KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2014

KOTA BANDUNG

DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA BADUNG TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KATA$PENGANTAR$ $ Puji% dan% syukur% kami% panjatkan% Kehadapan% Tuhan% Yang% Maha% Esa,% karena% berkat% Rahmat% dan% Karunianya% Dokumen% Rencana% Kinerja% Tahunan% % (RKT)% Kota% Bandung%Tahun%2014,%telah%dapat%disusun%sesuai%dengan%aturan%yang%berlaku.%% Dokumen%

ini%

disusun%

berdasarkan%

Peraturan%

Menteri%

Negara%

pendayagunaan% Aparatur% Negara% dan% reformasi% Birokrasi% Nomor% 29% Tahun% 2010% tentang% Pedoman% Penyusunan% Penetapan% Kinerja% dan% Pelaporan% Akuntabilitas% Kinerja% Instansi% Pemerintah! yang% merupakan% perubahan% dari% Pedoman% Penyusunan% Pelaporan% Akuntabilitas% Kinerja% Instansi% Pemerintah% sesuai% Keputusan%Kepala%LAN%(Lembaga%Administrasi%Negara)%Nomor%:%239/IX/6/8/2003% tanggal%25%Maret%2003.! Penyusunan% Dokumen% ini% dimaksudkan% sebagai% bentuk% pedoman% Perencanaan% Kinerja% Tahunan% Pemerintah% Kota% Bandung% dalam% melaksanakan% Misi%guna%mewujudkan%Visi%%yang%tertuang%dalam%Peraturan%Daerah%Kota%Bandung% Nomor% 02% Tahun% 2014% tentang% Rencana% Pembangunan% Jangka% Menengah% Daerah% (RPJMD)%Kota%Bandung%Tahun%2013%–%2018.%% Semoga% laporan% ini% bermanfaat% serta% dapat% dijadikan% bahan% evaluasi%% penyelenggaraan%pemerintahan%di%Kota%Bandung.% % $Bandung,$$$$Juni$$2014$ WALIKOTA$BADUNG$

MOCHAMAD$RIDWAN$KAMIL,$ST,$M.UD$

Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014

$


DAFTAR&ISI& Halaman& & Kata&Pengantar&!.............................................................................................................................!!

i!

Daftar&Isi!............................................................................................................................................!!

ii!

! BAB&I&

Pendahuluan&.................................................................................................&&

1!

!

1.1! Latar!Belakang!....................................................................................................!!

1!

!

1.2! Struktur!Organisasi!Pemerintah!Kota!Bandung!...................................!!

2!

BAB&II&

Rencana&Pembangunan&Jangka&&Menengah&Daerah&.........................&&

5!

!

2.1! Visi!dan!Misi!.........................................................................................................!!

5!

!

2.2! Strategi!dan!Arah!Kebijakan!Umum!..........................................................!!

11!

BAB&III& Komponen&Rencana&Kinerja&Tahunan&..................................................&&

16!

!

A.! Sasaran!Strategis!................................................................................................!!

16!

!

B.! Indikator!Kinerja!................................................................................................!!

16!

!

C.! Rencana!Tingkat!Capaian!(Target)!............................................................!!

17!

BAB&IV& Penutup!.........................................................................................................................!!

18!

!

!

! ! Lampiran& Rencana!Kinerja!Tahunan!(RKT)!Pemerintah!Kota!Bandung!Tahun!2014!

Dokumen(Rencana(Konerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

ii"


! BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah.

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam

Perpres

Nomor

29

tahun

2014

berkewajiban

untuk

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Pemerintah Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2014 sebagai bentuk

komitmen

pemerintah

daerah

dalam

pelaksanaan

pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kota Bandung Tahun 2014 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

1"


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013–2018 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung dipimpin oleh Walikota yang merupakan hasil pemilihan langsung dari rakyat yang ada di 30 (tiga puluh) Kecamatan di Kota Bandung. Walikota adalah Kepala eksekutif yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan mandat yang diberikan oleh rakyat

(melalui

perwakilan)

dalam

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah/DPRD sebagai stakeholders yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD – periode lima tahunan) dengan RKPD sebagai penjabaran RPJMD tiap tahun anggaran yang direalisasikan dalam bentuk APBD. Untuk dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah tersebut, Walikota Bandung

telah

membentuk/

menyusun

Struktur

Organisasi

pemerintah Kota Bandung sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan Perubahan Kedua SOTK Tahun 2013 Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung. Adapun garis besar struktur kelembagaan sebagai berikut: •

Sekretariat Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : a. Asisten Pemerintahan Umum terdiri dari: 1. Bagian Pemerintahan Umum, 2. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur 3. Bagian Hukum dan HAM. 4. Bagian Kerjasama Daerah b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra terdiri dari: 1. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

2"


2. Bagian Perekonomian 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari : 1. Bagian Umum dan perlengkapan 2. Bagian Tata Usaha •

Sekretariat DPRD;

•

Inspektorat;

•

Satuan Polisi Pamong Praja

•

Lembaga

Teknis,

Pembangunan Kesatuan

yang

Daerah,

Bangsa

terdiri Badan

dan

dari:

Badan

Kepegawaian

Pemberdayaan

Perencanaan

Daerah,

Badan

Masyarakat;

Badan

Pengelolaan Lingkungan Hidup; Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Kator Perpustakaan dan Arsip Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut; •

Dinas-dinas, yang terfdiri dari 17 dinas yaitu: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja; Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Bina Marga dan Pengairan; Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Dinas Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pengelolaan Kkeuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemuda dan Olah Raga;

•

Kecamatan, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) kecamatan yaitu Kecamatan Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo,

Kecamatan

Coblong,

Kecamatan

Andir,

Kecamatan

Bandung

Cidadap,

Wetan,

Kecamatan

Kecamatan

Sumur

Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan

Babakan

Ciparay,

Kecamatan

Bandung

Kulon,

Kecamatan Kecamatan


Bojongloa Regol,

Kidul,

Kecamatan 3"


Lengkong, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Antapani, Kecamatan Ujung Berung, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Buah Batu,

Kecmatan

Kecamatan

Bandung

Panyileukan,

Kidul,

Kecamatan

Kecamatan

Cinambo,

Gede

Bage,

Kecamatan

Mandalajati.


4"


BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RPJMD

Kota

Bandung

merupakan

suatu

proses

yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu ) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 sesuai dengan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun 2014. Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kota

Bandung

Tahun

2013-2018

merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha mencapai tujuan, rencana strategis di Kota Bandung

merupakan

penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran. 2.1

Visi dan Misi

2.1.1.

Visi

Sejalan dengan perkembangan era globalisasi, Kota Bandung menghadapi sejumlah permasalahan, tantangan dan atau ancaman yang sangat komplek ini. Kota Bandung berhadapan dengan beragam persoalan dengan berbagai dimensinya seperti : kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pelestarian dan penyelamatan lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karenanya untuk membangun Bandung yang lebih baik dimasa

mendatang

pada

RPJMD

Tahun

2013-2018

menuntut

perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang


5"


belum terselesaikan namun juga mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan yang hidup dalam masyarakat Bandung, maka visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung adalah:

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut: Bandung

: meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang;

Unggul

: menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung;

Nyaman

: terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya;

Sejahtera

: mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan


6"


batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya. Visi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Daerah yaitu “Kota Bandung Bermartabat”.

Kriteria

capaian

Visi

Daerah

tahun

2005-2025

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. 2.1.2. Misi Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan

Visi.

Misi

disusun

dalam

rangka

mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan

penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan

upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

7"


pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Visi

Misi Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Misi

Pertama:

perencanaan

Mewujudkan

tataruang,

Bandung

pembangunan

nyaman

melalui

infrastruktur

serta

pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.Bermakna untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga

KotaBandung

melalui

pembangunan

infrastruktur

yang

berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Misi Kedua: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Bandung yang prima, menjalankan fungsi birokrasi

sebagai

pelayan

masyarakat

yang

didukung

dengan

kompetensi aparat yang professional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government)


8"


Misi Ketiga: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kota Bandung

yang

sehat,

cerdas,

dan

berbudaya

yang

bercirikan

meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, serta terpeliharanya seni dan warisan budaya. Misi Keempat: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif,

mengembangkankoperasi

dan

UMKM,

mewujudkan

pariwisata yang berdaya saing dan bekelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu. Misi dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 20052025, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD. Apabila dalam RPJPD 20052025 sebagaimana dikemukakan diatas terdiri atas 6 Misi, maka pada RPJMD 2013-2018 dipertajam menjadi 4 Misi, sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 2.2 Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandungdengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 MISI RPJMD 2014 - 2018

MISI RPJPD 2005 – 2025

Misi 1 : Mewujudkan Bandung nyaman melaluiperencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota

Misi 2 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.

