ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM REPURCHASE AGREEMENT SAHAM

ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM REPURCHASE AGREEMENT SAHAM Apul Sanjaya, Arman Nefi Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi [email protected] ABSTRAK Perkembangan dunia pasar modal berkembang semakin cepat seiring berjalannya waktu. Banyak orang yang mengetahui bahwa transaksi pasar modal hanya membeli dan menjual saham saja. Salah satu bentuk transaksi yang terdapat dalam pasar modal adalah repurchase agreement atau yang lebih dikenal dengan repo. Transaksi ini adalah semacam jual beli saham pada umumnya tetapi dalam transaksi ini terdapat janji dari pihak penjual saham untuk membeli kembali saham tersebut pada waktu tertetu dan pada harga tertentu. Dalam skripsi ini membahas mengenai transaksi repo yang dilakukan oleh suatu perusahaan terbuka PT ABCD.Tbk di tahun 2012 dengan saham perusahaan terbuka kepada PT DEFG , tetapi PT ABCD.Tbk menggunakan nominee dalam transaksinya. Pada saat transaksi sebelum jatuh tempo pembelian kembali PT ABCD.Tbk tersebut ingin membeli kembali saham tersebut tetapi PT DEFG tidak dapat menunjukkan saham tersebut karena saham tersebut sedang direpokan kembali kepada pihak ketiga lainnya. Belakangan diketahui oleh PT DEFG ternyata transaksinya yang dilakukan oleh PT ABCD.Tbk tidak dilaporkan kepada BapepamLK. Hal ini yang membuat kekhawatiran PT ABCD.Tbk sehingga PT ABCD.Tbk tidak mau menerima korespondensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun karena merasa bahwa yang melakukan transaksi adalah pihak nominee bukan pihak PT ABCD.Tbk. Maka dari itu terdapat suatu masalah ketika transaksi itu tidak dilaporkan, pihak yang melakukan adalah nominee dan obyek saham tersebut ternyata direpokan kembali oleh pihak pembeli. Kata kunci : Pasar Modal, Nominee, Repurchase Agreement ABSTRACT The development of the capital market developing faster at time. Many people knows that capital market transactions only buy and sell stocks .One kind of transaction contained in capital market is repurchase agreement or which is recognized with repo facilities.This transaction was like a buy and sell shares in general but in this transaction there are promise from the seller of stock to buy back the shares in the one time and at a certain price.In a thesis this discussing the transaction repo facilities done by a publicly-listed companies PT ABCD.Tbk in 2012 with company shares open to PT DEFG, but PT ABCD.Tbk use nominee in this transaction. At the transaction before maturity repurchase PT ABCD.Tbk has wanted to buy back stock were but PT DEFG could not show the shares because the shares being repo again to the other third party. Later found to by PT DEFG of this transaction which was carried out by PT ABCD.Tbk not reported to Bapepam-LK.These things that make concern PT ABCD.Tbk so that PT ABCD.Tbk unwilling to accept correspondence in the form of anything from any party because feel that who transacts is a party is the nominee not PT

Analisis Hukum..., Apul Sanjaya, FH UI, 2014

ABCD.Tbk.Therefore there is a problem, when a deal has not reported, a party who do is nominee and object of the shares it turns repo return by the buyer. Keywords

:

Capital Market, Nominee, Repurchase Agreement

Pendahuluan Dalam menjalankan sebuah perusahaan diperlukan modal yang cukup untuk bisa bertahan. Modal tersebut adalah berbentuk uang. Modal ini digunakan untuk mengembangkan kegiatan usahanya agar bisa menjadi usaha yang besar dan bersaing di pasar global. Dalam mengembangkan perusahaannya jika perusahaan tersebut hanya menggunakan dana sendiri, perkembangannya akan terbatas. Dalam mengembangkan usahanya tersebut untuk mencari modal bisa digunakan modal yang berasal dari pihak luar atau berbagai sumber. Dana yang diperoleh tersebut bisa berbentuk modal (equity) dan hutang (loan). Pencarian dana lainnya untuk mengembangkan usahanya adalah dengan alternatif merger atau melakukan penggabungan usahanya, selain itu juga bisa menjual perushaan atau menutup/mengurangi sebagian usaha. Dengan menutup atau mengurangi ini terdapat resiko yaitu berkurangnya kegiatan usaha atau tidak terlaksananya lagi kegiatan usaha. Dana yang diperoleh dari hutang harus ada jaminannya dan diperoleh dari bank. Untuk lebih dimudahkan lagi maka perusahaan bisa menjual bagian kepemilikan perushaaan kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Dalam pasar modal bisa dihimpun dana yang cukup besar dan tanpa menggunakan agunan atau jaminan seperti jika mendapatkan dana dari pinjaman kepada pihak bank. Hal ini bisa dikatakan besar karena jika perusahaan tersebut berjalan dengan baik, investor yang berasal dari masyarakat luas akan tertarik untuk ikut serta menyertakan modalnya melalui membeli efek yang dijual oleh perusahaan tersebut. Pasar modal mempertemukan antara pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan insvestasi jangka menengah dan panjang. Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana menyerakan sejumlah dana dan penerima dana ( perusahaan terbuka ) menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek.1 Penjualan kepemilikan perusahaan ini dilakukan dengan menjual efek atau saham dari perusahaan tersebut kepada msyarakat luas sebagai investor atau pemodal, hal ini dikenal oleh masyarakat dengan istilah penawaran umum ( Go public ).

1

M.Irsan Nasarudin, et.al., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet.7, (Jakarta: Kencana,2011), hlm.

10.


