MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Kepada Yth. : 1. Para Gubernur di seluruh Indonesia; 2. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; 5. Para Kepala Biro/Kepala Pusat/Para Sekretaris Ditjen/Badan dan Sekretaris Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; 6. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum; 7. Para Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai di Lingkungan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum; 8. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; Perihal : Tata Cara Penyewaan Tanah dan Sarana/Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum Untuk Penyelenggaraan Reklame. --------------------------------------------------------------------------------------------------SURAT EDARAN NO. 14/SE/M/2011 Sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan Barang Milik Negara dalam penatausahaan Kementerian Pekerjaan Umum, perlu dilakukan perbaikan terhadap Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2007 tentang Prosedur Perizinan Penyewaan Lahan/Sarana/Prasarana Departemen Pekerjaan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut : I.
UMUM 1.1 Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai landasan dan tata cara pelaksanaan pemanfaatan tanah dan sarana/prasarana Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan reklame. b. Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini untuk tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan pelaksanaan koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c.Ruang...... 1
c.
Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup tata cara pemanfaatan serta monitoring dan pengendalian Barang Milik Negara berupa tanah dan sarana/prasarana yang berada di bawah penatausahaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan reklame.
1.2 Dasar penetapan surat edaran ini adalah : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.15/KPTS/M/2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah, dan Sewa Prasarana Bangunan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/M/2006 tentang Pengamanan dan Perkuatan Hak atas Tanah Kementerian Pekerjaan Umum; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KMK.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Kapala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan; 1.3 Pengertian 2
1.3 Pengertian Umum Dalam surat edaran ini yang dimaksud dengan : 1. Barang Milik Negara, selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Reklame adalah benda, alat atau media yang menurut bentuk, susunan atau corak ragamnya berfungsi untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa seseorang atau suatu badan, atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau suatu badan, yang diselenggarakan/ditempatkan, dapat dilihat atau dibaca oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah; 3. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban untuk membayar harga sewa. 4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah; 5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara yang dalam hal ini adalah Menteri; 6. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum; 7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat yang berwenang melaksanakan proses penunjukan Penyelenggara Reklame untuk titik reklame sesuai ketentuan yang berlaku; 8. Penyelenggara Reklame adalah suatu badan hukum atau perorangan yang bergerak di bidang usaha penyelenggaraan reklame; 9. Titik reklame adalah lokasi dan/atau sarana/prasarana tempat reklame didirikan atau ditempatkan; 10. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. II.
PEMANFAATAN TANAH SERTA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
SARANA
DAN
PRASARANA
2.1 Bentuk Pemanfaatan Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah dan sarana/prasarana Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan Reklame dapat dilaksanakan dalam bentuk Sewa setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 2.2 Objek Sewa Tanah dan sarana/prasarana yang tercatat dalam penatausahaan Kementerian Pekerjaan Umum. 2.3 Subyek Sewa Yang dapat menyewa tanah Kementerian Pekerjaan Umum yaitu : 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 3. Badan Usaha Swasta; 4. Perorangan. III. TATA CARA 3
III. TATA CARA PEMANFAATAN TANAH SERTA SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN REKLAME 3.1 Permohonan Penyewaan Penyelenggara Reklame yang telah ditetapkan dan/atau ditunjuk oleh Pemerintah Daerah mengajukan permohonan kepada Menteri Pekerjaan Umum c.q.: a. Kepala Biro Umum untuk tanah dan sarana/prasarana yang berada di bawah penatausahaan Sekretariat Jenderal; b. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang untuk tanah dan sarana/prasarana yang berada di bawah penatausahaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang; c. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk tanah dan sarana/prasarana yang berada di bawah penatausahaan Inspektorat Jenderal; d. Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air untuk tanah dan sarana/prasarana bangunan pengairan yang berada di bawah penatausahaan Satker Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum; e. Sekretaris Ditjen Bina Marga untuk tanah dan sarana/prasarana jalan dan jembatan yang berada di bawah penatausahaan Satker Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum; f. Sekretaris Ditjen Cipta Karya untuk tanah dan sarana/prasarana yang berada di bawah penatausahaan Satker Pusat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum; g. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan untuk tanah dan sarana/prasarana yang berada di bawah penatausahaan Badan Penelitian dan Pengembangan; h. Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi untuk tanah dan sarana/prasarana yang berada di bawah penatausahaan Badan Pembinaan Konstruksi; i.
Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk tanah dan sarana/prasarana jalan dan jembatan yang berada di bawah penatausahaan dan wilayah kerja Balai Besar/Balai yang bersangkutan;
j.
Para Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai untuk tanah dan sarana/prasarana sumber daya air yang berada di bawah penatausahaan dan wilayah kerja Balai Besar/Balai yang bersangkutan;
k. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk tanah dan sarana/prasarana di daerah yang berada pada penatausahaan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Permohonan tersebut ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara; 3.2 Permohonan
4
3.2 Permohonan dari Penyelenggara Reklame sebagaimana tersebut pada Butir 3.1 di atas diajukan dengan dilengkapi dengan: a. Surat Pengantar dari Pemerintah Daerah setempat (Lampiran I); b. Bukti yang sah sebagai Penyelenggara Reklame yang telah ditetapkan dan/atau telah ditunjuk Pemerintah Daerah; c. Surat Kuasa dan/atau kewenangan bertindak untuk mengajukan dan menandatangani permohonan penyelenggaraan reklame. 3.3 Penelitian Teknis dan Administratif 1) Berdasarkan permohonan Penyelenggara Reklame, maka sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud butir 3.1 Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Balai/Kepala Satker terkait melaksanakan penelitian terhadap: a. Aspek Administrasif : - Letak/Lokasi; - Luas dan kuantitas; - Penatausahaan (Kartu Identitas Barang); - Nilai Perolehan dan Sewa. b. Aspek Teknis Persyaratan teknis pemanfaatan utilitas jalan dan/atau sungai dan/atau prasarana ke-PU-an lainnya agar tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum. c. Opsi Penggunaan dan jangka waktu. 2) Berdasarkan hasil penelitian sesuai kewenangannya, Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Para Sekretaris Badan/Para Kepala Balai Besar/Balai dan Para Kepala Satuan Kerja mengeluarkan surat penolakan dan atau melanjutkan proses permohonan sewa kepada Pengelola Barang. 3.4 Permohonan Persetujuan Penyewaan Dalam hal permohonan penyewaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 disetujui, proses penyewaan dilanjutkan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2009 sebagai berikut: a. Pengajuan permohonan penyewaan oleh Menteri Pekerjaan Umum cq. Sekretaris Jenderal kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk tanah atau bangunan dengan nilai berdasarkan NJOP lebih dari Rp 5.000.000.000,- (Lampiran II); b. Pengajuan permohonan penyewaan oleh Pengguna Barang Eselon I Cq. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Balai kepada Kepala Kanwil DJKN setempat untuk tanah atau bangunan dengan nilai berdasarkan NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (Lampiran III); c. Pengajuan permohonan penyewaan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk tanah atau bangunan dengan nilai berdasarkan NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (Lampiran IV); 3.5 Persetujuan 5
3.5 Persetujuan Penyewaan Persetujuan atau penolakan atas permohonan penyewaan sebagaimana dimaksud Butir 3.4 di atas diberikan oleh Pengelola Barang dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kepala Kantor Wilayah DJKN, atau Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKN/L) sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 31/KMK.6/2008. 3.6 Keputusan Penyewaan Setelah memperoleh persetujuan penyewaan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang terkait sesuai kewenangannya menetapkan Keputusan Penyewaan yang memuat tentang pihak Penyelenggara Reklame, titik dan lokasi, jangka waktu dan nilai sewa. 3.7 Perjanjian Sewa Menyewa a. Keputusan Penyewaan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian sewa menyewa antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Penyelenggara Reklame setelah Pihak Penyelenggara Reklame melakukan penyetoran seluruh uang sewa ke rekening kas umum negara; b. Perjanjian sewa menyewa sekurang-kurangnya memuat tentang para pihak, objek sewa, jangka waktu sewa, nilai sewa dan syarat batalnya perjanjian. c. Pihak penandatangan Perjanjian Sewa Menyewa dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan mengikuti ketentuan berikut: 1) Sekretaris Jenderal cq. Kepala Pusat Pengelolaan BMN menandatangani perjanjian sewa untuk izin sewa yang dikeluarkan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan nilai NJOP lebih dari Rp 5.000.000.000.- ; 2) Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan/Kepala Biro Umum/Kepala Balai Besar atau Kepala Balai menandatangani perjanjian sewa untuk izin sewa yang dikeluarkan Kepala Kanwil DJKN dengan nilai NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000.000,- ; 3) Kepala Satuan Kerja menandatangani perjanjian sewa untuk izin sewa yang dikeluarkan Kepala KPKNL dengan nilai NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,- ; 3.8 Perpanjangan Penyewaan Pihak penyelenggara reklame dapat mengusulkan permohonan perpanjangan sewa kepada Pengguna Barang setelah melalui verifikasi ulang tentang penunjukkan dan penetapan sebagai Penyelenggara Reklame dari Pemerintah Daerah. Atas dasar permohonan tersebut Pengguna Barang melakukan penelitian dan mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk perpanjangan sewa. IV.
