PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI INDRAMAYU, TASIKMALAYA, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PANDEGLANG

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 125/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIV/2016

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI INDRAMAYU, PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI TASIKMALAYA, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PANDEGLANG

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 7 JANUARI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 125/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIV/2016 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Indramayu, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tasikmalaya, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pandeglang PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUP-XIV/2016 1. Toto Sucartono 2. Rasta Rahman PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016 1. Pemantau Pemilu (Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya/FKMT) 2. Mantan Anggota PPS 3. Pemilih (Masyarakat) yang tidak setuju PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIV/2016 1. 2.

Aap Aptadi Dodo Djuanda

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 7 Januari 2016 Pukul 16.30 – 18.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams Suhartoyo

Ery Satria P. M. Mahrus Ali

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 125/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Sahali 2. Naga Sentana 3. Wilman Supondho Akbar 4. Samuel David B. Pemohon Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIV/2016: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dani Safari Effendi Ecep Sukmanagara Muhammad Rifki Arif Ristian Dudi Jamaludin Deniana Burhanudin Muslim Didin Sujani

C. Pemohon Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Aap Aptadi 2. Dodo Djuanda D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Azis Fahri Pasaribu 2. Octianus E. Termohon Perkara Nomor 125/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Moh. Hadi Ramdlan 2. Madri 3. Murtiningsih Kartini F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 125/PHP.BUP-XIV/2016: 1. 2. 3. 4. 5.

Memet A. Hakim Absar Kartabrata Ahmad Khotibul UmaM Sutikno Rudi Setiantono

G. Termohon Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Deden Nurul Hidayat ii

2. Zamzam Jamaludin H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Absar Kartabrata 2. Fajar Ramadhan I.

Termohon Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIV/2016: 1. 2. 3. 4.

J.

Ahmad Suja’i A. Munawar Supriatna Didik M. Sudi

Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIV/2016: 1. 2. 3. 4.

Aswandi Julianto Pohan Susanto Shinta M. Wahyudi

K. Kuasa Hukum XIV/2016:

Pihak

Terkait

Perkara

Nomor

125/PHP.BUP-

1. Khalimi 2. Suhendar L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Memet A. Hakim M. Kuasa Hukum XIV/2016:

Pihak

Terkait

Perkara

Nomor

121/PHP.BUP-

1. Fadli Nasution 2. Asban Sibagaria

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.30 WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 125/PHP.BUP-XIV/2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan, Pemohon, perkenalkan diri dulu.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Perkenalkan, kami Pemohon, saya sendiri, Sahali, S.H. Samping kiri saya, Pak Sinaga, S.H., Naga Sentana, S.H., maaf. Samping kanan saya, Pak Wilman Supondho Akbar, S.H. Yang di sudut, Pak Aries … Pak Samuel David, S.H.

3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Berempat, ya. Pihak Terkait, silakan. Perkenalkan.

4.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125/PHP.BUP-XIV/2016: KHALIMI

PERKARA

NOMOR

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami adalah Kuasa Hukum dari Pasangan Nomor 1, Pasangan H. Anna Sophanah-Supendi. Di sebelah … saya sendiri adalah Khalimi, S.H., M.H. Di sebalah kiri saya adalah Suhendar, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia. 5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Berdua, ya? Surat Kuasanya ada?

6.


PERKARA

NOMOR

Ada, Yang Mulia.

1

7.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan diambil dulu. Jadi, Saudara sebagai Pihak Terkait dari pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak?

8.


PERKARA

NOMOR

PERKARA

NOMOR

Betul, Yang Mulia. 11.99% perbedaannya. 9.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, siapa namanya? Pasangan calonnya?

10.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: KHALIMI Hj. Anna Sophanah.

11.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Anna Sophanah.

12.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125/PHP.BUP-XIV/2016: KHALIMI Dan Drs. H. Supendi, M.Si.

13.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, ya, Saudara sah sebagai Pihak Terkait, ya. KETUK PALU 1X Pihak Termohon, silakan, perkenalkan diri.

14.

TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUP-XIV/2016: MOH. HADI RAMDLAN Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Termohon KPU Kabupaten Indramayu, beberapa Komisioner hadir di sini dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2

15.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, perkenalkan diri. Pakai miknya biar direkam. Nanti diover saja ke situ. Pakai tangan over-nya tapi.

16.

TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUP-XIV/2016: MOH. HADI RAMDLAN Baik, Yang Mulia. Saya Ketua KPU Kabupaten Indramayu, Mohammad Hadi Ramdlan, S.Ag.

17.

TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUP-XIV/2016: MADRI Saya divisi teknis KPU Kabupaten Indramayu, Madri.

18.

TERMOHON PERKARA NOMOR MURTININGSING KARTINI

125/PHP.BUP-XIV/2016:

Ya, saya Murtiningsih Kartini dari divisi hukum. 19.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang lain-lain? Ini. Ha? Yang di belakang? Oh, Tasik. Baik-baik. Ya. Tasik, ya, tapi belum dapat giliran, ya. Belum.

20.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: MEMET A. HAKIM Kami selaku Kuasa, enam orang, Yang Mulia, saya sendiri Memet Ahmad Hakim, kemudian sebelah saya … silakan.

21.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Saya Absar Karta Brata, Yang Mulia.

22.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan. Itu ada miknya di situ.

23.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: AHMAD KHOTIBUL UMAM Saya Ahmad Khatibul Umam, S.Ag., M.H., Yang Mulia.

3

24.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SUTIKNO Saya Sutikno.

25.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: RUDI SETIANTONO Saya Rudi Setiantono.

26.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Itu Pak Hadar Nasir hadir lagi, ya. Baik, ya, kita mulai. Pemohon, Anda punya waktu 30 menit untuk mempresentasikan, silakan. Oh, ya, Surat Kuasa Termohon belum. Coba diserahkan dulu. Ya, kita mulai, ya, silakan. Pemohon presentasikan 30 menit dari sekarang pukul 16.36 WIB.

27.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Terima kasih, sebelum saya bacakan permohonan Pemohon, ada beberapa perubahan di daftar alat bukti, Bukti P-1. Nama alat bukti, Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang tertulis di Kabupaten Batanghari diganti menjadi Indramayu dan seterusnya, itu tetap. Dan yang kedua, renvoi di permohonan, di petitum butir 2, yang di situ sebelumnya berbunyi, “mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2,” diganti Pasangan Calon Nomor Urut 1.

28.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Di dalam petitumnya, ya?

29.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Ya, di petitum. Terima kasih, langsung … Yang Mulia. Perbaikan Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten tahun Indramayu Tahun 2015, sebagaimana ditetapkan surat keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 78/KPTS/KPU-KAB/IM.011.329110/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 4

Indramayu Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 juncto Berita Acara Nomor 58/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015 tertanggal 17 Desember 2015 antara Toto Sucartono, S.E., dan Drs. H. Rasta Wiguna sebagai Pemohon melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu sebagai Termohon. Jakarta, kepada yang terhormat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat di Jakarta. Dengan hormat, kami yang bertandatangan di bawah ini (...) 30.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, langsung saja langsung.

31.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahali, S.H., Afif Rahman, Rafael Situmorang, S.H., Naga Sentana, S.H., Wilman Supondho Akbar, S.H., (...)

32.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke diper … diperpendek saja itu. Karena sudah ada.

33.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Dasar permohonan, pertama, terkait dengan tenggang waktu pengajuan pemohonan. Berita Acara Nomor 58/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 pukul 20.10 WIB sehingga 32 jam terhitung dari hari Kamis, tertanggal 27 Desember 2015. Bahwa pemohon a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 20 Desember 2015 pukul 18.22 WIB. Dengan demikian, Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan. Dasar permohonan, perolehan hasil Calon Bupati Nomor Urut 1, Hj. Anna Sophanah dan Drs. H. Supendi=452.032. Nomor Urut 2, Toto Sucartono, S.E., dan Drs. H. Rasta Wiguna=356.166. Adapun rincian dan jenis pelanggaran kecurangan yang dimaksud menjadi dasar permohonan sebagai berikut. 1. Money politics. Bahwa terdapat pembagian uang oleh para kuwu, atau kepala desa, aparatur desa, dan para ketua RT di Desa 5

2. 3.

4. 5.

6.

7. 8.

9.

10.

11. 12.