Dari beragam jenis instrumen dalam pasar modal tersebut terdapat beberapa jenis transaksi di dalam pasar modal. Banyak orang mengenal hanya menjual dan membeli saham tetapi sebenarnya ada beberapa bentuk lagi salah satunya adalah Repurchase Agreement (Repo). Repo adalah suatu transaksi dalam pasar modal yang mana salah satu pihak akan menjual efeknya kepada pihak lain dan akan membeli lagi efek tersebut pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Repo muncul jika perusahaan membutuhkan dana yang cepat dan dalam jangka pendek. Dalam pasar modal. Repo sudah diatur dalam peraturan Bapepam no. VIII.G.13. dalam peraturan tersebut, pengertian repo adalah Repurchase Agreement (Repo) adalah transaksi jual Efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Pada dasarnya transaksi repo ini didasarkan pada konsep pinjam-meminjam di pasar uang yang dijamin dengan surat berharga yang bisa berbentuk obligasi atau surat hutang.2 Jika dilihat kembali maka sebenarnya Repo bisa juga dinilai seakan akan seperti gadai saham atau obligasi tetapi hal ini berbeda. Banyak pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Repo salah satunya adalah yang dilakukan oleh salah satu perusahaan terbuka dalam tulisan ini seluruh subyek perusahaan disamarkan karena atas permintaan dari pihak perusahaan. Terdapat sebuah perusahaan terbuka ( PT ABCD .Tbk) melakukan transaksi repo melalui nominee yang ditunjuknya. Adapun nominee tersebut kemudian menjual saham yang dikuasai melalui mekanisme repo tersebut kepada PT. DEFG. PT.DEFG setelah beberapa waktu menyimpan saham PT ABCD.Tbk tersebut mengalihkannya kepada pihak ketiga lainnya. Timbul permasalahan pada saat PT ABCD.Tbk meminta sahamnya kembali sebelum jatuh tempo dengan maksud untuk membeli kembali saham repo tersebut, tetapi PT ABCD.Tbk tidak mau disebutkan secara tertulis telah melakukan repo. Menurutnya yang melakukan transaksi repo tersebut adalah si nominee. Kemudian diketahui oleh PT.DEFG bahwa repo yang dibeli olehnya tidak terdaftar di Bapepam-LK. Keadaan inilah yang menimbulkan kekhawatiran PT ABCD.Tbk untuk menerima surat maupun korespodensi tertulis lainnya yang berhubungan dengan transaksi repo tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan hukum dalam transaksi repo ini. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka penulis akan membahas beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 2

Sapto Rahardjo, Panduan Investasi Obligasi, cet.1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2003),

hlm.234.


1. Bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap transaksi repo saham yang obyeknya dialihkan ke pihak ketiga oleh pembeli repo? 2. Bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap transaksi repo yang tidak dilaporkan ke Bapepam-LK? 3. Bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap nominee yang melakukan jual beli secara repo ke PT.DEFG? Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah : 1. Mengetahui pertanggung jawaban pihak yang mengalihkan saham sebagai obyek repo kepada pihak ketiga sewaktu masa tenggang waktu transaksi. 2. Mengetahui pertanggung jawaban serta hak dan kewajiban para pihak dalam repo saham yang harus didapatkannya jikalau pelaksanaan transaksi repo tersebut tidak dilaporkan kepada Bapepam-LK. 3. Mengetahui pertanggungjawaban nominee atas transaksi repo saham yang dilakukan oleh nominee dengan studi kasus PT DEFG.TBK. Definisi Operasional Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Dalam penelitian ini, pengertian yang akan dibatasi adalah sebagai berikut: 1. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual-beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka3 2. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.4 3. Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.5 3

Indonesia (a), Undang-Undang tentang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, L.N. Tahun 1995 No.64, T.L.N No. 3608, Ps. 1 angka 4. 4 Ibid, Pasal 1 angka 7. 5 Indonesia (b), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Pasal 1457.


4. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.6 5. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.7 6. Perseroan Terbatas (PT) adalah adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.8 7. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan harga Efek tersebut.9 Metode Penelitian Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Dalam skripsi ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif hukum dinyatakan sebagai kaedan atau norma dan dianggap sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.10 Data sekunder dapat didefinisikan sebagai data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia dalam bentuk buku-buku / dokumentasi yang biasa disediakan di perpustakaan atau milik dari peneliti secara pribadi.11 Data sekunder terdiri dari : 6

Indonesia (a), Op.Cit., Pasal 1 angka 13. Ibid., Pasal 1 angka 18. 8 Indonesia (c), Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, L.N. Tahun 2007 No.106, T.L.N No. 4756., Ps. 1 angka 1. 9 Indonesia (a), Op.Cit., Pasal 1 angka 25. 10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, ( Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hal. 12. 11 Ibid., hlm 52. 7


1.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang berbentuk: a. Norma dasar yaitu Pembukaan UUD 1945 b. Peraturan dasar yaitu : -

Batang tubuh Undang-undang dasar 1945

-

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang terdiri dari :

2.

-

Undang-Undang dan peraturan yang setara dengan Undang-Undang

-

Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setara

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer seperti pendapat para ahli hukum, hasil-hasil penelitian dan rancangan undang-undang

3.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensklipodia.

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Sesuai dengan permasalahan hukum yang akan diteliti maka penulis dapat memilih tipe penelitian yang akan digunakan. Penentuan dari tipe penelitian ini akan membantu penulis dalam kegiatan pengumpulan dan analisa data yang akan digunakan. Suatu penelitian dapat menggunakan satu bentuk penelitian ataupun perpaduan antara tipe-tipe penelitian12. Tipe penelitian sendiri terbagi dalam beberapa macam bentuk, tergantung dari sudut pandangnya. Maka, penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian : 1.

Dari sudut sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan suatu gambaran umum tanpa didahului adanya suatu hipotea terdahulu.13 Penelitian dengan tipe ini bertujuan untuk menggambarkan secara pasti sifat suatu individu, keadaan gejala tau kelompok tertentu atau menentukan suatu frekuensi dari suatu gejala.14

2.

Dari sudut tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian Fact Finding. Penelitian ini memiliki suatu pandangan untuk mencari suatu fakta atas gejala yang akan diteliti.

3.

Dari sudut penerapannya, penelitian ini merupakan penenilitian yang berfokus akan suatu masalah. Masalah yang akan diteliti akan dilihat pada teori dan kaitannya antara teori dan praktek.

