PERIHAL KABUPATEN MEMBRAMO RAYA TAHUN 2015 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MEMBRAMO RAYA TAHUN 2015 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2015 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MUNA TAHUN 2015

ACARA PENGUCAPAN PUTUSAN

JAKARTA, KAMIS, 12 MEI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016 PERIHAL -

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Membramo Raya Tahun 2015 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015

PEMOHON 1. Demianus Kyeuw Kyeuw dan Adiryanus Manemi (Perkara Nomor 24/PHP.BUPXIV/2016) 2. Safi Pauwah dan Faruk Bahanan (Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016) 3. LM Rusman Emba dan Abdul Malik Ditu (Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016) ACARA Pengucapan Putusan Kamis, 12 Mei 2016, Pukul 09.15-11.42 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Arief Hidayat Aswanto I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul Patrialis Akbar Suhartoyo Wahiduddin Adams

Hani Adhani Dian Onita Ana Triningsih

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Demianus Kyeuw Kyeuw 2. Adiryanus Manemi B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Utomo Karim 2. Mehbob 3. Yance Salambauw 4. Robert Korwa Juhari 5. Yistus Kyeuw Kyeuw C. Termohon Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Izak R. Hikoyobi 2. Klemens Obet Sineri 3. Tarwinto D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016: 1. David Soumokil E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016: 1. 2. 3. 4.

Aderbi Situmorang Parulian Siregar Jimmy Monim Karel Bida’i

F. Bawaslu dan Pawaslu Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Hutomo Karim 2. Erma Hari Alijana

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Robinson 2. Junaidi 3. Bagus Tarigan H. Termohon Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Bystamin Sanata 2. Kasiman 3. Yuni Y. Ayuba ii

4. Jamaludin M 5. Budiman S 6. M. Saleh Sangaji 7. Syahroni S. I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016: 1. AH. Wakil Kamal 2. Hedi Hudaya J. Pihak Terkait Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Hendrata Thes 2. Zulfahri Abdullah K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Anthoni Hatane 2. Abdul Rahman 3. Basir M 4. Ferdi Parengkuan 5. Sabri L. Panwaslu 100/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Hasan Kabau 2. Sahrun Abbas 3. Frangky

M. Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Abdul Malik N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ridwan Darmawan Nuzul Wibawa Abdul Munir Bahran Dexsi Kamal Rahmat

O. Termohon Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Guntoro 2. Rakhmat Andang Jaya 3. Muhammad Suleman iii

4. Yuliana Rita 5. Andi Arwin 6. Halisi 7. La Abdul Manaf FA 8. Anindita 9. Deny Chryswanto 10. Asiyah P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016: 1. 2. 3. 4.

Drabdul Rahman Bayu Prasetio R. Ahmad Waluyo La Pili

Q. Bawaslu dan Pawaslu Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016: 1. 2. 3. 4.

Munsir Salam Valentino Rustam Zamlin

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 24, 100, 120/PHP.BUP-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya. Pemohon 24?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUPXIV/2016: UTOMO KARIM Hadir, Yang Mulia.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pemohon? Ya, Perkara 24. Perkara Nomor 100?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUPXIV/2016: Hadir, Yang Mulia.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Perkara 120?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120/PHP.BUP-XIV/2016: RIDWAN DARMAWAN Hadir, Yang Mulia. Baik. Kemudian Termohon untuk Perkara 24?

7.

KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON PERKARA 24/PHP.BUPXIV/2016: DAVID SOUMOKIL Hadir, Yang Mulia.

8.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Di … dari belakang. Perkara 100? 1

9.

KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON PERKARA 100/PHP.BUPXIV/2016: Hadir, Yang Mulia, Kuasa Hukum beserta KPU Kabupaten Kepulauan Sula.

10.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Perkara 120?

11.

KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON PERKARA 120/PHP.BUPXIV/2016: Hadir, Yang Mulia.

12.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Untuk Pihak Terkait Perkara 24?

13.

KUASA HUKUM XIV/2016:

PIHAK

TERKAIT

PERKARA

24/PHP.BUP-

Hadir, Yang Mulia. 14.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Perkara Nomor 100 Pihak Terkait?

15.

KUASA HUKUM XIV/2016:

PIHAK

TERKAIT

PERKARA

100/PHP.BUP-

PERKARA

120/PHP.BUP-

Hadir, Yang Mulia. 16.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Perkara 120 Pihak Terkait?

17.

KUASA HUKUM XIV/2016:

PIHAK

TERKAIT

Hadir, Yang Mulia.

2

18.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Terima kasih. Kita mulai terlebih dulu Perkara Nomor 24. PUTUSAN NOMOR 24/PHP.BUP-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili Perkara konstitusi … yang mengadili Perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan … nanti dirubah ini, ya. saya ulangi. Yang mengadili Perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2015, diajukan oleh: 1. Nama 2. Nama

: Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H.;dan : Adiryanus Manemi, S.KM, M.KES.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2015, Nomor Urut 2; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Yance Salambauw, S.H., M.H., dan kawan-kawan. 2. Dr. Hinca IP Pandjaitan dan kawan-kawan. 3. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan pengacara, kuasa hukum Pemohon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/SK dan seterusnya, bertanggal 28 Desember 2015 yang bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------PEMOHON; Terhadap: I.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, berkedudukan di Jalan Demianus Kyeuw-Kyeuw, ini jalannya Demianus Kyeuw-Kyeuw betul, ya? Ya, Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada Petrus P. Ell, dan kawan-kawan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------TERMOHON; 3

II.

Nama : Dorinus Dasenapa dan Nama : Yakobus Britai, S.IP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo RayaTahun 2015, Nomor Urut 3; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Hj. Dhifla Wiyani, dan kawan-kawan. 2. Habel Rumbiak, S.H dan kawan-kawan, dan 3. Taufik Basari, S.H., dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------------------------PIHAK TERKAIT; [1.2] Mendengar dan membaca laporan Termohon; Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum RI; Membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya; Mendengar dan membaca laporan Pemohon; Mendengar dan membaca laporan Pihak Terkait; Membaca laporan Bawaslu RI; Membaca laporan Kapolda Papua; Membaca laporan Kapolres Mamberamo Raya; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. DUDUK PERKARA Bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan. 19.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 23 Maret 2016 dan telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 April 2016 yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut 4

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 23 Maret 2016 dan sebelum dilaksanakannya proses Pemungutan Suara Ulang tersebut, Termohon telah pula melakukan pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 10 TPS sebagaimana dituangkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan Nomor 003 dan seterusnya tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemungutan Suara Ulang Di 10 (Sepuluh) TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015. 2. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer, adalah sebagai berikut: DISTRIK MAMBERAMO TENGAH TIMUR Kampung Biri, Sebagaimana daftar terlampir. Kampung Wakeyadi, Sebagaimana daftar terlampir • DISTRIK RUFAER Kampung Taiyai, Sebagaimana daftar terlampir Kampung Bareri, Sebagaimana kampung … sebagaimana daftar terlampir Kampung Fona, juga Sebagaimana daftar terlampir. 3. Pada tanggal 24 Maret 2016 dan 25 Maret 2016, Termohon telah melakukan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 untuk tingkat Distrik yaitu Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut, Sebagaimana daftar terlampir. 4. Pada tanggal 31 Maret 2016, Termohon telah pula melakukan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 untuk tingkat Kabupaten, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut, dianggap dibacakan daftar terlampir. 5. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi tanggal 31 Maret 2016 di tingkat Kabupaten Mamberamo Raya telah terjadi pengurangan perolehan suara kandidat Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara pada TPS 02 Wakeyadi berdasarkan rekomendasi Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur yang dapat •

5

dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga perolehan kandidat Nomor Urut 3 (tiga) yang semula memperoleh suara 126 (seratus dua puluh enam) suara berkurang menjadi 89 (delapan puluh sembilan) suara. [3.2] Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara a quo, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, Komisi Pemilihan Umum RI, Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Bawaslu RI, dan Kapolda Papua. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan secara lisan dan tertulis laporan dari Termohon, laporan dari Pemohon, laporan Pihak Terkait, sedangkan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Bawaslu RI, hanya menyampaikan keterangan tertulis, yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut: [3.2.1] Termohon telah menyampaikan laporan sebagaimana yang telah terurai dalam paragraf [3.1]; [3.2.2] Pemohon mengajukan surat bertanggal 8 April 2016 perihal Laporan Pelaksanaan PSU, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada tanggal 8 April 2016. Dalam Laporan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya tersebut, Pemohon menjelaskan adanya berbagai permasalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bentuk TPS yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan; 2. Di beberapa TPS banyak saksi Pemohon yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam TPS dan juga dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Model C-KWK serta diancam oleh KPPS dan tim sukses Pihak Terkait; 3. Ada oknum KPPS yang mencoblos 37 suara di TPS 2 Kampung Wakeyadi 4. Ada pemindahan TPS yang dilakukan oleh oknum KPPS dengan tanpa persetujuan Termohon dan Panwaslu yaitu di TPS 2 Kampung Bareri dipindahkan ke lokasi TPS 1 Kampung Bareri yang jarak tempuhnya adalah satu hari perjalanan. 5. Di TPS 1 Kampung Tayai, ada oknum KPPS yang mengarahkan para pemilih untuk memilih Pihak Terkait. 6. Hasil rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Kampung Wakeyadi dan TPS 1 Kampung Biri, 6

