JURNAL ILMIAH RANGGAGADING Volume 9 No. 1, April 2009 : 9 - 17
ANALISIS KETENTUAN FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK MENENTUKAN BESARNYA PPh TERHUTANG Studi Kasus pada Yayasan Pendidikan “YPKTH” Oleh *Bambang Pamungkas, *Daniel B. De Poere dan Amalia Ridwan *Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor
ABSTRACT The objective of this research is to analyze fiscal stipulation toward commercial financial report of foundation, if it met justice principle and other principles that form the background of circular publication and rules about the foundation. The method used at this research is comparative method, trying to compare commercial financial report, that is financial report according to principle and accounting stipulation that be in effect (PSAK) with fiscal financial report according to principle and taxation stipulation (UU No. 17, 2000). From this reconciliation, it will be yielded fiscal profit or revenue that will be a basis to count income tax that must be paid in one tax year. Keywords: Foundation Financial Report, Company Fee Taxpayer, Fiscal Correction
PENDAHULUAN Sejak dimulainya gerakan reformasi di Indonesia, jumlah lembaga nirlaba terutama yayasan menunjukan peningkatan yang meningkat secara signifikan. Dengan pendiriannya yang relatif mudah maka banyak yang memanfaatkan bentuk yayasan untuk berbisnis dengan tidak adil. Mereka memasuki sektor komersial dengan badan hukum berbentuk yayasan sehingga tidak terkena pajak. Begitu pula dengan yayasan yang jelasjelas menghasilkan keuntungan, namun tetap tidak tersentuh pajak karena badan hukumnya. Dengan berbagai latar belakang tersebut, meskipun dinilai sudah terlambat, Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai salah satu lembaga nirlaba yaitu Yayasan. Melalui UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan dan SE34/PJ.4/1995 dan SE-39/PJ.4/1995 tentang
Penegasan Pajak Penghasilan bagi Yayasan dan Organisasi Sejenis. Peraturan perpajakan menyadari bahwa yayasan merupakan badan hukum yang tidak semata–mata mencari keuntungan semata dalam kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, patut diberikan perlakuan khusus untuk lembaga nirlaba ini di bidang Perpajakan. Perlakuan khusus ini dapat berupa banyak hal, mulai dari pembebasan pengenaan pajak, pengenaan tarif khusus sampai dengan keringanan-keringanan lain yang berlaku untuk berbagai jenis pajak.
METODOLOGI PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Komparatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis pada proses penelitiannya
PAMUNGKAS, DE POERE dan RIDWAN, Analisis Ketentuan Fiskal terhadap Laporan
dilapangan adalah sebagai berikut: 1. Studi Kepustakaan (Library Research) adalah metode pengumpulan data teoritis dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 2. Studi Lapangan (Field Research) adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan langsung pada objek penelitian. Studi lapangan yang dilakukan penulis adalah dengan cara interview (wawancara) langsung di tempat objek penelitian. Teknik ini adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihakpihak yang berkepentingan dengan masalah yang dijadikan objek penelitian. Tanya jawab ditujukan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN 1.
Analisis Ketentuan Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial pada Yayasan Pendidikan “YPKTH” untuk Menentukan Besarnya PPh Terhutang
Ketentuan fiskal adalah adalah ketentuan atau aturan-aturan menurut prinsip perpajakan. Dalam bab ini, penulis akan mencoba menganalisis ketentuan fiskal yang telah dijabarkan sebelumnya pada operasional variabel terhadap laporan keuangan Yayasan komersil Pendidikan ini sehingga akan didapatkan beban pajak yang terhutang yang sesuai menurut prinsip perpajakan. Pada prakteknya Yayasan Pendidikan ini telah melakukan perhitungan ini dan telah didapatkan beban pajak yang terhutang, akan tetapi setelah dikaji lebih lanjut terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada perhitungan dan pelaporan yang dilakukan Yayasan Pendidikan ini. Oleh karena itu penulis akan mencoba melakukan perhitungan dan penyajian kembali dengan melakukan analisis ketentuan fiskal yang ada dan berlaku sekarang ini. Dalam pembahasan ini penulis mengalami kendala untuk menyajikan 10
perhitungan yang benar-benar tepat sesuai teori-teori yang penulis dapatkan dari studi pustaka maupun kegiatan pekuliahan, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan data yang diperoleh penulis dari objek penelitian. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan asumsiasumsi dari data-data yang kurang sehingga penulis dapat melakukan pembahasan yang dapat dimengerti. 2.