12

Ibid. Ibid. 14 Ibid. 13


4.

Dari sudut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini merupakan penelitian mono disipliner, hal ini dinyatakan karena penelitian ini didasarkan pada satu disiplin ilmu.

Pembahasan Pasar Modal sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah tempat bertemu penjual dan pembeli 15 . Pasar (market) berupakan sarana yang mempertemukan aktifitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa16. Modal (capital dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu 17: 1. Barang modal (capital goods) seperti tanah, bangunan, gedung atau mesin 2. Modal uang (fund) yang berupa financial assets. Pasar modal mempertemukan pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka panjang dan menengah. Transaksi yang dilakukan adalah pembeli menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana memberikan surat bukti kepemilikan efek18 Dalam pasar modal yang sebenarnya pengertiannya sama dengan pengertian pasar pada umumnya. Tetapi, dalam pasar modal yang dijual adalah instrumen efek. Perusahaan biasanya membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usahanya. Dana yang diperoleh dari perusahaan bisa berbentuk pinjaman ataupun berbentuk saham yang dijual kepada masyarakat. Jika dana yang didapatkan dari pinjaman pasti ada bunga dan jaminan atas pinjaman tersebut. Perusahaan jika ingin terhindar dari bunga dan jaminan memilih untuk menjual sebagian kepemilikan dari perusahaan tersebut yang berbentuk saham. Dengan ini perusahaan bisa memperoleh dana yang cepat dan terhindar dari bunga dan jaminan yang mana bunga bisa mengurangi pendapatan dari perusahaan. Pasar Modal merupakan tempat mempertemukan penjual modal/dana dengan pembeli modal/dana.19 Pasar modal selain menjadi tempat bertemunya pedagang efek dan penjual efek dapat juga menjadi sarana investasi bagi masyarakat. Dimana pasar modal merupakan sarana penghubung bagi investor dengan perusahaan pengguna dana dari masyarakat. Pengertian dari investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari 15

Nasarudin, Op.Cit., hlm. 10 Ibid. 17 Ibid. 18 Ibid. 19 Sumantoro, Pengantar Tentang Pasar Modal, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 ), hlm. 9 16


hasil penanaman modal tersebut20 . Dengan pengertian tersebut jika dilihat kembali atas keuntungan pemodal dalam pasar modal yaitu salah satunya adalah memperoleh keuntungan dari perusahaan melalui deviden hal tersebut merupakan mendapat keuntungan dari menanamkan modalnya disuatu perusahaan. Maka dapat dikatakan pasar modal merupakan salah satu bentuk investasi baik jangka panjang maupun jangka menengah. Dari pengertian diatas didapatkan pengertian dari pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual efek dengan pembeli efek dimana tempat yang disediakan adalah bursa efek. Dengan penjualan efek tersebut bisa menjadi suatu sarana bagi investor untuk berinvestasi menanamkan modal yang dimilikinya ke suatu perusahaan untuk digunakan sebagai perkembangan suatu perusahaan dan mendapat keuntungan dari penanaman modalnya tersebut. Menurut UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) diatur macam-macam efek sebagai berikut21 : 1. Surat Pengakuan Utang 2. Surat Berharga Komersial 3. Saham 4. Obligasi 5. Tanda Bukti Utang 6. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif 7. Kontrak Berjangka atas Efek 8. Setiap derivatif dari efek, seperti Rights, warrants, options dan lain-lain. Repo merupakan suatu istilah yang berasal dari Sale and Repurchase Agreement. Repo merupakan salah satu transaksi pasar modal yang sering diminati oleh para pelaku dalam pasar modal karena transaksi ini cukup menarik karena berdasarkan kesepakatan oleh para pihaknya. Transaksi repo, merupakan suatu transaksi dimana Penjual menjual surat berharga dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman, dalam transaksi tersebut disepakati bahwa Penjual nantinya akan membeli kembali surat berharga tersebut dengan suatu harga tertentu22. Menurut Stuart R. Veale yang dimaksud dengan repo atau repurchase agreement adalah:

20

Ibid., hlm.15. Indonesia (a), Op.Cit., Pasal 1 angka 5. 22 Bank for International Settlement (BIS), Implications of Repo Markets For Central Banks, (Basel Switzerland: Reports of Working Group, Comitee on The Global Financial System, 1999), hlm.1. 21


"repo is the sale of a security from seller to a buyer with the simultaneous agreement from the seller to repurchase the security at a fixed price (or pricing rate) on a specified future date".23 International Monetary Fund (IMF) mendeskripsikan repo sebagai an arrangement involving the sale of securities at a fixed price on a specified date 24 . Dalam hal ini IMF mendeskripsikan Repo sebagai suatu perjanjian penjualan efek pada harga tertentu dan diwaktu tertentu dengan adanya janji untuk membeli kembali efek tersebut. Transaksi repo merupakan salah satu jenis transaksi dalam pasar modal dimana salah satu pihak yang memerlukan dana bisa menjual efeknya kepada investor dengan adanya sebuah janji untuk membeli kembali efek tersebut dalam waktu tertentu dan harga tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. Motif dalam transaksi repo cukup beragam salah satu contohnya adalah melihat repo adalah sebuah pinjaman dana yang mana terdapat asset sebagai jaminannya dalam perjanjian dan aset yang dimaksud adalah efek. Sudut pandang lainnya memandang repo sebagai kombinasi dari transaksi pada saat ini dan transaksi yang berikutnya25. Dengan melihat berbagai pengertian dari repo tersebut. Repo bisa menjadi alternatif yang cukup menarik bagi perusahaan yang mencari dana untuk mencari dana yang mudah dengan melaksanakan transaksi repo. Repo juga diminati karena perusahaan bisa menentukan kapan waktu untuk melunasi dana yang diperoleh tersebut pada waktu tertentu dan menentukan jumlah dana yang akan digunakan untuk membeli kembali efek yang dijadikan obyek dalam transaksi repo. Dalam transaksi repo secara umum pihaknya adalah penjual dan pembeli atas efek tersebut. Tetapi dalam praktek para pihak yang terdapat dalam transaksi repo terdiri dari berbagai macam pihak yaitu: 1. Pembeli repo (repo buyer),dalam transaksi repo ini pembeli adalah pihak yang menyediakan dana kepada penjual. Pembeli membeli efek yang dijual oleh penjual dan menjual kembali efek yang dijual tersebut kepada penjual pada waktu dan harga yang sudah disepakati. 2. Penjual repo (repo seller), dalam transaksi repo ini penjual repo menjual efek yang dimilikinya kepada pembeli repo sehingga mendapatkan dana dari hasil 23

