PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah.
Ungaran,
31 Desember 2015
PENGGUNA ANGGARAN
1
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1.1.1 MAKSUD PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan, secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode untuk kepentingan ; a.
Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan Kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
b.
Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c.
Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada Peraturan Perundang-undangan.
2
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
d.
Keseimbangan Antargenerasi ( intergenerational equity ) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan.
1.1.2
TUJUAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN
Pelaporan keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan : a.
Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b.
Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c.
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d.
Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e.
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f.
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari a.
Laporan Realisasi Anggaran
b.
Neraca
c.
Laporan Operasional
d.
Laporan Perubahan Ekuitas
e.
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut : 3
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
a.
Pendapatan
b.
Belanja
c.
Transfer
d.
Surplus/defisit
e.
Pembiayaan
f.
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya dalam satu periode pelaporan. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban
dan
mengklasifikasikan
ekuitas
dana
asetnya
pada
dalam
tanggal asset
tertentu. lancar
Setiap
dan
non
entitas
pelaporan
lancar
serta
mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos asset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut : a.
Kas dan setara kas
b.
Investasi jangka pendek
c.
Piutang pajak dan bukan pajak
d.
Persediaan
e.
Investasi jangka panjang
f.
Aset tetap
g.
Kewajiban jangka pendek
h.
Kewajiban jangka panjang
i.
Ekuitas dana.
Catatan Atas Laporan Keuangan Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dana, membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut : a.
Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
b.
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
4
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
c.
Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca.
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Pelaporan keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain : a.
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya yang mengatur keuangan Negara
b.
UU No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara
c.
UU No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara
d.
UU No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara
e.
UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah
f.
UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
g.
Peraturan Pemerintah No. 24 Th. 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
h.
Peraturan Pemerintah No. 58 Th. 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
i.
Peraturan Pemerintah No. 8 Th. 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
j.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Th. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
k.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 01 Th. 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
l.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 58 Th. 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka sisematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : I.
Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
II.
Neraca Komparatif SKPD 5
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
III.
Laporan Realisasi Anggaran SKPD
Catatan Atas Laporan Keuangan BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN 1.1
Maksud dan Tujuan
1.2
Landasan Hukum
1.3
Sistematika
Ekonomi Makro 1.1
Ekonomi Makro
1.2
Kebijakan Keuangan
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2
Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target
Kebijakan Akuntansi 4.1
Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuanga Daerah
4.2
Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
4.3
Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
4.4
Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
BAB V
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 5.1
Penjelasan Pos – Pos Neraca 5.1.1. Aset 5.1.2. Kewajiban 5.1.3. Ekuitas Dana
5.2
Penjelasan Pos- pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2.1. Pendapatan 5.2.2. Belanja
5.3
5.3.1. Pendapatan 5.3.2. Beban
BAB VI
Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
BAB VII
Penutup Lampiran Tambahan 6
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
1.1.
EKONOMI MAKRO Indonesia adalah negara agraris dengan peternakan menjadi salah satu penyumbang dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk itu, sub sektor peternakan menjadi sub sektor bagian integral pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi di sub sektor peternakan memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional. Peranan strategis tersebut terutama dalam penyediaan bahan pangan, meliputi daging, susu dan telur, penyedia bahan baku industri, penyediaan lapangan kerja dan sumber devisa. Pembangunan di sub sektor peternakan lebih diarahkan untuk mampu mewujudkan dan melestarikan swasembada daging, dengan mengurangi impor daging/sapi bakalan dalam rangka meningkatkan produk dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan petani, yang nantinya berujung pada peningkatan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di sub sektor peternakan adalah meningkatnya persediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal ( ASUH ) dan Kesejahteraan Peternak melalui pendayagunaan sumber daya lokal. Potensi peternakan di Indonesia menjadi ruh dan semangat dalam membangun dan mengembangkan daerah. Salah satu kemajuan ekonomi
suatu
daerah akan dinilai berhasil apabila mampu memberdayakan hasil pangan yang salah satunya diperoleh dipeternakan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat petani peternak. Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi yang menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peran penting dalam pencapaian keberhasilan program pembangunan salah satunya di sub sektor peternakan. Potensi yang dimiliki tersebut telah menjadi keuntungan dan sekaligus tantangan yang cukup besar dalam upaya mencapai sasaran pembangunan tersebut. Kemampuan Jawa Tengah mengelola potensi peternakan akan sangat menentukan masa depan pembangunan peternakan nasional, sehingga apabila terjadi kegagalan maka Jawa Tengah sebagai penghasil produk peternakan maka akan berpengaruh pada penyediaan pangan asal hewan secara Nasional.
7
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
1.2
KEBIJAKSANAAN KEUANGAN a. Pendapatan Daerah Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus bidang pendapatan : 1)
Pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, yang berarti bahwa semua pendapatan daerah tidak boleh terlebih dulu di kurangi dengan belanja atau biaya yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut, atau juga tidak boleh di kurangi dengan bagian pihak lain dalam rangka bagi hasil.
2)
Penarikan pendapatan baik pajak maupun retribusi harus didasarkan pada peraturan perundangan dan dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
3)
Upaya peningkatan pendapatan melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi mutlak perlu dilakukan oleh semua komponen pengelola pendapatan daerah.
4)
Pendapatan asli daerah ditetapkan minimal naik 10% dari pendapatan pada APBD Perubahan tahun sebelumnya.
b. Belanja Daerah Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus untuk Belanja : Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa dirinci menurut jenis, obyek, dan rincian obyek. 1)
Semua rencana belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didukung dengan ketersediaan dana pada struktur pendapatan daerah.
2)
Belanja yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi dari pengeluaran dana. Demikian juga diharapkan bahwa angka yang dianggarkan pada sisi pendapatan merupakan angka batas terendah dari suatu penerimaan daerah.
3)
Dalam pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya efisiensi dan efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana perlu dilakukan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4)
Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk belanja tidak langsung.
