KEPUTUSAN CAMAT SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG No. 10 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG CAMAT SUMUR BANDUNG

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN SUMUR BANDUNG Jl. Lombok Nomor. 6 Bandung 40113 Telp: (022) 4205668 Faxs: (022) 4205668 [email protected]

KEPUTUSAN CAMAT SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG No. 10 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG

CAMAT SUMUR BANDUNG

Menimbang

:

a. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan Publik kepada masyarakat harus harus ada sinkronisasi antara hak, kewajiban, kewenangan serta tanggungjawab dari seluruh pihak yang terkait di bidang Pelayanan Publik untuk mewujudkan pelayanan Prima kepada masyarakat; b.

Bahwa masyarakat sebagai penerima pelayanan Publik menginginkan pelayanan yang baik, transparan, responsibel, beretika dan memberikan kepuasan bagi masyarakat;

c.

Bahwa Kecamatan Sumur Bandung mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah No.870 tahun 2011 tanggal tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah;

d. bahwa dalam rangka melaksanakan pelimpahan kewenanangan tersebut Kecamatan Sumur Bandung harus meningkatkan pelayanan public sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat, akirat taransparan dan terukur; e. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik; f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a s/d e dipandang perlu ditetapan standar pelayanan publik melalui Keputusan Camat Sumur Bandung; Mengingat

:

a. UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik; b. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah5 tentang ; d. Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik;

e. Peraturan Presiden RI No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik

f. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatue Negara Nomor: PER/21/M.PAN?11/2008 tentang Srandar Operasional Prosedur;

pedoman

penyusunan

g. .Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 04 Tahun 2010 Pedoman penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN) i. PerMen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 pedoman Standar pelayanan; j. PERDA Kota Bandung No. 16 Tahun 2011 tentang pelayanan Publik; k. Peraturan Walikota bandung No. 185 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEEMPAT

:

Standar Pelayanan Publik Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat Sumur Bandung. Standar Pelayan Publik Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi : 1. Pelayanan Penerbitan KTP ; 2. Pelayanan Penerbitan KK ; 3. Pelayanan Surat Keterangan ; 4. Pelayanan Surat Pindah Datang ; 5. Pelayanan Surat Pindah Keluar ; 6. Pelayanan Legalisir Dokumen ; 7. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris ; Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat dan masyarakat pemohon layanan di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Pada Tanggal

: :

Bandung 2 November 2015

CAMAT SUMUR BANDUNG

Dra. HJ. SRI MAYANINGSIH, M.Si NIP. 19691022 198803 2 001

DASAR HUKUM PELAYANAN PUBLIK DI

KECAMATAN SUMUR BANDUNG : 1. UU NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK ; 2. UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ; 3. UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ; 4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK I INDONESIA NO 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UU NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK ; 5. PERATURAN PRESIDEN RI NO 76 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK; 6. PERMEN PAN & RB NO 38 TH 2012 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK ; 7. PERMEN PAN & RB NO 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYAN ; 8. PERMEN PAN & RB NO 16 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK ; 9. PERDA KOTA BANDUNG NO 16 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PUBLIK ; 10. PERDA KOTA BANDUNG NO 08 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ; 11. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 185 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT DAN LURAH.

A. PENDAHULUAN Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, akurat, cepat, transparan, terukur sertaakuntabel, maka perlu menetapkan standard pelayanan dalam bentuk Keputusan Camat.

B. STANDAR PELAYANAN a. PENERBITAN KTP (SIAK) NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

1

DASAR HUKUM

2

PERSYARATAN PELAYANAN

Undang Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Daerah Kota Bandung No.08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Walikota Bandung No.400 Tahun 2014 Tanggal 23 April 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

I.

PEMULA 1. Surat Pengantar RT/RW setempat ; 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) ; 3. Formulir Permohonan KTP ( F-1.07) yang ditandatangani Pemohon dan Lurah ; 4. Pas Foto 2 lembar ukuran 3x4 cm, latar merah untuk tahun lahir ganjil, biru untuk tahun lahir genap ; 5. Apabila ada perubahan data : - FC Akte Kelahiran/FC Ijazah ; - FC Surat Kematian ; - FC Surat Nikah ; - FC Surat Cerai ; - Surat Keterangan lain berkesesuaian 6. Surat Kuasa ( bagi yang mewakilkan ) ;

II.

