PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB. Laporan keuangan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota. Bandung Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari Laporan Realisasi

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

Jalan Lombok No. 6 Bandung 40113 Telp: (022) 4205668 Fax: (022) 4205668 Email: [email protected] Website: www.sumurbandung.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal kami yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bandung, Maret 2016 CAMAT SUMUR BANDUNG Selaku PENGGUNA ANGGARAN

Dra. Hj. SRI MAYANINGSIH, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19630503 198503 2 012

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

Jalan Lombok No. 6 Bandung 40113 Telp: (022) 4205668 Fax: (022) 4205668 Email: [email protected] Website: www.sumurbandung.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 yang terdiri Mutasi Tambah Kurang Aset, Mutasi Tambah Kurang Barang Persediaan dan stock opname sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal kami yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bandung, Maret 2015 CAMAT SUMUR BANDUNG Selaku PENGGUNA ANGGARAN


DAFTAR ISI Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………. Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………... Daftar Tabel ……………………………………………………………………………………………… Daftar Grafik …………………………………………………………………………………………….. Pernyataan Tanggung Jawab ……………………………………………………………………... Ringkasan Laporan Keuangan …………………………………………………………………… I. Laporan Realisasi Anggaran ……………………………………………………………….. II. Neraca ………………………………………………………………………………………………. III Catatan Atas Laporan Keuangan ………………………………………………………… .

A.

B. C. D.

Penjelasan Umum ……………………………………………………………………….. A.1. Dasar Hukum …………………………………………………………………….. A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kecamatan Sumur Bandung …….. A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan ………………………. A.4. Kebijakan Akuntansi ………………………………………………………….. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran …………………… Penjelasan Atas Pos-pos Neraca …………………………………………………... Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan …………………………………….

i ii iii iv vi 1 1 2 5 3 3 4 11 11 15 29 37

2

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Grafik 2. Grafik 3.

Perbanding Anggaran BTL dan BL Tahun 2014 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2014 Realisasi Belanja Barang / Jasa dan Belanja Modal Tahun

16 17 21

Grafik 4.

2014/2013 Perbandingan Nilai Aset 2013 dan 2014

32

4

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel 2.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 Ringkasan Neraca Kecamatan Sumur Bandung Per 31 Desember

2 3

Tabel 3. Tabel 4.

2015 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sumur Bandung Program dan Kegiatan Pada Kecamatan Sumur Bandung Tahun

6 7

Tabel 5. Tabel 6.

2014 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 dengan

17 18

Tabel 7. Tabel 8.

2014 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015/Tahun

19 20

Tabel 9. Tabel 10.

Anggaran 2014 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selisih Aset Tetap Pada Neraca Keuangan dan Neraca BMD Per

21 27

31 Desember 2015

3

LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN SUMUR BANDUNG 1 TAHUN ANGGARAN 2014

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 10 huruf (k), dimana Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Sumur Bandung Tahun Anggaran 2014 telah disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penyusunan laporan keuangan SKPD ini, berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 619 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; dan c. Catatan Atas Laporan Keuangan.

I.

Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur belanja selama periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014. Realisasi anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 8,698,058,795.00,- atau mencapai 86,04 % dari alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 10,109,306,200.00,-. Adapun ringkasan laporan realisasi anggaran periode 1 Januari – 31 Desember 2014 disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014


Anggaran 2014 Uraian

Anggaran (Rp.)

Belanja Operasi – Belanja Pegawai Belanja operasi – belanja barang Belanja peralatan dan mesin Belanja bangunan dan gedung Belanja jalan, irigasi dan jaringan Total Belanja

II.

Anggaran 2013

Realisasi (Rp.)

%

Realisasi (Rp.)

5,563,524,200.00

4,932,013,540.00

88,65

4,751,766,936.00

3,676,827,000.00

2,957,228,555.00

80,43

1,737,473,220.00

858,955,000.00

798,938,700.00

93,01

1,098,604,045.00

10,000,000.00

9,878,000.00

98,78

164,515,990.00

0.00

0.00

0

228,312,400.00

10,109,306,200.00

8,698,058,795.00

86,04

7,980,672,591.00

Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai asset, kewajibam dan ekuitas dana pada periode 1 Januari – 31 Desember 2014. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi yang diselenggarakan entitas akuntansi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Nilai aset (termasuk aset lancar) per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 27.951.201.578,00, yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 48.133.000,00, aset tetap sebesar Rp. 27.513.156.192,00, aset tidak berwujud Rp. 15.842.906,00, aset rusak berat/proses penghapusan Rp. 374.069.480,00. Nilai kewajiban per 31 Desember 2014 disajikan sebesar Rp. 0.00. Sementara nilai ekuitas dana per 31 Desember 2014, disajikan sebesar Rp. 27.915.201.578,00, yang terdiri dari cadangan untuk persediaan Rp. 48.133.000,00, diinvestasikan dalam aset tetap Rp. 27.513.156.192,00, diinvestasikan dalam aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) Rp. 389.912.386,00. Adapun ringkasan neraca per 31 desember 2014 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca Kecamatan Sumur Bandung Per 31 Desember 2014 Uraian

Aset  Aset Lancar  Aset Tetap  Aset Lainnya

Tanggal Neraca 31 Des 2014 31 Des 2013 (Rp.) (Rp.) 48.133.000,00 27.513.156.192,0 0 389.912.386,00

