........(........) hari kalender.
9.
Tahap perencanaan
s.d. pelelangan pengadaan Kontraktor = 1 bulan atau (tiga puluh) hari kalender.
Tahap Konstruksi Fisik
= ......... bulan atau ........(........) hari kalender.
= ......... bulan atau ........(. .......) hari kalender.
TENAGA AHLI Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Manajemen Konstruksi harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Manajemen Konstruksi untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS. Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut : No. A.
JABATAN
JML (org)
KUALI FIKASI
PENGALAMAN MINIMAL
1 1 1 1 1 1
S1 S1 S1 S1 S1 S1
9 tahun 7 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun
TENAGA AHLI
1. 2. 3. 2.
KEAHLIAN
Team Leader / Koordinator Pengawas Ahli Struktur Ahli Utilitas (ME)
ARSITEK SIPIL Arsitektur Struktur Utilitas (ME)
34
3. 4. 5. 6.
Pengawas Lapangan: a. Pengawas -1 b. Pengawas - 2 c. Pengawas - 3 d. Seterusnya…
B.
TENAGA PENDUKUNG Operator Komputer Administrasi Kantor Dll
1. 2.
2 1
D3 S1
4 tahun 4 tahun
Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli diatas harus memiliki Sertifikat tenaga ahli SKA/SKT dari Asosiasi dan dilengkapi dengan Curiculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah. 10. KELUARAN Keluaran yang diminta dari konsultan Manajemen Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah : A. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ renovasi.. Gedung Kantor ..............., yang dilaksanakan oleh Konsultan Perencana dan Kontraktor yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan waktu serta kelengkapan dan kelancaran administrasi ketepatan pekerjaan yang efisien, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan, serta dapat diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas. Dokumen yang dihasilkan selama proses Manajemen Konstruksi adalah : i.
Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Manajemen Konstruksi.
ii. Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk penting dari Konsultan Manajemen Konstruksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis. iii. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari resume kemajuan pekerjaan, tenaga, dan hari kerja. iv. Berita Acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran angsuran. v. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah/Kurang, bilamana terdapat perubahan pekerjaan. vi. Berita Acara Penyerahan I Pekerjaan. vii. Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan. viii. Berita Acara Penyerahan II Pekerjaan ix. Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing). x. Laporan rapat di lapangan (site meeting). xi. Memeriksa gambar kerja terperinci (shop drawings), Bar chart dan S curve serta Net Work Planning yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
35
B. Ko C. nsultan Manajemen Konstruksi diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai dengan kebutuhan kegiatan satuan kerja. Kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi.
11. PELAPORAN Jenis laporan Manajemen Konstruksi yang harus diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen : 1) Laporan Review Disain 2) Buku Harian 3) Laporan Mingguan 4) Laporan Bulanan 5) Laporan Akhir (ST-1 dan ST-2) 12. PENUTUP A. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. B.
Berdasarkan bahan bahan tersebut konsultan menyusun program kerja sebagai bahan diskusi untuk menghasilkan Pedoman Penugasan.
Setelah mempelajari dan mendapat penjelasan tentang Pengarahan Penugasan ini dari Panitia Pengadaan, konsultan agar segera membuat Usulan Teknis dan Biaya sesuai dengan Pengarahan Penugasan KAK ini, dan disampaikan kepada Panitia Pengadaan dengan jadwal dan ketentuan sebagaimana terlampir dalam KAK ini. DIBUAT DI …………………… TANGGAL …………………… MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
............................ NIP ....................
................................. NIP ..........................
Catatan:
Model KAK tersebut diatas berdasarkan Permen PU nomor: 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan bersifat pokok yang masih harus disesuaikan, dikembangkan/ dilengkapi untuk kebutuhan Kegiatan Satuan Kerja yang bersangkutan.
...........................................................................................................................................
36
KODE II.2.2
SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN MK
Untuk Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi, Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak Mengacu kepada Permen PU Nomor 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Standar Dokumen Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi Kontrak Lump Sum (buku 7), Pelaporan dan Tahapan Pekerjaan, mengikuti Permen PU. Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.
37
KODE II.2.3
SURAT PERINTAH MULAI KERJA PEKERJAAN MK SURAT PERINTAH MULAI KERJA KEPALA SATUAN KERJA / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ......................................................................................... Nomor Tanggal
: :
........................... ............................
PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN / REHABILITASI / RENOVASI / RESTORASI ………………………………………………………..
Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : ………………dengan ini kami yang bertandatangan dibawah ini: 1.
Nama Jabatan (struktural) Alamat
……………………tanggal
: ............................................ : ............................................ : ............................................
Selaku Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ............................ yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. MEMERINTAHKAN KEPADA: 2.
Nama Jabatan Nama Badan Usaha
: ............................................ : Direktur ............................... : ............................................
Alamat Badan Usaha : ........................................... Selaku Konsultan Manajemen Konstruksi Pekerjaan .............. yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Surat Perintah Mulai Kerja ini diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dibawah ini : 1. Pihak Pertama memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk memulai melaksanakan kegiatan pekerjaan Manajemen Konstruksi selambat lambatnya 14 (empat belas hari kalender) sejak tanggal sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Manajemen Konstruksi Nomor ; Tanggal . 2. Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas Pihak Kedua belum juga memulai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan hubungan kontrak secara sepihak tanpa tuntutan dari Pihak Kedua, dan kepada Pihak Kedua akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
38
Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA Konsultan Manajemen Konstruksi PT. ......................................
PIHAK PERTAMA Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ……………………………..
........................................ . *) ....................................
...................................... NIP……………………
Catatan
*) Ditandatangani penanggung jawab perusahaan
39
KODE II.2.4.1
LAPORAN PEKERJAAN MK
KEGIATAN
: …………………………. ………………………….
PEKERJAAN
: …………………………. ………………………….
LOKASI
: ………………………….
1.
2.
LAPORAN PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI NOMOR MINGGU KE TANGGAL LAMPIRAN
: ……………………………. : ……………………………. : ……………………………. : 1 satu) set Laporan
Telah melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi untuk: a. Pekerjaan : ................................................................... b. Lokasi : ................................................................... c. Departemen/Lembaga : ................................................................... b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Nomor : ………………………... Tanggal : ………………………... c. Konsultan MK : …………………………………………… d. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ………………………... SPMK Manajemen Konstruksi Tanggal : ………………………... e. Biaya Pekerjaan MK : Rp..... ………………………………………… (……………………………………………) f. Waktu Pekerjaan MK : Tgl mulai : ………………………... Tgl selesai : ………………………... Jml. minggu : ………………………... Pelaksanaan Manajemen konstruksi tersebut meliputi (laporan lengkap terlampir): a. ……………………………………………………………………………………………. b. ……………………………………………………………………………………………. a. Dan seterusnya. Berdasarkan laporan pekerjaan pelaksanaan Nomor: …………………………. Minggu ke ……. Tanggal………. Yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan diperiksa oleh Konsultan Manajemen Konstruksi, bahwa: a. Kontraktor Pelaksana : PT/CV......................................................... b. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ........................................ SPMK Manajemen Konstruksi Tanggal : ........................................ Kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar: ……….. %
Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya. Diketahui oleh: Pengelola Teknis Kegiatan **) .....................................................
Dibuat oleh: Konsultan Manajemen Konstruksi PT/CV……………………………..
...................................... *)………..………………
. ........................................... . NIP....................................... Catatan
*) Dapat ditangani oleh: Penanggung jawab perusahaan dan atau Penanggung jawab lapangan dari perusahaan **) Diisi Nama Kegiatan yang bersangkutan
40
KODE II.2.4.2 KEGIATAN PEKERJAAN
LOKASI
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN MK : …………………………. …………………………. : …………………………. …………………………. : ………………………….
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN MK : ……………………………. NOMOR : ……………………………. TANGGAL : Laporan Pekerjaan MK LAMP. Nomor : …………… Tanggal : …………… Minggu ke : ……………
Pada hari ini,…………tanggal…………bulan …………tahun ………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : ……………………………………………………..………… Jabatan : Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ............................................. berdasarkan Surat Keputusan…………………………. Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Alamat Kantor : ……………………………………………………..………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA II.
Nama Jabatan
: :
………………………………………………………..……… ……………………………………………………..………… Berdasarkan Akte Notaris ……………………………… Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Bertindak untuk dan atas nama PT/CV ……………. Alamat kantor : ……………………………………………………..………… Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak berdasarkan: 1. Surat Keputusan penunjukan dan Perintah Mulai Kerja ……………………………… tanggal ..………………………..… 2. Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi ……………..……………..…tanggal ……………….…………...
Nomor: Nomor:
Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan MK dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan MK untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................ b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran: Nomor :..................................... Tanggal: ..................................
41
Pasal 2 Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 diatas termasuk meliputi (sesuai Surat Perjanjian pekerjaan Manajemen Konstruksi): 1. Laporan mingguan,… : ….. (………) rangkap 2. Dan seterusnya : ….. (………) rangkap Demikian berita acara serah terima pekerjaan menejemen konstruksi ini dibuat dan ditandatangani di …………………………. pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.
PIHAK KEDUA Konsultan Manajemen Konstruksi PT/CV . ...............................
PIHAK PERTAMA Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ……………………………..
........................................ . *) ....................................
...................................... NIP……………………
Catatan
*) Penanggung jawab perusahaan
42
KODE II.2.4.3
BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN
KEGIATAN
: …………………………. ………………………….
PEKERJAAN
: …………………………. ………………………….
LOKASI
: ………………………….
BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN : ……………………………. NOMOR : ……………………………. TANGGAL : Laporan Pekerjaan MK LAMP. Nomor : …………… Tanggal : …………… Minggu ke : ……………
Pada hari ini,…………………… tanggal………………bulan …………………tahun …………………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : ……………………………………………………..………… Jabatan : Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ............................................. berdasarkan Surat Keputusan…………………………. Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Alamat Kantor : ……………………………………………………..………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA II.
Nama Jabatan
: :
………………………………………………………..……… ……………………………………………………..………… Berdasarkan Akte Notaris ……………………………… Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Bertindak untuk dan atas nama PT/CV ……………. Alamat kantor : ……………………………………………………..………… Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan: 1. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa, untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................ d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran:Nomor: ..................................... Tanggal: ..................................... e. Konsultan MK : ............................................................ f. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ................................... SPMK Manajemen Konstruksi Tanggal : ................................... g. Biaya Pekerjaan MK : Rp ...................................................... (.......................................................... ) Prestasi pekerjaan manajemen konstruksi telah mencapai kemajuan sebesar : ………% (………………………………) prosen. 2.
Berdasarkan pasal …. Ayat ….. Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi tersebut butir 1.f diatas, maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima dari PIHAK PERTAMA sejumlah: ……% X Rp ………………………. = Rp. ………………………………….
43
3.
Kepada PIHAK KEDUA, telah dibayarkan : ……. (………………….) kali angsuran pembayaran yaitu: a. Angsuran ke ….. = Rp. …………………………………. b. Angsuran ke ….. = Rp. …………………………………. c. Angsuran ke ….. = Rp. …………………………………. Jumlah yang telah dibayarkan = Rp. ………………………………….
4.
Pada angsuran pembayaran ini PIHAK KEDUA berhak dibayarkan sebesar: = Rp. …………………………………. Terbilang : (………………………………………………………………………………)
Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi ini dibuat dan ditandatangani di ………………………………pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.
PIHAK KEDUA Konsultan Manajemen Konstruksi PT/CV . ...............................
PIHAK PERTAMA Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ……………………………..
........................................ . *) ....................................
...................................... NIP……………………
44
PERENCANAAN
45
KODE II.2.5.
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN PERENCANAAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI/RENOVASI/RESTORASI ...................................................................................... KEGIATAN ......................................................................................
1.
PENDAHULUAN A. UMUM 1.
Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik - baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indanesia.
2.
Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik - baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.
3.
Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
4.
Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) untuk pekerjaan perencanaan pedu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.
B. Latar Belakang. l.
Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup Satuan Kerja ………………………………
2.
Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah RI yang dalam hal ini adalah Departemen/ Lembaga………………………………………………..
3.
Untuk penyelenggaraan satuan kerjatermaksud, dibentuk Organisasi Pengelola Satuan kerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja : ....................….… tanggal …………….…….. dan SK Pembentukan Panitia Lelang / Pengadaan / Penunjukan Langsung Nomor : …………………………tanggal ............…………. dengan susunan organisasi seperti pada lampiran.
46
2.
MAKSUD DAN TUJUAN 1)
Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan.
2)
Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
3. SASARAN Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Restorasi Bangunan : 1) …………….... 2) .....................
4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pengguna Jasa adalah
: Satuan Kerja.............
Nama PPK
: …………….
Alamat
: Jl………..
5. SUMBER PENDANAAN A. Biaya Perencanaan. 1.
Untuk pelaksanaan pekerjaan Perencanaan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp…………….(…………..) dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / KPTSMK/2007 tanggal 27 Desember 2007. tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu: a.
untuk pekerjaan standar berlaku biaya maksimum sesuai yang tercantum dalam tabel A s.d. tabel D, dan dihitung dengan billing rate sesuai ketentuan yang berlaku.
b.
bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku,
c.
pengaturan komponen pembiayaan pada butir a) dan b) diatas adalah dipisahkan antara bangunan standar, serta dan non standar dan harus terbaca dalam suatu rekapitulasi akhir yang menyebut angka dan huruf,
d.
besarnya biaya konsultan Perencanaan merupakan biaya tetap dan pasti.
e.
ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjan pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja dan Konsultan Perencana.
47
2.
Biaya pekerjaan konsultan Perencanaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari: a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, b. materi dan penggandaan laporan, c. Pembelian bahan dan ATK d. Biaya Penyelidikan tanah sederhana e. pembelian dan atau sewa peralatan, f. sewa kendaraan, g. biaya rapat-rapat, h. perjalanan (lokal maupun luar kota), i. jasa dan overhead Perencanaan, j. pajak dan iuran daerah lainnya,
3.
Pembayaran biaya konsultan Perencana didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan.
B. Sumber Dana. Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan dibebankan pada: 1. 2. 3.
6.
DIPA Nomor .........................tanggal Loan Nomor ..........................tanggal Dan lain-lain.
LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG A. Lingkup Kegiatan; adalah Perencanaan Pembangunan/ renovasi/Restorasi Gedung ...........................(sesuai DIPA).
Rehabilitasi/
B. Lokasi Kegiatan; ........... C. Data Lokasi; 1) Untuk melaksanakan tugasnya konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkankan selain dari informasi yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini. 2) Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kepala Satuan Kerja, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan Perencana. 3) Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut: a.
Informasi tentang lahan, meliputi : i. kondisi fisik lokasi seperti : luasan, batas-batas, dan topografi, ii. kondisi tanah (hasil soil test), iii. keadaan air tanah, iv. peruntukan tanah,
48
V. vi. vii.
koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, perincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan dan lain-lain.
b.
Pemakai bangunan: i. struktur organisasi, ii. jumlah personii-personil sekarang dan satuan kerja pengembangan untuk ............. tahun mendatang (umumnya 5 tahun), iii. kegiatan utama utama, penunjang, pelengkap, iv. perlengkapan / peralatan khusus, jenis, berat, dan dimensinya.
c.
Kebutuhan bangunan: i. program ruang, ii. keinginan tentang organisasi / pemanfaatan ruang,
d.
Keinginan tentang ruang-ruang tertentu, baik yang berhubungan dengan pemakai atau perlengkapan yang akan digunakan dalam ruang tersebut.
e.
Keinginan tentang kemungkinan perubahan fungsi ruang/ bangunan.
f.
Keinginan - keinginan tentang utilitas bangunan seperti: i.
Air bersih : 1) kebutuhan (sekarang dan proyeksi mendatang), 2) sumber air, jaringan dan kapasitasnya.
ii.
Air hujan dan air buangan; 1) letak saluran kota, 2) cara pembuangan keluar tapak.
iii.
Air kotor dan sampah. 1) Letak Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 2) Cara pembuangan keluar dari TPS
iv.
Tata Udara/A.C. (bila dipersyaratkan) 1) beban (Ton ref), 2) pembagian beban, 3) sistem yang diinginkan.
v.
Transportasi verfikal dalam bangunan (bila dipersyaratkan) ; 1) type dan kapasitas yang akan dipilih, 2) intervall dan waktu tunggu (Waifing Time), 3) penggunaan escalator dan conveyor.
vi.
Penanggulangan bahaya kebakaran (bila dipersyaratkan) : 1) detector (jenis, type), 2) fire alarm (jenis), 3) peralatan permadam kebakaran (jenis, kemampuan).
49
vii.
Pengaman dari bahaya dipersyaratkan) 1) alarm (jenis, type), 2) sistim yang dipilih.
pencurian
dan
perusakan
(bila
viii. Jaringan listrik : 1) kebutuhan daya, 2) sumber daya dan spesifikasinya, 3) cadangan apabila dibutuhkan (kapasitas, spesifikasi). ix.
Jaringan komunikasi (telepon, telex, radio, intercom) ; 1) kebutuhan titik pembicaraan, 2) sistim yang dipilih.
X.
Dan lain-lain sesuai keperluannya.
4) program alih teknologi. 5) staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan. Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini.
7.
LINGKUP PEKERJAAN 7.1. LINGKUP TUGAS Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/KPTS/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari: A. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/ perijinan bangunan. B. Penyusunan Prarencana seperti rencana tapak, pra-rencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya, dan mengurus perijinan sampai mendapatkan keterangan rencana kota, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan IMB pendahuluan dari Pemerintah Daerah Setempat. C. Menyelenggarakan paket satuan kerjaloka karya value engineering (VE) selama 40 (empat puluh) jam secara in house (khusus untuk pembangunan bangunan gedung diatas luas 12.000 M2 atau diatas 8 lantai). D. Penyusunan Pengembangan Rencana, antara lain membuat: 1.
Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi atau studi maket yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas. Perhitungan struktur harus ditandatangani oleh Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat.
50
2.
Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
3.
Rencana utilitas, dan Tata Hijau/landscape beserta uraian konsep dan perhitungannya.
4.
Perkiraan biaya.
E. Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat: 1.
Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui. Semua gambar arsitektur, struktur, dan utilitas harus ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan dan Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat.
2.
Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
3.
Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi (E.E.).
4.
Laporan akhir perencanan.
F. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Kepala Satuan Kerja di dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu panitia pelelangan menyusun program dan pelaksanaan pelelangan. G. Membantu panitia pelelangan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang. H. Mengadakan pengawasan berkala setama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan satuan kerjaseperti :
I.
1.
Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
2.
Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
3.
Memberikan saran-saran, penggunaan bahan.
4.
Membuat laporan akhir pengawasan berkala.
pertimbangan
dan
rekomendasi
tentang
Menyusun buku petunjuk penggunaan peralatan bangunan dan perawatannya termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.
7.2. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN A. Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang berlaku dilandasi pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tentang Jasa Konstruksi. B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut: 1.
Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
51
2.
Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
3.
Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan sampai dengan persiapan Dokumen Lelang Konstruksi diperkirakan selama.........(....) bulan atau.....(.........) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK.
Konsultan Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pengawasan Berkala terhadap hasil karyanya selama pelaksanaan Konstruksi Fisik, yang diperkirakan selama.............(..........) bulan atau............(............) hari kalender.
9. TENAGA AHLI Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Perencana untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS. Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut : CONTOH : No.
JABATAN
A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
TENAGA AHLI Team Leader Sipil / Struktur Mekanikal & Elektrikal Interior Quantity Surveyor dll
C. 1. 2.
TENAGA PENDUKUNG Operator Komputer Administrasi Kantor Dll
KEAHLIAN
ARSITEK SIPIL ELEKTRIKAL
JML (org)
KUALI FIKASI
PENGALAMAN MINIMAL
1 1 1 1 1
S1 S1 S1 S1 S1
9 tahun 7 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun
2 1
D3 S1
4 tahun 4 tahun
Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli diatas harus memiliki Sertifikat tenaga ahli SKA/SKT dari Asosiasi dan dilengkapi dengan Curiculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah.
52
10. KELUARAN 10.1. TAHAPAN PERENCANAAN Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi: A. Tahap Konsep Perencanaan 1) Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu perencanaan. 2) Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dll. 3) Laporan data dan informasi lapangan, termasuk penyelidikan tanah sederhana, keterangan rencana kota, dll. B. Tahap Pra - Rencana Teknis 1) Gambar-gambar rencana tapak. 2) Gambar-gambar pra-rencana bangunan. 3) Perkiraan biaya pembangunan. 4) Laporan Perencanaan. 5) Mengurus kelengkapan untuk perizinan, IMB, SLF, dan Bukti Hak Atas Tanah. 6) Hasil konsultasi rencana dengan Pemda setempat. 7) Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). 8) Laporan hasil kegiatan lokakarya value engineering (khusus untuk bangunan diatas 12. 000 m2 atau lebih dari 8 lantai). C. Tahap Pengembangan Rencana 1) rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dwi dan trimatra bila diperlukan; 2) rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya; 3) rencana mekanikal-elektrikal termasuk IT, beserta uraian konsep dan perhitungannya; 4) garis besar spesifikasi teknis (Outline Specifi-cations); 5) perkiraan biaya. D. Tahap Rencana Detail 1) membuat gambar-gambar detail, 2) rencana kerja dan syarat-syarat, (RKS) 3) rincian volume pelaksanaan pekerjaan, (BQ) 4) rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, (RAB) berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi - SNI 5) dan menyusun laporan perencanaan; struktur, utilitas, lengkap dengan perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggung jawabkan.
53
E. Tahap Pelelangan (Dokumen Perencanaan Teknis) 1) Gambar Rencana beserta detail pelaksanaan ; arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang , 2) Rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis (RKS) 3) Reancana Anggaran Biaya (RAB), 4) Rincian Voume pekerjaan/ bill of quatity (BQ), 5) Laporan Perencanaan; F. Tahap Pengawasan Berkala 1). Laporan Pengawasan Berkala; seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala; 2) Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.
10.2. K R l T E R l A A. Kriteria Umum Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu: 1) Persyaratan Peruntukan dan Intensitas : a.
menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di Daerah yang bersangkutan,
b.
menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya,
c.
menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.
2) Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan a.
menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan, dan budaya daerah, sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya (fisik, sosial dan budaya),
b.
menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya,
c.
menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
54
3) Persyaratan Struktur Bangunan a.
menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia (gempa,dll),
b.
menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan,
c.
menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur,
d.
menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur.
4) Persyaratan Ketahanan terhadap Kebakaran a.
menjamin terwujudnya sistem proteksi pasif dan aktif pada bangunan gedung.
b.
menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia,
c.
menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa sehingga mampu secara struktural stabil selama kebakaran, sehingga: i. ii. iii.
cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman, cukup waktu dan mudah bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api, dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.
5) Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar a.
menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses yang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan di dalamya,
b.
menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari kesakitan atau luka saat evakuasi pada keadaan darurat,
c.
menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial, 6) Persyaratan Transportasi dalam Gedung a.
menjamin tersedianya sarana transportasi yang layak, aman, dan nyaman di dalam bangunan gedung,
b.
menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial, 7) Persyaratan Pencahayaan Darurat, Tanda arah Keluar, dan Sistem Peringatan Bahaya : a.
menjamin tersedianya pertandaan dini yang informatif di dalam bangunan gedung apabila terjadi keadaan darurat,
b.
menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman, apabila terjadi keadaan darurat,
55
8) Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi : a.
menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya,
b.
menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir,
c.
menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
9) Persyaratan Instalasi Gas (gas bakar dan/atau gas medik) : a.
menjamin terpasangnya instalasi gas secara aman dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya,
b.
menjamin terpenuhinya pemakaian gas yang aman dan cukup,
c.
menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan gas secara baik.
10) Persyaratan Sanitasi Bangunan Gedung dan Lingkungan a.
menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai dengan fungsinya,
b.
menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan,
c.
menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik,
memberikan
11) Persyaratan Ventilasi dan Pengkondisian Udara a.
b.
menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata udara secara baik,
12) Persyaratan Pencahayaan : a.
menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya,
b.
menjamin upaya beroperasinya pencahayaan secara baik,
peralatan
dan
perlengkapan
13) Persyaratan Kebisingan dan Getaran a.
menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan suara dan getaran yang tidak diinginkan,
b.
menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau satuan kerjayang menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau mencegah perusakan lingkungan.
56
B. Kriteria Khusus Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat -syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan gedung yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan, segi teknis lainnya, misalnya: 1) Dikaitkan dengan upaya pelestarrian atau konservasi bangunan yang ada. 2) Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada disekitar, seperti dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan. 3) Solusi dan batasan - batasan kontekstual , seperti faktor sosial budaya setempat, geografi klimatologi, dan lain - lain.
10.3. AZAS-AZAS Selain dari kriteria diatas, di dalam melaksanakan tugasnya konsultan Perencana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut: A. Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan. B. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan, terutama sebagai bangunan pelayanan kepada masyarakat. C. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umumya, hendaknya diusahakan serendah mungkin. D. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya. E. Bangunan gedung negara hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya. 10.4. PROSES PERENCANAAN A. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengelola Kegiatan. B. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini. C. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.
57
10.5. PROGRAM KERJA A. Konsultan Perencana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi : 1.
Jadual kegiatan secara detail.
2.
Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya). Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh konsultan perencana harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Satuan Kerja.
3.
Konsep penanganan pekerjaan perencanaan.
B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Satuan Kerja, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan pendapat teknis dari Pengelola Teknis Kegiatan. C.
Secara Umum, persyaratan teknis bangunan gedung negara mengikuti ketentuan dalam : 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 3) Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang terkait. 4) Peraturan daerah setempat tentang Bangunan Gedung.
11. PELAPORAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Konsep Perencanaan, Pra Rencana Teknis, Pengembangan Rencana Rencana Detail, Dokumen Pelelangan, Laporan Pengawasan Berkala, Laporan Akhir Perencanaan.
12. PENUTUP A. Setelah Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini diterima, maka konsultan hendaknya merneriksa sernua bahan masukan yang diterima dan mencarii bahan masukan lain yang dibutuhkan. B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Kepala Satuan Kerja.
58
DIBUAT DI …………………… TANGGAL …………………… MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
............................ NIP ....................
................................. NIP ..........................
Catatan:
Model KAK tersebut diatas berdasarkan Permen PU nomor: 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan bersifat pokok yang masih harus disesuaikan, dikembangkan/ dilengkapi untuk kebutuhan Kegiatan satuan kerja yang bersangkutan
59
KODE II.2.6
SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PERENCANAAN
Untuk Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan, Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak Mengacu kepada Permen PU Nomor 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Standar Dokumen Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi Kontrak Lump Sum (buku 7), Pelaporan dan Tahapan Pekerjaan, mengikuti Permen PU. Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.
60
KODE II.7
SURAT PERINTAH MULAI KERJA PEKERJAAN PERENCANAAN
SURAT PERINTAH MULAI KERJA KEPALA SATUAN KERJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ......................................................................................... Nomor Tanggal
: :
........................... ............................
PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN / REHABILITASI / RENOVASI / RESTORASI ………………………………………………………..
Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Perncanaan Nomor: ………………….. tanggal ………………dengan ini kami yang bertandatangan dibawah ini: 1.
Nama Jabatan (struktural) Alamat
: ............................................ : ............................................ : ............................................
Selaku Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ............................ yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. MEMERINTAHKAN KEPADA: 2.
Nama Jabatan Nama Badan Usaha Alamat Badan Usaha
: : : :
........................................... ........................................... ........................................... ...........................................
Selaku Konsultan Perencana Pekerjaan .............. yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Surat Perintah Mulai Kerja ini diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dibawah ini 1. Pihak Pertama memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk memulai melaksanakan kegiatan pekerjaan Perencanaan selambat lambatnya 14 (empat belas hari kalender) sejak tanggal sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Manajemen Konstruksi Nomor ; Tanggal . 2. Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas Pihak Kedua belum juga memulai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan hubungan kontrak secara sepihak tanpa tuntutan dari Pihak Kedua, dan kepada Pihak Kedua akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
61
Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA Konsultan Perencana PT/CV . ...............................
PIHAK PERTAMA Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ……………………………..
........................................ . *) ....................................
...................................... NIP……………………
Catatan
*) Ditandatangani penanggung jawab perusahaan
62
KODE II.8.1
LAPORAN PEKERJAAN PERENCANAAN
KEGIATAN PEKERJAAN
LOKASI
: …………………………. …………………………. : …………………………. ………………………….
