MODEL MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KUWU

ISSN 2087-2208

MODEL MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KUWU (Studi Kasus di Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu) Oleh : Didi Nursidi, SH., MH.

ABSTRAK. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak secara otomatis pemilihan kepala desa (pemilihan kuwu) memasuki gerbang sebagai rezim khusus pemerintahan desa, sebab dalam implementasinya kedudukan Bupati sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemilihan kepala desa/kuwu kewenangannya bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahannya dalam realitas praktek pemilihan kuwu serentak 10 Desember 2014 di 171 desa di Kabupaten Indramayu, masih menyisakan adanya perselisihan di 14 desa, yang walaupun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 jo. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 telah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu Tahun 2014, tetapi tidak menutup kemungkinan kasus tersebut untuk dilanjutkan melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tulisan ini membahas model pendekatan mekanisme penyelesaian hasil pemilihan Kuwu sebagai solusi permasalahan yang berkembang.

I PENDAHULUAN. Hiruk pikuk sebuah perhelatan pesta demokrasi sebagai sarana hukum bagi prosesi peralihan (suksesi) kepemimpinan, diantaranya adalah adanya ketidakpuasan dari salah satu atau peserta pemilihan baik di tingkat nasional, daerah ataupun di tingkat desa.Dalam rezim pemilihan umum maupun rezim pemerintahan daerah sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditentukan bahwa penyelesaian atas hasil pemilihan umum (Perkara PHPU) diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, sedangkan penyelesaian atas kasus penetapan penyelenggara pemilihan umum (Dalam Tahapan Pemilihan) baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dapat diselesaikan melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara1.Persoalannya adalah bagaimanakah mekanisme penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan kuwu (kepala desa) menurut dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap kondisi ini dalam banyak kasus yang terjadi di seluruh wilayah desa di Indonesia masih menyisakan keragaman model, diantaranya bisa diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan oleh Kepala Daerah, melalui mekanisme penyelesaian perselisihan Pengadilan Negeri dan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam kaitan dengan pola atau model ala demokrasi desa, Ujang Suratno mengemukakan bahwa : “Tidak ada yang lebih menarik mengkaji berbagai peran organisasi yang tumbuh dalam masyarakat, termasuk negara adalah pada aspek sosioantropologis. Kajian atas interaksi antara organisasi dengan lingkungan sekitarnya dan kebudayaan dimana ia tumbuh dan berkembang merupakan aspek yang sangat aktual, karena disitulah “bumi dipijak langit dijunjung”. Volgaist “jiwa bangsa” akan sangat terasa pada tataran ini2. Oleh karenanya, variatif penerapan demokrasi dalam implementasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa (kuwu) serta model penyelesaian atas perselisihan yang ditimbulkannya adalah suatu realitas yang semestinya sebagai bentuk keberagaman nilai bangsa. 1

Bandingkan dengan Atoilah, Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Phpu) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , Jurnal Ilmu Hukum Yustitia FH Unwir, Indramayu, 2013 2 Ujang Suratno, Peranan Dpd Dalam Sistem Ketatanegaraan RiPerspektif Sosiologis Dan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Yustitia, FH Unwir, Indramayu, 2013 FISIP UNWIR Indramayu

1

JURNAL ASPIRASI Vol. 5 No.2Februari 2015 Pemilihan kuwu pasca era reformasi di hampir sebagian besar wilayah NKRI harus diakui mendapat imbas model baik yang bernuansa positif maupun yang berkorelasi negatif terhadap proses demokrasi di desa terutama dari model regulasi dan atau praktek penyelenggaraan pemilihan umum baik tingkat nasional (Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden) maupun tingkat daerah (Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah). Pada tataran praktek Mahkamah Agung R I menyandarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud UU No : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan UU No : 51 Tahun 2009, yang secara tersirat menyebutkan “keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan KPU baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak dapat digugat di PTUN”, artinya PTUN tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa terkait hasil pemilihan kepala daerah terkait, oleh karena kewenangan itu telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi R I dan penegasan tersebut sejalan dengan SEMA No : 8 Tahun 2005 yang pada prinsipnya MARI memandang agar tahapan pemilukada tidak terganggu, maka keputusan KPU pusat dan daerah dalam setiap tahapan pemilukada tidak bisa digugat ke PTUN. Dalam perkembangan selanjutnya melalui SEMA No : 7 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 MARI mengubah prinsipnya yakni membolehkan keputusan KPU digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, perubahan arah kebijakan MARI ini setidaknya didasarkan kepada realitas dalam praktek PTUN, dimana banyak diantaranya putusan PTUN berisi mengabulkan tuntutan penggugat atau membatalkan keputusan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu (KPU) baik di pusat maupun di daerah. Persoalannya adalah bagaimana dengan keputusan yang dibuat oleh penyelenggara pemilihan kepala desa (kuwu) berdasarkan ketentuan UU No : 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apakah terhadap keputusan penetapan hasil pemilihan atau keputusan-keputusan tentang tahapan pemilihan dapat digugat ke PTUN ?, sebab UU No : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No : 51 Tahun 2009 digariskan bahwa kewenangan PTUN adalah mengenai obyek sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan orang atau badan hukum perdata akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Melalui analisis yuridis normatif dimaksudkan untuk dapat menemukan jawaban atas permasalahan tersebut dan guna kepastian hukum. II. PEMBAHASAN. A. KEDUDUKAN KASUS. Bahwa pemilihan kuwu sebagaimana diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 jo. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, pada asasnya merupakan kebijakan pemerintah tentang suatu model yang dianggap terbaik bagi bagaimana rakyat desa yang bersangkutan menentukan pilihan atas pemimpinnya (Kuwu) yang paling sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembangan di masyarakat. Jadi pemilihan kuwu hanya merupakan sarana berdemokrasi dan bukan tujuan, oleh karenanya benang merahnya terletak pada : (1) bagaimana hak pilih setiap warga desa ditetapkan didalam DPT/DPTB, (2) bagaimana hak pilih setiap warga desa bisa tersalurkan pada hari pemungutan suara sesuai dan berdasarkan prinsip Luber Jurdil dan adanya perlindungan hukum atas hak asasi warga Desa Wirakanan. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 jo. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 18 ayat (5) menentukan : “calon pemilih yang telah di daftar oleh Panitia Pemilihan Kuwu disusun dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)”, Pasal 19 (1) menentukan : ”Bagi warga desa yang berhak memilih tapi belum terdaftar dalam DPT, maka mengusulkan kepada Panitia Pemilihan Kuwu untuk didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tambahan”, dan Pasal 20 ayat (1) yang menentukan : “Daftar hak pilih yang telah disahkan menjadi dasar dalam pembuatan dan atau pengisian Kartu Tanda Pemilih, ….” dari ketentuan tersebut substansinya adalah bahwa warga desa sebagai komunitas masyarakat terkecil didalam sistem kemasyarakatan warga bangsa/negara, yang didalam kegiatan pemilihan kuwu bagi warga desa yang telah memiliki hak pilih tidak boleh terabaikan hak pilihnya, tetapi realitasnya Panitia telah melakukan perbuatan yang sunguh-sunguh sistemik, terstruktur dan masif, yaitu : 1. DPT berdasarkan Berita Acara Penetapan DPT tanggal 24 Nopember 2014 : 2

