BAB II LANDASAN TEORI
II.1
Konsep Pajak Bagian-bagian dari konsep pajak ini terdiri dari pengertian pajak, fungsi pajak,
jenis pajak dan tata cara pemungutan pajak, utang pajak dan pajak yang terutang.
II.1.1 Pengertian Pajak Banyak sekali pengertian atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu dalam rangka merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Menurut Rochmat Soemitro, dalam buku Mardiasmo (2001;1) Pajak adalah: ”Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditinjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum”. Menurut Edwin RA Soligman (2007;2) pajak adalah “Kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang''.
10
Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah : "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pengertian tersebut lebih condong ke bidang ekonomi, dengan peralihan kekayaan dan kegunaan dalam masyarakat. Kalau ditinjau dari segi hukum, maka titik beratnya terletak pada perikatan hak dan kewajiban. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum
merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-
undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.
II.1.2 Fungsi Pajak Dalam beberapa tahun, dapat dilihat adanya perubahan dan perkembangan yang terjadi di Indonesia, khususnya di bidang perpajakan. Berbagai perubahan dan perkembangan itu merupakan penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi secara global, sebagai konsekuensi dari koreksi yang ada, pengalaman di masa lalu, dan demi terwujudnya fungsi dari system perpajakan di Indonesia, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend 11
II.1.2.1
Fungsi Budgetair Fungsi Budgetair adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, yakni
untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Apabila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Fungsi ini juga tercermin dalam asas efficiency atau asas financial, yaitu menekankan pada pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan perpajakan. Namun, rumusan ini dianggap terlalu berlebihan karena mengumpulkan uang ”sebanyakbanyaknya” ke kas negara tanpa memperhatikan undangundang perpajakan yang berlaku dapat menimbulkan berbagai ekses. Bahasa yang lebih tepat untuk fungsi budgetair ini adalah suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. II.1.2.2 Fungsi Regulerend Fungsi regulerend, disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair. Fungsi regulerend ini menyatakan pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
12
Fungsi
budgetair
merupakan
fungsi
utama
perpajakan,
tetapi
sesungguhnya kedua fungsi pajak diatas merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Walaupun pajak berfungsi sebagai pendapatan negara, namun harus pula dipertimbangkan dampaknya pada masyarakat. Demikian sebaliknya, apabila fungsi mengatur di bidang sosial, ekonomi, maupun bidang lainnya, harus juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap penerimaan negara. II.1.3 Jenis pajak dan tata cara pemungutan pajak II.1.3.1 Jenis pajak Jenis pajak di Indonesia berdasarkan lembaga yang memungutnya dibedakan atas dua diantaranya: (Agus Setiawan;2006) 1. Pajak negara (pusat) Pajak yang dipungut pemerintah pusat dan merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan
Republik
Indonesia
yang secara operasional
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2. Pajak daerah Pajak daerah akan dipungut dan digunakan oleh rumah tangga daerah masingmasing, sehingga timbul pajak daerah propinsi dan pajak daerah kabupaten/kotamadya. Jenis pajak di Indonesia berdasarkan golongannya terdiri dari dua yaitu:. 1. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penghasilan (PPh) 13
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
II.1.3.2 Tata cara pemungutan pajak Dalam perpajakan terdapat beberapa tata cara pemungutan pajak yang harus dilakasanakan dalam perpajakan, antara lain : a.
Stelsel pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel diantaranya: 1. Stelsel nyata (riel stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan real diketahui). 2. Stelsel Anggapan (fictive stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu badan dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya 14
adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya. 3. Stelsel campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil, kelebihannya akan diminta kembali. b.
Asas Pemungutan Pajak Dalam melakukan pemungutan pajak terdapat beberapa asas, yaitu (Mardiasmo;2007) : 1. Asas domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 2. Asas sumber Negara berhak mengenakan penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 3. Asas kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang 15
yang bukan berkebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri. c.
Sistem pemungutan pajak System
pemungutan
pajak
terdiri
dari
tiga
jenis
diantaranya:
(Mardiasmo;2007) 1. Official assessment system Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh Wajib Pajak ditentukan oleh fiskus. 2. Self assessment system Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, sehingga Wajib Pajak harus aktif dalam memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. 3. Witholding system Suatu sistem pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
d.