Sukadadi, Kecamatan Arahan, yang sudah dilaporkan Panwascam Arahan namun tidak ditindaklanjuti. Bahwa terdapat pembagian sembako di hari tenang di TPS 4 di Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan yang sudah dilaporkan kepada Panwascam Balongan, namun tidak ditindaklanjuti. Bahwa terdapat pembagian uang oleh para kuwu, aparatur desa, dan para ketua RT di Desa Gelarmendala, Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. Bahwa terdapat pembagian uang oleh para kuwu aparatur desa, dan para ketua RT di Desa Totoran, Desa Pabeanilir, Kecamatan Pasekan, dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. Bahwa terdapat pembagian uang oleh para kuwu, aparatur desa, kepala ketua RT di Juntinyuat, Juntikedokan, Junti Kebon, Segeran, Kecamatan Juntinyuat dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. Bahwa terdapat pembagian uang oleh para kuwu, aparatur desa, dan para ketua RT di Dusun Kalen Tengah, Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. Bahwa terdapat pembagian uang oleh para kuwu, aparatur desa, dan para ketua RT di Desa Lombang, Desa Segeran, Kecamatan Juntinyuat dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. Bahwa terdapat pembagian uang oleh para kuwu, aparatur desa, dan para ketua RT di Blok Oyoran, Blok Pedati Kuno, Desa Krangkeng, Desa Kapringan, Kecamatan Krangkeng dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. Bahwa terdapat pembagian uang oleh para kuwu, aparatur desa, dan para ketua RT pada saat hari pencoblosan di TPS 003 Gang 5, Utara, Karangampel, Kecamatan Karangampel dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. Bahwa terdapat pembagian uang oleh para kuwu, aparatur desa, dan para ketua RT pada Rabu malam, setelah pencoblosan di Desa Bunder di sekitar TPS RT 006/RW 002 Kecamatan Kodokan, Bunder. Yang sudah dilaporkan kepada panwascam namun tidak ditindaklanjuti. Bahwa terdapat pembagian uang oleh para kuwu, aparatur desa, dan para ketua RT di Kecamatan Kertasemaya yang sudah dilaporkan kepada panwascam namun tidak ditindaklanjuti. Bahwa terdapat pembagian uang oleh para kuwu, aparatur desa, dan para ketua RT Blok Oyoran, Blok Pedati Kuno, Desa Krangkeng, Desa Kapringan, Kecamatan Krangkeng dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1.

6

13. Bahwa terdapat pembagian APK (kaus) Pasangan Calon Nomor Urut 1 di masa tenang di Desa Cibereng, Kecamatan Terisi yang sudah dilaporkan di panwascam namun tidak ditindaklanjuti. 14. Bahwa terdapat pembagian uang oleh para kuwu, aparatur desa, dan para ketua RT di Kecamatan Losarang, dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. 15. Bahwa terdapat pembagian uang oleh para kuwu, apartur desa, dan para ketua RT di Desa Gabus Wetan, Desa Sekar Mulya, Kecamatan Gabus Wetan dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. 16. Bahwa terdapat pembagian uang oleh para kuwu, apartur desa, dan para ketua RT dan calon nomor 1 Hj. Anna Sophana dan suaminya Bapak Yance di Desa Sidamulya, Desa Patrol, Desa Bungas, Kecamatan Bungas dengan ajakan memilih Pasangan Nomor Urut 1. Yang kedua, pemilih yang masih di bawah umur. Bahwa di TPS 10, Desa Arahan Kidul RT 040/RW 08, Kecamatan Arahan, terdapat pemilih yang masih di bawah umur yang telah dilaporkan di panwascam namun tidak ditindaklanjuti. Butir yang selanjutnya, keterlibatan PNS yang tidak netral. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2015 banyak PNS yang ikut secara aktif dalam kampanye dan secara terang-benderang mengarahkan masyarakat untuk memiliih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dapat dirincikan sebagai berikut. 1. Bahwa di Kecamatan Arahan, Drs. H. Mazruri M.Si yang merupakan PNS yang juga sekretaris PPK menggunakan kendaraan dinas dan sekretaris desa. Desa Arahan Kidul menjadi pansung di TPS 008. 2. Bahwa di Kecamatan Balongan, Camat Kuwu Tegalurung melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di rumah Bapak Kirno, Desa Tegalurung Blok Gablo yang mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. 3. Bahwa di Desa Junti Kebon, Kecamatan Juntinyuat terjadi politisasi acara MTQ tingkat kabupaten dimana dalam pawai MTQ tingkat kabupaten menjadi ajang kampanye Pasangan Nomor Urut 1 dengan membawa ATK berupa spanduk dan juga para camat yang ikut dalam pawai tersebut, ikut menyerukan dan mengajak warga untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. 4. Bahwa di Desa Balongan Blok Pesisir Kecamatan Balongan dalam upacara adat syukuran kunjungan, Camat Balongan (Drs. Bastoni M.Si.) melakukan kampanye aktif dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. 5. Bahwa di Kecamatan Juntinyuat dalam acara pembukaan MTQ tingkat Kabupaten Indramayu, Camat Juntinyuat, Drs. Indra Mulyana M.Si., melakukan kampanye aktif dengan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. 6. Bahwa di Kecamatan Krangkeng terdapat media kampanye yang mengatasnamakan KPU berbentuk spesimen surat suara yang hanya 7

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

menunjukkan foto Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa di Desa Srengseng dan Blok Oyoran, Kecamatan Krangkeng, banyak warga yang tidak mendapatkan kartu C-6 dan hanya dibiarkan menumpuk di balai desa. Bahwa di Desa Srengseng banyak warga yang tidak mendapatkan C6, kemudian akan mencoblos dengan menggunakan KTP pada pukul 13.00 WIT tidak diterima dengan alasan TPS sudah ditutup. Bahwa di RT 006 Desa Kaplongan, Kecamatan Karang Ampel, Ketua RT membagi-bagikan beras, beras raskin. Program pemerintah yang mana biasanya raskin itu tidak gratis, namun kali ini dibagikan secara gratis dan mengarahkan warga agar memilih Pasangan Nomor Urut 1. Bahwa di TPS 8 Desa Manggungan Blok Pilang Kecamatan Trisi, anggota KPPS yang menyerukan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah dilaporkan kepada panwascam namun tidak ditindaklanjuti. Bahwa di Kecamatan Gabus Wetan terdapat intimidasi yang dilakukan oleh Kepala SMP Negeri 1 Gabus Wetan kepada guru PNS yang mengancam akan dimutasi jika tidak memilih Pasangan Nomor Urut 1, yang sudah dilaporkan kepada panwascam namun tidak ditindaklanjuti. Bahwa di Kecamatan Sukra terjadi pembukaan kotak suara tanpa sepengetahuan saksi-saksi yang dilakukan oleh pamong Desa Sumur Adem yang sudah dilaporkan ke panwascam untuk diteruskan ke KPUD Kabupaten Indramayu, namun tidak ada tindak lanjut. Bahwa terdapat APK liar yang dicetak dan dipasang di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bahwa terdapat intimidasi dengan kekerasan di Kecamatan Bungas terhadap Saudara Rusman bin Masduki di Desa Pelawangan Blok Perempatan yang pada saat itu korban mengendarai sepeda motor yang dipasang gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh sekelompok orang … oleh sekelompok orang, hal ini sudah dilaporkan pada Polsek Bungas, namun belum ada tindak lanjut. Bahwa Ketua PPK yang merupakan PNS melakukan kampanye aktif di media sosial … di media sosial yang menyerukan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang dimaksud adalah Ketua PPK Bungas. Bahwa kantor Panwaslu Kabupaten Indramayu dicat dengan warna yang sesuai dengan warna yang sesuai dengan warna atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sangat jelas bahwa panwaslu tidak bersikap profesional dan netral dalam penyelenggaraan pemilu Kabupaten Indramayu 2015. Bahwa Kuwud Desa Tegalurung, Kecamatan Kertasmaya, bersama anggota KPPS menghadiri kampanye dan merupakan bagian dari tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. 8

15. Bahwa terdapat surat suara black campaign terhadap Calon Nomor Urut 2 Toto Sucartono dengan tagline Toto diringkus BNN. 16. Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya, baik kepada Termohon beserta jajarannya, kepada Panwaslu Kabupaten Indramayu, namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun panwaslu Kabupaten Indramayu. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta, dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif, yang dilakukan oleh baik Termohon selaku penyelenggara pemilu, maupun Panwaslu Kabupaten Indramayu selaku pengawas pemilukada, dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Indramayu 2015. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan to force the law and justice, dan untuk memulihkan rechtsstelsel hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini, dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan di atas, Pemohon memohon sekiranya surat keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 78/KPTS/KPUKAB/IM.011.329110/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 tertanggal 17 Desember junto Berita Acara Nomor 58/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Sehingga karenanya berdasarkan dan beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 sebagai pemenang pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2015 dimaksud. Bahwa adanya keberpihakan dan keterlibatan Termohon selaku penyelenggara pemilukada dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu yang tidak memenuhi syarat administratif pencalonan. Bahwa perbuatan Termohon yang meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan, dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Dinas Pendidikan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah mengeluarkan legalisir ijazah Uper SMA atas nama Sophanah pada tahuan 2015. Bahwa adapun ijazah tersebut digunakan oleh Sophanah untuk dijadikan sebagai persyaratan pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Idramayu tahun 2015. 9

Bahwa berdarkan Pasal 7 Undang-Undang Pemilukada, salah satu syarat menjadi calon bupati dan wakil bupati adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Bahwa dengan tidak dipenuhinya persyaratan pencalonan Calon Nomor 1, maka demi hukum, pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 haruslah dianggap tidak sah dan melanggar ketentuan perundangundangan. 34.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Lima menit lagi paling lama, ya.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Terima kasih. Dan demikian dari uraian tersebut, kami Pemohon menyampaikan petitum berdasarkan hal-hal teruraian ... hal-hal dan uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia untuk memeriksa Pemohon keberatan ini, dan emberikan putusan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1. 3. Membatalkan daan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Nomor 58/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. 4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 78/KPTS/KPUKAB/IM.011.329110 /XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 tertanggal 17 Desember. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anna Sophanah dan Drs. H. Supendi, M.Si dibatalkan, didiskualifikasi sebagai calon dan perserta dalam pemilu, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015. 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Indramayu, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hj. Anna Sophanah, dan Drs. H. Supendi M.Si. Memerintahkan kepada Termohon atau melaksanakan pemilukada Kabupaten Indramayu paling lambat 30 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo. Atau: 1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Indramayu. 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kabupaten 10

Indramayu paling lambat 30 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono. Terima kasih, hormat kami Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sahali, S.H., Pak Sinaga, terima kasih. 36.