Misi 5 : Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.


9"


Misi 3 : Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius Misi 3 : Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani

Misi 4 : Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Misi 2 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing Misi 6 : Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)

2.1.3.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sedangkan sasaran adalah hal yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam

kurun

waktu

yang

lebih

pendek

dari

tujuan.

Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana keberhasilan

Visi

tersebut

dan perlu

Misi

yang

ditetapkan

telah tujuan

ditetapkan Pemerintah

untuk Kota

Bandung, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran, dimana antara yang satu dengan lainnya saling terkait. Hasil keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:


10"


Tabel 2.3 TUJUAN Misi

Tujuan

Mewujudkan Bandung nyaman melaluiperencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

1

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.

5

Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

8

2

3 4

6 7

Mewujudkan system transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal dan ramah Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan dan Penanggulangan bencana yang handal Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan. Terlaksananya Reformasi birokrasi

14

Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat Meningkatkan pelestarian seni budaya peran pemuda prestasi olah raga Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama Membangun perekonomian kota yang kokoh Membangun perekonomian kota yang maju

15

Membangun perekonomian kota yang berkeadilan

9 10 11 12

Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi

13

Sumber : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam

kurun

waktu

yang

lebih

pendek

dari

tujuan.

Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 40 (empat puluh sasaran) sasaran strategis. Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

11"


2.2

Strategi dan Arah Kebijakan Umum Strategi

merupakan

langkah-langkah

yang

berisi

program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai

yang

selanjutnya

diperjelas

dengan

serangkaian

arah

kebijakan. Arsitektur

perencanaan

pembangunan

daerah

dipisahkan

menjadi dua: 1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. 2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:


12"


Perencanaan Strategik

RPJPD

RPJMD

20 Tahun

5 Tahun - Visi dan Misi - Tujuan dan Sasaran - Strategi dan Arah kebijakan

- Visi dan Misi - Sasaran Pokok - Arah Kebijakan

- Program Pembangunan Daerah - Program Prioritas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perencanaan Operasional - Program Prioritas

Gambar 2.1 Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah

kebijakan

yang

merupakan

pedoman

untuk

mengarahkan

rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif

tentang

bagaimana

Pemerintah

Kota

Bandung

melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan Strategik pada bagian ini dituangkan secara lebih rinci ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 4 berdasarkan pendekatan urusan/bidang sebagai berikut : MISI 1 : Mewujudkan

Bandung

nyaman

melalui

perencanaan

tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang

berkualitas dan berwawasan

lingkungan. 1)

Urusan Penataan Ruang: strategi pertama, meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan


13"


ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten, dengan arah penyusunan

instrumen

pengawasan

&

kebijakan, (1)

pengendalian

yang

mengacu kepada rencana tata ruang. (2) Penyempurnaan tatacara perijinan penataan ruang sebagai instrument pengendalian. Strategi kedua, peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang, dengan arah kebijakan penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang. Strategi ketiga Pembangunan Kota Modern Percontohan di Gedebage dengan

Tema

Teknologi

dengan

arah

kebijakan

(1)

Pengembangan PPK Gedebage melalui: 1) Pembangunan pusat pemerintahan,

2)

pengembangan

kawasan

bisnis,

dan

3)

pengembangan pusat ilmu pengetahuan & teknologi terbaru. 2)

Urusan

Pekerjaan

Meningkatkan berkualitas

Umum,

Infrastruktur

dan

merata,

dengan Jaringan

dengan

strategi jalan

arah

yang

pertama, nyaman,

kebijakan,

(1)

mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melaui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. (2) pembangunan jalan baru dan pembangunan fly-over di titik rawan macet, dan (3) mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal. Strategi kedua, membangun Sarana dan Prasarana perkotaan bagi warga kota yang berkebutuhan khusus, dengan arah kebijakan, (1) Pembangunan Trotoar, ruang tunggu terminal serta bangunan publik yang dilengkapi dengan fasilitas bagi kaum difabel; (2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan. Strategi Ketiga Membangun titik PJU dijalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dengan arah kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Strategi keempat Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir dengan arah kebijakan (1) Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

14"


dan

kualitas

saluran

rehabilitasi

drainase

melalui

saluran/drainase

Mengembangkan mengedepankan

prasarana konsep

dan

pembangunan gorong-gorong;

pengendali

eco-drain;

(3)

banjir

dan (2)

dengan

Mengembangkan

dan

memelihara bantaran tanggul sungai; (4) Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai; (5) Pengembangan sungai yang hijau, bersih, memiliki kapasitas pengaliran yang memadai dan

mejadi

ruang

publik

yang

nyaman.

Strategi

kelima

meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan arah kebijakan Penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau. 3). Urusan Perumahan, dengan Strategi pertama, Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman, dengan arah kebijakan pertama Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau arah kebijakan kedua sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah tidak layak huni dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Strategi kedua peningkatan kesiapsiagaan dalam

menghadapi

meningkatkan

bencana

cakupan

dengan

pelayanan

arah

kebakaran

kebijakan,

dan

bencana.

Strategi kedua, penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana arah kebijakan Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana. 4). Urusan

Lingkungan

mendorong

Hidup,

pengelolaan

dengan

sampah

padat

Strategi

pertama,

perkotaan

secara

berkelanjutan melalui pengu-rangan sampah dari sumber-nya, dengan arah kebijakan, (1) peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversi sampah menjadi energi dengan teknologi yang ramah

lingkungan;

(2)

Peningkatan

sarana

dan

prasarana

pengelolaan sampah; (3) Mengembangkan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam operasionalisasi tempat pembuangan akhir sampah; (4) Menerbitkan peraturan mengenai kawasan Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

15"


bebas sampah dan peraturan lain terkait pengelolaan sampah; (5) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengurangi produksi sampah (6) Terbangunnya infrastruktur TPA berteknologi tinggi yang ramah lingkungan Strategi kedua, peningkatan akses layanan untuk sistem pengelolaan limbah terpusat dengan arah kebijakan, meningkatkan akses layanan air limbah melalui sistem terpusat, komunal maupun individu umtuk limbah domestik dan non-domestik. Strategi ketiga, mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih dengan arah kebijakan, mendorong peningkatan layanan dan akses

masyarakat

terhadap

air

minum.

Strategi

keempat

pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan arah kebijakan mendorong peningkatan kualitas udara perkotaan melalui penerapan berbagai instrument pengendalian dan

peningkatan

Ruang

Terbuka

Hijau.

Strategi

kelima,

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan arah kebijakan, perluasan cakupan uji emisi kendaraan bermotor. Strategi keenam penataan, pengembangan dan pembangunan Babakan Siliwangi sebagai pusat ekologi kota dengan arah kebijakan mendorong terciptanya kawasan Babakan Siliwangi

menjadi

pusat

ekologi

kota.

Strategi

ketujuh

peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat dengan arah kebijakan (1) menambah luasan RTH dan memelihara RTH yang sudah ada; (2) Pembangunan satu taman di setiap RW. Strategi kedelapan meningkatkan rasio tempat pemakaman umum per satuan

penduduk

prasarana

dengan

pemakaman

arah umum.

kebijakan Strategi

pengembangan kesembilan

pembangunan makam tumpang dan makam cadangan dengan arah kebijakan pengembangan fasilitas pemakaman umum. 5). Urusan Perhubungan dengan strategi pertama, tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai dengan arah Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

16"


kebijakan,

(1)

Peningkatkan

sarana

dan

prasarana

dasar

perhubungan (2) Menyediakan fasilitas terminal yang layak (3) Rehabilitasi

dan

perhubungan

(4)

pemeliharaan

prasarana

Meningkatkan

Kelaikan

dan

fasilitas

pengoperasian

kendaraan bermotor (5) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal

(Berbasis

Rel

dan

Non

Rel)

Strategi

kedua,

mengendalikan aspek-aspek kemacetan dengan arah kebijakan, (1) Menyediakan fasilitas kelengkapan jalan (rambu, marka, traffic light, paku jalan, marka parkir, dll). Tabel 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 1 MISI 1 :

!

Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

No.

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

1

2

3

4

5

Tujuan 1: Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan 1

Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten

Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pe ngendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten. Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepen tingan dalam perencanaan penataan ruang Pembangunan Kota Modern Percontohan di Gedebage dengan Tema Teknologi.

