2014 TENTANG PEDOMAN REPURCHASE AGREEMENT DENGAN MENGGUNAKAN GMRA INDONESIA ANNEX

u

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR

/POJK.04/2014 TENTANG

PEDOMAN REPURCHASE AGREEMENT DENGAN MENGGUNAKAN GMRA INDONESIA ANNEX

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi para pelaku transaksi Repo, diperlukan suatu standar perjanjian yang digunakan oleh para pihak;

b. bahwa Global Master Repurchase Agreement (GMRA) merupakan standar perjanjian transaksi Repo yang digunakan di berbagai negara; c.

bahwa Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia Annex merupakan suatu standar perjanjian transaksi Repo yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Repurchase Agreement dengan Menggunakan GMRA Indonesia Annex. Mengingat

:

a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236); dan

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852).

MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PEDOMAN REPURCHASE AGREEMENT MENGGUNAKAN GMRA INDONESIA ANNEX.

TENTANG DENGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Repo adalah transaksi jual Efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. 2. Reverse Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Reverse Repo adalah transaksi beli Efek dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. 3. Global Master Repurchase Agreement (GMRA) adalah standar perjanjian transaksi Repo dan Reverse Repo yang diterbitkan oleh International Capital Market Assosiation (ICMA). 4. GMRA Indonesia Annex adalah GMRA dan lampirannya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 5. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. 6. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. 8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995. 9. Penerima Laporan Transaksi Efek adalah Pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan Transaksi Efek.

Pasal 2 (1) Peraturan ini berlaku untuk transaksi Repo dan Reverse Repo yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk transaksi Repo dan Reverse Repo atas Efek yang terdaftar dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 3 (1) Setiap transaksi Repo dan Reverse Repo atas Efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) wajib menggunakan GMRA Indonesia Annex. (2) Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan melakukan transaksi Repo dan Reverse Repo dengan lembaga negara dalam rangka pelaksanaan operasi moneter dan fiskal maka dikecualikan dari kewajiban penggunaan GMRA Indonesia Annex. (3) Lembaga Jasa Keuangan yang melaksanakan transaksi Repo dan Reverse Repo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menaati standar perilaku transaksi Repo dan Reverse Repo yang ditetapkan oleh OJK. (4) Dalam hal para pihak menyepakati adanya klausula tambahan selain GMRA Indonesia Annex, maka hal tersebut dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini. Pasal 4 (1) Setiap transaksi Repo dan Reverse Repo wajib diikuti dengan perubahan kepemilikan Efek. (2) Dalam hal terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban (default) pada transaksi Repo dan Reverse Repo, maka transaksi tersebut merupakan transaksi jual beli putus (outright) tanpa mengurangi kewajiban pihak yang gagal untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. BAB II PERSYARATAN Pasal 5 Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan transaksi Repo dan Reverse Repo wajib memastikan ketersediaan Efek dan/atau dana yang dipergunakan untuk penyelesaian transaksi. Pasal 6 Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan transaksi Repo dan Reverse Repo wajib: a. Menetapkan direktur dan atau karyawan perusahaan yang berwenang untuk melakukan transaksi;

b. Memastikan bahwa setiap transaksi telah mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang pada perusahaan; c. Memiliki kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang memadai, serta manajemen risiko yang tepat untuk mengatasi risiko yang timbul dari transaksi; d. Memiliki dokumentasi yang memadai untuk mencatat transaksi yang telah dilakukan perusahaan; e. Melakukan pencatatan identitas hukum yang tepat dari pihak lain. Pasal 7 Terhadap Efek yang menjadi dasar transaksi Repo dan Reverse Repo, Lembaga Jasa Keuangan wajib untuk: a. Menerapkan perlakuan akuntansi pada laporan keuangan perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan; b. Melakukan mark-to-market jika diperlukan; dan c. Menerapkan haircut dan pemeliharaan marjin setiap kali mark-to-market terhadap Efek menunjukkan perubahan nilai yang material. Pasal 8 (1) Terhadap setiap transaksi Repo dan Reverse Repo atas Efek bersifat utang, wajib dilaporkan oleh Lembaga Jasa Keuangan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek. (2) Terhadap setiap transaksi Repo dan Reverse Repo atas Efek bersifat ekuitas wajib dilaporkan oleh Lembaga Jasa Keuangan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. BAB III SANKSI Pasal 9 (1) Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa: a. Peringatan tertulis; b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. Pembatasan kegiatan usaha; d. Pembekuan kegiatan usaha; dan e. Pencabutan izin kegiatan usaha. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e. (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan. (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Semua perjanjian Repo dan Reverse Repo yang sedang berjalan dan sudah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan dinyatakan masih dapat berlaku. Pasal 11 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.13 tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (Repo) Dengan Menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: /POJK. /2014 TENTANG PEDOMAN REPURCHASE AGREEMENT DENGAN MENGGUNAKAN GMRA INDONESIA ANNEX