8.270.900,00 27.052.167.972,0 0 4.886.906,00

Kenaikan/Penurunan Rp. %

39.862.100,00 460.988.220,00

481,96 1,70

385.025.480,00

7.878,72


Jumlah Aset

27.915.201.578,0 0

27.065.325.778,0 0

849.875.800,00

3,14

Kewajiban

-

-

-

-

48.133.000,00

8.270.900,00

39.862.100,00

481,96

27.513.156.192,0 0

27.052.167.972,0 0

460.988.220,00

1,70

389.912.386,00

4.886.906,00

385.025.480,00

7.878,72

27.951.201.578,0 0

27.065.325.778,0 0

849.875.800,00

3,14

Ekuitas Dana  Cadangan persediaan  Diinvestasikan dalam aset tetap  Diinvestasikan dalam aset lainnya Jumlah ekuitas dana

III. A. A.1

Catatan Atas Laporan Keuangan PENJELASAN UMUM DASAR HUKUM Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Sumur

Bandung Kota Bandung atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 adalah: a.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

g.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

h.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


i.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BandungTahun Anggaran 2013;

j.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 790 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

A.2

KEBIJAKAN TEKNIS KECAMATAN SUMUR BANDUNG Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah

menitikberatkan peran pemerintah kepada

empowerment yaitu peranan

aparatur pemerintah kepada posisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional. Dengan kata lain penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu kepada good government. Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan perwujudan good government adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksud adalah dalam konteks (1) kinerja sesuai dengan Tupoksi, dan (2) keuangan sesuai dengan dokumen anggaran yang telah disusun di awal tahun. Akuntabilitas pemerintahan yang dipercaya oleh publik dan stakeholder akan membangun pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi adalah kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dan mutlak. Karena Pemerintah Kecamatan ditempatkan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menangani masalah kemasyarakatan dan menjadi jembatan antara Walikota dan masyarakat.


Visi yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sumur Bandung adalah “Menjadikan Kecamatan Sumur Bandung Terdepan dan Terpercaya dalam Melayani Masyarakat 2018”

. Visi tersebut mengandung makna bahwa

Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung harus menjadi mitra strategis bagi seluruh stakeholders Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dalam memberikan pelayanan publik yang prima serta menjadikan Kecamatan Sumur Bandung sebagai kecamatan etalase bagi Pemerintah Kota Bandung yang menjadi rujukan dalam mewujudkan pelayanan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan bagi masyarakat Kota Bandung. Berdasarkan pernyataan visi diatas dan kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan misi serta memperhatikan hasil analisis terhadap fenomena maupun kondisi umum lingkungan organisasi Kecamatan Sumur Bandung dan relevansinya terhadap RPJMD Kota Bandung, maka misi Kecamatan Sumur Bandung dijabarkan berikut ini. 1. Meningkatkan kapabilitas dinamis organisasi Kecamatan Sumur 2. 3. 4.

Bandung. Membentuk aparatur yang handal dan professional. Mewujudkan pelayanan prima. Mewujudkan komitmen bersama yang kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

5.

Menciptakan lingkungan kecamatan sumur bandung yang kondusif.

Program Kecamatan Sumur Bandung yang disusun dalam menjalankan kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung, dilakukan sesuai dengan alur dan mekanisme perencanaan, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan hingga penetapan skala prioritas. Tabel 3 Matriks Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sumur Bandung


NO

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

1.

Meningkatkan kapasitas organisasi dan responsibilitas organisasi Kecamatan Sumur Bandung terhadap perkembangan lingkungan organisasi (T1)

Meningkatkan keunggulan kompetensi sumber daya organisasi kecamatan sumur bandung (S1.1)

INDIKATOR (4) Optimalisasi penggunaan asset internal dan eksternal Kecamatan Sumur Bandung (cost-effectiveness) (IS1.1) Indeks kinerja organisasi kecamatan sumur bandung / Nilai Lakip / BSC Organisasi Publik (IS1.2)

2.

Meningkatkan profesionalisme, etika profesi, integritas, dan kinerja aparat di Kecamatan Sumur Bandung (T2)

Meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin aparatur

Mutu kinerja instansi kecamatan sumur bandung (evaluasi hasil Waskat / Pengendalian internal) Rata-rata Nilai capaian sasaran kerja pegawai Jumlah pelanggaran disiplin pegawai

3.

4.

Meningkatkan mutu pelayanan publik (T3)

Optimalisasi kinerja pelayanan publik (S3.1)

Menjalin kemitraan yang terpadu yang serasi, sinergi dan sistematis di antara stakeholders guna menyatukan potensi pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung (T4)

Terbentuknya kolaborasi dan komitmen bersama yang berkelanjutan antara Kecamatan Sumur Bandung, SKPD terkait, Swasta dan masyarakat dalam upaya pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung (S4.1)

Indek Kepuasan Masyarakat Cakupan Penerbitan KTP bagi wajib KTP Indeks Pengaduan Masyarakat Nilai evaluasi kinerja pelayanan publik Jumlah RW Juara (RW Berdaya, RW Sigap, RW Prima, RW Sehati, RW Lestari)

Persentase PMKS tingkat kecamatan yang terfasilitasi memperoleh bantuan sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar Jumlah produk unggulan (OVOP) Jumlah koperasi aktif Jumlah UMKM aktif 5.

Mewujudkan lingkungan kecamatan sumur bandung yang aman, tertib, bersih, dan indah (T5)

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketertiban serta keamanan di lingkungan kecamatan sumur bandung (S5.1)

Persentase berkurangnya PKL pada zona merah Rata-rata nilai adipura tingkat kecamatan sumur bandung Municipal waste management system tingkat kecamatan sumur bandung

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, urusan wajib yang melaksanakan oleh Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2014 berbentuk program dan kegiatan sebagai berikut: Tabel 4 Program dan Kegiatan Pada Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2014


No. (1) I. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

11. 12.