Stuart R. Veale, Stocks Bonds Options Futures, Investments and Their Market, (New York: New York Institute of Finance, 1987), hlm. 105. 24 International Monetary Fund (IMF), Repurchase Agreements, Securities Lending, Gold Swaps and Gold Loans: An Update, disampaikan dalam Meeting of The Advisory Expert Group on National Accounts. 25 R.E. Bailey, The Economis of Financial Markets, ( New York: Cambrigde University Press, 2005), hlm.356


pembayaran penjualan tersebut. Pada waktu jatuh tempo, penjual akan membeli kembali efek yang telah dijualnya sesuai harga yang sudah disepakati pada perjanjian. 3. Pihak Perantara, dalam transaksi repo, efek yang diperjualbelikan tidak dipegang atau di bawah kekuasaan salah satu pihak, biasanya dalam rangka keamanan dan perlindungan masing-masing pihak, para pihak menunjuk suatu bank kustodian untuk menyimpan efek tersebut agar tidak disalahgunakan oleh salah satu pihak. Transaksi repo seperti diatas melibatkan tiga pihak yang biasa disebut dengan tri-party repo. Selain itu, terdapat pula variasi dengan melibatkan dua bank kustodian dmana hal ini dikenal dengan four-party repo. Pada tri-party repo, jaminan yaitu efek yang diperjualbelikan akan disimpan dalam account pihak ketiga yang independen. Biasanya, tri-party agent tidak saja berfungsi dalam penyimpanan efek akan tetapi juga mengatur perpindahan efek dan uang dalam transaksi tersebut.26 Dalam membahas mengenai obyek repo yang direpokan kembali oleh pembeli saham sebelum jatuh tempo transaksi pembelian kembali oleh penjual, perlu memperhatikan mengenai jenis repo yang digunakan dalam transaksi repo tersebut. Jenis-jenis repo yang bisa digunakan dalam transaksi repo yang biasa digunakan dalam pasar modal terdiri yaitu27: a . Classic Repo Dalam transaksi ini, kepemilikan terhadap surat berharga tidak berubah. Sehingga penjual tetap menjadi pemilik dari surat berharga yang bersangkutan, sedangkan pembeli tidak dapat menggunakan surat berharga yang dimaksud selain daripada menyimpannya sebagai jaminan oleh karena ia bukanlah pemilik daripada surat berharga tersebut. Pada hakikatnya, transaksi repo dengan metode classic repo adalah pinjaman dengan jaminan (secured loan) di mana repo rate merefleksikan tingkat bunga yang dikenai kepada penjual repo. Saat terjadi perpindahan saham atau efek lainnya dengan uang tunai dinamakan dengan value date, opening date, first leg atau starting date. Sementara waktu pengakhiran perjanjian dikenal dengan closing leg atau second leg. Hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah meskipun berdasarkan hukum saham pertama-tama “dijual” kepada pembeli repo, akan tetapi segala biaya dan keuntungan (manfaat ekonomi) yang dihasilkan dari 26

Moorad Choudry, Graham ‘Harry’ Cross dan James Harison, The Gilt-Edged Market, ( Burlington MA: Butterworth Heinemann, 2003) hlm. 18. 27 Rahardjo, Op.Cit., hlm 182.


saham tersebut ditahan atau dipegang oleh penjual repo. Oleh karena itu, apabila harga saham tersebut anjlok atau turun, kerugian tetap berada ditangan penjual repo28. b . Buy and Sell Back Repo Transaksi repo ini dilakukan dengan dasar perpindahan kepemilikan surat berharga. Dengan demikian dalam hal penjual telah menjual surat berharga kepada pembeli untuk kemudian dibeli kembali olehnya pada suatu waktu tertentu, maka kepemilikan surat berharga telah beralih kepada pembeli pada saat transaksi efek. Apabila selama transaksi repo berlangsung terdapat pembayaran atas efek maka hak atas penerimaan dana tersebut diberikan kepada si pembeli selaku pemilik dari surat berharga. Dalam hal transaksi ini jika ada penurunan harga efek tersebut kerugian ditanggung oleh pihak pembeli dari efek tersebut tetapi biasanya hal ini sudah diatur dalam perjanjian untuk mengenai kerugian apakah ditanggung oleh pihak penjual atau pihak pembeli atau secara bersama-sama. Dalam transaksi ini terjadi 2 pemindahbukuan yaitu pada saat starting leg dan pada saat closing leg. c . Total Return Swap Dalam transaksi ini kepemilikan terhadap surat berharga telah beralih, dimana si pembeli secara otomatis pada saat transaksi penjualan telah menjadi pemilik secara sah daripada efek yang di jadikan jaminan, akan tetapi dalam hal terdapat pembayaran selama berlangsungnya transaksi repo, maka hak atas penerimaan pendapatan efek yang dimaksud diberikan kepada penjual. Jika dilihat kembali maka jika jenis transaksi yang digunakan adalah classic repo maka dari itu si pembeli tidak dapat merepokan kembali efek yang menjadi obyek repo tersebut. Pembeli tidak dapat merepokan kembali efek tersebut dikarenakan efek yang menjadi obyek repo tersebut tetap dimiliki oleh pihak penjual karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan atas repo tersebut. Pihak pembeli harus menyimpan efek yang menjadi obyek repo tersebut sampai dengan harus dibeli kembali oleh pihak penjual atau pada saat jatuh temponya repo tersebut. Segala hak dan kewajiban dalam jenis repo classic repo tetap berada di tangan si penjual efek tersebut. Mengenai jenis repo selain classic repo seperti buy and sell back repo dan total return swap kepemilikan atas efek tersebut beralih kepada pihak pembeli efek tersebut. Untuk jenis buy and sell back repo kepemilikan atas efek dimiliki secara penuh oleh pihak pembeli sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul atas efek tersebut menjadi 28

