PERENCANAAN PAJAK DALAM OPTIMALISASI PAJAK TERUTANG PADA PT. LIANG YI DEVELOPING INDONESIA Vivi Widia, A. Syafi’i, H. Ali Rasyidi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya
[email protected] ABSTRAK Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seoptimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak pada PT. Liang Yi Developing Indonesia dalam optimalisis pajak terutang yang dapat dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam mengoptimalisis pajak penghasilan yang harus dibayar. Kata Kunci: Perencanaan Pajak Dalam Optimalisis Pajak Terutang
ABSTRACT Tax planning is the first step in tax management. Tax management is a means of fulfilling tax obligations properly in accordance with the tax regulations, but the amount of tax paid can be reduced as optimally as possible to earn profits and liquidity is expected. This study aims to determine the effect of tax planning at PT. Liang Yi Developing Indonesia in optimalisis tax payable can be done legally so as not to harm the country and company. These results indicate that tax planning is important in mengoptimalisis income tax to be paid. Keywords: Tax planning in optimization tax payable.
PENDAHULUAN Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment menjadi self assessment, yang mana fiskus memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang dengan cara menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2003:8).
369
Sophar Lumbantoruan (Suandy, 2011:6) manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan wajib pajak. Meskipun pemungutan pajak dapat dilakukan secara self assessment system bukan berarti sector privat yang dalam hal ini adalah PT. Liang Yi Developing Indonesia telah memiliki pemahaman yang baik dalam mengoptimalkan beban pajak begitu saja sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang benar. Umumnya sampai dengan saat ini pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dikatakan masih banyak
yang belum memahami akan peraturan yang ada ,
sehingga dalam melakukan upaya optimalisis beban pajak yang terutang belum optimal. Pengoptimalan beban pajak dapat dilakukan melalui perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat berupa penghematan pajak (tax saving), penghindaran pajak (tax avoidance) atau bukan penyelundupan pajak (tax evasion). Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1ayat (1), yaitu “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya Kemakmuran rakyat”. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang pajak Penghasilan dalam pasal 4 ayat (1), yaitu
“
Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh untuk menambah kekayaan atau konsumsi yang berasal dari manapun dengan nama dan dalam bentuk apapun”.
Subyek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut : 1. Subyek pajak pribadi 2. Subyek pajak yang warisan belum dibagi satu kesatuan 3. Subyek pajak badan 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
370
Obyek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yaitu : 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 3. Laba usaha; 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 14. Premi asuransi; 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 19. Surplus Bank Indonesia. Menurut Sophar Lumbantoruan (1996) mendefinisikan manajemen pajak yang dikutip oleh Suandy Erly (2011:6) yaitu “Manajemen pajak adalah sarana untuk
371
memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.” Menurut Resmi (2014:6) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Menurut Suandy (2011:7) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Menurut Wulansari (2013), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya untuk mengatur alur kas keluar dan menghemat kas keluar. Menurut Aris Aviantar (2008) strategi umum perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui tax saving, tax avoidance, penghindaran pelanggaran peraturan pajak, penundaan pembayaran kewajiban dan pengotimalan kredit pajak.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT.Liang Yi Developing Indonesia selama ini tingkat pemahaman yang dimiliki oleh accounting di bidang administrasi perpajakan masih kurang memahami dalam mengolah laporan keuangan untuk kepentingan perpajakannya, terdapat pos-pos biaya di dalam laporan laba/rugi yang dilakukan koreksi fiskal atas transaksi yang bukan merupakan objek pajak penghasilan sehingga tidak dapat dijadikan pengurang dalam peredaran bruto yang mengakibatkan pajak terutang perusahaan cukup besar. Dalam hal ini seharusnya perusahaan dapat meminimalkan koreksi fiskal tersebut agar terhindar dari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
372
Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan Bersarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh PT. Liang Yi Developing Indonesia cukup besar dikarenakan terdapat pos-pos biaya didalam laporan laba/rugi yang dilakukan koreksi fiskal atas transaksi yang bukan merupakan objek pajak sehingga tidak dapat dijadikan pengurang dalam peredaran bruto. Sebab-sebab Masalah Kurangnya pengetahuan dibidang perpajakan yang dimiliki oleh staff pajak PT. Liang Yi Developing Indonesia dalam mengolah laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam melakukan upaya strategi perencanaan pajak atas transaksi-transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Akibat Masalah Dengan kurangnya tingkat pemahaman yang dimiliki oleh staff perusahaan dalam mengolah laporan keuangan untuk kepentingan pajak maka mengakibatkan besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayar perusahaan kurang optimal. Pemecahan Masalah Dengan melakukan upaya efisiensi beban pajak melalui perencanaan pajak dengan memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, sehingga perusahaan terhindari dari pengenaan pajak melalui transakaksi yang bukan merupakan objek pajak. Informasi Data Perusahaan Sebelum Dilakukan Perencanaan Pajak Berdasarkan laporan laba rugi PT. Liang Yi Developing Indonesia perusahaan dapat memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, adalah sebagai berikut : Pajak PPh 21 Biaya Pajak PPh pasal 21 merupakan biaya pajak PPh 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini biaya pajak yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat dimasukan kedalam pengurang penghasilan kena pajak karena dianggap sebagai unsur kenikmatan, oleh karena itu perusahaan dapat menjadikannya sebagai Tunjangan PPh dengan seolah-olah memberikan tunjangan pajak (Tunjangan PPh) kepada karyawan seperti layaknya memberikan tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. (PER 31/PJ/2012)
373
Konsumsi Biaya konsumsi merupakan biaya makanan dan minuman yang disediaakan oleh perusahaan untuk seluruh karyawan perusahaan, dalam hal ini perusahaan dapat memasukan biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No,466/KMK.04.2000 dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-51/PJ/2009 pasal 1 huruf a Entertaiment Biaya enertainment merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjamu tamu, dalam hal ini perusahaan dapat memasukan biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak sepanjang biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan dengan melampiri daftar nominatif (SE-27/PJ.22/1986). Handphone Direksi Biaya handphone direksi merupakan biaya yang digunakan untuk keperluan perusahaan dan kepentingan pribadi, dalam hal ini perusahaan dapat memasukan biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebesar 50% dari total biaya handphone (SE-09/PJ.42/2002).