LAPORAN PEKERJAAN PERENCANAAN NOMOR : ……………………………. MINGGU KE : ……………………………. TANGGAL : ……………………………. LAMPIRAN : 1 satu) set Laporan
: ………………………….
1.
Telah melaksanakan pekerjaan Perencanaan untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................ d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Nomor : ………………………... Tanggal : ………………………... e. Konsultan Perencanaan : …………………………………………… f. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ………………………... SPMK Perencanaan Tanggal : ………………………... g. Biaya Pekerjaan : Rp………………………………………… (……………………………………………) h. Waktu Pekerjaan : Tgl mulai : ………………………... Tgl selesai : ………………………... Jml. minggu : ………………………...
2.
Pelaksanaan kegiatan Perencanaan tersebut meliputi (laporan lengkap terlampir):
3. No
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tahap Pekerjaan
Bobot Pekerjaan
Tahap Penyelesaian Pekerjaan
Bobot Prestasi
10 % 20 % 25 % 25 % 5% 15 %
….. % ….. % ….. % ….. % ….. % ….. %
….. % ….. % ….. % ….. % ….. % …..%
Tahap Konsep Rencana Tahap Pra-Rencana Tahap pengembangan Rencana Tahap Rencana Detail Tahap Pelelangan sampai terbitnya SPMK Tahap pengawasan berkala Jumlah
Kemajuan laporan pekerjaan (………………..) prosen.
100 %
telah
63
mencapai
….. %
prestasi
sebesar
:
…..
%
Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.
Diperiksa oleh: **)Konsultan Manajemen Konstruksi PT/CV . ...............................
Dibuat oleh: Konsultan Perencana PT/CV……………………………..
........................................ . NIP .................................
...................................... *)……………………
Mengetahui : Pengelola Teknis Departemen Pekerjaan Umum
.............................................. NIP..................................
Catatan
*) Penanggung jawab perusahaan **) Bila tidak menggunakan Konsultan MK. Kelengkapan Laporan tersebut di ketahui oleh Pengelola Teknis Kegiatan yang bersangkutan
64
KODE II.8.2 KEGIATAN PEKERJAAN
LOKASI
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERENCANAAN : …………………………. …………………………. : …………………………. …………………………. : ………………………….
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERENCANAAN : ……………………………. NOMOR : ……………………………. TANGGAL : Laporan Pekerjaan LAMP. Perencanaan Nomor : …………… Tanggal : …………… Minggu ke : ……………
Pada hari ini,…………………… tanggal………………bulan …………………tahun …………………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : ……………………………………………………..………… Jabatan : Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen .................................................... berdasarkan Surat Keputusan…………………………. Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Alamat Kantor : ……………………………………………………..………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA II.
Nama Jabatan
: :
………………………………………………………..……… ……………………………………………………..………… Berdasarkan Akte Notaris ……………………………… Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Bertindak untuk dan atas nama PT/CV ……………. Alamat kantor : ……………………………………………………..………… Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor: ……………..……………..… tanggal ……………….…………... Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan Perencanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan perencanaan untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................ c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Nomor : ..................................... Tanggal : ..................................... Pasal 2
65
Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 diatas termasuk meliputi (sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan): 1. Dokumen Konsep Rencana : ….. (………) rangkap 2. Dokumen Pra Rencana : ….. (………) rangkap 3. seterusnya………. Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan ini dibuat dan ditandatangani di ………………………….pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.
PIHAK KEDUA Konsultan Perencana PT/CV . .......................................
PIHAK PERTAMA Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ……………………………..
.............................................. . *) .............................................
....................................... NIP………………………
Catatan
*) Penanggung jawab perusahaan
66
KODE II.8.3
BERITA ACARA KEMAJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN
KEGIATAN
: …………………………. ………………………….
PEKERJAAN
: …………………………. ………………………….
LOKASI
: ………………………….
PEKERJAAN
PERENCANAAN
UNTUK
BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN PERENCANAAN UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN : ……………………………. NOMOR : ……………………………. TANGGAL : Laporan Pekerjaan LAMP. Perencanaan Nomor : …………… Tanggal : …………… Minggu ke : ……………
Pada hari ini,…………………… tanggal………………bulan …………………tahun …………………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : ……………………………………………………..………… Jabatan : Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ................................................... berdasarkan Surat Keputusan…………………………. Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Alamat Kantor : ……………………………………………………..………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA II.
Nama Jabatan
: :
………………………………………………………..……… ……………………………………………………..………… Berdasarkan Akte Notaris ……………………………… Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Bertindak untuk dan atas nama PT/CV ……………. Alamat kantor : ……………………………………………………..………… Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan: 1. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa, untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................ d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Nomor : ..................................... Tanggal : ..................................... e. Konsultan Perencana : ............................................................ f. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ................................... SPMK Perencanaan Tanggal : ................................... g. Biaya Perencanaan : Rp ...................................................... (.......................................................... ) Prestasi pekerjaan perencanaan telah mencapai kemajuan sebesar : ………% (………………………………) prosen. 1.
Berdasarkan pasal …. Ayat ….. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan tersebut butir 1.f diatas, maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima dari PIHAK PERTAMA
67
sejumlah: ……% X Rp ……………………….
= Rp. ………………………………….
2.
Kepada PIHAK KEDUA, telah dibayarkan : ……. (………………….) kali angsuran pembayaran yaitu: a. Angsuran ke ….. = Rp. …………………………………. b. Angsuran ke ….. = Rp. …………………………………. c. Angsuran ke ….. = Rp. …………………………………. Jumlah yang telah dibayarkan = Rp. ………………………………….
3.
Pada angsuran pembayaran ini PIHAK KEDUA berhak dibayarkan sebesar: Rp. …………………………………. Terbilang : (………………………………………………………………………………)
Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perenanaan ini dibuat dan ditandatangani di ………………………………pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.
PIHAK KEDUA Konsultan Perencanaan PT/CV . ...............................
PIHAK PERTAMA Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ……………………………..
........................................ . *) ....................................
...................................... NIP……………………
68
PENGAWASAN
69
KODE II.9
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN PENGAWASAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI/RENOVASI/RESTORASI ...................................................................................... SATUAN KERJA ......................................................................................
1. PENDAHULUAN A. UMUM 1.
Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasinya.
2.
Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi pemberi jasa pengawasan yang kompeten, dan dilakukan secara penuh waktu dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
3.
Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasai pekerjaan konstruksi, dari segi masukan, proses dan produk kegiatan
4.
Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas komitmen dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.
B. Latar Belakang. l.
Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan Bagian Satuan kerja.............
2.
Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah RI yang dalam hal ini adalah Departemen/ Lembaga………………………………………………..
3.
Untuk penyelenggaraan Satuan Kerja termaksud, dibentuk Organisasi Pengelola Satuan kerjaberdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Nomor : ....................….…. tanggal ………..… dan SK Pembentukan Panitia Lelang / Pengadaan / Penunjukan Langsung Nomor : …………………………tanggal ….. ………………. dengan susunan organisasi seperti pada lampiran.
70
2. MAKSUD DAN TUJUAN 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam petaksanaan tugas pengawasan. 2) Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.
3. SASARAN Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Restorasi Bangunan : 1) ……………. 2) .…………….
4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pengguna Jasa adalah
: Satuan Kerja.............
Nama PPK
: …………….
Alamat
: Jl………..
5. SUMBER PENDANAAN A.
BIAYA PENGAWASAN
1) Untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp…………….(…………..) dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/KPTS/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu : a.
Untuk pekerjaan standar berlaku maksimum sesuai yang tercantum dalam tabel A1, tabel B1 dan tabel D,
b.
Bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang bulan dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuaii dengan ketentuan billing rate yang berlaku,
c.
Pengaturan komponen pembiayaan pada butir a dan b diatas adalah dipisahkan antara bangunan standar dan non standar dan harus terbaca dalam suatu rekapitulasi akhir yang menyebut angka dan huruf,
d.
Besarnya biaya konsultan Pengawas merupakan biaya tetap dan pasti,
e.
Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan pengawasan yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja dan Konsultan Pengawas.
71
2) Biaya pekerjaan pengawasan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, meliputi komponen sebagai berikut : a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, b. materi dan penggandaan laporan, c. pembelian bahan dan ATK d. pembelian dan atau sewa peralatan, e. sewa kendaraan, dan kantor f. biaya rapat-rapat, g. perjalanan (lokal maupun luar kota), h. jasa dan overhead Pengawasan, i. pajak dan iuran daerah lainnya. 3) Pembayaran biaya Konsultan Pengawas adalah berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan pengawasan. B. Sumber Biaya Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan di bebankan pada: 1. 2. 3.
DIPA Nomor: ................ tanggal……………… Loan Nomor: ................. tanggal……………… Dan lain-lain.
6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG A. Lingkup Kegiatan : adalah Pengawasan Pembangunan/ Rehabilitasi/ renovasi/Restorasi Gedung ...........................(sesuai DIPA). B. Lokasi Kegiatan :.................................. C. Data Lokasi / Informasi: 1)
Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan Pengawas harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
2)
Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kepala Satuan Kerja maupun yang dicari sendiri, Kesalahan pengawasan/ kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari konsultan Pengawas.
3)
Informasi pengawasan antara lain : a.
Dokumen pelaksanaan yaitu : i. gambar-gambar pelaksanaan, ii. rencana Kerja dan Syarat-syarat, iii. Berita Acara Pemborong,
Aanwijzing
sampai
dengan
iv. dokumen Kontrak Pelaksanaan/Pemborongan.
