Perpustakaan Unika
Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada CV. ABC
Laporan Praktek Kerja Lapangan
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG
Disusun oleh: Olyvia Valentin Henryadewanti 08.31.0001
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2011
i
Perpustakaan Unika
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah
Pajak memegang peran penting dalam penerimaan pendapatan negara. Seperti di kutip www.equator-news.com, di tahun 2011 penerimaan pajak menopang 75% penerimaan negara yang digunakan untuk gaji para pegawai negeri sipil, polisi, dan tentara serta membangun infrastruktur jalan, sarana kesehatan, sekolah-sekolah, dan sebagainya. Dengan demikian pajak sering menjadi topik utama dalam pembicaraan dan wacanawacana yang ramai diperbincangkan. Belum lagi sifat yang dinamis dari pajak itu sendiri seperti peraturan–peraturan perpajakan yang sering kali mengalami perubahan. Sehingga Wajib Pajak (WP) pun harus selalu up to date untuk mengetahui seputar perubahan tentang peraturan pajak itu sendiri.
Salah satu jenis pajak adalah Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang disebut dengan Pajak Penghasilan (PPh). Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sehingga atas penghasilan tesebut akan dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan.
Subjek pajak penghasilan terdiri dari, subjek pajak Orang Pribadi (OP), warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, subjek pajak badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek pajak badan terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 1
Perpustakaan Unika
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
Undang - undang Perpajakan di negara kita menganut prinsip Self assessment yang mana WP diberikan kepercayaan untuk menghitung, dan menetapkan besarnya jumlah PPh terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), setelah tahun pajak berakhir. Sehingga negara memberikan kepercayaan penuh terhadap WP dalam proses perhitungan pajaknya.
Subjek pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan. Yang
mana wajib
melakukan pembukuan adalah wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar 4,8 Miliar atau lebih dalam satu tahun. Sedangkan kewajiban untuk melakukan pencatatan adalah WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan
menghitung
penghasilan
netto
dengan
menggunakan
Norma
Penghitungan Penghasilan Netto (peredaran usaha kurang dari 4,8 Miliar). Begitu juga WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda untuk melakukan keuangan perpajakannya, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Kemudian
pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh
terlebih dahulu harus melakukan koreksi-koreksi fiskal. Penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak dapat disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan atau biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan menurut pajak. Koreksi fiskal dapat berupa koraksi positif dan koreksi negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh 2
Perpustakaan Unika
terutangnya juga akan meningkat. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terutangnya juga akan menurun.
Adanya perbedaan pengakuan atau perlakuan terhadap suatu transaksi menurut aturan pajak dan menurut standar akuntansi, pada akhirnya akan berpengaruh terhadap besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan dan besarnya pajak terutang yang akan disetorkan oleh WP. Oleh karena itu peneliti bermaksud melakukan penelitian yang diberi judul “Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada CV. ABC”.
1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana melakukan koreksi fiskal di CV. ABC?
1.3.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana melakukan koreksi fiskal di CV. ABC.
1.4.
Manfaat Penelitian 1.
Bagi CV. ABC Membantu melakuan koeksi fiskal dalam melakukan perhitungan pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun, serta memberikan informasi kelemahan maupun kelebihan dalam pembukuan yang digunakan dalam perhitungan koreksi fiskal.
3
Perpustakaan Unika
2.
Bagi Peneliti Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pengertian bagi peneliti tentang bagaimana melakuan koresi fiskal. Sebagai pembelajaran dan pembekalan saat peneliti mulai masuk dalam dunia kerja.
3.
Bagi Pembaca Sebagai referensi bagi penulisan selanjutnya yang berhubungan dengan topik bahasan hasil dari penelitian ini.
3.5.
Sistematika Penulisan Supaya dapat memberikan ilustrasi mengenai pembahasan yang lebih jelas dalam pemahaman hasil penelitian ini, maka dari itu penulis menulis sistematika pembahasan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika pembahasan dalam penulisan.
BAB II
: LANDASAN TEORI Bab ini membahas tenang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, dimana teori ini akan dipakai sebagai dasar dan pedoman dalam pembahasan permasalahan yang akan dijabarkan.
BAB III
: GAMBARAN UMUM dan METODE PENELITIAN Bab ini akan membahas secara singkat mengenai gambaran umum objek penelitian dan metode penelitian. 4
Perpustakaan Unika
BAB IV
: HASIL PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang pembahasan masalah penelitian.
BAB V
: PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian.
5
Perpustakaan Unika
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pajak 2.1.1
Pengertian Pajak Seperti dikutip Resmi
(2007), definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. DR.
Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan, sehingga berbunyi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Sedangkan S. I. Djajadiningrat mengungkapkan definisi pajak adalah sebagai suatu sumber kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Defini lain diungkapkan oleh Mr. Dr N. J. Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasaha (menurut
norma-norma
yang
ditetapkannya
secara
umum),
tanpa
adanya
kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menuup pengeluaran-pengeluaran umum.
6
Perpustakaan Unika
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa: -
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
-
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprstasi individual oleh pemerintah
-
Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah
-
Pajak diperuntukkan bagi pengeluaan-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment
2.1.2
Fungsi Pajak Seperti dikutip Mardiasmo (2008), ada dua fungsi pajak, yaitu : 1. Fungsi Budgetair (Pendanaan) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya, yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrument pengumpulan dana guna membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Ditujukkan dengan masuknya pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2.
Fungsi Regulair (Mengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrumen pengatur melalui kebijakan – kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya untuk mempercepat laju perumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi.
