ANALISIS KETENTUAN PAJAK YAYASAN DALAM MENENTUKAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA YAYASAN PENDIDIKAN M DI SIDOARJO

Dewi Agustya Ningrum, SE, M.Ak / Analisis Ketentuan Pajak Yayasan Dalam Menentukan BesarnyaPajak Penghasilan Teruang Pada Yayasan Pendidikan “M” di Sidoarjo Vol. I No. A ,Juni 2016 hal. 1-10

ANALISIS KETENTUAN PAJAK YAYASAN DALAM MENENTUKAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA YAYASAN PENDIDIKAN “M” DI SIDOARJO

Dewi Agustya Ningrum, SE., M.Ak. Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi UMAHA, Universitas Maarif Hasyim Latif Jl. Ngelom Megare , Taman Sidoarjo 61257 Email: [email protected] ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan fiskal terhadap laporan keuangan komersial yayasan, dengan berdasar pada peraturan-peraturan perpajakan tentang yayasan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode perbandingan tetap atau constant comparative method, mencoba untuk membandingkan laporan keuangan komersial, yaitu laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dan berlaku (PSAK) dengan laporan keuangan fiskal sesuai dengan prinsip dan ketentuan perpajakan (UU No. 17, 2000) dan peraturan khusus pajak yayasan (ED.DJP. SE-34/PJ.4/1995 dan Permen RI No. 80/PMK.03/2009). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yayasan pendidikan kurang memahami tentang ketentuan fiskal, sehingga tidak melakukan dan tidak mengakui adanya koreksi fiskal. Hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi tentang UU serta ketentuan lain pajak yayasan beserta prakteknya pada WP yayasan pendidikan sekitar. Kata Kunci : UU pajak yayasan, laporan keuangan yayasan, rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal, penghasilan kena pajak yayasan, pajak penghasilan terutang yayasan

ABSTRACT The objective of this research is to analyze fiscal provisions of the commercial financial statements of foundation, based on the tax regulations of the foundation. The method used in this study is a constant comparative method, trying to compare the commercial financial statements, that is financial statements in accordance to principles and accounting stipulation that be in effect (PSAK) with fiscal financial statements in accordance with the principles of fiscal and tax provisions (UU No. 36, 2008) and the special tax regulations foundations (ED.DJP. SE-34/PJ.4/ 1995 and Permen RI No. 80/PMK.03/ 2009). These results indicate that the educational foundation lack of understanding about the fiscal provisions, so that do not do and did not recognize the fiscal correction. The government should provide socialization on other provisions of the tax law and practice to the educational foundations around. Keywords: Principles fiscal and tax of foundation, foundation's financial statements, a reconciliation of fiscal, fiscal correction, income taxes payable foundation.

Pendahuluan Salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak. Antara Wajib Pajak dengan pemerintah memiliki perbedaan keperluan dalam hal pembayaran pajak, bagi wajib pajak, membayar pajak berarti akan mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak sehingga wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. 1


Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yayasan ditetapkan sebagai subjek pajak. Pada perkembangannya yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dinilai telah menyimpang dari tujuan pembentukan yayasan yaitu sebagai salah satu bentuk badan organisasi nirlaba. Pandangan tersebut timbul karena adanya kesalahan persepsi masyarakat terhadap pengertian nirlaba itu sendiri. Nirlaba sebenarnya mengandung arti tidak boleh membagikan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usahanya kepada para organnya. Penetapan yayasan sebagai subjek pajak terutama yayasan yang bergerak di bidang pendidikan disebabkannya karena adanya pihak-pihak yang memanfaatkan yayasan sebagai upaya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan terhindar dari pemungutan pajak. Pemerintah menyadari bahwa yayasan merupakan badan hukum yang tidak sematamata mencari keuntungan dalam kegiatan operasionalnya, dengan mengeluarkan peraturan mengenai salah satu lembaga nirlaba yaitu Yayasan. Melalui UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, SE-34/PJ.4/1995 dan SE-39/PJ.4/1995 tentang Penegasan Pajak Penghasilan bagi yayasan dan organisasi sejenis, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 80/PMK.03/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-44/PJ./2009 tentang sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, bagaimana pihak yayasan pendidikan dalam proses perhitungan pajak penghasilan terutang tahunan berdasar pada ketentuan pajak yayasan dan bagaimana pihak yayasan dalam mengaplikasikan keringanan yang diberikan pemerintah pada peraturan khusus pajak yayasan. Metodologi Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitan kualitatif dengan model analisis data menggunakan metode perbandingan tetap (constant comparative method) seperti yang dikemukakan oleh Glaser & Strauss dalam bukunya the Discovery of Grounded Research. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Studi Lapangan (Field Research) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil wawancara diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan, observasi atau pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk lebih memahami dan mendalami masalahmasalah yang terjadi, dan studi dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian termasuk di dalamnya seluruh berkas bahan bukti tentang pilihan-pilihan ataupun keputusan-keputusan yang pernah dibuat sebelumnya selama pengkajian suatu sistem. 2. Studi Kepustakaan (Library Research) adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Hasil Dan Pembahasan Dasar hukum atas pajak Yayasan adalah UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. 2


