SAMBUTAN MENTERI PEKERJAAN UMUM pada UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI BHAKTI PEKERJAAN UMUM KE 66 Tanggal 3 Desember 2011
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Para senior, pejabat, karyawan, mitra kerja, dan seluruh keluarga besar Pekerjaan Umum yang saya hormati.
Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat karunia, rakhmat dan ridho-Nya, kita semua dapat mengikuti upacara bendera memperingati Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke 66 dalam kondisi sehat wal’afiat. Hari Bhakti Pekerjaan Umum akan selalu dikenang dan menjadi momen yang penting untuk melakukan evaluasi dan koreksi kedalam atas beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan dan sekaligus juga untuk 1
membangkitkan semangat kita dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan di bidang PU dan Permukiman. Setiap tanggal 3 Desember kita selalu mengenang peristiwa gugurnya “tujuh martir” yang kita kenal sebagai Sapta Taruna pada awal perjuangan menegakkan kemerdekaan tahun 1945 yang lalu. Tujuh martir tersebut adalah para pahlawan yang dengan gigih mempertahankan Gedung Sate di Bandung yang menjadi pusat penyelenggaraan Pemerintah Republik Indonesia saat itu. Untuk itulah, semangat “Sapta Taruna” perlu kita aktualisasikan kembali. Saya yakin dengan semangat pantang menyerah dan penuh keikhlasan yang dicontohkan mereka akan menjadi pendorong bagi kita untuk terus bekerja lebih baik, penuh rasa tanggung-jawab, dan penuh pengabdian yang tulus untuk meningkatkan kinerja kita dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan gambaran tersebut, maka tema peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum tahun 2011, yaitu “Dengan Semangat Sapta Taruna Kita Laksanakan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman“. Melalui tema ini Saya mengajak seluruh jajaran Pekerjaan Umum baik di pusat maupun di daerah dan seluruh unit kerja Kepala Dinas, Kepala Balai serta 2
Kepala Satuan Kerja agar tetap konsisten untuk menjadikan 3 Desember sebagai momentum pemacu semangat dan pengabdian kita dalam melanjutkan pembangunan yang akan memasuki akhir tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional kedua 2010-2014. Tema peringatan Hari Bhakti ini Saya harapkan juga merupakan penggerak kita untuk mengaktualisasikan semangat perjuangan para Sapta Taruna untuk tetap bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman yang penuh tantangan di masa mendatang untuk mensukseskan program Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, membuka kesempatan kerja lebih luas lagi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kita, dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.
Hadirin yang saya hormati, Dari sebelas Prioritas Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu ke II, Presiden menetapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola sebagai prioritas pertama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penataan birokrasi untuk mewujudkan agenda besar: menuju Indonesia yang aman, damai dan sejahtera.
3
Semangat kerja yang sejak dulu sudah tertanam dalam sanubari kita, sebenarnya sudah sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi, yaitu membangun jajaran birokrasi Kementerian PU yang makin efektif dan efisien, dapat mempercepat tercapainya pemerintah yang bersih-berwibawa, danbertekad memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian secara historis jajaran Kementerian PU sudah memiliki jiwa patriotisme yang dapat menjadi modal dasar untuk menggerakkan perbaikan tata kelola penyelenggaraan pembangunan bidang PU dan Penataan Ruang. Sekarang hanya tinggal bagaimana kita mampu merevitalisasi nilainilai tersebut untuk memotivasi kita semua, berperilaku sebagai pelayan publik yang andal, baik langsung sebagai pemerintah ataupun melalui pemberdayaan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Sebagai langkah awal, yang penting dilakukan dalam memperbaiki birokrasi adalah menata kembali “business process” dalam Kementerian PU. Penataan ini sudah tentu tidak mulai dari titik nol tetapi bergerak dari tingkat capaian kondisi yang sudah ada yang kemudian diperbaiki secara bertahap dan terus menerus, dalam suatu rencana kerja (Road Map) Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum. 4
Selanjutnya agar Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PU memiliki substansi yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi Kementerian PU, serta memiliki kekuatan komitmen yang tinggi, maka Kementerian PU membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas menyusun dan mensosialisasikan Road Map Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai, baik yang bertugas di pusat maupun di daerah. Tim Reformasi Birokrasi ini juga bertugas memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi bagaimana kemajuan pelaksanaan reformasi di Kementerian PU. Pada bulan Agustus yang lalu Kementerian Pekerjaan Umum telah menyusun dan mengusulkan Road Map Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang dalam proses evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Upaya penyusunan Road Map itu sendiri sudah merupakan wujud dari komitmen kita yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Kita ketahui bahwa Reformasi Birokrasi sudah merupakan suatu keniscayaan, yang memerlukan tekad serta kerja keras untuk beralih dari yang selama ini berada pada ‘comfort zone’ kepada suatu keadaan ‘competitive zone’. Berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi tersebut, maka agenda reformasi akan mengarahkan 5
dan membimbing kita, fokus pada sembilan area perubahan, sekaligus mendorong proses perubahan perilaku organisasi dan individu di dalam Kementerian PU. Adapun area program utama yang harus dilaksanakan tersebut mencakup; (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Peraturan Perundangundangan, (3) Penguatan dan Penataan Organisasi, (4) Penataan Tata Laksana, (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, (6) Penguatan Pengawasan, (7) Penguatan Akuntabilitas, (8) Peningkatan Pelayanan Publik dan (9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Kesemua program tersebut dilaksanakan secara bertahap, sinkron, terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam menyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, Kementerian PU mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010. Pemerintah telah menetapkan visi Reformasi Birokrasi Indonesia 2025 yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yang menggambarkan telah berjalannya suatu pemerintahan yang professional, berintegritas tinggi 6
dan demokratis yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Visi Reformasi Birokrasi tersebut ternyata juga sudah sejalan dengan Visi Kementerian PU yaitu “Tersedianya Infrastruktur PU dan Permukiman yang Handal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera Tahun 2025”, yang bertujuan untuk mewujudkan tingkat ketersediaan dan pelayanan infrastruktur PU dan Permukiman yang mampu mengakomodasi kemajuan ekonomi, kebutuhan dasar segenap masyarakat serta juga mampu menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan alam Indonesia.