Syarat-syarat pemungutan pajak Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
16
Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta desesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negaranya maupun bagi warganya. 3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan,
sehingga
tidak
menimbulkan
kelesuan
perekonomian masyarakat. 4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat financial) Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan harus dapat ditekankan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh: a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif 17
b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10 % c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).
e.
Hambatan pemungutan pajak Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi: 1.
Perlawanan aktif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: a.
system perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat
b.
system control yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2.
Perlawanan pasif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif antara lain: a.
tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
b.
tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara malanggar undang-undang (menggelapkan pajak).
18
II.1.4 Utang Pajak dan Pajak Yang Terutang II.1.4.1 Pengertian utang pajak dan pajak terutang Pengertian utang dalam hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas bila dilihat secara umum merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan seperti menyerahkan barang, melakukan perbuatan tertentu, membayar barang dan sebagainya.Sedangkan utang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang yang mewajibkan debitur untuk membayar kembali jumlah uang yang telah dipinjamnya dari kreditur. Jadi, utang pajak bila dilihat dalam arti luas menurut hukum pajak merupakan suatu ikatan yang terjadi karena perjanjian disatu pihak sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur yang melakukan suatu ikatan yang bukan hanya perjanjian tetapi karena undang-undang, yang penagihannya dapat dipaksakan. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar sebagai dasar penagihan pajak, sedangkan pengertian Pajak yang terutang menurut P. Siahaan (2004;124) adalah: ”Menurut Ketentuan Perpajakan Indonesia, Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” Untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang adalah dengan mengetahui unsur-unsur rumus pajak, yakni adanya tax base atau dasar pengenaan pajak, tax rate atau tarif pajak dan adanya tax payer atau wajib 19
pajak. Earl R. Rolph sebagaimana dikutip oleh Safri Nurmantu (2003;40) memberikan batasan tentang rumus terutangnya pajak: ”A tax formula contains at least three elements: the definition of the base, the rate structure, and the identification of legal tax payer. The base multiplied by the appropriate rate gives a product, called the tax liability, which is the legal obligation that the taxpayer must meet at specified data”.
II.1.4.2 Timbulnya utang pajak Terdapat dua ajaran mengenai saat timbulnya utang pajak, yaitu : (Syafri Nurmantu, 2003) 1.
Ajaran Material Menurut ajaran material, timbulnya utang pajak karena bunyi undangundang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia (jadi sekalipun tidak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus) asalkan dipenuhi syarat: terdapatnya
suatu
tatbestand
(keadaan-keadaan,
perbuatan-perbuatan-
perbuatan dan peristiwa-peristiwa, yang dapat menimbulkan utang pajak). 2.
Ajaran Formal Menurut ajaran formal, timbulnya utang pajak apabila telah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak. Jadi, selama belum ada utang pajak tidak akan dilakukan tindakan penagihan walaupun syarat subjek dan objek telah terpenuhi.
20
II.1.4.3 Hapusnya utang pajak Setiap peristiwa perikatan, termasuk utang pajak, pada akhirnya akan jatuh tempo dan harus berakhir.Umumnya berakhirnya utang pajak karena dibayar atau dilunasi. Dalam hukum pajak, ada beberapa cara berakhirnya utang pajak antara lain: 1. Adanya pelunasan atau pembayaran Utang pajak akan hapus apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran atas utang pajaknya ke kas negara. Dalam hukum pajak yang dimaksudkan adalah pembayaran dengan menggunakan mata uang dari negara yang memungut pajak ini. Pembayaran harus disetorkan ke kas negara atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini tempat lain misalnya bank yang ditunjuk pemerintah, baik bank pemerintah atau swasta, kantor pos dan giro. 2. Kompensasi Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak, sedangkan disisi lain terdapat kekurangan pembayaran pajak sehingga jumlah kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasikan untuk tahun atau masa pajak berikutnya. Contohnya kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk bulan Maret 2009 dikompensasikan untuk pembayaran pajak bulan April 2009. 3. Daluwarsa atau lewat waktu Yang dimaksud dengan daluwarsa dalam hukum pajak adalah hilangnya atau hapusnya atau gugurnya wewenang fiskus untuk melakukan penetapan dan penagihan pajak, karena berlalunya suatu masa. Ada dua macam aliran 21
mengenai daluwarsa dalam hukum pajak, yakni aliran daya kuat (sterke werking van de verjaring) dan aliran daya lemah (zwakke werking van de verjaring). Menurut aliran daya kuat maka yang daluwarsa adalah baik penetapan mapun penagihannya. Sedangkan menurut aliran daya lemah yang daluwarsa adalah penagihannya saja. Disini daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan, dimana suatu utang pajak yang sudah daluwarsa tidak dapat ditagih lagi oleh fiskus dan Wajib Pajak berhak untuk tidak melunasi utang pajaknya yang sudah daluwarsa. 4. Pembebasan pajak 5. Penghapusan pajak. II.2
Penagihan Pajak
II.2.1 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pengertian penagihan pajak menurut Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP) no 19 tahun 2000 adalah: “Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya
penagihan
pajak
dengan
menegur
atau
memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”. Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil unsur-unsur pokok yang terdapat di dalamnya, yaitu : 1.
