ATURAN UMUM PENENTUAN PAJAK TERUTANG PTKP (DIGUNAKAN KONDISI PADA AWAL TAHUN) PENENTUAN PTKP TAHUN 2009 KETENTUAN PAJAK URAIAN
STATUS
PTKP PER BLN
PROGRAM INI TANGGUNGAN
PTKP PER BLN
TIDAK KAWIN
TK
1,320,000
0
1,320,000
KAWIN TANPA ANAK
K/0
1,430,000
1
1,430,000
KAWIN ANAK 1
K/1
1,540,000
2
1,540,000
KAWIN ANAK 2
K/2
1,650,000
3
1,650,000
KAWIN ANAK 3
K/3
1,760,000
4
1,760,000
TK/1
1,430,000
1
1,430,000
DUDA / JANDA ANAK 1 DUDA / JANDA ANAK 2
TK/2
1,540,000
2
1,540,000
DUDA / JANDA ANAK 3
TK/3
1,650,000
3
1,650,000
PENENTUAN TAMBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA ADALAH SBB : UNTUK PNS LAKI-LAKI MASING-MASING DAPAT DITAMBAHKAN 1 ISTRI DAN MAKSIMAL 3 ANAK (ISTRI YANG DINIKAHI /ANAK LAHIR PALING LAMBAT PADA TANGGAL 1 JANUARI) CONTOH :
- PNS MENIKAH DENGAN 1 ANAK MAKA JUMLAH TANGGUNGANNYA ADALAH 2 - PNS MENIKAH DENGAN 4 ANAK MAKA JUMLAH TANGGUNGANNYA ADALAH 4 - PNS DUDA DENGAN 4 ANAK MAKA JUMLAH TANGGUNGANNYA ADALAH 3
UNTUK PNS PEREMPUAN MASING-MASING DAPAT DITAMBAHKAN HANYA ANAK SAJA (JIKA JANDA) MAKSIMAL 3 ANAK KEPADA PNS DAPAT DITAMBAHKAN TANGGUNGAN SUAMI JIKA SUAMI MENGANGGUR YANG DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN MENGANGGUR DARI KECAMATAN DOMISILI PNS YBS
UNTUK SUAMI ISTRI PNS - SUAMI DAPAT MENANGGUNG ISTRI DAN ANAK SEMENTARA ISTRI DIANGGAP TIDAK ADA TANGGUNGAN WALAUPUN TUNJANGAN ANAK DIBERIKAN PNS YANG BERSTATUS ISTRI BIAYA JABATAN 5 % DARI JUMLAH PENGHASILAN (D) DENGAN JUMLAH MAKSIMAL Rp. 500.000,-PER BULAN TIDAK ADA PEGAWAI YANG GAJINYA S.D. Rp. 10.000.000,- PER BULAN SEHINGGA TIDAK ADA DAPAT DIPASTIKAN BIAYA JABATAN 5 %
TARIF PAJAK : PENENTUAN TARIF PAJAK DIDASARKAN PADA PENGHASILAN KENA PAJAK SELAMA 1 TAHUN
JUMLAH PENGHASILAN 0
S.D.
50.000.000
TARIF 5 %
50.000.000 S.D. 250.000.000
15 %
250.000.000 S.D. 500.000.000
25 %
DIATAS 500 JUTA
30 %
UNTUK GAJI KE-13 PTKP TIDAK DIMASUKKAN SEBAGAI PENGURANG
UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEREMPUAN ( KECUALI JANDA ) BISA DIPASTIKAN PTKP sebesar Rp 15.840.000
PTKP SETAHUN 15,840,000 17,160,000 18,480,000 19,800,000 21,120,000 17,160,000 18,480,000 19,800,000
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERHATIAN
YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI
● BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
● BERI TANDA " X " PADA
● LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*
● ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NPWP
IDENTITAS
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TAHUN PAJAK
FORMULIR
1770 SS
SPT TAHUNAN
2
0
0
9
SPT PEMBETULAN KE.
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
:
NAMA WAJIB PAJAK : PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
KLU : NO.FAKSIMILI : TIDAK ADA
LAMPIRAN TERSENDIRI
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN
……………………… >
Rp
JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
……………………… >
Rp
PERHATIAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.
TANGGAL
0
5
TGL
0
1
2
BLN
TANDA TANGAN
0
1
0
THN
*) Foto copy Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS
FORMULIR
1770 SS DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI
2
0
0
9
SPT PEMBETULAN KE. PERHATIAN
● BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
● BERI TANDA " X " PADA
● LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*
● ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
IDENTITAS
NPWP
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
:
NAMA WAJIB PAJAK : PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
KLU : NO.FAKSIMILI : LAMPIRAN TERSENDIRI
TIDAK ADA
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN
……………………… >
Rp
JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
……………………… >
Rp
PERHATIAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
TANDA TANGAN
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.