Program Studi Ilmu Pemerintahan

ISSN 2087-2208

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

 Jumlah pemilih laki-laki = 2.755  Jumlah pemilih perempuan = 2.713 DPTB berdasarkan Berita Acara tanggal 9 Desember 2014 :  Jumlah pemilih laki-laki = 115  Jumlah pemilih perempuan = 110 Jadi jumlah DPT ditambah DPTB = 5.468 + 225 = 5.693 pemilih Surat Suara yang disiapkan untuk digunakan di hari pemungutan suara berdasarkan Berita Acara tanggal 9 Desember 2014 sejumlah 4.956 + 20 = 4.976 lembar surat suara DPT dan DPTB berdasarkan Berita Acara Pembagian Surat Pemberitahuan Panggilan tanggal 9 Desember 2014 jumlah DPT ditambah DPTB = 5.467 + 215 = 5.682 pemilih Kartu Tanda Pemilih (KTP) yang dibagikan = 4.956 lembar ditambah KTP yang tidak dibagikan = 726 lembar Terdapat dua dokumen Berita Acara yang tanggal penerbitannya sama tetapi isi uraiannya berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu Berita Acara Daftar Pemilih Tetap Tambahan tanggal 9 Desember 2014 yang menguraikan laki-laki = 115 dan perempuan = 110 dengan Berita Acara Penutupan Pendaftaran Pemilih Tetap Tambahan tanggal 9 Desember 2014 yang menguraikan laki-laki berjumlah 105 orang dan perempuan berjumlah 110 orang Pasal 5 ayat (2) huruf b. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 Panitia Pemilihan Kabupaten “memfasilitasi pencetakan surat suara” pertanyaannya adalah : atas dasar apa Panitia Pemilihan Kabupaten mencetak surat suara ? karena Panitia Pemilihan Kuwu tidak menerbitkan Berita Acara yang berisi kebutuhan surat suara sesuai dan berdasarkan Berita Acara Perubahan DPT dan DPTB. Akibatnya jumlah surat suara yang dicetak tidak memiliki dasar hukum sesuai ketentuan, hal demikian merupakan kekeliruan nyata yang terstruktur Dari uraian angka 1,2,3,4,5,6,7, dan 8 Panitia telah melakukan kekeliruan nyata dengan sengaja tidak membuat Berita Acara Perubahan DPT, padahal Pasal 18 ayat (9) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 menentukan :” Dalam hal DPT hasil pendataan terjadi perubahan jumlah pemilih, maka Panitia Pemilihan Kuwu membuat Berita Acara dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh calon kuwu atau kuasanya, sehingga DPT yang digunakan pada pemilihan kuwu Desa Wirakanan tanggal 10 Desember 2014 sebagai cacat hukum, jadi oleh karenanya kegiatan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia adalah tidak sah dan harus dibatalkan

Bahwa dari keseluruhan Berita Acara sebagai produk hukum Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan telah dibuat sebagai disengaja tanpa disertai NOMOR BERITA ACARA sehingga terdapat dugaan, hal ini dilakukan untuk memudahkan Panitia melakukan perubahan atas isi suatu Berita Acara dan pihak lain (termasuk didalamnya calon kuwu) akan mengalami kesulitan dalam pengawasannya, misalnya berapa jumlah dan tentang apa saja Berita Acara tersebut telah diterbitkan oleh Panitia, sehingga jika demikian itu substansinya maka Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan sebagai telah melakukan kekeliruan nyata dan sistemik. Bahwa Pasal 17 ayat (1) huruf b. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 menentukan : “ yang dapat memilih kuwu adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia : penduduk desa yang berada diluar desa …….. “. Pada hari pemungutan suara tanggal 10 Desember 2014 terdapat sejumlah pemilih yang diantaranya atas nama Amin Mubarok oleh Panitia dilarang mencoblos padahal yang bersangkutan telah terdaftar dalam DPT dan telah memiliki Kartu Tanda Pemilih Bahwa kesaksian beberapa orang (diantaranya Sdr. Sunarto) telah melihat Panitia Pemilihan Kuwu diketahui melakukan perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai perbuatan penggelembungan suara dengan memberikan kesempatan kepada yang bukan (luar) warga Desa Wirakanan dan tidak terdaftar didalam DPT tetapi ikut mencoblos Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 menentukan ; “……., pemilih menunjukan Kartu Tanda Pemilih kepada Panitia ……” dan Pasal 28 ayat (3) menentukan : “ ….. yang tidak dapat menunjukan atau membuktikan Kartu Tanda Pemilih yang dikeluarkan oleh FISIP UNWIR Indramayu

