BAB IV LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BAB

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

BAB IV LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening

Kas Umum Negara/Daerah yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil. Surplus/defisit adalah selisih lebi/kurang antara pendaptan dan belanja selama satu periode pelaporan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Modul Sistem Akuntansi Instansi

55

BAB

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

A. Akuntansi Anggaran Akuntansi

anggaran

merupakan

teknik

pertanggungjawaban

dan

pengendalian

manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi Anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri adri penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakuakn pengeluaranpengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh

uang

dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah guna membiayai

pengeluran-pengeluran selama periode otorisasi tersebut. B. Akuntansi Pendapatan Pendapatan diakui saat diterima pada Rekening Umum Negara/Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan dibagi menjadi: 1.

Pendapatan Pajak

2.

Pendapatan Negara Bukan Pajak

3.

Hibah.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian atas pendapatan yang sifatnya normal dan berulang


56

BAB

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

(recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recuring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Berdasarkan Bagan Akun Standar tidak terdapat Mata Anggaran khusus untuk pengembalian pendapatan, apabila terjadi pengembalian pendapatan maka menggunakan Mata Anggaran yang sama pada saat melakukan membukukan pendapatan. C. Akuntansi Belanja Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara


57

BAB

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penangulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat. Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut : 1. belanja operasi  belanja pegawai  belanja barang  bunga  subsidi  hibah  bantuan sosial 2. belanja modal:  belanja aset tetap  balanja aset lainnya 3. belanja lain-lain/takterduga Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga berserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut: 1.

Pelayanan Umum

2.

Pertahan

3.

Ketertiban dan Keamanan

4.

Ekonomi


58

BAB

5.

Perlindungan Lingkungan Hidup

6.

Perumahan dan Pemukiman

7.

Kesehatan

8.

Pariwisata dan Budaya

9.

Agama

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

10. Perlindungan Sosial Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang di tetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. D. Telaah Akun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan ada tiga kelompok : 1.

Pendapatan Pajak (41XXXX)

2.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (42XXXX)

3.

Hibah (43XXXX)

Akuntansi pendapatan: 1.

Pendapatan diakui berdasarkan prinsip basis kas dalam akuntansi pemerintahan. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah;

2.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapataan;


59

BAB

3.

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan dilaporkan dalam laporan Realisasi Anggaran Pendapatan. Laporan Realisasi Pendapatan merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan yang diperbamndingkan dengan anggarannya dalam satu Periode. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan terdiri dari: 1.

Laporan Realisasi Pendapatan: Menurut Mata Anggaran

2.

Laporan Realisasi Pendapatan: Menurut Program-Kegiatan

Laporan realisasi pendapatan merupakan laporan yang berisi data dari dokumen sumber yang berupa SSBP, SSP, SSBC, dan SSPB yang telah memiliki Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Apabila formulir tersebut belum memiliki NTPN, maka belum bisa diakui sebagai penerimaan negara. Langkah-langkah telaah laporan realisasi anggaran pendapatan dan laporan realisasi pengembalian pendapataan Secara garis besar cara membaca maupun menganalisis laporan realisasi pendapataan berbeda dengan laporan realisasi anggaran belanja. Karena laporan realisasi pendapatan tidak melihat apakah realisasi yang terjadi pada anggarannya atau tidak maka yang lebih di tekankan disini adalah apakah pendapatan suatu kementerian negara/lembaga merupakan pendapataan yang wajar diterima. 1. Analisis Pendapataan Pajak a. Pendapatan pajak dengan mata anggaran 41111X, 41112X, 41121X, 41122X, 41131X,41141X, 41161X, 41162X (SSP) masuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Ditjen Pajak, Departemen Keuangan (015.04). b. Pendapatan bea dan cukai dengan mata anggaran 411151, 41211X, 41221X, 41231X, 41232X (SSBC) masuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Ditjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan (015.05). Modul Sistem Akuntansi Instansi

60

BAB

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

Daftar Mata Anggaran untuk Pendapatan Pajak sbb: KELOMPOK PENDAPATAN PERPAJAKAN 41