KETUA: PATRIALIS AKBAR KPU, ini ada berapa pasang calon, ya?

37.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Ada dua pasang.

38.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada dua pasang. Ini Pemohon, kalau Anda minta pemungutan suara ulang, yang satu didiskualifikasi, calon tinggal satu, begitu?

39.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Ya karena Pemohon menganggap bahwa Calon Nomor Urut 1 itu tidak memenuhi syarat formal, persyaratan tadi, ya kami mohon untuk didiskualifikasi, dan kalau pun cuma ada satu sebagaimana juga terjadi di Kabupaten Tasik. Saya kira seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

40.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Mau konfirmasi saja, ya. Ada lagi yang mau diperbaiki, direnvoi? Segala macamlah, ya. Cukup, ya? Buktinya P-1 sampai dengan P-54?

41.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Buktinya P-1 sampai P-90, Yang Mulia.

42.

KETUA: PATRIALIS AKBAR P-1 sampai P-90?

11

43.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI P-90, ya.

44.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini P-33.1 dan P-89 tidak ada, bagaimana? Coba cek lagi. Apa itu Her ... Pak Her .. Suheri. P-33.1 sudah ketemu? Amplop yang digunakan.

45.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Ya, amplop, he em.

46.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Untuk membagi-bagikan uang, amplopnya saja enggak ada. Bagaimana?

47.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Haduh.

48.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Apalagi isinya. Amplopnya enggak ada. Bagaimana ini?

49.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Yang P-31 ini dihapus.

50.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Dihilangkan?

51.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Ya, dihilangkan.

12

52.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, dicabut, ya. Ya, kalau amplopnya saja enggak ada, bagaimana ini? P-89, bagaimana nasibnya?

53.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI P-89 itu dihilangkan, Pak.

54.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Dihilangkan juga? Rekaman video itu? Enggak ada, ya?

55.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Enggak ada.

56.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Cabut, ini?

57.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Ya.

58.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Benar, ya? Enggak nyesel nih, cabut?

59.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Ya, sudah terkait di P yang lainnya.

60.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, cabut. Oke, kalau gitu, kita sahkan dulu. Alat bukti Saudara, oh, ya, silakan, Yang Mulia.

13

61.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau Sahali yang mana, ya? Anda, ya? Yang Anda sekaligus menjadi saksi ketika pelaksanaan Pilkada itu? Apa namanya sama?

62.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Ya, saya di rekapitulasi menjadi salah satu saksinya.

63.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Saksi. Sekarang menjadi Kuasa? Memang advokat, Saudara? Cuma tidak boleh berperan ganda nanti kalau sampai harus ... ya, sudah konfirmasi saja. Terima kasih.

64.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Soalnya Sahali itu namanya ada seribu. Dicek dulu. Silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddim Adams.

65.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ini kalau kesempatan untuk renvoi, ya. halaman 19 itu pada 5 dan 6, ya. Pada hari Sabtu, 12 Desember 2015 banyak warga yang tempat TPS jauh dari ... mesti diarahkan agar tidak mencoblos yang terjadi di Gelarmendala. Hari Sabtu, 12 Desember para pamong desa dan istrinya melakukan biasanya mengajak memilih Nomor Urut 1. Kan pelaksanaannya tanggal 9 Desember? Ini kok tanggal 12 Desember. Orang dihalangi untuk tidak coblos, lalu ada pamong desa dan istri melakukan mobilisasi tanggal 12 (...)

66.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Atau nginap dulu seminggu? Bagaimana? Cepat.

67.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Halaman 19, ya, Nomor 5 dan 6.

68.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu kan kejadiannya di bulan Desember?

14

69.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya.

70.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Padahal coblosnya 19?

71.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Tanggal 9.

72.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Eh tanggal 9.

73.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Sudah lewat.

74.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Itu dihapus, Pak karena sudah termasuk dalam alat bukti (…)

75.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kenapa?

76.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Yang po … butir 5 dan 6 itu kita hilangkan.

77.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Dihapus?

78.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Ya.

15

79.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, yang dihapus yang mana?

80.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Tanggal … butir 5 dan 6.

81.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Hapus, ya.

82.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada lagi yang mau dihapus? Jangan semuanya dihapus. Cukup?

83.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: SAHALI Cukup, cukup.

84.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, cukup. Entar kebanyakan dihapus ya pusing juga lagi. Ya, kita sahkan dulu buktinya, ya. P-1 sampai dengan P-90 dengan catatan P-33.1 dan P-89 dicabut. Betul, ya? KETUK PALU 1X Silakan Pihak Terkait, mau menyampaikan apa?

85.


PERKARA

NOMOR

Terima kasih, Yang Mulia. 86.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya.

16

87.


PERKARA

NOMOR

Apa yang dipaparkan tadi terus terang kami mengalami kesulitan untuk melakukan jawaban selaku Pihak Terkait. 88.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kenapa?

89.


PERKARA

NOMOR

Oleh karena beberapa hal. Dari perbaikan yang telah disampaikan pada tanggal 3 Januari maupun yang telah teregister pada tanggal 4 Januari 2016 ternyata sangat berbeda dan tidak match dengan apa yang disampaikan tadi. Sehingga kami mengalami kesulitan untuk melakukan (…) 90.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Memang dia menyampaikan enggak semuanya, dipotong-potong.

91.

92.


NOMOR

Ya, tetapi itu juga tidak … tidak match. Mungkin nanti juga ada kesaksian dari pihak pemo … Termohon yang mengaitkan hal yang sama (…) KETUA: PATRIALIS AKBAR sama.

93.

PERKARA

Enggak, sekarang santai saja dulu. Nanti Termohon belum tentu


PERKARA

NOMOR

Oke. Ya, tadi sepotong-sepotong, tetapi ada hal-hal baru yang tidak dimasukkan di sini. Ini pertama. 94.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, nanti dijawab saja. Masukin dalam jawabannya, ya.

17

95.


PERKARA

NOMOR

Oke. 96.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kita kan enggak bisa memaksakan dia, Pemohon ini bacakan yang mana, yang mana. Itu gunanya pihak-pihak ini hadir untuk menanggapi, ya.

97.


PERKARA

NOMOR

PERKARA

NOMOR

Terima kasih, Yang Mulia. 98.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya.

99.


Kemudian yang kedua, tentang perbaikan, kalau tidak salah di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Kegiatan dan seterusnya, di situ jelas ada … paling tidak ada lima fase. Fase terakhir itu adalah ARPK, Akte Registrasi Perkara Konstitusi. 100. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 101. KUASA HUKUM KPU: ABSAR KARTA BRATA Kami menyimak juga bahwa di situ ada yang membuat pernyataan, pernyataan bahwa di situ. Tetapi kalau pernyataan ini ternyata tadi ada perubahan setelah ini sudah melakukan perubahan pada tanggal 3 Januari, kami juga mohon petunjuk, dan mohon dari apa yang saya sampaikan ini supaya kita tidak juga mengalami kesulitan. Terima kasih, Yang Mulia. 102. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, perubahan itu dibolehkan tetapi hanya hari ini, saat ini, ya. Begitu ini ditutup, enggak ada lagi perubahan. Jadi, perubahannya pun 18

transparan, ya, diketahui oleh semua pihak yang hadir. Itu dibolehkan, ya. Cukup? 103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125/PHP.BUP-XIV/2016: KHALIMI

PERKARA

NOMOR

Cukup, Yang Mulia. 104. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, cukup. Terima kasih. Termohon mau menyampaikan apa? 105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya kami sama dengan Pihak Terkait, berkaitan dengan kepentingan kami untuk menjawab, kami ada ingin kepastian mengenai permohonan yang … apa namanya … yang disampaikan oleh Pemohon ini. 106. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, kalau nanti Saudara ragu dalam jawabannya, bilang saja enggak jelas, ya. Karena yang disampaikan itu kan ada dua. Perbaikannya sampai kan? 107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: Perbaikan sampai. 108. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sampai. 109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: Tetapi juga apa yang sudah disampaikan dan kami terima (…) 110. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, kadang-kadang memang enggak usah itu yang disebutkan. Dia bicara sendiri boleh. 19

111. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: Baik, ya. Memang sepengetahuan kami, apa yang sudah disampaikan, kita yang jadi pegangan, Majelis. 112. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya disampaikan dan yang tertulis pada perbaikan terakhir. 113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: Jadi, kecuali yang … kecuali tadi yang sampaikan perbaiki dianggap yang … yang lain tidak diperbaiki, begitu Yang Mulia? 114. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, yang tidak diperbaiki, tidak diperbaiki. 115. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: Kecuali yang tadi dicabut, Yang Mulia. 116. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, yang diperbaiki, diperbaiki. 117. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: Baik. Kami akan tuangkan di dalam bentuk jawaban. 118. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, dituangkan dalam jawaban semuanya, ya. 119. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: Yang kedua, Yang Mulia. Mohon kepada kami juga dapat kiranya kami diberikan fotokopi daftar bukti, Yang Mulia.

