MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN ,REPUBLIK INDONESIA DAN SADAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, REPUBLIK FEDERAL NIG ERIA MENGENAI KERJA SAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS EKONOMI USAHA KECIL DAN MENEGAH DI SEKTOR INDUSTRI
Para Pihak berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama diantara para Pihak dalam memajukan kapasitas Usaha Keci l dan Menengah di sektor industri di kedua negara untuk keberl anjutan pengembangan ekonomi di kedua negara.
Sesuai dengan ketentuan hukum pada masing-masing Pihak;
Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut;
Pasal 1 - PARA PIHAK
Dalam keseluruhan Memorandum Saling Pengertian ini, kata-kata di bawah ini akan merujuk pada keterangan sebagai berikut : •
DJIKM : Direktorat Jenderal lndustri Kecil dan Menengah, Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia. •
SMEDAN : Sadan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Nigeria
•
Para Pihak : DJIKM dan SMEDAN
•
UKM : Usaha Kecil dan Menengah di sektor industri di Indonesia dan
Nigeria
Pasal 2 - TUJUAN MEMORANDUM SALI NG PENGERTIAN
2.1
Meningkatkan kerjasama ekonom i antara UKM Indonesia dan Nigeria.
2.2
Menyumbang peningkata n daya sa ing UKM di bidang industri Indonesia dan Nigeria di pasar global.
2.3
Penyelenggaraan Forum-Forum Pertemuan Bisnis
Pasal 3 - DASAR HUKUM
D1rektorat Jenderal lndustri Keci l dan Menengah (DJIKM), adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Perind ustria n Republik Indonesia yang bertanggungjawab untuk memajukan dan memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di sektor industri di Indonesia dan mempunyai kapasitas untuk membuat Memorandum Saling Pengertian ini.
SMEDAN dibentuk deng an Undang-Undang mengenai Sadan Pengembangan lndustri Skala Kecil dan Menengah tahun 2003 (beserta perubahannya) dan bertanggungjawab untuk memajukan dan memfasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan meneng ah dan berdasarkan Undang-Undang yang sama mempunyai kapasitas untuk membuat Memorandum Saling pengertian ini.
Pasal 4 - AKTIVIT AS YANG AKAN DIREALISASIKAN
Masing-masing Pihak dapat, sesuai dengan und ang-undang, hukum, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku dari waktu ke waktu, yang mengatur permasalahan ini di negara masing-masing, berusaha untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan memajukan kerjasama teknik sebagai berikut:
4.1 Para Pihak dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki untuk meningkatkan infrastruktur institusional dan mekanisme pendukung mereka yang bertujuan untuk meningkatkan UKM dan melakukan, antara lain, aktifitas-aktifitas bersama sebagai berikut :
i.
pertukaran
informasi
mengenai
kebijakan,
langkah-langkah
dan
penerapan yang dimaksudkan untuk mendukung UKM, ii.
pertukaran pengalaman atas kegiatan-kegiatan yang terkait dengan UKM,
iii.
pertukaran data dan publikasi terkait UKM (kecuali informasi yang berhubungan dengan badan hukum dari suatu perusahaan),
iv.
penyediaan informasi mengenai penyelenggaraan pekan raya dan pameran, dan
v.
penyediaan kerjasama teknis di bidang-bidang yang menjadi minat bersama dalam rangka untuk meningkatkan interaksi, daya saing dan peningkatan kapasitas dalam pembangunan sub sektor UKM di kedua negara.
4.2
Para Pihak dapat melakukan aktifitas-aktifitas untuk menyesuaikan UKM sesuai
dengan
kebutuhan
dan
mendorong
dan
mendukung
penyelenggaraan Forum-Forum Pertemuan Bisnis untuk memajukan volume perdagangan kedua negara.
4.3
Para
Pihak
dapat
mengatur
kunjungan
bisnis
yang
saling
menguntungkan atau pertukaran program untuk memajukan hubungan kegiatan kewirausahaan dan untuk mendorong usaha bersama.
4.4
Para Pihak dapat saling menginformasikan mengenai peluang kegiatan berusaha terkait dengan UKM di Negara mereka.
4.5
Para Pihak dapat menyelenggarakan program pelatihan/ program pendidikan yang ditujukan guna pembangunan SME di kedua Negara.
4.6
Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dengan tujuan dari MoU ini.
Pasal 5 - PELAKSANAAN DAN PEMBERLAKUAN
5.1
Memorandum Saling Pengertian ini dibuat dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan kerjasama diantara para Pihak dan tidak
merupakan
berdasarkan
perjanjian
hukum
yang
internasional.
mengikat
Negara
Tidak ada
para
Pihak
ketentuan
dalam
Memorandum Saling Pengertian ini yang dapat diterjemahkan atau diimplementasikan untuk menciptakan hak-hak hukum atau kewajiban hokum untuk atau melawan Para Pihak yang terlibat.