5)
Belanja daerah juga menampung kegiatan luncuran dari kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak terselesaikan.
8
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN Pada tahun anggaran 2015 total target pendapatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 4.950.000.000,-
yang seluruhnya
merupakan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), sedangkan realisasinya mencapai Rp. 5.332.729.350,- atau menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah sebesar 107,73 % dari yang ditargetkan. Kontribusi PAD pada tahun anggaran 2015 adalah dari obyek retribusi pendapatan daerah yaitu pada Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 978.527.950,- atau 113,49 %. Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp. 4.352.601.400,- atau 106,48 % serta Lain-lain PAD Yang Syah sebesar Rp. 1.600.00,-. Dari data diatas nampak bahwa dari tahun ke tahun sumber utama PAD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah berasal dari pendapatan Retribusi Daerah. Tahun 2014 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 5.040.846.400,-. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 4.950.000.000,- dan telah mencapai target sebesar Rp. 5.332.729.350,- dengan kata lain pencapaian kinerja sebesar 107,73 % dari yang ditargetkan. Anggaran pos belanja APBD I Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 adalah sebesar Rp. 85.107.176..000,-
sedangkan realisasinya
mencapai Rp. 81.413.940.358,- atau sebesar ( 95,66 % ). Pos belanja ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 34.980.623.576,-
( 98,12% ), dan
belanja langsung Rp.
46.433.316.782,- ( 93,89% ). Realisasi sejumlah ini merupakan realisasi belanja langsung 78 kegiatan
pendukung
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
12
kegiatan
pendukung
pembangunan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Proporsi terbesar realisasi belanja langsung untuk tahun anggaran 2015 belanja modal 95,78%, belanja pegawai menyerap 98 %, barang dan jasa sebesar 92,40 %, belanja dari total realisasi belanja langsung.
9
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD Fungsi Sub Fungsi Provinsi
: : : :
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pertanian Peternakan Jawa Tengah BELANJA
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
1 I
2 PENDAPATAN DAERAH PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
II
REALISASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
ANGGARAN
REALISASI
FISIK (%)
KEU.(%)
3
4
5
6
4,950,000,000
5,332,523,350
100
107.73
862,249,000
979,921,950
100
113.65
4,087,751,000
4,352,601,400
100
106.48
35,650,688,000
34,980,623,576
100
98.12
100
98.12
35,650,688,000
34,980,623,576
III
BELANJA LANGSUNG
49,456,488,006
46,433,316,790
100
93.89
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
11,192,560,006
10,888,144,179
100
97.28
58,223,000
30,818,903
100
52.93
900,000,000
898,971,108
100
99.89
Keg. Jaminan Barang Milik Daerah
66,675,000
45,441,700
100
68.15
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat
178,800,000
178,740,000
100
99.97
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BIB
46,800,000
46,800,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BPSDM-Nak
46,800,000
42,900,000
100
91.67
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BPBTR
31,200,000
31,200,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BPBTNR
31,200,000
31,200,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BAPEL KESWAN
31,200,000
31,200,000
100
100.00
31,200,000
31,080,000
100
99.62
54,000,000
53,779,000
100
99.59
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor BIB Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor BPSDMNak
14,050,000
14,018,950
100
99.78
10,435,000
10,435,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor BPBTR
8,501,000
8,501,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor BPBTNR
12,000,000
12,000,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor Bapel Keswan
17,225,000
17,225,000
100
100.00
8,675,000
8,603,950
100
99.18
110,000,000
109,994,200
100
99.99
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BAPEL KESMAVET Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor Bapel Kesmavet Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat
KET. (TIDAK TERSERAPNYA ANGGARAN < 96%) 7
10
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
BELANJA NO. 1
PROGRAM/KEGIATAN
REALISASI KEU.(%)
KET. (TIDAK TERSERAPNYA ANGGARAN < 96%) 7
ANGGARAN
REALISASI
FISIK (%)
3
4
5
6
2 Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BIB
13,820,000
13,820,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BPSDM-Nak
15,330,000
15,330,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BPBTR
13,600,000
13,600,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BPBTNR
12,810,000
12,810,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Bapel Keswan
13,600,000
13,600,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Bapel Kesmavet
12,550,000
12,465,000
100
99.32
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat
22,000,000
21,978,000
100
99.90
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BIB
12,345,000
12,274,000
100
99.42
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPSDM-Nak
11,632,000
11,632,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPBTR
7,700,000
7,700,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPBTNR
9,500,000
9,500,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bapel Keswan
13,464,000
13,464,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bapel Kesmavet
8,551,000
8,475,500
100
99.12
Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat
57,328,000
57,318,465
100
99.98
Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BIB
11,150,000
11,150,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BPSDM-Nak
11,391,000
11,391,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BPBTR
11,790,000
11,790,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BPBTNR
11,832,000
11,832,000
100
100.00
Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bapel Keswan
15,783,000
15,781,600
100
99.99
Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bapel Kesmavet
10,714,000
10,696,000
100
99.83
Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
31,500,000
31,497,500
100
99.99
2,986,038,000
2,885,092,200
100
96.62
2,489,827,000
2,446,368,085
100
98.25
174,698,000
174,674,000
100
99.99
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Ruminansia Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Non Ruminansia Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman
11
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
BELANJA NO. 1
PROGRAM/KEGIATAN 2 Keg. Rapat2 Koordinasi & Konsultasi di dalam dan luar daerah Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Keg. Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat
7
ANGGARAN
REALISASI
3
4
5
6
570,000,000
561,525,430
100
98.51
2,831,623,000
2,734,530,580
100
96.57
155,000,000
154,940,000
100
99.96
13,241,478,000
12,552,433,366
100
94.80
102,000,000
97,750,000
100
95.83
210,000,000
209,132,000
100
99.59
235,000,000
201,090,828
100
85.57
43,000,000
42,897,500
100
99.76
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPSDM-Nak
45,000,000
44,620,500
100
99.16
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPBTR
43,000,000