Ketentuan Fiskal yang berlaku untuk Yayasan (organisasi nirlaba)
Beberapa ketentuan fiskal yang berlaku untuk yayasan atau organisasi sejenis yang berbasis nirlaba adalah UU No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan surat edaran SE-34/PJ.4/1995 dan SE39/PJ.4/1995 tentang Penegasan perlakuan Pajak Penghasilan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis. Berikut ini penjelasan dan pengaruh ketentuan fiskal tersebut bagi laporan keuangan komersial Yayasan Pendidikan ini: 3.
UU No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
Undang-undang ini adalah UU yang terbaru setelah mengalami perubahanperubahan, mulai dari UU No.7 Tahun 1983 lalu diubah menjadi UU No.7 Tahun 1991 lalu diubah lagi dengan UU No.10 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah UU No.17 Tahun 2000. Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah standard dan acuan bagi para Wajib Pajak untuk menghitung dan menentukan beban pajak penghasilannya. Berikut ini adalah pendapatanpendapatan dan biaya-biaya yang harus dilakukan rekonsiliasi fiskal karena adanya perbedaan-perbedaan pengakuan berdasarkan prinsip pajak dan prinsip akuntansi yang ada, yaitu: 1. Pendapatan dari Jasa Giro Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (2), pendapatan dari jasa giro merupakan objek pajak penghasilan tetapi harus dikoreksi fiskal negatif untuk mengurangi laba fiskal yang akan dikenakan tarif pajak penghasilan, hal ini dikarenakan
Jurnal Ilmiah Ranggagading, Vol. 9 No. 1, April 2009
berdasarkan ketentuan dasar hukum perpajakan dalam PP No.131/200 dan KMK51/KMK.04/2001 yang menerangkan mengenai objek pajak yang dikenakan PPh Final atas penghasilan bunga tabungan, jasa giro, dan diskonto. Jadi pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang kena pajak pada saat penerimaannya dan pajak atas pendapatan bunga tabungan/jasa giro ini bersifat final yang maksudnya pajak tersebut sudah dipotong atau dibayarkan pada saat pendapatan ini diterima, sehingga pada akhir periode atau dalam penghitungan pajak penghasilan tahunan Yayasan Pendidikan ini tidak perlu lagi memperhitungan besar pajaknya. Jumlah pendapatan jasa giro Yayasan Pendidikan ini tidak terlihat di laporan keuangannya. Pada Laporan Laba/Ruginya hanya ada akun pendapatan lain-lain yang didalamnya termasuk juga pendapatan jasa giro, sehingga penulis mencoba mengasumsikan jumlah jasa giro Yayasan Pendidikan ini. Jumlah ini penulis dapatkan dari akun Kas dan Bank pada Neraca Yayasan Pendidikan ini yang berjumlah Rp175.631.135,- dan mengasumsikan delapan puluh lima persennya (85%) adalah saldo bank yang dimiliki Yayasan Pendidikan ini. Perhitungan ini penulis lakukan karena Yayasan Pendidikan ini pun tidak melakukan pemisahan pada jumlah akun Kas dan Banknya. Sehingga akan didapatkan jumlah saldo bank Yayasan Pendidikan ini pada akhir tahun 2006 adalah sebesar Rp149.286.465,-. Setelah didapatkan jumlah saldo banknya maka penulis mencoba mengasumsikan lagi jumlah jasa giro sebesar enam persen (6%) dari jumlah saldo banknya dan didapatkan jumlah Rp8.957.188,- untuk jumlah pendapatan jasa giro Yayasan Pendidikan ini pada tahun 2006. Jumlah ini akan dikurangkan dari laba fiskal Yayasan Pendidikan ini pada perhitungan pajak terhutangnya tahun 2006. 