20

120. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, belum dapat? Coba Ery, daftar bukti dari Pemohon ternyata Termohon belum dapat. Tolong dikasih sekarang dalam persidangan ini. Ery Pamungkas, tolong dikasih. Ery Satria. Oh, daftarnya enggak ada? Oh ya, dikasih saja. Ada? Oh ya, ini belum di-copy, nanti setelah ini bisa berhubungan dengan Panitera, ya. Nanti akan kita kasih turunan atau fotokopi daftar bukti. Bisa? 121. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.BUPXIV/2016: Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 122. KETUA: PATRIALIS AKBAR ya.

Ya, oke. Itu penting itu, kalau enggak bagaimana mengikutinya,

Oke, dengan demikian ya, kita tunda … mana itunya, Pak? Ini … kita tunda persidangan kita ini pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, pukul 16.00. Ya, pukul 16.00. Acaranya adalah jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait. Cukup dipahami semua? Ada pertanyaan? Selesai? Cukup, ya? Dengan demikian sidang hari ini kita cukupkan dan sidang kita tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 17.04 WIB SIDANG DIBUKA PUKUL 17.10 WIB 123. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Sekarang silakan Para Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa.

21

124. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Terima kasih, Yang Mulia. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, itikad baik, dan rasa tanggung jawab saya Dani Safari Effendi. 125. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dari mana? 126. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Galunggung dan pemantau pemilu, juga PPS, juga masyarakat yang tidak setuju. 127. KETUA: PATRIALIS AKBAR Saudara PPS? 128. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Mantan PPS yang tidak … mantan PPS, kalau kita pemantau pemilu, Pak. 129. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sekarang pemantau pemilu atau pernah menjadi PPS dalam pemilu ini? 130. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Kebetulan (...) 131. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pilkada ini? 132. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Di salah satu kami ada, Pak (...)

22

133. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bukan, Saudara dulu, Saudara (...) 134. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Pemantau pemilu. 135. KETUA: PATRIALIS AKBAR Saudara pemantau pemilu? 136. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Ya. 137. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bersertifikat? 138. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Ya, Pak. 139. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada, ya? 140. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Ada. 141. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nanti diklarifikasi sama Pak Suhartoyo, ya. 142. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Ya, boleh.

23

143. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan selanjutnya siapa? Mau memperkenalkan masing-masing silakan. 144. PEMOHON DENIYANA

PERKARA

NOMOR


Nama saya Deniyana, Pak dari Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Kota Tasikmalaya. 145. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebagai apa? 146. PEMOHON DENIYANA

PERKARA

NOMOR


NOMOR


NOMOR


Sebagai mahasiswa, Pak. 147. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebagai mahasiswa? 148. PEMOHON DENIYANA

PERKARA

Ya. 149. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mahasiswa di? 150. PEMOHON DENIYANA

PERKARA

Di Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Pak. 151. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sekolah Tinggi Hukum Galunggung. Sebagai pemantau pemilu juga enggak?

24

152. PEMOHON DENIYANA

PERKARA

NOMOR


Enggak, Pak. 153. KETUA: PATRIALIS AKBAR Enggak, ya. Siapa namanya tadi? Namanya siapa? 154. PEMOHON DENIYANA

PERKARA

NOMOR


NOMOR


Deniyana, Pak. 155. KETUA: PATRIALIS AKBAR Deniyana, ya? 156. PEMOHON DENIYANA

PERKARA

Ya. 157. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mahasiswa, ya. Yang selanjutnya, silakan. 158. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DUDI JAMALUDIN Nama saya Dudi Jamaludin. Saya Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya. 159. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebagai pemantau? 160. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DUDI JAMALUDIN Mahasiswa.

25

161. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dedi Jamaludin? 162. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DUDI JAMALUDIN Dudi Jamaludin. 163. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dudi Jamaludin, jadi bukan sebagai pemantau, ya? Selanjutnya. 164. PEMOHON PERKARA BURHANUDIN MUSLIM

NOMOR


Saya Burhanudin Muslim. Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, sebagai mahasiswa. 165. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebagai mahasiswa? Bukan pemantau? 166. PEMOHON PERKARA BURHANUDIN MUSLIM

NOMOR


NOMOR


Bukan, Yang Mulia. 167. KETUA: PATRIALIS AKBAR Siapa namanya? 168. PEMOHON PERKARA BURHANUDIN MUSLIM Burhanudin Muslim. 169. KETUA: PATRIALIS AKBAR Burhanudin Muslim. Kayaknya yang muslim cuma ini nih. Burhanudin Muslim. Lanjut.

26

170. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: ECEP SUKMANAGARA Nama saya Ecep Sukmanagara. Saya Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, dan sebagai anggota FKMT yang notabene sebagai pemantau pemilu. 171. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pemantau pemilu. Bersertifikat? Bersertifikat. Oke, silakan. 172. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: M. RIFKI ARIF Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya M. Rifki Arif, Mahasiswa STHG Tasikmalaya, Mahasiswa Hukum, Tasikmalaya. 173. KETUA: PATRIALIS AKBAR Muhammad? 174. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: M. RIFKI ARIF Muhammad Rifki Arif. 175. KETUA: PATRIALIS AKBAR Rifki Arif. Bukan sebagai pemantau? 176. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: M. RIFKI ARIF Sebagai mahasiswa. 177. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mahasiswa. Selanjutnya, Bapak yang pakai topi putih. 178. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DIDIN SUJANI Assalamualaikum wr. wb.

27

179. KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikumsalam wr.wb. 180. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DIDIN SUJANI Nama saya Didin Sujani, anggota dari FKMT sebagai pemantau pemilu. 181. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pemantau pemilu, bersertifikat, ya? 182. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DIDIN SUJANI Siap. 183. KETUA: PATRIALIS AKBAR Selanjutnya. 184. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: RISTIAN Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Ristian, anggota dari FKMT sebagai pemantau pemilu. 185. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, baik. Pihak Terkait, silakan. 186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: MEMET A. HAKIM (Suara tidak terdengar jelas) selaku Kuasa Pihak Terkait, surat kuasanya barusan sudah di (...) 187. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah ada, ya.

28

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: MEMET A. HAKIM Ya. Terima kasih, Yang Mulia. 189. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, baik. Ya, berarti Saudara sah sebagai Pihak Terkait, ya. Ini dari yang perolehan suara terbanyak? Cuma satu-satunya kan, pasangan calon? Termohon, silakan memperkenalkan diri. 190. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Baik. Terima kasih, Yang Mulia. saya Absar Katabrata, yang di samping saya, Fajar Ramadhan Katabrata, dan pada hari ini juga hadir Ketua KPU Tasik, dan juga silakan untuk perkenalkan diri. 191. TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DEDEN NURUL HIDAYAT Assalamualaikum wr. wb. 192. KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikumsalam wr.wb. 193. TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DEDEN NURUL HIDAYAT Nama Deden Nurhidayat, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya. 194. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Kumaha adena? 195. TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DEDEN NURUL HIDAYAT Sehat, Pak. 196. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sehat. 29

197. TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DEDEN NURUL HIDAYAT Belakang, Pak. 198. TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: ZAMZAM ZAMALUDIN Perkenalkan, saya Zamzam Jamarudin, saya anggota divisi hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya. 199. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. Ada lagi yang memperkenalkan diri? Cukup? Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo mau … ada? 200. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Sekalipun kita sudah kenal bersama, ada dari salah satu komisioner KPU Pusat. 201. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, ya. Dari pagi sudah sibuk terus. 202. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Siap. Baik, Pak. Kebetulan di Tasik juga hadir pada (...) 203. KETUA: PATRIALIS AKBAR Hari ini namanya Pak Adar itu yang paling sering disebut. 204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 205. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, Yang Mulia Bapak Suhartoyo mau klarifikasi terhadap Pemohon. 30

206. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin penegasan dari Para Pemohon, ya tentang kapasitas Anda sebagai … khususnya yang sebagai pemantau karena pihak-pihak dalam perkara pilkada yang calon tunggal kan memang ada kekhususan, yaitu pemantau boleh mengajukan permohonan. Tapi tentunya kan ada kriteria bahwa pemantau yang seperti apa, kalau saya perhatikan dari sertifikat yang Anda lampirkan, tapi enggak tahu yang kalau mungkin yang lain juga belum diserahkan. Tapi yang ada ini pemantau yang 2012, apakah ada recommend dari KPU yang pemantau untuk pilkada sekarang, yang itu menjadi syarat penting bagi Mahkamah untuk menilai tentang legal standing Anda, Anda-Anda ini. Gimana, ada yang ditang … tanggapi? Silakan. 207. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa (suara tidak terdengar jelas) set yang pertama adalah kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. KPU pusat itu menyelenggarakan pemilu itu serentak seluruh Indonesia, kemudian kami itu berada berdomisili di Tasikmalaya. Kemudian surat dari sertifikat KPU itu semuanya, seluruh anggota KPU, seluruh KPU itu ditandatangani oleh KPU pusat. Jadi, ada re … ada di sertifikat itu nomor KPU pusat tentang pengangkatan seluruh ketua KPU. Jadi, legal standing kami karena … karena pemilu itu seluruh Indonesia ada juga yang di luar negeri, jadi kami yang penting adalah bersertifikat. Karena sertifikat itu merupakan sah di mana pun itu bisa dilakukan, apalagi seluruh Indonesia, kabupaten/kota, dan provinsi mengikuti pemilihan pilkada serentak. Terima kasih, Pak. 208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu saja, ya. 209. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Ya, Pak. 210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Artinya silakan argumentasi itu Anda kemukakan, tapi kalau mendasarkan pada sertifikat yang muncul di sini kan memang secara spesifik sertifikat ini adalah memberikan hak untuk melakukan pemantauan pilkada di 2012. Apa gitu kemudian ada evaluasi setiap ada 31