36,900,000
100
85.81
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPBTNR
45,000,000
40,916,600
100
90.93
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bapel Keswan
45,000,000
44,900,000
100
99.78
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bapel Kesmavet
43,000,000
42,886,000
100
99.73
656,441,000
561,058,418
100
85.47
330,000,000
294,006,700
100
89.09
89,250,000
88,808,460
100
99.51
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
73,500,000
73,459,300
100
99.94
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Lab. Bapel Keswan
31,500,000
31,500,000
100
100.00
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Lab. Bapel Kesmavet
31,500,000
30,825,000
100
97.86
13,125,000
13,104,000
100
99.84
15,750,000
15,250,000
100
96.83
11,189,412,000
10,683,328,060
100
95.48
119,010,000
113,827,500
100
95.65
119,010,000
113,827,500
100
95.65
250,000,000
246,540,000
100
98.62
250,000,000
246,540,000
100
98.62
Keg. Pemeliharaan Buku2 Perpustakaan Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
4
KEU.(%)
KET. (TIDAK TERSERAPNYA ANGGARAN < 96%)
FISIK (%)
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BIB
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3
REALISASI
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal
12
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
BELANJA NO. 1 5
6
PROGRAM/KEGIATAN 2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Keg. Pelembagaan Kearifan Lokal Perempuan Untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
KEU.(%)
KET. (TIDAK TERSERAPNYA ANGGARAN < 96%) 7
ANGGARAN
REALISASI
FISIK (%)
3
4
5
6
242,889,000
230,695,483
100
94.98
242,889,000
230,695,483
100
94.98
21,426,751,000
19,480,322,468
100
90.92
Keg. Peningkatan Kinerja Balai Inseminasi Buatan Ungaran
4,907,156,000
4,483,110,422
100
91.36
Keg. Peningkatan Pembibitan Ternak Ruminansia
3,032,115,000
2,994,708,623
100
98.77
Keg. Peningkatan Pembibitan Ternak Non Ruminansia
2,312,690,000
2,246,612,706
100
97.14
Keg. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan
1,126,375,000
1,027,512,897
100
91.22
1,541,400,000
1,492,852,524
100
96.85
657,370,000
580,605,150
100
88.32
1,573,875,000
1,233,560,321
100
78.38
3,466,200,000
2,815,869,403
100
81.24
1,434,620,000
1,361,290,575
100
94.89
1,374,950,000
1,244,199,847
100
90.49
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
2,983,800,000
2,921,353,794
100
97.91
Keg. Pendidikan Kemasyarakatan
2,983,800,000
2,921,353,794
100
97.91
Keg. Peningkatan Kinerja Lab.Kesehatan Hewan, Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) dan Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) Keg. Peningkatan Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Peternakan Keg. Peningkatan Layanan Usaha dan Promosi Agribisnis Keg. Peningkatan Produksi Peternakan Peningkatan Kinerja Lab.Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) Kesejahteraan Hewan (KESRAWAN) 7
REALISASI
13
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1.
ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN Entintas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari ; (a)
Pemerintah Pusat ;
(b) Pemerintah Daerah ; (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga dilingkungan pemerintah pusat ; (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut pertauran perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misis tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. 4.2.
BASIS DAN PRINSIP AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengkuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan 14
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:
4.3.
(a)
Basis akuntansi;
(b)
Prinsip nilai historis;
(c)
Prinsip realisasi;
(d)
Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
(e)
Prinsip periodisitas;
(f)
Prinsip konsistensi;
(g)
Prinsip pengungkapan lengkap; dan
(h)
Prinsip penyajian wajar.
BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
15
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 4.4.
PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, mengacu pada karakteristik kualitatif laporan Keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut adalah : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan dan 4. Dapat dipahami Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah kepada para pemakai. Kebijakan Akuntansi bertujuan bahwa Kebijakan pelaporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah yang merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hal ini di SKPD atas kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi diterima umum untuk akuntansi keuangan pemerintah, yang mana periode akuntansinya adalah satu tahun anggaran dan periode berjalan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. Adapun Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu untuk disajikan meliputi: 1. Akuntansi Pendapatan 16
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
2. Akuntansi Belanja 3. Akuntansi Kewajiban 4. Pengakuan Aktiva Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran 1.
Akuntansi Pendapatan Akuntansi Pendapatan adalah mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan.
Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening
Kas Daerah yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Bagian Bendahara Penerimaan dan disetorkan ke Kas Daerah, dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,
tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran). 2. Akuntansi Belanja Belanja diakui pada saat terjadinya pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan. 3. Akuntansi Kewajiban Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 4. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran Aset tetap (tidak termasuk yang berasal dari donasi, sumbangan, dan hibah) diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dan telah diverifikasi dalam periode berkenaan. Verifikasi antara lain, meliputi reklasifikasi belanja modal yang tidak sesuai peruntukan rekeningnya, misalnya belanja modal jaringan listrik / telpon (tambah daya listrik) dikapitalisasi ke nilai bangunan karena nilainya melekat di bangunan, kecuali jaringan untuk infrastruktur diluar bangunan. Aset tetap yang berasal dari donasi, sumbangan, dan hibah diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat Aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
17
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
Dalam pengakuan Aset telah dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan Aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan Aset tetap yang bersangkutan. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nilai aset tetap bisa disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat Aset tetap. Pengembangan Aset tetap diharapkan akan (1) memperpanjang usia manfaat, (2)
meningkatkan efisiensi, dan/ atau (3)
menurunkan biaya pengoperasian sebuah Aset tetap. Termasuk dalam pengembangan Aset tetap adalah rehabilitasi dan pemeliharaan Aset tetap. Biaya pengembangan yang memenuhi syarat akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset tetap. Pengembangan Aset tetap berasal dari pos belanja operasional pemeliharaan dan Belanja Modal. Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari aset tetap semula dan menambah biaya penggantian pada harga perolehan aset tetap.