Yayasan pendidikan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994. Penyusunan laporan keuangan yayasan pendidikan harus berdasar pada PSAK No.45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Pembahasan dilakukan yaitu membandingkan laporan keuangan yayasan pendidikan tahun 2012 apakah sudah sesuai dengan PSAK No.45, melakukan proses rekonsiliasi fiskal menganalisis komponen pendapatan dan beban yayasan pendidikan pada laporan keuangan komersial dibandingkan dengan SE-34/PJ.4/1995 dan UU Nomor 36 Tahun 2008, melakukan koreksi fiskal sehingga mendapatkan penghasilan kena pajak sesuai ketetapan pajak, dan melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 17 ayat (1) dan pasal 31E ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 untuk menentukan besarnya pajak terutang yayasan pendidikan. Pembahasan secara rinci diuraikan sebagai berikut. 1.

Laporan Keuangan Komersial Yayasan Pendidikan berdasar PSAK No. 45. Laporan keuangan komersial yayasan pendidikan disusun berdasar pada PSAK No. 45, sesuai dari hasil wawancara yang dilakukan dan dari dokumen laporan keuangan komersial tahun 2012. a. Laporan Posisi Keuangan Penyajian laporan posisi keuangan sudah disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen, menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo, mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. Aset neto atau aktiva bersih yang disajikan adalah aset neto tidak terikat ini meliputi pendapatan yayasan pendidikan setelah dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. b. Laporan Aktivitas Penyajian Laporan Aktivitas disajikan dengan pengelompokkan aset neto tidak terikat dan aset neto terikat temporer. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan dan keuntungan yang menambah aset neto, serta beban dan kerugian yang mengurangi aset neto untuk tahun 2012. c. Laporan Arus Kas Penyajian Laporan Arus Kas disajikan dengan menggunakan metode langsung. Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan dari aktivitas pendanaan. 2.

Rekonsiliasi Fiskal berdasar Ketentuan Pajak untuk Yayasan Pendidikan. Menurut hasil penelitian, yayasan pendidikan dalam melakukan perhitungan pajak untuk menentukan pajak penghasilan terutang tidak melalui proses rekonsiliasi. Penghasilan kena pajak diakui dari sisa selisih lebih yang diperoleh yayasan dalam satu tahun buku tanpa melalui koreksi fiskal, pihak yayasan pendidikan menganggap laporan keuangan komersialnya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perhitungan pajak dilakukan oleh internal auditor setelah mendapatkan hasil sisa selisih lebih yayasan dalam satu tahun buku dari worksheet penyusunan laporan keuangan oleh staf akuntan. Hasil analisis data yang sudah dilakukan menunjukkan adanya beberapa pendapatan dan beban yang harus dilakukan koreksi fiskal karena adanya perbedaan pengakuan berdasarkan prinsip pajak dan prinsip akuntansi yang ada, berikut pembahasannya : a. UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) Pendapatan dari jasa giro berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) merupakan objek pajak penghasilan tetapi harus dikoreksi fiskal negatif untuk mengurangi laba fiskal yang akan dikenakan tarif pajak penghasilan, hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan dasar hukum perpajakan dalam PP No.131/200 dan KMK-51/KMK.04/2001 yang menerangkan mengenai objek pajak yang dikenakan PPh Final atas penghasilan bunga tabungan, jasa giro dan diskonto. Jadi pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang kena pajak pada saat 3


