MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-XV/2017 PERKARA NOMOR 27/PHP.KOT-XV/2017 PERKARA NOMOR 45PHP.GUB-XV/2017
PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MAYBRAT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KOTA PAYAKUMBUH PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR BANTEN
ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)
JAKARTA KAMIS, 16 MARET 2017
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-XV/2017 PERKARA NOMOR 27/PHP.KOT-XV/2017 PERKARA NOMOR 45PHP.GUB-XV/2017 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maybrat Perselisihan Hasil Pemilihan Kota Payakumbuh Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Banten PEMOHON Karel Murafer dan Yance Way Suwandel Muchtar dan Fitrial Bachri Rano Karno dan Embay Mulya Syarif
(Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017) (Perkara Nomor 27/PHP.KOT-XV/2017) (Perkara Nomor 45PHP.GUB-XV/2017)
TERMOHON KPU Kabupaten Maybrat KPU Kota Payakumbuh KPU Provinsi Banten ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 16 Maret 2017, Pukul 16.05 – 17.16 WIB Ruang Sidang Panel II Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4)
Anwar Usman I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul Aswanto
Siska Yosephin Sirait Cholidin Nasir Rizki Amalia
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017: 1. Yance Way B. Kuasa Hukum Pemohon 10/PHP.BUP-XV/2017: 1. Yance Salambauw 2. Christoffel Tutuarima 3. Abd. Latip Lestaluhu C. Termohon Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017: 1. Nehemia Isir D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017: 1. Daniel Tonapa Masiku 2. Pieter Singkali 3. Vinsensius 4. Eugen Arie 5. Kristian E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017: 1. Misbahuddin Gasma 2. Robinson 3. Aliyas Ismail 4. Wakit Nurohman 5. Michael Dotulong F.
Kuasa Hukum Pemohon 27/PHP.KOT-XV/2017: 1. Oktavianus Rizwan 2. Muhammad Fauzan Azim 3. M. Nurhuda
G. Termohon Perkara Nomor 27/PHP.KOT-XV/2017: 1. Muhamad Khadafi 2. Ade Jumiarti 3. Yuzalmon H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 27/PHP.KOT-XV/2017: 1. Ardiyan ii
2. Rianda I.
Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 27/PHP.KOT-XV/2017: 1. Zulkifli 2. Dede
J.
Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017: 1. Badrul Munir 2. Sirra Prayuna 3. Donny Tri Istiqomah
K. Termohon Perkara Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017: 1. Agus Supriyatna 2. Syaeful Bahri 3. Agus Supadmo L.
Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017: 1. Syarif Hidayatullah 2. Syamsudin Slawat Pesilette
M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017: 1. Ramdan Alamsyah 2. Aulia Fahmi 3. Fery Renaldy 4. Arif Hidayat 5. Ismail Fahmi 6. Samsudin 7. Fery Anka N. KPU: 1. Ida Budhiati
iii
SIDANG DIBUKA PUKUL 16.05 WIB 1.
KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 10, Nomor 27, dan Nomor 45/PHP.GUBXV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon Nomor 10, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUPXV/2017: YANCE SALAMBAUW Terima kasih, Yang Mulia Majelis Panel Hakim Konstitusi. Pemohon Nomor 10, kami masing-masing Kuasa Hukum atas nama saya sendiri Yance Salambauw, Christoffel Tutuarima, dan Abd. Latip Lestaluhu. Juga hadir, Yang Mulia, Wakil atau Calon Wakil yaitu Bapak Yance Way. Demikian, terima kasih.
3.
KETUA: ANWAR USMAN Ya. Pihak Terkait Nomor 10 ... eh, pihak ini ... Termohon dulu.
4.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUPXV/2017: DANIEL TONAPA MASIKU Terima kasih, Yang Mulia. Dari Termohon KPU Papua Barat, hadir Ketua KPU, Nehemia Isir, didampingi oleh Kuasa Hukum. Saya sendiri Daniel Tonapa Masiku. Kemudian di samping saya ada Kristian, di belakang ada Pieter Singkali, Vinsensius, dan Eugen Arie. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.
5.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, Pihak Terkait, silakan.
6.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10/PHP.BUPXV/2017: MISBAHUDDIN GASMA Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Pasangan Nomor Urut 1, Bernard Sagrim dan 1
Paskalis Kocu. Hadir Kuasa Hukumnya, saya sendiri Misbahuddin Gasma. Kemudian Robinson, ada Aliyas Ismail, Wakit Nurohman, dan Michael Dotulong. Terima kasih, Yang Mulia. 7.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, terima kasih. Nomor 27, silakan.
8.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: OKTAVIANUS RIZWAN Yang Mulia, kami Kuasa dari Pemohon. Yang hadir, saya Oktavianus Rizwan. Kemudian rekan saya, Muhammad Fauzan Azim dan kemudian rekan saya, Nurhuda. Terima kasih.
9.
KETUA: ANWAR USMAN Termohon, silakan.
10.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: ARDIYAN Terima kasih, Yang Mulia. Termohon KPU Kota Payakumbuh dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh, Muhamad Khadafi, Anggota Ade Jumiarti, dan anggota Yuzalmon. Sementara kami, Kuasa Hukum dari KPU Kota Payakumbuh, nama saya Ardiyan dan didampingi oleh rekan saya, Rianda (suara tidak terdengar jelas). Terima kasih, Yang Mulia.
11.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Pihak Terkait?
12.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: ZULKIFLI Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait yang hadir Kuasa Hukum, Zulkifli dan Dede. Terima kasih.
13.
KETUA: ANWAR USMAN Ya. Perkara Nomor 45, silakan.
2
14.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: BADRUL MUNIR Baik, Yang Mulia. Perkara Nomor 45 yang hadir saya Badrul Munir. Kemudian, Sirra Prayuna dan Donny Tri Istiqomah. Terima kasih.
15.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Pihak Termohon?
16.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: SYARIF HIDAYATULLAH Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Untuk Termohon Perkara Nomor 45, hadir Kuasa Hukum, saya Syarif Hidayatullah, rekan Syamsudin Slawat Pesilette. Bersama ini hadir pula Komisioner KPU RI, Ibu Ida Budhiati. KPU Banten Bapak Agus Supriyatna, dan Pak Syaeful Bahri, dan Agus Supadmo. Terima kasih, Yang Mulia.
17.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Pihak Terkait?