18
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
5.1. Penjelasan Pos-pos Neraca 5.1.1 Aset 5.1.1.1. Aset Lancar 5.1.1.1.1. Persediaan Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2015, dikalikan dengan harga pembelian terakhir.
PERSEDIAAN No.
Uraian
Jumlah
1
Alat tulis kantor
5,164,866
2
Alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
3,041,000
3
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4
Pakan ternak
5
Persediaan ternak
6
Obat-obatan ternak
311,148,850
7
Bahan Laboratorium
199,148,340
8
Cetakan
62,073,500 186,708,307 1,058,510,000
8,270,000 TOTAL
1,834,064,863
19
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
5.1.1.1. Aset Tetap Aset Tetap NO
URAIAN
2015
2014
1
Tanah
293.220.842.500
293.220.842.500
2
Peralatan dan mesin
29.327.820.436
26.831.754.786
3
Gedung dan bangunan
39.706.426.776
39.706.426.776
4
Jalan, Irigasi dan Jaringan
2.582.517.575
2.192.109.57
5
Aset tetap lainnya
7.729.424.835
6.567.370.960
383.058.566.882
368.518.504.597
Jumlah
Aset tetap di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015, mengalami penambahan dari reklasifikasi sebesar Rp. 98.962.600,- , hibah sebesar Rp. 645.096.000,- serta belanja di tahun 2015 sebesar Rp. 13.956.782.835,- dan pengurangan sebesar Rp. 61.816.550,- dari ekstrakomtabel dan reklasifikasi sebesar Rp. 98.962.600,- sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada jumlah saldo aset tetap. Rincian mutasi aset tetap terdiri dari ; Penambahan
2015
Belanja Modal Belanja Barang/jasa Hibah Mutasi Masuk Reklasifikasi Koreksi Penilaian
13.956.782.835 645.096.000 98.962.600 14.700.841.435
Jumlah Pengurangan
2015
Penghapusan Ekstrakontable Reklasifikasi Hibah Mutasi Keluar Koreksi Jumlah
1.1.1.1 Alat-Alat Berat Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Saldo per 31 Desember 2015
61.816.550 98.962.600 160.779.150
446.058.262 98.610.000 544.668.262
Realisasi Belanja Modal Alat-alat Berat tahun 2015 adalah sebesar Rp. 98.610.000,sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 544.668.262,-
20
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
1.1.1.2 Alat-Alat Angkut Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Hibah Saldo per 31 Desember 2015
2.948.828.372 97.750.000 645.096.000 3.691.674.372
Realisasi Belanja Modal Alat-alat Angkut tahun 2015 adalah sebesar Rp. 97.750.000,- serta adanya hibah dari Kementerian Pertanian dengan Berita Acara Serah Terima Hak Barang Milik Negara Nomor : 31079/PL.140/F/10/2014 Tanggal 30 Oktober 2014, sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 544.668.262,1.1.1.3 Alat-Alat Bengkel Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Saldo per 31 Desember 2015
239.512.332 4.881.000 244.393.332
Realisasi Belanja Modal Alat-alat Bengkel tahun 2015 adalah sebesar Rp. 4.881.000,sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 244.393.332,1.1.1.4 Alat-Alat Pengolah Pertanian Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Saldo per 31 Desember 2015
4.154.549.524 98.050.000 4.252.599.524
Realisasi Belanja Modal Alat-alat Pengolah Pertanian tahun 2015 adalah sebesar Rp. 98.050.000,- sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 4.252.599.524,1.1.1.5 Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Ekstracomtable Reklasifikasi Saldo per 31 Desember 2015
8.495.437.401 442.924.000 (37.556.600) 98.962.600 8.999.767.401
Realisasi Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2015 adalah sebesar Rp. 442.924.000,- serta reklasifikasi sebesar Rp. 98.962.600,- dan pengurangan ekstrakomtabel sebesar Rp. 37.556.600, sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 8.999.767.401,1.1.1.6 Alat-Alat Studio dan Komunikasi Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Saldo per 31 Desember 2015
624.189.500 203.861.500 828.051.000
Realisasi Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi tahun 2015 adalah sebesar Rp. 203.861.500,- sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 828.051.000,1.1.1.7 Alat-Alat Kedokteran Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Saldo per 31 Desember 2015
344.192.000 344.192.000
Realisasi Belanja Modal Alat-alat Kedokteran pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 0,sehingga tidak terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 344.192.000,-
21
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
1.1.1.8 Alat-Alat Laboratorium Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Ekstracomtable Reklasifikasi Saldo per 31 Desember 2015
9.578.987.395 966.709.700 (24.259.950) (98.962.600) 10.422.474.545
Realisasi Belanja Modal Alat-alat Laboratorium pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 966.709.700,- dan pengurangan ekstrakomtabel sebesar Rp. 24.259.950 serta reklasifikasi sebesar Rp. 98.962.600,- sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 10.422.474.545,1.1.1.9 Bangunan Gedung Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Saldo per 31 Desember 2015
37.404.862.098 10.421.837.760 47.826.699.858
Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja tahun 2015 adalah sebesar Rp. 10.421.837.760,- sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 47.826.699.858,1.1.1.10 Bangunan Monumen Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Saldo per 31 Desember 2015
2.301.564.678 69.697.000 2.371.261.678