7
Perpustakaan Unika
2.1.3
Tarif Pajak Seperti dikutip dari www.dudiwahyudi.com, salah satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan baru adalah berubahnya tarif umum Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 17. Baik tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, kedua-duanya mengalami perubahan. Namun demikian, sifat perubahannya berbeda. Apabila tarif PPh Orang Pribadi hanya berubah dalam hal tarif dan lapisan kena pajaknya, tetapi perubahan tarif PPh badan lebih ke jenis tarifnya yaitu dari tarif proporsional menjadi tarif tunggal (single tax). 1. Tarif PPh Orang Pribadi Sampai dengan tahun pajak 2008, tarif PPh Orang Pribadi adalah sebagai berikut: -
Lapisan Penghasilan Kena Pajak s.d. Rp 25 Juta kena tarif 5%
-
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 25 Juta s.d. Rp 50 Juta kena tarif 10%
-
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 50 Juta s.d. Rp 100 Juta kena tarif 15%
-
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 100 Juta s.d. Rp 200 Juta kena tarif 25%
-
Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 200 Juta kena tarif 35% Mulai tahun 2009, struktur tarifnya adalah sebagai berikut :
-
Lapisan Penghasilan Kena Pajak s.d. Rp 50 Juta kena tarif 5%
-
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 50 Juta s.d. Rp 250 Juta kena tarif 15%
-
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta kena tarif 25%
-
Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 500 Juta kena tarif 30%
Dari struktur tarif di atas terlihat bahwa perubahannya terletak pada pengurangan lapisan kena pajak, penurunan tarif tertinggi, dan perubahan rentang lapisan kena pajak. Sistem pentarifannya masih merupakan tarif proporsional. Namun demikian, secara umum bisa dikatakan bahwa perubahan tarif pada Wajib Pajak Orang Pribadi ini bersifat menurunkan tarif pajak. Hal ini berarti bisa kita baca sebagai keuntungan 8
Perpustakaan Unika
bagi masyarakat Wajib Pajak dan adanya potensi penurunan penerimaan pajak bagi negara.
2. Tarif PPh Badan Sampai dengan tahun pajak 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan menganut tarif proporsional dengan struktur sebagai berikut : -
Lapisan Penghasilan Kena Pajak s.d. Rp 50 Juta kena tarif 10%
-
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 50 Juta s.d. Rp 100 Juta kena tarif 15%
-
Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 100 Juta kena tarif 30%
Mulai tahun pajak 2009, tarif PPh Badan menganut sistem tarif tunggal atau single tax yaitu 28% dan akan menjadi 25% pada tahun 2010. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 28% atau 25%. Khusus untuk perusahaan terbuka yang memenuhi syarat tertentu, tarif PPh Badan nya adalah 5% lebih rendah dari tarif umum.
Secara umum, perubahan tarif PPh Badan ini menguntungkan bagi perusahaanperushaan besar yang biasanya kena tarif lapisan tertinggi 30%. Namun bagi perusahaan-perusahaan kecil, yang biasanya kena tarif dengan lapisan kena pajak rendah tentu saja akan merugikan karena akan mengalami kenaikan tarif. Namun demikian, ada ketentuan baru dalam Pasal 31E yang memberikan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum untuk Wajib Pajak badan yang omzetnya tidak lebih dari Rp50 Milyar yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak dari bagian omzet sampai dengan Rp4,8 Milyar.
9
Perpustakaan Unika
2.2 Pajak Penghasilan 2.2.1
Subjek Pajak Menurut Restu (2007), Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-undang pajak di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
UU Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1), mengelompokkan pajak sebagai berikut: a. Subjek pajak orang pribadi Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. b. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. c. Subjek pajak badan Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
10
Perpustakaan Unika
terbatas, perseroan komanditair, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik negara atau Daerah dalam nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. d. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yaitu berupa: -
Tempat kedudukan manajemen
-
Cabang perusahaan
-
Kantor perwakilan
-
Gedung kantor
-
Pabrik
-
Bengkel
-
Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
-
Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
-
Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
-
Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
-
Orang atau badanyang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
11
Perpustakaan Unika
-
Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia
2.2.2
Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri UU Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat (2), membedakan subjek pajak menjadi subjek dalam negeri dan subjek luar negeri a. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah: -
Orang pribadi yang bertempat tunggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak mempunyai niat untuk bertempat tinggal d Indonesia
-
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
-
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
b. Yang dimaksudkan subjek pajak luar negeri adalah: -
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
-
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan
12
Perpustakaan Unika
dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia Perbedaan yang penting antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri adalah: a. Subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan subjek pajak luar negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia saja b. Subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasar penghasilan netto (yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang yang diperkenanakan); kecuali untuk jenis penghasilan tertentu, sedangkan subjek pajak luar negeri dikenakan pajak berdasar penghasilan bruto c. Subjek pajak dalam negeri menghitung besarnya pajak penghasilan terutang dengan menggunakan tarif umum (tarif Pasal 17 UU PPh) atau tarif khusus untuk jenis penghasilan tertentu, sedangkan subjek pajak luar negeri menggunakan tarif sepadan yaitu 20% (Pasal 26 UU PPh) d. Subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai dasar untuk menetapkan pajak terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan subjek pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan kerena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui potongan pajak yang bersifat final
2.3 Akuntansi 2.3.1
Pengertian Akuntansi Menurut Agoes & Trisnawati (2009), Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak – pihak yang berkepentingan mengenai 13
Perpustakaan Unika
aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Informasi yang diharapakan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Untuk menghasilkan suatu informasi akuntansi, berupa laporan keuangan yang akan berguna bagi pihak – pihak yang berkepentingan untuk mengetahui aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan dalam tahun berjalan terdapat proses pencatatan yang terus berulang setiap tahun buku.penjabaran diatas merupakan siklus akuntansi. Siklus akuntansi dilakukan mulai dari:
2.3.2
-
Analisis dokumen transaksi
-
Jurnal
-
Posting ke buku besar
-
Neraca saldo
-
Jurnal penyesuaian
-
Laporan keuangan
-
Jurnal penutup
-
Neraca saldo setela penutupan
Laporan Keuangan Seperti dikutip dari Agoes & Trisnawati (2009), laporan keuangan terbagi menjadi empat bagian, yaitu: a. Laporan laba/rugi Yaitu laporan yang menunjukkanpendapatan dan beban selam periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersrbut.