PERPANJANGAN : 1. Pengantar RT/RW setempat ; 2. Foto copy Kartu Keluarga ( KK ) ; 3. Formulir Pemohonan KTP ( F-1.07 ) yang di tandatangani Pemohon dan Lurah 4. KTP asli ( bila masih berlaku ) ; 5. FC KTP ( bila sudah habis masa berlaku ) ; 6. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (bila KTP hilang ) ; 7. Pas Foto 2 lembar ukuran 3x4 cm, latar merah untuk tahun lahir ganjil, biru untuk tahun lahir genap ; 8. Apabila ada perubahan data : - FC Akte Kelahiran/FC Ijazah ; - FC Surat Kematian ; - FC Surat Nikah ; - FC Surat Cerai ; - Surat Keterangan lain berkesesuaian 9. Surat Kuasa ( bagi yang mewakilkan ) ;

III.

PENDUDUK PENDATANG 1. Pengantar RT/RW setempat ; 2. Formulir Permohonan KTP ( F-1.07) yang ditandatangani Pemohon dan Lurah ;

3. Pas Foto 2 lembar ukuran 3x4 cm, latar merah Untuk tahun lahir ganjil, biru untuk tahun lahir genap ; 4. Surat Keterangan Pindah Datang dari Kecamatan Asal (pindah antar Kec se-Kota Bandung) ; 5. Surat Ijin Menetap dari Disdukcapil (pindah dari luar Kota Bandung) 6. Apabila ada perubahan data : - FC Akte Kelahiran/FC Ijazah ; - FC Surat Kematian ; - FC Surat Nikah ; - FC Surat Cerai ; - Surat Keterangan lain berkesesuaian 7. Surat Kuasa ( bagi yang mewakilkan ) ; 3

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

PROSEDUR PELAYANAN KTP

Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas pemohonan. 2. Pemeriksaan berkas, Petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka permohonan akan ditolak. b. Jika berkas benar dan lengkap maka KTP akan diproses. 4. Pemarafan oleh pejabat yang berwenang 5. Penyerahan KTP

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung persyaratan diterima lengkap,

4

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

5

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut bayaran (GRATIS)

6

PRODUK PELAYANAN

KTP

1. 2. 3. 4. 7

8

SARANA, PRASARANA, FASILITAS

KOMPETENSI PELAKSANA

Buku register KTP ATK Komputer Resi

Saran Pendukkung : 1. Ruang tunggu yang representatis (kursi tunggu, AC, TV, Dispenser, Wifi) 2. Nomor antrian 3. Formulir IKM

1. 2. 3. 4.

Camat : S2 Kasi Pelayanan : S1 Pelaksana Pelayanan : SMA Operator : SMA

5. 9

PENGAWASAN INTERNAL

Penatalaksana Pelayanan Pengaduan : S1 dan SMA

Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana Sarana Pelayanan Pengaduan Kotak saran Telepon/SMS : (022) 4205668. 081322976555 Email : kec.surban @gmail.com Twitter : @KecPanyileukan Lapor : lapor.ukp.go.id atau ke SMS 1708

10

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

11

JUMLAH PELAKSANA

5 pegawai

12

JAMINAN PELAYANAN

Petugas Pelayanan yang berkualitas, adanya kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian

13

JAMINAN KEAMANAN PRODUK

Adanya pemberian bukti resi KTP Adanya pembubuhan tandatangan dan stempel basah

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

15

MASA BERLAKU

16

WAKTU PELAYANAN

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : Cek administrasi Koordinasi internal Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : maksimal 3 x 24 jam Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima

1.

Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan dan di akhir tahun 2. Pengisian survey IKM tentang layanan setiap semester dan direkap setiap 6 bulan sekali Berlaku selama tidak ada perubahan Biodata Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 Hari Jumat : 08.00 – 11.30 13.00 – 16.00

Ditetapkan di Bandung Pada Tanggal 10 Desember 2014 CAMAT SUMUR BANDUNG


b.

PENERBITAN KARTU KELUARGA NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

1

2

Undang Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Daerah Kota Bandung No.08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Walikota Bandung No.400 Tahun 2014 Tanggal 23 April 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

DASAR HUKUM


I.

Penduduk tetap dengan pengurangan anggota keluarga karena pisah kartu keluarga :

1. 2.

KK lama asli; Surat pengantar dari Ketua RT/Ketua RW

setempat

3.