penerimaannya dan pajak atas pendapatan bunga tabungan / jasa giro ini bersifat final yang maksudnya pajak tersebut sudah dipotong atau dibayarkan pada saat pendapatan ini diterima, sehingga pada akhir periode atau dalam penghitungan pajak penghasilan tahunan Yayasan Pendidikan ini tidak perlu lagi memperhitungkan besar pajaknya. Jumlah pendapatan jasa giro yayasan pendidikan ini masuk pada akun penghasilan lainlain, pada saat proses penyusunan laporan keuangan akun jasa giro bank berdiri sendiri, tetapi pada penyajian laporan aktivitas digabungkan jadi satu dalam akun penghasilan lain-lain, d an saat penghitungan rekonsiliasi pajak tidak dilakukan koreksi fiskal. Jumlah penghasilan lain-lain untuk tahun 2012 sebesar Rp 286.466.244, dan jumlah pendapatan bunga tabungan / jasa giro untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp 31.255.244, jumlah ini akan dilakukan koreksi fiskal negatif Yayasan Pendidikan pada perhitungan pajak terhutangnya tahun 2012. b. SE-34/PJ.4/1995 dan SE-39/PJ.4/1995 Surat Edaran SE-34/PJ.4/1995 dan SE-39/PJ.4/1995 adalah ketentuan yang berisi tentang penegasan tentang perlakuan pajak penghasilan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis mulai tahun pajak 1995. Surat edaran ini adalah ketentuan tambahan dari UU pajak penghasilan yang berlaku untuk badan usaha nirlaba dan berisi mengenai keringanan dan pengecualian-pengecualian bagi yayasan dan organisasi sejenis dikarenakan pada dasarnya yayasan dan organisasi sejenis adalah badan usaha nirlaba yang pada dasar pendiriannya tidak bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan semata. Dalam akun penerimaan dana pembangunan terdapat penerimaan dana infaq harian siswa, jumlah penerimaan dana infaq harian siswa dalam tahun 2012 sesuai informasi dan perhitungan pihak yayasan adalah sebesar Rp 116.465.800, maka jumlah ini akan dilakukan koreksi fiskal negatif karena berdasarkan SE-34/PJ.4/1995 pasal 2 menyebutkan sumbangan yang diterima oleh Yayasan pendidikan bukanlah objek pajak penghasilan. Begitu juga dengan penghasilan lain-lain yayasan pendidikan yang didalamnya terdapat penerimaan sumbangan/bantuan pemerintah, sesuai penjelasan pihak yayasan bahwa penghasilan lain-lain terdiri dari pendapatan bunga bank/ jasa giro dan bantuan sumbangan pihak lain/pemerintah, berarti penghasilan lain-lain dengan jumlah Rp 286.466.244 setelah dikurangi pendapatan bunga bank/jasa giro sebesar Rp 31.255.244 dengan sisa Rp 255.211.000,- adalah jumlah bantuan sumbangan pihak lain/pemerintah dalam tahun 2012, jumlah ini akan dilakukan koreksi fiskal negatif. c. UU No.36 tahun 2008 pasal 11 Berdasarkan UU No.36 tahun 2008 pasal 11 yang menjelaskan tentang biaya penyusutan aktiva tetap berwujud yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun yang boleh dibebankan setiap tahunnya berdasarkan ketentuan perpajakan. 1) Bangunan Berdasarkan ketentuan fiskal yang terdapat pada UU No. 36 tahun 2008 pasal 11 ayat (1), bangunan adalah aktiva tetap berwujud yang penyusutannya dihitung berdasarkan garis lurus. Dengan metode ini maka biaya penyusutan yang dibebankan tiap tahunnya akan berjumlah sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan untuk aktiva tetap tersebut. Yayasan pendidikan ini menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menghitung biaya penyusutan aktiva tetap, untuk bangunan mempunyai masa manfaat 20 tahun, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pajak sehingga tidak perlu ada koreksi fiskal. 2) Kendaraan Berdasarkan Permenkeu No. 96/PMK.03/2009, kendaraan / mobil masuk dalam kelompok 2 pada aktiva tetap fiskal yaitu dengan tarif penyusutan 12,5% memiliki masa manfaat 8 tahun. Yayasan pendidikan untuk aktiva tetap kendaraan disusutkan 20% per tahun dengan masa manfaat 5 tahun, sehingga yayasan pendidikan perlu melakukan penyesuaian untuk perhitungan penyusutannya agar sesuai dengan tarif yang terdapat pada ketentuan fiskal UU No.36 tahun 2008 pasal 11 ayat (6).