18.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: RAMDAN ALAMSYAH Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini kami hadir mewakili Pak Wahidin Halim dan Andika. Pertama, saya sendiri Ramdan Alamsyah. Kemudian ada rekan saya Aulia Fahmi. Kemudian Fery ... Fery Renaldy, Arif Hidayat, dan Ismail Fahmi. Terima kasih.
19.
KETUA: ANWAR USMAN Baik. Ya, terima kasih atas kehadiran Ibu Ida, Komisioner KPU Pusat. Dipersilakan langsung untuk Pemohon Nomor 10, ya, menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, ya. Silakan.
20.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUPXV/2017: YANCE SALAMBAUW Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya masuk dalam pemaparan atau penyampaian resume Pokok-Pokok Permohonan, ada satu renvoi yang terdapat pada halaman 3 huruf d, dalam tabel angka 1, yang tercatat atau tertulis lebih besar atau sama dengan 250.000. Kami 3
koreksi menjadi lebih kecil atau sama dengan 250.000. Terima kasih untuk penyampaian renvoinya. Selanjutnya, kami akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan dan bagi yang tidak kami sampaikan, mohon anggap dibacakan. Pertama, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap mohon dibacakan. Yang kedua, mengenai Legal Standing. Jika mengacu kepada Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2017 dan dikaitkan dengan butir … sori, maaf, dan dikaitkan dengan Bukti P-1 tentang Penetapan Calon … maaf, saya koreksi, Bukti P-2 tentang Penetapan Calon dan Bukti P-3 tentang Nomor Urut, maka Pemohon memiliki Legal Standing sebagai pasangan calon. Selanjutnya, jika mengacu kepada Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 juncto Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2017, jumlah jiwa yang kami peroleh dari Dukcapil Kabupaten Maybrat yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia per 2016 adalah sejumlah 48.296. Dengan demikian, ambang batas berdasarkan ketentuan yang kami sebutkan adalah 2%. Suara sah yang ditetapkan Termohon dalam Pilkada Kabupaten Maybrat berjumlah 28.823, Yang Mulia. Sehingga batas maksimal selisih suara adalah (suara tidak terdengar jelas) suara, sedangkan perolehan suara … saya ulang, sedangkan selisih perolehan suara antara Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 2 adalah sebanyak 95 atau sebesar 0,32%. Dengan demikian, Pemohon memiliki Legal Standing. Selanjutnya, Yang Mulia, tentang tenggang waktu. Keputusan Termohon Nomor 25 atau sebagai objek permohonan yang kami sampaikan ke Mahkamah untuk dibatalkan, ditetapkan Termohon tanggal 25 Februari 2017, pukul 01.00. Sedangkan permohonan ini, kami sampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2017, dengan demikian masih dalam tenggang waktu, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Baik, Yang Mulia, kami akan sampaikan resume tentang PokokPokok Permohonan. Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon atau KPU Kabupaten Maybrat, Nomor Urut 1 memperoleh 14.459 suara. Nomor Urut 2 atau Pemohon memperoleh 14.364 suara. Total suara sah adalah 28.823 suara. Sedangkan menurut Pemohon, perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah Nomor Urut 1 memperoleh 12.044 suara. Nomor Urut 2 memperoleh 14.401 suara. Total 26.445 suara, Yang Mulia. Adapun perolehan suara sebagaimana yang baru saja kami sebutkan, itu didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut, Yang Mulia. 4
Yang pertama, ada terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan. Dan yang kedua, terdapat pengurangan suara atau perolehan sebanyak 10 suara di distrik … maaf, di TPS Kampung Sirate, Yang Mulia. Itu sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Pokok Permohonan pada angka 1. Yang kedua, tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah. Pelanggaranpelanggaran dimaksud disebabkan karena pertama, saksi mandat Pasangan Nomor Urut 2 tidak diperkenankan untuk ikut serta atau tidak diperkenankan untuk masuk dalam TPS untuk mengawasi jalannya proses pemungutan suara. Yang kedua, metode pemberian suara dilakukan oleh satu orang yang telah kami sampaikan dalam Bukti P-8 bentuk foto dan P-9 dalam bentuk video. Perilaku … modusnya adalah sebagai berikut. Semua pemilih yang diberikan kertas suara oleh KPPS, pemilih itu memberikan kertas suara tersebut kepada seseorang yang bernama Marthen Antoh yang berdiri atau yang siap di depan bilik suara. Kemudian, oleh Saudara Marthen Antoh menerima dan membawa surat suara tersebut ke dalam TPS, lalu melakukan pencoblosan, setelah itu yang bersangkutan kembali dan memasukkan atau mengisi surat suara yang dicoblos tadi ke dalam kotak suara. Dan hal itu dilakukan untuk seluruh pemilih. Jadi, pemilih yang hadir atau yang masuk di TPS itu adalah bersifat mengantre dan menyerahkan kertas suaranya kepada Saudara Marthen Antoh, dan hal ini dilakukan secara vulgar, transparan, disaksikan oleh semua KPPS tanpa ada yang menegur, tanpa ada yang koreksi. Pihak Pemohon tidak dapat melakukan sesuatu pada saat itu karena tidak diperkenankan untuk hadir dalam TPS sehingga hal-hal yang berkaitan kepada pelaporan kepada panwas dan sebagainya tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Itulah sebabnya pada tanggal 17, seluruh pelanggaran-pelanggaran yang akan kami uraikan lainnya, kami rangkumkan dalam satu laporan kepada Panwas Kabupaten Maybrat. Selanjutnya, Yang Mulia. Kegiatan atau pelanggaran yang dilakukan di Distrik Rawas. Pelanggaran-pelanggaran yang kami sebutkan di 20 TPS yang kami sudah sampaikan dalam permohonan, pada dasarnya memiliki karakteristik, memiliki metode, memiliki pola yang sama, yaitu saksi Pemohon dilarang untuk tidak hadir ... sori, maaf, dilarang untuk tidak ikut serta dalam mengawasi proses pemungutan suara di TPS-TPS tadi. Sebelumnya pula, pembagian atau pemberian undangan Formulir C-6 telah disortir sedemikian rupa sehingga yang hanya bisa diberikan adalah kepada para pemilih yang diketahui benar, diyakini benar sebagai pemilih Nomor Urut 1, sedangkan terhadap pemilih yang diduga atau diketahui bahwa akan mencoblos pemilih Nomor Urut 2 atau Pemohon, tidak diberikan undangan. Bahkan kalaupun datang tanpa membawa undangan, dilakukan pengusiran. 5