Surat kehilangan dari kepolisian bagi warga yang KK hilang; 4. Mengisi master biodata penduduk untuk WNI (F.1.21) di kelurahan, yang ditandatangani

oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah; 5. Melampirkan FC KK dan atau KTP anggota keluarga yang pisah KK; 6. Pencetakan kk dan ktp di Kecamatan dan penandatanganan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung setiap hari Kamis

II.

Penduduk tetap dengan pengurangan anggota keluarga karena kematian :

1. 2.

KK lama asli; Surat pengantar dari Ketua RT/Ketua RW yang KK hilang; 3. Surat kehilangan dari kepolisian bagi warga yang KK hilang; 4. Mengisi master biodata penduduk untuk WNI (F.1.21) di Kelurahan, yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah; 5. Melampirkan surat kematian anggota keluarga yang meninggal; 6. Pencetakan kk dan ktp di Kecamatan dan penandatanganan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung setiap hari Kamis

III.

Penduduk tetap dengan pengurangan anggota keluarga karena pindah datang :

1. 2.

KK lama asli; Surat pengantar dari Ketua RT/Ketua RW yang KK hilang; 3. Surat kehilangan dari kepolisian bagi warga yang KK hilang; 4. Mengisi master biodata penduduk untuk WNI (F.1.21) di Kelurahan, yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah; 5. Melampirkan surat pindah datang (pengurangan anggota keluarga dari KK lama); 6. Pencetakan kk dan ktp di Kecamatan dan penandatanganan KK di Dinas Kependudukan dan Pencata tan Sipil Kota Bandung setiap hari Kamis

IV.

Penduduk tetap dengan penambahan anggota keluarga karena tambahan anak :

1. 2.

KK lama asli; Surat pengantar dari Ketua RT/Ketua RW yang KK hilang; 3. Surat kehilangan dari kepolisian bagi warga yang KK hilang; 4. Mengisi master biodata penduduk untuk WNI (F.1.21) di Kelurahan, yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah; 5. Melampirkan akta kelahiran, atau surat keterangan kelahiran dari rumah Sakit/Dokter/Bidan/Puskesmas/Penolong Kelahiran; 6. Pencetakan kk dan ktp di Kecamatan dan penandatanganan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung setiap hari Kamis

V.

Penduduk tetap dengan penambahan anggota keluarga melalui surat pindah datang :

1. 2.

KK lama asli; Surat pengantar dari Ketua RT/Ketua RW yang KK hilang; 3. Surat kehilangan dari kepolisian bagi warga yang KK hilang; 4. Mengisi master biodata penduduk untuk WNI (F.1.21) di Kelurahan, yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah; 5. Melampirkan surat pindah datang antar Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, dan antar Propinsi; 6. Pencetakan kk dan ktp di Kecamatan dan penandatanganan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung setiap hari Kamis;

VI.

Penduduk tetap dengan jumlah anggota keluarga yang sama dengan KK lama :

1. 2.

KK lama asli; Surat pengantar dari Ketua RT/Ketua RW yang KK hilang; 3. Surat kehilangan dari kepolisian bagi warga yang KK hilang; 4. Mengisi master biodata penduduk untuk WNI (F.1.21) di Kelurahan, yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah; 5. Pencetakan kk dan ktp di Kecamatan dan penandatanganan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung setiap hari Kamis.

3


Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas pemohonan. 2. Pemeriksaan berkas, Petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka permohonan akan ditolak. b. Jika berkas benar dan lengkap maka KK akan diproses. 4. Pemarafan oleh pejabat yang berwenang 5. Penyerahan KK

PROSEDUR PELAYANAN KK

4

JANGKA WAKTU PENYELESAIA N

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung persyaratan diterima lengkap

5

BIAYA/TARIF


6

PRODUK PELAYANAN

KK

1. 2. 3. 4. 7

8



Buku register KK ATK Komputer Resi

Saran Pendukung : 1. Ruang tunggu yang representatis (kursi tunggu, AC, TV, Dispenser, Wifi) 2. Nomor antrian 3. Formulir IKM

1. 2. 3. 4. 5.

Camat : S2 Kasi Pelayanan : S1 Pelaksana Pelayanan : SMA Operator : SMA Penatalaksana Pelayanan Pengaduan : S1

dan SMA 9

PENGAWASAN INTERNAL


10


11

JUMLAH PELAKSANA

12

JAMINAN

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : Cek administrasi Koordinasi internal Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : maksimal 3 x 24 jam Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima 5 pegawai

PELAYANAN


13


Adanya pemberian bukti resi KK Adanya pembubuhan tandatangan dan stempel basah

14


15

MASA BERLAKU

16

WAKTU PELAYANAN

3.

Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan dan di akhir tahun 4. Pengisian survey IKM tentang layanan setiap semester dan direkap setiap 6 bulan sekali Berlaku selama tidak ada perubahan Biodata Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 Hari Jumat : 08.00 – 11.30 13.00 – 16.00



c. PENERBITAN SURAT KETERANGAN NO

KOMPONEN

URAIAN

1. Undang Undang No.24 Tahun 2013 tentang

1

DASAR HUKUM

2


Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Daerah Kota Bandung No.08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Walikota Bandung No.400 Tahun 2014 Tanggal 23 April 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

1.

Surat pengantar dari ketua rt dan ketua rw;

2.

Membawa KTP/ KK asli atau FC;

3.

Surat keterangan dari kelurahan yang sudah ditandatangani lurah;

4.

Penandatangan surat keterangan oleh camat; PROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN

3


Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas pemohonan. 2. Pemeriksaan berkas, Petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka permohonan akan ditolak. b. Jika berkas benar dan lengkap maka Surat Keterangan akan diproses. 4. Pemarafan oleh pejabat yang berwenang 5. Penyerahan Surat Keterangan Maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung persyaratan diterima lengkap,

4


5

BIAYA/TARIF


6

PRODUK PELAYANAN

Surat Keterangan

7


1. 2. 3. 4.

Buku register Surat Keterangan ATK Komputer Resi

Saran Pendukung : 1. Ruang tunggu yang representatis (kursi tunggu, AC, TV, Dispenser, Wifi) 2. Nomor antrian 3. Formulir IKM

8


1. 2. 3. 4. 5.

Camat : S2 Kasi Pelayanan : S1 Pelaksana Pelayanan : SMA Operator : SMA Penatalaksana Pelayanan Pengaduan : S1

dan SMA 9

PENGAWASAN INTERNAL


10


11

JUMLAH PELAKSANA

5 pegawai

12

JAMINAN PELAYANAN


13


Adanya pemberian bukti resi Surat Keterangan Adanya pembubuhan tandatangan dan stempel basah

14


15

MASA BERLAKU

16

WAKTU PELAYANAN

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : a. Cek administrasi b. Koordinasi internal c. Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : maksimal 3 x 24 jam Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima

1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan dan di akhir tahun 2. Pengisian survey IKM tentang layanan setiap semester dan direkap setiap 6 bulan sekali Berlaku selama tidak ada perubahan Biodata Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 Hari Jumat : 08.00 – 11.30 13.00 – 16.00



d. PELAYANAN SURAT PINDAH DATANG NO

KOMPONEN

URAIAN

Undang Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; - Peraturan Daerah Kota Bandung No.08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; - Peraturan Walikota Bandung No.400 Tahun 2014 Tanggal 23 April 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. -

1

DASAR HUKUM

2

PERSYARATAN

1. Antar Kelurahan -

-

Surat keterangan pindah datang WNI dari kelurahan asal; Surat pengantar dari ketua RT dan ketua RW di tempat baru; Mengisi formulir isian biodata penduduk untuk WNI (f.1.01) di kelurahan, yg ditandatangani oleh kepala keluarga, Ketua RT,Ketua RW dan Lurah di alamat baru; Mengisi formulir KTP WNI ( model f-1.21) Pas foto 2 x 3 sebanyak 3 lembar; Pencetakan KK dan KTP di kecamatan dan penandatanganan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

2. Antar Kecamatan -

-

Surat keterangan pindah datang WNI dari kecamatan asal; Foto copy KK warga yg pindah dari tempat asal; Surat pengantar dari ketua RT dan ketua RW di tempat baru; Mengisi formulir isian biodata penduduk untuk WNI (f.1.01) di kelurahan, yg ditandatangani oleh kepala keluarga, ketua RT, ketua RW dan lurah di alamat baru; Mengisi formulir KTP WNI ( model f-1.21) yang ada di kelurahan; Pencetakan kartu keluarga di kecamatan;