Penyusunan Instrumen Pengawasan & Pengenda lian yang mengacu kepada rencana tata ruang Penyempurnaan tatacara perijinan penataan ruang sebagai instrument pengendalian Penyelenggaraan forum konsul tasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang. Pengembangan PPK Gedebage melalui: 1) Pembangunan pusat pemerintahan, 2) pengembangan kawasan bisnis, dan 3) pengembangan pusat ilmu pengetahuan & teknologi terbaru (4) Pembangunan Infrastruktur TPA berteknologi tinggi yang ramah lingkungan

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian & Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Tujuan 2: Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi 2

Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata

Meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkulitas dan merata

Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melaui pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan


Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

17"

PEMERINTAH KOTA BANDUNG No.

SASARAN

STRATEGI

Membangun Sarana dan Prasarana perkotaan bagi warga kota yang berkebutuhan khusus

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

Pembangunan jalan baru dan pembangunan flyover di titik rawan macet

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Pembangunan trotoar, ruang tunggu terminal serta bangunan publik yang dilengkapi dengan fasilitas bagi kaum difabel

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan Program Pengembangan lingkungan sehat perumahan

3

Terwujudnya Bandung caang Baranang

Membangun Titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota

Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Program Penerangan Jalan Umum

4

Terselesaikannya Permasalahan banjir di Kota Bandung

Mengembangkan dan Meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir

Mengembangkan dan meningkat kan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan & rehabilitasi saluran/ drainase dan goronggorong Mengembangkan prasarana peng endali banjir dengan mengedepankan konsep eco-drain Mengembangkan dan me meli hara bantaran tanggul sungai Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai

Program Pembangunan Saluran/Drainase dan Gorong-gorong

5

6

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan

Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata

Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

Mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah dari sumber-nya,

Pengembangan sungai yang hijau, bersih, memiliki kapasitas pengaliran yang memadai dan menjadi ruang publik yang nyaman Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah tidak layak huni dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat peningkatan daur ulang sam pah dan mengkonversi sampah menjadi energi dg tekno logi yang ramah lingkungan


Program Pengendalian Banjir

Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

18"


SASARAN

STRATEGI

Peningkatan akses layanan untuk sistem pengolahan limbah terpusat

Mengembangkan dan memelihara Sumber air Baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka Meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih

ARAH KEBIJAKAN Peningkatan sarana dan pasaran pengelolaaan sampah Mengembangkan kerjasama dengan Kab./ Kota lain da lam operasi onalisasi Tempat Pembuangan Akhir sampah Menerbitkan Peraturan mengenai kawasan bebas sampah dan peraturan lain terkait pengelola an sampah Peningkatan peranserta masyara kat dalam mengurangi produksi sampah Terbangunnya infrastruktur TPA berteknologi tinggi yang ramah lingkungan Meningkatkan akses layanan air limbah melalui sistem terpusat, komunal maupun individu untuk limbah domestik dan non domestik Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum

PROGRAM Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Penataan Produk Hukum

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Tujuan 3: Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal dan ramah 7

Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan

Tersedia prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai

Mengendalikan aspek-aspek kemacetan

Peningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan Menyediakan fasilitas terminal yang layak

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Meningkatkan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (Berbasis rel dan non-rel) Menyediakan fasilitas ke lengkapan jalan (Rambu, Marka, Traffic light, paku jalan, marka)

Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas

Tujuan 4 : Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan dan Penanggulangan bencana yang handal 8

Meningkatnya Pe ngelolaan Lingku ngan Hidup yang berkualitas dan Tertanggulanginy a bencana secara dini

Pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Mendorong peningkatan kualitas udara perkotaan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau


Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengendalian Pencemar an dan Perusakan Lingku ngan Hidup

19"


SASARAN

STRATEGI

komprehensif

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Perluasan cakupan uji emisi kendaraan bermotor

Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Penataan, pengembangan dan pembangunan Babakan Siliwangi sebagai pusat ekologi Kota Peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat

Mendorong terciptanya Kawasan Babakan siliwangi menjadi puast ekologi kota Menambah luasan RTH dan Memelihara RTH yang sudah ada Pembangunan 1 Taman di setiap RW Pengembangan Prasarana Pema kaman Umum

Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Pengembangan fasilitas pemakaman umum Meningkatkan cakupan pelayan an kebakaran dan bencana Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana

Pengelolaan Areal Pemakaman Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Meningkatkan Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Pembangunan Makam tum pang dan makam cadangan Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pengelolaan Areal Pemakaman

MISI 2 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani. 1) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Persandian, melalui

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Strategi Pertama, SOTK dan Tupoksi yang

mencerminkan visi, misi, target dan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah, dengan arah kebijakan Mengkaji, merumuskan ulang dan melaksanakan perubahan SOTK dan Tupoksi Organisasi Pemerintah Daerah. Strategi kedua Penyempurnaan kebijakan dan implementasi kebijakan formasi dan sistem ketatalaksanaan di setiap SKPD dengan arah kebijakan Memperkuat pengawasan internal dan publik secara berkala atas implementasi kebijakan formasi dan sistem ketatalaksanaan di setiap

SKPD.

Strategi

Ketiga

Mengkaji,

merumuskan,

mengembangkan, dan mengimplementasikan merit sistem dalam rekruitmen/mutasi/Promosi

aparatur

serta

memperkuat

pengawasan pelaksanaannya dengan arah kebijakan Pemantapan standar kompetensi, perencanaan pengembangan kompetensi serta merit sistem bagi aparatur. Strategi Keempat, Meningkatkan kerjasama pembangunan dengan arah kebijakan Peningkatan Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

20"


Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dan apeksi. Strategi

Kelima

Meningkatkan

kinerja

keuangan

daerah,

pengelolaan aset daerah, dalam penyelenggaraan pembangunan dengan arah kebijakan Peningkatan akuntabilitas peyelenggaraan Pemerintahan. Strategi keenam meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan Mewujudkan

Pemerintah

Tertib

Daerah

pengelolaan

dengan asset.

arah

kebijakan

Strategi

ketujuh

Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan asset dengan arah kebijakan (1) mewujdukan opini BPK: WTP; (2) Peningkatan pengelolaan Strategi

pengawasan

kedelapan

penyelenggaraan

Menerapkan

sistem

pemerintah

daerah.

pengawasan

internal

dengan arah kebijakan penerapan SPIP di SKPD.

Strategi

Kesembilan Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan arah kebijakan

Meningkatkan

standar

kualitas

pelayanan

SKPD.

Strategi Kesepuluh Desentralisasi urusan pemerintah daerah, dengan arah kebijakan Pelaksanaan pelimpahan Kewenangan SKPD ke Kecamatan/Kelurahan disertai dengan pendistribusian Personil, Peralatan, Penganggaran, dan dokumen (P3D). Strategi kesebelas Meningkatnya kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung dengan arah kebijakan Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

antara

eksekutif

dan

legislatif. Strategi Keduabelas Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, dengan arah kebijakan (a) Menyediakan

produk

hukum

daerah

untuk

mendukung

penyelenggaraan pemerintahan; (b) Penegakan Perda. 2) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui Strategi pertama Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara, dengan arah kebijakan Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara. Strategi

kedua

Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pembangunan politik, dengan arah kebijakan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu.


21"


3) Urusan Komunikasi dan Informatika melalui strategi pertama Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan, dengan arah kebijakan Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area publik menuju cyber city dan tersedianya pasif infrastruktur Teknologi Komunikasi

dan

Informatika.

Strategi

kedua

Pemanfaatan

Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik dengan arah

kebijakan

Membuka

layanan

partisipasi,

aspirasi

dan

pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan. 4) Urusan Perencanaan Pembangunan melalui strategi pertama, mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel dengan arah kebijakan (a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif. Strategi kedua, Mewujudkan integrasi/konektivitas data melalui

pengelolaan

satu

data

pembangunan,

dengan

arah

kebijakan mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini

dengan

membangun

koneksi

data

SKPD

untuk

mendukungan proses perencanaan pembangunan Kota Bandung. 5) Urusan

Kearsipan

melalui

Strategi

meningkatnya

kinerja

pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan arah kebijakan Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 6) Urusan Kependudukan melalui Strategi meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan arah kebijakan

Melaksanakan

administrasi

kependudukan

yang

berkualitas.


22"


Tabel 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 2 MISI 2 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani. NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

1

2

3

4

5

Tujuan 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan 1

Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Mewujudkan perencana an yang berkualitas dan akuntabel

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsisif.