Choudry, Op.Cit., hlm. 137.


tanggungan pihak pembeli. Jika jenisnya total return swap kepemilikan atas efek telah beralih namun hak atas penerimaan yang timbul atas efek tersebut diberikan kepada pihak penjual efek tersebut. Dalam jenis ini efek tersebut kepemilikannya sudah berada di tangan pembeli tetapi hak dan kewajibannya tetap di penjual. Dalam jenis sell and buy back repo dan total return swap efek bisa saja dialihkan oleh pihak pembeli karena memang kepemilikannya berada di tangan pembeli tetapi hal tersebut tetap saja harus memerlukan persetujuan dari pihak penjual karena masih ada beberapa hak yang dimiliki oleh pihak penjual serta jika penjual ingin menggunakan haknya untuk membayar sebelum jatuh tempo hal ini akan membuat transaksi tersebut akan rumit karena pihak pembeli harus pula membeli efek tersebut yang direpokannya kembali kepada pihak ketiga lainnya. Dalam transaksi repo menurut peraturan X.M.3 terdapat kewajiban untuk melaporkan transaksi efek. Dalam hal konsekuensi yang terjadi jika repo tersebut tidak dilaporkan kepada Bapepam-LK yang sekarang dialihakan kewenangannya kepada OJK maka dalam angka 20 peraturan Bapepam nomor. X.M.3 terdapat sanksi administratif denda dengan diakumulasikan keterlambatan pengajuan laporan. Mengenai besaran sanksi terdapat dalam angka 21 Peraturan Bapepam X.M.3 dimana perjam keterlambatan sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) perjam, Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) perhari dan maksimal adalah Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) per laporan. Dalam penunjukkan nominee dibutuhkan perjanjian antara kedua pihak yaitu pihak yang menunjuk nominee dan pihak nominee. Perjanjian nominee ini berbeda dengan perjanjian pemberian kuasa yang terdapat dalam KUH Perdata. Perjanjian nominee tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata sehingga disebutkan sebagai perjanjian innominat. Secara implisit suatu perjanjian nominee memiliki unsur-unsur sebagai berikut29: 1. Adanya perjanjian pemberian kuasa antara dua pihak, yaitu beneficial owner sebagai pemberi kuasa dan Nominee sebagai penerima kuasa yang didasarkan pada adanya kepercayaan dari beneficiary kepada nominee. 2. Kuasa yang diberikan bersifat khusus dengan jenis tindakan hukum yang terbatas 3. Nominee bertindak seakan-akan sebagai perwakilan dari beneficial owner di depan hukum. Secara sekilas dapat dilihat perjnajian nominee dengan perjanjian pemberian kuasa sama karena memerlukan pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa. Tetapi jika dikaji kembali 29

Natalia Christine Purba, “Keabsahan Perjanjian Innominat Dalam Bentuk Nominee Agreement ( Analisis Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing)”, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm 45-46.


perjanjian ini berbeda karena dari sifatnya perjanjian nominee sama dengan perjanjian timbalbalik karena para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi masing-masing pihak yang tercantum di dalam perjanjian. Hal ini disebabkan kuasa yang terdapat dalam perjanjian nominee lebih bersifat lastgeving dimana kuasa yang diberikan lebih menekankan kepada pemberian beban perintah kepada penerima kuasa untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjian. Jika perjanjian pemberian kuasa pada umumnya merupakan perjanjian sepihak karena pemberi kuasa memberi kuasa kepada peneriman kuasa dan dapat sewaktu-waktu membatalkan perjanjiannya sebagaimana diatur dalam pasal 1813-1819 KUH Perdata. Beberapa bentuk atas repo ini memberikan beberapa bentuk jenis kepemilikan kepada para pihak. Jika dilihat mengenai bentuk yang pertama yaitu classic repo kepemilikan berada di tangan si penjual jadi segala bentuk kewajiban dan hak atas saham tersebut tetap berada di penjual repo. Hal ini menyerupai dengan pinjaman dengan jaminan saham tetapi hal ini tetap berbeda karena pada dasarnya repo merupakan perjanjian jual beli dengan janji membeli kembali. Dengan kepemilikan tetap di tangan penjual, jika obyek repo yang dalam penelitian ini merupakan saham dialihkan kepada pihak ketiga lainnya maka pembeli tidak mempunyai hak untuk menjualnya kepada pihak ketiga. Pihak pembeli harus menyimpan saham tersebut tetap berada di tangannya sampai dengan jatuh tempo untuk pembelian kembali. Jika pihak pembeli merepokan kembali kepada pihak ketiga pada saat masa transaksi seperti pada kasus PT ABCD.Tbk jika melihat kepada jenis repo classic repo maka pihak PT DEFG melakukan wanprestasi karena seharusnya PT DEFG tidak boleh merepokan kembali saham yang dikuasainya melalui repo dari PT ABCD.Tbk. Hal ini kembali harus dilihat dalam perjanjian repo yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi repo ini. Bagaimana status saham yang direpokan dinyatakan dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian status saham kepemilikannya berada di tangan PT DEFG maka PT DEFG berhak untuk merepokan kembali saham tersebut tetapi tetap pada saat jatuh tempo PT DEFG harus dapat menunjukkan kembali saham yang direpokan tersebut. Dalam jenis Buy and Sell Back Repo dan Total Return Swap kepemilikan saham terdapat pada pihak pembeli saham tersebut. Perbedaan keduanya terdapat pada hak dan kewajiban atas saham tersebut. Untuk jenis buy and sell back repo hak atas pembayaran deviden dan kewajiban atas pembayaran terletak pada pihak pembeli dan untuk jenis total return swap hak atas pembayaran dan kewajiban atas saham tersebut terletak pada pihak penjual. Dalam hal repo sendiri walaupun hak dan kewajiban atas saham beralih kepada pihak pembeli tetap saja saham tersebut harus disimpan oleh pihak pembeli karena pada saat jatuh tempo saham tersebut harus ditunjukkan oleh pihak pembeli saham tersebut. Repo merupakan perjanjian jual dengan janji membeli kembali dimana pihak penjual mempunyai kewajiban