72
penunjukan
b.
Bar Chart dan S-Curve serta Net Work Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh Pemborong (setelah disetujui).
c.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan.
d.
Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu pekerjaan, dll. Informasi lainnya.
e.
7.
2)
program alih teknologi.
3)
staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan. Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini.
LINGKUP PEKERJAAN A. Lingkup Pekerjaan ;yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/KPTS/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara B. Lingkup Pekerjaan tersebut antara lain adalah: 2) Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. 3) Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metoda dan produk pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi. 4) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik. 5) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi. 6) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Pemborong. 7) Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi. 8) Menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Pemborong. 9) Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built drawings) sebelum serah terima pertama. 10) Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
73
11) Bersama konsultan Perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung. 12) Membantu pengelola satuan kerjadalam menyusun dokumen untuk kelengkapan pendaftaran gedung sebagai bangunan gedung negara. 13) Membantu pengelola satuan kerja mengurus IPB (Ijin Penggunaan Bangunan) dan Pemerintah Daerah setempat. C.
TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN 1) Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. 2) Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut : a.
Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/ pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
b.
Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan kuantitas Tenaga Ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan.
c.
Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
3) Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesionall pengawasan yang terlibat.
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan diperkirakan selama.........(....) bulan atau.....(.........) hari kalender/ mengikuti selama pelaksanaan Konstruksi Fisik berlangsung, terhitung sejak terbit SPMK.
Melaksanakan Pengawasan dalam masa Pemeliharaan Konstruksi selama......(.....) bulan atau........(........) hari kalender / mengikuti masa pemeliharaan Pemborong sampai dengan Serah Terima Kedua.
9. TENAGA AHLI Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Pengawas harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Pengawas untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS. Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut :
74
No.
JABATAN
A. 1.
TENAGA AHLI Team Leader / Koordinator Pengawas Pengawas Lapangan: a. Pengawas -1 b. Pengawas - 2 c. Pengawas - 3 d. Seterusnya…
2. 3. 4. 5. 6.
C. 1. 2.
KEAHLIAN
ARSITEK/ SIPIL
Arsitektur Struktur Utilitas (ME)
TENAGA PENDUKUNG Operator Komputer Administrasi Kantor Dll
JML (org)
KUALI FIKASI
PENGALAMAN MINIMAL
1 1 1 1 1 1
S1 S1 S1 S1 S1 S1
9 tahun 7 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun
2 1
D3 S1
4 tahun 4 tahun
Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli diatas harus memiliki Sertifikat tenaga ahli SKA/SKT dari Asosiasi dan dilengkapi dengan Curiculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah.
10. K E L U A R A N 10.1. KELUARAN Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi : A.
Buku harian, yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari Kepala Satuan Kerja, Kontaktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas.
B. Laporan harian, berisi keterangan tentang : 1.
Rencana kerja Harian/Metoda
2.
Shop Drawing
3.
Tenaga Kerja,
4.
Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak,
5.
Alat-alat,
6.
Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan,
7.
Waktu pelaksanaan pekerjaan.
8.
Laporan testing dan commisioning
C.
Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian.
D.
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran.
75
F.
Surat Perintah Perubahan Pekerjaan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang.
G. Gambar-gambar sesuai dengan Pelaksanaan (as-built drawings) dan Manual Peralatan - peralatan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana. H.
Laporan rapat di lapangan (site meeting) dan weekly instruction/weekly Request.
J.
Gambar rincian pelaksanaan (shop drawings) dan realisasi Time Schedule yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
K.
Kelengkapan dokumen pendaftaran bangunan gedung negara lengkap dengan lampiran - lampirannya.
L.
Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan.
10.2. K R l T E R I A Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas pada Kerangka Acuan Kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Kepala Satuan Kerja. B. PERSYARATAN OBYEKTIF Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku. C. PERSYARATAN FUNGSIONAL Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan komitmen dan profesionalisme yang tinggi, sebagai konsultan Pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan. D. PERSYARATAN PROSEDURAL Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. E. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan satuan kerjayang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya. 2. Yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
76
3. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat. 4. Standar dan Pedoman Teknis yang berlaku di bidang penyelenggaraon bangunan gedung. 10.3. PROSES PEKERJAAN PENGAWASAN A. U M U M Konsultan Pengawas dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh Pengelola Satuan Kerja agar fungsi dan tanggung jawab konsultan Pengawas dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh Satuan Kerja. B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL KONSULTAN PENGAWAS Konsultan Pengawas harus membuat uraian satuan kerja secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, yang secara garis besar adalah sebagai berikut : 1.
2.
Pekerjaan Persiapan. a.
Menyusun Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan.
b.
Memeriksa Time Schedule /Bar Chart, S-Curve, dan Net Work Planning yang diajukan oleh Kontarktor Pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengelola Satuan Kerja untuk mendapatkan persetujuan.
Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan. a. Melaksanakan tugas pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi satuan kerja- satuan kerjapernbangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis dapat terlaksana sampai dengan serah terima kedua pekerjaan fisik. b.
Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan serta tenaga kerja selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau di workshop tempat Kerja lainya.
c.
Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan dapat dipenuhi minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
d.
Memberikan masukan/pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada persyaratan kontrak, yang mana perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Satuan Kerja.
e.
Memberikan petunjuk, perintah dan persetujuan mutu bahan, sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dimana perubahan tersebut dapat langsung disampaikan kepada Pemborong, dengan pemberitahuan tertulis serta tembusan pemberitahuan kepada
77
Pengelola Kegiatan. f.
3.
4.
5.
Memberikan bantuan dan petunjuk kepada Pemborong dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
Konsultasi. a.
Melakukan konsultasi dengan Kepala Satuan kerja untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan.
b.
Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan Kepala Satuan Kerja Sementara, Perencana dan Pemborong dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian.
c.
Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.
L a p o r a n. a.
Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Kepala Satuan Kerja, mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemborong.
b.
Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
c.
Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja, alat yang digunakan, dan mutu hasil pelaksanaan.
d.
Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Pemborong terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Pemborong (Shop Drawings).
Dokumen. a.
Menerima dan menyiapkan penyelesaian pekerjaan di pembayaran angsuran.
b.
Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
c.
Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita Acara kemajuan pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta keperluan pendaftaran sebagai bangunan gedung negara.
d.
Memeriksa as built drawing yang dibuat oleh pemborong
78
Berita Acara sehubungan dengan lapangan, serta untuk keperluan
10.4. PROGRAM KERJA A. Sebelum melaksanakan tugasnya, konsultan Pengawas harus segera menyusun : 1.
Program kerja, termasuk jadual satuan kerja secara detail.
2.
Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan jumlahnya). Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh konsultan Pengawas mendapatkan persetujuan dari Kepala Satuan Kerja
4.
harus
Konsep penanganan pekerjaan pengawasan Satuan kerja.
B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Satuan Kerja, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh konsultan Pengawas dan mendapatkan pendapat teknis dari Pengelola Teknis Satuan Kerja.
11. PELAPORAN Laporan Konsultan Pengawas diminta : 1) Buku Harian 2) Laporan Mingguan 3) Laporan Bulanan 4) Laporan Akhir (ST-1 dan ST-2)
12. PENUTUP A. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Kepala Satuan Kerja. DIBUAT DI …………………… TANGGAL …………………… MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
............................ NIP ....................
................................. NIP ..........................
Catatan:
Model KAK tersebut diatas berdasarkan Permen PU nomor: 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan bersifat pokok yang masih harus disesuaikan, dikembangkan/ dilengkapi untuk kebutuhan Kegiatan satuan kerja yang bersangkutan
79
KODE II.2.10
SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PENGAWASAN
Untuk Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan, Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak Mengacu kepada Permen PU Nomor 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Standar Dokumen Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi Kontrak Lump Sum (buku 7), Pelaporan dan Tahapan Pekerjaan, mengikuti Permen PU. Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.
KODE II.2.11
SURAT PERINTAH MULAI KERJA PEKERJAAN PENGAWASAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA KEPALA SATUAN KERJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ......................................................................................... Nomor Tanggal
: :
........................... ............................
PEKERJAAN PENGAWASAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN / REHABILITASI / RENOVASI / RESTORASI ……………………………………………………….. Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor : ……………………tanggal ……………… dengan ini kami yang bertandatangan dibawah ini: 1.
Nama Jabatan (struktural) Alamat
: ............................................ : ............................................ : ............................................
Selaku Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ............................ yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. MEMERINTAHKAN KEPADA: 2.
Nama Jabatan Nama Badan Usaha Alamat Badan Usaha
: : : :
............................................ ........................................... ............................................ ...........................................
Selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan .............. yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Surat Perintah Mulai Kerja ini diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dibawah ini: 1. Pihak Pertama memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk memulai melaksanakan kegiatan pekerjaan pengawasan selambat lambatnya 14 (empat belas hari kalender) sejak tanggal ........... sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Pengawasan Nomor ; ............................ Tanggal :................... 2. Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas Pihak Kedua belum memulai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan hubungan kontrak secara sepihak tanpa tuntutan dari Pihak Kedua, dan kepada Pihak Kedua akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA Konsultan Pengawas PT/CV. ................................
PIHAK PERTAMA Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ……………………………..
........................................ . *) ....................................
...................................... NIP……………………
Catatan
*) Ditandatangani penanggung jawab perusahaan
KODE II.2.12.1
LAPORAN PEKERJAAN PENGAWASAN
KEGIATAN PEKERJAAN
LOKASI
1.
: …………………………. …………………………. : …………………………. …………………………. : ………………………….