dan Distrik Rofaer yang terdiri dari 8 TPS yaitu TPS 1, TPS 2 Kampung Bareri, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kampung Tayai, dan TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kampung Fona adalah sebagai berikut, daftar dianggap dibacakan. 7. Bahwa menurut Pemohon Hasil Rekapitulasi Akhir Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 2 Distrik, 5 Kampung, 10 TPS pada tanggal 23 Maret 2016, saya ulangi 23 Maret 2016 adalah sebagai berikut, Jumlah No Nama Pasangan Calon Perolehan Urut Suara Rob Wilson Rumansara dan Yahya 1. 5.172 Fruara Demianus Kyeuw Kyeuw dan 7.730 2. Adiryanus Manemi [P] Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai 3. 7.238 [PT] [3.2.3] Pihak Terhait ... saya ulangi. Pihak Terkait mengajukan surat bertanggal 8 April 2016 perihal Laporan dan Tanggapan terhadap pelaksanaan PSU, yang pada pokoknya sebagai berikut [keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara]: 1. Pelaksaaan PSU tidak sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah dan ketentuan undang-undang karena terjadi banyak pelanggaran yang mencederai demokrasi, seperti pengerahan Brimob oleh Pemohon yang bertujuan untuk mengintimidasi masyarakat agar memilih Pemohon sehingga hal tersebut mempengaruhi jumlah pemilih yang akan memilih Pihak Terkait. 2. Pemohon melakukan kecurangan terencana dengan menggunakan ancaman kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat Brimob sehingga banyak pemilih yang akan mencoblos Pihak Terkait ketakutan sehingga tidak hadir ke TPS. 3. Bahwa atas adanya intimidasi tersebut yaitu dengan cara menghalang-halangi masyarakat untuk memilih, akhirnya sebanyak 357 pemilih yang merupakan pendukung Pihak Terkait tidak ikut memilih dan melakukan pemungutan suara untuk Pihak Terkait. 4. Di TPS 03 Kampung Fona, Pihak Terkait mendapatkan suara sebanyak 174 akan tetapi ditulis

7

oleh KPPS 137 suara sehingga merugikan Pihak Terkait. 5. Termohon bersama-sama dengan saksi Pemohon, dengan sengaja menolak Pemilih sah sebanyak 69 orang Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sehingga menyebabkan 69 orang Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 2 Kampung Fona kehilangan hak pilihnya. 6. Pihak Terkait meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang awal dan bukan hasil PSU sebagai berikut: Total No. Pasangan Calon Perolehan Urut Suara Sah Rob Wilson Rumansara 1 dan 5.173 Yahya Fruara Demianus Kyeuw2 kyeuw dan 7.838 Adiryanus Manemi [P] Dorinus Dasinapa 7. dan 9 Yakobus 8 Britai 7 [PT] [3.2.4]

Komisi Pemilihan Umum RI telah menyampaikan Laporan Supervisi Pemungutan Suara Ulang pada 10 TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, bertanggal 8 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 April 2016, yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut : 1. Bahwa KPU telah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah yang telah memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 10 TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya. 2. Bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan pergantian terhadap anggota KPPS sebagaimana perintah Mahkamah dalam putusannya dan telah pula melakukan pengadaan logistik dan 8

pendistribusian logistik untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut. 3. Bahwa KPU bersama Bawaslu, KPU Provinsi Papua, dan Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan monitoring secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut. 4. Bahwa terkait adanya laporan dari Panwaslu terhadap 37 suara yang dicoblos oleh kepala suku di TPS 03 Kampung Fona dan TPS 02 Kampung Wakeyadi sehingga dianggap tidak sah, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan dimasukkan ke dalam suara tidak sah. 5. Bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut, Polres Mamberamo Raya dengan dibantu Kodim telah mengamankan jalanya proses pemungutan suara ulang tersebut. 6. Adapun Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 adalah sebagai berikut Nomor Jumlah Perolehan Nama Pasangan Calon Urut Suara Rob Wilson Rumansara 1. 0 dan Yahya Fruara Demianus Kyeuw 10 2. Kyeuw dan Adiryanus Manemi [P] Dorinus Dasinapa dan 3. 1.322 Yakobus Britai [PT] [3.2.5]

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tidak hadir dalam persidangan tanggal 19 April 2016 melainkan hanya menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 April 2016 yang kemudian dilengkapi dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mamberamo Raya telah berjalan aman dan lancar dan Panwaslu telah melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut. 1. Bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran pembongkaran bilik suara, ancaman terhadap masa pemilih pasangan calon Nomor Urut 3, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan adanya keterlibatan 9

20 anggota Brimob yang didatangkan oleh tim sukses pasangan calon Nomor Urut 2, terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan kajian dan faktanya tidak terjadi pembongkaran TPS di TPS 01 Kampung Fona dan persoalan tersebut telah diselesaikan bersama Kapolres Mamberamo Raya di Kampung Kai Distrik Rufaer pada tanggal 25 Maret 2016. Selain itu, tidak terdapat adanya intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Brimob dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut dibuktikan pada proses pemilihan, dimana pemilih tetap datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan proses pemungutan dan pengitungan dapat berjalan sesuai mekanisme peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. 2. Bahwa terkait permasalahan di TPS 01 Kampung Fona Distrik Rufaer, dimana sisa surat suara sebanyak 234 dipaksakan secara sepihak untuk diberikan kepada Pihak Terkait, hal tersebut telah diselesaikan pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Rufaer pada tanggal 27 Maret 2016, sehingga surat suara pada TPS 01 Kampung Fona adalah 63 surat suara sah. Selain itu, terkait pelanggaran di TPS 03 Kampung Fona yaitu surat suara sebanyak 34 surat suara yang dicoblos kepala suku, hal tersebut telah dikembalikan dan telah dimasukkan sebagai jumlah surat suara yang tidak digunakan dan telah dimuat dalam formulir model DA1-KWK PSU tingkat Distrik. 3. Bahwa terkait permasalahan di TPS 02 Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur, hal tersebut telah diselesaikan pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dimana sisa surat suara yang dicoblos oleh kepala suku sebanyak 37 lembar surat suara telah dikembalikan sebagai surat suara yang tidak sah dan telah dimuat dalam form model DB1KWK PSU tingkat Kabupaten. 4. Adapun Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 009/BA/KPUMBR-030/III/2016 adalah sebagai berikut

PASANGAN CALON

DISTRIK Mamberamo Rufaer Tengah Timur

JUML AH

10

Nomor urut 1 Nomor Urut 2 Nomor Urut 3 TOTAL [3.2.6]

0

0

0

10

0

10

1.034

288

1.322

1.044

288

1.332

Badan Pengawas Pemilihan Umum RI tidak hadir dalam persidangan tetapi hanya mengutus dua orang staf Bawaslu RI yang tidak mendapatkan mandat untuk berbicara pada persidangan tanggal 19 April 2016. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI telah menyampaikan laporan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 April 2016 yang kemudian dilengkapi dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. Tim Bawaslu RI telah melakukan pengawasan supervisi Pemungutan Suara Ulang di 10 (sepuluh) TPS di Kabupaten Mamberamo Raya; 2. Bahwa isu adanya intimidasi yang dilakukan oleh 20 pasukan Brimob yang didatangkan dari Kabupaten Sarmi oleh Calon Nomor Urut 2 tidak ditemukan di TPS yang disupervisi, sebaliknya setiap TPS yang disupervisi diketahui dilakukan pengamanan dengan seksama oleh setidaknya 5 orang pasukan keamanan dari Polri dan TNI; 3. Bahwa di TPS 01 Kampung Fona Distrik Rufaer, ada anggota KPPS yang memberikan sisa surat suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan tetapi oleh karena hal tersebut diketahui oleh Pengawas Pemilu maka Pengawas Pemilu merekomendasikan agar PPD menolak perolehan suara tersebut; 4. Bahwa di TPS 03 Kampung Fona Distrik Rufaer diketahui ada tokoh adat yang mencoblos seluruh sisa surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

11

20.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA [3.2.7]

Kapolda Papua dan Kapolres Mamberamo Raya telah menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pengamanan pelaksanaan PSU Kabupaten Mamberamo Raya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut [keterangan Kapolda Papua dan Kapolres Mamberamo Raya selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]: 1. Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi Papua Nomor 85 / B2 / KPU Prov. 030 / III / 2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal Penyampaian Jadwal dan tahapan PSU di Kabupaten Memberamo Raya disampaikan bahwa pemungutan suara ulang di Kabupaten Memberamo Raya direncanakan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016; 2. Bahwa dikarenakan hingga tanggal 1 Maret 2016, Polres Memberamo Raya belum mengajukan permohonan BKO Personil maupun BKO Brimob, maka sesuai analisa dan evaluasi situasi kerawanan dirasakan perlu memberikan dukungan BKO personil ke Polres Memberamo Raya, untuk itu Polda Papua mengirimkan BKO Personil Brimob sebanyak 30 orang untuk memperkuat personil Polres Mamberamo Raya menjelang, saat, dan pasca Pemungutan Suara Ulang dengan menggunakan dukungan anggaran Kontinjensi Polda Papua yang diberangkatkan pada tanggal 7 Maret 2016 pukul 15.00 WIT menuju Kasonoweja, Mamberamo Raya dengan menggunakan Kapal Laut KM Lestari; 3. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 pukul 10.00 WIT, Polda Papua menerima surat Kapolres Mamberamo Raya tembusan Karoops Nomor : B/19/III/2016/Res M. Raya tanggal 3 Maret 2016 tentang permintaan penambahan 20 Personil Brimob BKO Polres Memberamo Raya dalam rangka Pam Kegiatan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mamberamo Raya. Dengan mempertimbangkan keterbatasan sarana transportasi yang tersedia, maka 20 personil BKO Brimob yang diminta tersebut diberangkatkan bersamaan dengan 30 Personil Brimob BKO tersebut diatas; 4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, Polda Papua menerima Surat dari Pasangan Calon Bupati/Wakil 12

5.