pilkada yang baru, kemudian Komisi Pemilihan Umum juga harus mengevaluasi kembali untuk apakah yang bersangkutan masih dianggap mempunyai kredibilitas, integritas, sehingga di 2017 … 2015 ini kemudian masih dianggap memenuhi kriteria itu dan apakah cukup atau tidak KPU kemudian mengeluarkan sertifikat yang baru, ya, tentunya di forum ini, nanti saya minta KPU itu menjelaskan di jawaban Anda, ya, supaya Mahkamah juga punya guidance, supaya kita tidak dibenturkan kepada keberpihakan. Jadi, artinya kita nanti firm dengan atau strict dengan aturan-aturan yang ada. Jadi, hanya klarifikasi. Barangkali, Anda di hari ini punya sertifikat yang baru kecuali yang muncul di bukti yang Anda lampirkan ini tetapi kalau tidak, ya no problem bagi Mahkamah. Terlalu jauh Mahkamah juga tidak ada kepentingan tetapi semata-mata untuk penegakan keadilan dan kedudukan yang sama di depan persidangan ini. Jangan sampai, nanti persoalan-persoalan yang kecil menjadi dipersoalkan oleh pihak yang tentunya tidak se … tidak ada di pihak Anda, mungkin di Pihak Terkait atau pihak KPU. Barangkali, itu, Yang Mulia, Pak Ketua. Kita tunggu saja nanti jawaban dari Pihak Terkait dan KPU untuk kita bisa memaknai daripada pemantau pemilu seperti apa yang di … apa … dikemas oleh rekan-rekan dari Tasik ini. Mungkin itu, Pak Ketua. Ya, selebihnya, ya, ini. Ini juga ada tambahan dari Pak Ketua, selebihnya kan sudah jelas itu di PMK kita Pasal 5 tentang calon tunggal, ya? PMK Nomor 4 itu bahwa sebenarnya pemantau. Pemantau itu yang bisa masuk Anda-Anda yang pemantau sebenarnya, adik-adik yang pemantau ini. Itu pun juga harus dicek lebih jauh sertifikat Anda itu, itu yang kami persoalkan pertama tadi. Yang kedua tentunya, kepada Adik-adik ini, tanpa mengurangi rasa penghargaan kami, tentang parsipas … partisipasi di dalam mengawal demokrasi tetapi bagaimana dengan aturan yang strict bahwa untuk di luar pemantau memang tidak … tidak bisa terjangkau dengan aturan ini. Ini, ya? Tetapi karena ini mereka juga menandatangani permohonan, Adik-adik ini kan yang di luar pemantau yang tadi mahasiswa segala macam menandatangani permohonan kan? Ya, artinya meskipun sebenarnya itu nampak sekali bahwa itu sebenarnya di luar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ini kecuali kalau pemantau, ya, oke. Meskipun kita harus perlu bukti lebih lanjut apa yang disampaikan rekan dari KPU tadi. Untuk mahasiswa, ya, nanti kita mak … kita sikapi tentunya di dalam putusan yang mestinya satu kesatuan, tidak bisa kita pisah, karena satu permohonan ini (...) 211. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya. 32

212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Yang Mulia. 213. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, jadi, begini, ya, Saudara Para Pemohon, kita ini kan bekerja by system, ada aturannya, tetapi okelah, khusus bagi Adik-adik para mahasiswa, Saudara kami perkenankan untuk hadir tetapi yang bicara cukup diwakili oleh pemantau yang punya sertifikat, ya, kita cari jalan tengahnya, ya. Jadi, kalau mau yang ada disampaikan, cukup melalui pemantau yang bersertifikat. Oke, ya? Paham, ya? Ini pembelajaran demokrasi. Kami tahu bahwa Adik-adik ini banyak berjuang persoalan demokrasi, bahkan judicial review juga masih ada di sini, kami hormati. Jadi, sebagi bagian dari negara hukum tentu, ya masalah hukum acara yang namanya due process of law, itu kan bagian yang tidak bisa dipisahkan, ya, tetapi, oke, tidak apa-apa, silakan. Siapa yang akan menyampaikan pokok masalah, dalam waktu paling lama 30 menit, ya? Dan sekarang pukul 17.24 WIB, Silakan. 214. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Terima kasih, Yang Mulia. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, itikat baik, rasa tanggung jawab, serta komitmen moral kembali karena Tasikmalaya itu berbeda, kami hanya mengajukan permohonan keberatan dan cacat syarat dalam Perselihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015-2020, atas nama Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto, dengan hal-hal sebagai berikut. Dalam objek perkaranya, yaitu surat dan dokumen objek litium (objek gugatan) yang dikeluarkan, diterbitkan, dilaksanakan, dan serta ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan penyelenggara pemilihan umum yang saat ini disebut Para Pemohon yakni objek per … objek perkara dijadikan penyelenggaraan secara sistematis membungkus dengan aturan-aturan sebagai berikut. 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya karena Mahkamah Konstitusi sudah dapat, kami tidak sebutkan … dan seterusnya. Kemudian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 85 dan seterusnya. Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19 dan seterusnya, serta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2015.

33

Yang pertama tentang pelanggaran cacat syarat. Dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang huruf i bahwa persyaratan calon bupati dan wakil bupati wajib melaksanakan Pasal 7 huruf i, yakni tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Sementara di sini dibuktikan dengan surat catatan kepolisian padahal calon tunggal, yakni Bupati Tasikmalaya sudah pernah dilaporkan atas dasar penipuan dan/atau penggelapan uang telah menjadikan proyek pembangunan jalan Tahun 2011 sebesar Rp700.000.000,00 berdasarkan aduan warga dengan Laporan Polisi Nomor 340 dan seterusnya. Seharusnya calon bupati dan calon wakil bupati tahun 2015-2020 dibatalkan karena cacat syarat, dilampirkan alat bukti. Yang kedua bahwa dalam cacat syarat ini, kami … terutama kami memiliki daftar alat bukti yang sudah diserahkan kepada Mahkamah. Yang pertama adalah Nomor 19, Pak, alat peraga kampanye berbentuk kalender. Di dalamnya terdapat foto Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasik incumbent dalam hal ini petahana, dan terdapat logo KPU dan logo Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, serta ada gambar partai politik. Maka dianggap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggiring para pejabat dan rakyat berpihak kepada salah satu calon, hanya calon tunggal karena lambang pemerintah adalah simbol publik bukan milik calon bupati dan wakil bupati, atau partai politik pengusung, atau juga bukan milik KPUD. Ternyata antara KPUD Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat, H. Dadan Bardan, Ima Budi Rahayu, Zamzam Zamaludin, Komisioner KPU dengan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya 2015, Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto, serta Ketua Partai Gerindra, Ujang Abdul Hak adalah salah satu pengurus dalam yayasan, serta didampingi oleh Jamiluddin Malik, seseorang yang terdaftar dalam putusan pengadilan negeri terdaftar salah satu sebagai punya hutang karena dalam Undang-Undang Nomor 8 tidak dibenarkan calon bupati memiliki hutang perseorangan atau badan, dan sudah putusan penetapan pengadilan. Dilanjutkan, struktur dan ketua KPUD masuk terdaftar dalam struktur Yayasan Lentera Indonesia bersama Calon Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto sebagai wakil, masuk terdaftar dalam struktur Yayasan Lentera Indonesia, dan pernah mengajukan anggaran untuk alat peraga kampanye dengan Nomor 52/815 dengan sistem insidentil. 22. Terstruktur, sistematis, dan masif dengan adanya gerobak poliktik gerbang desa disebut gerakan membangun desa yang dimiliki bupati dan wakil bupati 2015 dengan ditemukannya dana bansos yang sudah diserahkan kepada Mahkamah Nomor P-27. Lanjut. 29. Bahwa diterbitkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Hutang Badan yang tidak diakui oleh DPRD, Bukti P-23, P-34.