LAPORAN PEKERJAAN PENGAWASAN NOMOR : ……………………………. MINGGU KE : ……………………………. TANGGAL : ……………………………. LAMPIRAN : 1 satu) set Laporan
Telah melaksanakan pekerjaan pengawasan untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................ d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Nomor Tanggal
e. Konsultan Pengawas: f. Surat Perjanjian Pekerjaan/ SPMK Pengawasan g. Biaya Pengawasan h. Waktu Pengawasan
:
………………………...
: ………………………... …………………………………………… : Nomor : ………………………... Tanggal : ………………………... : Rp………………………………………… (……………………………………………) : Tgl mulai : ………………………... Tgl selesai : ………………………... Jml. minggu : ………………………...
2.
Berdasarkan laporan pekerjaan pelaksanaan Nomor: …………………………. Minggu ke ……. Tanggal………. Yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas, bahwa: a. Kontraktor Pelaksana : PT/CV.................................................. b. Surat Perjanjian Pekerjaan : Nomor : ................................... Pelaksanaan Tanggal : ................................... Telah mencapai prestasi sebesar: ……….. % (………………………….) prosen.
3.
Pelaksanaan kegiatan Pengawas tersebut meliputi (laporan lengkap terlampir): a. ……………………………………………………………………………………………. b. ……………………………………………………………………………………………. c. Dan seterusnya.
Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya. Diketahui oleh: Pengelola Teknis Kegiatan **) ................................................
........................................ . NIP .................................. Catatan
Dibuat oleh: Konsultan Pengawas PT/CV……………………………..
...................................... *)………..………………
*) Dapat ditangani oleh: Penanggung jawab perusahaan dan atau Penanggung jawab lapangan dari perusahaan **) Diisi Nama Kegiatan yang bersangkutan
KODE II.2.12.2
BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN PENGAWASAN UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN
KEGIATAN
: …………………………. ………………………….
PEKERJAAN
: …………………………. ………………………….
LOKASI
: ………………………….
BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN PENGAWASAN UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN : ……………………………. NOMOR : ……………………………. TANGGAL : Laporan Pekerjaan LAMP.*) Pelaksanaan Nomor : …………… Tanggal : …………… Minggu ke : ……………
Pada hari ini,…………………… tanggal………………bulan …………………tahun …………………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : ……………………………………………………..………… Jabatan : Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen .................................................... berdasarkan Surat Keputusan…………………………. Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Alamat Kantor : ……………………………………………………..………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA II.
Nama Jabatan
: :
………………………………………………………..……… ……………………………………………………..………… Berdasarkan Akte Notaris ……………………………… Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Bertindak untuk dan atas nama PT/CV ……………. Alamat kantor : ……………………………………………………..………… Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan: 1. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa, untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................ d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) : Nomor : ..................................... Tanggal : ..................................... e. Konsultan Pengawas : ............................................................ f. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ................................... Pengawas Tanggal : ................................... g. Biaya Pengawasan : Rp ...................................................... (.......................................................... ) Prestasi pekerjaan pengawasan telah mencapai kemajuan sebesar : ………% (………………………………) prosen.
2.
Berdasarkan pasal …. Ayat ….. Surat Perjanjian Pekerjaan/ Pengawasan tersebut butir 1.f diatas, maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima dari PIHAK PERTAMA sejumlah: ……% X Rp ………………………. = Rp. ………………………………….
1.
Kepada PIHAK KEDUA, telah dibayarkan : ……. (………………….) kali angsuran pembayaran yaitu: a. Angsuran ke ….. = Rp. …………………………………. b. Angsuran ke ….. = Rp. …………………………………. c. Angsuran ke ….. = Rp. …………………………………. Jumlah yang telah dibayarkan = Rp. ………………………………….
4.
Pada angsuran pembayaran ini PIHAK KEDUA berhak dibayarkan sebesar: = Rp. …………………………………. Terbilang : (………………………………………………………………………………)
Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan ini dibuat dan ditandatangani di ………………………………pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.
PIHAK KEDUA Konsultan Pengawas PT/CV . ...............................
PIHAK PERTAMA Kepala Satuan Kerja/PPK ……………………………..
........................................ . **) ...................................
...................................... Nip……………………
PELAKSANAAN
KODE II.13
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI/ PEMBORONGAN
Untuk Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi/Pemborongan, Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak Mengacu kepada Permen PU Nomor 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi (buku 2), dan untuk Lingkup Pekerjaan, Pelaporan dan Tahapan Pekerjaan, mengikuti Permen PU. Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.
KODE II.14
SURAT PERINTAH MULAI KERJA PELAKSANAAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA KEPALA SATUAN KERJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ......................................................................................... Nomor Tanggal
: :
........................... ............................
PEKERJAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN/REHABILITASI/RENOVASI/RESTORASI ……………………………………………………….. Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan/Pemilihan Langsung Nomor : ……………………tanggal ……………… dengan ini kami yang bertandatangan dibawah ini: 1.
Nama Jabatan (struktural) Alamat
: ............................................ : ............................................ : ............................................
Selaku Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ............................ yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. MEMERINTAHKAN KEPADA: 2.
Nama Jabatan Nama Badan Usaha Alamat Badan Usaha
: : : :
............................................ ........................................... ............................................ ...........................................
Selaku Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan .............. yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Surat Perintah Mulai Kerja ini diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dibawah ini: 3. Pihak Pertama memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk memulai melaksanakan kegiatan pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi selambat lambatnya 14 (empat belas hari kalender) sejak tanggal sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor ; ............................ Tanggal :................................ . 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas Pihak Kedua belum juga memulai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan hubungan kontrak secara sepihak tanpa tuntutan dari Pihak Kedua, dan kepada Pihak Kedua akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA Kontraktor Pelaksana Konstruksi PT/CV. ................................
PIHAK PERTAMA Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ……………………………..
........................................ . *) ....................................
...................................... NIP……………………
Catatan
*) Ditandatangani penanggung jawab perusahaan
KODE II.15.1 KEGIATAN
LAPORAN PEKERJAAN PELAKSANAAN
(Untuk lampiran pembayaran angsuran sampai Serah Terima-1) : …………………………. …………………………. : …………………………. ………………………….
LAPORAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN NOMOR : ……………………………. MINGGU KE : ……………………………. TANGGAL : ……………………………. LOKASI : …………………………. LAMPIRAN : 1 (satu) set Laporan (termasuk checklist akhir utk ST-1) 1. Telah melaksanakan pekerjaan Konstruksi/Pelaksanaan untuk: a. Pekerjaan : ................................................................... b. Lokasi : ................................................................... c. Departemen/Lembaga : ................................................................... d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Nomor : ………………………... Tanggal : ………………………... e. Kontraktor Pelaksana : …………………………………………… f. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ………………………... Pelaksanaan Tanggal : ………………………... g. Biaya Pelaksanaan : Rp..... ………………………………………… (……………………………………………) h. Waktu Pelaksanaan : Tgl mulai : ………………………... Tgl selesai : ………………………... Jml. minggu : ………………………... 2.
Pelaksanaan pekerjaan tersebut meliputi (laporan lengkap terlampir): No Bagian/ % % Jenis Pekerjaan Bobot Tahap Pekerjaan Penyelesaian Pekerjaan 1. Dapat diisi rekapitulasi item ….. ….. pekerjaan Jumlah 100 %
% Bobot Prestasi ….. ….. %
Kemajuan laporan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar : ….. % (………………..) prosen. Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya. Diperiksa oleh: Dibuat oleh: **)Konsultan Pengawas/MK PT/CV . ....................................
Kontraktor Pelaksana PT/CV……………………………..
...................................... *)……………………
. ........................................... . *).........................................
Mengetahui : Pengelola Teknis Departemen Pekerjaan Umum
...................................... NIP............................... Catatan
*) Dapat ditangani oleh: Penanggung jawab perusahaan dan atau Penanggung jawab lapangan dari perusahaan
KODE II.15.2
LAPORAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN (untuk lampiran Serah Terima II)
KEGIATAN PEKERJAAN
LOKASI
1.
2.
3.
: …………………………. …………………………. : …………………………. …………………………. : ………………………….
LAPORAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN NOMOR : ……………………………. MINGGU KE : ……………………………. TANGGAL : ……………………………. LAMPIRAN : Lap. Pemeliharaan
Telah melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................ d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Nomor : ………………………... Tanggal : ………………………... e. Kontraktor Pelaksana : …………………………………………… f. Surat Perjanjian Pekerjaan : Nomor : ………………………... Tanggal : ………………………... g. Biaya Pekerjaan Pelaksanaan : Rp………………………………………… (……………………………………………) h. Waktu Pekerjaan Pelaksanaan : Tgl mulai : ………………………... Tgl selesai : ………………………... Jml. minggu : ………………………... Pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi (laporan lengkap terlampir): a. ……………………………………………………………………………………………. b. ……………………………………………………………………………………………. c. Dan seterusnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kewajiban sesuai dengan pasal …. Ayat …. Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan tersebut butir 1.f. di atas telah dilaksanakan.
Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya. Diperiksa oleh: **)Konsultan Pengawas/MK PT/CV . ...............................
Dibuat oleh: Kontraktor Pelaksana PT/CV……………………………..
........................................ . Nip..................................
...................................... *)……………………
Mengetahui : Pengelola Teknis Departemen Pekerjaan Umum
...................................... NIP............................... Catatan
*) Dapat ditandatangani oleh: Penanggung jawab perusahaan dan atau Penanggung jawab lapangan dari perusahaan
KODE II.15.3
LAPORAN FOTO KEGIATAN PEKERJAAN PELAKSANAAN
(untuk kelengkapan pengesahan berita acara kepada instansi teknis dan untuk file)
KEGIATAN PEKERJAAN
LOKASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
: …………………………. …………………………. : …………………………. ………………………….