II 1. 2. 3. 4. III.

Uraian Kegiatan Indikator Kinerja (2) (3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Tersedianya jasa komunikasi, Komunikasi, Sumber sumber daya air dan listrik kantor Daya Air dan Listrik bagi gedung kantor pemerintah Kegiatan Penyediaan Jasa Tersedianya jasa pemeliharaan Pemeliharaan dan dan perizinan kendaraan Perizinan Kendaraan dinas/operasional Dinas/ Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Tersedianya jasa kebersihan Kebersihan Kantor kantor bagi gedung kantor pemerintah Kegiatan Penyediaan Jasa Terpeliharanya peralatan dan Perbaikan Peralatan Kerja perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tersedianya alat tulis kantor Tulis Kantor (paket) Kegiatan Penyediaan Tersedianya barang cetakan dan Barang Cetakan dan penggandaan (paket) Penggandaan Kegiatan Penyediaan Tersedianya komponen instalasi Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Listrik/ Penerangan kantor Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Tersedianya peralatan dan Peralatan dan perlengkapan kantor penunjang Perlengkapan Kantor kinerja Kegiatan Penyediaan Tersedianya peralatan rumah Peralatan Rumah Tangga tangga penunjang kinerja Kegiatan Penyediaan Tersedianya bahan bacaan dan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Peraturan PerundangUndangan Kegiatan Penyediaan Tersedianya makanan dan Makanan dan Minuman minuman jamuan tamu, kegiatan dan rapat-rapat Kegiatan Rapat-Rapat Tersedianya kajian sebagai bahan Kordinasi dan Konsultasi perumusan kebijakan / ke Luar Daerah pengambilan keputusan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Tersedianya mebeulair penunjang Mebeulair kinerja Kegiatan Pemeliharaan Terpeliharanya gedung kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Terpeliharanya kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional Kegiatan pembangunan Tersedianya gedung kantor gedung kantor pemerintah Program Peningkatan Disiplin Aparatur


No. (1) 1. 2.

IV. 1.

2.

3.

4.

5.

V. 1.

2. 3.

VI. 1.

Uraian Kegiatan (2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Indikator Kinerja (3) Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Bimbingan Jumlah peningkatan kualifikasi Teknis Implementasi dan kompetensi pegawai dalam Peraturan Perundangbidang penguasaan bahasa, etiket Undangan pelayanan, pengadaan barang jasa pemerintah. Kegiatan sosialisasi Jumlah diseminasi peraturan peraturan perundangperundang-undangan undangan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kegiatan Pembinaan Jumlah peningkatan kualifikasi Kinerja Aparatur dan kompetensi pegawai dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pembinaan personil, serta sistem dan prosedur pelayanan publik Kegiatan Seminar dan Jumlah peningkatan kualifikasi Lokakarya dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengadaan barang jasa pemerintah. Kegiatan pendidikan dan Jumlah peningkatan kualifikasi pelatihan formal dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan inovasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Tersusunnya laporan capaian Laporan Capaian Kinerja kinerja dan ikhtisar realisasi dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Tersusunnya laporan keuangan Pelaporan Keuangan semesteran Semesteran Kegiatan Penyusunan Tersusunnya penyusunan laporan Pelaporan Keuangan akhir tahun Akhir Tahun Program perencanaan pembangunan daerah Kegiatan penyusunan Tersusunnya renstra, renja SKPD renstra dan renja SKPD dan Renja perubahan SKPD


No. (1) 2.

Uraian Kegiatan (2) Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

VII.

Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan penyusunan dan Pemutakhiran data dan informasi

VIII .

Indikator Kinerja (3) Laporan evaluasi pelaksanaan renstra dan renja SKPD

pengelolaan

pembangunan daerah dan

data/informasi

penyelenggaraan pemerintahan

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik Kegiatan penyusunan

Jumlah sistem informasi layanan

sistem informasi

publik yang tersusun

terhadap layanan publik IX.

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kegiatan penyediaan

Jumlah prasarana dan sarana

prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan yang

pengelolaan

tersedia

persampahan X

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen pelaksanaan Peningkatan kegiatan fasilitasi peningkatan Perekonomian aktivitas ekonomi sektor mikro, Masyarakat Kecamatan kecil, menengah dan koperasi dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen pelaksanaan Peningkatan Kualitas kegiatan fasilitasi peningkatan Kehidupan kualitas hidup masyarakat Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Peningkatan Jumlah sumur resapan yang Infrastruktur dan terbangun; titik lubang biopori Lingkungan Hidup yang bertambah; Panjang kerb Tingkat Kecamatan dan dijalan lingkungan yang Kelurahan terpelihara Kegiatan Peningkatan Dokumen pelaksanaan kegiatan Kualitas Penanganan peningkatan kualitas ketentraman Ketentraman dan dan ketertiban tingkat kecamatan Ketertiban Tingkat dan kelurahan Kecamatan Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen pelaksanaan


No. (1)

A.3

Uraian Kegiatan (2) Peningkatan

Indikator Kinerja (3) kegiatan fasilitasi bidang

Pemerintahan Umum

pemerintahan tingkatan

Kecamatan dan

kecamatan dan kelurahan

Kelurahan Kegiatan Fasilitasi

Dokumen pelaksanaan kegiatan

Peningkatan Peran

peningkatan peran pemerintah

Pemerintah Kota Dalam

kota dalam pembangunan

Pembangunan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi

kelurahan Jumlah dokumen pelaksanaan

Peningkatan Pelayanan

kegiatan fasilitasi peningkatan

Kepada Masyarakat

kualitas pelayanan publik

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Kecamatan Sumur Bandung Tahun Anggaran 2014

merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Kecamatan Sumur Bandung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kecamatan Sumur Bandung.