Program Perencanaan Pembangunan

Mewujudkan Opini BPK : WTP

Program peningkatan dan pengembangan pengelola an keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan penga wasan penyelenggaraan peme rintah daerah Penerapan SPIP di SKPD

Program Peningkatan Sis tem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksa naan Kebijakan KDH Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD Pelaksanaan pelimpahan Kewenangan SKPD ke Kecamatan/Kelurahan disertai dengan pendistribusian Personil, Perelatan, Penganggaran daan dokumen (P3D) pelaksanaan Standard operating procedure pelayanan perijinan dan non perijinan Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara eksekutif dan legislatif Pemantapan standar kompetensi, perencanaan pengembangan kompetensi serta merit sistem bagi aparatur

Program pengendalian kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Tujuan 2 : Terlaksananya Reformasi birokrasi 2

Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

Menerapkan Sistem pengawasan Internal

3

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Desentralisasi urusan pemerintah daerah

meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan Meningkatnya kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung 4

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja birokrasi

Mengkaji, merumuskan, mengembangkan dan mengimplementasikan merit sistem dalam rekruitmen/ mutasi/Promosi aparatur serta memperkuat pengawasan pelaksanaannya

Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

SOTK dan Tupoksi yang mencerminkan visi, misi, target dan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah

Mengkaji, merumuskan ulang dan melaksanakan perubahan SOTK dan Tupoksi Organisasi Pemerintah Daerah

Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur

Penyempurnaan kebijakan dan implementasi kebijakan

Memperkuat pengawasan internal secara berkala

Program Penataan Peraturan perundang-


23"


NO

SASARAN

1

2

STRATEGI 3 formasi dan sistem ketatalaksanaan di setiap OPD Meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dalam penyelenggaraan pembangunan Meningkatnya Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

4

5

atas implementasi kebijakan formasi dan sistem ketatalaksanaan di setiap OPD Peningkatan akuntabilitas pennyelenggaraan Pemerintahan

undangan

Mewujudkan tertib pengelolaan asset

Evaluasi/ Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Evaluasi/ Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

5

Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis egovernment

Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan penyediaan database profil wilayah

Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik

Mewujudkan integrasi/konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan

Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Melaksanakan administrasi kependudukan yang berkualitas

Program Penataan Administrasi kependudukan

Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area publik menuju cyber city dan tersedianya pasif infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengembangan Kerjasama Daerah dengan Swasta dalam Pembangunan Basis Data Kewilayahan Membuka layanan partisipasi , aspirasi dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Program Perencanaan Kerjasama Daerah

Mewujudkan pe-ngelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perenca-naan pembangunan Kota Bandung

Program Pengembangan Data/Informasi

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Tujuan 3: Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM 6

7

Meningkatnya pemahaman masya rakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis Meningkatnya Par tisipasi Masyara kat dalam Pemilu

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan Negara

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu

Program Pendidikan Politik Masyarakat


24"


NO

SASARAN

1

2

8

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3

PROGRAM

4

Menata Produk Hukum daerah dan Meningkatkan budaya taat hokum

5

Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Penegakan Perda

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

MISI 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing 1) UrusanPendidikan

melalui

strategi

pertama,

Pelayanan

pendidikan yang merata dan berkeadilan dengan arah kebijakan: (a) Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun pada tahun 2018; (b) pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta

Bantuan

Siswa

Miskin

(Siswa

Miskin

untuk

Tingkat

SMA/SMK/MA dan Warga Belajar); (c) Perluasan sekolah inklusif; (d) Penuntasan buta aksara; (e) Pengembangan Pendidikan Anak Usia

Dini;

(f)

Pengembangan

standar

pelayanan

pendidikan

mengacu pada standar pendidikan nasional. Strategi kedua, Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan dengan arah kebijakan: (a) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; (b) Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru; (c) Pengembangan kurikulum serta kualitas materi dan metode pembelajaran; (d) Melaksanakan

kemitraan

Global;

(e)

Peningkatan

kualitas

pendidikan nonformal dan informal. Strategi ketiga, Pendidikan yang dapat memenuhi

kebutuhan lapangan kerja, dengan arah

kebijakan: (a) Mewujudkan pendidikan kejuruan yang luwes dan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah; (b) Membangun

sistem terpadu pendidikan

kejuruan (STPK) yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan telah berkembang pada SMK, dan program program

PNF

kejuruan

(lembaga

kursus,


pelatihan

kerja, 25"


pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan. Strategi keempat, Tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel, dengan arah kebijakan: (a) Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran stakeholders dalam fungsi pengawasan; (b) sistem informasi berbasis ICT untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang

dapat diakses

setiap waktu oleh publik dan semua stakeholders; (c) Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dan guru yayasan. 2) Urusan Perpustakaan melalui Strategi meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan, dengan arah kebijakan: mewujudkan minat baca masyarakat. 3) Urusan

Kesehatan

melalui

Strategi

pertama,

Peningkatan

pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dengan arah kebijakan (a) meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam; (b) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Strategi kedua, Peningkatan pelayanan kepada masyarakat miskin yang dirujuk, dengan arah kebijakan meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Strategi ketiga, Peningkatan kebijakan:

standar (a)

pelayanan

meningkatkan

rumah sarana

sakit, dan

dengan

arah

prasarana

serta

manajemen rumah sakit; (b) Pembangunan 2 (dua) Rumah Sakit berstandar

Internasional.

pemberdayaan

masyarakat,

Strategi

keempat,

kerjasama

dan

Penguatan

kemitraan

serta

penyehatan lingkungan melalui kampanye hidup sehat, dengan arah kebijakan: (a) Meningkatkan RW siaga dan aktif ; (b) Meningkatkan promosi kesehatan rumah sakit; (c) Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 4) Urusan Pertanian melalui Strategi meningkatkan pemeriksaan hewan dan ternak terutama penyakit zoonosa (penyakit yang menular dan membahayakan manusia) dengan arah kebijakan meningkatkan pengawasan penyakit zoonosa. Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

26"


5) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui strategi pertama, Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB,

dengan

arah

kebijakan

meningkatkan

Kelestarian

dan

kemandirian peserta KB. Strategi kedua, Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dengan

arah

kebijakan

Pembentukan,

Pembinaan

dan

Pengembangan Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR).

Strategi ketiga, Peningkatan Ketahanan dan

pemberdayaan keluarga, dengan arah kebijakan Pembentukan, Pembinaan, dan Pengembangan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS. 6) Urusan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

melalui strategi pertama, Fasilitasi akses di bidang pendidikan ,kesehatan, ekonomi, social budaya, hukum, politik dan tekhnologi bagi perempuan di daerah, dengan arah kebijakan Pembinaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Strategi kedua, Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dengan arah kebijakan Pemberian layanan (konseling, mediasi dan pendampingan) kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Strategi ketiga, Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan

dalam

pembangunan,

dengan

arah

kebijakan

Pengembangan Focal Point Gender di SKPD. Strategi keempat, Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA), dengan arah kebijakan Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak. 7) Urusan

Sosial

melalui

strategi

pertama,

mengurangi

permasalahan sosial dan melalui pemberian pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan dan wajar dalam kehidupan

bermasyarakat,

dengan

arah

kebijakan:

(a)

meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; (b) Peningkatan Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

27"


kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan social. Strategi kedua meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS, dengan arah kebijakan pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial. 8) Urusan

Pemberdayaan, melalui strategi

Kelembagaan, Peningkatan

Pengembangan pemberdayaan

pertama Penguatan

Partisipasi sosial,

masyarakat

budaya

dan

dan

ekonomi

masyarakat, dengan arah kebijakan: (a) Desentralisasi urusan pemerintah

daerah

kemasyarakatan masyarakat Partisipasi

dan

kolaborasi

kelurahan;

untuk dan

(b)

berpartisipasi

swadaya

dengan

kelembagaan

Penguatan

kelembagaan

dalam

masyarakat

pembangunan.

dalam

(c)

pembangunan.

Strategi kedua Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandung,

dengan

arah

kebijakan:

(a)

Terpantaunya

jumlah

masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral, (b) Meningkatnya

Koordinasi

dan

Fasilitasi

terhadap

upaya

Penanggulangan Kemiskinan. 9) Urusan

Kebudayaan,

melalui strategi

pertama, peningkatan

apresiasi masyarakat serta pemerintah terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah, dengan arah kebijakan perlindungan budaya lokal. Strategi kedua, peningkatan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah, dengan arah

kebijakan

terwujudnya Kota Bandung sebagai pusat budaya. Strategi ketiga, peningkatan perlindungan dan pengelolaan

keragaman dan

kekayaan

arah

budaya

Kota

Bandung,

dengan

kebijakan

mengembangkan Pusat Gelar Karya Seni dan Budaya Berkelas Dunia untuk Berbagai Pentas Karya Seni. 10) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, melalui strategi pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan, dengan arah kebijakan: (a) peningkatan pembinaan olahragawan; (b) Pembangunan GOR Bulu Tangkis Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

28"


(GOR Bandung), Kolam Renang Caringin, GOR Pajajaran; (c) Revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja, Futsal, dll; (d) Pemeliharaan SUS Gelora BLA yang profesional. meningkatkan

kualitas

sarana

dan

Strategi kedua

prasarana

aktivitas

kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan; (b) peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif; (c)) Pembangunan Gedung Kepemudaan. 11) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian, melalui Strategi Pertama, pembinaan keagamaan dengan arah kebijakan Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan

di

masyarakat.