Permasalahan selanjutnya adalah bahwa berdasarkan inventarisasi permasalahan, di hampir semua TPS-TPS yang kami sebutkan dalam Pokok Permohonan kami, terdapat begitu banyak pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak ikut mencoblos, dan itu mereka nyatakan dalam pernyataan mereka tidak ikut mencoblos, tetapi pada TPS-TPS tersebut seluruh surat suara tercoblos sehingga timbullah fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya telah terjadi penyalahgunaan surat suara oleh pihak lain, bahkan oleh KPPS. Termasuk pula ada beberapa TPS yang telah kami sampaikan dalam Pokok Permohonan, adapula orang-orang meninggal, orang yang sudah mati atau orang yang sudah meninggal pada TPS-TPS tersebut namun surat suara, seluruh surat suara sesuai DPT pada TPS tersebut tercoblos seluruhnya. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Semua persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang kami sampaikan termasuk tidak pada 20 TPS atau pada TPS yang kami permasalahkan tersebut, tidak pernah diberikah hasil pemungutan suara di TPS-TPS tersebut, sehingga kami Pemohon harus me-download hasil upload dari server KPU RI sebagai bahan sandingan atau perbandingan dengan hasil yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Maybrat. Kemudian saya lanjutkan kepada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Terhadap seluruh laporan, terhadap semua permasalahan yang telah kami ungkap dalam Pokok Permohonan pada 20 TPS yang kami sebutkan tadi secara global, kami telah menyurat pada tanggal 17 Februari 2017 kepada Panwaslu Kabupaten Maybrat dan oleh Panwaslu Kabupaten Maybrat telah menanggapinya dengan menerbitkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk tidak melakukan Pleno tingkat distrik sampai kepada laporan yang Pemohon sampaikan mendapat keputusan. Selanjutnya pada tanggal 20 Februari, Panwaslu Kabupaten Maybrat menerbitkan rekomendasi dalam kaitannya menjawab laporan Pemohon. Dalam rekomendasi tersebut, panwaslu menegaskan memerintahkan KPU untuk melakukan PSU ulang di 260 atau di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Maybrat. Ketika panwaslu menerbitkan rekomendasi seperti itu, Yang Mulia, KPU tidak mau melaksanakannya, melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat. Saya tekankan bahwa yang kami sampaikan adalah semua berdasarkan informasi lisan karena sampai saat ini kami tidak memperoleh dokumen resmi soal itu. Lalu KPU Kabupaten Maybrat melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua Barat. Nah, setelah dilakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua Barat, timbullah suatu keputusan yang juga sampai saat ini kami tidak pernah melihatnya. Yang dapat saya sampaikan, sepertinya keputusan itu adalah memerintahkan KPU untuk mengabaikan keputusan Panwaslu Kabupaten Maybrat dan untuk 6
melaksanakan pleno tingkat kabupaten. Dapat saya katakan demikian karena faktanya memang Pleno tingkat kabupaten akhirnya dijalankan. Sehingga kami mempersoalkan hal itu pada satuan tingkat kabupaten yang pada dasarnya mempertanyakan kalau pelaksanaan itu didasarkan dengan sikap untuk tetap melaksanakan pleno tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang didalilkan telah kami ajukan. Artinya, dengan mengabaikan rekomendasi PSU, eh … rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat, kami berpendapat bahwa hal itu belum menjawab permasalahan yang kami ajukan. Karena ternyata, tanpa ada surat selanjutnya kepada atau jawaban KPU kepada pihak Pemohon, KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan pleno yang kami maksudkan. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan pleno, Yang Mulia. Pada saat pleno berlangsung, pertamatama dihadiri oleh semua saksi atau semua pihak sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Maybrat. Pada saat Pleno kabupaten ... pada saat Pleno berjalan sampai kepada pengambilan keputusan, Ketua Kabupaten Maybrat atas nama Lembaga KPU telah menjatuhkan palu yang memutuskan bahwa satu distrik, satu distrik, seluruh TPS yang berada pada satu distrik di Distrik Aitinyo Barat dinyatakan dis. Pada saat penyataan itu disampaikan, muncullah serangan verbal kepada ketua KPU. Pada saat yang bersamaan, Ketua KPU Kabupaten Maybrat diamankan atau diisolir oleh pihak keamanan. Dan kemudian, termasuk saksi Pemohon mengamankan diri dengan cara menghindar dari area atau dari tempat pleno dilaksanakan. Yang Mulia, pada saat Ketua KPU Kabupaten Maybrat diamankan atau diisolir, pleno kemudian diambil alih oleh empat komisioner lainnya, yang sampai pada saat ini, kami belum memperoleh catatan resmi atau salinan formal atas dasar apa keempat komisioner tersebut mengambil alih Pleno KPU Kabupaten Maybrat. Dan dalam prosesnya, keempat komisioner tersebut mengambil keputusan menetapkan hasil perolehan suara yang kemudian ditetapkan dalam keputusan Termohon yang kami mohonkan untuk dibatalkan. Proses pengambilan keputusan itu, pertama, tidak disertakan dengan Ketua KPU yang menurut kami yang bersangkutan statusnya masih sah sebagai Ketua KPU. Sekali lagi, saya sampaikan bahwa sampai saat ini kami belum memperoleh surat atau salinan resmi yang berkenaan dengan pencopotan atau pun sebutan lain tentang penonaktifan Ketua KPU Kabupaten Maybrat. Segala permasalahan-permasalahan yang kami sampaikan selalu dijawab oleh KPU Kabupaten Maybrat termasuk KPU Provinsi Papua Barat bahwa permasalahan-permasalahan itu disampaikan pada saat di persidangan di Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Semuanya dijawab seperti itu dan itulah sebabnya, pada hari ini, kami datang untuk 7
menyampaikan keberatan-keberatan atau Pokok-Pokok Permohonan sebagaimana yang telah kami sampaikan. Demikian dari kami, terima kasih. Selamat sore. Maaf, Yang Mulia. 21.
KETUA: ANWAR USMAN Petitumnya?