untuk membeli kembali pada saat waktu tertentu. Hal ini yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penegasan mengenai jenis repo yang bisa diberlakukan di Indonesia. Hal ini bisa menyebabkan ketidakjelasan ketika hal ini tidak sengaja belum diatur didalam perjanjian dasar repo tersebut. Dengan dibuatnya peraturan mengenai master repurchase agreement hal ini akan lebih membuat kepastian hukum mengenai bentuk perjanjian atas repo tersebut dan memudahkan pengawasan atas transaksi tersebut. Hal ini berpengaruh kepada perlindungan investor lainnya di dalam sebuah perusahaan tersebut. Jika kita lihat kembali pengaturan atas MRA sudah terdapat di Indonesia tetapi hanya sebatas efek yang berbentuk Surat Utang Negara saja. Hal ini perlu diatur pula mengenai jenis efek lainnya karena perkembangan jenis transaksi yang bisa terjadi di Indonesia. Pada pengaturan di dalam KUH Perdata repo diatur di dalam pasal 1519-1532 KUH Perdata yang mengatur tentang jual-beli dengan hak membeli kembali. Jika dilihat kembali dengan perjanjian utang-piutang repo lebih khusus lagi diatur dalam perjanjian jual-beli dengan janji membeli kembali. Dalam pasal 1519 KUH Perdata dinyatakan “Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal dengan disertai penggantian yang disebutkan dalam pasal 153230”. Melihat kepada rumusan pasal 1519 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian jualbeli dapat diberikan suatu kekuasaan untuk janji membeli kembali barang yang menjadi obyek jual beli tersebut. Repo pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian jual dengan janji membeli kembali efek. Si penjual diberikan kewajiban melalui janji yang dituangkan dalam perjanjian untuk membeli kembali barang yang sudah dijualnya kepada pembeli. Perjanjian repo merupakan perjanjian yang diakui oleh KUH Perdata. Dalam pengaturan di KUH Perdata pihak pembeli tidak disebutkan dapat mengalihkan kepada pihak ketiga mengenai obyek yang menjadi obyek repo tersebut. Kembali dilihat jenis repo yang digunakan dalam perjanjian tersebut karena hal tersebut yang menjadikan dasar bagaimana status kepemilikan atas barang tersebut guna mengetahui dampak akan saham tersebut kepada pihak pembeli. Dalam pasal 1532 KUH Perdata dinyatakan bahwa pihak penjual harus menanggung biaya-biaya selain biaya yang harus dibayarkannya untuk pembelian kembali melainkan harus menanggung biaya lain yang mana salah satunya adalah biaya pembetulan akan barang tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat seakan-akan penjual tetap 30

Indonesia (b), Op.Cit., pasal 1519


menjadi pemilik atas barang tersebut karena biaya yang harus dikeluarkan akan barang tersebut tetap dibebankan kepada pihak penjual. Maka hal ini seperti pada jenis repo total return swap yakni kepemilikan beralih namun hak dan kewajiban atas efek tetap berada di tangan penjual. Selain itu dalam pasal 1532 KUH Perdata dinyatakan bahwa pada saat dibeli kembali maka penjual terbebas dari hipotek yang dibebankan terhadap barang tersebut oleh pembeli jadi pembeli memiliki hak untuk membebankan hak tanggungan akan barang tersebut. Tidak diaturnya mengenai pengalihan kepada pihak ketiga oleh pembeli membuat kerancuan mengenai status kepemilikan atas saham tersebut. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum atas para pihak menjadi tidak jelas karena tidak diaturnya hal tersebut tetapi pembeli dapat membebankan hak tanggungan akan barang tersebut. Hal ini wajib diatur dalam perjanjian repo tersebut. Karena hal ini guna menjelaskan mengenai perlindungan hukum akan para pihak mengenai status kepemilikan atas barang tersebut. Pentingnya diatur mengenai MRA atas repo selain SUN ini karena demi kepastian hukum jika terjadi masalah hal tersebut karena mengenai jenis repo hanya sebatas teori yang pernah dikeluarkan oleh para pihak. Kepastian hukum hanya dilindungi didalam perjanjian yang dibuat saja. Sebab perjanjian adalah undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Transaksi repo merupakan salah satu transaksi yang harus dilaporkan kepada Bapepam-LK. Pada tahun 2012 PT ABCD.Tbk melakukan repo dengan menggunakan saham sebagai obyeknya melalui nominee kepada PT DEFG. Transaksi ini menggunakan sebanyak 47.619.500 lembar saham. Transaksi ini tidak dilaporkan kepada Bapepam-LK sehingga PT ABCD.Tbk tidak menginginkan korespondensi dari pihak manapun. Jika dilihat kembali dampak yang harus diterima oleh PT ABCD.Tbk dengan tidak melaporkan transaksi repo saham kepada Bapepam-LK adalah partisipan yang melakukan transaksi repo PT ABCD.Tbk ini menerima sanksi yang harus diterimanya yaitu sanksi denda sebagimana yang diatur didalam peraturan Bapepam-LK No. X.M.3. Partisipan yang dimaksud didalam peraturan Bapepam-LK No.X.M.3 terdapat dalam angka 1 yaitu adalah Perantara Pedagang Efek, Bank, atau Pihak lain yang disetujui Bapepam dan LK, yang menggunakan sistem dan/atau sarana pelaporan Transaksi Efek dan terdaftar pada Penerima Laporan Transaksi Efek. Jika dilihat kembali mengenai peraturan ini maka pihak yang menjadi partisipan dalam transaksi repo ini harus mendapatkan sanksi denda yaitu seperti yang terdapat dalam angka 21 peraturan Bapepam-LK No X.M.3 yaitu sebesar Rp 10.000 per jam keterlambatan atau Rp 100.000 per


