Tahap pemanggilan para pihak 1. Aturan umum Berdasarkan perintah hakim ketua majelis di dalam PHS (Penetapan Hari Sidang), juru sita /juru sita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir untuk mengikuti persidangan pada hari , tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.( pasal 65, 66, 67, dan 68 UU no. 13 / 1965). Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan memperhatikan beberapa hal adalah : ¹⁶⁹ a. Dilaksanakan oleh juru sita/juru sita pengganti yang sah ,¹⁷⁰. Dengan catatan juru sita/juru sita pengganti hanya berwenang untuk melaksanakan tugasnya di dalam wilayah hukum pengadilan Agama yang bersangkutan.¹⁷¹ b. Dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya, maka panggilan disamping lewat kepala desa/lurah setempat. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila yang di panggil didak diketahui tempat diam atau tinggalnya atau tak dikenal maka panggilan disampaikan lewat bupati/wali kota Setempat yang akan mengumumkan-nya pada papan pengumuman persidangn tersebut. Apabila yang dipanggil berada diluar Negeri RI. di Jakarta. Dan untuk panggilan tergugat dilampirkan satu berkas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. c. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja (logikanya tidak termasuk hari libur, sebab hari libur bukan hari kerja). 2. Aturan Khusus Khusus mengenal perkara perceraian, tata cara pemanggilan diatur sebagai berikut : a. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. b. Panggilan dilakukan oleh juru sita /juru sita pengganti yang sah.
c. Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah/kepala desa atau yang dipersamakan dengan itu. d. Panggilan disampaikan dengan patut dan harus sudah diterima oleh pihak-pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum siding di buka. e. Panggilan kepada tergugat /termohon dilampiri surat gugatan / permohonan. f. Apabila tergugat / termohon tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara : 1. Menempelkan gugatan / permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman pengadilan dan 2. Mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mess media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. g. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media lain tersebut dilakukan sebanyak (2) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. h. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan . Mekanisme pemanggilan dilakukan menurut standar contoh sebagai berikut: 1. Perkara masuk tanggal 5 Mei. 2. PMH tanggal 10 Mei. 3. PHS tanggal 14 Mei. 4. Pengumuman pertama tanggal 17 Mei untuk siding tanggal 22 september. 5. Pengumuman kedua tanggal 17 Juni untuk sedang tanggal 22 september. 6. Hari siding tanggal 22 september . Apabila telah dilakukan panggilan seperti tesebut diatas, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat/ termohon atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat/ termohon, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. i. Apabila tergugat / termohon berada di luar negeri, panggilan disampaikan lewat perwakilan RI setempat.
3. Kewajiban memanggil dan Akibat Hukumannya Memanggil para pihak secara resmi dan patut merupakan kewajiban bagi pengadilan. Kelalaian memanggil para pihak dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun mungkin para pihak hadir dalam persidangan. Setiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.¹⁷³ 4. Tata Cara Pemanggilan a. Hakim ketua majelis setelah menerima berkas perkara dari ketua pengadilan mempelajarinya dengan seksama bersama hakim anggotanya. b. Hakim ketua majelis, setelah bermusyawarah dengan hakim-hakim anggotanya menetapkan hari dan tanggal serta jamnya kapan perkara intu kan disidangkan untuk hadir dalam siding tersebut. c. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam “penetapan hari siding” (PHS) yang di tandatangani oleh hakim ketua majelis. d. Dalam menetapkan hari sidang hakim ketua majelis harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran perkara itu, kecuali undang –undang menentukan lain. 2. Memperhatikan jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dengan tempat pengadilan yang bersangkutan. 3. Memperhatikan agar tenggang waktu antara hari diterimanya pemanggilan denagn hari sidang tidak kurang dari (tiga) hari kerja. e. Pengadilan dilakukan oleh juru sita/ juru sita pengganti yang telah diangkat atau disumpah. f. Berdasarkan perintah tersebut,juru sita/ juru sita pengganti yang ditunjuk menghadap pada kasir untuk meminta ongkos jalan guna melaksanakan pemanggilan tersebut dengan menyerahkan formulir PGL 1 dan 2. g. Juru sita / juru sita pengganti mempersiapkan relas atau berita acara panggilan h. Di dalam surat panggilan (relas) tersebut harus menyebutkan adanya :
1. Menyerahkan sehelai salinan surat gugatan/ permohonan kepada tergugat atau termohon. 2. Pemberitahuaan bahwa tergugat/ termohon boleh mengajukan jawaban tertulis, dan 3. Pemberitahuan bahwa pada waktu persidangan para pihak boleh membawa surat-surat bukti serta saksi-saksi yang dianggap perlu. i. Pemanggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan ditempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dirumahnya maka panggilan disampaikan lewat lurah/ kepala desa yang bersangkutan. j. Orang yang menerima panggilan harus menanda tangani relaas panggilan tersebut. k. Apabila yang di panggil tidak mau menandatangani relaas, atau kepala desa/ atau lurah tidak mau memberikan cap dinas, hal itu dicatat oleh juru sita/ juru sita pengganti di dalam relass tersebut dan hal itu tidak menguarngi sahnya relaas panggilan tersebut. l. Juru sita/ juru sita pengganti tersebut harus menyampaikan panggilan itu kepada pihak yang dipanggil. m. Panggilan harus sudah diterima oleh paar pihak dalam tenggang waktu sekurang kurangnya 3 (titiga) hari kerja sebelum sidang di buka. n. Apabila yang di panggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak jelas atau tidak memiliki tempat kediaman yangh tetap, maka: 1. Dalam perkara perceraian dan pembatalan perkawinan, panggilan dilakukan menurut ketentuan pasal 27 PP. Nomor 9 tahun 1975. 2. Dalam perkara lainnya, dilakukan menurut pasal 390 HIR/ pasal 718 RBg. yaitu lewat Bupati/ Wakil Wali Kota tempat tinggal penggugat, yang seterusnya akan mengumumkan hal penggugat, yang seterusnya akkan mengumumkan hal itu dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman serupa dilakukan di depan papan pengumuman pengadilan Agama. o. Jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warinya. p. Dalam perkara perceraian, jika yang dipanggil telah meninggal duni, maka hal itu dicatat dalam relaas panggilan sebagai dasar bagi hakim untuk menggugurkan perkara.
q. Apabila pihak yang telah dipanggil telah menunjukan kuasa hukumnya yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan yang berwenang, maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya. r. Juru sita/ juru sita pengganti menyerahkan relaas panggilan tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa perkara itu. s. Apabila pihak dipanggil berada di wilayah hukum pengadilan lain, maka juru sita tersebut agar pihak yang bersangkutan dipanggil oleh juru/ sita pengganti setempat. t. Juru sita setempat melaksanakan pemanggilan tersebut kepad terpanggil dan kemudian mengirimkan relaas panggilan kepada pengadilan yang minta bantuan tsb.