Realisasi Belanja Modal Monumen tahun 2015 adalah sebesar Rp. 69.697.000,- sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 2.371.261.678,1.1.1.11 Jalan dan Jembatan Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Saldo per 31 Desember 2015
411.787.000 411.787.000
Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 0,- sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 411.787.000,1.1.1.12 Bangunan Air/Irigasi Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Saldo per 31 Desember 2015
424.550.000 325.153.000 749.703.000
Realisasi Belanja Modal Bangunan Air/Irigasi tahun 2015 adalah sebesar Rp. 325.153.000,sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 749.703.000,1.1.1.13 Instalasi Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Saldo per 31 Desember 2015
556.821.575 556.821.575
Realisasi Belanja Modal Instalasi tahun 2015 adalah sebesar Rp. 0,- sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 556.821.575,-
22
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
1.1.1.14 Jaringan Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Saldo per 31 Desember 2015
798.951.000 65.255.000 864.206.000
Realisasi Belanja Modal Jaringan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 65.255.000,- sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 864.206.000,1.1.1.15 Buku Perpustakaan Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Saldo per 31 Desember 2015
83.568.050 15.479.500 99.047.550
Realisasi Belanja Modal Buku-buku Perpustakaan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 15.479.500,- sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 99.047.550,1.1.1.16 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Saldo per 31 Desember 2015
23.750.000 23.750.000
Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 0,- sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 23.750.000,1.1.1.17 Hewan, Ternak, Tanaman Saldo per 1 Januari 2015 Belanja Modal Tahun 2015 Saldo per 31 Desember 2015
6.460.052.910 1.146.574.375 7.606.627.285
Realisasi Belanja Modal Hewan, Ternak, Tanaman tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.146.574.375,- sehingga terjadi penambahan dari saldo awal sebesar Rp. 7.606.627.285,Nilai Aset Tetap tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 : Tanah No 1 Tanah
Uraian Jumlah
Peralatan dan Mesin No Uraian 1 Alat Berat 2 Alat Angkut 3 Alat Bengkel 4 Alat Pertanian 5 Alat Kantor dan Rumah Tangga 6 Alat Studio dan Komunikasi 7 Alat Kedokteran 8 Alat Laboratorium
2015 293.220.842.500 293.220.842.500
2015 544.668.262 3.691.674.372 244.393.332 4.252.599.524 8.999.767.401 828.051.000 344.192.000 10.422.474.545
2014 293.220.842.500 293.220.842.500
2014 446.058.262 2.948.828.372 239.512.332 4.154.549.524 8.495.437.401 624.189.500 344.192.000 9.578.987.395
Jumlah
29.327.820.436
26.831.754.786
Gedung dan Bangunan No Uraian 1 Bangunan Gedung 2 Bangunan Monumen
2015 47.826.699.858 2.371.261.678
2014 37.404.862.098 2.301.564.678
Jumlah
50.197.961.536
39.706.426.776
Jalan, Irigasi dan Jaringan No Uraian 1 Jalan dan Jembatan 2 Bangunan Air (Irigasi) 3 Instalasi 4 Jaringan
2015 411.787.000 749.703.000 556.821.575 864.206000
Jumlah
2.582.517.575
2014 411.787.000 424.550.000 556.821.575 798.951.000 2.192.109.575
23
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
Aset tetap Lainnya No Uraian 1 Buku Perpustakaan 2 Barang Bercorak Seni dan Budaya 3 Hewan, Ternak dan Tanaman Jumlah Aset Lainnya No Uraian 1 Alat Berat 2 Alat Angkut 3 Alat Bengkel 4 Alat Pengolah Pertanian 5 Alat Kantor dan Rumah Tangga 6 Alat Studio dan Komunikasi 7 Alat Kedokteran 8. Alat Laboratorium 9 Bangunan Gedung 10 Hewan, Ternak dan Tanaman Jumlah
2015 99.047.550 23.750.000 7.606.627.285
2014 83.568.050 23.750.000 6.460.052.910
7.729.424.835
6.567.370.960
2015
2014 -
16.050.000 638.726.550 13.911.530 465.433.010 453.435.731 25.280.200 4.950 99.310.090 199.966.500 2.225.210.953 4.137.329.514
5.1.2 Ekuitas Dana 5.1.2.1. Ekuitas Dana Lancar No. 1. 2. 3.
Uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Cadangan Piutang Cadangan Pesrsediaan Jumlah
2015 76.082.811.008 34.081.275 1.834.064.863 77.950.957.146
2014 71.888.983.099 44.139.750 1.102.355.593 73.035.478.442
2015 347.539.692.563,53 76.082.811.008,00 423.622.503.571,53
2014 336.254.178.559,55 4.137.329.514,00 71.913.810.099,00 412.305.318.172,55
5.1.2.2. Ekuitas Dana Investasi No. 1. 2. 3.
Uraian Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana Untuk Dikonsolidasikan Jumlah
5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1 PENDAPATAN a. Pendapatan Retribusi Daerah No. 1. 2. 3. 4.
b. b.
Uraian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan Retribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Jumlah
2015 978.527.950 4.352.601.400 5.331.129.350
2014 770.120.500 4.198.249.900 5.040.846.400
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
No.
Uraian
1
Penerimaan dari pengembalian kelebihan gaji
2
Penerimaan Lain-lain Jumlah
2015
2014 -
-
1.600.000
72.476.000
1.600.000
72.476.000
24
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
5.1.2
BELANJA
5.1.2.1 Belanja Operasi a. Belanja Pegawai No. 1 2
Uraian Belanja Tidak Langsung
2015
2014
34.980.623.576
27.504.719.143
Belanja Langsung
4.875.015.500
5.387.350.375
Honorarirum PNS
486.645.000
1.268.060.000
Honorarium Non PNS Jumlah
4.388.370.500
4.119.290.375
39.855.639.076
32.892.069.518
b. Belanja Barang No.