Penerimaan Perpajakan 411 Pendapatan Pajak Dalam Negeri 4111 Pendapatan Pajak Penghasilan 41111 Pendapatan PPh Migas 411111 Pendapatan PPh Minyak Bumi 411112 Pendapatan PPh Gas Alam 411113 Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi 411119 Pendapatan PPh Migas Lainnya 41112 Pendapatan PPh Non-Migas 411121 Pendapatan PPh Pasal 21 411122 Pendapatan PPh Pasal 22 411123 Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 411124 Pendapatan PPh Pasal 23 411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 411126 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 411127 Pendapatan PPh Pasal 26 411128 Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri 411129 Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya 4112 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 41121 Pendapatan PPN 411211 Pendapatan PPN Dalam Negeri 411212 Pendapatan PPN Impor 411219 Pendapatan PPN Lainnya 41122 Pendapatan PPnBM 411221 Pendapatan PPnBM dalam Negeri 411222 Pendapatan PPnBM Impor 411229 Pendapatan PPnBM Lainnya 4113 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 41131 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 411311 Pendapatan PBB Pedesaan 411312 Pendapatan PBB Perkotaan 411313 Pendapatan PBB Perkebunan 411314 Pendapatan PBB Kehutanan 411315 Pendapatan PBB Pertambangan 411319 Pendapatan PBB Lainnya 4114 Pendapatan BPHTB 41141 Pendapatan BPHTB 411411 Pendapatan BPHTB 4115 Pendapatan Cukai 41151 Pendapatan Cukai 411511 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 411512 Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol 411513 Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl


61

BAB

412

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

Alkohol 411514 Pendapatan Denda Administrasi Cukai 411519 Pendapatan Cukai Lainnya 4116 Pendapatan Pajak Lainnya 41161 Pendapatan Pajak Lainnya 411611 Pendapatan Bea Meterai 411612 Pendapatan dari Penjualan Benda Materai 411619 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya 41162 Pendapatan Bunga Penagihan Pajak 411621 Pendapatan Bunga Penagihan PPh 411622 Pendapatan Bunga Penagihan PPN 411623 Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM 411624 Pendapatan Bunga Penagihan PTLL Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 4121 Pendapatan Bea Masuk 41211 Pendapatan Bea Masuk 412111 Pendapatan Bea Masuk 412112 Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) 412113 Pendapatan Denda Administrasi Pabean 412114 Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) 412119 Pendapatan Pabean Lainnya 4122 Pendapatan Pajak/pungutan ekspor 41221 Pendapatan Pajak/pungutan ekspor 412211 Pendapatan Pajak/pungutan ekspor

2. Analisa PNBP Sesuai dengan PP no. 22 tahun 1997, PNBP dibagi menjadi dua bagian: a. PNBP Umum PNBP ini merupakan PNBP yan pelaksanaan pemungutannya ada di seluruh Kementerian Negara/Lembaga. PNBP ini terdiri dari: 1. Penerimaan kembali belanja TAYL. Penerimaan kembali belanja yang diterima pada periode berikutnya dengan mata anggaran 42391X (pendapatan Lain-lain). 2. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara. 3. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara. 4. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro). 5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan).


62

BAB

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

6. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. 7. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang. b. PNBP Khusus PNBP khusus adalah PNBP yang pelaksanaan pemungutannya hanya dilakukan oleh satu kementerian negara/lembaga tertentu yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Untuk melakukan telaah terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan perlu diperhatikan PNBP khusus, karena tidak boleh PNBP khusus ini diterima oleh kementerian negara/lembaga yang tidak berhak. Sebagian dari PNBP khusus yang terdapat pada Kementerian Negara/Lembaga

dapat dicontohkan sebagai

berikut, antara lain: 1.

Departemen Keuangan (015.06) yaitu MAP 421111 Pendapatan minyak bumi, 421211 Pendapatan bagian pemerintah dan penjualan gas alam, 422111 Pendapatan laba BUMN perbankan, 422121 Pendapatan laba BUMN non perbankan.

2.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

yaitu MAP 421211

Pendapatan Iuran Tetap, 421312 Pendapatan royalti batubara, 423113 Pendapatan penjualan hasil tambang. 3.

Departemen Kehutanan (029) yaitu Pendapatan Kehutanan (mata anggaran 4214XXX) dan MAP 423142 Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA).

4.

Departemen Kelautan dan Perikanan (032) yaitu Pendapatan perikanan (mata anggaran 4215XX).

5.

Departemen Pertanian (018) yaitu MAP 423112 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan, 423112 Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan; Pendapatan dari Pendaftaran Pestisida, Royalti Hasil Penelitian dan Pembuatan Label Obat-obatan Pertanian/Peternakan;


63

BAB

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

MAP 423145 Pendapatan Sensor/ karantina, pengawasan/periksaan untuk pendapatan sensor/karantina, pengawasan, pemeriksaan. 6.