I.

UMUM Perkembangan transaksi Repo dan Reverse Repo di Indonesia menunjukkan peningkatan nilai transaksi yang meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut menunjukkan nilai yang sangat substansial dan memainkan peranan yang penting dalam memfasilitasi likuiditas pasar. Di sisi lain, peningkatan nilai ini juga diikuti oleh beragam permasalahan dalam implementasinya, hal ini belum ada pengaturan yang komprehensif dan spesifik mengenai transaksi Repo dan Reverse Repo . Idealnya segala jenis transaksi yang terjadi di Pasar Modal Indonesia harus diatur secara jelas agar tercapai pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien seperti yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perkembangan transaksi repo dan Reverse Repo diikuti munculnya beragam permasalahan antara lain kegagalan transaksi Repo dan Reverse Repo. Permasalahan utama yang mendasari kegagalan transaksi Repo dan Reverse Repo adalah tidak adanya keseragaman praktik transaksi repo dan Reverse Repo di Indonesia dan keengganan pelaku pasar menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA) yang sudah disusun bersama serta kurangnya pengawasan yang memadai atas transaksi Repo dan Reverse Repo. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Repo dengan Menggunakan GMRA Indonesia Annex dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi Repo dan Reverse Repo. GMRA Indonesia Annex merupakan suatu standar perjanjian transaksi Repo dan Reverse Repo yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pasar yang ada di Indonesia serta sebagai dasar bagi OJK untuk melakukan enforcement kepada para pelaku pasar.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Baik pihak penjual maupun pihak pembeli dalam transaksi Repo tunduk kepada Peraturan ini Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Ayat 1

Penggunaan GMRA Indonesia Annex akan ditetapkan dalam Surat Edaran OJK, yang terdiri dari; 1. Lampiran 1. Master GMRA 2. Lampiran 2. Indonesia Annex 3. Lampiran 3. Annex I 4. Lampiran 4. Buy/Sell Back Annex 5. Lampiran 5. Equity Annex 6. Lampiran 6. Agency Annex Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Pasal 4 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Dalam hal terjadi transaksi jual beli putus (outright) pihak yang gagal wajib menyelesaikan kewajiban transaksi outright yang memperhitungkan hak dan kewajiban transaksi para pihak sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak, seperti bunga repo, kupon, selisih top up dan selisih harga serta denda kegagalan menyelesaikan transaksi” Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Identitas hukum untuk perusahaan meliputi antara lain namun tidak terbatas pada; nama perusahaan, alamat, direktur, pemegang saham, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Pasal 7 Huruf a Lembaga Jasa Keuangan dapat mencatat transaksi Repo/reverse repo sebagai transaksi Repo/reverse repo dengan penghentian pengakuan (derecognised) atau transaksi Repo/reverse repo tanpa penghentian pengakuan (Recognised) sesuai dengan kriteria Standar Akuntansi Keuangan Huruf b Untuk efek yang bersifat hutang penetapan mark to market wajib menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek. Huruf c Cukup jelas

Pasal 8 Ayat (1) Ketentuan mekanisme pelaporan transaksi efek pada Transaksi Repo dan Reverse Repo akan diatur sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh OJK. Ayat (2) Kewajiban setiap transaksi Repo dan Reverse Repo atas Efek bersifat ekuitas dianggap terpenuhi apabila menggunakan modul Repo dan Reverse Repo pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR