LAPORAN KEUANGAN 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2007 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan dan Hibah 1.521,95 % dan Realisasi belanja netto pada Semester II TA 2007 adalah sebesar 65.66 % dari anggarannya.
1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI Laporan keuangan Semester II tahun 2007 ini disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi dan penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
I. PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar; • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER 24/PB/2006
B. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dilingkup UAPPA-E1 Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI yang berasal dari dana APBN sebesar Rp 771.343.120.000,- setelah direvisi berubah menjadi Rp.979.332.087.000,Pada tahun anggaran 2007, UAPPA-E1 bertugas melakukan penggabungan dan pengkoordinasian laporan keuangan dari : • satuan kerja pusat dan daerah 119 satuan kerja • satuan kerja pusat 5 satuan kerja, • satuan kerja dekonsentrasi 33 satuan kerja , • satuan kerja tugas pembantuan 81 satuan kerja, yang tersebar di 33 provinsi. Selain mengelola Bagian Anggaran 024, juga mengelola Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yaitu dana Hibah (WHO) dan JICA yang dilaporkan dalam laporan Keuangan ini pada Catatan atas laporan keuangan.
2
Laporan Keuangan Semester II TA 2007 Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca danCatatan atas Laporan Keuangan, yang disusun secara sentralisasi dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran sudah dilakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi Akuntansi untuk Semester II TA 2007. Dalam penyusunan data neraca untuk aset tetap, belum seluruhnya satuan kerja /wilayah pada lingkup UAPPA-E1 menggunakan data yang berasal dari Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Satuan Kerja /wilayah yang telah melaksanakan SABMN baru 23 Satker dari 119 Satker dalam lingkup Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan , yaitu : No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kode Satuan Kerja /Wilayah*
446003 465895 465977 465983 465992 040049 080059 170066 190038 200058 220055 310043 320023 300238 031946 031435 031222 220055 100056 085419 140058 200455 195160
Uraian Satuan Kerja / Wilayah
Dit Bina Produksi dan Distribusi Alkes Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alkes Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Kesehatan Kab Bangka Dinas Kesehatan Kab Magelang Dinas Kesehatan Kab Blora Dinas Kesehatan Kab Jepara Dinas Kesehatan Prov. Bali Dinas Kesehatan Prov Jambi Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto Dinas Kesehatan Prov Kalimantan Tengahj Dinas Kesehatan Kab Kolaka Dinas Kesehatan Kota Makasar
Yang belum menggunakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) hanya menyerahkan Dokumen Sumber (DS) ke Unit Eselon I.
3
II. RINGKASAN LAPORAN A. Anggaran Belanja dan Estimasi Pendapatan Selama periode tahun anggaran 2007 Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menerima anggaran pengeluaran sebesar Rp.771.343.120.000,tetapi setelah direvisi berubah menjadi Rp. 979.332.087.000,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan satuan kerja dilingkup Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Estimasi pendapatan yang dialokasikan pada Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk tahun anggaran 2007 sebesar Rp 5.000.000,- yang terdiri dari estimasi penerimaan estimasi PNBP B. Realisasi Pendapatan dan Belanja ..
Dari anggaran belanja tersebut terealisasi sebesar 65.67 % Realisasi pendapatan pada semester II tahun anggaran 2007 sebesar 1,521,95 % III. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN A. PENDAPATAN A.1. Realisasi Pendapatan Realisasi pendapatan dimasing-masing Satker yang berada dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri dari -
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Realisasi PNBP pada semester II tahun 2007 sebesar Rp. 76.097.860,- total capaian PNBP atau 1.521,95 % dari anggarannya terdiri dari: ¾ Kantor Pusat
Rp. 68.788.039,-
¾ Prop Yogyakarta
Rp.
¾ Prop Jambi
Rp. 4.500.000,-
¾ Prop Kalteng
Rp.
1.741.962,-
¾ Prop NTT
Rp.
706.500,-
¾ Prop Babel
Rp.