22.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUPXV/2017: YANCE SALAMBAUW Ya. Saya sampaikan kepada Petitum. Berangkat dari seluruh permasalahan-permasalahan sebagaimana telah kami sampaikan di atas, kami, Pemohon menyampaikan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/KptsKPU.MBT-II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017. 3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut. 1) Drs. Bernard Sagrim, M.M., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si. memperoleh suara sebanyak 12.044 suara. 2) Karel Murafer, S.H., M.A., M.M. dan Yance Way, S.E., M.A. memperoleh suara sebanyak 14.400 suara. Total suara sah 26.445 suara. 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, selamat sore.
23.
KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih.
24.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Kepada Pemohon, saya tidak ada. Ini karena saya nanti kan ini berkaitan juga nanti kan Termohon akan memberikan jawaban, ya? Kami menerima dua Surat Kuasa yang kuasanya berbeda ini. Ini maksudnya gimana? Apakah ini gabungan? Ataukah ini yang kuasa yang mana yang
8
berlaku? Apa memang mencabut yang satu atau bagaimana? Ini kepada Termohon, ya, di … untuk Termohon KPU Maybrat. 25.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP-BUPXV/2017: KRISTIAN Ya, baik, Yang Mulia. Betul bahwa Termohon memberikan dua Surat Kuasa kepada dua kantor hukum, Yang Mulia. Jadi, kami tergabung dalam satu tim advokasi … tim advokasi nantinya.
26.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, ini dua-duanya berlaku, begitu?
27.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP-BUPXV/2017: KRISTIAN Ya, betul, berlaku.
28.
KETUA: ANWAR USMAN Baik. Jadi, begitu. Untuk Pemohon, sudah dianggap cukup. Lanjut ke Perkara berikutnya, Nomor 27, silakan.
29.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: OKTAVIANUS RIZWAN Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, saya ingin sampaikan ada renvoi sedikit pada poin 47 di halaman 26 … maaf, halaman 16, poin 47. Bahwa keterangan yang kami sampaikan itu, kemudian kami tambahkan Bukti P-50 sampai dengan Bukti P-51, P-52, dan P-53. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan sampaikan tambahan buktinya. Yang … terima kasih, Yang Mulia. Kami adalah Pemohon dari Kuasa … dari … Kuasa dari Drs. H. Suwandel dan Drs. H. Fitrial Bachri (Pasangan Nomor Urut 3) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Mengenai objek permohonan dan kewenangan Mahkamah, kami mohon agar itu dianggap dibacakan. Kemudian, Legal Standing daripada Pemohon. Berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan. Mengenai tenggang waktu. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara itu dilakukan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 12.38 WIB. Sementara, permohonan ini 9
kami sampaikan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 atau tiga hari kerja setelah hari penetapan hasil penghitungan suara. Jadi, memenuhi tenggang waktu. Kemudian, mohon izin, kami ingin sampaikan kepada Pokok Permohonan. Pokok permohonan yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kami menemukan ada dua alasan yang membuat kami harus membawa perkara ini kepada Mahkamah Konstitusi. Terjadi politik uang secara TSM oleh Pasangan Calon Nomor 2 yang ditetapkan Termohon sebagai peraih suara terbanyak sehingga Paslon Nomor 2 diuntungkan oleh karena terjadinya penambahan suara sebanyak 12.988 suara. Kemudian, penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota telah bertindak secara tidak profesional dan berpihak dalam proses pemilihan. Bahwa selisih … selisih atau perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara, itu sebanyak 21.000 sekian … 21.147 suara. Sehingga kemudian, terkait ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak. Suara-suara tersebut diperoleh melalui tindakan curang berupa pelanggaran politik uang (money politics) secara terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal mana adalah pelanggaran tersebut tidak terjadi … hal mana apabila pelanggaran tersebut tidak terjadi, maka rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak akan menghasilkan selisih yang begitu banyak. Kami juga temukan bahwa praktik politik uang tersebut sedemikian rupa dikarenakan adanya penggunaan dana-dana kegiatan program Pemerintah Kota Payakumbuh secara manipulatif dalam bentuk pembagian paket songket, bahan seragam, dan seragam kepada kader Posyandu pada masa kampanye hari tenang tanggal 9-14 Februari 2017. Kemudian, membagi-bagian uang sejak pukul 00.00 WIB dini hari yang langsung dilakukan oleh Terkait … Calon Terkait Pasangan Nomor Urut 2 dalam … pada saat pencoblosan tersebut … pada sehari sebelum pencoblosan. Bahwa terhadap pelanggaran politik uang terjadi, Pemohon telah menyampaikan laporan secara resmi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh, hanya saja laporan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Panwas di Kota Payakumbuh. Kalaupun tidak dapat lanjut, panwaslu hanya memeriksa dugaan politik uang dari aspek tindak pidana pemilihan semata, bukan sebagai pelanggaran politik uang yang bersifat struktur, masif, dan sistematis sebagaimana diatur oleh Pasal 73 juncto 135. Bahwa apabila panwaslih meneruskan laporan-laporan politik uang yang Pemohon sampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu … 10
Bawaslu provinsi memeriksa dan memutuskan pelanggaran tersebut dari aspek pelanggaran yang bersifat struktur, maka terhadap Paslon Nomor Urut 2 harus dijatuhi sanksi pembatalan sebagai paslon sebagaimana diatur dalam Pasal 73. Bahwa ternyata sesuai Pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 13 tentang bagaimana diatur dalam mencari kebenaran substantif dan pelanggaran TSM yang dilaporkan, laporan dugaan pelanggaran tersebut disampaikan kepada Bawaslu semata-mata terhitung pada waktu yang … yang memang di … diakomodir oleh peraturan. Bahwa dengan tidak dapat terperiksa (suara tidak terdengar jelas) pelanggaran politik uang sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dalam pelanggaran Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, prinsip jujur dan adil dalam pilkada telah terciderai. Oleh karena tidak ada lagi tersedia dan tidak adanya mekanisme penyelesaian dan penindakan terhadap pelanggaran politik uang bersifat TSM tersebut, maka kemudian Pemohon merasa perlu untuk membawa permasalahan ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjaga keadilan pemilu dan menjamin hak konstitusional warga negara. Yang Mulia, mungkin teman saya akan melanjutkan. 30.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: MUHAMMAD FAUZAN AZIM Terima kasih. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Selanjutnya, politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal ini terjadi dalam tiga bentuk, ya. Pertama, menggunakan program Pemerintah Kota Payakumbuh secara manipulatif dalam bentuk pembagian seragam kader Posyandu, pakaian seragam kader KB, dan seragam kader PKB pada masa kampanye dan hari tenang. Ini terjadi karena ada program pemerintah yang seharusnya dilaksanakan per bulan April tetapi dimajukan pelaksanaannya pada bulan Februari 2017, tepatnya tanggal 13 Februari atau pada masa tenang. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga kader Posyandu, kader KB, dan kader PKB yang berjumlah sebanyak 1.268 orang yang tersebar di lima kecamatan di Kota Payakumbuh. Yang kedua, memanfaatkan program pemerintah dalam bentuk pengadaan pembagian songket kepada bundo kanduang dan ninik mamak di sepuluh nagari di Kota Payakumbuh oleh Dr. H. Heni Yusnita Fahlevi, istri calon dari Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bersama tim pemenangannya dengan melibatkan aparatur pemerintah birokrasi atau Dinas Koperindag dan UMKM Kota Payakumpuh dengan total sebanyak lebih-kurang 500 orang. Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui sekda kota membuat program kerja sama antara pemkot dengan dewan kerajinan nasional daerah yang semestinya dilaksanakan oleh Dinas Koperindag dan UMKM 11
Kota Payakumbuh. Kerja sama tersebut diwujudkan dengan melaksanakan acara peresmian Rumah Produksi Galeri Tenun Kota Payakumbuh pada tanggal 9 Februari 2017. Program tersebut oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memanfaatkan peran bundo kanduang secara masif untuk meraip … merauk suara melalui bagi-bagi songket yang terjadi pada tanggal 9 dan 14 Februari di hari tenang dan juga melibatkan aparatur pemerintahan birokrasi. Selanjutnya yang ketiga, membagi-bagikan uang sejak dini hari tanggal 15 Februari. Ini terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Riza Falepi … atas nama Riza Falepi melakukan politik uang sekira jam 01.00 WIB di posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Yang kedua, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan politik uang di Kecamatan Payakumbuh Barat … Kecamatan Payakumbuh Utara dan di Kecamatan Lampositigo Nagari. Yang keempat, tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan beras mengatasnamakan pembayaran zakat pada hari tenang. Ini terjadi dengan beberapa cara. Pertama, Saudara Mustafa salah satu tim pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan beras berkedok pembayaran zakat pada saat hari tenang. Setelah diketahui oleh Panwaslih Kota Payakumbuh, akan tetapi Panwaslih Kota Payakumbuh tidak mengeluarkan himba … tidak mengeluarkan sanksi, melainkan hanya mengeluarkan imbauan saja. Terakhir, penyelenggara KPU tidak professional. Ini terjadi karena Termohon melalui Keputusannya Nomor 11/Kpts/KPU-Kota003.435146/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tidak sah karena diterbitkan tanpa berita acara. Ketua KPU dan Ketua Panwaslu Kota Payakumbuh sejak dari awal proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh telah dikenai sanksi pemberhentian karena dari awal proses sudah banyak mengandung cacat dan sudah diproses oleh ... di DKPP RI. Penyelenggara panwaslih ternyata menunjukkan keberpihakan. Dari beberapa laporan, tidak ada satu pun … nyaris tidak ada yang ditindaklanjuti dan temuan pelanggaran politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tim pemenangannya tidak ditangani secara profesional. Nah, panwaslih telah mengetahui adanya pelanggaran politik uang, dari ... dalam bentuk bagi-bagi beras, namun membiarkan hal itu terjadi, dan hanya memberikan imbauan. Petitum. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
12
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003 tentang ... dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dan seterusnya, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017. 3. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Riza Falepi, S.T., M.T. dan H. Erwin Yunaz, S.E. sebagai calon terpilih dan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. 4. Menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak sekaligus sebagai calon terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melaksanakan putusan ini. Atau. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts dan seterusnya tanggal 23 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017. 3. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Riza Falepi, S.T., M.T. dan H. Erwin Yunaz, S.E. sebagai calon terpilih dan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Payakumbuh tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Riza Falepi, S.T., M.T. dan H. Erwin Yunaz, S.E. Izin, Majelis Yang Mulia. 31.
KETUA: ANWAR USMAN Ya.
32.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: MUHAMMAD FAUZAN AZIM Kita nanti akan menambahkan bukti yang sesuai direnvoi pada angka 47.
13
33.
KETUA: ANWAR USMAN (Suara tidak terdengar jelas).
34.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: MUHAMMAD FAUZAN AZIM Terima kasih, Yang Mulia.
35.
KETUA: ANWAR USMAN Ya. Sudah selesai?
36.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: MUHAMMAD FAUZAN AZIM Pengantarnya tertinggal, Yang Mulia. Pengantar daftar bukti. Terima kasih. Cukup sekian, Yang Mulia.
37.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Saya mohon klarifikasi … terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua. Saya mohon klarifikasi, Saudara, ya. Di permohonan Saudara di halaman 16, angka 47, di situ ada pernyataan bahwa terhadap Ketua KPU Kota Payakumbuh dan Ketua Panwaslih Kota Payakumbuh telah dijatuhi sanksi masing-masing pemberhentian dari jabatan sebagai ketua KPU kota dan ketua panwaslih oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini apa dasar anu Saudara ini karena Saudara tidak merujuk bukti apa pun di sini?
38.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: OKTAVIANUS RIZWAN Putusan DKPP itu menjadi bagian daripada alat bukti kami. Itu yang kami perbaiki.
39.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, ya, makanya di sini kemudian (…)
40.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: OKTAVIANUS RIZWAN Kami jadikan sebagai … sebagai bukti (…)
14
41.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak, maksudnya tadi karena tidak ada renvoi mengenai soal ini makanya saya tanya.
42.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: OKTAVIANUS RIZWAN Saya sudah sampaikan tadi.
43.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ada tadi renvoinya? Enggak, anunya buktinya, maksudnya merujuk ke bukti yang baru ini?
44.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: OKTAVIANUS RIZWAN Ya.
45.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oke.
46.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: OKTAVIANUS RIZWAN Di awal tadi sudah saya sampaikan.
47.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, oh, yang di awal yang Saudara sampaikan itu buktinya merujuk yang maksudnya di sini?