hari keterlambatan dengan denda maksimal adalah Rp 100.000.000 perlaporan31. Denda ini wajib dibayarkan oleh pihak partisipan dalam transaksi repo PT ABCD.Tbk. Pihak yang menunjuk nominee dikenal dengan pihak beneficiary. Nominee mewakili kepentingan-kepentingan dari beneficiary dan karenanya nominee dalam melakukan tindakantindakan khusus harus sesuai denan apa yang diperjanjikan dan perintah dari beneficiary. Kasus PT ABCD.Tbk yang menunjuk nominee untuk melakukan transaksi repo tersebut pihak PT ABCD.Tbk merupakan beneficiary didalam perjanjian nominee tersebut. Pihak dari PT ABCD.Tbk yang memiliki saham tersebut menjadikan pihak nominee sebagai pemilik secara hukum saja dimana hanya meminjam nama tersebut untuk menjadi pemilik agar bisa menjadi pihak penjual di dalam repo tersebut. Pihak nominee merupakan legal owner dan pihak dari PT ABCD.Tbk merupakan beneficiary owner dimana pada nyatanya pihak pemilik aslinya adalah pihak dari PT ABCD .Tbk. Pada kasus ini pihak PT ABCD.Tbk sebagai pihak penjual merasa yang melakukan transaksi itu adalah pihak nominee tersebut sehingga pihak penjual merasa bahwa ia tidak ada sangkut pautnya dengan transaksi tersebut. Pada awalnya transaksi ini merupakan transaksi yang melanggar peraturan Bapepam-LK karena transaksi ini tidak dilaporkan kepada Bapepam-LK sehingga ketika terjadi suatu masalah dimana PT DEFG mengetahui bahwa transaksi ini tidak dilaporkan kepada Bapepam-LK hal ini yang membuat PT ABCD.Tbk tidak mau menerima korespondensi dari manapun. Pihak PT ABCD.Tbk sebagai pihak beneficiary yang merupakan pemilik asli dari saham tersebut seharusnya ikut bertanggung jawab akan transaksi ini karena pihaknya merupakan pemilik yang sah terhadap saham tersebut. Jika terjadi masalah harusnya pihak penjual juga ikut bertanggung jawab akan hal tersebut namun pihak penjual merasa bahwa yang melakukan transaksi tersbeut adalah pihak nominee yang ditunjuknya bukan dia. Kesimpulan 1.

Konsekuensi yuridis saham yang dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara direpokan kembali oleh pihak pembeli pada masa transaksi sebelum jatuh tempo tidak dapat dilakukan oleh pihak pembeli dalam repo kasus PT ABCD.Tbk. Karena hal tersebut memerlukan persetujuan dari pihak penjual saham tersebut. Kepemilikan atas saham yang menjadi obyek repo tetap berada di tangan penjual repo karena dalam classic repo saham yang digunakan sebagai obyek tetap dimiliki oleh pihak penjual. Pihak pembeli

31

Indonesia (d), Bapepam-LK, Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek, Kep123/BL/2009, angka 21


harus menahan saham tersebut hingga ditebus kembali oleh pihak penjual pada saat jatuh tempo maka jika dialihkan oleh pihak pembeli maka pihak pembeli telah melanggar janji untuk dapat menunjukkan saham pada saat akan dibeli kembali oleh penjual pada saat akan dibeli kembali oleh pihak penjual saham. 2.

Konsekuensi yuridis transaksi repo yang tidak diaporkan kepada Bapepam-LK selaku pengawas pasar modal menurut peraturan Bapepam-LK nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek pihak partisipan harus melaporkan kepada Bapepam-LK melalui pihak yang menerima laporan transaksi efek sesaat transaksi itu dimulai oleh para pihak yang terdapat dalam transaksi tersebut. Ketika transaksi yang dilakukan oleh PT ABCD.Tbk pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut seharusnya melapornya kepada penerima laporan transaksi efek sebagaimana akan dilaporkan kepada Bapepam-LK maka pihak tersebut harus dikenai sanksi sebagaiimana telah diatur dalam peraturan Bapepam-LK nomor X.M.3 karena tidak melaporkan transaksi tersebut kepada penerima laporan transaksi efek sehingga transaksi tersebut tidak tercatat di penerima laporan dan tidak tercatat di Bapepam-LK. Kewajiban memberikan laporan tersebut berada di pihak perantara yaitu perusahaan efek yang terdapat dalam transaksi repo saham ini. Perantara tersebut terlihat melakukan kesalahan yang sangat fatal dimana perusahaan tersebut wajib melakukan pelaporan tetapi tidak dilakukan pelaporan kepada Bapepam-LK sehingga menyebabkan Bapepam-LK tidak mengetahui bahwa saham tersebut sedang direpokan dan saham tersebut tidak dibekukan dibursa akibatnya bisa terjadi kasus PT ABCD.Tbk yang saham sebagai obyek repo tersebut dialihkan dengan direpokan kembali kepada pihak ketiga lainnya dan pihak pembeli tidak dapat menunjukkan saham tersebut sewaktu dibeli kembali oleh pihak penjual. Perjanjian tersebut tetap berlaku walaupun tidak dilaporkan dikarenakan kewajiban pelaporan ini hanya sebagai kelanjutan dari pelaksanaan perjanjian repo tersebut.

3.