14
Perpustakaan Unika
b. Laporan perubahan ekuitas Yaitu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Laporan ini dibuat setelah laporan laba/rugi, tetapi sebelu neraca, karena jumlah ekuitas pemili pada akhir periode harus dilaporan dalam neraca. c. Neraca Yaitu suatu daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu, misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun. d. Laporan arus kas Yaitu laporan yang menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas selama periode waktu terentu, misalnya sebulan atau seahun. Laporan arus kas ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: -
Arus kas dari aktifitas operasi, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih.
-
Arus kas dari aktifitas investasi, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan bukan aset lancar.
-
Arus kas dari aktifitas pendanaan, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan kewajiban jangka panjang.
2.4 Pembukuan dan Pencatatan 2.4.1
Pengertian Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (29) dan pasal 4 ayat (4), pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengmpulkan data dan infomasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang/ jasa
15
Perpustakaan Unika
yang diakhiri dengan menyusun laporan keuangan beupa neraca dan laporan laba/ rugi untuk periode tahun pajak tertentu. Laporan neraca dan laba/rugi tersebut wajib dilampirkan dalam penyampaian Sura Pemberitahuan (SPT) tahunan setiap tahun. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. 2.4.2
Kewajiban Pembukuan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 28 mengatur bahwa yang melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini dimaksudkan agar dengan melakukan pembukuan, WP dapat menghitung besarnya pajak terutang. Selain PPh besar pajak lain dapat diketahui. Menurut Resmi (2007), WP yang wajib melakukan pembukuan adalah: -
WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia
-
WP badan di Indonesia
Menurut Resmi (2007), ada beberapa yang harus diperhatikan dalm melakukan pembukuan atau pencatatan, yaitu: a. Pembukuan
atau
pencatatan
harus
dilakukan
dengan itikad
baik
dan
mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya b. Pembukan
atau
pencatatn
harus
diselenggarakan
di
Indonesia
dengan
menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahas asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan c. Pembukuan diselengarakan dengan taat asas dan dengan stelsel akkrual atau stslsel kas 16
Perpustakaan Unika
d. Perubahan terhadap metode dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak e. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang f. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selai Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan Buku-buku, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal WP orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi WP badan. Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 13 ayat (3), sanksi bagi WP yang tidak menyelenggarakan pembukuan adalah perhitungan pajaknya akan dilakukan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan ditambah sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar. Ada juga sanksi pidana bagi WP yang sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan / menyelenggarakan pembukuan dengan tidak benar, sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara. Sanksi tersebut berupa pidana paling sedikit enam bulan dan paling lama enam tahun. Dengan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak / atau kurang bayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak / atau kurang bayar (UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39). 2.4.3
Kewajiban Pencatatan Menurut Resmi (2007), untuk WP yang dkecualikan dari kewajiban melaksanakan pembukuan, maka WP wajibkan melakukan pencatatan. WP orang pribadi yang tidak
17
Perpustakaan Unika
melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dan WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekejaan bebas menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 ayat (2), diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan norma pengitungan penghasilan neto, yaitu peredaran usahanya dalam satu tahun kurang dari Rp 4,8 miliar, dengan syarat WP orang pribadi tersebut memberitahkan kepada Dirjen pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jika tidak maka WP orang pribadi tersebut dianggap melakukan pembukuan.
2.5 Penghasilan dan Biaya 2.5.1
Penghasilan
2.5.1.1 Penghasilan menurut SAK Menurut PSAK No. 23, Pendapatan ialah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sedangkan menurut Mardiasmo (2008), Penghasilan adalah tambahan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomisnya dalam suatu periode tertentu, sepanjang tambahan kemampuan ini berupa uang atau dapat dinilai dengan uang. 2.5.1.2 Penghasilan menurut Pajak Para ahli menyarankan agar definisi penghasilan yang dipakai hendaknya komprehensif tidak memandang sumbernya, artinya dari apa atau dari mana saja sumber tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa dapat dipakai memenuhi kebutuhan, legal atau illegal, halal atau haram, termasuk hadiah, pembebasan hutang, menang undian dan lain-lain.
18
Perpustakaan Unika
UU PPh No. 7 Tahun 1983 yang diubah dengan UU PPh No. 17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah peghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 1.
Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak Seperti dikutip dari Rusdji (2007), penghasilan yang termasuk objek pajak sebagai berikut: -
Penggantian atau imbalan berkenaaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
-
Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan
-
Laba usaha
-
Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk: a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran pemecahan, atau pengambilan usaha d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan,
19
Perpustakaan Unika
atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan -
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
-
Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian hutang
-
Deviden dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
-
Royalty
-
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
-
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
-
Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali smpai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
-
Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
-
Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
-
Premi asuransi
-
Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usahanya atau pekerjaan bebas
-
Tambahan kegiatan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
2. Penghasilan yang Bukan Termasuk Objek Pajak Seperti dikutip dari Rusjdi (2007), penghasilan yang bukan termasuk objek pajak sebagai berikut:
20
Perpustakaan Unika
a. Harta termasuk setoran tunai yang diterima Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. c. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dan oleh badan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. d. Warisan e. Dividen atau bagian laba yang diterima akibat penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: -
Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
-
Pemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah modal disetor dari Perusahaan yang memberi Dividen
f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kecelakaan, kesehatan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. g. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. h. Bagian laba yang diterima anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. i. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final. j. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali jumlahnya tidak lebih dari 350 juta rupiah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, termasuk: -
KUKESRA (Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera)
-
KUT (Kredit Usaha Tani)
21
Perpustakaan Unika
-
KPRSS (Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana)
-
KUK (Kredit Usaha Kecil)
-
Kredit lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan BI dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan koperasi (yang merupakan jumlah kumulatif dari satu atau beberapa bank kreditur)
3. Pajak yang Dikenakan Pajak Penghasilan ( PPh ) Final Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. PPh bersifat final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan Badan walaupun tetap dilaporkan dalam SPT. a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. b.
Penghasilan berupa hadiah undian.
c.
Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
22
Perpustakaan Unika
2.5.2
Biaya
2.5.2.1 Biaya menurut SAK Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Menurut Baridwan (1997), biaya adalah aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya hutang (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Seperti tertulis dalam SAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam SAK, pengertian beban adalah penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. 2.5.2.2 Biaya Menurut Pajak Menurut pajak, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena meurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biayabiaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. 1. Biaya yang Dapat Dikurangkan a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, dll atau biaya – biaya yang lazimnya disebut dengan biaya sehari – hari yang dibebankan pada tahun pengeluaran yang diperlukan.
23
Perpustakaan Unika
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lin yang mempunyai masa menfaat lebih dari sau tahun. c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. d. Kerugian karena penjualan/pengalihan harta. e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing. f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. h. Piutang tak tertagih i. Pemupukan dna cadangan. j. Sumbangan yang dapat dibiayakan. 2. Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan a. Pembayaran dividen, pembagian laba atau pembagian sisa hasil usaha (koperasi) b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan c. Premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa d. Pemberian kenikmatan e. Hibah, bantuan dan sumbangan f. Pajak Penghasilan g. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak- pihak tertentu h. Biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi
24
Perpustakaan Unika
i. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan yang modalnya tidak terbagi atas saham j. Sanksi Pajak 2.6 Koreksi Fiskal Seperti dikutip dari Resmi (2003), Koreksi fiskal dilakukan oleh WP karena terdapat pebedaan pehitungan khususnya laba menurut akuntansi (komesial) dengan menurut pajak (fiskal). Koreksi fiskal ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor privat, sedangkan koreksi fiskal lebih ditujukan untuk menghitng pajak. Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Ada beberapa pendekatan dalam menyusun laporan keuangan fiskal, yaitu: 1. Laporan keuangan fiskal dsusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyususnan laporan keuangan. 2. Laporan keuangan ekstra komtabel dengan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, diluar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi komersial. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (ekstra komtabel) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi
25
Perpustakaan Unika
Seperti dikutip dari Resmi (2003), koreksi fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. 1. Koreksi fiskal positif Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat. Koreksi fiskal positif diantaranya: a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP c. Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut WP lebih tinggi d. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak e. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final 2. Koreksi fiskal negatif Koreksi fiskal negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurun. Koreksi fiskal negatif diantaranya : a. Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut WP lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak c. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final 2.7 Perbedaan Koreksi Fiskal Menurut Rusdji (2007), terdapat perbedaan dalam perlakuan penetapan pendapatan dan biaya menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 dengan Standar Akuntansi Keuangan sebagai akibat dari adanya beda tetap dan beda sementara;
26
Perpustakaan Unika
perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal; dan pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan yaitu pada besarnya jumlah pajak terutang dan jumlah laba usaha. 2.7.1
Beda Tetap (Permanent Difference)
Menurut Rusdji (2007), bagi perusahaan: semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak , dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena pajak. Bagi Ditjend Pajak: tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena pajak, ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah laba kena pajak karena pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada beberapa jenis pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan perusahaan (sumbangan, entertain tanpa daftar normatif). Di dalam Akuntansi Perpajakan perbedaan ini disebut dengan BEDA TETAP (Permanent Difference). 2.7.2
Beda Waktu
Menurut Rusdji (2007), perbedaan lainnya adalah perbedaan yang diakibatkan karena bedanya saat pengakuan (waktu pengakuan) baik itu terhadap pendapatan maupun beban (pendapatan/beban tangguhan), juga akibat perbedaan beban penyusutan dimana pihak Ditjend Pajak menggunakan metode penyusutan Garis Lurus (Straight Line Method) sementara perusahaan mungkin menggunakan metode penyusutan yang lain, yang oleh karenanya mengakibatkan adanya perbedaan alokasi beban penyusutan. Prakiraan Umur ekonomis atas aktiva tetap juga turut memberi kontribusi atas perbedaan tersebut. Dengan kata lain perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Dalam Akuntansi Perpajakan ini disebut dengan BEDA WAKTU (Time Difference).