Strategi

Kedua,

Pengembangan

pendidikan agama di sekolah dengan arah kebijakan Pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah. Tabel 2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Di Misi 3 MISI 3 : Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

1

2

3

4

5

Tujuan 1: Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka. 1

Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global

Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan

Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK dan MA dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun pada tahun 2018

Pengembangan Sekolah Gratis

pendidikan terjangkau bagi anakanak dari golongan tidak mampu serta Bantu an Siswa Miskin (Siswa Miskin untuk Tingkat SMA/SMK /MA/ dan Warga Belajar) Perluasan sekolah inklusif

Program Pendidikan Menengah

Penuntasan buta aksara;

Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan

Pengembangan PAUD Pengembangan standar pela yanan pendidikan mengacu pada standar pendidikan nasional peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan


Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non formal Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Non formal Pendidikan Anak Usia Dini Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini

29"


NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

pengembangan dan pengawasan kapasitas guru pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran

Melaksanakan Kemitraan Global

Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja

Tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel

meningkatkan sarana dan prasarana perpusta kaan Daerah

peningkatan kualitas pendidi kan non-formal dan informal Mewujudkan pendidikan ke juruan yang luwes dan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah; Membangun sistem terpadu pendidikan kejuruan (STPK) yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan telah berkembang pada SMK, dan program-program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelati han kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausa haan Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran stakeholders dalam fungsi pengawasan sistem informasi berbasis ICT untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua stakeholders Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dan guru yayasan Mewujudkan minat baca masyarakat

PROGRAM 5 Program Wajib Pendidik an Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non formal Program Peningkatan Mu tu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Pendi dikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non formal Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Non formal Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Menengah

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca Program Peningkatan Administrasi Perpustakaan

Tujuan 2: Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan 2

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular Meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan


Pelayanan Kesehatan Dasar, dan pencegahan penyakit Program penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

30"


NO

SASARAN

1

2

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3

4

miskin yang dirujuk

kepada masyarakat miskin

Peningkatan standar pelayanan rumah sakit

Meningkatkan sarana dan prasarana serta manajemen rumah sakit

PROGRAM 5 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit/ RSJ rumah sakit paru/rumah sakit mata Program standarisasi pelayanan kesehatan Program obat dan perbekalan kesehatan

Pembangunan Rumah Sakit standar Internasional

3

4

Meningkatnya ke sadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingk ungan Terkendalinya kasus penyakit zoonosa

Program pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit/RSJ/rumah sakit paru/rumah sakit mata Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit/ RSJ rumah sakit paru/rumah sakit mata

Penguatan pemberdaya an masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan melalui kampanye hidup sehat

Meningkatkan RW siaga aktif

Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Meningkatkan pemerik saan hewan dan ternak terutama penyakit zoonosa (penyakit yang menular dan membaha yakan manusia)

Meningkatkan pengawasan penyakit zoonosa

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Meningkatkan promosi kesehatan rumah sakit

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan 3: Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat 5

6

Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan PeningkataKetahanan dan pemberdayaan keluarga Fasilitasi akses dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial bu daya , hukum, politik dan teknologi bagi Perempuan Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan Mewujudkan Pengarus utamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pem berdayaan perempuan dalam pembangunan

Meningkatkan Kelestarian dan kemandirian peserta KB

Program Keluarga Berencana

Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling- Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Bina-Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS Pembinaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera

Program pembinaan peran serta masyarakat pelayanan KB/KR mandiri

Pemberian layanan (konseling, mediasi dan pendampi ngan) kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan Pengembangan Focal Point Gender di SKPD

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Program Penguatan ke lembagaan Pengarus utamaan Gender dan anak

31"


NO

SASARAN

1

2

7

8

Meningkatnya penanggulangan PMKS

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan

STRATEGI 3

ARAH KEBIJAKAN 4

Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) Mengurangi permasalahan sosial dan melalui pemberian pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat

Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak

meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS

pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial

Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi ma syarakat dan Peningkatan pemberdayaan sosial, buda ya dan ekonomi masyarakat

Desentralisasi urusan Pe merintah Daerah dan kola borasi dengan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan, Penguatan Kelembagaan Masyarakat untuk berpar tisipasi dalam pembangu nan

Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan social, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial

PROGRAM 5 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program pembinaan anak terlantar Program pemberdayaan fakir miskin Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan EksTrauma Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Program Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW Program Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM Program Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK Program Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Mnurunkan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandung

Partisipasi dan Swa daya Masyarakat dalam pembangunan Terpantaunya jumlah ma syara kat miskin secara aku rat, kompre hensif dan integral, )Meningkatnya inasi dan Fasilitasi terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan 4: Meningkatkan pelestarian seni budaya peran pemuda prestasi olah raga 9

Meningkatnya pelestarian seni budaya serta Prestasi Kepemudaan dan Olahraga

peningkatan apresiasi ma syarakat serta peme rintah terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah peningkatan apresiasi ma syarakat terhadap aspek ke sejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurba kalaan bagi pengembangan bu daya daerah peningkatan perlindung an dan pengelolaan kera gaman dan kekayaan budaya Kota Bandung

perlindungan budaya local

Pengembangan nilai budaya

terwujudnya Kota Bandung sebagai pusat budaya

Pengelolaan kekayaan budaya

mengembangkan Pusat Gelar Karya Seni dan Budaya Berkelas Dunia untuk Berbagai Pentas Karya Seni

Pengelolaan keragaman budaya


32"


NO

SASARAN

1

2

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

3

4

meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga wan berprestasi secara berkelanjutan

peningkatan pembinaan olah ragawan Pembangunan GOR Bulu Tangkis (GOR Bandung), Kolam Renang Caringin, GOR Pajajaran Revitalisasi Sarana Olahraga Volley, Tenis Meja, Futsal,dll; Pemeliharaan SUS Gelora BLA yang professional 1) Peningkatan peran serta orga nisasi kepemudaan dalam pem bangunan; 2) peningkatan pembi naan karakter pemuda yang man diri dan kreatif; Pembangunan Gedung Kepemudaan

meningkatkan kualitas sara na dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri

5 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

Peningkatan peran serta kepemudaan

Tujuan 5: Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama 10

Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

Pembinaan keagamaan

Pengembangan pendidikan agama di sekolah

MISI 4 : Membangun

Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat

Program sosial keagamaan Program pengembangan wawasan kebangsaan Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pendidikan Anak Usia Dini

Pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah

perekonomian

yang

kokoh,

Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Pendidikan Menengah

maju,

dan

berkeadilan. 1) Urusan Ketenagakerjaan melalui strategi pertama menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan: pelatihan bagi calon wirausaha

baru.

strategi

kedua,

pemberian

kesempatan

memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja produktivitas tenaga kerja, dengan arah kebijakan, peningkatan kualitas sumber

daya

manusia

mengupayakan

hubungan

tenaga industrial

kerja.

Strategi

harmonis,

Ketiga,

dinamis

dan

berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja dengan arah kebijakan, peningkatan

perlindungan

tenaga

kerja,

keselamatan

dan

kesehatan kerja. Strategi Keempat mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan arah kebijakan peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.


33"


2) Urusan

Penanaman

meningkatkan

Modal

koordinasi

melalui

dan

strategi

sinergitas

antar

pertama, stakeholder

penanaman modal, dengan arah kebijakan, (1) fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kota Bandung dengan investor; (2) Pembentukan & penguatan Task Force atau representasi Promotion Business Centre (PBC) dlm menangani pangsa & peluang investasi di Kota Bandung. Strategi kedua optimalisasi kinerja pelayanan perijinan

investasi

dengan

arah

kebijakan

penyederhanaan

prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan. 3) Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah melalui strategi pertama mengembangkan

produk-produk

unggulan

Kota

dengan

arah

kebijakan (1) menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM; (2) meningkatkan kontribusi swasta dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah. Strategi kedua menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan memfasilitasi wirausaha

pemula.