3. Antar Kab/Kota Surat keterangan pindah WNI dari kecamatan dan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab/kota asal; Surat keterangan pindah datang WNI yang diterbitkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil tempat tujuan; Foto copy kartu keluarga (KK) warga yg pindah dari tempat asal; Surat pengantar dari ketua RT dan ketua RW di tempat baru; Mengisi formulir isian biodata penduduk untuk wni (f.1.01) di kelurahan, yg ditandatangani oleh kepala keluarga, ketua RT,ketua RW dan lurah di alamat baru; Mengisi formulir KTP WNI ( model f-1.21) yang ada di kelurahan; Pencetakan kartu keluarga di kecamatan; -

PELAYANAN

4. Antar Propinsi Surat keterangan pindah WNI dari kecamatan dan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab/kota asal; Surat keterangan pindah datang WNI yang diterbitkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil tempat tujuan; Foto copy kartu keluarga warga yg pindah dari tempat asal; Surat pengantar dari ketua RT dan ketua RW di tempat baru; Mengisi formulir isian biodata penduduk untuk WNI (f.1.01) di kelurahan, yg ditandatangani oleh kepala keluarga, ketua RT,ketua RW dan lurah di alamat baru; Mengisi formulir KTP WNI ( model f-1.21) yang ada di kelurahan; Pencetakan kartu keluarga di kecamatan; -

3

MEKANISME PELAYANAN DAN PROSEDUR

PROSEDUR PELAYANAN SURAT PINDAH DATANG

Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas pemohonan. 2. Pemeriksaan berkas, Petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka permohonan akan ditolak. b. Jika berkas benar dan lengkap maka Surat Pindah Datang akan diproses. 4. Pemarafan oleh pejabat yang berwenang 5. Penyerahan Surat Keterangan


4


5

BIAYA/TARIF


6

PRODUK PELAYANAN

Surat Keterangan

7

8



1. 2. 3. 4.

Buku register Legalisasi ATK Komputer Resi

Sarana Pendukung : 1. Ruang tunggu yang representatis (kursi tunggu, AC, TV, Dispenser, Wifi) 2. Nomor antrian 3. Formulir IKM 1. Camat : S2 2. Kasi Pelayanan : S1

3. Pelaksana Pelayanan : SMA 4. Operator : SMA 5. Penatalaksana Pelayanan Pengaduan : S1 dan SMA 9

PENGAWASAN INTERNAL


10


11

JUMLAH PELAKSANA

12

JAMINAN PELAYANAN


13


Adanya pemberian bukti resi Surat Pindah Datang Adanya pembubuhan tandatangan dan stempel basah

14


15

MASA BERLAKU

16

WAKTU PELAYANAN

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : Cek administrasi Koordinasi internal Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : maksimal 3 x 24 jam Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima 5 pegawai

Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan dan di akhir tahun - Pengisian survey IKM tentang layanan setiap semester dan direkap setiap 6 bulan sekali -

Berlaku selama tidak ada perubahan Biodata Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 Hari Jumat : 08.00 – 11.30 13.00 – 16.00


Dra. HJ. SRI MAYANINGSIH, M.Si NIP. 19691022 198803 2 001 d. PELAYANAN SURAT PINDAH KELUAR NO

KOMPONEN

URAIAN

Undang Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; - Peraturan Daerah Kota Bandung No.08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; - Peraturan Walikota Bandung No.400 Tahun 2014 Tanggal 23 April 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. -

1

DASAR HUKUM

2

PERSYARATAN

5. Antar Kelurahan -

-

Surat keterangan pindah keluar WNI dari kelurahan asal; Surat pengantar dari ketua RT dan ketua RW setempat; Mengisi formulir isian biodata penduduk untuk WNI (f.1.01) di kelurahan, yg ditandatangani oleh kepala keluarga, Ketua RT,Ketua RW dan Lurah di alamat baru; Mengisi formulir KTP WNI ( model f-1.21) Pas foto 2 x 3 sebanyak 3 lembar; Pencetakan KK dan KTP di kecamatan dan penandatanganan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