MONITORING 6
IV. MONITORING DAN PENGENDALIAN 4.1 Salinan keputusan penyewaan barang milik negara dan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada butir 3.6 dan 3.7 disampaikan kepada Pengguna Barang cq. Eselon I yang bersangkutan dan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara. 4.2 Pihak yang atas nama Kementerian Pekerjaan Umum menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada butir 3.7, menyampaikan laporan pelaksanaan penyewaan kepada Menteri Pekerjaan Umum cq. Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perjanjian ditandatangani. V. KETENTUAN LAIN-LAIN 5.1 Dengan berlakunya ketentuan dalam Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 09/SE/M/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5.2 Dengan ditetapkannya surat edaran ini menugaskan kepada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Badan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mensosialisasikan surat edaran ini. 5.3 Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan. Demikian surat edaran ini ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 03 November 2011 MENTERI PEKERJAAN UMUM ttd DJOKO KIRMANTO
7
Lampiran I Surat Edaran Menteri PU Nomor : 14/SE/M/2011 Tanggal : 03 November 2011 Perihal : Tata Cara Penyewaan Tanah dan Sarana/ Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum Untuk Penyelenggaraan Reklame.
Draft Surat Pengantar Permohonan Penyewaan Tanah serta Sarana/Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum untuk Penyelenggaraan Reklame
KOP SURAT PEMDA Nomor : CCCC. Lampiran : CCCC.
Kepada Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Kepala Balai Besar/ *) Balai/Kepala Biro Umum/Kepala Satker Kementerian Pekerjaan Umum diTEMPAT
Perihal
: Permohonan Penyewaan Tanah serta Sarana/Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum untuk Penyelenggaraan Reklame --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 14SE/M/2011 tanggal 03 November 2011, bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan penyewaan tanah/sarana/prasarana Kementerian Pekerjaan Umum oleh Penyelenggara Reklame, yaitu: Nama Perusahaan Alamat Perusahaan No. Izin Penyelenggara Reklame Lokasi/Titik Dimohon Luas
: CCCCCCCCCCCCCCCCC. : CCCCCCCCCCCCCCCCC. : CCCCCCCCCCCCCCCCC. : CCCCCCCCCCCCCCCCC. : CCC.. m²
Demikian Surat Pengantar Permohonan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.
A.N.SEKRETARIS DAERAH *) PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kepala Biro / Kepala Pusat / Kepala >>
(Nama Lengkap) NIP. >>>>>>>>>>> *)
Coret Yang Tidak Perlu
8
Lampiran II Surat Edaran Menteri PU Nomor : 14/SE/M/2011 Tanggal : 03 November 2011 Perihal : Tata Cara Penyewaan Tanah dan Sarana/ Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum Untuk Penyelenggaraan Reklame.
TATA CARA PENYEWAAN TANAH SERTA SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME DENGAN NJOP LEBIH DARI RP 5.000.000.000,00
9
Lampiran III Surat Edaran Menteri PU Nomor : 14/SE/M/2011 Tanggal : 03 November 2011 Perihal : Tata Cara Penyewaan Tanah dan Sarana/ Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum Untuk Penyelenggaraan Reklame.
TATA CARA PENYEWAAN TANAH SERTA SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME DENGAN NJOP LEBIH DARI RP 1.000.000.000 S/D RP 5.000.000.000,00
10
Lampiran IV Surat Edaran Menteri PU Nomor : 14/SE/M/2011 Tanggal : 03 November 2011 Perihal : Tata Cara Penyewaan Tanah dan Sarana/ Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum Untuk Penyelenggaraan Reklame.
TATA CARA PENYEWAAN TANAH SERTA SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME DENGAN NJOP S/D RP 1.000.000.000,00
11