Kejaksaan Agung (006) yaitu MAP 423114 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan.

7.

Departemen Pekerjaan Umum (033) yaitu MAP 423123 Pendapatan penjualan sewa beli.

8.

Departemen Pendidikan Nasional (023) yaitu MAP 423142 Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA); MAP 423145 Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan untuk pendapatan sensor/karantina, pengawasan, pemeriksaan.

9.

LIPI (079) yaitu MAP 423142 Pendapatan tempat hiburan /taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA).

10. Departemen Hukum dan HAM (013) yaitu MAP 423143 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dam BPKB; MAP 423144 Pendapatan hak dan perijinan untu pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun

perpanjangan

merek;

MAP

423156

Pendapatan

uang

pewarganegaraan. 11. Departemen

Perindustrian/Perdagangan

(019

dan/atau

090)

yaitu

Pendapatan wajib daftar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertifikasi mutu

barang;

MAP

423145

Pendapatan

sensor/karantina,

pengawasan/pemeriksaan untuk pendapatan sensor/karantina, pengawasan, pemeriksaan. 12. Departemen Perhubungan (022) yaitu biaya hak penggunaan frekuensi radio, biaya ijin amatir radio, MAP 423148 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian, 423152 Pendapatan jasa telekomunikasi. 13. Departemen Tenaga Kerja (026) yaitu Pendapatan hak dan perijinan tenaga kerja. 14. BPN (056) yaitu Pendapatan hak dan perijinan pertanahan. 15. Departemen

Kesehatan

sensor/karantina, Modul Sistem Akuntansi Instansi

(024)

yaitu

MAP

pengawasan/pemeriksaan

423145

Pendapatan

untuk

pendapatan 64

BAB

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

sensor/karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen (018, 019, 023, 024). 16. Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen yaitu MAP 423146 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi,pelatihan, teknologi, pendapatan

BPN,

pendapatan

DJBC.

Pendapatan

tersebut

meliputi

pendapatan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi: pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsulidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi

tanah,

pelayanan

periksaan

tanah,

pelayanan

informasi

pertanahan); jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan. 17. Departemen Agama (025) yaitu MAP 423147 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama . 18. Departemen Sosial (027) yaitu MAP 423153 Pendapatan iauran lelang untuk fakir miskin. 19. Departemen Dalam Negeri (011) yaitu Map 4223154 Pendapatan jasa catatan sipil. 20. Departemen Keuangan (015) yaitu map 423155 Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa, MAP 423157 Pendapatan bea lelang, MAP 423158 Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara. 21. Departemen Luar Negeri (011) yaitu Map 423161 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan RI, 423162 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler. 3. Analisis Pendapatan Hibah Pendapatan hibah dapat berasal dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. Pendapatan hibah terdapat di seluruh kementerian negara/lembaga akan tetapi yang melakukan pencatatan adalah Menteri Keuangan yang mempunyai fungsi sebagai Bendahara Umum Negara. Pendapatan hibah harus dikaitkan dengan belanja hibah yang ada di kementerian negara/lembaga. Hibah dapat berupa hibah barang, jasa Modul Sistem Akuntansi Instansi

65

BAB

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

maupun hibah uang dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan serta diungkapkan pada CaLK. 4. Analisis Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Dalam Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan akan berlaku prinsip: a. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. b. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama; c. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukanyna koreksi dan pengembalian tersebut. E. Telaah

Akun

Laporan

Realisasi

Anggaran

Belanja

dan

Laporan

Realisasi

Pengembalian Belanja Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRAB) menggambarkan jumlah realisasi atau jumlah belanja yang dilaksanakan/direalisasi oleh entitas akuntansi dalam satu periode pelaporan. Realisasi belanja di LRAB disajikan menurut Mata Anggaran (MA), meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

Klasifikasi Mata Anggaran Pengeluaran. Mata Anggaran Pengeluaran diklasifikasikan menurut jenis belanja, yaitu sebagai berikut: 1. Belanja Pegawai (51) Belanja pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan (511) yang digunakan untuk pembayaran

gaji

dan

tunjangan

PNS

dan

TNI/Polri;

Belanja

Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunjangan Khusus dan Belanja pegawai Transito (512);