Hadirin yang saya hormati, Untuk membangun tingkat kepercayaan atau “Confidence Building” dalam menjalankan agenda reformasi, maka Kementerian PU telah menetapkan tiga program Quick Wins yaitu; pertama bidang jalan mengenai penerapan pelayanan preservasi jalan dengan target kinerja penambalan lubang paling lama lima hari pada ruas Jalan Nasional Pantura Cikampek – Semarang; kedua bidang Litbang yaitu Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik atau disingkat PULSA dengan produk, waktu dan biaya pelayanan yang terukur; serta yang ketiga adalah bidang pengawasan yaitu Operasionalisasi Wilayah Bebas dari Korupsi pada 7
Kegiatan Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian PU di kawasan Pantura Jawa. Ketiga Program Quick Wins tersebut diharapkan harus sudah terlihat hasilnya pada tahun pertama pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk bidang lainnya Kementerian PU juga merencanakan program Fast Track yang memiliki potensi untuk menjadi inisiasi bagi program besar agenda Reformasi Birokrasi lainnya, yaitu; Penerapan Sistem Keterpaduan dan Keserasian Program Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional untuk Pulau Jawa, Moderenisasi Pengelolaan Irigasi Saluran Sekunder Barugbug Jatiluhur, Penerapan ISO pada Proses Pengadaan Pegawai, Percepatan Pelayanan IUJK Asing, Penerapan Standar Pelayanan Jalan Tol yang berorientasi pengguna jalan, dan Pemetaan dan Regionalisasi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Berkaitan dengan program percepatan perbaikan birokrasi tersebut, Kementerian PU sebenarnya telah memiliki sistem tata laksana unggulan, terutama pengembangan penerapan e-government, yang juga merupakan salah satu faktor penentu pelaksanaan reformasi birokrasi. Contohnya adalah penggunaan sistem e-procurement, e-monitoring dan erecruitment pegawai baru yang akan terus 8
ditingkatkan, baik kualitas maupun cakupannya untuk mendukung manajemen kinerja dan transparansi di lingkungan Kementerian PU. Kedepan penerapan egovernment harus dikembangkan lagi pada area management lainnya seperti untuk mengakomodasi partisipasi publik serta keperluan-keperluan kolaborasi antar-lembaga dan pemangku kepentingan.
Hadirin yang terhormati, Kita semua menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan suatu pekerjaan besar dan sulit serta penuh rintangan. Tetapi di sisi lain perlu dipahami pula bahwa upaya ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki iklim kerja pegawai ke depan. Salah satu diantaranya adalah melalui perbaikan remunerasi. Meskipun saya perlu ingatkan kembali bahwa remunerasi bukanlah tujuan reformasi, tetapi merupakan manfaat dari reformasi. Oleh sebab itu perbaikan remunerasi akan selalu dikaitkan dengan hasil peningkatan prestasi kinerja. Namun demikian, apapun permasalahan yang akan dihadapi dalam menjalankan reformasi, saya percaya semangat pengabdian Sapta Taruna yang Saudarasaudara miliki, akan mampu melaksanakan dan mensukseskan agenda reformasi ini. Sehingga ke depan kita bisa menghantarkan kepada generasi 9
penerus kita, suatu warisan birokrasi PU yang memiliki kredibilitas tinggi. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada hakekatnya ditentukan oleh faktor leadership dan partisipasi. Karena itu, seorang pemimpin pada tingkat apapun di Kementerian PU harus mampu memotivasi semua anggotanya untuk ikut aktif dalam proses reformasi ini. Gerakan ini akan efektif apabila pemimpin lebih dulu memberikan contoh kongkret perubahan diri kepada lingkungannya. Pengalaman menunjukkan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri, sebelum meminta kepada yang lain untuk berubah. Pada dasarnya perubahan dimulai dari perubahan pola pikir atau mind set yang kemudian diikuti dengan perubahan perilaku dan pada akhirnya akan tumbuh menjadi perubahan pola budaya kerja atau culture set. Melihat betapa kompleksnya proses perubahan, maka strategi manajemen perubahan dalam reformasi menjadi sangat penting, diantaranya terkait dengan aspek sosialisasi dan komunikasi. Pelatihan kepada semua pegawai merupakan tahapan krusial, dan harus dijalankan dengan pendekatan komunikasi yang efektif dan cerdas. Apalagi kegiatan PU sering berinteraksi dengan pengaruh eksternal yang mungkin bisa membawa kita kembali larut dalam 10