A.4

KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Tahun Anggaran 2014

telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Sumur Bandung adalah:


1.

Belanja; Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

2.

pengeluaran tersebut disahkan. Aset; Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar Suatu asset diklasifikasikan ke dalam asset lancar apabila merupakan asset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.


Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. b.

Investasi; Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki

c.

selama lebih dari setahun. Aset Tetap; Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2013 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih (b)

dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

(c)

dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai


biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi d.

perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset Lainnya; Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif

3.

pemerintah. Kewajiban; Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan


dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang 4.

mengikat atau peraturan perundang-undangan. Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan

publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisiensi, efektivitas dan proporsionalitas. Sesuai amanat Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Kantor Kecamatan Sumur Bandung yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 10.109.306.200,00,- direalisasikan sebesar Rp. 8.698.058.795,00- atau terealisasi sebesar 86,04%. Pos belanja tersebut terbagi ke dalam dua, yaitu: 1) Belanja Tidak Langsung dan 2) Belanja Langsung. Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.368.906.200,00,- atau sebesar 43,22 % dari total anggaran sedangkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.740.400.000,00,- atau sebesar 46,88 % dari total anggaran kecamatan sumur bandung tahun 2014.


GRAFIK 1. BELANJA TAHUN ANGGARAN 2014

Perbandingan Anggaran BTL dan BL 2014

48%

52%

Belanja tidak langsung

Belanja langsung

Dari total anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.368.906.200,00,- yang terdiri dari Belanja pegawai (5.1) dengan rincian gaji dan tunjangan terealisasi sebesar Rp. 4.003.473.540,00,- atau sebesar 91,64 %. Sementara dari total anggaran anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.740.400.000,00,- yang terdiri dari Belanja pegawai non gaji dan tunjangan, belanja barang dan jasa serta belanja modal terealisasi sebesar Rp. 4.694.585.255,00,- atau sebesar 81,78 %.

Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2014 No 1

2

Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai – Gaji dan Tunjangan Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Total

Anggaran

Realisasi

Persentase

4.368.906.200,00,-

4.003.473.540,00,-

91,64 %

1.194.618.000,00,3.676.827.000,00,868.955.000,00,-

928.540.000,00,2.957.228.555,00,808.816.700,00,-

77,73 % 80,34 % 93,08 %


Adapun komposisi anggaran dan realisasi belanja berdasarkan kode jenis belanja adalah sebagai berikut: Grafik 2. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2014

Chart Title 6,000,000,000.00 5,000,000,000.00

Axis Title

4,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00 -

Belanja pegawai

Belanja Barang & Jasa

Belanja modal

Sedangkan perbandingan rincian realisasi belanja tahun anggaran 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Perbandingan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013

Realisasi Belanja

Uraian Jenis Belanja TA 2013

Kenaikan / Penurunan TA 2014

Rp.

%


Belanja Pegawai (5.1 & 5.2.1) Belanja Barang

Rp. 4,751,766,936.00

Rp 4,932,013,540.00

Rp

180,246,604.00

3.79%

Rp 1,737,473,220.00

Rp 2,957,228,555.00

Rp 1,219,755,335.00

70.20%

Belanja Modal

Rp 1,491,432,435.00

Rp

Rp (682,615,735.00)

-45.77%

Total

Rp 7,980,672,591.00

808,816,700.00

Rp 8,698,058,795.00

Rp

717,386,204.00

8.99%

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 717,386,204.00 atau 8,99 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain: 1. Kenaikan Belanja Pegawai secara umum disebabkan karena kenaikan Gaji Pokok PNS terhitung 1 Januari 2014 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 2.

Sipil. Kenaikan Belanja Barang dan jasa secara umum disebabkan karena kenaikan standar harga tertinggi di lingkungan pemerintah kota bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 024/Kep. 1028 – Dpkad/Tanggal 4 Nopember 2013 Tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Selain itu kenaikan belanja barang juga disebabkan meningkatnya anggaran belanja di Kecamatan terkait dengan pelimpahan urusan walikota kepada camat dan lurah terutama di bidang urusan Pekerjaan Umum (pekerjaan kebinamargaan) untuk pemeliharaan taman, jalan (pengecatan kerb), dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga terdapat belanja yang merupakan program janji politik walikota terutama di bidang lingkungan yang meliputi pemeliharaan gorong-gorong, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, dan penyediaan peralatan pembuatan lubang biopori, serta pemberdayaan LKK.

3.

Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 45,77 %. Penurunan ini disebabkan karena berdasarkan analisis


kebutuhan yang dituangkan dalam rencana tahunan barang unit / SKPD tahun 2014. Hal ini karena di Kecamatan Sumur Bandung, kebutuhan dasar kantor akan sarana dan prasarana sudah cukup memadai berdasarkan analisis kebutuhan.

Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai tahun 2014 (gaji dan tunjangan) mencapai Rp. 4,003,473,540.00,- atau mencapai 91.64 %. Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 7. Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 Uraian Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Umum Tunjangan beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan gaji TP PNS Tunjangan PPh TP PNS Total

Anggaran (Rp.) 1,990,821,921.00

Realisasi (Rp.) 1,922,680,800.00

% 96.58%

222,389,029.00 303,371,000.00 46,613,000.00 171,891,750.00 63,779,500.00

209,041,574.00 201,080,000.00 41,550,000.00 126,856,300.00 41,973,138.00

94.00% 66.28% 89.14% 73.80% 65.81%

40,000.00 1,480,000,000.00 90,000,000.00 4,368,906,200.00

39,633.00 1,376,100,000.00 84,152,095.00 4,003,473,540.00

99.08% 92.98% 93.50% 91.64%

Belanja barang & jasa dan belanja modal Realisasi belanja barang & jasa (belanja operasional) pada tahun 2014 mencapai Rp. 1,737,473,220.00,- atau mencapai 83.67 % dari total belanja sebesar Rp. 2,076,520,495.00,-. Sedangkan dari total belanja modal sebesar Rp. 1,540,216,706.00,- terealisasi sebesar Rp. 1,491,432,435.00,- atau sebesar 96.83 %. Realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal pada tahun 2013 menagalami peningkatan dibandingkan realisasi pada tahun 2012. Rincian realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun 2012 dan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 8. Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014/Tahun Anggaran 2013


Uraian Jenis Belanja

Realisasi Belanja TA 2013

Belanja Barang & jasa Belanja Modal

Rp 1,737,473,220.00

Total

Rp 3,228,905,655.00

Rp 1,491,432,435.00

Kenaikan / Penurunan TA 2014

Rp 2,957,228,555.00 Rp

808,816,700.00

Rp 3,766,045,255.00

Rp. Rp 1,219,755,335.00

% 70.20%

Rp (682,615,735.00)

-45.77%

Rp

16,64 %

537,139,600.00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 70,20 % dari tahun 2013 sementara belanja modal mengalami penurunan sebesar 45,77 % dari tahun sebelumnya. Penurunan realisasi belanja barang dan belanja modal pada tahun 2014 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya disebabkan karena berdasarkan analisis kebutuhan yang dituangkan dalam rencana tahunan barang unit / SKPD tahun 2014, kebutuhan dasar kantor akan sarana dan prasarana sudah cukup memadai berdasarkan analisis kebutuhan.

Grafik 3. Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2013/2014


Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2013/2014 Rp3,000,000,000.00 Rp2,500,000,000.00

Axis Title

Rp2,000,000,000.00 Rp1,500,000,000.00 Rp1,000,000,000.00 Rp500,000,000.00 Rp-

B. Barang & Jasa

B. Modal

Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur APBD telah mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2014. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut: Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan No. (1)

Uraian Kegiatan (2) Program

Anggaran (3)

Realisasi (4)

% (5)

Pelayanan Administrasi 1.

2.

3.

Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rp142,317,500.00

Rp-

Rp4,860,000.00

Rp79,304,905.0 55.72 0 % Rp-

Rp3,600,000.00

-

74.07 %


No. (1) 4.

5. 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

II

Uraian Kegiatan (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan RapatRapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Anggaran (3)

% (5)

Rp25,850,000.00

Rp15,630,000.0 60.46 0 %

Rp60,700,000.00

Rp53,226,750.0 87.69 0 %

Rp57,422,500.00

Rp41,950,650.0 73.06 0 %

Rp16,405,000.00

Rp14,493,600.0 88.35 0 %

Rp427,060,000.00

Rp401,679,850.0 94.06 0 %

Rp38,961,786.00

Rp33,347,950.0 85.59 0 %

Rp17,300,000.00

Rp12,255,000.0 70.84 0 %

Rp66,750,000.00

Rp41,595,500.0 62.32 0 %

Rp144,671,020.00 Rp138,539,300.0 95.76 0 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Rp. 11,000,000.00 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Kegiatan Rp. Pengadaan 210,175,000.00 Mebeulair Kegiatan Rp. 20,250,000.00 pengadaan perlengkapan peralatan aparatur Kegiatan Rp. Pemeliharaan 125,700,000.00 Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Rp. Pemeliharaan 456,290,000.00 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al

III. 1.

Realisasi (4)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Rp23,500,000.00 Pengadaan

Rp 9,878,000.00

89.80 %

Rp201,600,750.0 0

95.92 %

Rp 16,940,000.00

83.65 %

Rp119,165,530.0 0

94.80 %

Rp409,422,040.0 0

89.73 %

Rp22,000,000.0

93.62


No. (1) 2.

Uraian Kegiatan (2) Pakaian Dinas dan Atributnya Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

IV.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

1. 2.

3. 4. V.

Daya Aparatur Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan sosialisasi peraturan perundangundangan Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Kegiatan Seminar dan Lokakarya

Anggaran (3)

Realisasi (4)

Rp89,382,500.00

% (5)

0

%

Rp81,482,500.0 0

91.16 %

Rp58,500,000.00

Rp-

0.00%

Rp22,500,000.00

Rp-

0.00%

Rp344,450,000.00 Rp24,900,000.00

Rp204,277,000.0 0 Rp-

59.31 % 0.00%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

1.

2.

3.

VI. 1.

2.

VII.

Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Rp13,455,000.00

Rp-

Rp11,055,000.00

Rp11,360,000.0 0

84.43 %

Rp-

#DIV/0 !

Rp-

0.00%

Rp-

0.00%

Program perencanaan pembangunan daerah Kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Rp23,908,244.00 Rp50,000,000.00

Rp48,463,250.0 0

96.93 %

Rp96,643,250.0 0

95.69 %

Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan penyusunan dan pengelolaan

Rp101,000,000.00


No. (1)

Uraian Kegiatan (2) data/informasi

VIII

Program optimalisasi pemanfaatan

.