4


Berikut adalah tabel daftar perhitungan biaya penyusutan kendaraan dengan metode penyusutan garis lurus tarif 20% sesuai pembukuan komersial perbandingan menggunakan tarif 12,5% sesuai ketentuan pajak : Tabel 1. Daftar penyusutan kendaraan metode garis lurus tarif 20%

Tabel 2. Daftar penyusutan kendaraan metode garis lurus tarif 12,5%

3)

Dari kedua daftar biaya penyusutan diatas, terlihat adanya perbedaan jumlah biaya penyusutan pada tahun 2012 yaitu pada perhitungan biaya penyusutan dengan tarif 20% biaya yang diperoleh sebesar Rp 222.850.600,- dan pada perhitungan biaya penyusutan dengan menggunakan tarif 12,5% biaya yang diperoleh sebesar Rp 259.281.625,-, dari perhitungan ini terdapat selisih sebesar Rp 36.431.025,-, maka yayasan pendidikan harus melakukan koreksi fiskal negatif yaitu menambahkan jumlah biaya penyusutan sehingga akan mengurangi penghasilan kena pajak. Mesin Aktiva tetap mesin disini adalah mesih praktek siswa kejuruan, kebijakan yayasan pendidikan penyusutan untuk mesin adalah dengan metode garis lurus sebesar 5% masa manfaat 20 tahun, sedangkan ketentuan pajak untuk mesin masuk pada aktiva tetap kelompok 3 yaitu dengan tarif penyusutan 6,25% masa manfaat 16 tahun. Sehingga yayasan pendidikan perlu melakukan penyesuaian untuk perhitungan penyusutannya agar sesuai dengan tarif yang terdapat pada ketentuan pajak. Berikut adalah tabel daftar perhitungan biaya penyusutan mesin dengan metode penyusutan garis lurus tarif 5% sesuai pembukuan komersial perbandingan menggunakan tarif 6,25% sesuai ketentuan pajak :

5


Tabel 3. Daftar penyusutan mesin metode garis lurus tarif 5%

Tabel 4. Daftar penyusutan mesin metode garis lurus tarif 6,25%

4)

Dari kedua daftar biaya penyusutan diatas, terlihat adanya perbedaan jumlah biaya penyusutan pada tahun 2012 yaitu pada perhitungan biaya penyusutan dengan tarif 5% biaya yang diperoleh sebesar Rp 63.176.000,- dan pada perhitungan biaya penyusutan dengan menggunakan tarif 6,25% biaya yang diperoleh sebesar Rp 75.876.250,-, dari perhitungan ini terdapat selisih sebesar Rp 12.700.250,-, maka yayasan pendidikan harus melakukan koreksi fiskal negatif yaitu menambahkan jumlah biaya penyusutan sehingga akan mengurangi penghasilan kena pajak. Inventaris Inventaris berdasar kebijakan yayasan pendidikan ini disusutkan dengan tarif 10 % masa manfaat 10 tahun, sedangkan menurut ketentuan pajak masuk pada aktiva tetap kelompok 2 dengan tarif 12,5% masa manfaat 8 tahun. Sehingga yayasan pendidikan perlu melakukan penyesuaian untuk perhitungan penyusutannya agar sesuai dengan tarif yang terdapat pada ketentuan pajak. 6


Berikut adalah tabel daftar perhitungan biaya penyusutan inventaris dengan metode penyusutan garis lurus tarif 10% sesuai pembukuan komersial perbandingan menggunakan tarif 12,5% sesuai ketentuan pajak : Tabel 5. Daftar penyusutan inventaris metode garis lurus tarif 10%

Tabel 6. Daftar penyusutan inventaris metode garis lurus tarif 12,5%

d.