2. Biaya Penyusutan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 pasal 11, yang menjelaskan tentang biaya penyusutan aktiva tetap berwujud yang
berumur lebih dari 1 (satu) tahun yang boleh dibebankan setiap tahunnya berdasarkan ketentuan perpajakan. Pada daftar perhitungan biaya penyusutan ini, penulis mengalami kendala yaitu dikarenakan Yayasan Pendidikan ini tidak mencatat secara jelas tahun perolehan untuk mendapatkan setiap aktiva tetapnya, sehingga agar penulis dapat menyajikan koreksi untuk biaya penyusutan pada Yayasan Pendidikan ini, maka penulis mencoba untuk mengasumsikan tahun perolehan setiap aktiva tetapnya. Terdapat ketidaksesuaian dengan perhitungan biaya penyusutan yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan ini, ketidaksesuaian tersebut terdapat pada aktiva tetap berwujud: a. Bangunan Berdasarkan ketentuan fiskal yang terdapat pada UU No.17 Tahun 2000 pasal 11 ayat (1), bangunan adalah aktiva tetap berwujud yang penyusutannya dihitung berdasarkan metode garis lurus. Dengan metode ini maka biaya penyusutan yang dibebankan setiap tahunnya akan berjumlah sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan untuk aktiva tetap tersebut. Yayasan Pendidikan ini menggunakan metode saldo menurun untuk menghitung biaya penyusutan bangunannya, Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fiskal yang ada. Oleh karena itu, Yayasan Pendidikan ini seharusnya melakukan penyesuaian untuk metode perhitungan biaya penyusutannya agar sesuai dengan dengan ketentuan fiskal UU No.17 tahun 2000 pasal 11 ayat (1). Yayasan Pendidikan ini juga harus melakukan koreksi negatif yaitu untuk mengurangi jumlah penghasilannya yang terkena pajak atau laba fiskalnya agar sesuai dengan ketentuan fiskal tersebut karena, dengan perhitungan biaya penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun, biaya penyusutan yang dibebankan pada tahun 2006 lebih kecil dari perhitungan biaya penyusutan apabila menggunakan metode penyusutan garis lurus. Berikut adalah tabel daftar perhitungan biaya penyusutan bangunan dengan menggunakan dua metode penyusutan yang berbeda, yaitu:
Tabel 1. Daftar Penyusutan Bangunan - Metode Saldo Menurun
11
PAMUNGKAS, DE POERE dan RIDWAN, Analisis Ketentuan Fiskal terhadap Laporan HARGA BIAYA AKUMULASI TAHUN TARIF NILAI BUKU PEROLEHAN PENYUSUTAN PENYUSUTAN 1995
5%
1.525.378.450
76.268.923
76.268.923
1.449.109.528
1996
5%
1.525/378.450
72.455.476
148.724.399
1.376.654.051
1997
5%
1.525.378.450
68.832.703