6.

7.

8.

Bupati Mamberamo Raya atas nama Demianus Kyeuw Kyeuw dan Adiryanus Manemi Nomor 006/PCB-CWB/KMR/DKAM/ PSU/II/2016 tertanggal 29 Februari 2016 tentang permohonan bantuan keamanan Tim 20 anggota Brimob Polda Papua untuk saksi di 10 TPS menghadapi PSU dengan tembusan Komandan Satuan Brimob Polda Papua, namun mengingat hal ini tidak sesuai dengan ketentuan, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi; Bahwa terkait dengan adanya surat perintah dari Kasat Brimob Polda Papua yang telah memerintahkan 20 personil Brimob berdasarkan Surat Perintah Kasat Brimobda Papua Nomor Sprint/129/III/2016 tanpa tanggal bulan Maret 2016 tentang Pengawalan Saksi-Saksi PSU Pemilukada Maberamo Raya, penerbitan surat perintah tersebut tanpa meminta ijin Kapolda Papua sehingga pengiriman BKO 20 orang Brimob tersebut tidak diketahui oleh Kapolda Papua; Bahwa 20 Anggota Brimob Polda Papua ini yang dipimpin oleh Ipda Gadar Kaunar mengawal dan bekerja sama dengan Timses Paslon Nomor Urut 2 adalah atas permintaan Paslon Nomor Urut 2 yang memfasilitasi pembiayaannya, dan hal ini telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang mengatur "NETRALITAS POLRI" dan dalam pelaksaan tugas tidak sesuai SOP POLRI; Bahwa Kapolres Mamberamo Raya dalam laporannya secara tegas, runtut, dan rinci membenarkan keberadaan 20 oknum anggota Brimob yang dipimpin oleh Ipda Gadar Kaunar dan bekerja untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, mengintimidasi, bahkan mengancam Pemilih. Terhadap keadaan tersebut, Kapolres Mamberamo Raya telah memanggil dan memeriksa Ipda Gadar Kaunar serta memerintahkan agar 20 oknum Brimob tersebut menghentikan aktifitasnya yang bertentangan dengan undang-undang dan SOP POLRI, namun perintah tersebut diabaikan; Bahwa atas kelalaian tersebut Polda Papua telah mengambil Iangkah pemeriksaan terhadap para personil dimaksud oleh Bidang Propam Polda Papua dan apabila dari hasil pemeriksaan nantinya diketahui tindakan tersebut melampaui kewenangan 13

maupun merugikan nama baik Polda Papua maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. [3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati laporan Termohon, laporan Pemohon, laporan Pihak Terkait, laporan tertulis Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya, laporan tertulis KPU RI, laporan tertulis Bawaslu RI, laporan tertulis Kapolres Mamberamo Raya dan laporan tertulis Kapolda Papua serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: 1. Bentuk TPS yang ada, tidak layak dan tidak sesuai dengan syarat penyiapan TPS sebagaimana diatur dalam peraturan KPU dimana disekeliling dinding TPS tertutup rapat oleh daun pohon Sagu, tidak ada penerangan, sehingga menyulitkan pemilih untuk melakukan pencoblosan. 2. Ada laporan yang disampaikan oleh Pihak Terkait bahwa ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian (Brimob) terhadap masyarakat di 10 TPS yang akan melakukan PSU sehingga menyebabkan banyak masyarakat pendukung Pihak Terkait di 10 TPS tersebut ketakutan untuk hadir ke TPS sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah suara Pihak Terkait dan hal tersebut terkonfirmasi oleh laporan Kapolda Papua dan Polres Mamberamo Raya. 3. Ada surat perintah dengan Nomor Sprin/129/III/2016 tanpa tanggal bulan Maret 2016 dari Kepala Satuan Brimob Polda Papua yang memerintahkan kepada 20 anggota Brimob untuk melaksanakan tugas tanggung jawab BKO Polres Mamberamo Raya dalam rangka pengamanan Pilkada Ulang di 10 Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya. 4. Ada surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Pemohon] bertanggal 29 Februari 2016 tentang Permohonan bantuan keamanan Tim 20 anggota Brimob Polda Papua untuk saksi di 10 TPS dengan tembusan surat kepada Satuan Brimob Polda Papua dimana menurut Polda Papua surat demikian tidak sesuai dengan ketentuan sehingga tidak dapat dipenuhi. 5. Bahwa terkait dengan surat perintah dari Kepala Satuan Brimob Nomor Sprin/129/III/2016 tanpa tanggal bulan Maret 2016 sebagaimana tersebut pada angka 3, Kapolda Papua telah menyampaikan laporan bahwa penerbitan surat perintah tersebut dibuat tanpa meminta izin Kapolda Papua sehingga pengiriman BKO 20 anggota Brimob sebagaimana terlampir dalam surat perintah tersebut 14

6.

7.

8.

adalah tanpa sepengetahuan Kapolda Papua dan untuk itu Kapolda Papua telah mengambil langkah pemeriksaan terhadap para personil anggota Brimob dimaksud. Bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Teddy Ayer, Martinus Biday dan Eddy Kogoya yang disampaikan secara tertulis dalam formulir Model DB2-KWK-PSU pada saat proses rekapitulasi hasil PSU di tingkat Kabupaten Mamberamo Raya dan formulir laporan Model A.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi keberatan terkait adanya intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh oknum aparat yang menyebabkan masyarakat takut datang ke TPS, ada pembongkaran TPS yang dilakukan oleh oknum aparat di TPS 01 Fona dan ada oknum aparat keamanan yang mengambil alih tugas KPPS. Bahwa di TPS 01 Tayai, TPS 02 Tayai, TPS 03 Tayai, TPS 01 Fona, danTPS 02 Fona, seluruh anggota KPPS dan saksi pasangan calon tidak menandatangani formulir Model C1KWK dan lampiran formulir model C1-KWK karena disinyalir di TPS tersebut telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat. Di TPS 01 Fona ada berita acara dari PPD Distrik Rufaer yang melaporkan adanya aparat yang membantu membuka kotak suara dan ada catatan keberatan dalam formulir Model C2-KWK dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Marthen Bidai tentang keberadaan oknum aparat yang menyebabkan banyak pemilih yang tidak hadir di TPS.

Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kehadiran 20 oknum anggota Brimob dalam rangka melakukan pengawalan terhadap saksi dan tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke 10 TPS di Kabupaten Mamberamo Raya yang dilakukan sebelum dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah sama sekali tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan undang-undang. Demikian juga adanya upaya untuk membantu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh 20 oknum anggota Brimob dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut adalah jelas-jelas melanggar prinsip netralitas Kepolisian RI. Kehadiran 20 oknum anggota Brimob yang melakukan pengawalan terhadap saksi dan pendukung pasangan calon Nomor Urut 2 ke kampung-kampung yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang justru membuktikan adanya keterlibatan aktif oknum aparat Kepolisian (in casu 20 oknum anggota Brimob) dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adanya laporan yang tegas, runtut 15

dan rinci dari Kapolda Papua dan Kapolres Mamberamo Raya memperkuat keyakinan Mahkamah bahwa terlibatnya 20 oknum anggota Brimob yang bekerja untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tindakan diluar perintah dan koordinasi dari Kapolda Papua dan Kapolres Mamberamo Raya. Oleh karena itu, bagi Mahkamah, adanya tindakan oknum aparat Brimob yang melakukan intimidasi terhadap masyarakat di kampung-kampung yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, menjadi perhatian serius Mahkamah dalam kasus ini. Dalam hal ini sikap dan tindakan aparat kepolisian sangat menentukan untuk menilai ada tidaknya pelanggaran dalam Pilkada. Dari rangkaian bukti dan fakta di persidangan, Mahkamah berkeyakinan bahwa keberadaan 20 oknum anggota Kesatuan Brimob Polda Papua sebagaimana Surat Perintah Nomor Sprin/129/III/2016 tanpa tanggal bulan Maret 2016, telah menimbulkan tindakan dan keadaan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang Kabupaten Mamberamo Raya atau setidak-tidaknya Kepala Satuan Brimob Polda Papua telah membiarkan anggotanya untuk ikut aktif dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa seizin dan sepengetahuan Kapolda Papua. Keyakinan Mahkamah menjadi makin kuat, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti surat/tulisan bertanda bukti TC 001 s.d. TF 004, bukti PT-2 s.d PT-4, PT-10, PT-11, PT-14, lampiran laporan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan lampiran laporan Kapolres Mamberamo Raya berupa foto dan video oknum anggota brimob berpakaian preman yang berada di kampung-kampung dan di TPS tempat dilakukannya pemungutan suara ulang yang secara jelas menunjukan bahwa 20 oknum anggota Brimob tersebut aktif terlibat dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk meragukan laporan Termohon, laporan KPU RI, laporan Bawaslu RI, dan laporan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemungutan suara ulang berlangsung aman dan lancar. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Mamberamo Raya. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan cara melakukan intimidasi dengan melibatkan oknum aparat anggota Brimob terhadap masyarakat 16