business as usual. Sehingga melalui proses internalisasi serta eksternalisasi yang tepat akan memastikan perubahan berjalan efektif, tanpa harus menimbulkan kegalauan dan kegoncangan yang justru bisa membuat pelayanan publik menjadi terganggu. Kita tidak ingin menciptakan unit-unit organisasi yang kinerjanya kaku atau individu yang berperilaku robot. Sementara sebagai motor pembangunan infrastruktur, kantor ini memiliki tugas-tugas yang spesifik karena berhubungan langsung dengan masalah praktis di lapangan yang sifatnya dinamis, dan oleh sebab itu memerlukan pendekatan pengelolaan perubahan yang khusus pula. Menyadari lingkungan strategis yang demikian, maka kembali saya sampaikan bahwa pelaksanaan manajemen perubahan di Kementerian PU bukanlah tugas yang mudah, karena membutuhkan komitmen, konsistensi dalam penyelenggaraannya. Saudara-saudara yang saya hormati, Hubungannya dengan pelayanan publik akhir-akhir ini, terutama yang menyangkut masalah kebencanaan, maka pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita semua harus mempersiapkan diri dan mengantisipasi segala kemungkinan akibat curah hujan tinggi karena kondisi cuaca ekstrim karena pengaruh perubahan 11
iklim global. Intensitas hujan yang semakin meningkat telah mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa daerah. Banjir besar tahun ini juga telah melanda berbagai negara seperti di Amerika Serikat, Cina, Korea, Pakistan dan terakhir di Thailand. Pemerintah juga telah menginformasikan bahwa musim hujan akan mencapai puncaknya pada beberapa bulan mendatang dan diindikasikan ada 176 kabupaten/kota beresiko banjir dan 154 kabupaten/kota beresiko longsor. Memperhatikan perkembangan tersebut, maka kepada semua Kepala Balai, Kepala Dinas, dan Kasatker/PPK di lapangan agar segera memeriksa ulang semua bangunan pengaman, pengendali banjir, saluran dan drainase guna memastikan apakah bangunan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian segera pula dilakukan pengecekan kondisi infrastruktur PU yang mungkin terkena oleh dampak banjir seperti; jalan, jembatan, bendung, waduk, embung dan lain sebagainya, guna dilakukan tindakan preventif. Peralatan berat dan para pelaksana lapangan harus disiagakan penuh di daerah-daerah rawan bencana, agar sewaktu-waktu bisa dikerahkan jika terjadi kondisi darurat. Kami, pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum dan seluruh masyarakat, mengandalkan kesiapan, ketanggapan 12
dan kecepatan saudara-saudara dalam bergerak menanggulangi bencana. Semoga amanah yang diembankan kepada saudara-saudara selalu dijaga sebagai perwujudan dari Nilai Kebaktian Sapta Taruna dalam pengabdian kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia.
Hadirin yang saya hormati, Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menekankan bahwa di dalam kondisi sosial ekonomi yang semakin kondusif serta semakin besarnya tanggung jawab yang kita emban maka semakin diperlukan pula kesiapan yang tinggi dari kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas di masa mendatang. Untuk itu Saya minta agar seluruh jajaran PU untuk terus mengaktualisasikan semangat “Sapta Taruna” dengan terus menumbuhkembangkan kemampuan dan pengetahuan saudara-saudara dalam melanjutkan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan nasional, khususnya dalam menggerakkan segala daya upaya kita untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan Kementerian PU yang memiliki institusi yang bersih, pelayanan yang prima serta kapasitas dan akuntabilitas yang tinggi. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran 13
pekerjaan umum yang telah bekerja keras dan bersemangat tinggi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur PU sebagai wujud pengabdian Sapta Taruna kita. Saya juga secara pribadi dan selaku pimpinan Kemanterian Pekerjaan Umum mengucapkan selamat kepada para penerima tanda jasa sebagai bentuk penghargaan Pemerintah atas jasa, karya, dan pengabdian Saudara2, serta menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pejabat dan karyawan yang telah memasuki masa purnabakti atas seluruh pengabdian dan bhakti yang telah diberikan selama ini kepada bangsa dan negara. Akhir kata, marilah kita menengadahkan tangan dan berdoa, semoga Allah SWT/Tuhan YME senantiasa memberikan rakhmat dan kekuatan-NYA kepada kita semua dalam mengemban tugas yang lebih berat di masa-masa mendatang. Wassalamu ’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Menteri Pekerjaan Umum
DJOKO KIRMANTO 14