3

JURNAL ASPIRASI Vol. 5 No.2Februari 2015 Panitia Pemilihan Kuwu, maka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya” . Dalam realita telah terjadi kecurangan yang dilakukan Sdr. Wasmin Rana Wiharja (Wakil Ketua Panitia) dan Warlim (Satgas Desa) yang pada hari pemungutan suara tanggal 10 Desember 2014 di tempat pemungutan suara (TPS) mengambil Kartu Tanda Pemilih atas nama sejumlah pemilih sesuai DPT, sehingga oleh karena perbuatan tersebut berakibat mereka (pemilih) tidak bisa/gagal menyalurkan hak pilihnya, dan jika demikian substansinya maka perbuatan tersebut dapat golongkan sebagai perbuatan menghilangkan hak asasi warga. Oleh karena perbuatan yang dilakukan Sdr. Wasmin Rana Wiharja juga dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kuwu dimana dengan sengaja telah mengambil Kartu Tanda Pemilih diantaranya atas nama : Tarsa, Wardani, Sukardi, Caskinah, Rosiah, Daryunah, Warto, Karta Dinata, Sartinih, Darpan, Wusneri, Wasniti, Yulita, Warsih, Kardem, Ketin, Darwanto, Kustimin, Tayim, Gontor, Asim, Tarwan, Mahmud Ali Shodikin, Adi Suta Wijaya, Daryono, Carim, Rasgani, Nur Kuswatun Hasanah, dll., maka dengan dalih dan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan itu berarti pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan sebagai telah melakukan kekeliruan nyata dan masif Bahwa Pasal 42 ayat (2) Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, yang pada intinya : Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu, dan Pasal 42 ayat (4) yang pada intinya : Tim Fasilitasi dalam pelaksanaan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Buapti, sebelumnya melakukan koordinasi dengan Panitia, Pengawas, dan Komponen lainnya di Desa Wirakanan, bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam permohonan sengketa adalah : a). Berita Acara Penetapan Kuwu Terpilih yang dimohonkan pembatalannya itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, b). Berita Acara Penetapan Kuwu Terpilih yang dimohonkan pembatalannya itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) menyatakan :” pemilihan kuwu dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan : “ Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik itu meliputi : Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, Asas tertib kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas profesionalitas, Asas akuntabilitas, Asas efektivitas dan efisiensi, Asas kearifan lokal, Asas keberagaman dan Asas partisipatif”. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 42 Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, yang menyatakan : “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kuwu, dan dalam rangka penyelesaian perselihan tersebut Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu, yang tugas pokoknya untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Labupaten, Pengawas Tingkat Kabupaten dan Pengawas Tingkat Kecamatan, serta Panitia Pemilihan Kuwu dan Komponen lainnya di Desa yang bersangkutan. Bahwa pelaksanaan proses terbitnya Berita Acara Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan sebagaimana yang tertera dalam obyek perselisihan (sengketa) a quo, diduga kuat telah tidak dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor `13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, sehingga kerananya terjadi ketidaklengkapan syarat dan prosedur yang berlaku, dan terjadinya pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan kuwu oleh Panitia dalam bentuk kekeliruan nyata dan disengaja secara sistemik, terstruktur, dan masif, sehingga dengan demikian segala dokumen yang terkait dalam pelaksanaan pemilihan kuwu Desa Wirakanan tanggal 10 Desember 2014 sebagai batal demi hukum.

4


ISSN 2087-2208

B. TINJAUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2014. Obyek Perselisihan (Sengketa) Adapun yang menjadi obyek perselisihan (sengketa) adalah Penetapan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan tanggal 12 Desember 2014 yang berisi tentang Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Legal Standing Pemohon : Kepentingan Pemohon sebagai Pemohon Pembatalan adalah sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah subyek hukum perdata yang saat ini menjadi Pemohon dalam surat Permohonan Pembatalan Penetapan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan tanggal 12 Desember 2014 yang berisi tentang Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Bahwa dalam permohonan Pemohon dalam perkara tentang Permohonan Pembatalan Penetapan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan tanggal 12 Desember 2014 yang berisi tentang Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu tersebut masih dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 38 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 jo. Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Indramayu Bahwa ketetapan Termohon yang mengeluarkan Berita Acara Penetapan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan tanggal 12 Desember 2014 yang berisi tentang Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, telah tidak mengindahkan situasi dan realita yang terjadi pada keseluruhan proses penyelenggaraan pemungutan suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu oleh Panitia Pemilihan Kuwu seperti tertuang didalam Berita Acara tentang Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan, yang juga telah menimbulkan penolakan/perselisihan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu, semestinya yang ditetapkan melalui Berita Acara tersebut adalah Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan Tahun 2014. Untuk itu Bupati seharusnya membatalkan Berita Acara dimaksud karena telah tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 jo. Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Indramayu. Selanjutnya berdasarkan Pasal 42 ayat (2) yang pada intinya : Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu, dan Pasal 42 ayat (4) yang pada intinya : Tim Fasilitasi dalam pelaksanaan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Buapti, sebelumnya melakukan koordinasi dengan Panitia, Pengawas, dan Komponen lainnya di Desa Wirakanan. Kepentingan Pemohon sebagai CALON KUWU : Bahwa kepentingan Pemohon dalam permohonan Pembatalan Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan kepada Bupati adalah wujud partisifasi politik, yang dalam memandangsubstansi pemilihan kuwu sesungguhnya terdapat tujuan dan manfaat utama dari pelaksanaan pesta demokrasi (Pilwu). Bahwa hak politik seseorang dalam mengajukan diri atau diajukan sebagai calon kuwu memerlukan perlindungan hukum, jadi sejatinya yang terpenting adalah semangat untuk menghormati hak politik seseorang, sehingga ketika terjadi hal-hal yang menimbulkan penolakan/perselisihan tidak boleh dipandang sebagai sebuah kekurangan yang hanya bersifat administratif prosedural belaka tetapi harus dipandang jika itu secara subtantif benar harus segera FISIP UNWIR Indramayu