Strategi

ketiga

memberikan

dukungan

pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi dengan

arah

kebijakan

fasilitasi

pelaku

ekonomi

untuk

mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi. Strategi keempat meningkatnya kontribusi dan berkembangnya koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan (1) peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM. Strategi kelima mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan arah kebijakan (1) penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan koperasi; (2) penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan pada sector industri kecil dan menengah. Strategi keenam, mendorong investasi yang bersifat padat karya dengan arah kebijakan peningkatan akses teknologi SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM. Strategi ketujuh, fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM dengan arah kebijakan meningkatkan peran KUMKM dalam perekonomian. Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

34"


Strategi

kedelapan

penguatan

KUMKM

melalui

peningkatan

kompetensi dan kualitas SDM, jaringan usaha, perluasan aspek permodalan

dan

daya

saing

produk

KUMKM

dengan

arah

kebijakan fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM. 4) Urusan Perindustrian melalui strategi kesatu, mengembangkan produk-produk unggulan Kota dengan arah kebijakan pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan produk dan promosi offline dan online. Strategi kedua peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif. Strategi ketiga memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi dengan arah kebijakan fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi. 5) Urusan Pariwisata melalui strategi pertama, optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan arah kebijakan optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website,

peningkatan

koordinasi

dengan

sektor

pendukung

pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata. Strategi kedua, penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata dengan

arah

kebijakan

pengembangan

destinasi

pariwisata.

strategi ketiga, mengembangkan Kota Bandung sebagai Kota MICE (Meetings, kebijakan,

Incentives,

Conventions,

mengembangkan

Exhibitions)

sarana

prasarana

dengan utama

arah dan

pendukung bagi pengembangan MICE yang dapat secara signifikan menjadi faktor penarik wisatawan serta trigger bangkitan ekonomi lainnya. 6) Urusan Perdagangan, melalui strategi pertama, menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dengan arah Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

35"


kebijakan

menjaga

keseimbangan

antara

permintaan

dan

ketersediaan barang. Strategi kedua mendorong pertumbuhan ekonomi dari sector jasa serta perdagangan dalam dan luar negeri dengan

arah

kebijakan

meningkatkan

pendapatan

sector

perdagangan. Strategi ketiga, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penataan peranan kelembagaan perdagangan, dengan arah kebijakan peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor. Strategi kelima, memberikan subsidi bagi pemenuhan kebutuhan pokok MBR dengan arah kebijakan terlaksananya subsidi gas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 7) Urusan

Ketahanan

Pangan,

melalui

strategi,

memfasilitasi

ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat, dengan arah kebijakan, meningkatkan pola kosumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman.. 8) Urusan

Pertanian,

melalui

strategi

pertama,

menciptakan

wirausaha baru dengan arah kebijakan menciptakan wirausaha pertanian. Strategi kedua, meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar dengan arah kebijakan mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing. 9) Urusan Perikanan, melalui strategi, mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing dengan arah kebijakan peningkatan produksi ikan hias. 10) Urusan

Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui strategi pertama, membangun sistem pengawasan pajak sebagai sistem pengendalian internal yang handal, arah kebijakan, meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas pajak yang ramah, bersih dan berwibawa. Strategi kedua, membangun sistem pelayanan publik dalam Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

36"


manajemen

pajak

daerah

yang

akuntabel,

arah

kebijakan,

transparan, tersedianya

partisipatif sistem

dan

informasi

pelayanan perpajakan yang terintegrasi dan mengembangkan sistem informasi manajemen pajak daerah online. Strategi ketiga, membangun kemudahan layanan sarana dan prasarana sebagai partisipasi layanan publik terhadap kebijakan pengawasan pajak daerah, dengan arah kebijakan, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah. Strategi

keempat, intensifikasi penerimaan retribusi

daerah dengan arah kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah. Strategi kelima, optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan

dengan

arah

kebijakan pembinaan BUMD. Strategi keenam, memberikan potongan/keringanan pajak daerah atau retribusi daerah dan kemudahan promosi di fasilitas publik yang disediakan dengan arah kebijakan memberikan insentif fiscal bagi swasta dan masyarakat yang memberikan layanan penyediaan fasilitas publik. Strategi daerah

ketujuh, dengan

mewujudkan

arah

prasyarat

kebijakan

proyek

penerbitan yang

obligasi

pendanaannya

melibatkan APBN, APBD Propinsi JawaBarat dan APBD Kota Bandung. Strategi kedelapan, membentuk perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik dengan arah kebijakan pengembangan usaha daerah yang sehat dan profitable. 11) Urusan

Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dan Perencanaan Pembangunan melalui strategi, tercapainya

parameter

infrastruktur,

aspek

kota

kreatif

hokum,

HKI

yang dan

meliputi etika

kebijakan:

kreatif;

sistem

pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif dengan arah kebijakan (1) fasilitasi kegiatan komunitas kreatif terkait aktivasi sub sector ekonomi kreatif; (2) mengembangkan sistem inovasi Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

37"


daerah (SIDa) melalui penguatan Quadro Helix untuk mendukung pencapaian Bandung Kota kreatif. 12) Urusan Pendidikan dan kepemudaan dan Olah Raga melalui strategi pertama, menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan menumbuhkan calon wirausaha baru. Strategi kedua, tercapainya

parameter

infrastruktur,

aspek

kota

kreatif

hokum,

HKI

yang dan

meliputi etika

kebijakan:

kreatif;

sistem

pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif dengan arah kebijakan

menciptakan

sistem

pendukung

kreatif

melalui

pendidikan dan pemberdayaan komunitas kreatif. 13) Urusan

Pekerjaan

Umum

melalui

strategi

meningkatkan

kerjasama pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan arah kebijakan pembiayaan bersama Pemerintah pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam mendanai project infrastruktur berskala nasional. 14) Urusan Penataan Ruang melalui strategi tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan: infrastruktur, aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif dengan arah kebijakan menciptakan infrastruktur yang memadai baik fisik maupun sosial bagi pengembangan ekonomi kreatif. Tabel 2.6 Strategi dan Arah Kebijakan MISI 4 : Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

1

2

3

4

5

Tujuan 1: Membangun perekonomian kota yang kokoh 1

Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga

Memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat Meningkatkan usaha per tanian melalui pemilih an ko moditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produk tivitas

Meningkatkan pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing


Program Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/Perkebunan)

38"


NO

SASARAN

1

2

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

3

4

5

tinggi, dan mempunyai peluang pasar Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing Menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok

2

Terjaganya pertumbuhan ekonomi

Mengembangkan produkproduk unggulan kota

Mendorong pertumbu han ekonomi dari sektor jasa serta perdagangan dalam dan luar negeri Menciptakan wirausaha baru

Peningkatan produksi Ikan Hias

Pengembangan Budidaya Perikanan

Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang Monitoring dan Evaluasi ketersediaan komoditas barang yang beredar Menyediakan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah Pembinaan dan fasilitasi sen tra industri potensial melalui pengenalan produk dan promosi offline dan online Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM

Program perlindungan konsumen dan pengama nan perdagangan Program Koordinasi Peru musan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Program perlindungan konsumen dan pengama nan perdagangan Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Meningkatkan kontribusi Swasta dalam pengembangan sektor Usaha Kecil dan menengah Meningkatkan pendapatan sektor perdagangan

Program Koordinasi, Perumusan dan Implementasi kebijakan ekonomi Program peningkatan efi siensi perdagangan dalam negeri

Memfasilitasi wirausaha pemula

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan pe nempatan kerja dan perlu asan kesempatan kerja Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Menciptakan Wirausaha Pertanian Menumbuhkan calon wirausaha baru

Peltihan bagi calon wirausaha baru 3

4

Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pertumbu han ekonomi yang berku alitas dan penataan pera nan kelembagaan perdagangan.

Peningkatan diversifikasi pa sar tujuan ekspor serta pe ningkatan keberagaman, kua litas dan citra produk ekspor

Membangun Sistem Pengawasan Pajak Sebagai Sistem Pengendalian Internal Yang Handal

Meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak dengan meningkat kan keterampilan dan penge tahuan petugas pajak yang ra mah, bersih dan berwibawa tersedianya sistem infor masi pelayanan perpajakan yang terintegrasi dan mengem bangkan sistem informasi manajemen pajak daerah online

Membangun Sistem Pe layanan Publik Dalam Manajemen Pajak Dae rah Yang Transparan, Partisipatif Dan Akuntabel


Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengawasan, Pemeriksaaan berbasis IT

39"


NO

SASARAN

1

2

STRATEGI 3 Membangun Kemudah an Layanan Sarana dan Prasarana Sebagai Parti sipasi Layanan Publik Terhadap Kebijakan Pengawasan Pajak Daerah Intensifikasi Pnerimaan retribusi Daerah

5

6

7

Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/ masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik Meningkatkan sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah

Penggunaan instrumen pembiayaan nonkonvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swata )

ARAH KEBIJAKAN

Optimlisasi Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Memberikan potongan/ keringanan pajak daerah atau retibusi daerah dan kemuda-han promosi di fasilitas publik yang disediakan Meningkatkan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Barat Mengembangkan Sistem dan prosedur kemitraan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur

4 tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pencatatan dan pengelolaan Retribusi Daerah Pembinaan BUMD

Memberikan insentif fiskal bagi swasta dan masyarakat yang memberikan layanan penyediaan fasilitas publik.

Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung dalam mendanai project infrastruktur berskala nasional Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pendanaan pembangunan

PROGRAM 5 Program pembangunan sarana dan prasarana perpajakan

Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah

Program Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Tujuan 2: Membangun perekonomian kota yang maju 8

Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder penanaman modal

Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi 9

10

Meningkatnya kon tribusi perusahaan patungan untuk la yanan jasa dan pe nyediaan barang publik terhadap PAD Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

Membentuk perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik

Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif

Fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kota Bandung dengan Investor Pembentukan & Penguatan Task Force atau Representasi Promotion Business Centre dlm menangani pangsa & peluang investasi Penyederhanaan prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan. Pengembangan Usaha Daerah yang sehat dan Profitable

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Menciptakan infrastruktur yang memadai baik fisik maupun sosial bagi pengembangan ekonomi kreatif Fasilitasi kegiatan Komunitas kreatif terkait aktivasi sub sektor ekonomi kreatif

Program Pengembangan Infrastruktur Kota Kreatif


Program Peningkatan dan Pengembangan Penyeleng garaan Pelayanan Perizin an Terpadu Program Pengembangan Usaha Daerah Program Penelitian dan Pengembangan

Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis

40"


NO

SASARAN

STRATEGI

1

2

3

11

Berkembangnya koperasi dan UMKM

Peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan Memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi Meningkatnya kontribusi dan berkembangnya Koperasi dan UMKM

12

Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing

Meningkatnya kontri busi dan berkembang nya Koperasi dan UMKM Optimalisasi daya du kung potensi pariwisata yang berdaya saing ser ta pengembangan pro mosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan Penguatan dan pengembangan destinasi Pariwisata Mengembangkan Kota Bandung sebagai Kota MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions)

ARAH KEBIJAKAN 4 Mengembangkan Sistem Inovasi daerah (SIDa) melalui pe nguatan Quadro Helix untuk mendukung pencapai an Bandung Kota kreatif Menciptakan sistem pendu kung kreatif melalui pendidi kan dan pemberdayaan komunitas kreatif Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif &pelaku usaha kreatif Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM peningkatan kualitas kelem bagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindu ngan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM Optimalisasi pemasaran pa riwisata melalui pemanfaat an media cetak maupun elek tronik, website, peningkatan ko ordinasi dengan sektor pendukung pariwisa ta, pameran dan peningkat an kemitraan promosi wisata Pengembangan Destinasi Pariwisata

PROGRAM 5 Program Penelitian dan Pengembangan

Program Peningkatan Peran serta kepemudaan Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis Program pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Mengembangkan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan MICE yang dapat secara signifikan menjadi factor penarik wisatawan serta trigger bangkitan ekonomi lainnya. Mengembangkan kampung wisata kreatif

Tujuan 3: Membangun perekonomian kota yang berkeadilan 13

Meningkatkan kesempatan kerja

Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja produktivitas tenaga kerja Mengupayakan hubung an industrial harmonis, dinamis dan berkeadil an, kelangsungan usaha serta peningkatan kese jahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja Mengupayakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru

peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja

Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja

Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja

Program Peningkatan kesempatan kerja


41"


NO

SASARAN

STRATEGI

1

2

3

14

Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat

ARAH KEBIJAKAN 4

Mendorong investasi yang bersifat padat karya Memberikan subsidi bagi pemenuhan kebutuhan pokok MBR Fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM Penguatan KUMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, jaringan usaha, perluasan aspek permodalan dan Daya saing produk KUMKM.

Penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan koperasi Penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan pada sektor industri kecil dan menengah peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM Terlaksananya subsidi gas bagi masyarakat berpenghasilan rendah Meningkatkan peran KUMKM dalam perekonomian Fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM

PROGRAM 5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM Program Perlindungan Konsumen dan penga manan perdagangan Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Sumber: Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

42"


! BAB!III! KOMPONEN!RENCANA!KINERJA!TAHUNAN! ! !

Perencanaan!kinerja!ini!merupakan!proses!penyusunan!rencana!kinerja!

sebagai! penjabaran! dari! sasaran! dan! program! yang! telah! ditetapkan! dalam! rencana!pembangunan!jangka!menengah!daerah!(RPJMD),!yang!akan!dilaksanakan! oleh!instansi!pemerintah!melalui!berbagai!kegiatan!tahunan.! !

Didalam! rencana! kinerja! ditetapkan! rencana! capaian! kinerja! tahunan!

untuk! seluruh! indikator! kinerja! yang! ada! pada! tingkat! sasaran! dan! kegiatan.! Penyusunan! rencana! kinerja! dilakukanseiring! dengan! agenda! penyusunan! dan! kebijakan! anggaran,! serta! merupakan! komitmen! bagi! instansi! pemerintah! untuk! mencapainya!dalam!tahun!tertentu.! !

Sesuai! dengan! peraturan! Menteri! Negara! pendayagunaan! Aparatur!

Negara! dan! reformasi! Birokrasi! Nomor! 29! Tahun! 2010! tentang! Pedoman! Penyusunan! Penetapan! Kinerja! dan! Pelaporan! Akuntabilitas! Kinerja! Instansi! Pemerintah,! Dokumen! Rencana! Kinerja! Tahunan! ini! memuat! informasi! tentang! :! sasaran! strategi! yang! ingin! dicapai! dalam! tahun! 2013,! indikator! kinerja! dan! rencana!tingkat!capaian!(target).! !

Terkait!dengan!hal!tersebut!diatas,!dokumen!Rencana!Kinerja!Tahunan!

ini!dalam!pelaksanaannya!yang!dimaksud!dengan!:! A. Sasaran!Strategis! !

!

Sasaran! Strategis! yang! dimaksud! pada! rencana! kinerja! tahunan! ini!

adalah! sasaran! Strategis! sebagaimana! dimuat! dalam! dokumen! rencana! pembangunan! jangka! menengah! daerah! (RPJMD).! Selanjutnya! diidentifikasi! sasaran!mana!yang!akan!diwujudkan!pada!tahun!yang!bersangkutan.! B. Indikator!Kinerja! !

!

Indikator! kinerja! ! yang! dimaksud! dalam! dokumen! rencana! kinerja!

tahunan! ini! adalah! ukuran! kuantitatif! dan/! atau! kualitatif! yang! menggambarkan! tingkat! pencapaian! suatu! kegiatan! dan! sasaran! yang! telah! ditetapkan.!Indikator!kinerja!ini!memberikan!penjelasan!baik!secara!kuantitatif! maupun!secara!kualitatif!mengenai!apa!yang!diukur!untuk!menemukan!apakah! tujuan!sudah!tercapai.! Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

43"


! C. Rencana!Tingkat!Capaian!(Target)! Rencana! tingkat! capaian! (target)! harus! ditetapkan! secara! realities! sesuai! dengan!kemampuan!yang!dimiliki!oleh!instansi!pemerintah.! Dalam! penyusunan! dokumen! Rencana! Kinerja! Tahunan! ini,! Pemerintah! Kota!Bandung!telah!merencanakan!85!(delapan!puluh!lima)!indikator!kinerja!yang! tercakup! dalam! 40! (empat! puluh)! sasaran! strategis.! Indikator! Kinerja! yang! akan! dilaksanakan! oleh! Pemerintah! Kota! Bandung! di! tahun! 2013! secara! rinci! dapat! dilihat!sebagaimana!tercantum!dalam!lampiran!dokumen!ini.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


44"

PEMERINTAH KOTA BANDUNG !

BAB!IV! PENUTUP! !