[3.6]

[3.7]

[3.8]

[3.9]

yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang sehingga menurut Mahkamah dalil Pihak Terkait beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa menurut Mahkamah, adanya pelibatan oknum aparat Kepolisian (in casu 20 oknum anggota Brimob) dalam PSU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memenangkan Pemohon adalah tindakan yang melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mahkamah konsisten dengan putusan Mahkamah sebelumnya yang tidak memberi toleransi terhadap pelanggaran yang menyebabkan terlanggarnya prinsip-prinsip dimaksud. Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti menurut hukum terjadinya pelanggaran serius di 10 TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang yang mencederai prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis sehingga hasil pemungutan suara ulang tidak mencerminkan suara yang sesungguhnya dari para pemilih. Hal ini secara nyata terlihat dari hasil perolehan suara sebagaimana dilaporkan oleh Termohon yaitu di TPS-TPS tempat dilakukannya pemungutan suara ulang yang menunjukkan adanya penurunan secara sangat signifikan antara jumlah pemilih sebelum dilaksanakannya PSU dan setelah PSU. Namun hal ini tidak terjadi untuk TPS 01 Kampung Biri dimana tidak terjadi perubahan jumlah pemilih serta hasil yang diperoleh oleh semua pasangan calon baik sebelum maupun sesudah PSU. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat intimidasi, pemilih di TPS 01 Kampung Biri tidak terpengaruh oleh intimidasi tersebut, sehingga hasil pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Biri dimaksud tetap dipandang sah oleh Mahkamah; Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas, Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan pemungutan suara ulang kembali di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer; Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, Kapolres Mamberamo Raya, dan Kapolda Papua yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah dalam waktu yang layak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini; 17

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang dan seterusnya dianggap telah dibacakan. AMAR PUTUSAN Menyatakan:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 004/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di 10 (Sepuluh) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 bertanggal 31 Maret 2016 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer; 2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 009/BA/KPU-MBR-030/III/2016 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di 10 (sepuluh) TPS di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 [Model DB-KWK-PSU] beserta lampiran Formulir Model DB1-KWKPSU tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, bertanggal 31 Maret 2016, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur, saya ulangi, Ditrik 18

4.

5.

6.

7.

Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan; Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum RI bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten; Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kapolres Mamberamo Raya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada pukul 10.14 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, tersebut di atas, kecauali Anwar Usman dan Maria Farida Indrati masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya; Saya ulangi, setelah angka 7 amar itu disahkan. KETUK PALU 1X 19

Berikutnya. PUTUSAN NOMOR 100/PHP.BUP-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan … Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, diajukan oleh: 1. Nama : H. Safi Pauwah, S.H., dan 2. Nama : Ir. H. Faruk Bahanan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Nomor Urut 3; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, dan kawankawan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------PEMOHON; terhadap: I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat di Jalan Pengayoman Hoku-Hoku Kie, Jailolo, Kabupaten Kepulauan Sula; Dalam hal ini memberi kuasa kepada AH. … saya ulangi, memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----------------------TERMOHON; 1. Nama : Hendrata Thes, S.Pd.K 2. Nama : Zulfahri Abdullah, S.Ik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Nomor Urut 2; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H. dan Nancy Syavois Allen Wondal, S.H. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------- PIHAK TERKAIT; [1.2] Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;

20

Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan jajarannya; Mendengar dan membaca keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti para pihak; DUDUK PERKARA Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan. 22.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) Nomor 100/PHP.BUPXIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula (Termohon) telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, di 11 TPS di Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Sanana, Kecamatan Mangoli Tengah, dan Kecamatan Mangoli Utara Timur bertanggal 6 April 2016, yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 April 2016 yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut (laporan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 di 11 (sebelas) TPS di Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Sanana, Kecamatan Mangoli Tengah, dan Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016, yaitu: 1. TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana; 2. TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana; 3. TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana; 4. TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana; 5. TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan; 6. TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan; 7. TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur; 8. TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur; 9. TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah; 10. TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah; 11. TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah; b. Bahwa proses pemilihan telah berlangsung secara lancar, aman, jujur dan adil. Tidak ada kejadian khusus yang menunjukkan adanya pelanggaran oleh penyelenggara 21

Pemilihan ataupun pelanggaran lainnya yang menimbulkan proses pemungutan suara ulang dihentikan. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut disupervisi dan dimonitoring langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan pengawasan yang dilakukan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula beserta jajarannya (selanjutnya disebut Panwas). Begitu pula saksi semua pasangan calon hadir di 11 TPS tersebut dan tidak ada yang mengajukan keberatan; c. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari PSU di 11 TPS di Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Sanana, Kecamatan Mangoli Tengah, dan Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut:

No.

Desa

TPS 1 Mangon TPS 3 2 Mangon TPS 10 3 Fagudu TPS 47 4 Wailau TPS 70 5 Waigay TPS 72 6 Waigay TPS 104 7 Waisakai TPS 105 8 Waisakai TPS 129 9 Capalulu TPS 130 10 Capalulu TPS 131 11 Capalulu JUMLAH 1

Nomor Urut 1

Nomor Urut 2

Nomor Urut 3

Suara Tidak Sah

1

216

163

3

1

165

159

4

0

182

176

1

1

183

180

1

1

196

111

5

0

152

116

3

0

195

182

1

1

63

25

0

0

167

148

0

0

98

132

0

0

184

146

0

5

1.801

1.538

18 22

[3.2] Menimbang bahwa terhadap laporan Termohon tersebut, pada tanggal 18 April 2016 Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara a quo dengan agenda mendengarkan laporan Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya, keterangan Pemohon, dan Pihak Terkait, yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); 1. Termohon: Temohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah terurai dalam Duduk Perkara dan paragraph [3.1]; 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya: a. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sula melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara pada tanggal 31 Maret 2016 bertempat di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Sula; b. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula, tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon yang mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara pasangan calon. Keberatan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa ada indikasi adanya pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif serta adanya dugaan mobilisasi pemilih maupun adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, namun saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di Tingkat Kabupaten; c. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 11 TPS di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Tengah, dan Kecamatan Mangoli Utara Timur, pada Tanggal 31 Maret 2016, dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut. Sebagaimana di table dianggap dibacakan. 3. Pemohon: Bahwa Pemohon merasa keberatan terhadap perolehan suara dari pemungutan suara ulang tersebut dikarenakan: a. Terdapat lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama ataupun TPS yang berbeda (pencoblosan ganda); b. Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap DPTb-2 sehingga terdapat pemilih yang tidak berhak memilih, tetapi ikut mencoblos; c. Adanya pemilih yang masih di bawah umur; d. Termohon dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang/ 23

pemilih (orang yang akan memilih disuruh pulang dengan alasan surat suara habis); e. Termohon dengan sengaja memindahkan kotak suara keluar dari TPS pada saat pencoblosan; f. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengabaikan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 28 Maret 2016. - Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut merupakan konspirasi yang dilakukan oleh penyelenggara dan Pihak Terkait, sehingga memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara pemungutan suara ulang tanggal 28 Maret 2016 sepanjang mengenai 5 (lima) TPS yaitu TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana; TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur; TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur; TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan; dan TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan. Selain itu, Pemohon juga memohon agar Mahkamah mengagendakan sidang pemeriksaan saksi Pemohon. 4. Pihak Terkait: - Bahwa berdasarkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS Kecamatan Sulabesi Selatan, Sanana, Mangoli Tengah, dan Mangoli Utara Timur, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 1.801 suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.538 suara, sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 263 suara. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUPXIV/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 di 11 TPS, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 77 suara untuk Pemohon. Dengan demikian selisih suara akhir menjadi 263 suara - 77 suara = 186 suara; - Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, Pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (DB1 Ulang-KWK) di 4 Kecamatan seKabupaten Kepulauan Sula, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 1.801 suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.538 suara, sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 263 suara. Dengan demikian Pihak Terkait unggul 186 suara; 24

[3.3] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan laporan tertulis bertanggal 12 April 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 April 2016. Laporan tertulis tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Amar Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 25 Februari 2016, yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, dimana rekapitulasi di tingkat kabupaten selesai pada tanggal 31 Maret 2016, dengan demikian batas waktu penyampaian laporan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah 11 April 2016. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan laporan tertulis tersebut; [3.4] Menimbang bahwa Pemohon pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, Pukul 11.42 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 72-12/PAN.MK/04/2016 telah mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda P-93 dan P-94 serta alat bukti keterangan tertulis saksi. Selanjutnya Pemohon melakukan perbaikan permohonan pengajuan alat bukti keterangan tertulis saksi yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016, Pukul 10.37 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 72-13/PAN.MK/04/2016. Dengan demikian, bukti dan perbaikan permohonan pengajuan alat bukti keterangan tertulis saksi tersebut diserahkan 7 (tujuh) hari setelah persidangan mendengarkan laporan Termohon, Panwas, Pemohon, dan Pihak Terkait yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2016. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti dan perbaikan permohonan pengajuan alat bukti keterangan tertulis saksi tersebut; 23.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [3.5]

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan laporan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016, dan guna memulihkan demokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 11 TPS di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah; b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUPXIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016, selanjutnya 25

Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah yang hasilnya sebagai berikut. Sebagaimana dalam tabel dianggap dibacakan. c. Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan penghitungan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah seperti di atas adalah sebagai berikut. Sebagaimana dalam tabel dianggap dibacakan. d. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah yang dilaksanakan oleh Termohon atas perintah Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016 adalah sah. Selanjutnya hasil perolehan suara tersebut akan Mahkamah pertimbangkan bersama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari seluruh Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sula seperti di bawah ini. e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/kpts/KPUKab/030.436342/pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 25 Februari 2016, maka perolehan suara awal masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Sebagaimana dalam tabel dianggap dibacakan. Berdasarkan data di atas maka selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 169 suara; f. Bahwa perolehan suara di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah kemudian berubah karena adanya perintah Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 11 TPS di 4 Kecamatan tersebut, sehingga suara masing-masing pasangan calon dikeluarkan atau dinihilkan di setiap TPS yang diperintahkan oleh Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang dimaksud, sehingga perolehan suara tersebut menjadi. Sebagaimana dalam tabel dianggap dibacakan. 26

Berdasarkan data di atas maka terdapat selisih sebanyak 77 suara, yang selanjutnya menurut keterangan Pihak Terkait dimasukkan ke dalam suara Pemohon; g. Bahwa oleh karena terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 25 Februari 2016, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah sebelum dilaksanakan pemungutan suara ulang seperti tersebut di atas tidak berlaku lagi atau dikeluarkan dari rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon di kecamatan lainnya, selain keempat kecamatan tersebut, tetap digunakan atau sah untuk selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam hasil pemungutan suara ulang di empat kecamatan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 25 Februari 2016; h. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah digabungkan dengan perolehan suara pasangan calon di seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sula, maka perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Sebagaimana dalam tabel dianggap dibacakan. [3.6] Menimbang terhadap selisih 77 suara sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] huruf f tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa selisih suara dimaksud tidak benar jika dimasukkan ke dalam suara Pemohon untuk menjadi simpanan (deposit) suara Pemohon. Perolehan suara yang benar adalah perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tanpa menambahkan angka 77 ke dalam suara Pemohon, karena angka 77 merupakan selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon (16.784-16.707=77), walaupun memang benar bahwa Pemohon yang memperoleh suara lebih tinggi, namun tidak berarti selisih suara tersebut menjadi tambahan suara bagi Pemohon. Lagi pula, angka 77 tersebut juga hanya terungkap dalam keterangan Pihak Terkait tanpa dijelaskan dasar penghitungannya dan tidak dijelaskan di dalam keterangan Pemohon, laporan Termohon maupun laporan

27

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda (pencoblosan ganda) di TPS 70 dan TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan serta di TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana; Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa hal tersebut tidak dapat dibuktikan karena pada saat pencoblosan tidak ada gugatan maupun keberatan tentang pencoblosan ganda dari Saksi Pasangan Nomor 3 atau Saksi Pasangan Calon lainnya. Bahkan juga tidak ada temuan atau rekomendasi Panwaslih atas tuduhan yang dimaksud. Lagipula saat di lapangan, Panwas sudah mengcrosscheck ke saksi pasangan calon serta warga setempat namun tidak ada temuan untuk membuktikan hal tersebut (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Panwas Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 30 Maret 2016 telah menerima laporan dari Tim Advokasi Sdr. Ismail Kedafota yang mewakili Tim Pasangan Calon Nomor 3, yang salah satu laporannya yaitu adanya pencoblosan ganda di TPS 70 dan TPS 72 Desa Waigay dan tidak netralnya penyelenggara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Atas laporan tersebut Panwas melakukan pencermatan terhadap kelengkapan syarat formil dan materil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu. Berdasarkan hasil pencermatan Panwas menyimpulkan bahwa semua laporan yang disampaikan oleh Tim Advokasi belum memenuhi syarat formal dan materiil, selanjutnya Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan Surat ke Tim Advokasi yang bertugas mengkoordinir para pelapor atas nama Sdr. Ismail Kedafota dengan Nomor 18/PSU/PNWSKADA/KKS/2016 tanggal 31 Maret 2016, Perihal Tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran yang intinya mengundang Pelapor untuk melengkapi formulir pelaporan, namun sampai dengan laporan Panwas ini disusun Pelapor belum melengkapi kekurangan tersebut (vide bukti PK-13) (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama Laporan Termohon, Laporan Panwas dan alat bukti surat/tulisan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa persoalan pencoblosan ganda sebagaimana yang didalilkan Pemohon, jika benar terjadi, seharusnya sudah diselesaikan oleh Panwas, namun ternyata Pemohon tidak melengkapi syarat 28

pelaporan dimaksud, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran dimaksud benar adanya. Lagi pula terhadap hal tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat penghitungan di TPS. Di TPS 70 dan TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK, dan tidak ada keberatan dalam Formulir C2.Ulang-KWK. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pencoblosan ganda adalah tidak beralasan menurut hukum; 24.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA [3.8]

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap DPTb-2 sehingga terdapat pemilih yang tidak berhak memilih, namun ikut memilih di TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana dan TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur; Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangi Formulir C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan mengisi Formulir C2.Ulang-KWK di TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur karena keberatan terhadap empat pemilih yang terdapat dalam DPTb-2, namun demikian berdasarkan Keterangan Kepala Desa, Kepala Dusun, Panwas Desa serta Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 yang membenarkan bahwa empat orang Pemilih tersebut adalah warga desa setempat, dengan demikian sesuai dengan ketentuan serta Surat Edaran KPU Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU-KAB/0300436342/III/2016 tertanggal 27 Maret 2016 (Sesuai Hasil Rapat Para Pihak) poin keempat yang menyatakan “Bahwa Pemilih Yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1,

namun tidak memiliki KTP, KK atau Pasport tetapi yang bersangkutan benar-benar adalah warga setempat dan dapat dikenal oleh saksi pasangan calon dan pengawas TPS dapat menggunakan hak Pilihnya dengan Menunjukan Keterangan Tempat tinggal”, sehingga KPPS dapat mempersilahkan Pemilih

untuk memberikan hak pilihnya (vide bukti TN- 09, bukti TC-22). Adapun terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Salim Umamit dan Erna Umamit sebagai pemilih yang tidak berhak mencoblos di TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana karena terdaftar di TPS 133 Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Termohon menjelaskan bahwa kedua pemilih tersebut merupakan pemilih pindahan yang menggunakan Formulir A5-KWK dari Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah kemudian pindah memilih ke TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana pada tanggal 9 Desember 29

2015. Kedua orang tersebut tidak memilih di Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah tersebut, yang kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilihnya, karena alat bukti A5KWK yang digunakan pada pemilihan tanggal 9 Desember 2015 diserahkan ke Ketua KPPS, dan selanjutnya Ketua KPPS telah menyerahkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk diterbitkan Formulir A5-KWK yang baru diberlakukan pada pemilihan tanggal 28 Maret 2016. Pemilih tersebut telah sesuai dengan poin 4 Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPUKAB/030436342/III/2016 (vide bukti TN - 09) (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); Panwas juga membantah dalil Pemohon. Panwas pada pokoknya menerangkan bahwa terkait masalah DPTb-2 di TPS 1 Desa Mangon, TPS 105 Desa Waisakai, TPS 129 Desa Capalulu, TPS 130 Desa Capalulu, TPS 131 Desa Capalulu sudah dilaporkan oleh Sdr. Ismail Kedafota mewakili pelapor dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Panwas dengan mengeluarkan surat Nomor 19/PSU/PNWSKADA/KKS/IV/2016 tanggal 2 April 2016, Perihal Tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran dengan mengembalikan laporan yang setelah diteliti masih belum lengkap dan sampai dengan laporan ini disusun Pelapor belum melengkapi atas kekurangan tersebut. Di TPS 105 Desa Waisakai, terdapat empat orang calon pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 dan akan menggunakan hak pilihnya, yang terhadapnya saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 keberatan karena menurut saksi yang bersangkutan bukan merupakan warga Desa Waisakai. Atas keberatan tersebut, KPPS disaksikan oleh Pengawas TPS dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), serta saksi mandat pasangan calon, mengkonfirmasi kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa Waisakai terkait status domisili empat orang tersebut. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Waisakai hadir di TPS dan menyatakan bahwa empat orang tersebut adalah warga Desa Waisakai yang dibuktikan dengan keterangan tempat tinggal. PPL Desa Waisakai juga menanyakan kepada seluruh saksi dan masyarakat yang hadir di TPS 105 Desa Waisakai, yang dijawab oleh saksi dan masyarakat bahwa empat orang tersebut adalah warga Desa Waisakai. Berdasarkan pernyataan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Saksi serta warga masyarakat Desa Waisakai tersebut, KPPS kemudian memperbolehkan empat orang tersebut menggunakan hak pilihnya (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah memeriksa dengan saksama Laporan Termohon, Laporan Panwas dan alat bukti surat/tulisan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Saksi 30