217.557.101
1.307.821.349
1998
5%
1.525.378.450
65.391.067
282.948.169
1.242.430.281
1999
5%
1.525.378.450
62.121.514
345.069.683
1.180.308.767
2000
5%
1.525.378.450
59.015.438
404.085.121
1.121.293.329
2001
5%
1.525.378.450
56.064.666
460.149.788
1.065.228.662
2002
5%
1.525.378.450
53.261.433
513.411.221
1.011.967.229
2003
5%
1.525.378.450
50.598.361
564.009.582
961.368.868
2004
5%
1.525.378.450
48.068.443
612.078.026
913.300.424
2005
5%
1.525.378.450
45.665.021
657.743.047
867.635.403
2006
5%
1.525.378.450
43.381.770
701.124.817
824.253.633
Tabel 2 Daftar Penyusutan Bangunan - Metode Garis Lurus TAHUN
MASA MANFAAT
HARGA PEROLEHAN
BIAYA PENYUSUTAN
1995
20
1.525.378.450
76.268.923
76.268.923
1.449.109.528
1996
20
1.525.378.450
76.268.923
152.537.845
1.372.840.605
1997
20
1.525.378.450
76.268.923
228.806.768
1.296.571.683
1998
20
1.525.378.450
76.268.923
305.075.690
1.220.302.760
1999
20
1.525.378.450
76.268.923
381.344.613
1.144.033.838
2000
20
1.525.378.450
76.268.923
457.613.535
1.067.764.915
2001
20
1.525.378.450
76.268.923
533.882.458
991.495.993
2002
20
1.525.378.450
76.268.923
610.151.380
915.227.070
2003
20
1.525.378.450
76.268.923
686.420.303
838.958.148
2004
20
1.525.378.450
76.268.923
762.689.225
762.689.225
2005
20
1.525.378.450
76.268.923
838.958.148
686.420.303
2006
20
1.525.378.450
76.268.923
915.227.070
610.151.380
Dari daftar perhitungan biaya penyusutan 12
AKUMULASI PENYUSUTAN
NILAI BUKU
diatas, terlihat adanya perbedaan jumlah biaya
Jurnal Ilmiah Ranggagading, Vol. 9 No. 1, April 2009
penyusutan pada tahun 2006. Ketika perusahaan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, biaya penyusutannya berjumlah Rp43.381.770,- sedangkan apabila perusahaan melakukan perhitungan menurut prinsip perpajakan yaitu menggunakan metode penyusutan garis lurus, biaya penyusutannya berjumlah Rp76.268.923,-. Dari kedua jumlah yang dihasilkan oleh perhitungan dengan menggunakan dua metode penyusutan yang berbeda, maka dihasilkan selisih dari kedua biaya tersebut yaitu berjumlah Rp32.887.153,dan agar dalam perhitungan biaya penyusutan bangunan Yayasan Pendidikan ini sesuai dengan ketentuan fiskal dalam UU No.17 pasal 11 ayat (1), maka Yayasan Pendidikan ini harus melakukan koreksi fiskal negatif yaitu mengurangi laba komersialnya agar sesuai dengan ketentuan perpajakan dan akan diperoleh laba fiskal atau pendapatan kena pajaknya sesuai dengan jumlah atau selisih antara kedua perhitungan dari metode penyusutan tadi, yaitu sebesar Rp32.887.153,b. Inventaris Berdasarkan ketentuan fiskal yang terdapat pada UU No.17 tahun 2000 pasal 11 ayat (2), biaya penyusutan untuk aktiva berwujud bukan bangunan dapat juga dihitung berdasarkan metode penyusutan saldo menurun dan dengan menetapkan tarif penyusutan sesuai UU No.17 tahun 2000 pasal 11 ayat (6) atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku tersebut disusutkan sekaligus.
Yayasan Pendidikan ini menggunakan metode penyusutan saldo menurun dalam melakukan perhitungan biaya penyusutan untuk inventarisnya, akan tetapi ada kesalahan dalam penetapan tarif yang digunakannya. Berdasarkan UU No.17 tahun 2000 pasal 11 ayat (6), inventaris termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok II sehingga tarif yang dikenakan untuk biaya penyusutan metode saldo menurun adalah sebesar lima puluh persen (50%). Tetapi Yayasan Pendidikan ini hanya mengenakan tarif dua puluh persen (20%) dalam menghitung biaya penyusutannya, sehingga Yayasan Pendidikan ini perlu melakukan penyesuaian untuk perhitungan biaya penyusutannya agar sesuai dengan dengan tarif yang terdapat pada ketentuan fiskal UU No.17 tahun 2000 pasal 11 ayat (6). Yayasan Pendidikan ini juga harus melakukan koreksi fiskal positif, yaitu untuk menambah pendapatan kena pajak atau laba fiskalnya agar sesuai dengan ketentuan fiskal tersebut. Karena dengan perhitungan biaya penyusutan menggunakan metode penyusutan saldo menurun dengan tarif dua puluh persen (20%), maka biaya penyusutan yang dibebankan pada tahun 2006 lebih besar dari perhitungan biaya penyusutan menggunakan metode penyusutan saldo menurun dengan tarif lima puluh persen (50%). Berikut adalah tabel daftar perhitungan biaya penyusutan inventaris dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun dengan perbandingan menggunakan tarif yang berbeda, yaitu:
Tabel 3 Daftar Penyusutan Inventaris - Metode Saldo Menurun HARGA PEROLEHAN
BIAYA PENYUSUTAN
20%
620.375.175
124.075.035
124.075.035
496.300.140
20%
620.375.175
99.260.028
223.335.063
397.040.112
20%
620.375.175
79.408.022
302.743.085
317.632.090
TAHUN
TARIF
2004 2005 2006
AKUMULASI PENYUSUTAN
NILAI BUKU
Tabel 4 Daftar Penyusutan Inventaris - Metode Saldo Menurun TAHUN
TARIF
HARGA PEROLEHAN
BIAYA PENYUSUTAN
AKUMULASI PENYUSUTAN
NILAI BUKU
13
PAMUNGKAS, DE POERE dan RIDWAN, Analisis Ketentuan Fiskal terhadap Laporan 2004
50%
620.375.175
310.187.588
310.187.588
310.187.588
2005
50%
620.375.175
155.093.794
465.281.381
155.093.794
2006
50%
620.375.175
77.546.897
542.828.278
77.546.897
Dari kedua daftar biaya penyusutan diatas, terlihat adanya perbedaan jumlah biaya penyusutan pada tahun 2006 yaitu pada perhitungan biaya penyusutan dengan menggunakan tarif dua puluh persen (20%), biaya yang diperoleh sebesar Rp79.408.022,dan pada perhitungan biaya penyusutan dengan menggunakan tarif lima puluh persen (50%), biaya yang diperoleh sebesar Rp77.549.897,sehingga dari kedua perhitungan ini maka terdapat selisih sebesar Rp1.858.125,-. Agar dalam perhitungan biaya penyusutan Inventaris Yayasan Pendidikan ini sesuai dengan ketentuan fiskal dalam UU No.17 pasal 11 ayat (6), maka Yayasan Pendidikan ini harus melakukan koreksi fiskal positif yaitu dengan mengurangi jumlah biaya penyusutannya sehingga akan menambah jumlah laba fiskal yang akan dikenakan tarif pajak. 4.
SE-34/PJ.4/1995 & SE-39/PJ.4/1995
Surat Edaran SE-34/PJ.4/1995 dan SE-39/PJ.4/1995 adalah ketentuan yang berisi tentang penegasan tentang perlakuan Pajak Penghasilan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis mulai tahun pajak 1995. Surat edaran ini adalah ketentuan tambahan dari UU pajak penghasilan yang berlaku untuk badan usaha nirlaba dan berisi mengenai keringanan dan pengecualian-pengecualian bagi Yayasan dan Organisasi sejenis dikarenakan pada dasarnya yayasan dan organisasi sejenis adalah badan usaha nirlaba yang pada dasar pendiriannya tidak bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan semata. Dalam akun penerimaan Yayasan Pendidikan ini, terdapat akun penerimaan diluar usaha. Karena keterbatasan penulis dalam perolehan data dari Yayasan Pendidikan ini, maka penulis mengasumsikan bahwa dalam akun penerimaan diluar usaha ini berisi pendapatan jasa giro dan sumbangan yang diterima Yayasan Pendidikan ini. Dari hasil perhitungan yang diasumsikan penulis 14
mengenai jumlah pendapatan jasa giro diatas, maka jumlah sisa penerimaan diluar usaha setelah dikurangi pendapatan jasa giro adalah sebesar Rp7.700.000,Berdasarkan ketentuan SE34/PJ.4/1995 pasal 2, maka sumbangan yang diterima oleh Yayasan Pendidikan tersebut bukanlah objek pajak penghasilan. Oleh karena itu, sumbangan sebesar Rp7.700.000,ini harus dikoreksi fiskal negatif, yaitu harus mengurangi laba fiskal Yayasan Pendidikan ini yang akan dikenakan tarif pajak. 5.
Pengaruh Ketentuan Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial
Berdasarkan ketentuan-ketentuan fiskal yang berlaku untuk Yayasan Pendidikan tersebut, maka ada beberapa koreksi fiskal baik positif maupun negatif yang perlu dihitung untuk mengurangi atau menambah laba fiskal atau pendapatan kena pajak Yayasan Pendidikan ini. Dari koreksi-koreksi yang telah diuraikan diatas, maka terdapat koreksi fiskal positif, yaitu koreksi yang akan menambah laba fiskal Yayasan Pendidikan ini yang berasal dari perbedaan pengenaan tarif yang ditetapkan oleh perusahaan dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perpajakan pada perhitungan biaya penyusutan inventaris yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun. Juga terdapat koreksi negatif, yaitu koreksi yang akan mengurangi laba fiskal Yayasan Pendidikan ini yang berasal dari pendapatan jasa giro yang bersifat final sehingga tidak terkena pajak lagi karena telah dikenakan pajak pada saat penerimaannya, ketidaktepatan Yayasan Pendidikan ini dalam penggunaan metode penyusutan untuk bangunan dimana Yayasan Pendidikan ini menggunakan metode penyusutan saldo menurun sedangkan menurut ketentuan perpajakan metode penyusutan yang dapat digunakan untuk menyusutkan bangunan adalah dengan menggunakan metode
Jurnal Ilmiah Ranggagading, Vol. 9 No. 1, April 2009
penyusutan garis lurus dan sumbangan yang diterima Yayasan Pendidikan ini yang bukan merupakan objek pajak penghasilan karena bentuk badan usaha Yayasan Pendidikan ini
yang bersifat nirlaba atau non komersil atau tidak bertujuan mencari laba. Dari koreksikoreksi diatas, apabila dilakukan perhitungan ulang maka dapat ditampilkan sebagai berikut:
Tabel 5 Laporan Keuangan Fiskal setelah Analisis Laba / (Rugi) sebelum Pajak (Komersil)
74.012.464
Rekonsiliasi Fiskal Koreksi Positif 1.
Biaya penyusutan Inventaris
=
1.858.125
Koreksi Negatif 1.
Pendapatan Jasa Giro
=
(8.957.188)
2.
Biaya penyusutan Bangunan
=
(32.887.153)
3.