27
Perpustakaan Unika
BAB III GAMBARAN UMUM 3.1 Sejarah CV. ABC
Industri garment merupakan salah satu industri yang penting di Indonesia. Bersama-sama dengan industri tekstil dan produk tekstil lainnya (TPT), industri tersebut merupakan penyumbang devisa terbesar bagi negara setelah minyak dan gas bumi (Migas) hampir 27,3% telah disumbangkan dari industri garment kepada negara. Di pasar internasional sendiri, produk garment Indonesia telah memiliki posisi yang cukup bagus, dengan pangsa antara tiga persen sampai empat persen dari total nilai ekpsor dunia. Disamping itu, industri garment bersifat padat karya sehingga menjadikan posisi industri tersebut sangat penting bagi perekonomian Indonesia, sebagai penyedia lapangan kerja utama. Itulah yang menjadi awal pemikiran terbentuknya CV. ABC.
CV. ABC adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang garment yang mulai dirintis tahun 2001 berlokasi di Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang. Awalnya tenaga produksi hanya 5 orang, dengan berjalannya waktu dan mulai menemukan jalan dalam hal penjualan CV. ABC berkembang dengan jumlah pekerja 20 orang namun dengan alat yang masih sederhana. Tahun 2004 mulai aktif dalam pembukuan dan mendaftarkan diri sebagai PKP. Karena keterbatasan dalam hal pembukuan dan perpajakan maka mempekerjakan karyawan yang mampu dalam hal tersebut. Dan sampai saat ini jumlah pekerja ada 75 orang dengan peralatan yang cukup modern. Barang hasil produksinya antara lain berupa kemeja (shirts), blus (blouses), rok (skirts), kaos (t-shirts, polo shirt, sportswear) baik dewasa, anak-anak, pria, maupun wanita. Meskipun itu semua masih dalam lingkup domestik namun barang-barang yang dihasilkan tidak kalah dengan
28
Perpustakaan Unika
barang-barang kualitas ekspor. Dan saat ini bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang cukup besar seperti PT Ungaran Sari Garment, PT Apac Centertex, PT Behaestex, PT Tyfountex Indonesia, PT Cerah Garmindo, PT Pantja Tunggal, PT Ungaran Indah Busana, PT Optima Tiga Biru. Pekerja tersebut terdiri dari direktur, staf produksi, staf keuangan, design pembukuan dan karyawan produksi.
3.2 Struktur Organisasi
Berikut adalah Struktur Organisasi dan tugas dari pekerja CV. ABC: Gambar 3.1 Struktur Organisasi CV. ABC
DIREKTUR
PRODUKSI / PERSONALIA
KEUANGAN 3.2
DESIGN
DELIVERY
PEMBUKUAN
KARYAWAN PRODUKSI
Sumber : CV. ABC tahun 2010 Tugas dari masing-masing adalah: 1.
Direktur adalah jabatan tertinggi di suatu perusahaan dan mempunyai tugas untuk memimpin suatu perusahaan dan bertanggung jawab untuk kestabilan perusahaan tersebut.
29
Perpustakaan Unika
2.
Staf keuangan Tugasnya mengatur uang operasional kantor, melakukan pembayaran kepada penyetok barang-barang mentah, mengatur keuangan dan membuat laporan keuangan.
3.
Staf produksi Mengawasi dan mengatur jalannya produksi dalam mengolah bahan mentah menjadi barang jadi.
4.
Design Bertugas membuat design yang akan diproduksi
5.
Delivery Bertanggung jawab atas pengiriman barang jadi sampai ke tujuan atau pemesan selain itu juga bertanggung jawab atas biaya transportasi setiap pembelian barang mentah.
6.
Staf pembukuan Bertanggung jawab atas semua administrasi kantor, baik dari dari laporan keuangan termasuk dalam hal perpajakan.
7.
Karyawan produksi Mengolah Bahan mentah menjadi barang jadi.
3.3 Metode Penelitian 3.3.1 Jenis data Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang disusun oleh pihak lain untuk pihak yang berkepentingan melalui penelitian langsung dengan mencari, mempelajari dan
30
Perpustakaan Unika
mengumpulkan data atau tulisan yang berhubungan dengan masalah ini seperti laporan keuangan. 3.3.2 Metode pengumpulan data Metode pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam menyusun kertas karya ini antara lain sebagai berikut: a. Wawancara Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan orang-orang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Untung staf pembukuan yang juga menangani perpajakan di CV. ABC. b. Dokumentasi Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan pengumpulan data dan dokumen secara langsung di dalam penelitian. c. Kepustakaan Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, undang-undang, surat edaran yang berhubungan dengan penelitian. 3.3.3 Teknis analisis data Teknik analisis data yang digunakan adalah: Teknik Deskriptif Kuantitatif, yaitu teknik analisis yang menggambarkan serta menganalisis data dengan menggunakan penghitungan angka-angka. Teknik ini digunakan untuk menghitung besarnya laba bersih dan dalam suatu periode.