48.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: OKTAVIANUS RIZWAN Ya, merujuk ke … jadi, ada tambahan pada alat bukti kami itu pada alat Bukti P-50, P-51, P-52, dan P-53.
49.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, kalau … tolong dibaca sekali kalau begitu yang halaman 47 ini bagaimana jadi bunyinya, bunyi terakhirnya? Karena tadi tidak disebutkan juga waktu dibacakan itu. Waktu dibacakan kan tidak 15
disebutkan, misalnya pernyataan ini biasanya kalau Saudara anu kan ada bukti dalam kurung … Bukti P sekian, jadi ini bagaimana lengkapnya? 50.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: OKTAVIANUS RIZWAN Jadi begini, Nomor 47 akan berbunyi seperti bahwa selain ketidakprofesionalan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, sikap tidak profesional dan tidak mandiri KPU Kota Payakumbuh dan Panwaslih Kota Payakumbuh juga telah terbukti sebelumnya, dimana terhadap ketua KPU Kota Payakumbuh dan ketua Panwaslih Kota Payakumbuh telah dijatuhi sanksi masing-masing pemberhentian dari jabatan sebagai ketua KPU kota dan ketua panwaslih oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal mana sanksi yang telah dijatuhkan DKPP belum sepenuhnya dapat membuat jera anggota KPU dan Panwaslih Kota Payakumbuh sebagaimana tindakan tidak profesional dan mandiri tetap dilakukan setelah putusan tersebut. Itu kemudian kami menjadi (Bukti P50, Bukti P-51, Bukti P-52, dan Bukti P-53).
51.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 51, 52?
52.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: OKTAVIANUS RIZWAN Dan 53.
53.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 53. Baik, terima kasih. Cukup?
54.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: OKTAVIANUS RIZWAN Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
55.
KETUA: ANWAR USMAN Ini tadi yang diserahkan itu belum dikasih tanda P berapa, begitu? Sudah? Belum, kan? Bagaimana nanti untuk menyidangkan ini, P sekian, P sekian? Atau dikasih tanda dulu, ya biar lengkap. Ya, Saudara memperbaiki itu bukti biar sekaligus disahkan. Kita lanjut dulu ke perkara berikutnya, Nomor 45, silakan.
16
56.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: SIRRA PRAYUNA Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati. Kami dari Pemohon Nomor Perkara 45 ingin menyampaikan pokok-pokok perkara dalam permohonan kami sore hari ini. Ada dua hal yang saya kira penting untuk kami kemukakan dalam konstruksi permohonan kami. Pertama, kami ingin memulai untuk mendeskripsikan berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan pemilukada yang terjadi di Provinsi Banten, khususnya pada Kota Tangerang dan Kabupaten Serang. Deskripsi pelanggaran dan kecurangan ini tentu memberikan dampak yang secara signifikan terhadap proses pemilukada yang kita kehendaki sebagai pemilu yang menganut sistem dan asas-asas pemilu yang … yang luber, jelas, jujur, dan adil. Dan kemudian, hal ini juga yang tak kalah pentingnya bahwa pemilukada yang dihasilkan di Provinsi Banten dengan melihat berbagai masalah yang muncul dan berkembang di dalam proses tahapan-tahapan pemilukada tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan bagi tidak terpenuhinya ambang batas menurut Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilu kita. Untuk itu, Yang Mulia, dalam kesempatan ini, tentu kami ingin menggunakan satu metodologi penjelasan tidak seperti yang dikemukakan pada umumnya dalam proses PHPU yang kita pahami bersama bahwa kami ingin memulai dari berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang. Saya ingin bacakan beberapa hal yang menjadi temuan kami yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang kami uraikan di dalam PokokPokok Permohonan kami yang kami anggap ini bagian dari yang dibacakan. Pertama adalah terdapat penggunaan surat keterangan atau suket untuk memilih melebihi jumlah suket yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Tangerang, yaitu terdapat penggunaan suket untuk memilih sebanyak 16.624 suket dari jumlah suket yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Tangerang di semua TPS yang terdapat dalam delapan kecamatan di Kota Tangerang. Yang kedua, terdapat pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan tidak menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terjadi di TPS 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 30, dan TPS 35 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang. Kedua, seluruh TPS pada Kelurahan Suka Rasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Ketiga, seluruh TPS pada Kelurahan Suka Sari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Empat, seluruh TPS pada Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. 17
Nah, selanjutnya tiga lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan untuk memberikan suara di beberapa TPS. Selanjutnya, jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari surat suara yang diterima DPT plus 2,5% di Kota Tangerang. Kemudian enam ... lima, jumlah surat suara … surat suara sah dan tidak sah melebih jumlah pengguna hak pilih di Kota Tangerang, jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah surat suara diterima DPT plus 2,5%. Hal-hal itulah yang bisa kami kemukakan di dalam mendeskripsikan bagaimana bentuk pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara sistematik, terstruktur, dan masif khususnya di Kota Tangerang. Selanjutnya, kami juga ingin mengurai hal-hal pokok yang menjadi temuan kami dalam proses pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Serang. Pertama, terdapat peristiwa money politics, yaitu tertangkap tangan pembagian paket sembako di Komplek Ciruas Permai, Kabupaten Serang. Dua, terdapat peristiwa money politics yang terjadi di Kampung Kaum Dasar Malimping Utara di Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak. Tiga, terdapat perlombaan motor cross yang dilakukan dalam masa kampanye untuk memperebutkan hadiah lima unit motor matic yang masing-masing dengan harga pasar per unit berkisar Rp8.000.000,00. Empat, terdapat kampanye cawagub Nomor Urut 1 yang dilakukan dalam kemasan lomba karya tulis Karang Taruna Banten yang memperebutkan penghargaan dan uang pembinaan untuk terbaik 1, Rp2.500.000,00. Terbaik 2, Rp1.500.000,00. Terbaik 3, Rp500.000, sedangkan terbaik 4 sampai 10 mendapat souvenir. Terdapat kampanye money politics yang dilakukan oleh Cawagub Banten Nomor Urut 1 yang dilakukan di Kecamatan Cisuak, Kampung Sampurna, Kabupaten Serang. Pada acara kampanye tersebut sejumlah orang tertangkap kamera sedang antri pembagian amplop berisi uang. Yang Mulia, itulah beberapa bagian yang kami kemukakan di dalam permohonan kami khususnya pada sidang pendahuluan kali ini. Atas dasar itulah, kemudian kami tentu menjadi penting untuk mengajukan permohonan ini, khususnya dalam kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon untuk ingin mencoba untuk keluar dari kerangka Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK Tahun 2016 sebagaimana telah diubah oleh PMK Nomor 1 Tahun 2017 karena dengan penerapan aturan tersebut, Pemohon dibatasi hak untuk mengajukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam hal ini, Pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (1) 18
PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah oleh PMK Nomor 1 Tahun 2017 telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang bertindak curang, menguntungkan Pasangan Calon Nomor 1, namun perbuatan curang tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam Pasal 158 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah oleh PMK Nomor 1 Tahun 2017. Bahwa pemberlakuan 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2017, ditujukan kepada para pihak yang berniat untuk mengajukan sengketa hasil perolehan suara PHPU. Sementara Pemohon ... permohonan Pemohon terdiri dari dua tahapan permohonan, yaitu tahap pertama, Pemohon memohon terlebih dahulu agar diperiksa dan diputus terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang. Padahal tahap ini karena belum memasuki sengketa hasil, maka ketentuan syarat selisih 1% belum dapat diberlakukan. Setelah dugaan pelanggaran dan kecurangan di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang tersebut telah diputus dalam Putusan Sela, barulah pemohon memohon untuk dilanjutkan pada pemeriksaan sengketa hasil, di sinilah berlaku ... di sinilah baru berlaku syarat selisih 1% tersebut. Bahwa alasan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar memeriksa terlebih dahulu terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, sebelum dilaksanakan pemeriksaan pokok perkara atau sengketa hasil karena semata-mata untuk membela dan memperjuangkan hak pelanggaran. Hak konstitusional Pemohon yang telah dizalimi oleh berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan yang tentunya harus dimintakan keadilan dan kepastian hukum kepada Mahkamah, sebagaimana yang juga menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Bahwa dalam perspektif hukum lainnya, Pemohon juga memiliki keyakinan dan pendapat hukum bahwa hasil perolehan suara di Kabupaten Serang dan kabu ... maaf … di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari hasil perolehan suara tingkat provinsi karena di Kabupaten Serang masih terjadi proses hukum tindak pidana politik uang yang sedang diproses di kepolisian, yang mana jika terbukti tindak pidana politik uang tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang akan Pemohon buktikan dalam sidang pemeriksaan dapat membatalkan hasil perolehan suara Kabupaten Serang untuk kemudian dilaksanakan pemungutan 19
suara ulang terlebih dahulu sebelum diikuti untuk diperiksa dalam sengketa hasil bersama kabupaten/kota lainnya. Hal ini juga berlaku untuk Kota Tangerang, dimana Pemohon juga memiliki bukti-bukti akan ... yang akan Pemohon buktikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan ini bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang berdampak pada penggelembungan suara yang jika terbukti harus dilaksanakan pemungutan suara ulang terlebih dahulu. Bahwa pendek kata, pemeriksaan permohonan sengketa hasil perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, hanya bisa dilaksanakan jika terlebih dahulu melaksanakan pemeriksaan bukti, saksi dan ahli atas terjadinya pelanggaran, kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang. Demi memberikan jaminan atas keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon. Bahwa mengingat hasil perolehan suara di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang belum bisa diikutsertakan dalam pemeriksaan sengketa hasil bersama kabupaten/kota lainnya karena masih harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu atas terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di kedua kabupaten/kota tersebut, maka Pemohon sebenarnya sangat memenuhi Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016. Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan bahwa unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena dihasilkan dari proses, dari pelanggaran dan kecurangan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Banten 2017 khususnya di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang. Sehingga Pemohon berharap dan memohon Mahkamah dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulu telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dimaksud dalam proses ... dalam dismissal process, sebelum Mahkamah memeriksa dan memutus sengketa hasil secara keseluruhan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki hukum kedudukan Legal Standing untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Provinsi.015/2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017. Bahwa sebelum Mahkamah memutus pokok perkara sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, sekali lagi mohon 20
kiranya agar Mahkamah memeriksa, memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan alat bukti serta menghadirkan saksi dan ahli untuk kemudian dijatuhkan putusan sela terhadap pelanggaran kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif, di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tentu Pemohon di dalam Petitumnya. Pertama, dalil dan kecurangan sebagaimana tersebut di atas, secara nyata, sengaja, dan terang-benderang telah terjadi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama KPU Kota Tangerang dan Kabupaten Serang telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, dan sistematis, masif. Dan mohon kepada Mahkamah Yang Mulia, sebelum memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilu, pokok perkara terlebih dahulu dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan sela yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga dengan demikian, perkara permohonan Pemohon untuk dapat dilanjutkan memeriksa pokok perkara. Bahwa … dua. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan … Nomor 1 Saudara Andika … WA … WH dan Andika bersama sama KPU Kabupaten Tangerang dan Kabupaten/Kota Serang … maaf, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017, serta memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk segera melaksanakan pemungutan suara ulang, khususnya untuk dua wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Serang. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana Petitum yang akan kami bacakan: a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. b. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 8/Kpts/KPUProv.015/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017, bertanggal 26 Februari 2017. c. Menyatakan dalam putusan sela telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan Pemilukada di Kota Tangerang/Kabupaten Serang secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga Mahkamah Konstitusi mengesampingkan Pasal 115 … Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 dan melanjutkan untuk memeriksa dan memutus pokok perkara. d. Memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang/Kabupaten Serang. 21
e. Membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 1 (Dr. H. Wahidin Halim, M.Si., H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP. sebagai Peserta dan/atau Pasangan Calon Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Banten 2017. f. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia, Pokok-Pokok Permohonan yang kami sampaikan. Terima kasih. Kuasa Hukum tertanda Sirra Prayuna, Badrul Munir, dan Saudara Donny Tri Istiqomah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb. dan selamat sore. 57.
KETUA: ANWAR USMAN Baik.
58.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saudara Pemohon ... terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua. Ini objek permohonan ini, apa?