34

35. Dalam daftar bukti bahwa Bupati Tasikmalaya mengeluarkan buku judul H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E. Cucu K.H. Khoer Affandi, Bupati DI (Darul Islam), perjalanan santri menjadi Bupati Tasikmalaya adalah pengakuan Uu Ruzhanul Ulum dalam buku bahwa ia adalah bupati DI/Darul Islam/Gerakan dulu Karto Suwiryo, Bukti P-45, sudah diserahkan bukunya. Perlu diketahui Mahkamah wajib pertimbangan BNPT. 36. Ada enam clipping koran dan Berita Acara tentang penangkapan, yaitu … nomor 36 tentang kemarin isu wabup nyabu sekarang bupatinya diisukan tokoh DI-TII, Bukti P-43. 37. Enam clipping koran diisukan ditangkap nyabu Wabup Tasikmalaya berang dan itu sudah terjadi, sudah diserahkan kepada Bukti P-40. Dan kami pun akan menyerahkan bukti di persidangan ini yang berhubungan dengan bahwa struktur Yayasan Lentera Indonesia yang di dalamnya ada KPUD sebagai sekretarisnya, bupati atau incumbent sebagai dewan penasihat, kemudian wakil bupati sebagai dewan penasihat, kami tuangkan juga sudah alat bukti dan alat tambahan bukti lagi, yaitu bentuk proposal dan surat rekomendasi dari Kesbangpol. Itu mungkin. Kemudian yang selanjutnya karena kami dalam hal ini adalah cacat syarat tidak ada lagi bahwa dalam cacat syarat harus mulai dari tahapan awal selain dari kita tidak berbicara tentang hasil suara karena dalam alat bukti ada komtabilitas Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam bukti perkara, yakni bahwa kualitas pilkada tidak hanya ditunggang … ditunjang dengan kuantitas pilkada hari ini, tapi pilkada harus menjadi pilkada yang berkualitas sesuai dengan kontabilitas Mahkamah Konstitusi. Dalam petitumnya, petitum. Ya, lanjut. 215. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Langsung pada petitum, kan sudah ketahuan nih ininya alasan permohonannya. 216. PEMOHON PERKARA BURHANUDIN MUSLIM

NOMOR


Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka petitum kami; 1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tidak sah dan ilegal baik tahapan, penyelenggaraan, penetapan dan penghitungan karena cacat syarat. Seharusnya Para Termohon dan Para Terkait patuh pada aturan negara UndangUndang Nomor 8 tahun 19 … tahun 2015.

35

3. Membatalkan seluruh keputusan dan dokumen yang diterbitkan oleh … dikeluarkan oleh penyelenggara pemilihan Komisi Pemilihan Umum atau KPUD Kabupaten Tasikmalaya. 4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Surat Keputusan dan dokumen pemilihan umum dan membatalkan Pasangan Calon Tunggal Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum dan Wakil Bupati, Ade Sugianto karena cacat syarat. 5. Memerintahkan Termohon ... memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Tunggal sebagai Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum dan Bupati … dan Wakil Bupati Tasik, Ade Sugianto karena cacat huk … cacat syarat tadi. Atau menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menganulir seluruh proses tahapan dari 1 Januari 2015 sampai 9 Desember 2015 dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan. 7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Tunggal sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam pelaksanaan dari tahapan, penyelenggaraan, penetapan, persyaratan calon dan cuti, pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan pilkada atau cacat syarat. 8. Atau menetapkan pembatalan hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya 2015 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto sebagai Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati adalah cacat hukum atau cacat syarat. Terima kasih. 217. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, terima kasih. Silakan Pak Wahiduddin Adams, ada yang mau diklarifikasi. 218. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, ini untuk klarifikasi ke Pemohon mengenai waktu pengajuan permohonan di dalam daftar kita bahwa pengumuman dari SK KPU Kabupaten Tasikmalaya, ya, Nomor 120 sekian–sekian, tanggal 16 Desember pukul 13.30 WIB. Ya, berarti kan pengajuan permohonan ini sudah tanggal 21, ya. Betul? Jadi, pengajuan di Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Desember 2015?

36

219. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: Ya, betul, Pak. 220. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Jam 12.06 WIB. Ya, sementara pengumuman penetapan hasil suara dari KPU Tasikmalaya itu tanggal 16 Desember. 221. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, cukup. Cukup, ya? 222. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Boleh ditambahkan, Pak? Sedikit ditanggapi. 223. KETUA: PATRIALIS AKBAR Heh. Apa itu? 224. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Kita ini kan beracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi, mempergunakan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 dalam lampiran itu dituangkan (…) 225. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nomor 7 tahun? 226. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Tahun 2015, Pak. 227. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tak aya, itu.

37

228. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Tentang Peraturan … Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7. 229. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nomor 7 atau Nomor 5? Oh, Nomor 7? 230. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Nomor 7, Pak. Tahun 2015. Di sana dituangkan dalam lampiran Pemohon, pemantau pemilu Kabupaten/Kota mengajukan tanggal 18 awal, akhir tanggal 21. Kalau gerak jalan santai ada awal, ada akhir, ada start, ada finish. Artinya sedikit, ini artinya kedaluwarsanya tanggal 22 karena harus finish dulu baru kedaluwarsa. Tidak akan sampai kalau gerak jalan santai tidak ada finishnya. Terima kasih. Itu saja tanggapan dari saya. 231. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini pantunnya bagus. Oke, cukup, ya? Ya, jadi, kemudian alat buktinya yang masuk ke Panitera itu sampai dengan P-53, ya. Betul, ya? 232. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Betul, Pak. Betul. 233. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya. Bagaimana keadaannya, tapi yang jelas ada 53 bukti, ya. 234. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Ya, Pak. 53. 235. KETUA: PATRIALIS AKBAR akta.

Nanti akan kita cek dulu. 53 ini berdasarkan akta, ya, berdasarkan

38

236. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Berdasarkan akta, Pak. 237. KETUA: PATRIALIS AKBAR Akta, ya. 238. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Ada ketetapan pengadilan, ada hukumnya. 239. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, kita sahkan, ya. KETUK PALU 1X Pihak Terkait ada yang mau disampaikan? 240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: MEMET A. HAKIM Cukup,Yang Mulia. 241. KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup. Termohon? 242. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada kami, Yang Mulia, sekalipun tadi disampaikan berkenaan dengan legal standing, namun demikian, menurut pendapat kami, untuk tertibnya kita pada acara ini, kita tetap ber … pada peraturan MK yang sudah jelas. Siapa-siapa yang berwenang untuk duduk sebagai Pihak itu sudah diatur (...) 243. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Enggak apa-apa. 39

244. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Terlepas memang ini kewenangan, Yang Mulia, menurut hemat kami, itu menjadi penting untuk kita hormati acaranya. 245. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nanti disampaikan saja dalam jawaban. 246. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Yang kedua, Yang Mulia, kami ingin melalui Yang Mulia, kami memohon penegasan kepada Pemohon ini mengenai objek permohonan itu yang mana? Apakah seperti halnya format yang sudah kita pahami berdasarkan PMK, ataukah yang mana? Jadi, itu, Yang Mulia, kami mohon penegasan kepada (...) 247. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, enggak, enggak usah lah ditegaskan lagi, sudah, sudah kita ikuti tadi semua, ya. Ya, permohonannya ada, yang menjelaskannya ada, sudah disimpulkan saja sendiri. Enggak usah ditegaskan lagi. 248. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Baik, Yang Mulia. 249. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 250. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Satu lagi, Yang Mulia, sekali lagi, Yang Mulia, menurut format kami, ini kita beracara ini bukan masalah soal gugat, kami KPU itu punya kepentingan membangun soal kepercayaan pada publik. Karena itu, Yang Mulia, kami tolong beri kesempatan pada Ketua KPU, mau menyampaikan (...)

40

251. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mau menyampaikan apa? 252. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Berkaitan dengan tadi. Berkaitan dengan yang sudah (...) 253. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kalau berkaitan ingin menjawab dari permohonannya, cukup tertulis. Jadi, kita di sini enggak berbantah-bantahan, ya. Enggak usah berhadap-hadapan, sampaikan nanti waktu tertulis dan pada waktu itu boleh ketua KPU yang bacakan. 254. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Baik, Yang Mulia. 255. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, kan, ya? 256. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Tapi itu tadi … pertama tadi saya tegaskan maunya, Yang Mulia, pahami. 257. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 258. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Pokok Hukum Acara itu tetap harus kita hormati dan berkaitan dengan (...) 259. KETUA: PATRIALIS AKBAR Makanya dari awal Yang Mulia Bapak Suhartoyo sudah (...)

41

260. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Baik, terima kasih, Yang Mulia. 261. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 262. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Baik, Yang Mulia. 263. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi nanti saja, ya, KPU (...) 264. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Tertulis (...) 265. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dalam tertulis dan nanti boleh membacakan. 266. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Baik, baik, Yang Mulia. 267. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kalau Kuasa Hukum minta supaya tetap KPU membacakan boleh. 268. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Baik, baik.

42

269. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, cukup, ya. Oke sidang kita nanti kita tunda pada Selasa, 12 Januari 2016 Pukul 16.00 WIB, ya. Pukul 16.00 WIB, ya, bisa dipahami. Tasikmalaya kan sekarang sudah enggak macet, ya? 270. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Ya, Pak. 271. KETUA: PATRIALIS AKBAR Saya ke sana sosialisasi ketemu enggak sih kita? 272. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI Ketemu di Cipasung, Pak. Karena MK belum jawab ... waktu itu Hakim menjanjikan, waktu PPU itu sembilan hari, sampai sekarang kami tunggu kok enggak ada, gitu. 273. KETUA: PATRIALIS AKBAR Apa itu? 274. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUPXIV/2016: ABSAR KARTABRATA Di risalah sidang, Pak, di risalah sidang. 275. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, itu nanti minta sama Panitera, masa Hakim suruh nyari begitu, kumaha ieu tah. 276. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016: DANI SAFARI EFFENDI mat.