5

JURNAL ASPIRASI Vol. 5 No.2Februari 2015 ditindaklanjuti melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu, sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) dan ayat (4). Bahwa melalui pesta demokrasi pemilihan kuwu menghendaki wujud partisipasi publik dalam kerangka menciptakan proses suksesi kepemimpinan di desa yang bersifat transparan, partisipatif, dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : “Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” meliputi : 1) Asas Kepastian Hukum 2) Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan 3) Asas kepentingan umum 4) Asas keterbukaan 5) Asas proporsionalitas 6) Asas profesionalitas 7) Asas akuntabilitas 8) Asas efektivitas dan efisiensi 9) Asas kearifan lokal 10) Asas keberagaman dan 11) Asas partisipatif Bahwa Penggugat memiliki hak secara hukum yang untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk : Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang terjadinya pelanggaran kecurangan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan pada pelaksanaan pemilihan kuwu Desa Wirakanan tanggal 10 Desember 2014 ; Hak untuk mendapatkan hasil pemilihan kuwu berdasarkan prinsif Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jurjur, dan Adil (Luber Jurdil) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Panitia Pemilihan Kuwu, Panitia Pemilihan Kabupaten, Pengawas Tingkat Kecamatan, Pengawas Tingkat Kabupaten, dan Bupati Indramayu. Hak untuk menyampaikan dan mengadukan keberatan atas proses penyelenggaraan dan hasil penghitungan suara pada pemilihan kuwu berdasarkan prinsif-prinsif kebenaran yang bertanggungjawab Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : a) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 2), 3), dan 4) ; b) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa kepentingan Penggugat untuk berpartisipasi dalam proses suksesi kepemimpinan melalui keikutsertaan sebagai calon kuwu pada Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan tahun 2014 yang transparan, partisipatif dan akuntabel, sejalan dengan prinsip utama penyelenggara pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (10) PERDA Nomor 13 Tahun 2014 “…… akan menegakan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan NKRI.” Bahwa dengan tidak terpenuhinya aspek transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas maka tujuan pemilihan kuwu sebagaimana sejalan dengan Pasal 4 bagian (e) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “ membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab” menjadi terabaikan. Bahwa ketetapan Pemohon untuk tidak menerima proses pelaksanaan pemungutan suara secara utuh dan tidak menerima atas hasil penghitungan suara, semata-mata dalam kerangka memperjuangkan kepentingan publik atau hak konstitusional Warga Desa (Warga Negara), dan demi mengawal berjalannya penyelenggaraan pemilihan kuwu berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil (Luber Jurdil) sebagai pondasi bagi berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan hukum dengan senantiasa memperhatikan asas-

6


ISSN 2087-2208 asas umum pemerintahan yang baik, juga merupakan perwujudan dari kepentingan Pemohon sebagai subyek hukum perdata yang concern terhadap supremasi hukum. Bahwa dikarenakan Pemohon adalah merupakan subyek hukum perdata yang memiliki hak dan kepentingan sebagai Calon Kuwu, sebagai rakyat pencari keadilan yang haknya terlanggar oleh Termohon, maka pembatalan terhadap Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan tanggal 12 Desember 2014 merupakan solusi satu-satunya dan tidak terdapat solusi lain. Kedudukan Hukum Termohon : Bahwa Termohon adalahPanitia Pemilihan Kuwu yang dibentuk dan diangkat oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, yang kedudukannya berada dalam lingkup tanggungjawab Bupati Kabupaten Indramayu sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan sekaligus sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa Pasal 6 ayat (7) huruf l Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 menyatakan : “Panitia Pemilihan Kuwu bertugas melaksanakan pemilihan kuwu” Bahwa Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 menyatakan : “setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kuwu menerbitkan Berita Acara Penghitungan Suara yang disertai dengan penandatanganan bersama antara segenap Panitia Pemilihan Kuwu dengan calon kuwu atau kuasanya/saksi.” Bahwa Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 menyatakan : “…… Panitia Pemilihan Kuwu menetapkan dan melaporkan hasil penghitungan suara pemilihan kuwu kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara hasil penghitungan suara pemilihan kuwu”; dan Pasal 37 ayat (2) menyatakan : “ BPD meninjaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati ……..”. Bahwa Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 menyatakan : “ Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kuwu terpilih ……”. DASAR PERMOHONAN Adapun permohonan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 menyatakan : “setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kuwu menerbitkan Berita Acara Penghitungan Suara yang disertai dengan penandatanganan bersama antara segenap Panitia Pemilihan Kuwu dengan calon kuwu atau kuasanya/saksi.” Bahwa Termohon selaku Panitia Pemilihan Kuwu telah menerbitkan Berita Acara Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan yang merupakan obyek perselisihan (sengketa) dari permohonan ini, yaitu Berita Acara Panitia Pemilihan Kuwu tanggal 12 Desember 2014 tentang Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, yang tidak diatur baik didalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 maupun Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo kepada Bupati pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, dan karenanya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan permohonan, FISIP UNWIR Indramayu