59.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: SIRRA PRAYUNA Tentu objeknya adalah pemeriksaan proses, baru kemudian dilanjutkan pada permohonan pembatalan keputusan (…)
60.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Bukan, bukan, di ininya ... yang di depan, di ininya ... kan ini kan ... di PMK kan sudah dijelaskan itu tata cara mengenai kewenangan Mahkamah, misalnya.
61.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: SIRRA PRAYUNA Ya.
62.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Karena di ... di huruf b, Saudara, di sini hanya mengurai bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir.
22
63.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: SIRRA PRAYUNA Betul, Yang Mulia.
64.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Hasil pemilihan ... tapi tidak menyebut secara spesifik, yang mana sebenarnya yang dimaksud ini?
65.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: SIRRA PRAYUNA Kita ada perbaikan.
66.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, ini perbaikannya yang saya ... yang saya ini ... ini kan perbaikannya?
67.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: BADRUL MUNIR Baik, Yang Mulia. Objek permohonan kami adalah SK KPU Nomor 8/Kpts/KPU-Prov-015 Tahun 2017.
68.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, itu Saudara renvoi sekarang, ya?
69.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: BADRUL MUNIR Ya, Yang Mulia.
70.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dari saya cukup, Yang Mulia.
71.
KETUA: ANWAR USMAN Tadi yang perbaikan bukti tadi, Payakumbuh. Belum? Yang perbaikan bukti. Ada yang kurang, ya?
23
Ya, baik. Sambil menunggu itu, kita sahkan dulu untuk Perkara Nomor 10, ya. Bukti yang diajukan P-1 sampai P-90. Benar, ya? Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X Untuk Nomor 45, Bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-195, dengan catatan Bukti P-21 fisiknya tidak ada. Coba dicek lagi. Kemudian, Bukti P-95, P-58, P-184, P-185.10, dan P-195 belum dileges, ya. Supaya diperhatikan, ya. Sudah diverifikasi. 72.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: BADRUL MUNIR Yang Mulia, sudah dileges sebenarnya.
73.
KETUA: ANWAR USMAN Sudah, ya?
74.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: BADRUL MUNIR Sudah. Oh ya, belum distempel ini, pos belum, belum ya.
75.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: BADRUL MUNIR Untuk memudahkan, biar kami periksa. Jika itu kami (suara tidak terdengar jelas) lagi.
76.
KETUA: ANWAR USMAN Oh, ya. (Suara tidak terdengar jelas) sudah ada. Ya, nanti di ini … he em. Ya, sudah diverifikasi ya, ada dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X Kemudian, untuk Nomor 27 Kota Payakumbuh. Bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-49. P-8 direnvoi. Bukti tambahan P-50 sampai dengan P-53. Benar, ya? Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X
24
Ya, nanti untuk tadi yang belum di ... apa ... stempel, diselesaikan nanti habis sidang ini ditutup, ya. 77.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: BADRUL MUNIR Baik, Yang Mulia.
78.
KETUA: ANWAR USMAN Kemudian untuk penundaan sidang ketiga perkara ini, untuk Perkara Nomor 27, tolong dicatat, ditunda hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, jam 09.00 WIB dengan acara mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan alat bukti. Untuk penyerahan jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, pukul 08.30 WIB. Jadi sebelum sidang dimulai, supaya diserahkan dulu di Kepaniteraan. Catat, sudah ya. Kemudian untuk Perkara Nomor 10 ditunda hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, pukul 13.00 WIB. Acara mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan alat bukti. Kemudian untuk penyerahan jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait paling lambat diajukan pada hari Senin, 20 Maret 2017, pukul 10.00 WIB. Sudah jelas, ya?
79.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: ZULKIFLI Izin, Yang Mulia. Kalau ini dari Pihak Terkait Perkara Nomor 27 akan menyerahkan Surat Kuasa, tadi belum diserahkan.
80.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, ya, nanti habis sidang ini ya. Ya, setelah sidang ditutup.
81.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.KOTXV/2017: ZULKIFLI Terima kasih.
82.
KETUA: ANWAR USMAN Ada lagi? Ya, baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi, maka sidang (…)
25
83.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10/PHP.BUPXV/2017: MISBAHUDDIN GASMA Mohon izin, Yang Mulia.
84.
KETUA: ANWAR USMAN Siapa? Yang mana?
85.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: SYARIF HIDAYATULLAH Perkara Nomor 45, Yang Mulia.
86.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: Jadwal untuk Perkara Nomor 45, Yang Mulia.
87.
KETUA: ANWAR USMAN Lho, lho, sebentar. Ya, sudah. Pihak Termohon dulu.
88.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.GUBXV/2017: SYARIF HIDAYATULLAH Izin, Yang Mulia. Untuk daftar persidangan … apa … jadwal persidangan untuk Nomor 45 belum disampaikan.
89.
KETUA: ANWAR USMAN Tadi 10 dan 45 tadi saya bilang. Ada dua perkara tadi. 10 dan 45, jadi bukan 1045. Mungkin pengertiannya 1045. Perkara Nomor 10 dan Perkara Nomor 45. Tadinya saya satukan Perkara 10 dan Perkara 45, ya. Saya ulangi deh, supaya jelas. Untuk Perkara Nomor 10 dan Perkara Nomor 45 ditunda hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, jam 13.00 WIB dengan Acara Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti. Kemudian untuk Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait paling lambat diajukan pada hari Senin, 20 Maret 2017, pukul 10.00 WIB. Sudah jelas ya, Pak, ya? Ya, baik. Tadi ada lagi? Oh, tadi belum disebutkan tadi ya? Perasaan saya (suara tidak terdengar jelas) tadi ah. Tapi sudahlah, sudah sore ini.
26
90.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-XV/2017: Ya, mohon izin. Perkara 10, Yang Mulia.
91.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.
92.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-XV/2017: Sama seperti yang disampaikan tadi pagi sidang bahwa kami juga mohon izin untuk memeriksa … diizinkan untuk memeriksa bukti-bukti yang (suara tidak terdengar jelas) oleh Perkara Nomor 10, Pemohon Nomor 10.
93.
KETUA: ANWAR USMAN Oh, ya. Silakan. Ya, silakan ya, habis ini, habis sidang ini. Sudah klir, ya? Kalau sudah tidak ada lagi, maka sidang … Nomor 27 sudah kan ya, tadi ya? Malah Pak Panmudnya yang belum dengar katanya. Jadi sudah ya, sudah semua ya. Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 17.16 WIB Jakarta, 17 Maret 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
27