Anggaran (3)

Realisasi (4)

% (5)

teknologi informasi dalam pelayanan publik Kegiatan

Rp285,220,000.00

Rp245,455,100.0 0

86.06 %

Rp145,013,000.0 0

98.09 %

Rp101,500,000.00

Rp28,100,000.0 0

27.68 %

Rp351,075,000.00

Rp325,174,000.0 0

92.62 %

Rp740,750,000.00

Rp630,223,830.0 0

85.08 %

Rp277,000,000.00

Rp147,973,000.0 0

53.42 %

Rp123,385,000.00

Rp82,348,200.0 0

66.74 %

penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik IX.

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kegiatan Rp147,837,500.00 penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

X.

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan


No. (1)

Uraian Kegiatan (2) Kegiatan Fasilitasi

Anggaran (3)

Realisasi (4)

% (5)

Rp1,032,283,950.0 0

Rp718,625,000.0 0

69.62 %

Rp92,985,000.00

Rp61,877,000.0 0

66.55 %

Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Berdasarkan evaluasi, secara umum hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di tingkat Kelurahan masih kurang, baik dari kompetensi maupun penjabarannya yang 2.

belum merata. Belum optimalnya Kecamatan dan Kelurahan dalam menyusun

3.

Program / rencana kegiatan. Pengorganisasian dalam pembagian tugas masih terhambat pada jumlah / kuantitas aparatur pelaksana.

Solusi pemecahan permasalahan Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi sebagai berikut: 1.

Melaksanakan komunikasi dan konsultasi kepada dinas instansi

2.

terkait, DPKAD dan Inspektorat dalam hal pengelolaan keuangan. Memanfaatkan sumberdaya aparatur yang ada, melalui pembinaan dan pembekalan secara berkesinambungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.


3.

Penyusunan Program / rencana kerja Kelurahan yang lebih diarahkan kepada peningkatan keunggulan kompetensi aparatur dan organisasi

4.

guna meningkatkan kualitas kerja. Penyusunan dan penetapan jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan perkiraan kondisi anggaran dan kelembagaan masing-masing.

C.

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai asset,

kewajiban dan ekuitas dana pada periode 1 Januari – 31 Desember 2014. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi yang diselenggarakan entitas akuntansi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Nilai aset (termasuk aset lancar) per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 27.951.201.578,00, yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 48.133.000,00, aset tetap sebesar Rp. 27.513.156.192,00, aset tidak berwujud Rp. 15.842.906,00, aset rusak berat/proses penghapusan Rp. 374.069.480,00. Nilai kewajiban per 31 Desember 2014 disajikan sebesar Rp. 0.00. Sementara nilai ekuitas dana per 31 Desember 2014, disajikan sebesar Rp. 27.915.201.578,00, yang terdiri dari cadangan untuk persediaan Rp. 48.133.000,00, diinvestasikan dalam aset tetap Rp. 27.513.156.192,00, diinvestasikan dalam aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) Rp. 389.912.386,00. Meskipun demikian, terhadap neraca keuangan dan neraca barang milik daerah per 31 desember 2014 masih terdapat perbedaan sebagai berikut: Tabel 10. Selisih Aset Tetap Pada Neraca Keuangan dan Neraca BMD Per 31 Desember 2014 Uraian Aset Tanah

Nilai Asset Tetap pada Neraca Keuangan 21.944.602.000,00

Nilai Asset Tetap pada Neraca BMD 21.944.602.000,00

Selisih -


Peralatan dan Mesin

3.676.320.348,00

3.892.267.828,00

215.947.480,00

Gedung dan Bangunan

1.645.501.094,00

1.769.442.094,00

123.941.000,00

229.912.400,00

229.912.400,00

-

16.820.350,00

51.001.350,00

34,181,000

Konstruksi dalam Pengerjaan

-

-

-

Aset Lainnya (aset tidak berwujud)

15.842.906,00

-

(Program / software)

Aset Rusak berat / proses penghapusan

374.069.480,00

-

(proses penghapusan berdasarkan Surat usulan penghapusan Nomor 030/172Kec.Surban, tanggal 26 Juni 2014)

Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya

Terhadap hal ini, dapat kami jelaskan sebagai berikut: 1.

Pada aset peralatan dan mesin terdapat selisih Rp. 215.947.480,00. Selisih tersebut berasal aset peralatan dan mesin yang dalam proses penghapusan berdasarkan surat usulan penghapusan nomor 030/172-Kec.Surban,

2.

tanggal 26 Juni 2014. Pada aset gedung dan bangunan terdapat selisih Rp. 123.941.000,00. Selisih tersebut berasal aset gedung dan bangunan yang dalam proses penghapusan berdasarkan surat usulan penghapusan nomor 030/172-

3.

Kec.Surban, tanggal 26 Juni 2014. Pada aset lainnya terdapat selisih Rp. 34.181.000,00. Selisih tersebut berasal aset tetap lainnya yang dalam proses penghapusan berdasarkan surat usulan penghapusan nomor 030/172-Kec.Surban, tanggal 26 Juni

4.