LAPORAN PEKERJAAN PELAKSANAAN NOMOR : ……………………………. MINGGU KE : ……………………………. TANGGAL : ……………………………. LAMPIRAN : 1 satu) Dokumen Album pelaksanaan
: ………………………….
Pekerjaan Lokasi Nama bangunan Tampilan bangunan Kontraktor pelaksana Biaya Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan
: : : : : : :
............................................................ ............................................................ ............................................................ Depan/Samping/Belakang …………………………………………… Rp………………………………………… Tgl mulai : ………………………... Tgl selesai : ………………………...
Cap Konsultan Pengawas/MK
FOTO KEGIATAN Warna 3R/4R
Kemajuan laporan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar : ….. % Diperiksa oleh: **)Konsultan Pengawas/MK PT/CV . ...............................
Dibuat oleh: Kontraktor Pelaksana PT/CV……………………………..
........................................ . *)....................................
Catatan
*) Penanggung jawab lapangan dari perusahaan
...................................... Nip ……………………
KODE II.15.4 KEGIATAN PEKERJAAN
LOKASI
BERITA ACARA SERAH TERIMA I PEKERJAAN PELAKSANAAN : …………………………. …………………………. : …………………………. …………………………. : ………………………….
BERITA ACARA SERAH TERIMA I PEKERJAAN PELAKSANAAN : ……………………………. NOMOR : ……………………………. TANGGAL : Laporan Pekerjaan LAMP.*) Pelaksanaan Nomor : …………… Tanggal : …………… Minggu ke : ……………
Pada hari ini,…………………… tanggal………………bulan …………………tahun …………………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : ……………………………………………………..………… Jabatan : Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen .................................................... berdasarkan Surat Keputusan…………………………. Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Alamat Kantor : ……………………………………………………..………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA II.
Nama Jabatan
: :
………………………………………………………..……… ……………………………………………………..………… berdasarkan Akte Notaris ……………………………… Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Bertindak untuk dan atas nama PT/CV ……………. Alamat kantor : ……………………………………………………..………… Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak berdasarkan: 1. Surat Keputusan Penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Nomor: ………………………………tanggal ..………………………..… 2. Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan/ Nomor: ……………..……………..…tanggal ……………….…………... 3. Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan/ Nomor: ………………………………tanggal ..………………………..… (bila ada). 4. Laporan pekerjaan pelaksanaan Nomor: ………………………………tanggal ..………………………..… Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan pelaksanaan untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................
d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor Tanggal
: : ..................................... : .....................................
Pasal 2 Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 diatas termasuk meliputi (sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan): 1. ……………………………………………. Seluas = …………..M2 2. Dan seterusnya. Pasal 3 Sebagai kelengkapan Berita Acara Serah Terima Pertama ini dilampirkan dokumen administrasi bangunan yang terdiri dari: 1. As Built Drawing 2. Ijin Mendirikan Bangunan 3. Dan lainnya sesuai ketentuan dalam kontrak, Pasal 4 Sesuai dengan pasal …. Ayat …. Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan/, maka PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi selama masa pemeliharaaan yaitu ……. (………………….) hari kalender atau terhitung sejak tanggal ………………… sampai dengan tanggal …………………….. Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani di ………………………….pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.
PIHAK KEDUA Kontraktor Pelaksana Komitmen PT/CV . .......................................
.............................................. . *) ............................................. Catatan
*) Penanggung jawab perusahaan
PIHAK PERTAMA Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat ……………………………..
....................................... NIP………………………
KODE II.15.5 KEGIATAN PEKERJAAN
LOKASI
BERITA ACARA SERAH TERIMA II PEKERJAAN PELAKSANAAN : …………………………. …………………………. : …………………………. …………………………. : ………………………….
BERITA ACARA SERAH TERIMA II PEKERJAAN PELAKSANAAN : ……………………………. NOMOR : ……………………………. TANGGAL : Laporan Pekerjaan LAMP.*) Pemeliharaan Nomor : …………… Tanggal : …………… Minggu ke : ……………
Pada hari ini,…………………… tanggal………………bulan …………………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini : I.
Nama Jabatan
: :
II.
Nama Jabatan
: :
…………………tahun
……………………………………………………..………… Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen .................................................... berdasarkan Surat Keputusan…………………………. Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Alamat Kantor : ……………………………………………………..………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ………………………………………………………..……… ……………………………………………………..………… berdasarkan Akte Notaris ……………………………… Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Bertindak untuk dan atas nama PT/CV ……………. Alamat kantor : ……………………………………………………..………… Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak berdasarkan: 1. Surat Keputusan Penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Nomor: ………………………………tanggal ..………………………..… 2. Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: ……………..……………..…tanggal ……………….…………... 3. Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: ………………………………tanggal ..………………………..… (bila ada). 4. Berita acara Serah Terima Pertama pekerjaan pelaksanaan Nomor : ……………..……………..…tanggal ……………….…………... 5. Laporan pekerjaan pemeliharaan Nomor: ………………………………tanggal ..………………………..… Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Kedua Pekerjaan Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan pelaksanaan untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................ c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Nomor : ..................................... Tanggal : ..................................... Pasal 2 1.
PIHAK PERTAMA telah menerima dengan baik segala perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA selama masa pemeliharaan terhitung sejak tanggal ……………………………………sampai dengan tanggal …………………….. 2. Selanjutnya PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas cacat-cacat tersenbunyi selama ….. ( …………… ) tahun, terhitung sejak tanggal serah terima kedua pekerjaan pelaksanaan, sesuai ketentuan pasal …….. Surat Perjanjian Pelaksanaan Nomor: …………………. tanggal …………….... Pasal 3
Sebagai kelengkapan Berita Acara Serah Terima Kedua ini dilampirkan dokumen administrasi bangunan yang terdiri dari : 1. Dokumen kelengkapan untuk pendaftaran bangunan gedung negara. 2. As-built drawing 3. Dokumen pedoman operasional dan pemanfaatan (bila disyaratkan) 4. ………………………………………………………………. 5. Dan seterusnya,
Demikian Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani di ………………………….pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.
PIHAK KEDUA Kontraktor Pelaksana PT/CV . .......................................
.............................................. . *) ............................................. Catatan
*) Penanggung jawab perusahaan
PIHAK PERTAMA Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ……………………………..
....................................... Nip………………………
KODE II.15.6 KEGIATAN PEKERJAAN
LOKASI
BERITA ACARA PERUBAHAN PEKERJAAN PELAKSANAAN : …………………………. …………………………. : …………………………. …………………………. : ………………………….
BERITA ACARA PERUBAHAN PEKERJAAN PELAKSANAAN NOMOR : ……………………………. TANGGAL : ……………………………. LAMP. : Laporan Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah/Kurang
Pada hari ini,…………………… tanggal………………bulan …………………tahun …………………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : ……………………………………………………..………… Jabatan : Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen .................................................... berdasarkan Surat Keputusan…………………………. Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Alamat Kantor : ……………………………………………………..………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA II.
Nama Jabatan
: :
………………………………………………………..……… ……………………………………………………..………… berdasarkan Akte Notaris ……………………………… Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Bertindak untuk dan atas nama PT/CV ……………. Alamat kantor : ……………………………………………………..………… Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan bahwa: 1.
PIHAK PERTAMA telah memerintahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima perintah perubahan pekerjaan untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................ d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) : Nomor : ..................................... Tanggal : ..................................... e. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ................................... SPMK Pelaksanaan Tanggal : ................................... f. Biaya Pelaksanaan : Rp ......................................................
2.
Perubahan pekerjaan yang dimaksud pada butir 1 diatas adalah: 1. ……………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………. 3. Dan seterusnya,
3. Ketentuan atas perubahan tersebut adalah: a. Penambahan dan atau pengurangan biaya akibat perubahan pekerjaan ini sebesar Rp. …………………… (…………………………………...) b. Perubahan-perubahan pekerjaan tersebut akan diperhitungkan sebagai pekerjaan tambah-kurang yang selanjutnya akan dibuatkan addendum/ amandemen kontrak oleh kedua belah pihak.
Demikian Berita Acara Perubahan Pekerjaan Pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani di ………………………………pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.
PIHAK KEDUA Kontraktor Pelaksana PT/CV . .......................................
PIHAK PERTAMA Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ……………………………..
.............................................. . *) .............................................
....................................... NIP………………………
Catatan
*) Penanggung jawab perusahaan
KODE II.15.7
LAPORAN PERHITUNGAN PEK. TAMBAH KURANG
KEGIATAN PEKERJAAN
LOKASI
: …………………………. …………………………. : …………………………. …………………………. : ………………………….
LAPORAN PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN TAMBAH KURANG NOMOR : ……………………………. MINGGU KE : ……………………………. TANGGAL : ……………………………. LAMPIRAN : Surat Perintah Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen No. ……. Tgl. …….
1.
Telah mengadakan perhitungan dan evaluasi pekerjaan tambah kurang untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................ d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Nomor : ………………………... Tanggal : ………………………... e. Kontraktor Pelaksana : …………………………………………… f. Surat Perjanjian Pekerjaan : Nomor : ………………………... Tanggal : ………………………... g. Biaya Pekerjaan Pelaksanaan : Rp………………………………………… (……………………………………………)
2.
Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka dapat dilaporkan sebagai berikut: a. Pekerjaan awal: No
Bagian/Jenis Pekerjaan
Volume Pekerjaan
1.
………………………….. Jumlah - 1
…………
Harga Satuan Sesuai Kontrak (Rp) …………….