Pasangan Calon Nomor Urut 3 memang benar tidak menandatangani Formulir C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan mengisi Formulir C2.Ulang-KWK di TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur karena keberatan terhadap empat pemilih yang terdapat dalam DPTb-2. Namun demikian, penambahan pemilih dalam DPTB-2 yang menggunakan surat keterangan lain tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPUKAB/0300436342/III/2016 bertanggal 27 Maret 2016 yang telah dikeluarkan berdasarkan kesepakatan bersama antara seluruh tim pasangan calon, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan KPU Kabupaten Sula yang disaksikan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta pihak Polres Kepulauan Sula, serta dituangkan dalam Berita Acara Nomor 17/BA/KPU-KAB/030436342/III/2016 (vide bukti TN-08 dan TC-15). Selain itu, keberatan Saksi Pemohon tersebut juga sudah diklarifikasi saat itu juga oleh seluruh saksi pasangan calon dan penyelenggara Pemilihan serta pengawas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak berhak memilih namun ikut memilih adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang masih di bawah umur bernama Riswan Sapsuha yang mencoblos di TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur; Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2, telah ternyata bahwa yang bersangkutan lahir pada tanggal 2 September 1999 berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) sehingga belum berhak memilih. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak diperbolehkan memilih dan tidak memilih (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama Laporan Termohon dan alat bukti surat/tulisan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa adanya pemilih di bawah umur pada TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur seandainya benar adanya tentu sudah dijadikan keberatan bagi Saksi Pasangan Calon Nomor 3 dan tertulis di dalam formulir C2.Ulang-KWK, namun faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir C.Ulang-KWK dan C1.Ulang-KWK serta tidak mengisi keberatan dalam formulir C2.Ulang-KWK. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih di bawah umur adalah tidak beralasan menurut hukum;

31

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dan/atau oknum Termohon telah dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang atau pemilih di TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur dengan alasan surat suara sudah habis, sehingga pemilih bernama Julaiha Duwila tidak dapat memberikan suaranya; Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa data pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 di TPS 47 Desa Wailau sebanyak 71 orang pemilih, sedangkan yang dapat menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 49 orang pemilih, dikarenakan surat suara telah habis. Hal tersebut telah disepakati sebagaimana termuat dalam Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPUKAB/030436342/III/2016, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara, dimana dalam poin 7 Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa “Apabila surat suara pada TPS telah habis

maka tidak dapat menggunakan sisa surat suara dari TPS lainnya”

(keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); Bahwa Panwas membantah dalil Pemohon. Panwas pada pokoknya menyatakan terdapat 71 calon pengguna hak pilih yang menggunakan KTP/KK. Sebelum Pemilih menggunakan hak pilihnya KPPS menjelaskan terkait Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU-KAB/030436342/ III/2016 yang pada poin 7 menerangkan bahwa “apabila surat suara pada TPS

telah habis maka tidak dapat menggunakan sisa surat suara dari TPS lainnya”, atas penjelasan tersebut maka para Pemilih setuju, kemudian 71 calon pengguna hak pilih DPTb-2 didaftar sesuai kehadiran, setelah 49 orang yang menggunakan hak pilih selesai, surat suara di TPS 47 habis sehingga proses pemungutan suara dihentikan dan 22 orang sisanya tidak dapat menggunakan hak pilihnya (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah memeriksa dengan saksama alat bukti surat/tulisan beserta keterangan Termohon dan Panwas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa memang benar terdapat perbedaan data pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas penduduk lainnya (DPTb-2) pada Formulir C1.Ulang-KWK, C7.Ulang-KWK, dan ATB.2-KWK, yaitu pada TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana; TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana; TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah; TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah; dan TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, sebagai berikut: 1. Di TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana, data pemilih pada kolom DPTb-2 dalam Formulir C1.Ulang-KWK berjumlah 49 32

orang, dalam Formulir C7.Ulang-KWK berjumlah 49 orang, dan dalam Formulir A.Tb2-KWK berjumlah 71 orang. Dengan demikian terdapat selisih 22 pemilih; 2. Di TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana, data pemilih pada kolom DPTb-2 dalam Formulir C1.Ulang-KWK berjumlah 44 orang, dalam Formulir C7.Ulang-KWK berjumlah 45 orang, dan dalam Formulir A.Tb2-KWK berjumlah 49 orang. Dengan demikian terdapat selisih 5 pemilih; 3. Di TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, data pemilih pada kolom DPTb-2 dalam Formulir C1.Ulang-KWK berjumlah 76 orang, dalam Formulir C7.Ulang-KWK berjumlah 76 orang, dan dalam Formulir A.Tb2-KWK berjumlah 81 orang. Dengan demikian terdapat selisih 5 pemilih; 4. Di TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, data pemilih pada kolom DPTb-2 dalam Formulir C1.Ulang-KWK berjumlah 47 orang, dalam Formulir C7.Ulang-KWK berjumlah 47 orang, dan dalam Formulir A.Tb2-KWK berjumlah 48 orang. Dengan demikian terdapat selisih 1 pemilih; 5. Di TPS 172 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, data pemilih pada kolom DPTb-2 dalam Formulir C1.Ulang-KWK berjumlah 22 orang, dalam Formulir C7.Ulang-KWK berjumlah 24 orang, dan dalam Formulir A.Tb2-KWK berjumlah 28 orang. Dengan demikian terdapat selisih 6 pemilih; Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan habisnya surat suara di TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur sehingga pemilih bernama Julaiha Duwila tidak dapat memberikan suaranya tidak terbukti, karena setelah Mahkamah memeriksa bukti surat/tulisan para Pihak, habisnya surat suara terdapat di TPS 47 Desa Wailau dan bukan di TPS 104 Desa Waisakai seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Habisnya surat suara di TPS 47 Desa Wailau tersebut juga sudah diklarifikasi oleh Termohon dan Panwas. Di TPS 104 Desa Waisakai yang didalilkan oleh Pemohon, tidak terdapat perbedaan data pemilih pada kolom DPTb-2 dalam Formulir C1.Ulang-KWK, Formulir C7.Ulang-KWK, dan dalam Formulir A.Tb2-KWK, seluruhnya berjumlah sama yaitu 22 pemilih. Lagi pula, seandainya dalil Pemohon benar, Saksi Pemohon pasti mengajukan keberatan yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir C2.Ulang-KWK. Nyatanya, keberatan demikian tidak ada. Di TPS 104 seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C.Ulang-KWK dan C1.Ulang-KWK dan tidak ada keberatan. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya kekurangan surat suara yang menyebabkan Pemilih atas nama Julaiha Duwila tidak dapat memberikan suaranya adalah tidak beralasan menurut hukum;

33

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja memindahkan kotak suara keluar dari TPS 105 Desa Waisakai pada saat pencoblosan yang berada pada Dusun III Desa Waisakai kemudian ditempatkan pada Dusun I Desa Waisakai yang jaraknya ±35 km dari TPS; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pemindahan kotak suara tersebut dilakukan agar 23 Pemilih yang berada di tempat tersebut dapat menggunakan hak pilihnya. Mahkamah berkesimpulan bahwa alasan pemindahan kotak suara dimaksud sudah melalui kesepakatan para pihak. Sebab jika pada saat itu saksi Pemohon tidak setuju adanya pemindahan kotak suara tersebut, tentunya saksi Pemohon dapat mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir C2.Ulang-KWK, namun faktanya tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon mengenai pemindahan kotak suara ini. Saksi Pemohon di TPS 105 Desa Waisakai dalam Formulir C2.Ulang-KWK hanya menyatakan keberatan terkait penambahan empat orang pemilih yang memilih dengan menggunakan keterangan lain. Keberatan terhadap pemindahan kotak suara ini juga tidak diajukan oleh Saksi Pemohon saat rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten atau tidak dituangkan ke dalam Formulir DA2.Ulang-KWK dan DB-2 Ulang KWK. Dengan demikian, menurut Mahkamah, benar terjadi pemindahan kotak suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon namun tidak terdapat persoalan hukum terkait dengan pemindahan kotak suara dimaksud sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengabaikan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 28 Maret 2016; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan laporan Panwas terdapat 8 pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti oleh Panwas yang hasilnya menyatakan, melanjutkan dugaan pelanggaran ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan dugaan pelanggaran tidak cukup bukti. Berdasarkan laporan juga terlihat peran Panwas dalam melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS ini, antara lain melakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap tahapan Pemungutan Suara Ulang, membentuk perangkat PPL dan Pengawas TPS. Memastikan DPT dan DPTb-1 yang digunakan adalah hasil pencermatan terakhir terhadap pemilih pindah penduduk, meninggal dunia, telah menjadi anggota TNI/Polri, pemilih ganda, serta pemilih di bawah umur. Memastikan distribusi seluruh logistik PSU dapat terpenuhi 34

dan sesuai jadwal tahapan, memastikan tidak terjadi tahapan kampanye atau sosialisasi pasangan calon dalam bentuk apapun, memastikan aparat desa dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlibat dalam memberikan dukungan secara terbuka atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, serta melaporkan secara periodik seluruh aktivitas pengawasan dan melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula apabila mendapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Berdasarkan laporan tersebut sangat jelas bahwa Panwas menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pengabaian laporan dugaan oleh Panwas tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah tidak memandang relevan lagi untuk menggelar persidangan guna mendengar keterangan saksi-saksi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 18 April 2016; [3.14] Menimbang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum maupun pada saat pemungutan suara ulang dilaksanakan, tanpa mengecilkan arti adanya pelanggaranpelanggaran tersebut dalam proses demokrasi, Mahkamah menilai bahwa, dari perspektif kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, terhadap pelanggaran tersebut tidak ada bukti lebih lanjut yang meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara signifikan sehingga pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Namun demikian, jikalau pelanggaran tersebut memang benar adanya, quod non, pelanggaran tersebut tetap dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang; [3.15] Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula dapat berjalan, maka Mahkamah harus a quo menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara sebagaimana yang akan dimuat dalam bagian amar putusan di bawah ini; 25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya dianggap dibacakan.