31
pajak yang terutang
Perpustakaan Unika
BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Rekonsiliasi fiskal pada CV. ABC CV. ABC mengunakan pendekatan komersial yang penyusunan laporan keuangannya digunakan untuk kepentingan perusahaan (manajemen). Laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan laporan perubahan modal. Untuk kepentingan perpajakan, laporan laba rugi yang selanjunya disebut dengan laporan laba rugi komersial digunakan sebagai dasar penentuan pajak terutang. Dalam rangka menentukan besarnya pajak terutang maka harus dilakukan rekonsialiasi fiskal. Hal tersebut harus dilakukan karena ada biaya-biaya yang menurut laba komersial dapat dibebankan tetapi dalam laba fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Berkut ini adalah laporan laba rugi perusahaan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku (akuntansi komersial). Laporan Laba/Rugi CV. ABC Per 31 Desember 2010
Penjualan Bersih
Rp 4.001.266.580
HPP: Persediaan Awal Barang Jadi
Rp 130.100.000
Harga Pokok Produksi: Persediaan Awal Barang Dalam Proses
Rp 100.720.000
32
Perpustakaan Unika
Biaya Produksi: Persediaan Awal Bahan Baku Rp 475.000.000 Pembelian
Rp 900.000.000
Biaya Angkut Pembelian
Rp 5.250.000 Rp 1.380.250.000
Persediaan Akhir Bahan Baku
(Rp 53.265.000)
Harga Pokok Bahan Baku
Rp 1.326.985.000
BTKL
Rp 925.778.400
BOP Biaya T.K Tak Langsung
Rp 356.000.000
Biaya Listrik dan Air
Rp 173.000.000
Biaya Reparasi Peralatan
Rp 449.340.000
Biaya Pengepakan
Rp 46.300.000
Biaya Penyusutan
Rp 60.842.380
Total BOP
Rp 1.085.482.380
Total Biaya Produksi
Rp 3.338.245.780
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses
( Rp 7.378.250)
Harga Pokok Produksi
Rp 3.330.867.530
Persediaan Akhir Barang Jadi
( 33
0
)
Perpustakaan Unika
HPP
(Rp 3.460.967.530)
Laba Kotor
Rp 540.299.050
Biaya-Biaya Operasional Pembelian alat tulis
Rp 1.200.000
Kesejahteraan karyawan
Rp 154.545.995
Biaya keamanan
Rp 4.000.000
Biaya telepon
Rp 11.779.055
Biaya perbaikan kendaraan Rp 12.500.000 Biaya perbaikan mesin
Rp 53.850.000
Biaya BBM
Rp 12.500.000
Biaya leasing
Rp 3.850.000
Total Biaya
(Rp 251.125.050)
Pendapatan Lain-Lain
Rp 210.390.000
Laba Bersih
Rp 499.564.000
Dari laporan laba rugi tahun 2010 diatas, berikut rincian dari komponen-komponennya: A. Pendapatan Pendapatan yang di dapat dari CV. ABC sebagian besar di dapat dari penjualan barangbarang produksi. Sedangkan pendapatan lain-lain terdapat juga pejualan kain aval dan pendapatan jasa giro.
34
Perpustakaan Unika
B. HPP Perhitungan HPP yang digunakan CV. ABC untuk menghitung laba bersih adalah metode FIFO. Dimana metode ini merupkan metode yang diakui secara pajak. Berikut perhitungan HPP CV. ABC: HPP: Persediaan Awal Barang Jadi
Rp 130.100.000
Harga Pokok Produksi: Persediaan Awal Barang Dalam Proses Biaya Produksi Persediaan Akhir Bahan Baku Harga Pokok Bahan Baku
Rp 100.720.000
Rp 1.380.250.000 (Rp 53.265.000) Rp 1.326.985.000
Biaya Produksi
Rp 3.338.245.780
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses
( Rp 7.378.250)
Harga Pokok Produksi
Rp 3.330.867.530
Persediaan Akhir Barang Jadi
(
HPP
)
(Rp 3.460.967.530)
35
0
Perpustakaan Unika
C. Biaya-biaya 1. Biaya tenaga kerja dibagi menjadi 2: -
Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL), merupakan biaya yang menyangkut tenaga kerja yang langsung menangani bagian produksi (menjahit). Di dalam BTKL ini terdapat biaya gaji, bonus, dan THR, yang pemberiannya sebagian berupa natura (sembako) sebesar Rp 11.250.000
-
Biaya Tenaga Kerja Tak Langsung (BTKTL), merupakan biaya yang menyangkut pngeluaran untuk staf yang menanyangkut pembukuan. Di dalam BTKL ini terdapat biaya gaji, bonus, dan THR, yang pemberiannya sebagian berupa natura (sembako) sebesar Rp 1.400.000
2. Rincian biaya kesejahteraan karyawan sebagai berikut: -
Biaya pengobatan yang langsung dibyarkan ke RS
12.750.000
-
Piknik karyawan
7.500.000
-
Beli obat-obatan untuk persediaan
1.000.000
3. Di dalam biaya telpon, terdapat pembayaran pulsa milik direktur sebesar Rp.1.200.000 4. Di dalam biaya BBM terdapat biaya antar jemput sekolah untuk anak direktur sebesar Rp. 2.400.000 5. CV. ABC memberikan iuran sebesar 1.000.000 sebagai sumbangan untuk pembuatan pos kampling di daerah sekitar sebagai keamanan di pabrik. Berdasarkan catatan-catatan di atas maka rekonsiliasi fiskal untuk pelaporan pajak 2010 yang harus dilakukan untuk CV. ABC sebagai berikut:
36
Perpustakaan Unika
LAPORAN LABA RUGI FISKAL CV. ABC 2010 LABA RUGI
KOREKSI
KOREKSI
KOMERSIAL
POSITIF
NEGATIF
LABA RUGI FISKAL
KETERANGAN
Penjualan bersih
Rp
4.001.266.580
Rp
4.001.266.580
Rp
130.100.000
Rp
130.100.000
Rp
100.720.000
Rp
100.720.000
Persediaan awal barang baku
Rp
475.000.000
Rp
475.000.000
Pembelian
Rp
900.000.000
Rp
900.000.000
Biaya angkut pembelian
Rp
5.250.000
Rp
5.250.000
Rp
1.380.250.000
Rp
1.380.250.000
Persediaan bahan baku
Rp
53.265.000
Rp
53.265.000
Harga pokok bahan baku
Rp
1.326.985.000
Rp
1.326.985.000
Rp
925.778.400
Rp
914.528.400
Rp
354.600.000
HPP Persediaan awal barang jadi Harga Pokok Produksi: Pesediaan awal barang dalam proses Biaya Produksi:
Rp 11.250.000 BTKL
(a)
BOP: Rp Rp
1.400.000
356.000.000
Biaya T.K Tak Langsung
(a)
Biaya listrik dan air
Rp
173.000.000
Rp
173.000.000
Biaya reparasi peralaan
Rp
449.340.000
Rp
449.340.000
Biaya pengepakkan
Rp
46.300.000
Rp
46.300.000
Rp
60.842.380
Rp
43.125.000
Rp
1.066.365.000
Rp 17.717.380 Biaya penyusutan Total BOP
(b) Rp
1.085.482.380
37
Perpustakaan Unika
Total Biaya Produksi
Rp
3.338.245.780
Rp
3.307.878.400
Rp
7.378.250
Rp
7.378.250
Harga Pokok Produksi
Rp
3.330.867.530
Rp
3.300.500.150
Persediaan akhir barang jadi
Rp
-
HPP
Rp
3.460.967.530
Rp
3.430.600.150
Laba Kotor
Rp
540.299.050
Rp
570.666.430
Rp
1.200.000
Rp
1.200.000
Rp
154.545.995
Rp
134.295.995
Rp
3.000.000
Rp
10.579.055
Persediaan akhir barang dalam proses
Biaya Operasional: Pembelian alat tulis
Rp 20.250.000 Kesejahteraan karyawan
(c) Rp Rp
1.000.000
4.000.000
Biaya keamanan
(d) Rp Rp
1.200.000
11.779.055
Biaya telpon
(e)
Biaya perbaikan kendaraan
Rp
12.500.000
Rp
12.500.000
Biaya perbaikan mesin
Rp
53.850.000
Rp
53.850.000
Rp
750.000
Rp
(1.650.000)
Rp Biaya BBM
2.400.000 (f)
Biaya leasing
Rp
12.500.000
Rp
12.500.000
Total Biaya
Rp
251.125.050
Rp
226.275.050
Rp
210.287.430
Rp
210.287.430
Rp
102.570
Pendapatan lain-lain: Penjualan kain aval
Rp
0
Pendapatan jasa giro Total pendapatan lan-lain
(g) Rp
210.390.000
Rp
38
102.570
210.287.430
Perpustakaan Unika
Laba bersih
Rp
499.564.000
Rp
554.678.810
PKP
Rp
499.564.000
Rp
554.678.000
PPh terutang *
Rp
62.445.500
Rp
69.334.750
Sumber : data diolah tahun 2010
*Tarif pajak yang digunakan adalah 50% X 25% Berdasarkan koreksi di atas terdapat keterangan sebagai berikut: a. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf d UU PPh No 36 tahun 2008 tentang yang dikecualikan dari objek pajak, menyatakan bahwa pengganti atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Pengganti atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak. Sehingga pemberian sembako yang dilakukan CV. ABC pada poin a dan b terhadap tenaga kerja langsung sebesar Rp 11.250.000 dan tenaga kerja tak langsung sebesar Rp 1.400.000 bukan merupakan objek pajak, maka dari itu harus dikoreksi positif yang artinya menambah penghasilan kena pajak CV. ABC. b. Bedasarkan 9 ayat 2 UU PPh no.36 tahun 2008, tentang pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi dari tahun ke tahun dalam bagian-bagian yang sama. Dalam perhitungan biaya penyuutan CV. ABC menggunakan metode garis lurus, berikut daftar aktiva menurut perhitungan fiskal yang disusutkan oleh CV. ABC yang digambarkan dalam tabel 4.2. 39
Perpustakaan Unika
DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA (FISKAL) CV. ABC TAHUN 2010
HARGA JENS AKTIVA
KELOMPOK
PRESENTASE
PEROLEHAN
Mesin jahit
I
25%
Rp
150.000.000
Rp
37.500.000
Kendaraan direktur
II
12% x 50%
Rp
50.000.000
Rp
3.125.000
Peralatan kantor
II
25%
Rp
10.000.000
Rp
2.500.000
Rp
43.125.000
TOTAL PENYUSUTAN
PENYUSUTAN
Diketahui dari data penyusutan diatas adalah: -
Penyusutan mesin jahit, terdapat perbedaan akibat perlakuan akuntansi dengan perpajakan yang bersifat temporer. Artinya secara keseluruhan bahwa beban atau pendapatan menurut akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, namun berbeda alokasi penyusutan setiap tahunnya.
-
Penyusutan kendaraan direktur, sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak no 154/PJ.42/2003, kendaraan yang masuk dalam inventaris perusahaan yang digunakan oleh direksi, pengakuan penyusutannya dapat diakui sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak hanya 50%, sehingga yang diakui sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak adalah Rp 3.125.000.