5.2.
Para Pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini berdasarkan kesetaraan dan keuntungan bersama. Para Pihak dapat menunjuk pejabat coordinator di dalam lembaga masing-masing yang akan mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan
Memorandum
Saling
Pengertian ini.
Para
Pihak
dapat
mengembangkan detail-detail kerjasama yang praktis antara kedua belah Pihak dengan saling berkonsultasi melalui kontak yang telah ditunjuk untuk menjamin implementasi yang tepat dan efektif dari bidang-bidang kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini.
5.3.
Masing-masing Pihak akan menanggung biaya masing-masing yang muncul dari setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini termasuk untuk penyelenggaraan "Forum-Forum Pertemuan Bisnis" di negara mereka.
5.4.
Memorandum Saling
Pengertian ini tidak menciptakan kewajiban
financial pada para Pihak. Pengeluaran dari kunjungan delegasi dalam kerangka kerja Memorandum Saling pengertian ini ditanggung oleh Negara pengirim .
5.5.
Semua bahan, data, dokumen dan informasi yang diperoleh dalam kerangka Memorandum Saling pengertian ini wajib dilindungi, digunakan dan dijakankan hanya oleh para Pihak.
5.6.
Para Pihak dapat meminta untuk melakukan peninjauan atau perubahan dari Memorandum Saling Pengertian ini. Peninjauan atau perubahan tersebut akan berlaku jika dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh para Pihak.
5. 7.
Memorandum Saling pengertian ini tidak menghalangi masing-masing Pihak untuk membuat pengaturan yang sama dengan pihak lain.
5.8.
Memorandum
Saling
pengertian
ini
mulai
berlaku
pada tanggal
penandatanganan oleh para Pihak dan wajib tetap berlaku untuk periode tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan para Pihak.
5.9.
Tanpa mengesampingkan hal-hal yang terdapat di dalamnya, masingmasing Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai niatnya untuk mengakhirinya
dua (2) bulan
sebelumnya dan Memorandum Saling Pengertian berakhir pada saat berakhirnya
pemberitahuan
tersebut,
tanpa
ada
penerusan
atau
kelanjutan dari kewajiban dan tanggung jawab yang terdapat di dalamnya,
namun
demikian
tidak
ada
pengakhiran
yang
akan
menghilangkan manfaat yang diperoleh masing-masing Pihak atau kewajiban-kewajiban yang muncul sebelum pengakhiran.
5.10. Setiap ketidaksesuaian terkait dengan penafsiran dan aplikasi dari Memorandum
Saling
Pengertian
konsultasi antara para Pihak.
ini
dapat
diselesaikan
melalui
Jika terjadi ketidakpatuhan atas pasal-
pasal dalam Memorandum Saling Pengertian ini, masing-masing Pihak dapat
mengakhiri
Memorandum
Saling
pengertian
ini
dengan
memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis dua bulan sebelumnya.
5.11. Memorandum Saling Pengertian yang terdiri dari lima pasal ini telah ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2013 di Abuja, dalam dua salinan asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan lnggris dan wajib tetap
berlaku
hingga 2 Februari
mempunyai keabsahan yang sama.
2016.
Keseluruhan
teks
Dalam hal terjadi perbedaan
penafsiran teks, maka teks bahasa lnggris yang akan digunakan sebagai rujukan.
Untuk Direktorat Jenderal lndustri
Untuk Badan Pengembangan
Kecil dan Menengah, Kementerian
Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian, Republik Indonesia
Republik Federal Nigeria
Signed
Signed
Euis Saedah
Muhammad Nadada UMAR
Direktur Jenderal
Direktur Jenderal I CEO
,.,
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DIRECTORATE GENERAL OF SMALL AND MEDIUM INDUSTRY OF THE MINISTRY OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT AGENCY OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF ECONOMIC CAPACITY ENHANCEMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE INDUSTRIAL SECTOR
The Parties desire to enhance cooperation between them in developing the capacity of Small and Medium Enterprises in the industrial sector of both countries for sustainable economic development.
Pursuant to the prevailing Laws and Regulations in force in the two countries;
The Parties have agreed as follows:
Article 1 - PARTIES
Throughout this Memorandum of Understanding the following phrases where mention shall mean: •
DGSMI:
Directorate General of Small and Medium Industry, Ministry of
Industry of the Republic of Indonesia. •
SMEDAN: Small and Medium Enterprises Development Agency of Nigeria
•
Parties: DGSMI and SMEDAN
•
SMEs: Small and Medium Sized Enterprises in industrial sectors of
Indonesia and Nigeria
Article 2 - AIM OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
2.1
Improving economic cooperation between Indonesian and Nigerian SM Es.
2.2
Contributing to the Indonesian and Nigerian SMEs in the manufacturing industry for improving their competitive power in global markets.