374
Informasi Data Perusahaan Setelah Dilakukan Perencanaan Pajak
375
S umber : Peneliti (2016)
376
Bahwa dengan adanya penerapan perencanaan pajak yang dilakukan pada PT. Liang Yi Developing Indonesia dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp. 12.897.875, penghasilan kena pajak perusahaan mengalami penurunan. Penurunan tersebut menjadi Rp. 246.595.359,63,- dibandingan dengan laba perusahaan yang sebelum adanya perencanaan pajak sebesar Rp. 301.625.922,63. Dari perhitungan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya perencanaan pajak perusahaan dapat mengoptimalisis besarnya pajak terutang yang akan dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
SIMPULAN Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap PT. Liang Yi Developing Indonesia dan kajian toritis pada bab terdahulu, maka penulis dapat ditarik kesimpulan yaitu: Berdasarkan analisis laporan laba rugi PT. Liang Yi developing Indonesia belum melakukan perencanaan pajak secara optimal. Dengan penerapan perencanaan pajak dapat mengoptimalisis besarnya pajak terutang perusahaan secara legal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan laporan laba rugi PT. Liang Yi Developing Indonesia menunjukan bahwa setelah adanya perencanaan pajak, pajak 377
yang terutang perusahaan mengalami penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan adanya upaya memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalisasikan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
SARAN Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada PT. Liang Yi developing Indonesia, penulis memberikan saran sebagai berikut: PT. Liang Yi developing Indonesia sebaiknya melakukan perencanaan pajak sebagai upaya legal dalam mengoptimalkan besar pajak terutang dengan cara memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang perpajakan atau dengan mengubah kebijakan manajemen yang sudah ada dengan cara meminimalkan transaksitransaksi yang merupakan bukan objek pajak penghasilan sehingga perusahaan terhindar dari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam hal perubahan kebijakan manajemen atas transaksi tersebut agar dapat dijadikan sebagai pengurang dalam peredaran bruto dapat dilakukan dengan cara memberikan tunjangan PPh dalam perhitungan penghasilan karyawan, penyediaan makanan dan minuman dalam bentuk natura yang diberikan kepada seluruh karyawan perusahaan, pemberian entertainment kepada relasi perusahaan dengan melampirkan daftar nominatif serta pemberian fasilitas handphone kepada direksi yang dapat dimasukan sebagai pengurang sebesar 50% dari total biaya handphone. Dengan dilakukannya perencanaan pajak seperti diatas maka besarnya pajak yang harus dibayar oleh PT.Liang Yi Developing Indonesia dapat ditekan seoptimal mungkin dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jendral Pajak (2008). Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan (Per 1 Juli 2009). Jakarta:Salemba Empat. Mardiosmo.2011. Perpajakan, Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta
378
Mpusunggu, Arles P.2011. Cara Legal Siasati Pajak. Puspa Swara: Jakarta. Muljono, Djoko. 2005. Tax Planning: Menyiasati Pajak Dengan Bijak. Andi: Yogyakarta. Niasih. Fitri. 2012. Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Dalam Upaya Meminimalisasi Beban Pajak Terutang Pada PT. Jasindo Tiga Perkasa. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara.Surabaya Suandy Erly.2011. Perencanaan Pajak, Edisi 5. Salemba Empat: Jakarta Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati.2007.Akuntansi Perpajakan. Jakarta:Salemba Empat. Widowati.Titin 2014.Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada PT. Sangkar Andhika Perkasa). Skripsi Fakultas Ekonomi Univeritas Bhayangkara, Surabaya Zain, Mohammad, 2003. Manajemen Perpajakan. Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
379