Serangkaian Tindakan Bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh
Aparatur Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten dan berkesinambungan kepada 22
Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajibannya melunasi utang pajak dari mulai penerbitan Surat Teguran sampai dengan penjualan barang-barang Wajib Pajak yang disita melalui lelang. 2.
Aparatur Direktorat Jenderal Pajak Bahwa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan penagihan pajak tersebut adalah jurusita pajak sebagaimana diuraikan dalam Undang Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa No. 19 tahun 2000 pasal 1 angka 6.
3.
Wajib Pajak yang tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pajak yang terutang Penagihan pajak merupakan langkah yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak yang berdasarkan STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT(Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding masih terdapat kekurangan dalam pembayaran pajak yang terutang.
4.
Menurut Undang-undang Perpajakan Bahwa tindakan Penagihan Pajak yang dilakukan adalah dilandasi oleh hukum formal yaitu melalui Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa No. 19 tahun 2000 Pasal 1 angka 9.
II.3
Tahapan Tindakan Penagihan Pajak Dalam pelaksanaan tindak penagihan ada tahap-tahap yang harus dilakukan oleh
Jurusita Pajak adalah sebagai berikut :
23
Tabel 2.1. Jadwal Waktu Penagihan Pajak Waktu No
Jenis Tindakan
Alasan Pelaksanaan
1
Surat Teguran atau Surat Penanggung Pajak tidak Setelah 7 (tujuh) Peringatan atau surat lain melunasi utang pajaknya hari sejak saat jatuh yang sejenis (Ps 8 - Ps 11 sampai PMK No.24/PMK.03/2008)
2
dengan
jatuh tempo
tempo
Penerbitan Surat Paksa (Ps7 telah
dilakukan
Surat Setelah lewat 21
UU No.19/2000 ) Ps 15 - Teguran
hari
23PMK no.24/PMK.03/2008 3
Penerbitan Surat Perintah telah diberitahukan Surat Setelah lewat 2x 24 Melaksanakan
Penyitaan Paksa
jam
(Pasal 12 UU No.19/2000) 4
Pengumuman Lelang Ps 26 Setelah
pelaksanaan Setelah
PMK No. 24/PMK.03/2008) penyitaan
waktu
lewat 14)
hari
sejak sita 5
Penjualan/Pelelangan
Setelah
Barang Sitaan (ps 26 UU lelang
pengumuman Setelah
lewat
ternyata waktu 14 hari sejak
No.19/2000) (Ps28 PMK: Penangung Pajak tidak Peng. Lelang 24/ PMK.03/2008)
melunasi utang pajaknya
Sumber: Buku pedoman penagihan pajak 2009
24
II.3.1 Surat Teguran II.3.1.1 Penagihan Pajak dengan Surat teguran Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Dasar hukum surat teguran antara lain: 1. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 5 KMK No. 561/KMK.04/2000 tgl 26 -12- 2000 untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya 2. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 8 PMK No. 24/PMK.03/2008 Tanggal 6 Februari 2008 3. Surat Teguran diterbitkan dalam jangka waktu setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. II.4
Pengertian dan Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP) Surat Paksa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PPSP dan pasal 1 angka
5 PMK-24/2008) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung jawab pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, menjual barang yang telah disita. Dasar hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. 25
Surat paksa sekurang-kurangnya memuat : 1.
Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak .
2.
Besarnya uang pajak .
3.
Perintah untuk membayar.