35

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan: Menjatuhkan putusan akhir:

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pehitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, sebagai berikut: 1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Rusmin Latara dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M. Si., sebanyak 5 (lima) suara; 1.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, Hendrata Thes, S.Pd.K dan Zulfahri Abdullah, S.Ik., sebanyak 1.801 (seribu delapan ratus satu) suara; 1.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Safi Pauwah, S.H. dan Ir. H. Faruk Bahanan, sebanyak 1.538 (seribu lima ratus tiga puluh delapan) suara; 2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 sebagai berikut: 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Rusmin Latara dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M. Si., sebanyak 11.166 (sebelas ribu seratus enam puluh enam) suara; 2.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, Hendrata Thes, S.Pd.K dan Zulfahri Abdullah, S.Ik., sebanyak 18.508 (delapan belas ribu lima ratus delapan) suara; 2.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Safi Pauwah, S.H. dan Ir. H. Faruk Bahanan, sebanyak 18.322 (delapan belas ribu tiga ratus dua puluh dua) suara; 3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini; 4. Menolak keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Mei tahun dua ribu enam belas, selesai 36

diucapkan pukul 11.04 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Anwar Usman dan Maria Farida Indrati dengan didampingi oleh Anak Agung Gede … Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya. Yang terakhir Putusan Nomor 120. PUTUSAN NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, yang diajukan oleh: 1.

2.

1. Nama 2. Nama

: L.M. Rusman Emba, S.T; dan : Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember Tahun 2015, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., dan kawankawan. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------PEMOHON; terhadap: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, beralamat di Jalan Pendidikan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/KPU dan seterusnya tanggal 4 Januari Tahun 2016, memberi kuasa kepada Refly Harun, dan kawan-kawan. Baik sendiri-sendiri atau dan bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------TERMOHON; 1. Nama 2. Nama

: Dr. H. L. M. Baharuddin, M.Kes; dan : H. La Pili, S.Pd;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Nomor Urut 3; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/SK dan seterusnya tanggal 28 Desember Tahun 2015, memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dan kawan-kawan. Baik sendirisendiri atau bertindak bersama-sama untuk dan atas nama 37

Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------PIHAK TERKAIT; [1.2] Mendengar dan membaca laporan Termohon; Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara; Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; Mendengar dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna; Mendengar dan membaca keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait; Membaca keterangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara; Memeriksa lampiran dan bukti-bukti para pihak; DUDUK PERKARA Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan. 26.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna) telah menyampaikan Laporan Tertulis Nomor 86/KPU-Kab-026.433541/III/2016 perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, di 3 TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo, bertanggal 26 Maret 2016; KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 57/KPU.Prov.026/III/2016 perihal Laporan Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, bertanggal 28 Maret 2016; dan KPU Republik Indonesia menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 167/KPU/IV/2016 perihal Laporan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu serta TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna, bertanggal 4 April 2016. Selain itu Termohon dan KPU menyampaikan pula laporan secara lisan dalam sidang hari Senin, tanggal 18 April 2016, yang pada pokoknya sama dengan laporan tertulis a quo, selengkapnya 38

dimuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon telah berkoordinasi untuk menindaklanjuti Putusan (Sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016 yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 3 TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna; b. Bahwa tatacara dan mekanisme PSU TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Dese Marobo Kecamatan Marobo berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015; c. Bahwa dalam persiapan pelaksanaan PSU, dilaksanakan koordinasi antara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Muna, dihadiri Sekretariat Jenderal KPU dan diketahui bahwa ditemukannya Pemilih yang sama dengan Nomor Induk Kependudukan yang berbeda (Pemilih yang teridentifikasi ganda). Terhadap permasalahan tersebut, Termohon telah melakukan pencermatan dan verifikasi faktual kepada Pemilih yang bermasalah tersebut pada tanggal 16 Maret 2016 guna memastikan keabsahan dari seluruh data pemilih berdasarkan validasi administrasi data pemilih dan evaluasi hasil validasi faktual terhadap data pemilih. Proses validasi faktual dilaksanakan secara bersama-sama oleh KPU Kabupaten Muna yang dibantu oleh PPK dan PPS, Panwas Pemlilihan Kabupaten Muna dan Perwakilan Tim Pasangan Calon. d. Bahwa pelaksanaan PSU dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016, dimulai pukul 07.30 WITA dan ditutup pada pukul 13.00 WITA. Untuk penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00 WITA dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 orang dan Panwas Lapangan. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara MODEL C Ulang-KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Raha I dimonitoring oleh KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tanggara, PJ Bupati Muna, KPU Kabupaten Muna dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna. 39

e.

f.

g.

Bahwa untuk TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon atau Panwas Lapangan pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara, akan tetapi untuk TPS 1 Desa Marobo terdapat catatan kejadian khusus pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dicatat pada formulir Model DB2.Ulang-KWK. Pelaksanaan rekapituasi penghitungan suara di tingkat kabupaten Muna dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 bertempat Aula Kantor KPU Kabupaten Muna, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sekretaris KPU Kabupaten Muna, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Pemilihan Kecamatan Marobo. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara MODEL DB Ulang- KWK, DB1 Ulang-KWK, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak bertanda tangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada Formulir Model DB2 Ulang-KWK ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang keberatan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna. Hasil rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Muna sebagai berikut: Paslon Paslon Paslon No Urut No. Nomor Nomor Paslon/TPS Nomor 2 1 3 1

TPS 4 Kel. Raha I

2

TPS 4 Wamponiki

3

TPS 1 Desa Marobo TOTAL

Kel.

243

1

193

194

0

164

156

3

237

593

4

594

[3.2] Menimbang bahwa Panwas Kabupaten Muna menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 02/K-1/Panwas-MN/III/2016 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PSU Kabupaten Muna dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 18 April 2016 selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Panwas Kabupaten Muna melakukan pengecekan DPT, DPTb-1, DPPh, DPTb-2 yang digunakan pada 40

b.

c.

pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 untuk memeriksa pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yakni: pemilih ganda, fiktif, di bawah umur, pindah domisili, meninggal dunia, beralih status menjadi TNI/POLRI. Bahwa Pimpinan Panwas Kabupaten Muna menghadiri rapat koordinasi antara anggota KPU Kabupaten Muna dan staf sekretariat KPU Kabupaten Muna, dengan menyepakati beberapa hal berikut: 1. Pemilih pada PSU adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB-1 DPTB-2, DPPh pada Pilkada 9 Desember 2015; 2. Data DPT, DPTB-1 DPTB-2, DPPh pada Pilkada 9 Desember 2015 akan dilakukan pencermatan yang dilakukan oleh KPPS dengan melibatkan perwakilan tim Pasangan calon, Pihak Keamanan dan Panwascam; 3. Distribusi form C-6 Ulang KWK (surat pemberitahuan pemilih) dilakukan oleh KPPS yang disaksikan oleh perwakilan tim Pasangan calon, Pihak Keamanan dan Panwascam; 4. Sebagai tidak lanjut hasil rapat antara KPU Kabupaten Muna dan Panwas Kabupaten Muna, akan dilakukan rapat koordinasi bersama Pasangan calon, Kepolisian, TNI dan Panwas pada tanggal 7 Maret 2016. Bahwa Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan terhadap proses validasi faktual/lapangan terhadap DPT, DPTB-1, DPPh dan DPTB-2 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna bersama saksi atau perwakilan pasangan calon, didampingi oleh pihak Kepolisian dan TNI. Hasil validasi faktual/lapangan ditemukan adanya 174 pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dengan rincian sebagai berikut:

No TPS / Kel / Desa 1

TPS 4 Kel. Raha I

2

Jumah TMS TPS 4 Kel. Wamponiki Jumah TMS

3

TPS 1 Desa Ma robo

Temuan 1. Pemilih Ganda 34 pemilih 2. Meninggal 7 pemilih 41 pemilih 1. Pemilih Ganda 63 pemilih 2. Meninggal 9 pemilih 3. Pindah pemilih 76 pemilih [sic!] 1. Pemilih Ganda 23 pemilih 2. Meninggal 15 41