6. Antar Kecamatan -

-

Surat keterangan pindah keluar WNI dari kecamatan setempat; Foto copy KK warga yg pindah dari tempat asal; Surat pengantar dari ketua RT dan ketua RW di tempat baru; Mengisi formulir isian biodata penduduk untuk WNI (f.1.01) di kelurahan, yg ditandatangani oleh kepala keluarga, ketua RT, ketua RW dan lurah di alamat baru; Mengisi formulir KTP WNI ( model f-1.21) yang ada di kelurahan; Pencetakan kartu keluarga di kecamatan;

7. Antar Kab/Kota Surat keterangan pindah WNI dari kecamatan dan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab/kota asal; Surat keterangan pindah keluar WNI yang diterbitkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil tempat tujuan; Foto copy kartu keluarga (KK) warga yg pindah dari tempat asal; Surat pengantar dari ketua RT dan ketua RW di tempat baru; Mengisi formulir isian biodata penduduk untuk wni (f.1.01) di kelurahan, yg ditandatangani oleh kepala keluarga, ketua RT,ketua RW dan lurah di alamat baru; Mengisi formulir KTP WNI ( model f-1.21) yang ada di kelurahan; Pencetakan kartu keluarga di kecamatan; -

PELAYANAN

8. Antar Propinsi Surat keterangan pindah WNI dari kecamatan dan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab/kota stempat; Surat keterangan pindah keluar WNI yang diterbitkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil tempat tujuan; -

Foto copy kartu keluarga warga yg pindah dari tempat asal; Surat pengantar dari ketua RT dan ketua RW di tempat baru; Mengisi formulir isian biodata penduduk untuk WNI (f.1.01) di kelurahan, yg ditandatangani oleh kepala keluarga, ketua RT,ketua RW dan lurah di alamat baru; Mengisi formulir KTP WNI ( model f-1.21) yang ada di kelurahan; Pencetakan kartu keluarga di kecamatan; -

3

MEKANISME PELAYANAN DAN PROSEDYUR

PROSEDUR PELAYANAN SURAT PINDAH KELUAR

Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas pemohonan. 2. Pemeriksaan berkas, Petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka permohonan akan ditolak. b. Jika berkas benar dan lengkap maka Surat Pindah Keluar akan diproses. 4. Pemarafan oleh pejabat yang berwenang 5. Penyerahan Surat Pindah Keluar


3


4

BIAYA/TARIF


5

PRODUK PELAYANAN

Surat Keterangan

6

7



1. 2. 3. 4.


Sarana Pendukung : 1. Ruang tunggu yang representatis (kursi tunggu, AC, TV, Dispenser, Wifi) 2. Nomor antrian 3. Formulir IKM 1. Camat : S2 2. Kasi Pelayanan : S1

3. Pelaksana Pelayanan : SMA 4. Operator : SMA 5. Penatalaksana Pelayanan Pengaduan : S1 dan SMA 8

PENGAWASAN INTERNAL


9


10

JUMLAH PELAKSANA

11 12

JAMINAN PELAYANAN JAMINAN KEAMANAN PRODUK

13


14

MASA BERLAKU

15

WAKTU PELAYANAN

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : Cek administrasi Koordinasi internal Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : maksimal 3 x 24 jam Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima 5 pegawai Petugas Pelayanan yang berkualitas, adanya kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian Adanya pemberian bukti resi Surat Pindah Datang Adanya pembubuhan tandatangan dan stempel basah Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan dan di akhir tahun - Pengisian survey IKM tentang layanan setiap semester dan direkap setiap 6 bulan sekali Berlaku selama tidak ada perubahan Biodata Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 Hari Jumat : 08.00 – 11.30 13.00 – 16.00 -


Dra. HJ. SRI MAYANINGSIH, M.Si NIP. 19691022 198803 2 001 e. PELAYANAN LEGALISIR DOKUMEN NO

KOMPONEN

URAIAN

1. Undang Undang No.24 Tahun 2013 tentang

1

DASAR HUKUM

2

PERSYARATAN

Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Daerah Kota Bandung No.08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Walikota Bandung No.400 Tahun 2014 Tanggal 23 April 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

PELAYANAN

Membawa KTP/ KK asli PROSEDUR PELAYANAN LEGALISIR DOKUMEN

3


Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas pemohonan. 2. Pemeriksaan berkas, Petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka permohonan akan ditolak. b. Jika berkas benar dan lengkap maka Berkas yang akan dilegalisir akan diproses. 4. Pemarafan oleh pejabat yang berwenang 5. Penyerahan Berkas Legalisir 4 5 6