2014. Pada LRA terdapat transaksi belanja modal Rp. 10.956.000,00 yang tidak dikapitalisasi pada Neraca BMD namun penambahan aset tidak berwujud sebesar Rp. 10.956.000 dari sebelumnya Rp. 4.886.906,00 pada tahun 2013 sehingga nilai aset tidak berwujud pada tahun 2014 sebesar Rp. 15.842.906,00. Pada mutasi aset transaksi Rp. 10.956.000,00 merupakan belanja modal pengadaan software/perangkat lunak yang sebagaimana telah dijelaskan pada kebijakan akuntansi masuk ke dalam aset tidak

5.

berwujud. Pada LRA terdapat realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 9.858.000,00 yang tidak dikapitalisasi pada neraca BMD, hal tersebut


berdasarkan kebijakan akuntansi nilainya di bawah Rp. 10.000.000 6.

sehingga tidak di akui sebagai asset tetap. Nilai aset dalam proses penghapusan : Rp. 215.947.480,00 + Rp. 123.941.000,00 + Rp. 34.181.000,00 = Rp. 374.069.480,00 pada neraca keuangan diakui sebagai aset lainnya (aset rusak berat/dalam proses penghapusan). Kemudian, adapun rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan

adalah sebagai berikut: 5.1. Pendapatan Kecamatan Sumur Bandung merupakan SKPD yang hanya mempunyai anggaran belanja sedangkan untuk pendapatan ada di SKPD penghasil. 5.2. Belanja Struktur belanja dalam APBD Kota Bandung Tahun 2014 pada Kecamatan Sumur Bandung sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, belanja daerah terdiri dari dua bagian, yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Realisasi belanja periode 1 Januari – 31 Desember 2014 adalah Realisasi Belanja di Kecamatan Sumur Bandung terserap sebesar .698.058.795,00,- atau 86.04 % dari anggaran keseluruhan tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 10.109.306.200,00,- yang terdiri dari: A. Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai: Jumlah A

:

Rp.

4.003.473.540,00,-

: Rp. 4.003.473.540,00,-

B. Belanja Langsung - Belanja Pegawai

:

Rp.

928,540,000.00,-

- Belanja Barang dan Jasa

:

Rp.

2,957,228,555.00,-

- Belanja Modal

:

Rp.

808,816,700.00,-

JUMLAH B JUMLAH A + B 5.3. Pembiayaan

: Rp. 4,162,815,655.00,: Rp. 8,698,058,795.00,-


Kecamatan Sumur Bandung merupakan SKPD yang hanya mempunyai anggaran pendapatan dan belanja. 5.4. Aset 5.4.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Nilai saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2014 adalah Rp. NIHIL, yang terdiri dari: - Bunga Bank : Rp. N I H I L - UYHD : Rp. N I H I L Jumlah : Rp. N I H I L Nilai saldo kas per 31 Desember 2014 tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan (Opname Kas) dan Register Penutupan Kas 31 Desember 2014. 5.4.2. Saldo persediaan per 31 Desember 2014 Saldo persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 8,270,900.00,- yang terdiri dari: - Persediaan Barang Pakai Habis - Persediaan untuk dijual/diserahkan Jumlah

: Rp. 48,133,000.00,: Rp. – : Rp. 48,133,000.00,-

Persediaan Pakai Habis Saldo persediaan pakai habis per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 48,133,000.00,- dengan rincian sebagai berikut: 1. Saldo Persediaan per 31 Desember 2013 : Rp.

8,270,900.00,-

2. Pengadaan Baru 2014

: Rp. 590,194,340.00,-

Jumlah 1+2

: Rp. 598,465,240.00,-

3. Pengeluaran 2014

: Rp. 550,332,240.00,-

Jumlah saldo akhir per 31 Desember 2014

: Rp.

(Ʃ1+2)-3

48,133,000.00,-

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan 1. Saldo Persediaan per 31 Desember 2013

:

Rp . Rp

2. Pengadaan Baru 2014

:

Jumlah 1+2

: Rp

.

NIHIL NIHIL NIHIL


. 3. Pengeluaran 2014

:

Jumlah saldo akhir per 31 Desember

:

2014 (Ʃ1+2)-3

Rp . Rp .

NIHIL NIHIL

5.4.3. Aset Tetap Saldo aset tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 27.887.225.672,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Nilai aset tetap per 31 Desember 2013 : Rp. 2. Penambahan Aset Baru 2014

27.052.167.972.00,-

: Rp.

808.816.700,00,-

: Rp.

47.075.000,00,-

4. Nilai aset tetap per 31 Desember 2014 : Rp.

27.908.059.672,00,-

(Pengadaan) 3. Mutasi dari SKPD Lain (1+2) 5. Pengurangan kebijakan akuntansi

: Rp.

9,878,000.00,-

: Rp.

10.956.000,00,-

: Rp.

374.069.480,00,-

Rp.

27.513.156.192,00,-

kapitalisasi aset (nilai gedung dan bangunan < 10.000.000) 6. Pengurangan kebijakan akuntansi kapitalisasi (aset tidak berwujud) 7. Pengurangan kebijakan akuntasi aset dalam proses penghapusan 8. Nilai akhir asset tetap per 31 Desember 2014 Penambahan aset tetap sebesar 1,7 % dari nilai aset tahun 2013, berasal dari penambahan/pengadaan baru pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 855.891.700,00, yang terdiri dari: a.

Biaya Umum (Penunjang)

:

Rp.

-

b.

Belanja Pihak Ketiga (Perencanaan dan Pengawasan)

:

Rp.

-

c.

Belanja Modal

:

Rp.

808,816,700.00,-

d.

Mutasi dari SKPD lain

:

Rp.

47,075,000.00,-

:

Rp.

855,891,700.00,-

Rp.

394.903.480,00,-

Rp.

460.988.220,00,-

JUMLAH Pengurangan kebijakan akuntansi (nilai gedung dan bangunan < 10.000.000, aset tidak berwujud, dan aset dalam proses penghapusan) NILAI AKHIR

:


Adapun rincian penambahan aset tetap/belanja modal tahun 2014 Kecamatan Sumur Bandung adalah sebagai berikut: a. Tanah

: Rp.