Jumah TMS Total TMS

pemilih 3. Pindah pemilih 4. Blm cukup umur Pemilih

4 15 pemilih 57 174

Pemilih d. Bahwa Panwas Kabupaten Muna melalui Panwascam melakukan pengawasan pendistribusian Form C-6 ulang KWK oleh KPPS di 3 (tiga) TPS PSU yang disaksikan oleh perwakilan tim pasangan calon dan didampingi oleh Kepolisian dan TNI. e. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan PSU, setiap rapat koordinasi Panwas Kabupaten Muna memberikan saran langsung secara lisan kepada KPUD Kabupaten Muna agar pelaksanaan setiap tahapan turut serta melibatkan perwakilan tim pasangan calon serta pihak Kepolisian dan TNI. Terhadap saran tersebut KPU Kabupaten Muna menindaklanjutinya dan sangat diapresiasi oleh seluruh perwakilan tim pasangan calon. [3.3] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan laporan/keterangan, selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 telah dilaksanakan PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna. b. Bahwa pada Tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 – 12.25 WITA, KPU Kabupaten Muna meyelenggarakan pleno rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon di tingkat Kabupaten di aula KPU Kab.Muna. c. Bahwa pleno yang difasilitasi oleh 5 orang Komisioner KPU Muna tersebut dihadiri oleh saksi Pasangan calon No.Urut 1, saksi Pasangan calon No.Urut 2, dan saksi Pasangan calon No.Urut 3, serta Panwas Kab. Muna, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua PPK Kecamatan Katobu dan Marobo, Panwascam Katobu dan Marobo. d. Bahwa pada saat pleno, saksi pasangan calon No. urut 3 sempat menyatakan keberatan terkait dengan proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 4 Wamponiki. Keberatan saksi Paslon No urut 3 tersebut bukan mengenai perhitungan suara tetapi mengenai proses di TPS 4 Wamponiki dimana dalam berita acara di TPS keberataan saksi tersebut 42

tidak tercantum, dan tahapan tersebut sudah selesai di tingkat TPS. e. Bahwa selain itu, saksi paslon No.Urut 3 juga menyatakan keberatan tentang adanya komisioner KPU yang dianggap menghalang halangi masyarakat yang akan menyalurkan suara di TPS 1 Desa Marobo, namun keberatan saksi tersebut dibantah langsung oleh Komisioner KPU Muna atas nama Muhamad Sulemen yang menyatakan bahwa dugaan saksi paslon No Urut 3 tidak benar dan memperlihatkan serta menyerahkan fotokopi surat pernyataan pemilih yang tidak bersedia menyalurkan hak pilihnya pada TPS tersebut sebanyak 3 orang. f. Bahwa setelah keberatan saksi paslon No.Urut 3 terkait dengan proses pemungutan suara, dan tidak ada keberatan berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon, Saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan 2 menandatangani dokumen Model DB.Ulang-KWK berikut lampirannya, kemudian KPU Muna menetapkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat kabupaten yakni sebagai berikut: No. Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 1. Pasangan Nomor Urut 1 ( Pemohon ) 593 2. Pasangan Nomor Urut 2 4 3. Pasangan Nomor Urut 3 594 Jumlah Suara 1.191 g. Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Pasca Putusan MK No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 yang pada pokoknya membatalkan SK KPU Nomor 73 dan selanjutnya dianggapd dibacakan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, sepanjang Perolehan suara Masing-masing pasangan calon di tiga TPS yakni TPS 4 Raha I, TPS 4 Wamponiki dan TPS 1 Desa Marobo, maka perolehan masing-masing Pasangan Calon tersebut menjadi sebagai berikut: No. Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 1. Pasangan Nomor Urut 1 ( Pemohon ) 47.649 2. Pasangan Nomor Urut 2 5.380 3. Pasangan Nomor Urut 3 47.556 Jumlah Suara 100.585

43

27.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.4] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan PSU dimaksud Pihak Terkait menyampaikan keterangan, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. Bahwa PSU untuk 3 TPS di TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki, dan TPS 1 Desa Marobo Kabupaten Muna dilaksanakan tanggal 22 Maret 2016, berlangsung buruk, karena masih disertai dengan banyak pelanggaran dan kecurangan. 2. Bahwa terdapat banyak Pemilih ganda yaitu Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS lain di luar 3 TPS yang dilakukan PSU pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, kembali ikut memilih pada PSU tanggal 22 Maret 2016. 3. Bahwa ditemukan banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat yaitu Pemilih dari luar Kabupaten Muna. 4. Bahwa ditemukan banyak praktik politik uang (money politics). 5. Bahwa terjadi penghalang-halangan, intimidasi dan kekerasan fisik terhadap Pemilih. 6. Bahwa adanya keberpihakan aparat kepolisian kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. 7. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan sehingga saksi tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan. 8. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Muna dilaksanakan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) menyampaikan keberatan: a. Ditemukan ada 6 (enam) pemilih ganda. b. Pihak Penyelenggara tidak mampu memvalidasi atau mensortir pengguna hak pilih. c. Ditemukan 19 (sembilan belas) Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih namun masih terdaftar dalam DPT dan mobilisasi Pemilih dari luar daerah atau di luar Kabupaten Muna. d. Ditemukan ada 4 (empat) Pemilih di TPS 4 Kelurahan Raha I dan 1 (satu Pemilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, serta 1 (satu) Pemilih di TPS 1 Desa Marobo yang menerima uang dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (money politic) untuk mengarahkan Pemilih mencoblos pasangan calon tersebut. e. Ditemukan oknum anggota KPU Kabupaten Muna yang diduga melakukan penghalang-halangan kepada Pemilih 44

yang sudah mendapatkan formulir C6-KWK atau surat pemberitahuan. f. Terdapat intimidasi oknum pihak kepolisian terhadap warga di 3 TPS dimana dilakukannya PSU, hal tersebut menimbulkan ketakutan kepada warga untuk ikut berpartsipasi menyalurkan hak pilihnya. g. Pada hari pelaksanaan PSU, Saudara Milwan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta formulir keberatan di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, namun tidak diberikan dengan alasan kotak suara sudah telanjur digembok padahal waktu digembok saksi yang bersangkutan tidak mengetahui karena sedang menunaikan sholat ashar, sementara petugas KPPS tidak berusaha untuk menghubungi saksi. h. Terdapat anggota KPPS yang melakukan penarikan Formulir C6-KWK dari Pemilih yang terdaftar di dalam DPT TPS 1 Desa Marobo secara sepihak tanpa persetujuan para saksi pasangan calon, sehingga menyebabkan Pemilih tersebut kehilangan hak pilihnya. [3.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan laporan tertulis Nomor SS0115/K.BAWASLU/PM-00-00/IV/2016 perihal Laporan Supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Tahun 2015, bertanggal 12 April 2016, dan diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 14 April 2016. Oleh karena itu penyampaian laporan tertulis tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam amar putusan Mahkamah Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 25 Februari 2016, yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten yang selesai dilaksanakan tanggal 24 Maret 2016, dengan demikian batas waktu penyampaian laporan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tanggal 5 April 2016. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan laporan tertulis tersebut. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 telah dilaksanakan PSU di 3 TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2016, kemudian rekapitulasi penghitungan suara di tingkat 45

kecamatan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016 dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas Mahkamah berpendapat: 1. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PSU Kabupaten Muna pada angka 2 perihal Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan PSU, huruf b, menyatakan yang pada pokoknya pada tanggal 15-16 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan terhadap proses validasi faktual/lapangan terhadap DPT, DPTB-1, DPPh dan DPTB-2 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna bersama saksi atau perwakilan pasangan calon, didampingi oleh pihak Kepolisian dan TNI. Hasil validasi faktual/lapangan ditemukan adanya 174 pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dengan rincian sebagai berikut [vide Bukti PK-1]: No TPS / Kel / Desa Temuan 1 TPS 4 Kel. Raha I 1. Pemilih Ganda 34 pemilih 2. Meninggal 7 pemilih Jumah TMS 41 pemilih 2 TPS 4 Kel. Wamponiki 1. Pemilih Ganda 63 pemilih 2. Meninggal 9 pemilih 3. Pindah pemilih Jumah TMS 76 pemilih [sic!] 3 TPS 1 Desa Ma robo 1. Pemilih Ganda 23 pemilih 2. Meninggal 15 pemilih 3. Pindah 4 pemilih 4. Blm cukup umur 15 pemilih Jumah TMS 57 Pemilih Total TMS 174 Pemilih 2.

Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Raha I Nomor 140/16/RahaI/IV/2016 bertanggal 11 April 2016 diterangkan bahwa sebanyak 11 (sebelas) data Pemilih tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna; 46

3.

Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Wamponiki Nomor 140/12.8/WPK/IV/2016 bertanggal 14 April 2016 diterangkan bahwa sebanyak 6 (enam) data Pemilih tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna; 4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PSU Kabupaten Muna Pasca Putusan MK Nomor 120/PHP.BUPXIV/2016 bertanggal 25 Februari 2016 yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Muna tersebut di atas dan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, Mahkamah berkeyakinan bahwa Termohon belum melakukan validasi data secara maksimal; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] Mahkamah memandang perlu memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang kembali di 2 (dua) TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Adapun berkenaan dengan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo yang oleh Panwas dilaporkan dilakukan validasi namun tidak terdapat bukti pendukung sebagaimana halnya terjadi di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu sehingga Mahkamah tidak memandang perlu untuk melaksanakan PSU di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo tersebut. [3.9] Menimbang bahwa sehubungan dengan jadwal persidangan lanjutan yang dijadwalkan pada hari Selasa, 19 April 2016, Mahkamah berpendirian dengan memperhatikan bukti dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka bukti dan fakta persidangan tersebut sudah dipandang cukup bagi Mahkamah untuk memutus perkara a quo, sehingga persidangan lanjutan terhadap perkara a quo menjadi tidak relevan lagi untuk dilaksanakan; [3.10] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten; [3.11] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus 47

disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna; [3.12] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resor Kabupaten Muna, guna mengamankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. 28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 24 Maret 2016, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

48

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten; 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resor Kabupaten Muna, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.39 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi tersebut di atas, 49

kecuali … oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya. Demikian Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, seluruh putusan telah dibacakan. Salinan putusan dapat diperoleh setelah ditutupnya sidang ini terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.42 WIB

Jakarta, 12 Mei 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

50