7

JURNAL ASPIRASI Vol. 5 No.2Februari 2015 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu. Bahwa obyek perselisihan (sengketa) a quo yang diterbitkan oleh Termohon tersebut adalah obyek perselisihan (sengketa) pemilihan kuwu, sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 jo. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, yang merupakan tindakan hukum serta menimbulkan akibat : a. karena obyek sengketa tersebut dibuat oleh Termohon, dalam pengertian berwujud tertentu dan dapat ditentukan terhadap apa yang dilakukan berdasarkan Penetapan a quo, yaitu : Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu b. karena obyek sengketa tersebut ditujukan kepada Kuwu Terpilih yang pengesahan dan pengangkatannya selanjutnya akan diterbitkan melalui Surat Keputusan Bupati Indramayu tentang Pengesahan dan Pengangkatan sebagai Kuwu Desa Wirakanan. c. karena obyek sengketa sudah ditetapkan dan menimbulkan suatu akibat pada saat dilaporkan kepada BPD, yang oleh BPD ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada Bupati untuk diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatannya dengan keputusan Bupati Indramayu tentang Pengesahan dan Pengangkatan sebagai Kuwu Desa Wirakanan dan akan terus berjalan apabila tidak ada permohonan pembatalan ini. d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau subyek hukum perdata, karena dengan terbitnya Berita Acara Penetapan Kuwu Terpilih tersebut telah menimbulkan kerugian langsung bagi Pemohon yang tidak mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, transparan, partisipatif dan akuntabel sebagai Calon Kuwu pada pemilihan kuwu Desa Wirakanan Tahun 2014 tanggal 10 Desember 2014, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, menuntut keseluruhan rangkaian kegiatan pemilihan harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil (Luber Jurdil). Obyek Perselisihan (Sengketa) yang Dikeluarkan Termohon Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, yang menyatakan : “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kuwu, dan dalam rangka penyelesaian perselihan tersebut Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu, yang tugas pokoknya untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten, Pengawas Tingkat Kabupaten dan Pengawas Tingkat Kecamatan, serta Panitia Pemilihan Kuwu dan Komponen lainnya di Desa yang bersangkutan. Pelanggaran yang terjadi yaitu Panitia Pemilihan Kuwu menerbitkan Berita Acara Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan padahal yang seharusnya adalah Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan, dan juga tidak dilaksanakannya transparansi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan (pemungutan dan penghitungan suara) pemilihan kuwu dibawah tanggungjawab Termohon, dan tidak adanya perlindungan hukum dan perlakuan yang adil kepada Pemohon selaku Calon Kuwu yang telah mencurahkan seluruh potensi yang dimilikinya guna mengawal proses demokrasi di Desa Wirakanan sebagai sarana suksesi kepemimpinan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka demi hukum obyek perselisihan (sengketa) yang dikeluarkan Termohon haruslah dibatalkan Obyek Perselisihan (Sengketa) Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

8


ISSN 2087-2208 Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan Termohon telah melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik itu meliputi : Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, Asas tertib kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas profesionalitas, Asas akuntabilitas, Asas efektivitas dan efisiensi, Asas kearifan lokal, Asas keberagaman dan Asas partisipatif. Pelanggaran yang terjadi dimana asas-asas ini mengamanatkan agar setiap penetapan yang dikeluarkan oleh penyelenggara kegiatan pemerintahan senantiasa harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta AAUPB, namun Termohon tidak menjalankan ketentuan dimaksud dengan melaksanakan proses pemilihan kuwu Desa Wirakanan sebagai tidak merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu berarti tidak menjalankan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka obyek perselisihan (sengketa) yang dikeluarkan oleh Termohon tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka obyek perselisihan (sengketa) a quo yang dikeluarkan oleh Termohon haruslah dibatalkan. Dalam Penundaan : Bahwa tindak lanjut pelaksanaan obyek permohonan yang dikeluarkan Termohon untuk ditunda selama pemeriksaan perselisihan (sengketa) sedang berjalan sampai ada putusan Bupati Indramayu yang bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 jo. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud semestinya dikabulkan : a. karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pemohon sangat dirugikan jika Berita Acara Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan yang dimohonkan pembatalannya itu tetap dilaksanakan tindaklanjutnya b. karena jika Berita Acara Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan tetap ditindaklanjuti maka akan bertentangan dengan kepentingan umum terutama dalam kerangka pembangunan pilar demokrasi Pancasila Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan argumentasi mengenai syarat “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pemohon sangat dirugikan jika Berita Acara Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan yang dimohon pembatalannya itu tetap dilaksanakan tindaklanjutnya” dan pentingnya obyek perselisihan (sengketa) a quo untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya (tindaklanjutnya). Bahwa rangkaian proses penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan kuwu di Desa Wirakanan yang selanjutnya oleh Termohon dikeluarkan Berita Acara a quo, telah melanggar hukum dan perundang-undangan, sehingga tercederainya prinsip-prinsip HAM dan demokrasi di Negara Republik Indonesia yang menganut sistem Negara Hukum, sehingga akan berakibat akan terlanggarnya hak konstitusi Pemohon sebagai Warga Desa dan sebagai Warga Negara Indonesia, sehingga Berita Acara a quo dalam prosesnya mengandung cacat hukum, sehingga untuk kepentingan apapun perlindungan dan perlakuan hukum kepada semua Calon Kuwu secara tidak diskriminatif, tidak dipermainkan, tidak dipolitisasi, merupakan bentuk penghormatan atas hak dasar manusia sebagai warga , karena merupakan hak konstitusi yang harus dilindungi oleh Negara. Dengan demikian Pemohon mohon kepada Bupati agar terhadap Berita Acara a quo untuk dilakukan penundaan pelaksanaan tindaklanjutnya sebagai obyek perselisihan (sengketa) yang dikeluarkan oleh Termohon. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon di atas, mohon kiranya Bupati memutuskan sebagai berikut : FISIP UNWIR Indramayu