Harga Pekerjaan Awal (Rp) …………….. ……………..
b. Pekerjaan akhir: No
Bagian/Jenis Pekerjaan
Volume Pekerj.
1.
………………………….. Jumlah - 1
…………
Harga Sat. Sesuai Kontrak (Rp) …………
Harga Sat. Diluar Kontrak (Rp) …………
Juml. Harga Pekerjaan Baru(Rp)
…………….. ……………..
c. Selisih harga pekerjaan tambah kurang : 1) Harga pekerjaan awal =Rp. ……………………………. 2) Harga pekerjaan akhir =Rp. ……………………………. Dari hasil evaluasi pekerjaan tambah kurang tersebut terdapat biaya lebih/kurang sebesar Rp. …………………….( ………………………………….. ).
Demikian laporan perhitungan dan evaluasi pekerjaan tambah kurang ini dibuat sebagai bahan pertimbangan.
Diperiksa oleh: Konsultan Pengawas/MK PT/CV . ...............................
Dibuat oleh: Kontraktor Pelaksana PT/CV……………………………..
........................................ . *)....................................
...................................... Nip ……………………
Mengetahui : Pengelola Teknis Departemen Pekerjaan Umum
...................................... NIP...............................
Catatan
*)
Dapat ditandatangani oleh: Penanggung jawab perusahaan dan atau Penanggung jawab lapangan dari perusahaan
**) Diisi Nama Kegiatan yang bersangkutan
KODE II.15.8
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN TAMBAH KURANG (bila pekerjaan tambah kurang di evaluasi setelah Serah Terima I)
PROYEK PEKERJAAN
LOKASI
: …………………………. …………………………. : …………………………. …………………………. : ………………………….
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN TAMBAH KURANG NOMOR : ……………………………. MINGGU KE : ……………………………. TANGGAL : ……………………………. LAMPIRAN : Surat Perintah Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen No. ……. Tgl. .
1.
2.
Telah mengadakan perhitungan dan evaluasi pekerjaan tambah kurang untuk: a. Pekerjaan : ................................................................... b. Lokasi : ................................................................... c. Departemen/Lembaga : ................................................................... d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Nomor : ………………………... Tanggal : ………………………... e. Kontraktor Pelaksana : …………………………………………… f. Surat Perjanjian Pekerjaan : Nomor : ………………………... Pelaksanaan Tanggal : ………………………... g. Addendum (bila ada) : Nomor : ………………………... Tanggal : ………………………... h. Biaya Pekerjaan : Rp..... ………………………………………… (……………………………………………) Pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas maka dapat dilaporkan sebagai berikut (laporan lengkap terlampir): No Bagian/ % % % Jenis Pekerjaan Bobot Kemajuan Total Prestasi Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan 1. Dapat diisi rekapitulasi item ….. ….. ….. pekerjaan Jumlah 100 % ….. %
Kemajuan laporan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar : ….. % (………………..) prosen. Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya. Diperiksa oleh: **)Konsultan Pengawas/MK PT/CV . ....................................
Dibuat oleh: Kontraktor Pelaksana PT/CV……………………………..
...................................... *)……………………
. ........................................... . *).........................................
Mengetahui : Pengelola Teknis Departemen Pekerjaan Umum
...................................... NIP...............................
Catatan
*) Dapat ditangani oleh: Penanggung jawab perusahaan dan atau Penanggung jawab lapangan dari perusahaan
LAMPIRAN II
FORMULIR PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA UNSUR PENGELOLA TEKNIS
LAMPIRAN II.1 SUSUNAN TIM PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS DAN PENGELOLA TEKNIS
INSTANSI/DEPARTEMEN
:
SATUAN KERJA/ UNIT KERJA
:
KEGIATAN
:
TAHUN ANGGARAN
:
LAMPIRAN SURAT
:
NAMA
NO I
NIP/GOL
Pembina 1
II
Pembina Pengarah
1 2 III
Pengarah 1 Pengarah 2 Tim Pelaksana
1 2 3
IV
Ketua Anggauta 1 Anggauta 2
Koordinator Bantuan Teknis 1 2 3 4
V
JABATAN DALAM TIM
Ketua Sekertaris Anggauta 1 Anggauta 2 Pengelola Teknis Pengelola Teknis 1 Pengelola Teknis 2 Pengelola Teknis 3
VI
Tenaga Ahli Tenaga Ahli Struktur Tenaga Ahli Mekanikal/Elektrikal Tenaga Ahli Lingkungan
VII
Tenaga Pembantu Pengelola Teknis PPT 1 PPT 2 PPT 3
VIII
Sekertariat Administrasi Keuangan 1 Administrasi Keuangan 2 Administrasi Keuangan 3
Jakarta, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Selaku Ketua Tim Pelaksana Koordinasi
Nama : --------------------------------------------------------------NIP : 102
LAMPIRAN II.2 RENCANA PENYERAPAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN PENGELOLAAN TEKNIS
INSTANSI/DEPARTEMEN
:
SATUAN KERJA/ UNIT KERJA
:
KEGIATAN
:
TAHUN ANGGARAN
:
LAMPIRAN SURAT
:
I. HONORARIUM NO
URAIAN KEGIATAN
I
JABATAN
JML TENAGA
INTENSITAS
WAKTU BLN
BILING RATE
JUMLAH BIAYA
KET
VOLUME
INTENSITAS
WAKTU BLN
BILING RATE
JUMLAH BIAYA
KET
Pembina 1
II
Pembina Pengarah
1
Pengarah 1
2 III
Pengarah 2 Tim Pelaksana
1
Ketua
2
Anggauta 1
3
IV
Anggauta 2
Koordinator Bantuan Teknis 1
Ketua
2
Sekertaris
3
Anggauta 1
4 V
Anggauta 2 Pengelola Teknis Pengelola Teknis 1 Pengelola Teknis 2 Pengelola Teknis 3
VI
Tenaga Ahli Tenaga Ahli Struktur Tenaga Ahli Mekanikal/Elektrikal Tenaga Ahli Lingkungan
VII
Tenaga Pembantu Pengelola Teknis PPT 1 PPT 2 PPT 3
VIII
Sekertariat Administrasi Keuangan 1 Administrasi Keuangan 2 Administrasi Keuangan 3
II. BIAYA PERALATAN DAN OPERASIONAL LAINNYA NO A
B
URAIAN KEGIATAN
HARI
BIAYA PERALATAN
BIAYA OPERASIONAL 1. BIAYA RAPAT
2. BIAYA PERJALANAN
3.BIAYA LAINNYA
C
BIAYA PEMBUATAN LAPORAN
D
LAIN-LAIN
REKAPITULASI BIAYA
1 HONORARIUM 2 BIAYA PERALATAN DAN OPERASIONAL LAINNYA JUMLAH TOTAL DIBULATKAN
Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum Kasubdit Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Selaku Koordinator Pengelola Teknis 103
NAMA NIP :
LAMPIRAN II.3 RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL UNSUR PENGELOLA TEKNIS TAHUN ANGGARAN BULAN KEGIATAN
: :
LEMBAGA
:
VOLUME/ SATUAN
JENIS PENGELUARAN
NO
BIAYA/ SATUAN (Rp)
1 GAJI/UPAH 1 Honor Pengarah 2 Honor Pengelola Teknis 2 BAHAN 1 Alat Tulis Menulis 2 Bahan Komputer 3 PERJALANAN DINAS 1 Pengelola Teknis 2 Tim Bangunan Gedung Negara 3 Tim Sekretariat 4 PENGELUARAN LAINNYA 1 Sewa Komputer 2 Sewa Printer 3 Penggandaan JUMLAH TERBILANG : Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum Kasubdit Pengelolaan Bangunan Gedung Negara Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Selaku Koordinator Pengelola Teknis
Nama NIP
104
JUMLAH BIAYA (Rp)
LAMPIRAN II.4 DAFTAR PEMBAYARAN TRANSPORT PENGELOLA TEKNIS UNSUR PENGELOLA TEKNIS TAHUN ANGGARAN BULAN KEGIATAN
: :
LEMBAGA
:
NAMA
NO
GOL PGPS
KEDUDUKAN DLM TIM PENGELOLA TEKNIS
JUMLAH PERJALANAN PERBULAN
JML BULAN
JML TRANSPORT PERBULAN (Rp)
JUMLAH TRANSPORT YG HARUS DIBAYARKAN (Rp)
1
2
3
4
JUMLAH TERBILANG : Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum Kasubdit Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Selaku Koordinator Pengelola Teknis
Koordinator Administrasi
Nama NIP
Nama Nip
105
TANDA TANGAN
LAMPIRAN II.5 DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM PENGELOLA TEKNIS UNSUR PENGELOLA TEKNIS TAHUN ANGGARAN BULAN KEGIATAN
: :
LEMBAGA
:
GOL PGPS
NAMA
NO
KEDUDUKAN DLM TIM PENGELOLA TEKNIS
JML BULAN
HONOR PER BULAN
JUMLAH HONOR SEBELUM DIPOTONG PPH (Rp)
PPH 15%
(Rp)
JUMLAH HONOR YG HARUS DIBAYARKAN (Rp)
1
2
3
4
JUMLAH TERBILANG : Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum Kasubdit Pengelolaan Bangunan Gedung Negara Direktorat Penetaan Bangunan dan Lingkungan Selaku Koordinator Pengelola Teknis
Nama NIP
Koordinator Administrasi
106
Nama Nip
TANDA TANGAN
PENUTUP Apabila terdapat permasalahan di dalam penerapan Petunjuk Teknis ini, para petugas pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara dapat berkonsultasi kepada : a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; atau; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta.
107