334.130,-
27.229,-
Rincian Realisasi Pendapatan No
Satker
Target Rp
Realisasi
%
1
Ditjen Binfar dan Alkes
5.000.000
76.097.860
1.521,95
Jumlah
5.000.000
76.097.860
1.521,95
4
B. BELANJA B.1. Pelaksanaan Realisasi Belanja Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatankegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Rincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :
Tabel.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Satuan Kerja Realisasi Belanja
2
Anggaran Setelah Revisi 3
Satuan Kerja Pusat Dekonsentrasi
Rp 687.343.120.000
Rp. 907.422.678.000
Rp. 579.308.014.765
5=(4/3)x10 0% 63,84 %
Rp. 40.000.000.000
Rp. 27.909.409.000
Rp. 22.407.645.812
80.29 %
Tugas Pembantuan Jumlah
Rp. 44.000.000.000
Rp. 44.000.000.000
Rp. 41.392.314.547
94.07 %
Rp 771.343.120.000
Rp 979.332.087.000
Rp. 643.107.975.124
65.67 %
Uraian
Anggaran Semula
1
4
Persentase
Tabel.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Kode Jenis Bel.
Uraian Jenis Belanja
Anggaran Setelah Revisi
Realisasi Belanja
1
2
3
4
Persentase 5=(4/3)x100%
51
Belanja Pegawai
Rp. 13.289.148.000
Rp.
9.147.051.846
68.83%
52
Belanja Barang
Rp. 619.387.848.000
Rp. 290.333.783.656
46.87%
53
Belanja Modal
Rp. 46.655.091.000
Rp. 44.020.184.109
94.35%
57
Belanja Bantuan Sosial
Rp. 300.000.000.000
Rp. 299.573.794.150
99.86%
Jumlah
Rp. 979.332.087.000
Rp. 643.074.813.761
65.66%
Realisasi tersebut berasal dari seluruh satuan kerja dalam lingkup UAPPA-E1 yang tersebar di 33 provinsi. a. Belanja Pegawai terserap 68.83 % disebabkan karena Belanja Vakasi yang semula dialokasikan sebesar Rp. 200.000,- / bulan ternyata direalisasikan hanya Rp. 75.000,-/bulan b. Belanja Barang terserap 46.87 % disebabkan karena pengadaan barang pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ada yang tidak terealisasi.
5
A. PERSEDIAAN Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Terdapat Persediaan pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp.22.643.648.246,- yang diperoleh dari hasil inventarisasi, yang terdiri dari ATK Rp. 177.617.244,- dan Buffer Stock Obat Rp. 22.466.031.002.,- terdiri dari Obat Buffer Bencana sebesar Rp. 8.423.772.278,- dan Obat Buffer Stock Pusat sebesar Rp. 14.042.258.724,-. . B. ASET TETAP Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per 31 Desember 2007 sebesar Rp.14.029.473.830,- dengan perincian sebagai berikut: Peralatan dan Mesin Rp. 13.769.553.830,Tanah Rp. 259.920.000,IV. INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA A. Informasi Tambahan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Dalam Penyusunan laporan realisasi anggaran secara system akuntansi pemerintah dari satuan kerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan yaitu : 1. Pada Satker Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes merealisasikan anggarannya sebesar (63,41%), karena pengadaan pada Setditjen ada yang tidak teralisasi yaitu : Vaksin fluburung Pengadaan Obat Fluburung Early Detection Kit Pembuatan Naskah Akademik RUU tentang Obat Revisi regulasi per Undang-undangan tentang pangan (naskah akademik & RPP). Hal tersebut dikarenakan adanya APBNP Revisi III yang baru turun pada tanggal 23 November 2007, sehingga tidak mungkin untuk dilaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan waktu yang sangat terbatas 2. Direktorat Jenderal Bina Obat Publik & Perbekalan Kesehatan merealisasikan anggarannya sebesar (80,79%) disebabkan karena adanya kebijakan Menteri Keuangan No. S.348/MK.02/2007, tertanggal 30 Juli 2007 tentang penyesuaian Belanja Perjalanan Dinas Tidak Mengikat yaitu sisa anggaran yang dapat dipergunakan hanya 30%. Selain itu DIPA Revisi terlambat diterima sehingga sisa anggaran tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimanamestinya. 3. Dana Dekonsentrasi (DK) terlihat rata-rata peyerapannya tidak mencapai target ini dikarenakan adanya kebijakan dari Menteri Keuangan No.S.348/MK.02/2007, tertanggal 30 Juli 2007 tentang Penyesuaian Belanja Perjalanan Dinas Tidak Mengikat yaitu sisa anggaran yang dapat dipergunakan hanya 30 %. Selain itu DIPA Revisi terlambat diterima sehingga sisa anggaran tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimanamestinya
6
4. Dana Dekonsentrasi yang masih terlihat realisasinya Rp.0,- (NOL) adalah Dinas Kesehatan Propinsi Banten, ini disebabkan karena adanya tanda bintang yang diajukan pencairan tidak turun sampai akhir tahun anggaran 5. Dana Tugas Pembantuan yang masih terlihat realisasinya Rp.0,- (NOL) adalah Dinas Kesehatan Kab. Blora ini disebabkan, pada saat pengajuan SPP/SPM oleh KPPN ditolak karena tidak terdapat biaya perencanaan dan pengawasan. Maka dari pihak pengelola mengajukan revisi tetapi pada akhir tahun anggaran revisi baru turun. 6. Usulan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai berikut a. Perijinan Kefarmsian b. Persetujuan Export dan Import Kefarmasian c. Sertifikasi Kefarmasian d. Perijinan Alat Kesehatan