9

JURNAL ASPIRASI Vol. 5 No.2Februari 2015 TUNTUTAN. Dalam Penundaan : Menunda pelaksanaan tindaklanjut atas Berita Acara Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan tanggal 12 Desember 2014 yang menetapkan kuwu terpilih Sdr. H. Mulyono Hadi Saputra Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya 2. Membatalkan atau menyatakan tidak sah Berita Acara Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu tanggal 12 Desember 2014 3. Memerintahkan Termohon (Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan) untuk melaksanakan Pemilihan Ulang C. TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah : Keputusan Bupati Indramayu Nomor …… / Kep.15.A-Otdes/ 2015 tanggal …… Januari 2015 yang berisi tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Jabatan Kuwu Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Legal Standing Pemohon : Kepentingan Penggugat sebagai Pemohon adalah sebagai berikut : Bahwa Penggugat adalah subyek hukum perdata yang saat ini menjadi Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Perkara Nomor ………………. Tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Bupati Nomor ……/Kep.15.A-Otdes/2015 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Jabatan Kuwu Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam perkara Nomor ………………. Tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Bupati Indramayu Nomor ……/Kep……Otdes/ 2015 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Jabatan Kuwu Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu tersebut masih dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun !986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bahwa keputusan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Nomor ………/Kep……Otdes/2015 yang telah tidak mengindahkan situasi dan realita yang terjadi pada keseluruhan proses penyelenggaraan pemungutan suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Tahun 2014-2020 Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu oleh Panitia Pemilihan Kuwu seperti tertuang didalam Permohonan Pembatalan Berita Acara tentang Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur tertanggal 12 Desember 2014 yang menimbulkan penolakan/perselisihan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu, telah tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) yang pada intinya : Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu, dan Pasal 42 ayat (4) yang pada intinya : Tim Fasilitasi dalam pelaksanaan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati, sebelumnya melakukan koordinasi dengan Panitia, Pengawas, dan Komponen lainnya di Desa Wirakanan.

10


ISSN 2087-2208 Bahwa terhadap permohonan pembatalan Berita Acara Panitia Pemilihan Kuwu dimaksud, Bupati telah menerbitkan Surat Keputusan No : 141.1.043/Kep.15.A-Otdes/2015 tentang Penetapan Hasil Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didasarkan kepada pertimbangan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penanganan Pengaduan/Keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu Tahun 2014 Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur No : 141.1/27-Tim FPP tanggal 13 Januari 2015 yang didalam proses dan mekanismenya tidak dilaksanakan sesuai dan berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu, yaitu : a. Tim FPP dibentuk untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan, didalam proses kerjanya sama sekali tidak melibatkan Penggugat sebagai pihak yang berselisih atas Berita Acara Panitia Pemilihan Kuwu tentang Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur tertanggal …… Desember 2014 b. Tim FPP telah mengesampingkan dan tidak mengindahkan realita peristiwa pelanggaran hukum yang nyata-nyata diketahuinya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu dan atau pihakpihak lain yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepanitiaan, dan tidak melakukan verifikasi atas keseluruhan alat bukti yang diajukan Penggugat c. Bupati telah menggunakan Hasil Tim FPP sebagai pertimbangan hukum penerbitan Keputusan No : 141.1.043/Kep.15.A-Otdes/2015 tentang Penetapan Hasil Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalam diktumnya berlaku untuk empat belas (14) desa tanpa menyebutkan pertimbangan hukum untuk setiap desa, padahal pada masing-masing desa itu bentuk dan peristiwa pelanggaran hukumnya berbeda-beda Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir) Bahwa Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undanagn yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2a) UU No : 5 Tahun 1986 jo. UU No : 9 Tahun 2004, sehingga Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum. Kepentingan Penggugat sebagai CALON KUWU : Bahwa kepentingan Pemohon dalam permohonan Pembatalan Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan kepada Bupati adalah wujud partisifasi politik, yang dalam memandangsubstansi pemilihan kuwu sesungguhnya terdapat tujuan dan manfaat utama dari pelaksanaan pesta demokrasi (Pilwu). Bahwa hak politik seseorang dalam mengajukan diri atau diajukan sebagai calon kuwu memerlukan perlindungan hukum, jadi sejatinya yang terpenting adalah semangat untuk menghormati hak politik seseorang, sehingga ketika terjadi hal-hal yang menimbulkan penolakan/perselisihan tidak boleh dipandang sebagai sebuah kekurangan yang hanya bersifat administratif prosedural belaka tetapi harus dipandang jika itu secara subtantif benar harus segera ditindaklanjuti melalui mekanisme sesuai dengan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) dan ayat (4)Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu, jo. UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bahwa melalui pesta demokrasi pemilihan kuwu menghendaki wujud partisipasi publik dalam kerangka menciptakan proses suksesi kepemimpinan di desa yang bersifat transparan, partisipatif, dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

FISIP UNWIR Indramayu

11

JURNAL ASPIRASI Vol. 5 No.2Februari 2015 “Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” meliputi : 1) Asas Kepastian Hukum 2) Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan 3) Asas kepentingan umum 4) Asas keterbukaan 5) Asas proporsionalitas 6) Asas profesionalitas 7) Asas akuntabilitas 8) Asas efektivitas dan efisiensi 9) Asas kearifan lokal 10) Asas keberagaman dan 11) Asas partisipatif Bahwa Penggugat memiliki hak secara hukum yang untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk : Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang terjadinya pelanggaran kecurangan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan pada pelaksanaan pemilihan kuwu Desa Wirakanan tanggal 10 Desember 2014 ; Hak untuk mendapatkan hasil pemilihan kuwu berdasarkan prinsif Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jurjur, dan Adil (Luber Jurdil) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Panitia Pemilihan Kuwu, Panitia Pemilihan Kabupaten, Pengawas Tingkat Kecamatan, Pengawas Tingkat Kabupaten, dan Bupati Indramayu Hak untuk menyampaikan dan mengadukan keberatan atas proses penyelenggaraan dan hasil penghitungan suara pada pemilihan kuwu berdasarkan prinsif-prinsif kebenaran yang bertanggungjawab Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 2), 3), dan 4) ; Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa kepentingan Penggugat untuk berpartisipasi dalam proses suksesi kepemimpinan melalui keikutsertaan sebagai calon kuwu pada Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan tahun 2014 yang transparan, partisipatif dan akuntabel, sejalan dengan prinsip utama penyelenggara pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (10) PERDA Nomor 13 Tahun 2014 “…… akan menegakan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan NKRI”. Bahwa dengan tidak terpenuhinya aspek transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas maka tujuan pemilihan kuwu sebagaimana sejalan dengan Pasal 4 bagian (e) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “ membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab” menjadi terabaikan. Bahwa ketetapan Penggugat untuk tidak menerima proses pelaksanaan pemungutan suara secara utuh dan tidak menerima atas hasil penghitungan suara, semata-mata dalam kerangka memperjuangkan kepentingan publik atau hak konstitusional Warga Desa (Warga Negara), dan demi mengawal berjalannya penyelenggaraan pemilihan kuwu berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil (Luber Jurdil) sebagai pondasi bagi berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan hukum dengan senantiasa memperhatikan asasasas umum pemerintahan yang baik, juga merupakan perwujudan dari kepentingan Pemohon sebagai subyek hukum perdata yang concern terhadap supremasi hukum. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kepentingan sebagai Calon Kuwu, sebagai rakyat pencari keadilan yang haknya terlanggar oleh

12


ISSN 2087-2208 Tergugat, maka pembatalan terhadap Keputusan Bupati Indramayu Nomor ……/Kep……Otdes/ 2015 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Jabatan Kuwu Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu tanggal ….. Januari 2015 merupakan solusi satu-satunya dan tidak terdapat solusi lain. Kedudukan Hukum Tergugat : Bahwa Tergugat adalah Bupati Kabupaten Indramayu adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan sekaligus sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah yang keberadaannya diatur berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan pembuat kebijakan mengenai pelaksanaan pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, yang kedudukannya berada dalam lingkup tanggungjawab Bupati Kabupaten Indramayu sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan : “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom” Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan : “Daerah kabupaten selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten” Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan : “…… Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan penataan Desa”; dan Pasal 7 ayat (3) menyatakan : “ penataan Desa bertujuan : a). mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, b). mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, c). mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, d). meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan e).meningkatkan daya saing Desa Bahwa Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 menyatakan : “…… Panitia Pemilihan Kuwu menetapkan dan melaporkan hasil penghitungan suara pemilihan kuwu kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara hasil penghitungan suara pemilihan kuwu”; dan Pasal 37 ayat (2) menyatakan : “ BPD meninjaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati ……..”. Bahwa Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 menyatakan : “ Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kuwu terpilih ……”. DASAR GUGATAN Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) telah menerbitkan Putusan TUN yang merupakan obyek sengketa dari gugatan ini, yaitu Keputusan Bupati Indramayu Nomor………/Kep…..Otdes/2015 tanggal ……Januari 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara H. Mulyono Hadi Saputra sebagai Kuwu Wirakanan Kecamatan Kandanghaur periode 2014 …… Bahwa Termohon selaku Panitia Pemilihan Kuwu telah menerbitkan Berita Acara Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan yang merupakan obyek perselisihan (sengketa) dari permohonan ini, yaitu Berita Acara Panitia Pemilihan Kuwu tanggal 12 Desember 2014 tentang Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, yang tidak diatur baik didalam FISIP UNWIR Indramayu

13

JURNAL ASPIRASI Vol. 5 No.2Februari 2015 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 maupun Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari …………… tanggal ……Januari 2015, dan karenanya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah obyek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan tindakan hukum yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum : Konkrit, karena obyek sengketa tersebut dibuat oleh Tergugat, dalam pengertian berwujud tertentu dan dapat ditentukan terhadap apa yang dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati a quo, yaitu : Pengesahan dan Pengangkatan saudara H. Mulyono Hadi Saputra sebagai Kuwu Wirakanan periode 2014 ……… Individual, karena obyek sengketa tersebut ditujukan kepada Kuwu H. Mulyono Hadi Saputra, yang disahkan dan diangkat oleh Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor …………/Kep…….Otdes/2015 tanggal……. Januari 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara H. Mulyono Hadi Saputra sebagai Kuwu Wirakanan periode 2014 ……… Final, karena obyek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum pada saat keputusan Bupati Indramayu Nomor ………/Kep…….Otdes/2015 tanggal……. Januari 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara H. Mulyono Hadi Saputra sebagai Kuwu Wirakanan periode 2014 ……… diterbitkan dan akan terus berjalan apabila tidak ada gugatan ini Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau subyek hukum perdata, karena dengan terbitnya Keputusan Bupati Indramayu tersebut telah menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat yang tidak mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, transparan, partisipatif dan akuntabel sebagai Calon Kuwu pada pemilihan kuwu Desa Wirakanan Tahun 2014 tanggal 10 Desember 2014, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, menuntut keseluruhan rangkaian kegiatan pemilihan harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil (Luber Jurdil) Obyek Sengketa Yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, yang menyatakan : “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kuwu, dan dalam rangka penyelesaian perselihan tersebut Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu, yang tugas pokoknya untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten, Pengawas Tingkat Kabupaten dan Pengawas Tingkat Kecamatan, serta Panitia Pemilihan Kuwu dan Komponen lainnya di Desa yang bersangkutan yang dalam kenyataannya Tim FPP sama sekali tidak melibatkan pihak yang bersengketa (Penggugat) maupun unsur masyarakat lainnya sebagai bagian dari komponen masyarakat Desa Wirakanan. Pelanggaran tersebut sebagai bentuk lanjutan dari pelanggaran awal yang terjadi yaitu Panitia Pemilihan Kuwu menerbitkan Berita Acara Penetapan Kuwu Terpilih Desa Wirakanan padahal yang seharusnya adalah Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa

14


ISSN 2087-2208 Wirakanan, dan juga tidak dilaksanakannya transparansi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan (pemungutan dan penghitungan suara) pemilihan kuwu dibawah tanggungjawab Tergugat, dan tidak adanya perlindungan hukum dan perlakuan yang adil kepada Pemohon selaku Calon Kuwu yang telah mencurahkan seluruh potensi yang dimilikinya guna mengawal proses demokrasi di Desa Wirakanan sebagai sarana suksesi kepemimpinan berdasarkan perundangundangan yang berlaku Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka demi hukum obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat haruslah dibatalkan Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik itu meliputi : Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, Asas tertib kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas profesionalitas, Asas akuntabilitas, Asas efektivitas dan efisiensi, Asas kearifan lokal, Asas keberagaman dan Asas partisipatif. Pelanggaran yang terjadi dimana asas-asas ini mengamanatkan agar setiap penetapan yang dikeluarkan oleh penyelenggara kegiatan pemerintahan senantiasa harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta AAUPB, namun Tergugat tidak menjalankan ketentuan dimaksud dengan melaksanakan proses pemilihan kuwu Desa Wirakanan sebagai tidak merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu berarti tidak menjalankan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka obyek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan. Dalam Penundaan : Bahwa pelaksanaan obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat sungguhpun telah diterbitkan dan juga telah dilakukan pelantikan untuk segera dilakukan penundaan implementasinya serta dilakukan pengangkatan Pejabat Kuwu (Pelaksana Tugas) selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud semestinya dikabulkan : karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pemohon sangat dirugikan jika Keputusan Bupati Indramayu No : ……/Kep.15.A-Otdes/2015 tanggal ……Januari 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara H. Mulyono Hadi Saputra sebagai Kuwu Wirakanan Kecamatan Kandanghaur periode 2014 ……… yang dimohonkan pembatalannya itu tetap dilaksanakan tindaklanjutnya karena jika Keputusan Bupati Indramayu No : ……/Kep.15.AOtdes/2015 tanggal ……Januari 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara H. Mulyono Hadi Saputra sebagai Kuwu Wirakanan Kecamatan Kandanghaur periode 2014 ………tetap ditindaklanjuti maka akan bertentangan dengan kepentingan umum terutama dalam kerangka pembangunan pilar demokrasi Pancasila Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan argumentasi mengenai syarat “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pemohon sangat dirugikan jika Keputusan Bupati Indramayu No : ……/Kep.15.A-Otdes/2015 tanggal ……Januari 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara H. Mulyono Hadi Saputra sebagai Kuwu Wirakanan Kecamatan Kandanghaur periode 2014 ……… yang dimohon pembatalannya itu tetap dilaksanakan tindaklanjutnya” dan FISIP UNWIR Indramayu

15

JURNAL ASPIRASI Vol. 5 No.2Februari 2015 pentingnya obyek perselisihan (sengketa) a quo pemberlakuannya (tindaklanjutnya).

untuk dilakukan penundaan dalam

Bahwa Pasal 67 ayat (4) UU PTUN menyatakan bahwa : “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut “. Bahwa rangkaian proses penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan kuwu di Desa Wirakanan yang selanjutnya oleh Tergugat dikeluarkan Keputusan a quo, telah melanggar hukum dan perundang-undangan, sehingga tercederainya prinsip-prinsip HAM dan demokrasi di Negara Republik Indonesia yang menganut sistem Negara Hukum, sehingga akan berakibat akan terlanggarnya hak konstitusi Pemohon sebagai Warga Desa dan sebagai Warga Negara Indonesia, sehingga Keputusan a quo dalam prosesnya mengandung cacat hukum, sehingga untuk kepentingan apapun perlindungan dan perlakuan hukum kepada semua Calon Kuwu secara tidak diskriminatif, tidak dipermainkan, tidak dipolitisasi, merupakan bentuk penghormatan atas hak dasar manusia sebagai warga , karena merupakan hak konstitusi yang harus dilindungi oleh Negara. Dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar terhadap Keputusan a quo untuk dilakukan penundaan pelaksanaan tindaklanjutnya sebagai obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat. Berdasarkan seluruh uraian Penggugat di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memutuskan sebagai berikut : TUNTUTAN Dalam Penundaan : Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Indramayu Nomor ……/Kep.15.A-Otdes/…/2015 tanggal …Januari 2015 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan saudara H. Mulyono Hadi Saputra sebagai Kuwu Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur periode 2014 ……… DALAM POKOK GUGATAN 1. 2.

3.

4. 5.

16

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Indramayu Nomor ……/Kep.15.AOtdes/…/2015 tanggal …Januari 2015 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan saudara H. Mulyono Hadi Saputra sebagai Kuwu Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur periode 2014 ……… Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Indramayu Nomor ……/Kep.15.A-Otdes/…/2015 tanggal … Januari 2015 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan saudara H. Mulyono Hadi Saputra sebagai Kuwu Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur periode 2014 ……… Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Ulang diseluruh wilayah Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini


ISSN 2087-2208 III. KESIMPULAN Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada asasnya obyek sengketa terkait keputusan penetapan hasil pemilihan kuwu (kepala desa) dapat dimintakan penyelesaiannya, baik melalui permohonan keberatan hasil perhitungan suara pemilihan kuwu kepada Bupati maupun gugatan atas keputusan pengesahan dan perngangkatan kuwu terpilih melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. 2. Memperhatikan perkembangan realitas yang terjadi dan guna terciptanya kepastian hukum diperlukan adanya penegasan MARI melalui SEMA tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa serta memutus sengketa atas hasil pemilihan kuwu (kepala desa).

DAFTAR PUSTAKA. Ujang Suratno, Peranan Dpd Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Perspektif Sosiologis dan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Yustitia, FH Unwir, Indramayu, 2013. Atoilah, Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Phpu) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , Jurnal Ilmu Hukum Yustitia FH Unwir, Indramayu, 2013. Lembaga Bantuan Hukum Marhaen, naskah dokumen Permohonan Pembatalan Penetapan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan kepada Bupati Indramayu, Indramayu, 2014. Lembaga Bantuan Hukum Marhaen, naskah dokumen Gugatan Permohonan Pembatalan Keputusan Bupati Indramayu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ,Bandung, 2014.

FISIP UNWIR Indramayu

17

MODEL MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KUWU

Recommend Documents