Sumbangan
=
(7.700.000) (49.544.341)
Laba / Rugi (Fiskal)
26.326.248 26.326.000
Pembulatan Tarif Pajak 10%
x
26.326.000
=
2.326.000
15%
x
-
=
-
30%
x
-
=
-
Pajak Terutang
2.326.000
Kredit Pajak
3,629,217
Kurang/(Lebih) Bayar Pajak
(996.617)
Terbilang: (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) Dari tabel diatas, terlihat adanya perbedaan nilai akhir dari laba fiskal dan pajak
yang terhutang pada tahun 2006 yang disajikan oleh Yayasan Pendidikan ini dengan penyajian 15
PAMUNGKAS, DE POERE dan RIDWAN, Analisis Ketentuan Fiskal terhadap Laporan
penulis setelah dilakukan analisis dari ketentuan fiskal yang ada terhadap laporan keuangan komersial Yayasan Pendidikan ini. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis tersebut, maka berpengaruh pada jumlah beban pajak Yayasan Pendidikan ini yang menjadi lebih kecil daripada jumlah beban pajak yang dihitung oleh Yayasan Pendidikan ini. Sehingga pada akhir tahun pajak setelah jumlah beban pajak tersebut dikurangi dengan kredit pajak yang telah dibayarkan Yayasan Pendidikan setiap bulannya, maka hasilnya adalah Yayasan Pendidikan ini mempunyai lebih bayar pajak penghasilannya sebesar Rp996.617,-. Berdasarkan UU PPh No.17 Tahun 2000 pasal 28A, maka apabila pajak yang terhutang pada tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka berarti Yayasan Pendidikan ini mempunyai kelebihan bayar. Kelebihan pembayaran tersebut dapat dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Kelebihan pembayaran ini dapat dikembalikan dengan cara kompensasi terhadap utang/beban pajak tahun berikutnya atau dengan cara restitusi, yaitu kelebihan pembayaran ini dikembalikan secara tunai.
KESIMPULAN Setelah pembahasan dan uraian yang telah penulis, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan pada Yayasan Pendidikan ”YPKTH”, yaitu: 1. Yayasan Pendidikan ini merupakan badan usaha nirlaba atau organisasi non komersial, yang kegiatan dan tujuan utama pendiriannya tidak semata-mata untuk mencari dan mengumpulkan keuntungan/laba. Yayasan Pendidikan ini belum membuat pencatatan dan laporan keuangan komersialnya berdasarkan pada ketentuan PSAK No.45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Yayasan Pendidikan ini masih membuat laporan keuangan komersialnya seperti perusahaan komersial pada umumnya yang berdasarkan pada ketentuan PSAK. 16
2.
3.
No1 mengenai penyajian laporan keuangan. Yayasan Pendidikan ini sudah menghitung, melaporkan dan membayar pajak penghasilannya berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa yayasan juga merupakan subjek pajak penghasilan sehingga laba /penghasilan yang diperolehnya dari kegiatan komersial juga merupakan objek pajak penghasilan. Yayasan Pendidikan ini tidak melakukan pencatatan hutang pajak pada tahun 2006 pada laporan keuangan komersialnya, yang berasal dari perhitungan pajak penghasilan yang menjadi beban pajak Yayasan Pendidikan ini. Meskipun Yayasan Pendidikan ini sudah mengakui adanya hutang pajak (kurang bayar) pada saat pembuatan laporan keuangan fiskalnya. Yayasan Pendidikan ini tidak melakukan dan tidak mengakui adanya koreksi fiskal pada laporan keuangan fiskalnya, sehingga Yayasan Pendidikan ini menganggap laba yang dihasilkan dari laporan keuangan komersilnya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Setelah dilakukan analisis oleh penulis, maka hasil yang diperoleh adalah bahwa ada beberapa koreksi fiskal yang perlu dilakukan oleh Yayasan Pendidikan ini, yang mengakibatkan pada akhir tahun 2006 Yayasan Pendidikan ini seharusnya mempunyai lebih bayar beban pajak penghasilannya.
DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jendral Pajak. 2006. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Departemen Keuangan RI, Jakarta. Erly Suandy. 2003. Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta. Hornby A.S. 2000. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Sixth Edition, Oxford Mardiasmo. 2003. Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta. PSAK No. 45, Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Rimsky K. Judisseno. 2004. Perpajakan, Edisi
Jurnal Ilmiah Ranggagading, Vol. 9 No. 1, April 2009
Revisi, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta. Riyanto Wujarso, dan Pahala Nainggolan, AK.,
MM. 2004. Perpajakan untuk Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis, PPM, Jakarta.
17