2.3
Establishing a Business Fora
Article 3 - LEGAL BASIS
3. 1.
Directorate General of Small and Medium Industry (DGSMI) is an
organization under the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia with the responsibility of promoting and facilitating the development of small and medium enterprises in industrial sectors in Indonesia and it is authorized to enter this Memorandum of Understanding.
3.2. SMEDAN was established by the Small and Medium Scale Industries Development Agency Act of 2003 (as amended) and charged with the responsibility for coordinating and facilitating development programmes in the Micro, Small and Medium Enterprises sub sector in Nigeria and it is authorized to enter this Memorandum of Understanding;
Article 4 - ACTIVITIES WHICH WILL BE REALISED
Parties may, subject to the Laws, Rules, Regulations and National Policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries, endeavor to take necessary steps to encourage and promote technical co-operation as follows: 4.1 The Parties may share the knowledge and experience they possess to improve their institutional infrastructure and support mechanisms with the aim of improving SMEs in the manufacturing industry and carrying out, inter alia, the following common activities: I.
exchange of information about policies, measures and applications which aim to support SMEs,
II.
exchange of experience in the development of SMEs,
Ill.
exchange of data and publications for SMEs (excluding corporate information about companies)
IV.
providing information about and organizing fairs and exhibitions, and
V.
providing technical cooperation in the areas of mutual interest in order to enhance interaction, competitiveness and capacity aimed at developing the SME sub-sectors in both countries.
4.2 Parties may carry out activities for enabling matching of SMEs according to their demands and encourage and support establishment of "Business Matching Fora" in order to improve the trade volume of both countries.
4.3 Parties may arrange mutual business trips/exchange programmes to improve SMEs' entrepreneurial activities and to encourage joint ventures.
4.4 Parties may inform each other about the
busine~s
opportunities related to
SMEs in their countries.
4.5 Parties may organize training/educative programs geared towards SME development in both Countries.
4.6 And any other activities incidental to attainment the objectives of this understanding.
Article 5 - EFFECT AND ENFORCEMENT
5.1
This Memorandum of Understanding is concluded with a view to enhancing and developing cooperation between the Parties and does not constitute an agreement binding upon the States of the Parties under international law. No provision of this Memorandum of Understanding may be interpreted and implemented as creating legal rights or obligations for or against either Party.
5.2 Parties are responsible for the execution of this Memorandum of Understanding on the basis of equality and mutual benefit. The Parties may
appoint
organizations
a coordinating who
may
be
officer each coordinating
within matters
their
respective
relating
to
this
Memorandum of Understanding. The Parties may work out the practical details of co-operation between both Parties by consulting each other
through the coordinating officers to ensure the proper and effective implementation of this Memorandum of Understanding.
5.3 Each Party will bear its own expenses on any activity conducted under this Memorandum of Understanding . In the case of the establishment of "Business Matching Fora" the beneficiary Party shall be responsible.
5.4 This Memorandum of Understanding does not create any financial obligation on any of the Parties. Parties shall sponsor their staff for visits to each other's country.
5.5 All the materials, data, documents and information obtained within this Memorandum of Understanding shall be protected, used and operated only by the Parties.
5.6 Either Party may request for a review or amend this Memorandum of Understanding. Such review or amendment shall become effective if made in writing and executed by both Parties.
5.7 This Memorandum of Understanding does not preclude either Party from entering into any similar arrangement with any other party.
5.8 The effective date of this Memorandum of Understanding shall be the date
.
of its execution by the Parties and it shall endure for a period of three (3) years and maybe extended for such a period as the parties may deem fit.
5.9 Notwithstanding anything contained herein, either Party may terminate this understanding by giving the other Party two (2) months written notice of its intention to do so and this Memorandum of Understanding shall thereafter terminate at the expiration of this notice, without any further or continuing obligation or liability stated in it PROVIDED that no such termination shall relieve either Party of accrued benefits or obligations incurred prior to termination.
5.10 Any inconsistency regardin g the interpretation and application of this Memorandum of Understanding shall be solved by consultations between the Parties. In case of non-compliance with the Articles of this Memorandum
of
Understanding,
either
Party
may terminate
this
Memorandum of Understanding by notifying the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Understanding by giving two months prior notice in writing .
5.11 This Memorandum of Understanding which consists of five articles is signed on the 2nd day of February, 2013 in Abuja, in two originals each in Indonesian and English languages and shall remain in force until the 2nd day of February 2016, all texts having equal validity. In case of divergence of interpretation of the texts, the English text will be used as reference.
For the Directorate General of Small and
For the Small and Medium
Medium Industry of the Ministry of
Enterprises Development Agency
Industry of the Republic of Indonesia
of the Federal Republic of Nigeria
Signed
Signed
Euis Saedah
Muhammad Nadada Umar
Director General
Director General I CEO