Dari kedua daftar biaya penyusutan diatas, terlihat adanya perbedaan jumlah biaya penyusutan pada tahun 2012 yaitu pada perhitungan biaya penyusutan dengan tarif 10% biaya yang diperoleh sebesar Rp 385.486.233,- dan pada perhitungan biaya penyusutan dengan menggunakan tarif 12,5% biaya yang diperoleh sebesar Rp 427.758.751,-, dari perhitungan ini terdapat selisih sebesar Rp 42.272.518,-, maka yayasan pendidikan harus melakukan koreksi fiskal negatif yaitu menambahkan jumlah biaya penyusutan sehingga akan mengurangi penghasilan kena pajak. UU No.36 tahun 2008 pasal 6

7


Sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 pasal 6 pajak bunga jasa giro tidak termasuk sebagai biaya yang boleh mengurangkan penghasilan bruto untuk mendapatkan jumlah penghasilan kena pajak. Pada pos biaya lain-lain dalam laporan aktivitas yayasan pendidikan ini sesuai pencatatan yang dilakukan pihak yayasan terdapat pajak bunga jasa giro sejumlah Rp 4.961.574, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif yang akan menambah penghasilan kena pajak.

3.

Implikasi Ketentuan Pajak Yayasan Terhadap Laporan Keuangan Komersil. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku untuk Yayasan Pendidikan tersebut, maka ada beberapa koreksi fiskal negatif yang perlu dihitung untuk mengurangi pendapatan kena pajak yayasan pendidikan ini. Dari koreksi-koreksi yang telah diuraiakan di atas, maka terdapat koreksi fiskal negatif yang berasal dari pendapatan bunga bank/jasa giro yang bersifat final sehingga tidak terkena pajak lagi karena telah dikenakan pajak pada saat penerimaannya, dan berasal dari perbedaan pengenaan tarif yang ditetapkan oleh yayasan pendidikan dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perpajakan yaitu pada perhitungan penyusutan kendaraan, mesin, dan inventaris. Selain itu koreksi negatif berasal dari infaq harian siswa dan sumbangan yang diterima yayasan pendidikan yang merupakan bukan objek pajak penghasilan. Dari koreksi-koreksi di atas, apabila dilakukan perhitungan ulang maka dapat ditampilkan sebagai berikut : Tabel 7. Laporan Keuangan Fiskal Setelah Analisis

Dari tabel diatas, terlihat adanya perbedaan nilai akhir dari kenaikan/penurunan aktiva bersih fiskal dan pajak yang terutang pada tahun 2012 yang disajikan oleh Yayasan Pendidikan ini dengan penyajian peneliti setelah dilakukan analisis dari ketentuan pajak yang ada terhadap laporan keuangan komersial yayasan pendidikan ini, dimana sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal terdapat kenaikan aktiva bersih sebesar Rp 85.527.137,- dan hasil setelah dilakukan 8


rekonsiliasi fiskal terdapat penurunan aktiva bersih sebesar Rp 403.847.126,-. Berdasar pasal 6 ayat (2) UU No.36 tahun 2008 bahwa, kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada tahun pajak berikutnya selama 5 (lima) tahun berturut – turut setelah tahun pajak didapatkan kerugian tersebut. Sehingga yayasan pendidikan untuk beban pajak penghasilan badan tahun 2012 nihil, tidak dilakukan perhitungan pajak dengan tarif pajak Pasal 17 ayat (1) dan pasal 31E ayat (1) Berdasarkan UU PPh No. 36 tahun 2008 pasal 28A, maka apabila pajak yang terhutang pada tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka berarti yayasan pendidikan ini mempunyai kelebihan bayar. Perhitungan pajak penghasilan tahun 2012 terdapat kelebihan pembayaran pajak dari pajak yang dikreditkan di tahun 2012 sebesar Rp18.220.366, kelebihan tersebut dapat dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan dan peritungan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Kelebihan pembayaran ini dapat dikembalikan dengan cara kompensasi terhadap utang/beban pajak tahun berikutnya atau dengan cara restitusi yaitu kelebihan pembayaran ini dikembalikan secara tunai. 4.