! Dokumen!Rencana!Kinerja!Tahunan!Pemerintah!Kota!Bandung!!tahun!2014!

ini! merupakan! komitmen! Pemerintah! Kota! Bandung! dalam! penyelenggaraan! pemerintahan! yang! baik! (good$ governance)! serta! sebagai! upaya! untuk! penyelenggaraan! pemerintahan! yang! bersih! (clean$ government)! sebagaimana! diharapkan!oleh!semua!pihak.! Dokumen!Rencana!Kinerja!Tahunan!Pemerintah!Kota!Bandung!tahun!2014! ini! ! diharapkan! dapat! dijadikan! sebagai! pedoman! Perencanaan! Kinerja! Tahunan! oleh! masing–masing! Satuan! Kerja! Perangkat! Daerah! (SKPD)! dilingkungan! Pemerintah!Kota!Bandung!dalam!melkasanakan!misi!guna!dapat!mewujudkan!visi! yang! tertuang! dalam! Rencana! Pembangunan! Jangka! Menengah! Daerah! (RPJMD)! Kota! Bandung! Tahun! 2013T2018! sesuai! dengan! Peraturan! Daerah! Kota! Bandung! Nomor!02!tahun!2014.! Dengan!tersusunya!dokumen!ini,!diharapkan!dapat!memberikan!gambaran! Kinerja! Pemerintah! Kota! Bandung! kepada! pihak–pihak! terkait! baik! sebagai! stakeholders! ataupun! pihak! lain! yang! telah! mengambil! bagian! dengan! berpartisipasi! aktif! membangun! Kota! Bandung! untuk! bersama! sama! dapat! mencapai!cita!–!cita:!

“TERWUJUDNYA!KOTA!BANDUNG!! YANG!UNGGUL,!NYAMAN,!DAN!SEJAHTERA”!

! !Akhirnya!kami!mengucapkan!terimakasih!kepada!Tim!Penyusunan!Rencana! Kinerja! Tahunan! (RKT)! Kota! Bandung! Tahun! 2014! atas! kerjasamanya! dalam! penyusunan! dokumen! ini,! Semoga! dokumen! ini! dapat! bermanfaat! dan! dapat! digunakan!sebagaimana!mestinya.! !

Bandung,!!!!Juni!2014! WALIKOTA!BADUNG

MOCHAMAD!RIDWAN!KAMIL,!ST,!M.UD! Dokumen(Rencana(Kerja(Tahunan(Pemerintah(Kota(Bandung(Tahun(2014(

45"

!

Lampiran(1(

RENCANA&KINERJA&TAHUNAN&(RKT)&PEMERINTAH&KOTA&BANDUNG&& TAHUN&2014&

( NO.

SASARAN

1

2 MISI 1: MEWUJUDKAN BANDUNG NYAMAN MELALUI PERENCANAAN TATARUANG, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SERTA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten

1

2

Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata

3

Terwujudnya Bandung caang Baranang

4

Terselesaikannya Permasalahan banjir di Kota Bandung

5

6

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan

Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata

NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

3

4

6

1

Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

Persentase

60

2

Tingkat Keterbangunan Infrastruktur PPK Gedebage Rasio Luas Jalan dalam Kondisi Baik

Persentase

30

Persentase

75

Indeks Aksesibilitas Jalan Persentase Wilayah Kota Bandung terang pada malam hari Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik Titik banjir terselesaikan Luas kawasan permukiman kumuh

Skala Persentase

7,42 55

Persentase

70

Lokasi Persentase

32 10,76

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah rumah susun yang terbangun Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Pengelolaan Sampah Kota

12

1) Persentase pemroses an sampah di Landfill (tingkat pengangkutan ke TPA) 2) Persentase Pengola han dan Pengurangan Sampah di Sumber 2.a. Persentase sampah yang dikelola dengan sistem 3R (Pengomposan, Bank Sampah dll) 2.b. Persentase sampah yang dikelola dengan mengkonversi menjadi WTE

13 14 15

Unit Unit % Layanan

11 80 88

Persentase

69

Persentase

19

Persentase

18

Persentase

1 1

NO.

SASARAN

1

2

NO. 16

7

Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan

17 18 19 20

8

Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Tertanggulanginya bencana secara dini komprehensif

21

22 23 24 25 26

9 10

Misi 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

27 28 29

30 11

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

12

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja birokrasi

31 32 33 34

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

3 Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem terpusat Tingkat cakupan pelayanan air minum Kapasitas Produksi air baku Persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana SAUM sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota Persentase aspek penyebab kemacetan yang terkendali Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien

4 Persentase

6 66

Persentase liter/detik Persentase

78 3000 23

Persentase

31

Persentase

30

sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat mjd tercemar ringan) Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca Ruang terbuka hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidroorologi Cakupan pelayanan bencana kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate)

Persentase

12,50

Persentase Persentase

2 14

Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah SKPD yang mendapat temuan tindak pidana korupsi material SKPD yang mendapat temuan berindikasi penyimpangan material dan administrasi SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kemudahan Berusaha Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi

Persentase Menit

45,98 <20

Persentase

≥30

Katagori/ Nilai

WDP

Jumlah

26

Persentase

33

Katagori

B

Indeks Presentase

11 80

survey

0 2

NO.

SASARAN

1

2

13

14 15 16

17

18

Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government

Meningkatkan pemaham an masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum Misi 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.

NO.

3

Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan

37

Cakupan wilayah untuk Pelayanan informasi pembangunan

Persentase

6 CC Sangat baik= 3,0550 50

38

Persentase

100

39

Tingkat layanan interaksi pengaduan secara online Indeks demokrasi

40

Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum

Persentase

57

41

Cakupan penegakan Perda

Persentase

70

42

Indeks Pendidikan

Skala

90,77

43 44

Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak, remaja dan ibu

Tahun Persentase

11.07 99,66

Persentase

80

Persentase penyakit menular yang ditangani Persentase pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II Persentase RS memenuhi Standar Pelayanan Jumlah RW siaga aktif


100 100

Persentase Jumlah RW

60 778

Persentase

7

Persentase

73,8

kasus

8

45

48 49

51 Terkendalinya kasus penyakit zoonosa

52

Persentase kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat Kasus penyakit zoonosa

4 Kategori Kategori/ nilai

TARGET

Nilai evaluasi AKIP Kota Nilai LPPD

50

20

SATUAN

35 36

46 47 19

INDIKATOR KINERJA

Skala

3

NO.

SASARAN

1 21

2 Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

22

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

23

Meningkatnya penanggulangan PMKS

24

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan

25

26

Meningkatnya pelestarian seni budaya serta Prestasi Kepemudaan dan Olahraga

Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

NO. 53

3 Jumlah penduduk maksimal kota Bandung

54 55

angka fertilitas indeks pembangunan gender (IPG)

56

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement) Kota Layak Anak Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani Peran Serta Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

57 58 59 60

angka kemiskinan

61 62

Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Jumlah Seni Budaya Tradisi yang dilestarikan

63

Prestasi Olah Raga di tingkat Prov dan Nasional

64

27

28

Terjaganya pertumbuhan ekonomi

29

Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

30

SATUAN

TARGET

4 jiwa

6 2.502.808

Persentase Skala

1,99 65,3

Skala

70,05


10 20

Rupiah

150.000.000. 000

jiwa

301.890

Skala

-

Unit

3

Peringkat

Juara 1 pd POR Prov dan Juara 1 pd POR Pemda

Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masingmasing Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama

Nilai

C

Nilai

C

66

Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras

Ton

67 68 69 70

Tingkat inflasi umum Laju Perumbuhan Ekonomi (LPE) Wirausaha baru Nilai Ekspor Kota Bandung

Persentase Persentase Orang Juta U S $

24 < 10 9,25 10.000 603

71 72

Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi

Milyar Rp juta Rp

1.400.000 138.000

65 Misi 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga

INDIKATOR KINERJA

4

NO.

SASARAN

1 31

2 Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas public Meningkatkan sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah

32 33

34 35 36

37

38 39 40

NO.

TARGET

3

4 Jumlah kelompok sasaran Jumlah

6 -

Jumlah

2

Rupiah

3,862 Triliun

insentif pajak daerah

74

program/kegiatan yang pendanaannya melibatkan APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bandung program/kegiatan yang Pendanaannya bersumber dari swasta

75

Berkembangnya koperasi dan UMKM

79

Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat

SATUAN

73

Penggunaan instrumen pembiayaan nonkonvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swata ) Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing Meningkatkan kesempatan kerja

INDIKATOR KINERJA

-

76

Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

77

Terbentuknya perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik

Unit

Draft Raperda

78

Kategori

-

Unit

155

80 81

Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung ; kapasitas dan kontri busi ekonomi kreatif Pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI, paten, om-zet, akses modal serti-fikasi halal , kuantitas, dan kualitas produksi koperasi aktif Jumlah kunjungan wisatawan

82 83 84

Tingkat pengangguran terbuka Lapangan pekerjaan baru Indeks Daya Beli

85

PDRB/kapita

Persentase Orang

81,76 5.367.894

Persentase Jumlah Indeks

10,78 30.000 66,83

Rp

16.501.354

5

KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2014

Recommend Documents