-
Penyusutan peralatan kantor berupa komputer, terdapat perbedaan akibat perlakuan akuntansi dengan perpajakan yang bersifat temporer. Artinya secara keseluruhan bahwa beban atau pendapatan menurut akuntansi
40
Perpustakaan Unika
maupun perpajakan sebenarnya sama, namun berbeda alokasi penyusutan setiap tahunnya. c. Berdasarkan pasal 9 huruf e UU PPh No 36 tahun 2008 tentang penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Di dalam kasus CV. ABC terdapat biaya kesejahteraan karyawan berupa biaya pengobatan yang langsung dibayarkan ke Rumah Sakit sebesar Rp12.750.000 dan biaya piknik sebesar Rp 7.500.000 untuk membiayai piknik karyawan. Dimana biaya tersebut merupakan imbalan berbentuk kenikmatan, maka harus dikoreksi positif yang artinya menambah penghasilan kena pajak CV. ABC. d. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf a UU PPh No 36 2008, tentang bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan. Dalam kasus ini CV. ABC menyumbangkan uang sebesar Rp 1.000.000 untuk pembangunan pos siskampling guna keamanan di wilayah pabrik. Biaya ini merupakan bantuan atau sumbangan yang bukan merupakan objek pajak, dan tidak diterima dalam rangka hubungan kerja sehingga harus dikoreksi positif yang artinya akan menambah penghasilan kena pajak CV. ABC e. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh No 36 Tahun 2008, tentang penentuan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT yang idak boleh dikurangkan. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan
41
Perpustakaan Unika
pribadi anggota pemegang saham, sekutu atau anggta tidak dapat dikurangkan dalam penentuan besarnya pajak terutang. Di dalam biaya telpon terdapat pembayaran pulsa milik direktur sebesar Rp 1.200.000 yang merupakan imbalan pemilik perusahaan, maka harus dikoreksi positif yang akan menambah penghasilan kena pajak CV. ABC. f. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh No 36 Tahun 2008, tentang biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Di dalam biaya BBM CV. ABC terdapat biaya antar jemput sekolah untuk anak direktur sebesar Rp. 2.400.000, yang merupakan kepentingan pribadi direktur, maka harus dikoreksi positif yang akan menambah penghasilan kena pajak CV. ABC. g. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh No 36 Tahun 2008, tentang penghasilan yang bersifat final yaitu berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; Pendapatan jasa giro yang di dapat oleh CV. ABC merupakan penghasilan yang bersifat final, maka harus dikoreksi negatif yang artinya akan mengurangi penghasilan kena pajak CV. ABC.
Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa perbandingan dalam perhitungan pajak terutang CV. ABC menurut komersial sebesar Rp 62.445.500
dan menurut fiskal sebesar Rp 69.334.750 sehingga nampak selisih
sebesar Rp 6.889.250. Adanya selisih perhitungan pajak terutang karena penghasilan kena pajak menurut komersial dan menurut fiskal adalah berbeda. Perbedaan ini disebabkan adanya biaya-biaya dan pendapatan yang tidak boleh diakui menurut
42
Perpustakaan Unika
pajak. Dalam kasus yang terjadi di CV. ABC terdapat koreksi positif yang menambah jumlah penghasilan kena pajak, yaitu BTKL, BTKTL, penyusutan, biaya kesejahteraan karyawan, biaya keamanan, biaya telpon, dan biaya BBM. Sedangkan koreksi negatif yang terjadi di CV. ABC yang mengurangi jumlah penghasilan kena pajak adalah jasa giro.
43
Perpustakaan Unika
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 SIMPULAN Berdasarkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal pada laporan laba rugi CV. ABC tahun 2010, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalam melakukan koreksi fiskal terdapat dua unsur yang penting, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif terjadi apabila pengakuan beban atau biaya pada laporan komersial lebih besar dari beban atau biaya pada laporan keuangan fiskal. Sehingga akan menambah penghasilan kena pajak . Koreksi positif yang terjadi pada CV. ABC antara lain: -
BTKL yang di dalam terdapat biaya gaji, bonus, dan THR untuk tenaga kerja bagian pruduksi
-
BTKTL yang didalamnya terdapat biaya gaji, bonus, dan THR untuk tenaga kerja bagian staf
-
Biaya penyusutan
-
Biaya kesejahteraan karyawan
-
Biaya keamanan
-
Biaya telpon
-
Biaya BBM
2. Koreksi negatif terjadi karena adanya pendapatan yang tidak boleh ditambahkan dengan penghasilan lainnya, dan adanya biaya menurut perhitungan komersial lebih kecil dibandingkan menurut perhitungan fiskal. Sehingga akan mengurangi penghasilan 44
Perpustakaan Unika
kena pajak. Koreksi negatif yang terjadi pada CV. ABC hanya terjadi pada pendapatan jasa giro. 3. Konsep beda waktu dan beda tetap. Beda waktu adalah perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang bersifat temporer artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama tetapi alokasi setiap tahunnya berbeda. Dalam kasus CV. ABC ini yang merupakan beda sementara antara lain penyusutan aktiva yang dimiliki oleh CV. ABC yaitu berupa mesin jahit, kendaraan, dan peralatan kantor. Sedangkan beda tetap adalah perbedaan menurut akuntansi boleh dibiayakan namun tidak dapat diakui menurut fiskal, antara lain: natura, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham atau direktur, bunga deposito, penghasilan sewa. 5.2 SARAN Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan koreksi fiskal khususnya CV. ABC yang menjadi tempat penelitian. 1. Perusahaan seharusnya bisa lebih rapi dalam membuat akun-akun sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Seharusnya terdapat akun perjalanan dinas yang nantinya akun BBM bisa dimasukkan di dalam akun perjalanan dinas tersebut. 2. Seharusnya akun prive juga harus dinampakkan dalam nama-nama akun dalam pembukuan CV. ABC, sehingga tidak begitu rancu untuk membedakan antara keperluan kantor dan keperluan pribadi. 3. Secara umum hendaknya CV. ABC harus tetap mengikuti dan memperhatikan
perkembangan aturan-aturan pajak yang notabene sering terjadi perubahan hampir setiap tahunnya.
45