BIAYA/TARIF PRODUK PELAYANAN

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung persyaratan diterima lengkap Tidak dipungut bayaran (GRATIS) Surat Keterangan

1. 2. 3. 4. 7


8


9

PENGAWASAN INTERNAL

10



Saran Pendukung : 1. Ruang tunggu yang representatis (kursi tunggu, AC, TV, Dispenser, Wifi) 2. Nomor antrian 3. Formulir IKM 4. 1. Camat : S2 2. Kasi Pelayanan : S1 3. Pelaksana Pelayanan : SMA 4. Operator : SMA 5. Penatalaksana Pelayanan Pengaduan : S1 dan SMA Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana Sarana Pelayanan Pengaduan Kotak saran Telepon/SMS : (022) 4205668. 081322976555 Email : kec.surban @gmail.com Twitter : @KecPanyileukan Lapor : lapor.ukp.go.id atau ke SMS 1708 Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : a. Cek administrasi b. Koordinasi internal

c. Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : maksimal 3 x 24 jam Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima 11

JUMLAH PELAKSANA

5 pegawai

12

JAMINAN PELAYANAN


13


Adanya pemberian bukti resi Surat Keterangan Adanya pembubuhan tandatangan dan stempel basah

14


15

MASA BERLAKU

16

WAKTU PELAYANAN

Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan dan di akhir tahun - Pengisian survey IKM tentang layanan setiap semester dan direkap setiap 6 bulan sekali -

Berlaku selama tidak ada perubahan Biodata Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 Hari Jumat : 08.00 – 11.30 13.00 – 16.00



f. PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS NO 1

KOMPONEN DASAR HUKUM

URAIAN

1. Undang Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Daerah Kota Bandung No.08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Walikota Bandung No.400 Tahun 2014 Tanggal 23 April 2014 tentang Pelimpahan Sebagian

Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

1. FC surat nikah orangtua ( dilegalisir ); 2. Surat kematian orangtua ( bapak/ibu) ( dilegalisir ); 3. FC akta kelahiran para ahli waris ( dilegalisir ); 2


4. FC KTP para ahli waris ( dilegalisir ) ; 5. FC KK para ahli waris ( dilegalisir); 6. FC KTP dua orang saksi (dilegalisir); 7. Pembayaran PBB tahun terakhir;

3


Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas pemohonan. 2. Pemeriksaan berkas, Petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka permohonan akan ditolak. b. Jika berkas benar dan lengkap maka Surat Keterangan Ahli Waris akan diproses. 4. Pemarafan oleh pejabat yang berwenang 5. Penyerahan Surat KeteranganAhli Waris

4

5 6 7


BIAYA/TARIF PRODUK PELAYANAN SARANA, PRASARANA, FASILITAS


Tidak dipungut bayaran (GRATIS) Surat Keterangan

1. 2. 3. 4.


8


9

PENGAWASAN INTERNAL

Sarana Pendukung : 1. Ruang tunggu yang representatis (kursi tunggu, AC, TV, Dispenser, Wifi) 2. Nomor antrian 3. Formulir IKM 1. Camat : S2 2. Kasi Pelayanan : S1 3. Pelaksana Pelayanan : SMA 4. Operator : SMA 5. Penatalaksana Pelayanan Pengaduan : S1 dan SMA Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana Sarana Pelayanan Pengaduan Kotak saran Telepon/SMS : (022) 4205668. 081322976555 Email : kec.surban @gmail.com Twitter : @KecPanyileukan Lapor : lapor.ukp.go.id atau ke SMS 1708 Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : a) Cek administrasi b) Koordinasi internal c) Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : maksimal 3 x 24 jam Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima

10


11

JUMLAH PELAKSANA

5 pegawai

12

JAMINAN PELAYANAN


13


Adanya pemberian bukti resi Surat Keterangan Ahli Waris Adanya pembubuhan tandatangan dan stempel basah

14


15

MASA BERLAKU

16

WAKTU PELAYANAN

1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan dan di akhir tahun 2. Pengisian survey IKM tentang layanan setiap semester dan direkap setiap 6 bulan sekali Berlaku selama tidak ada perubahan Biodata Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 Hari Jumat : 08.00 – 11.30 13.00 – 16.00



KEPUTUSAN CAMAT SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG No. 10 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG CAMAT SUMUR BANDUNG

Recommend Documents