Uraian
2015
2014
1
Belanja Bahan Pakai Habis
8.405.614.718
7.645.592.046
2
Belanja Bahan/Material
4.231.701.893
3.819.710.071
3
Belanja Jasa Kantor
1.798.021.476
1.820.671.873
4
Belanja Premi Asuransi
53.232.280
58.853.000
5
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
731.298.816
498.635.170
6
Belanja Cetak dan Penggandaan
690.340.620
637.303.400
7
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
323.865.000
319.634.700
8
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
174.700.000
156.070.000
9
Belanja Sewa Alat Berat
-
-
10
Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor
4.370.000
76.085.000
11
Belanja Makanan & Minuman
1.494.314.000
1.484.379.000
12
Belanja Pakaian Dinas & Atributnya
113.827.500
-
13
Belanja Pakaian Kerja
144.648.300
121.930.000
14
Belanja Pakaian Khusus & Hari-hari Tertentu
-
187.340.000
15
Belanja Perjalanan Dinas
4.307.808.384
5.109.929.496
16
Belanja Pelatihan dan Kursus
291.940.000
269.121.200
17
Belanja Pemeliharaan
1.393.119.160
997.194.710
18
Belanja Jasa Konsultasi
369.566.000
43.110.500
19
Belanja Hibah Jumlah
3.073.150.300
7.112.601.150
27.601.518.447
18.892.859.199
25
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
5.1.2.2 Belanja Modal 1. Belanja Peralatan dan Mesin No.
Uraian
2015
2014
1
BM. Pengadaan Alat-alat Berat
98.610.000
-
2
BM. Pengadaan Alat2 Angkutan
97.750.000
187.389.000
3
BM. Pengadaan Alat2 Bengkel
4.881.000
-
4
BM. Pengadaan Alat2 Pertanian
98.050.000
328.015.150
5
BM. Pengadaan Peralatan Kantor & Rumah Tangga
442.924.000
1.567.191.550
6
BM. Pengadaan Alat2 Studio & Komunikasi
203.861.500
94.385.000
7
BM. Pengadaan Alat2 Ukur
-
98.300.000
8
BM. Pengadaan Alat2 Kedokteran
9
BM. Pengadaan Alat2 Laboratorium
10
BM. Alat Olah Raga Jumlah
-
75.400.000
966.709.700
3.476.930.000
-
11.850.000
1.912.786.200
5.839.460.700
2. Belanja Gedung dan Bangunan No.
Uraian
1
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
2
Bangunan Monumen Jumlah
2015
2014
10.421.837.760
7.370.706.000
69.697.000
-
10.491.534.760
7.370.706.000
3. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan No.
Uraian
1.
BM. Jalan dan Jembatan
2.
BM Pengadaan Bangunan Air/Irigasi
3. 4.
2015
2014 -
126.127.000
325.153.000
451.909.000
Belanja Modal Instalasi
-
190.900.325
Belanja Modal Jaringan
65.255.000
-
390.408.000
768.936.325
Jumlah
4. Belanja Aset Tetap Lainnya No.
Uraian
1.
BM Pengadaan Buku/Perpustakaan
2. 3.
2015
2014
15.479.500
13.980.000
BM. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
-
11.900.000
BM Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
1.146.574.375
1.720.846.600
1.162.053.875
1.746.726.600
Jumlah
26
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 1.
GAMBARAN UMUM Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 6 tahun 2008, tanggal 7 Juni 2008 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Jumlah pegawai pada tahun 2013 sejumlah 277 orang pegawai tetap dan 11 orang pegawai harian lepas yang sebagian besar berada di unit-unit pelaksana teknis daerah peternakan di seluruh Jawa tengah dalam rangka melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta program pembangunan yang ditetapkan. Program pembangunan peternakan pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha pertanian, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani termasuk didalamnya petani ternak. Program pembangunan peternakan Jawa Tengah untuk sasaran yang ditetapkan adalah : 1. Program Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3. Program Pengembangan Agribisnis 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 5. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebijakan pembangunan Peternakan diarahkan pada pembangunan system dan usaha Agribisnis. Sub system on-farm diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produsitivitas ternak untuk meningkatkan keseimbangan supply dan demand. Sub system hulu ( up-stream ), on-farm, hilir ( down-stream ) dan penunjang yang diarahkan pada satu kesatuan yang terintegrasi untuk mewujudkan sinergitas yang proposional lintas
bidang dan fungsi
implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan dan pengembangan bibit dan benih ternak yang berkualitas 2. Pengembangan hijauan pakan ternak dengan intensifikasi, ekstensifikasi dan diverifikasi dan pengembangan pakan ternak yang berbahan dasar lokal. 3. Pengembangan tehnologi tepat guna, murah dan ramah lingkungan guna meningkatkan produktifitas ternak.
27
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
4. Perbaikan dan peningkatan management budidaya ternak guna meningkatkan efesiensi usaha petenakan. 5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan secara sistematis dan terencana. 6. Peningkatan kualitas produk peternakan dengan sertifikasi mutu, guna meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif sesuai dengan mekanisme pasar. 7. Pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi melalui promosi. 8. Pengembangan skala usaha melalui penguatan modal usaha, pengembangan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap sumber daya produktif. 9. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan sikap SDM bidang peternakan melalui pendidikan dan latihan ketrampilan. 10. Pengembangan Jaringan pemasaran dan distribusi melalui promosi.
Kegiatan merupakan penjabaran dari program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2013 sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, kegiatan meliputi ; a) Peningkatan Produksi Peternakan Diarahkan pada upaya peningkatan produksi peternakan dengan intensifikasi melalui penerapan good farming practices, teknologi yang ramah lingkungan dan pengembangan pakan berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan, serta ektensifikasi peternakan melalui pengembangan dan penyebaran ternak. b) Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner ( Kesmavet ) dan Kesejahteraan Hewan ( Kesrawan ) Diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan melalui sertifikasi dan standarisasi produk. c) Optimalisasi Laboratorium Masyarakat Veteriner Diarahkan pada upaya perlindungan konsumen melalui pengujian sampel pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan.
2) Program Pengembangan Agribisnis, kegiatan meliputi ; a) Optimalisasi Balai Inseminasi Buatan ( BIB ) Ungaran Diarahkan pada penyediaan benih (semen beku) sapi potong, sapi perah dan kambing PE yang berkualitas melalui upaya optimalisasi produksi, distribusi dan pemasaran serta optimalisasi pemeliharaan pejantan unggul (Bull).
28
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
b) Optimalisasi Pembibitan Ternak Ruminansia Diarahkan pada upaya penyediaan bibit (sapi potong, sapi perah,k kambing PE) dan hasil ternak berupa susu yang berkualitas melalui upaya optimalisasi produksi bibit pada Satker pembibitan dan Budidaya Ternak Besar dan Ternak Kecil. c) Optimalisasi Pembibitan Ternak Non Ruminansia Diarahkan pada upaya penyediaan bibit (ayam buras, itik dan kelinci) dan hasil ternak berupa telur itik dan telur ayam melalui upaya optimalisasi produksi bibit pada Satker pembibitan dan Budidaya Ternak unggas dan aneka ternak. d) Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan Diarahkan pada upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan melalui kegiatan surveilance, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular. e) Optimalisasi Lab. Keswan, Puskeswan dan Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) Diarahkan pada upaya pengamanan ternak dengan mengoptimalisasikan
fungsi
Laboratorium Keswan, Puskeswan dan Pos Lalu Lintas Ternak. f) Peningkatan Perencanaan Program, Data dan Evaluasi Bidang Peternakan Diarahkan pada upaya penyusunan program kerja dan dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang semakin mantap melalui peningkatan sumber daya manusia perencanaan, pemanfaatan system perencanaan terpadu, didukung data yang akurat dan up to date disertai dengan pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara kontinyu.
3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, kegiatan meliputi ; Peningkatan Layanan Usaha dan Penguatan Permodalan Peternakan Diarahkan pada upaya peningkatan peluang usaha Peternakan dan daya saing melalui upaya pengembangan Peternakan yang berbasis agribisnis, penguatan kelembagaan peternak, promosi dan peningkatan penguatan permodalan usaha melalui fasilitas perkreditan dan kemitraan yang saling menguntungkan.
4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan meliputi ; a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b) Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Alam dan Listrik c) Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah d) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor e) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan f) Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga h) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan i)
Kegiatan Penyediaan Makan Minum 29
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
j)
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi di Luar Daerah
k) Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan meliputi ; a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor e) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair f) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga g) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium h) Kegiatan Pemeliharaan Buku Perpustakaan i)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
j)
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
k) Kegiatan Pemeliharaan Alat Ternak, Tanaman dan Taman l)
Kegiatan Rehab Bangunan UPTD
6) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatan meliputi ; a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
7) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, kegiatan meliputi ; a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
8) Program Pendidikan Non Formal dan Informal, kegiatan meliputi ; a) Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
9) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, kegiatan melalui ; a) Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani
Selaras dengan tujuan dan visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2008 – 2013 sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1)
Meningkatnya populasi sapi potong rata-rata sebesar 2 % per tahun ;
2)
Meningkatnya populasi sapi perah rata-rata sebesar 0,6 % per tahun ;
3)
Meningkatnya populasi kambing/domba rata-rata sebesar 10 % per tahun ;
4)
Meningkatnya populasi ayam ras petelur rata-rata sebesar 2,58 % per tahun, ayam ras pedaging 4,13% per tahun dan ayam buras 2,35 % per tahun ;
5)
Meningkatnya produksi daging rata-rata sebesar 4,46 % per tahun ; 30
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
6)
Meningkatnya produksi telur rata-rata sebesar 2,3 % per tahun ;
7)
Meningkatnya produksi susu rata-rata sebesa 3 % per tahun ;
8)
Meningkatnya produksi semen beku BIB Ungaran : sapi dari 200.000 dosis menjadi 370.000 dosis dan semen beku kambing dari 10.000 dosis menjadi 30.000 dosis (ratarata kenaikan 20 % per tahun) ;
9)
Meningkatnya SDM petani peternak terlatih sebesar 3 % per tahun ;
10)
Meningkatnya konsumen protein hewani masyarakat Jawa Tengah sebesar 2,13 % per tahun dan tercapainya konsumsi protein hewani masyarakat Jawa Tengah sebesar 5,11 gram/kapita/hr pada tahun 2013;
11)
Menurunnya angka kesakitan ternak besar di bawah 9 % per tahun, ternak kecil di bawah 15 % per tahun, ternak unggas dan aneka ternak di bawah 20 % per tahun ;
12)
Menurunya angka kematian ternak besar di bawah 3 % per tahun, ternak kecil di bawah 5 % per tahun, unggas dan aneka ternak di bawah 10 % per tahun ;
13)
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sub sektor peternakan 4,54 % per tahun sebesar 1.591.756 orang di tahun 2013 ;
14)
Meningkatnya kontribusi PDRB peternakan Jawa Tengah sebesar 7,34 % per tahun, sebesar 6.170.241 juta (ADHK tahun 2000) pada tahun 2013 ;
15)
Meningkatkan kualitas pangan asal hewan (PAH) dan bahan asal hewan (BAH) sebesar 60 %.
2.
SEJARAH BERDIRINYA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH Keberadaan lembaga yang menangani bidang peternakan Jawa Tengah telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, dijaman pada tahun 1814 dibentuk Jawatan Kehewanandi daerahdaerah, tahun 1905 dibentuk Jawatan Kehewanan Pusat (Burgerlijk Veearsenijkundige Dienst/ BVD) dan tahun 1912 untuk urusan kehewanan diatur dalam staatblad 1912 No. 432 dan 435 yang meliputi : -
Pemberantasan penyakit menular ;
-
Perbaikan peternakan ;
-
Kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner.
Kemudian pada tahun 1935 di Bogor didirikan Sekolah Dokter Hewan yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam menangani Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada jaman kemerdekaan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 10/950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah, maka urusan lebih lajut dari Pemerintah Pusat di bidang kehewanan diserahkan kepada Pemerintah Jawa Tengah dengan PP Nomor 33 Tahun 1951.
31
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
Sehubungan dengan dihapusnya daerah-daerah administrative Karesidenan dan Kawedanan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963, maka diadakanlah penyesuaianpenyesuaian termasuk struktur organisasi Dinas Kehewanan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 1966 Nomor HU.7/1/9 tentang penetapan Susunan Organisasi dan Lapangan Tugas Dinas Kehewanan Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 10 Tahun 1968, ditetapkan pula Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Juli 1968 Nomor : Hukum g.28/1/4, yang merubah sebutan Dinas Kehewanan Propinsi Jawa Tengah menjadi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah, dimana nama Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah telah dirubah menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Jawa Tengah sampai sekarang. 3.
PENYELENGGARA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH Sejak mulai berdiri sampai sekarang, Dinas Peternakan dipimpin oleh 10 (sepuluh) Kepala Dinas, yaitu ; 1.
R. Soekarno Kariosoepono, Inspektur / Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1950 – 1955.
2.
R. Moetadji Kartodirdjo, Inspektur
/ Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah
pada tahun 1955 – 1959. 3.
R. Soejono Koesoemowardojo, Inspektur / Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1959 – 1968.
4.
R. Soetrisno, Inspektur / Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1968 – 1974.
5.
R. Soebagio Martodidojo, Inspektur / Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1974 – 1978.
6.
R. Koesmono Wirjosoemarto, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1978 – 1991.
7.
H. Moejono, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1992 – 1999.
8.
H. Kasbollah, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2000 – 2001.
9.
H. Sugiyono Pranoto, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2002 – 2005.
10. Hj. Kusmaningsih, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 – bulan April 2009. 11. H. Whitono, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propvinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sampai sekarang. 32
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
4.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH Pembangunan Peternakan sebagai bagian integral dari pembangunan sektor pertanian akan
terkait
dengan
reorientasi
kebijaksanaan
Pembangunan
Pertanian,
sehingga
Pembangunan Peternakan akan menyelaraskan dengan paradigma baru pembangunan daerah. Selain itu sebagai penjabaran paradigma baru, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijaksanaan. VISI Menurut Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Mengacu kepada kondisi yang diharapkan tersebut, maka dirumuskan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah : “ MENJADI DINAS YANG PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PETERNAKAN JAWA TENGAH “ Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mewakili dan mewujudkan keinginan seluruh pemangku kepentingan sub sektor peternakan dengan mengacu pada Visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Maka yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut : Menjadi Dinas Yang Profesional Mengandung maksud Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga yang mampu bekerja sesuai kompetensinya, memiliki sikap mental dalam bentuk komitmen dari seluruh jajaran Dinas untuk senantiasa mewujudkan sasaran pembangunan peternakan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kualitas keahliannya dalam melakukan pelayanan serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan penuh tanggungjawab, dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan dilandasi semangat “ MBOTEN KORUPSI MBOTEN NGAPUSI “.
Kemandirian Peternakan Jawa Tengah Merupakan suatu kondisi dimana Terjaminnya ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang mencakup kecukupan dan stabilitas ketersediaan pangan hewani serta keamanan pangan yang dicapai, melalui pengembangan peternakan berbasis
33
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
peternakan rakyat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ditunjang dengan SDM yang kompeten secara teknis dan managemen.
MISI Untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan Misi yangakan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Rumusan misi sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah adalah : 1. Meningkatkan managemen pelayanan peternakan dan kesehatan hewan. 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur peternakan dan kesehatan hewan. 3. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas ternak berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan Agribisnis Peternakan yang berdaya saing. NILAI-NILAI Nilai-nilai adalah criteria tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan organisasi, sehingga menjadi norma yang diyakini dalam kehidupan individu. Nilai-nilai organisasi sangat menentukan tercapainya visi dan misi.Oleh karena itu strategi yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan sumber daya maupun nilainilai yang dimiliki organisasi karena merupakan kekuatan riil dalam mencapai kekuatan organisasi. Berdasarkan pengertian dan makna nilai-nilai bagi organisasi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah memilih nilai-nilai sebagai berikut : 1. Keunggulan, dimaksudkan keyakinan untuk selalu menjadi yang terbaik. 2. Inovatif, dimaksudkan untuk senantiasa mau dan dapat mengadakan pembaharuan dalam menghadapi tantangan. 3. Disiplin, dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan kedisiplinan setiap unit kerja. 4. Sinergis, dimaksudkan agar setiap unit kerja ada saling keterkaitan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 5. Konsisten, dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan setiap unit kerja dibutuhkan suatu sikap kebaikan yang harus dipelihara secara terus menerus. 6. Beretika, dimaksudkan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan dibutuhkan suatu sikap jujur, tulus, adil serta informasi yang lengkap. 7. Responsif, dimaksudkan tanggap terhadap harapan masyarakat. 8. Akuntabel, setiap aktifitas kegiatan harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 9. Mandiri, dimaksudkan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan sendiri
34
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
Tujuan Tujuan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang telah dirumuskan sebagai arahan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan dalam bentuk programprogram dan kegiatan adalah sebagai berikut ; 1)
Mengembangkan sistem informasi untuk mendukung ketersediaan data yang cepat, tepat, akurat ;
2)
Meningkatkan koordinasi/fasilitasi/pembinaan lingkup peternakan ;
3)
Meningkatkan tata kerja peternakan dan kesehatan hewan ;
4)
Meningkatkan kapasitas SDM teknis dan non teknis sesuai dengan kompetensinya ;
5)
Meningkatkan ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal ( ASUH ) ;
6)
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing agribisnis peternakan.
SASARAN Selaras dengan tujuan dan visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 – 2018, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1)
Tersedianya data yang berkualitas untuk mendukung evaluasi dan perumusan kebijakan.
2)
Terwujudnya sinergitas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
3)
Terciptanya sistem kerja yang efektif, efisien, akuntabel dan transparant.
4)
Terwujudnya SDM peternakan yang profesional.
5)
Meningkatnya ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal ( ASUH ).
6)
Meningkatnya skala usaha peternakan.
7)
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan.
8)
Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan peternak.
35
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
BAB VII PENUTUP
Demikian laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk tahun anggaran 2015 laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kauangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011. Kami yakin laporan ini masih banyak kekurangannya, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan tahunan dimasa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
36