Hapunten, Pak Patrialis, manawi teh Mahkamah Konstitusi skak

43

277. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya, cukup, ya. Dengan demikian sidang kita hari ini kita cukupkan dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 17.38 WIB Ya, silakan, meninggalkan tempat dulu, sekarang sudah jam berapa, 17.30 WIB. Kita mau magrib, jam berapa magrib? Ayo dipercepat, dipercepat, Pandeglang, ya, atau mau ditunda seminggu? Makanya cepat-cepat, Kabupaten Indramayu, Cianjur, Tasikmalaya, Pandeglang habis ini, ya, ganti. SIDANG DIBUKA PUKUL 17.42 WIB 278. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, sudah bisa kita mulai? Bisa, ya. Kabupaten Pandeglang, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan, Pemohon, memperkenalkan diri yang hadir siapa. 279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 280. KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikumsalam wr. wb. 281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU Nama saya Azis Fahri Pasaribu selaku Kuasa Pemohon. Hadir saat ini Prinsipal, Bapak Drs. Aap Aptadi dan Bapak Drs. H. Dodo Djuanda serta satu orang Kuasa lagi Octianus, sebelah kanan saya. 44

Terima kasih, Yang Mulia. 282. KETUA: PATRIALIS AKBAR Beliau ini pasangan calon, ya? 283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU Pasangan calon, Yang Mulia. 284. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nomor Urut 1? 285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU Nomor urut 1. 286. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, Pihak Terkait. 287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 121/PHP.BUP-XIV/2016: FADLI NASUTION

NOMOR

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Irna Narulita dan H. Tanto. Saya sendiri Fadli Nasution. Sebelah kanan saya, Asban Sibagariang. Terima kasih, Yang Mulia. 288. KETUA: PATRIALIS AKBAR Surat kuasanya, ada? 289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 121/PHP.BUP-XIV/2016: FADLI NASUTION

NOMOR

Sudah, Yang Mulia. 290. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah, sudah tadi. Cukup, ya. 45

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 121/PHP.BUP-XIV/2016: FADLI NASUTION

NOMOR

Cukup, Yang Mulia. 292. KETUA: PATRIALIS AKBAR Saudara disahkan sebagai Pihak Terkait, ya. KETUK PALU 1X 293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 121/PHP.BUP-XIV/2016: FADLI NASUTION

NOMOR

Terima kasih. 294. KETUA: PATRIALIS AKBAR Termohon, silakan, perkenalkan diri. 295. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: ASWANDI JULIANTO POHAN Terima kasih, Yang Mulia. Kami sebagai kuasa Hukum dari Termohon, dalam hal ini dari kantor Aswandi J.M Pohan and Partners. Perkenankan pada kesempatan ini kami juga bersama Prinsipal dimana kami memperkenalkan diri dari pihak Prinsipal dahulu, yakni ketua KPUD Pandeglang, yakni Bapak Ahmad Suja’i. Yang kedua, Bapak A. Munawar, Anggota KPUD Kabupaten Pandeglang. Yang ketiga, Bapak Agus Supriatna, Ketua KPU Provinsi Banten. Yang keempat, Dr. Didik M. Sudi, Anggota KPU Provinsi Banten. Yang kelima, Bapak Saiful Bahri, Anggota KPU Provinsi Banten dan yang keenam, Nadiyah, Anggota KPU Provinsi Banten. Nah, kami sendiri adalah Aswandi Julianto Pohan, yang sebelah kiri saya adalah Susanto, S.H, M.MH., sebelah kanan saya Shinta Mardiana, S.H, M.H., dan sebelah kiri saya Wahyudi, S.H., Cukup, Yang Mulia. 296. KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup. Ya. Surat kuasanya sudah, ya.

46

297. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: ASWANDI JULIANTO POHAN Ada, Yang Mulia. 298. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan Pemohon mempresentasikan paling lama 30 menit dari sekarang. 17.47 WIB. 299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU Baik, terima kasih, Yang Mulia. Di sini kami sampaikan bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan SK KPU Nomor 46/KPTSKAB/PANDEGLANG juncto SK KPU Nomor 52/BX/8/2015 tentang penetapan … penetapan calon serta nomor urut calon. Adapun permohonan ini diajukan terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 65/KPU-KAB/PDG-015.436469/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 juncto Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015. Bahwa di sini kami sampaikan perolehan suara terkait dengan legal standing bahwa perolehan suara Pemohon itu 103.296, Nomor Urut 2= 367.547, Nomor Urut 3=58.438, maka selisih antara Pemohon dengan Nomor Urut 2 selaku pemenang adalah sekitar 264.251. Ada pun tenggang waktu permohonan ini perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan … berdasarkan penetapan rekapitulasi pada tanggal 17 Desember 2015 pada hari Jumat pukul 13.25 WIB, maka terhitung 3x24 jam dari hari Jumat, pada hari … pada hari Kamis pukul 13.25 WIB, maka jatuh pada hari Minggu tanggal … hari Minggu tanggal jam 13.25 WIB. Oleh karena … sementara permohonan ini diajukan pada pukul 12.33 WIB sesuai dengan akta pengajuan permohonan Nomor 52/PAN.MK/2015, maka oleh karena itu permohonan ini kami lihat masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Nah, berikutnya kami akan masuk kepada pokok-pokok permohonan kami. Bahwa adapun hal-hal yang mendasari pokok permohonan ini adalah yang pertama, dari perspektif Pemohon bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2, Hj. Irna Narulita S.E., M.M adalah anggota … masih tercatat sebagai anggota aktif yang belum mengundurkan diri. 47

300. KETUA: PATRIALIS AKBAR Anggota DPRD? 301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU DPR RI. 302. KETUA: PATRIALIS AKBAR DPR RI? 303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU Ya. Adapun dasar atau alasan Pemohon adalah bahwa pada saat itu ada sengketa bahwa Hj. Irna Narulita adalah anggota DPR RI dengan Nomor Anggota 533 dari fraksi PPP atau Partai Persatuan Pembangunan yang telah menyatakan pengunduran dirinya dengan Nomor Surat 704/X/DPP/X/2015 kepada Ketua DPR RI. Sesuai dengan ketentuan pasal … ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat DPR dan DPRD, Pasal 240 ayat (1) mengatakan bahwa pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h, diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. Nah, dasar daripada pengunduran Hj. Irna Narulita adalah surat nomor 704 dan sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, semestinya yang mengajukan pemberhentian anggota DPR, itu diusulkan oleh pimpinan part … pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR. Namun, pada saat itu Partai PPP sedang dalam konflik mengenai pimpinannya. Dan pada saat itu yang diakui oleh pemerintah selaku Ketua adalah kubu Rembar Muji. Nah, sedangkan … sedangkan yang bersangkutan telah menyatakan surat tidak pernah mengajukan pengusulan … mengusulkan pemberhentian kepada pimpinan DPR atas nama Irna … Hj. Irna Narulita dan juga yang bersangkutan juga telah membuat surat … surat yang menyatakan bahwa DPP tidak pernah mengeluarkan Surat Nomor 704/X/DPP/X/2015 tentang pengunduran diri Hj. Irna Narulita S.E., M.M dari jabatan anggota DPR. Maka oleh karena itu karena pada saat itu yang disahkan oleh Menkunham, pimpinan partai yang disahkan oleh Menkunham adalah Muji sementara Beliau tidak … telah menyatakan tidak pernah mengeluarkan usulan-usulan untuk pengunduran diri calon tersebut, maka Pemohon beranggapan bahwa sampai saat ini apa … pengunduran diri tersebut belum pernah dilaksanakan atau belum sah 48

secara hukum. Sehingga syarat-syarat anggota DPR yang hendak mengajukan sebagai kepala daerah, itu tidak terpenuhi dalam hal ini terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ibu Irna Narulita. Karena sedikit gambaran bahwa Ibu Irna Narulita ini adalah istri ... istri dari Bapak Demyati Natakusumah, yang notabenenya adalah sekretaris ketua Persi Janparit. Maka ... tapi Pemohon tidak ... tidak mau ... tidak ingin tahu tentang permasalahan tersebut. Yang ingin Pemohon sampaikan adalah bahwa pada saat itu, yang ditetapkan oleh Menkumham sebagai pimpinan partai yang sah terhadap PPP adalah pimpinan Romahurmuziy. Sehingga pengusulan ... sehingga pengusulan pemberhentian kepada DPR RI, itu seharusnya dilakukan oleh partai yang ... pimpinan partai yang sah. Demikian untuk itu. Nah, selain itu, selain ... selain daripada hal itu, beberapa pelanggaran ... beberapa pelanggaran yang Pemohon anggap terjadi pada saat pilkada Kabupaten Banten adalah ... Pandeglang adalah pelibatan aparatur sipil negara dalam kampanye, dan memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 2. Dalam hal ini Ibu Hj. Irna Narulita, S.E., M.M. Hal ini terjadi di beberapa daerah, diantaranya ketua PGRI ... ketua PGRI Kecamatan Keroncong, Kabupaten ... Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang bernama Sarnan. Selaku ketua PGRI mengundang orangtua wali murid ... orangtua calon wali murid dengan kop surat Yayasan Daarul Ulum Al Muhtasir Madrasah Tsanawiyah Awilega, Keroncong, Pandeglang untuk menghadiri silaturahmi dengan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2, di Yayasan Daarul Ulum pada tanggal 5 November 2015. Adanya, selanjutnya penyelenggara pemungutan suara, PPS pada tanggal 9 Desember 2015 dilaksanakan di tempat tertutup, yaitu di dalam rumah warga yang merupakan milik seorang aparatur sipil. Aparatur sipil negara, dan merupakan pejabat pemerintah Kabupaten Pandeglang bernama Nunung Fauzi, ketua RT 01, TPS 1, Kelurahan Sukarata, Kelurahan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya, adanya pejabat Eselon IV Kabupaten Lebak bernama Nepi Pahlevi yang hadir pada acara deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di hotel dan Restoran Riski Pandeglang pada tanggal 23 Juli 2015. Ada sejumlah PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Pandeglang mengacungkan salam dua jari, yang merupakan jargon pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 bersama H. Andika, Hj. Rumi, Anggota DPR RI Fraksi Golkar, yang merupakan kakak ipar Calon Wakil Bupati Nomor 2 dan foto tersebut dijadikan bahan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 2. Nah, selain itu, terjadi juga pembagian uang di beberapa tempat yang dilakukan. Diantaranya, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015, ketua RT di Kampung Cikalangkung, Desa Ciletuk Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang bernama Umar, membagikan uang masing49