Penggunaan Falisitas Pajak Yayasan Permenkeu RI No. 80/PMK.03/2009 dan PDJP No. PER-44/PJ./2009 Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 80/PMK.03/2009 dan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-44/PJ./2009 yang menyebutkan bahwa sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. Apabila setelah jangka waktu 4 tahun sebagaimana dimaksud, terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, maka sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan pada tahun pajak berikutnya, setelah jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasar hasil penelitian, bahwa yayasan pendidikan ini mengalami penurunan aktiva bersih fiskal pada tahun 2012, sehingga pemanfaatan fasilitas pajak khusus yayasan atau organisasi nirlaba tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tahun buku 2012. Simpulan Setelah pembahasan dan uraian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yayasan pendidikan ini merupakan organisasi nirlaba yang kegiatan dan tujuan utamanya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Yayasan pendidikan ini berdiri dengan tujuan untuk mendukung dan membantu upaya pemerintah, dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan dan sosial yang lebih maju serta berkesinambungan. Dalam pelaporan keuangan, yayasan pendidikan ini sudah menyajikan laporan keuangan rutin tiap akhir tahun buku sesuai dengan ketentuan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Yayasan Pendidikan ini dalam menentukan penghasilan kena pajak tidak melakukan dan tidak mengakui adanya koreksi fiskal pada laporan keuangan fiskalnya, sehingga yayasan pendidikan ini menganggap laba yang dihasilkan dari laporan keuangan komersialnya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Setelah dilakukan analisis, maka hasil yang diperoleh pada tahun 2012 ada beberapa koreksi fiskal yang perlu dilakukan, yang mengakibatkan penurunan aktiva bersih fiskal sehingga pajak penghasilan badan tahun 2012 nihil dan mempunyai lebih bayar beban pajak penghasilan dari kredit pajak tahun 2012. Dalam prakteknya setiap akhir tahun pajak yayasan pendidikan ini tertib melaporkan dan menyetorkan pajak. Pajak penghasilan badan dihitung dari penghasilan kena pajak dengan tarif sesuai pasal 17 ayat (2) dan pasal 31e UU No.36 tahun 2008. Pada dasarnya pihak yayasan pendidikan sudah mengetahui akan adanya fasilitas pajak yayasan, tetapi pihak yayasan enggan menggunakannya, karena kurang memahami 9


prosedurnya, serta implikasinya kedepan akan aset yang didapatkan dari sisa lebih pendapatan yayasan pada perhitungan pajak tahun selanjutnya. Rincian beberapa kesimpulan di atas menandakan bahwa tingkat pemahaman pihak yayasan pendidikan akan perhitungan pajak penghasilan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan fiskal memang minim, yayasan pendidikan benar adanya dalam perhitungan tarif pajak karena yang mereka peroleh dari kantor pajak adalah buku panduan perhitungan hanya pada tarif pengenaan pajak, tetapi tidak pada proses rekonsiliasi fiskal sehingga didapatkan penghasilan kena pajak yang sesuai ketentuan fiskal.

Referensi 1. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45; Pelapoaran Keuangan Entitas Nirlaba. 2. Lexy J. Moleong. 2009. Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 3. Mansury, 1996. M. Pajak Penghasilan Lanjutan. Jakarta: Ind Hill-Co. 4. Pamungkas, H. Bambang, Daniel Benyamin De Poere, and Amalia Ridwan. 2009. "Analisis Ketentuan Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan Besarnya PPh Terhutang Studi Kasus pada Yayasan Pendidikan” YPKTH”." Retrieved September 2015 from Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR) 9.1: Halaman-9. 5. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/Pmk.03/2009. Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 80/PMK.03/2009. Tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan 7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-44/PJ./2009. Tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995. Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis (seri PPh Umum Nomor 15) 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 39/Pj.4/1995. Tentang Penyuluhan Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis (Seri Pph Umum Nomor 18) 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

10

ANALISIS KETENTUAN PAJAK YAYASAN DALAM MENENTUKAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA YAYASAN PENDIDIKAN M DI SIDOARJO

Recommend Documents