Pengertian-pengertian lain yang berhubungan dengan surat paksa: 1. Penanggung pajak Adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Biaya penagihan pajak Adalah biaya pelaksanaan surat paksa, Surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Dilihat dari segi isinya, Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Berkepala kata-kata “ Atas Nama Keadilan” namun menurut UU No. 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000 pasal 7 disesuaikan bunyinya menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. 2. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar. 3. Dikeluarkan/ditandatangani oleh Pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan/Kepala daerah. Sedangkan dari segi karakteristiknya, surat paksa :
26
1.
Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan hakim
dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan. 2.
Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van Gewijsde).
3.
Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).
4.
Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/ pencegahan.
Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila : 1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau 3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Adapun yang dimaksud dengan biaya penagihan antara lain meliputi : 1.Biaya pemberitahuan surat paksa (Pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) UU PPSP) 2.Biaya pelaksanaan penyampaian surat perintah melaksanakan penyitaan (Pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) UU PPSP; 3.Biaya Pengumuman Lelang; 4.Biaya tambahan penagihan pajak karena pelaksanaan lelang yaitu 1% (satu persen) dari pokok lelang (Pasal 28 ayat (1a) UU PPSP); pengertian
27
“tambahan” ini mengandung maksud bahwa ada biaya lelang tersendiri diluar biaya ini yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Lelang; 5.Biaya tambahan penagihan apabila barang yang disita tidak dijual melalui lelang yaitu sebesar 1% (satu persen) dari nilai barang untuk pelunasan utang pajak tanpa lelang (Pasal 25 ayat (4) UU PPSP; dan 6.Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan pajak. II.4.1 Penyitaan Pengertian penyitaan menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 (14) adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak, atau di tempat lain sekalipun penguasannya berada di tangan pihak lain, yang dapat berupa : 1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; 2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu; dan atau
28
3. Hak lainnya yang dapat disita yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini diperlukan untuk menampung kemungkinan perluasan obyek sita berupa hak lainnya. Berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi. Penyitaan ini diatur dalam Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 14 ayat 1, 2, 3 sebagai berikut : Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa: 1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain. 2.
Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh
pengadilan negeri atau instasi lainya yang berwenang. Terhadap barang telah disita tersebut, jurusita pajak menyampaikan surat paksa kepada pengadilan negeri atau instasi lainnya yang berwenang. Pengadilan negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Sedangkan instansi lainnya yang berwenang, setelah menerima surat paksa menjadikan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Pengadilan negeri atau instansi lainnya yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahulu negara untuk tagihan pajak. 29
Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila: 1. Nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak 2. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. II.4.2 Pelaksanaan Penyitaan 1.
Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dilaksanakan oleh jurusita pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat, dalam hal utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam tehitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.
2.
Barang milik penanggung pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu.
3.
Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
4.
Penolakan dan tidak hadirnya penanggung pajak dalam penyitaan a.
Dalam hal penanggung pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, jurusita pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita, langsung ditandatangani oleh jurusita pajak dan saksi-saksi, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat. 30
b.
Penyitaan tetap dapat dilaksanakan sekalipun penanggung pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang kurangnya setingkat Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.
5.
Pelaksanaan penyitaan terhadap surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek. Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut: a. Melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita; b. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; c. Membuat berita acara pengalihan hak surat berharga atas nama dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.
II.4.3 Lelang Lelang menurut mardiasmo (2003;50) adalah: “Setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan barang secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang”. Pengertian lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
31
Peristiwa lelang adalah peristiwa hukum tentang jual beli yang resmi yang disaksikan oleh Pejabat Pemerintah yakni Pejabat Lelang, oleh karena itu diperlukan bukti jual beli atau bukti otentik. Bukti otentik didalam lelang adalah berupa Berita Acara Lelang yang sering disebut sebagai Risalah Lelang. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Risalah Lelang adalah Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan lelang. II.4.4 Penyanderaan (Gijzeling) Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung Pajak yang mempunyai utang Pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gurbernur Kepala daerah Propinsi. Masa penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penaggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum. Penanggung Pajak yang disandera dilepaskan apabila : 1. Apabila utang Pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, 2. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah terpenuhi 3. Berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 32
4. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri. Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalaninya sebesar Rp 100.00,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan oleh Menteri keuangan. Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir. Penyanderaan terhadap penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
33
34