B. Informasi Tambahan Kegiatan WHO Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes Tahun Anggaran 2007 No.
SATKER
Kegitan
Anggaran
Realisasi
%
1.
Direktorat Bina Training of Trainer for Rp Health Professionals Penggunaan Community Obat Rasional and Empowerment Regarding Rational Use of Medicine
47.103.200
47.097.960
99,98
2.
Direktorat Bina Training of Trainer for Rp MTP Technique and Penggunaan Obat Rasional Training of Mother Activities learning To Promote Rational Use of Medicine for Health Professional
90.113.800
89.895.400
99,75
3.
Direktorat Bina To conduct of Trainers Rp for health Penggunaan on Obat Rasional Professionals Advocasy Ability regarding Rational Use Medicine
24.589.000
24.577.800
99,95
4
Direktorat Bina Penggunaan Obar Rasional
Rp Community Emporment regarding The Rasional Use Of Drug at Desa Siaga
52.250.000
52.243.950
100
5.
Direktorat Bina To conduct Training of Rp Komunitas dan Trainers on Medicine Information Servises Klinik in Hospital
44.065.800
43.690.000
99,14
258.121.800
257.505.100
99,76
Rp
Jumlah
7
C. Informasi Tambahan Kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekelan Kesehatan bekerjasama dengan JICA Tahun 2007 No 1.
2.
Kegitan
Tempat & Tgl Pelaksanaan Software Training Drug Jakarta, 9-10 Maret 2007 Supply Managemen Finalization Revise Drug Supply Cimacan, Management Training 12-16 Maret 2007 For Distric/city Module & Revise TOT Module Of Drug Supply Management Training for Primary Health Center.
Anggaran
Realiasasi
%
53.418.400
53.252.400 99.69
70.063.200
64.859.900 92.57
3.
Formulating Drug Ciloto, Supply Management 24-26 April 2007 Training Module for Sub Health Center
56.706.300
54.689.700 96.44
4.
TOT of Drug Supply Management for Sub Health Center
Cimacan, 12-15 Juni 2007
73.152.000
73.118.500 99.95
5
Pelatihan Pengelolaan Oblik & Perbekes di Puskesmas Pembantu
Lombok Barat 1-3 Agustus 2007
41.199.000
41.199.000
100
6
Pelatihan Pengelolaan Oblik & Perbekes di Puskesmas Pembantu
Lombok Tengah 1-3 Agustus 2007
37.459.000
37.459.000
100
7
Pelatihan Pengelolaan Oblik & Perbekes di Puskesmas Pembantu
Lombok Timur 1-3 Agustus 2007
37.939.000
37.939.000
100
8
Pelatihan Pengelolaan Oblik & Perbekes di Puskesmas Pembantu
Bengkulu 7-9 Agustus 2007
26.625.800
26.516.800
99.59
9
Pelatihan Pengelolaan Oblik & Perbekes di Puskesmas Pembantu
Bengkulu Utara 7-9 Agustus 2007
34.715.800
34.715.800
100
10
Pelatihan Pengelolaan Oblik & Perbekes di Puskesmas Pembantu
Rejang Lebong 7-9 Agustus 2007
37.255.800
37.255.800
100
468.534.300
461.005.100
98.39
JUMLAH
8
Demikian penyampaian Materi laporan keuanga Eselon I Semester II Tahun Anggaran 2007. Laporan ini merupakan hasil penggabungan dari seluruh satuan kerja (satker), Pusat, Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) yang berada di Propinsi/ Kab/ Kota dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
9