masing mendapat Rp20.000,00 kepada warga dengan maksud agar warga memilih Pasangan Calon Nomor urut 2. Kemudian pada Desa Sindang Kerta, Kecamatan Cibitung, Pandeglang bernama E. Suherman berkampanye untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 di Majlis Ta’lim Kampung Leuwibuaya, Desa Sindang Kerta saat acara pengajian ibu-ibu. Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 jam 09.00 WIB, kemudian masing-masing jamaah majelis ta’lim diberikan kerudung, dan dijanjikan akan diberikan uang masing-masing sebesar Rp15.000,00. Akan diberikan Rp15.000,00 pada hari Selasa tanggal 8 Desember berikutnya. Bahwa ketua RT Kampung Umbul Tanjung, Desa Telu, Kecamatan Labuan bernama Jalal, mendistribusikan ... mendistribusikan sejumlah uang kepada warga, setelah menerima sejumlah uang dari seorang yang bernama Ja’i Alfarizi keluarga Dimyati Natakusuma. Ja’i menerima dari Iwan Conda anggota DPR Pandeglang dari Partai Bulan Bintang tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2. Mahdi Kasubag pegawai kantor ... kantor Camat Bojong Kabupaten Pandenglang, bertempat di kampung Purwaraja Desa ... Desa Purwaraja Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang pada hari Kamis tanggal 3 Desember sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB, telah mengadakan pertemuan dengan ... di tempat tinggalnya. Untuk memenangkan calon Kabupaten Calon Bupati Nomor Urut 2. Nah, selanjutnya pada hari Sabtu, 5 Desember 2015, bertempat di Klinik Dipa, Kecamatan Menes Pandeglang, diadakan pertemuan dengan mendis ... dengan dihadirkan 80 orang terdiri dari Ketua RT, RW, hansip, Limnas, Kordes, Korcam dari calon Bupati, wakil bupati Pandeglang, Pasangan Nomor Urut 2 anggota KPPS dan anggota PPS Desa Sukamanah juga beberapa PNS diantaranya Ketua RT dan seterusnya ada dalam permohonan kami. Dan ada sekretaris Kolelet Kecamatan Picung, menyuruh Siti Karmi warga Kampung Bajek untuk memilih Calon Pasangan Nomor Urut 2, yaitu Hj. Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban dengan menjajikan akan memberikan uang, sehingga pada hari tanggal 19 Desember setelah pencoblosan, pukul 11.00 WIB uang tersebut pun diberikan. Nah, mungkin banyak ... banyak jenis pelanggaran yang serupa ada yang terhitung, ada yang enggak usah kami sampaikan. 304. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU Mungkin langsung saja ke petitum. 50

306. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di permohonan kita juga sudah ada. 307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU Di permohonan juga ada, hampir sejenis. Oleh karena itu, langsung saja kita ke petitum. 308. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU Bahwa dalam petitum kami sampaikan berdasarkan seluruh uraian yang kami sampaikan di atas tadi, Pemohon memohon kepada Majelis Kontitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabul permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Yang kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 65/KPU-KAB/PDG-015.436409/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015. 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Hj. Irna Narulita, SE., ME ... SE., ME., MM dan H. Tanto Warsono Arban, SE., ME dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015. 4. Menetapkan perolehan suara yang benar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015, yaitu nama pasangan calon 1, Aap Aptadi dan Drs. H. Dodo Djuanda dengan perolehan suara 103.2 ... 103.296. Yang kedua, Hj. Ratu Siti Romlah dan Yan Riadi=58.438. 5. Nah, apabila Majelis berpendapat lain, mohon untuk memperintahkan kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan dua pasangan calon selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan kami diucapkan. 6. Memperintahkan kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Kuasa Pemohon, Aziz Fahri dan sebagainya tanda tangani, demikian, Yang Mulia.

51

310. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, di satu sisi Saudara tetap Mahkamah menyatakan perolehan suara Pemohon 103.296. Kemudian yang satu lagi 58.000 sekian, tapi di sisi lain minta pemilihan ulang. Jadi yang mana ini? 311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU Baik, Yang Mulia. Dalam hal Majelis Yang Mulia tidak berpendapat lain tentang petitum tersebut, mohon petitum yang keenamnya, Yang Mulia. 312. KETUA: PATRIALIS AKBAR ya.

Oh, ya, jadi ini minta semua. Okelah, minta untuk klarifikasi saja,

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU Baik. 314. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kemudian, ini semua sudah dalam tenggang waktu. Saya kira cukup, alat buktinya P-1 sampai P-33? 315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU Izin, Yang Mulia. Kita ada penambahan bukti hari ini kita masukkan. 316. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bukti berapa? 317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU Bukti P-34 sampai P-37. Ada empat tambahan bukti.

52

318. KETUA: PATRIALIS AKBAR P-34 sampai P-37? 319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU Ya, Yang Mulia. 320. KETUA: PATRIALIS AKBAR Coba tolong, Dik. Diambil, Dik. Oke. Karena bukti tambahan yang Saudara berikan memerlukan verifikasi, maka itu belum bisa kita sahkan tapi yang P-1 sampai P-33 sudah diverifikasi dan telah lengkap antara fisik dan daftar bukti sama. Ya, ini kita sahkan dulu, ya? 321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: AZIS FAHRI PASARIBU Baik. 322. KETUA: PATRIALIS AKBAR Empat lagi insya Allah pada sidang berikutnya. KETUK PALU 1X Cukup? Ya, Pihak Terkait, cukup? 323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 121/PHP.BUP-XIV/2016: FADLI NASUTION

NOMOR

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, Yang Mulia. Setelah kami menyimak dan mendengarkan dalil-dail Pemohon, maka kami hanya akan memberikan keterangan kepada perbaikan permohonan tertanggal 2 Januari 2016, yang diregristasi atau yang dimasukkan ke Panitera pada pukul 05.45 WIB. Itu yang pertama, Yang Mulia. Yang kedua, kami juga akan memberikan keterangan sepanjang dalil-dalil Pemohon berkaitan langsung dengan kami, untuk itu karena tidak ada perubahan perbaikan ataupun renvoi dari perbaikan permohonan Pemohon pada sidang pendahuluan ini, sebenarnya, Yang Mulia, kami telah mempersiapkan keterangan Pihak Terkait. Jika diperkenankan kami bisa mempersiapkan ini, jika tidak diperkenankan maka keterangan kami adalah tertanggal hari ini, 7 Januari 2016, dan 53

akan kami sampaikan dan kami bacakan pada kesempatan sidang berikutnya. Terima kasih, Yang Mulia. 324. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Kesempatan sidang berikutnya saja. 325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 121/PHP.BUP-XIV/2016: FADLI NASUTION

NOMOR

Terima kasih. 326. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kayaknya semangat betul ini. 327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 121/PHP.BUP-XIV/2016: FADLI NASUTION

NOMOR

Lebih cepat lebih baik, Yang Mulia. 328. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini honornya besar ini. Belum kesempatan, sudah ... ya, nanti saja ya. Ada waktunya supaya lebih lengkap. Kemudian, Termohon silakan. 329. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: DIDIK Baik Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama adalah kami belum mendapatkan daftar bukti. Terus yang kedua mengenai apa yang disampaikan Pihak Pemohon dalam permohonanya, kami akan berikan jawaban tertulis. 330. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, oke. 331. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUPXIV/2016: DIDIK Itu saja, Yang Mulia.

54

332. KETUA: PATRIALIS AKBAR Daftar buktinya ada tidak, Saudara Marus Ali? Ada daftar bukti tidak? Saudara menyampaikan daftar bukti tidak? Tidak ada? Tidak ada, jadi tidak ada yang mau dikasih, ya. Baca saja permohonanya itu, ya. Bikin sendiri. Oke saya kira sidang dalam perkara ini nanti kita tunda pada hari Selasa, 12 Januari 2016 pukul 16.00 WIB, ya. Silakan datangnya pukul 16.00 WIB walaupun nanti akan tertunda, cukup, ya. Maka sidang ini kita akhiri dan sidang ini kita tutup KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 18.00 WIB Jakarta, 8 Januari 2016 Kepala Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah t.t.d Makhmudah NIP. 19620419 199003 2 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

55

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI INDRAMAYU, TASIKMALAYA, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PANDEGLANG

Recommend Documents