Konsekuensi yuridis transaksi repo saham PT ABCD.Tbk dilakukan oleh nominee, menurut penulis pihak yang menjadi nominee itu harus bertanggungjawab atas transaksi ini. Karena pihak yang menjadi penjual dalam transaksi ini adalah nominee sehingga pihak nominee mempunyai tanggung jawab penuh atas perjanjian ini. Jika ada permasalahan atas transaksi repo ini pihak nominee yang bertanggungjawab baik yang menuntut atau pihak yang dituntut. Pihak PT ABCD.Tbk tidak dapat dituntut dalam transaksi ini sehingga membuat PT ABCD Tbk terlepas dari segala sanksi yang ada karena PT ABCD.Tbk bukan sebagai pihak yang terdapat dalam transaksi ini. Jika ditemukan dibelakangnya PT ABCD.Tbk melakukan tindakan yang melanggar hukum


dengan menggunakan nominee ini PT ABCD.Tbk dapat dituntut sejauh mana dia melanggarnya bukan berdasarkan perjanjian atas transaksi repo ini. Pihak PT ABCD.Tbk yang menggunakan nominee terlihat melakukan penyelewengan hukum karena menggunakan nominee tersebut, dikarenakan PT ABCD.Tbk sebenarnya bisa melakukan transaksi ini walaupun tanpa menggunakan nominee maka bisa dilihat bahwa pihak PT ABCD.Tbk bisa jadi melakukan penyelewengan hukum yang ada di dalam transaksi repo ini ditegaskan juga dengan tidak dilaporkannya transaksi ini kepada Bapepam-LK, sehingga dapat dikatakan bahwa para pihak dalam transaksi ini melakukan penyelewengan hukum yang ada atas transaksi ini. Saran 1.

Pihak penjual dan pembeli dalam transaksi repo ini harus lebih memperjelas kembali mengenai jenis repo yang digunakan guna mengetahui status saham yang digunakan sebagai obyek repo. Pihak pembeli dalam hal ini jika yang digunakan adalah jenis classic repo harus bisa menunjukkan saham itu jika diminta suatu saat untuk dibeli kembali oleh pihak pembeli karena memang saham tersebut harus disimpan oleh pihak pembeli. Selain itu dengan mempertegas mengenai status saham dan jenis repo di perjanjian akan lebih baik lagi karena bisa memperjelas kepastian perlindungan hukum bagi para pihak. Peraturan mengenai MRA atas repo saham harus juga diatur demi melindungi kepentingan para pihak agar jelas perlindungan hukumnya. Para pihak yang terlibat dalam setiap transaksi efek di Indonesia harus bisa berjalan lurus tanpa melanggar hukum agar tidak terulangnya kasus serupa yang seperti transaksi repo PT ABCD.TBK. Pihak perantara yaitu perusahaan efek yang terdapat dalam transaksi ini harus lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya terlebih jika terdapat kewajiban pelaporan maka harus dilaporkan agar transaksi ini terbuka dan jelas sehingga tidak terjadinya kembali saham yang direpokan dialihkan kembali kepada pihak lainnya oleh pembeli karena dengan dilaporkannya saham tersebut OJK mengetahui bahwa saham tersebut merupakan saham yang sedang direpokan maka pihak OJK bisa melakukan pencegahan atas pengalihan saham ke pihak ketiga lainnya.

2.

Pengawasan OJK yang mana sekarang menjadi pengawas dalam pasar modal dengan beralihnya kewenangan pengawasan dari Bapepam-LK harus lebih ketat lagi untuk bisa mengontrol terjadinya transaksi efek terlebih bisa mengetahui transaksi mana yang belum atau tidak dilaporkan kepada penerima laporan yang akan diteruskan kepada OJK.


Dengan adanya pelaporan bisa melindungi pihak lain yang berhubungan akan saham tersebut. Pihak perantara dalam transaksi ini dan perusahaan efek lainnya diluar transaksi ini harus bisa berjalan lurus demi melindungi pihak lain yang bisa jadi memiliki kepentingan lainnya atas perusahaan yang terlibat dalam setiap transaksi efek. 3.

Penggunaan nominee bisa jadi menjadi penyelewengan hukum yang ada. Pihak penjual harus lebih memeriksa kembali mengenai kewenangan para pihak untuk menjual atau membeli saham tersebut. Selain itu dengan adanya kewajiban pelaporan hal ini dapat juga melihat pergerakan saham yang ada. Penggunaan saham tanpa persetujuan pemilik aslinya seharusnya pemilik menuntut hal tersebut. Tetapi dalam hal ini pemilik saham yang sebenarnya tidak menuntut dan bisa jadi ada hal tertentu dibalik penggunaan nominee ini sehingga pengawasan OJK harus lebih dikuatkan demi mencegah penyelewengan hukum dalam pasar modal.


Kepustakaan BUKU Bailey, R.E. The Economis of Financial Markets. New York: Cambrige University Press, 2005. Bank for International Settlement (BIS). Implications of Repo Markets For Central Banks. Basel Switzerland: Reports of Working Group, Comitee on The Global Financial System, 1999. Choudry, Moorad, Graham ‘Harry’ Cross dan James Harison. The Gilt-Edged Market. Burlington MA: Butterworth Heinemann, 2003. International Monetary Fund (IMF). Repurchase Agreements, Securities Lending, Gold Swaps and Gold Loans: An Update. Disampaikan dalam Meeting of The Advisory Expert Group on National Accounts. Nasarudin, M.Irsan, et.al.. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. cet.7. Jakarta: Kencana,2011. Purba, Natalia Christine. Keabsahan Perjanjian Innominat Dalam Bentuk Nominee Agreement ( Analisis Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing). Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006. Rahardjo, Sapto. Panduan Investasi Obligasi. cet.1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2003. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. cet. 3. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2010. Sumantoro. Pengantar Tentang Pasar Modal. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. Veale, Stuart R. Stocks Bonds Options Futures, Investments and Their Market. New York: New York Institute of Finance, 1987. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). ________. Undang-Undang tentang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995. L.N. Tahun 1995 No.64. T.L.N No. 3608. ________. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007. L.N. Tahun 2007 No.106. T.L.N No. 4756. ________. Bapepam-LK. Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek. Kep123/BL/2009.


ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM REPURCHASE AGREEMENT SAHAM

Recommend Documents