66

BAB

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

Belanja Kontribusi Sosial (513) yang dipergunakan untuk belanja pensiun PNS/TNI/Polri, Belanja Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Kesehatan Veteran. Belanja pegawai merupakan transaksi yang menghasilkan perkiraan operasional. Transaksi ini akan mempengaruhi LRAB, dengan mengurangi anggaran dan menambah realisasi. 2. Belanja Barang (52) Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan no. SE-14/PB/2005

tentang

Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Perolehan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara, Belanja Barang didefinisikan sebagai pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Belanja barang meliputi Belanja Barang dan Jasa (521,522), Belanja Pemeliharaan (523), dan Belanja Perjalanan Dinas (524). Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis dipakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang besifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 01/KMK.12/2001 dan pengeluaran jasa non fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan


67

BAB

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan jaringan, irigasi, peralatan dan mesin dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemrintahan. Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Belanja barang merupakan transaksi yang menghasilkan perkiraan operasional. Transaksi in dicatat sebagai realisasi belanja dalam LRA. 3. Belanja Modal (53) Menurut Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan no. SE-14/PB/2005 tentang Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Perolehan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara, Belanja Modal dimkasudkan untuk menampung pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah (531), belanja modal mesin dan peralatan (532), belanja modal gedung dan bangunan (533), belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (534), dan belanja modal fisik lainnya (535). Belanja modal terdiri dari: a. Pengeluaran untuk perolehan barang milik negara, baik berupa aset tetap, maupun aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari setahun, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya seperti buku, binatang dan sebagainya. b. Pengeluaran setelah perolehan yang mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki lainnya. c. Pengeluaran untuk perolehan aset yang tidak ditujukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh pengadaan buku untuk perpustakaan. d. Pengeluaran mulai dari pengadaan/perolehan aset sampai dengan aset yang diadakan/diperoleh siap untuk digunakan. e. Pengeluaran untuk perolehan/penambahan aset tetap atau aset lainnya yang besarnya melebihi batas nilai satuan kapitalisasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI no. 01/KMK.12/2001. Modul Sistem Akuntansi Instansi

68

BAB

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

f. Pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk didalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak/software. Belanja modal merupakan transaksi yang menghasilkan perkiraan operasional. Transaksi ini dicatat sebagai realisasi belanja dalam LRAB. 4. Belanja Pembayaran Bunga Utang (54) Digunakan untuk membiayai pembayaran bunga uatng dalam negeri dan luar negeri serta pembayaran discount surat utang dalam negeri dan luar negeri. Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan transaksi yang menghasilkan perkiraan operasional. Transaksi ini dicatat sebagai realisasi belanja dalam LRAB. 5. Belanja Subsidi (55) Terdiri dari Belanja Subsidi Perusahaan Negara dan Belanja Subsidi Perusahaan Swasta. Belanja Subsidi merupakan transaksi yang menghasilkan perkiraan operasional. Transaksi ini dicatat sebagai realisasi belanja dalam LRAB. 6. Belanja Hibah (56) Terdiri dari Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri, Hibah Kepada Organisasi Internasional, dan Hibah Kepada Pemerintah Daerah. Belanja Hibah merupakan transaksi yang menghasilkan perkiraan operasional. Transaksi ini dicatat sebagai realisasi belanja dalam LRAB. 7. Belanja Bantuan Sosial (57) Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk trnasfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lemabga, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja Bantuan Sosial merupakan transaksi yang menghasilkan perkiraan operasional. Transaksi ini dicatat sebagai realisasi belanja dalam LRAB.


69

BAB

IV

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

8. Belanja Lain-lain (58) Digunakan untuk pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan cadangan umum. Belanja Lain-lain merupakan transaksi yang menghasilkan perkiraan operasional. Transaksi ini dicatat sebagai realisasi belanja dalam LRAB.

Pengembalian Belanja. Mata anggaran pengembalian belanja: 1. Pengembalian belanja atas realisasi belanja tahun berjalan menggunakan mata anggaran yang sama pada waktu melakukan belanja (5XXXXX) dan disajikan pada laporan realisasi belanja dan laporan pengembalian belanja. 2. Pengembalian belanja tahun anggaran lalu menggunakan mata anggaran pendapatan lain-lain (42391X) dan disajikan di laporan realisasi pendapatan. 3. Pengembalian uang persediaan menggunakan

mata anggaran pengembalian uang

persediaan (815XXX), tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran belanja tetapi mengurangi akun Kas di Bendahara Pengeluaran di neraca.


70

BAB IV LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Recommend Documents