-

b. Peralatan dan Mesin

: Rp.

835.057.700,00,-

c.

Gedung dan Bangunan

: Rp.

-

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

: Rp.

-

e. Aset Tetap Lainnya

: Rp.

-

f.

: Rp.

-

: Rp.

835.057.700,00,-

Konstruksi dalam JUMLAH

Dengan demikian, saldo aset tetap per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

a.

Tanah

:

Rp.

21,944,602,000.00,-

b. Peralatan dan Mesin

:

Rp.

3.676.320.348,00,-

c.

Gedung dan Bangunan

:

Rp.

1.645.501.094,00,-

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

:

Rp.

229,912,400.00,-

e.

Aset Tetap Lainnya

:

Rp.

16.820.350,00,-

f.

Konstruksi dalam

:

Rp.

-

: Rp.

27.513.156.192.00,-

JUMLAH

Perbandingan Nilai Aset 2013 dan 2014 Rp25,000,000,000.00 Rp20,000,000,000.00 Rp15,000,000,000.00 Axis Title

Rp10,000,000,000.00 Rp5,000,000,000.00 Rp-

5.5. Kewajiban 5.5.1. Uang Muka Dari BUD Saldo uang muka dari BUD per 31 Desember 2014 sebesar Rp. NIHIL merupakan saldo yang berasal dari : - UYHD sebesar

: Rp.

NIHIL


- Realisasi penerimaan SP2D JUMLAH

: Rp.

NIHIL

: Rp.

NIHIL

5.5.2. Pendapatan yang Ditangguhkan Kecamatan Sumur Bandung bukan SKPD penghasil sehingga tidak mempunyai pendapatan yang ditangguhkan.

5.6. Ekuitas Dana 5.6.1.SILPA / (SiKPA) Saldo SILPA / SiKPA per 31 Desember 2014 sebesar: Rp. NIHIL. 5.6.2. Cadangan Piutang Cadangan piutang per 31 Desember 2014 sebesar Rp. N I H I L, dan cadangan piutang tahun 2013 sebesar Rp. N I H I L. 5.6.3. Cadangan Persediaan Saldo cadangan persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 48,133,000.00,- merupakan saldo persediaan berdasarkan

stock opname

persediaan per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut: - Persediaan barang pakai habis

: Rp.

48,133,000.00,-

- Persediaan untuk dijual/diserahkan

: Rp.

-

JUMLAH

: Rp.

48,133,000.00,-

5.6.4. Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Saldo ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 27.903.068.578,00. Adapun saldo aset tetap per 31 Desember 2014 berasal dari: - Saldo aset tetap per 31 Desember

: Rp.

27.052.167.972,00,-

- Penambahan aset 2014

: Rp.

855,891,700.00,-

- Pengurangan / Reklasifikasi aset /

: Rp.

394.903.480,00,-

2013

Kebijakan kapitalisasi aset JUMLAH

: Rp. 27.513.156.192,00-

5.6.5. Ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap lainnya Saldo ekuitas dana diinvestasikan dalam aset lainnya dicatat dan disajikan sebesar Rp. 389.912.386,00 per 31 Desember 2014. Adapun rincian saldo tersebut adalah sebagai berikut:


Uraian

Neraca 2014 (Rp.)

Neraca 2013 (Rp.)

Keterangan

Aset Lainnya  Aset Tidak berwujud

15.842.906,00,-

4.886.906,00,-

 Aset rusak berat / proses penghapusan

374.069.480,00,-

0

Jumlah

389.912.386,00,-

4.886.906,00,-

D.

Penambahan dari belanja modal software Aset rusak dalam proses penghapusan berdasarkan surat usulan penghapusan BMD Nomor: 030/172-Kec.Surban tanggal 26 Juni 2014

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur organisasi pada Kecamatan Sumur Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sumur Bandung Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota Bandung kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah. Di dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 3.

umum; Mengkoordinasikan penerapan dan pene gakan peraturan perundang-

4.

undangan; Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

5.

umum; Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat

6. 7.

Kecamatan; Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; Melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan. Struktur organisasi Kecamatan Sumur Bandung didasarkan kepada

Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Adapun susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Camat sebagai kepala Kecamatan 2) Sekretaris Kecamatan


3) Seksi Pemerintahan 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban 5) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan 6) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup 7) Seksi Pelayanan 8) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9) Sub Bagian Keuangan dan Program 10) Kelompok jabatan fungsional. Adapun struktur organisasi Kecamatan Sumur Bandung adalah sebagai berikut:

Keadaan Pegawai Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Sumur Bandung sampai dengan Bulan Desember 2014 berjumlah sebanyak 49 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.

Instansi

Jumlah Pegawai (Orang) Fungsion

Golong

al

an I

-

2

-

Golongan II

Golonga Golongan

Jumlah

n III

IV

6

7

4

18

-

-

6

-

6

-

-

2

6

-

8

-

-

-

7

-

7

-

-

3

6

-

9

-

2

11

34

3

49

Kecamatan 1.

Sumur Bandung

2. 3.

Kelurahan Braga Kelurahan Merdeka Kelurahan

4.

Kebon Pisang Kelurahan

5.

Babakan Ciamis TOTAL

Bandung,

Juni 2015

CAMAT SUMUR BANDUNG


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB. Laporan keuangan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota. Bandung Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari Laporan Realisasi

Recommend Documents