TANGGAL
0
5
TGL
0
1
BLN
2
0
1
0
THN
*) Foto copy Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERHATIAN
YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI
● BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
● BERI TANDA " X " PADA
● LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*
● ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NPWP
IDENTITAS
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TAHUN PAJAK
FORMULIR
1770 SS
SPT TAHUNAN
2
0
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
NAMA WAJIB PAJAK :
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
KLU : NO.FAKSIMILI : TIDAK ADA
LAMPIRAN TERSENDIRI
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN
……………………… >
Rp
JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
……………………… >
Rp
PERHATIAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
TANDA TANGAN
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.
TANGGAL
0
5
TGL
0
1
BLN
2
0
1
0
THN
*) Foto copy Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS
9
SPT PEMBETULAN KE.
:
PEKERJAAN
0
1770 - IV
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ● HARTA PADA AKHIR TAHUN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
● KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN ● DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
●
TAHUN PAJAK
FORMULIR PERHATIAN
LAMPIRAN - IV
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
●
2 0
0 1
0
BL
●
9
s/d
9 1
TH
NORMA
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
0
BERI TANDA " X " DALAM
2 BL
JENIS HARTA
TAHUN PEROLEHAN
(1)
(2)
(3)
HARGA PEROLEHAN (4)
(5)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. JBA
JUMLAH BAGIAN A
BAGIAN B : KEWAJIBAN / UTANG PADA AKHIR TAHUN NO
NAMA PEMBERI PINJAMAN
ALAMAT PEMBERI PINJAMAN
TAHUN PEMINJAMAN
JUMLAH ( Rupiah )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH BAGIAN B
JBB
BAGIAN C : SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA NO
NAMA ANGGOTA KELUARGA
TANGGAL LAHIR
HUBUNGAN KELUARGA
PEKERJAAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 2 3
TH
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
KETERANGAN
(Rupiah)
9
PEMBUKUAN
BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN NO
0
4 5
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,ANGGOTA TENTARA NASIONAL NINDONESIA / POLISI REPUBLIK INDONESIA,PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
0
0
NOMOR URUT
:
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
:
NPWP BENDAHARA
:
0
0
NAMA BENDAHARA
:
A
K
ALAMAT BENDAHARA
:
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN
:
NIP / NRK
:
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN
:
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN
:
PANGKAT / GOLONGAN
:
JABATAN
:
STATUS DAN JENIS KELAMIN
:
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
K/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
:
0
0
0
Lembar 1 untuk Pegawai Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2 0 0 9
0
SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
H
0
1
3
6
5
2
M
A
D
F
A
U
3 Z
0
4
2
0
0
0
I
Jln. Yos Sudarso No. 27-29 Jakarta Utara
/
KAWIN
TIDAK KAWIN TK/
1
S.D
PEREMPUAN
LAKI-LAKI HB/
1
2 RUPIAH
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •
TAHUN TAKWIM
FORMULIR
1721 - A2
1. 2.
PENGHASILAN BRUTO : 1.
GAJI POKOK / PENSIUN
1
2.
TUNJANGAN ISTERI (10 % dari Gapok) ==> sesuai pada gaji
2
3.
TUNJANGAN ANAK (2% dari Gapok) : sesuai pada gaji
3
4.
JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 )
4
5.
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN ==> sesuai tertera pada Gaji
5
6.
TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL : sesuai pada gaji
6
7.
TUNJANGAN BERAS : sesuai pada gaji
7
8.
TUNJANGAN KHUSUS
8
9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN ( Tunjangan PPh ) : sesuai pada gaji
9
0
10
0
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN => (5% x Juml.angka 10) Max Rp.500.000 / bl
11
0
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT ==> 4,75 % dari angka 4
12
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
13
0
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
14
0
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
15
0
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)
• PENGURANGAN
•
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
16.
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) => WP (Lk & Janda) : Rp.15.840.000 + tanggungan Rp.1.320.000 per anggota kel , WP Pr : Rp. 15.840.000 (kecuali Suami nganggur dg keterangan dari Camat )
16
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)
17
0
18. PPh PASAL 21 TERUTANG => (s/d 50 jt x 5 % ) + (50 jt s/d 250 jt atau Juml.angka 17 dikurangi 50 jt x 15% )
18
0
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG ==> sesuai pemotongan PPh
19
0
20. JUMLAH PPh PASAL 21 :
B.
a.
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) : Jika angka 18 lebih besar dari angka 19
b.
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
• PEGAWAI TERSEBUT
:
20
: Jika angka 19 lebih besar dari angka 18
DIPINDAHKAN
PINDAHAN
BARU
Jakarta,
C. TANDA TANGAN BENDAHARA (Tempat)
PENSIUN
0
4 TGL
0
1
2
BLN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA
BENDAHARAWAN SUDIN KESEHATAN JAKARTA UTARA
NAMA
:
A
K
H
M
A
D
NIP/NRK
:
1
4
0
1
9
7
D.1.1.32.49
3
F
A
U
Z
I
6
5
/
1
1
5
0
9
0
1 THN
0
