1
PERENCANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PENGEMBANGAN E GOVERNMENT DI KABUPATEN KUDUS Retno Kustiah, Agus Suryono, Choirul Saleh Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Jl MT Haryono No 163 Malang Email :
[email protected]
Abstract: Planning of Public Information Transparency through e Government Development in KudusRegency. This study is aimed to analyze the implementation of public disclosure in Kudus Regency, the planning of public disclosure through the development of e government as well as the factors that support and obstacle the planning. This research uses descriptive qualitative method in which the results showed that the administration of public disclosure has not run optimally due to lack of understanding and awareness of information sharing and information management is not managed properly. Planning is based on the policies of the central government and was not referring to the e government master plan. Actors involved in planning only come from government officials so that the top down planning approach is seen as less accommodate the needs of users. Recommendation of this study that in order to overcome the weaknesses of top down planning, it is needed participatory and technocratic approach to achieve the planning goal which is the established of good governance. Keywords: planning, public information transparency, e government Abstrak: Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pengembangan e Government di Kabupaten Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kudus, perencanaan keterbukaan informasi publik melalui pengembangan e government serta faktor yang mendukung dan menghambat dalam perencanaan keterbukaan informasi publik melalui pengembangan e government. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan keterbukaan informasi publik belum dijalankan secara optimal dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran berbagi informasi serta belum dikelolanya manajemen pengelolaan informasi dengan baik. Perencanaan didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat bukan mengacu pada masterplan e government. Aktor yang terlibat dalam perencanaan hanya berasal dari aparatur pemerintah sehingga pendekatan perencanaan yang bersifat top down ini dipandang kurang mengakomodasi kebutuhan pengguna. Rekomendasi penelitian ini yaitu dalam rangka mengatasi kelemahan perencanaan top down maka diperlukan pendekatan partisipatif dan teknokratis untuk tercapainya tujuan perencanaan yaitu terwujudnya good governance. Kata Kunci : perencanaan, keterbukaan informasi publik, e government
2
PENDAHULUAN
terlibat dalam pemerintahan dan saling
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
mempengaruhi satu sama lain. Undang-undang
Keterbukaan
yang berlaku sejak tahun 2010 yang lalu
Informasi Publik menjamin hak masyarakat
merupakan salah satu bentuk komitmen
dalam
pemerintah dalam mewujudkan tercapainya
pemerintah melalui penyampaian masukan,
good
transparansi
keluhan maupun permohonan informasi
merupakan salah satu prinsip yang harus
agar pemerintah bisa lebih bertanggung
diambil pemerintah dalam menjalankan
jawab
tugasnya sebagai pemberi layanan kepada
pemerintahan.
masyarakat. Berdasarkan Andrianto (2007,
dengan
h.20-21) transparansi berarti bahwa setiap
Keterbukaan Informasi Publik ini yaitu
kebijakan
pemerintah
governance
dimana
yang
dikeluarkan
oleh
melakukan
monitoring
dalam
kinerja
penyelenggaraan
Kewajiban
adanya
pemerintah
Undang-undang
wajib
menyediakan,
penyelenggara negara harus dapat diakses
menerbitkan dan melayani permohonan
secara terbuka oleh masyarakat dengan
informasi publik yang berada di bawah
memberi
kewenangannya,
ruang
untuk
secara
aktif
menunjuk
berpartisipasi dalam proses pengelolaan
pengelola
sumber daya publik.
(PPID) yang bertanggung jawab dalam
Transparansi diharapkan membawa perubahan
dalam
konsep
informasi
dan
pejabat
dokumentasi
penyediaan maupun pelayanan informasi
administrasi
serta membangun maupun mengembangkan
publik dimana dengan adanya keterbukaan
sistem informasi dan dokumentasi untuk
maka konsep government yang dulunya
mengelola informasi publik agar dapat
lebih
kekuasaan
diakses masyarakat dengan mudah. Dalam
konsep
undang-undang ini juga disebutkan bahwa
berorientasi
pemerintah
berubah
governance
yang
pada menjadi mau
tidak
mau
pemerintah
berhak
untuk
menolak
pemerintah harus melibatkan partisipasi
memberikan informasi yang dikecualikan
masyarakat maupun pihak swasta dalam
sesuai peraturan yang berlaku dengan
pengambilan kebijakan. Kooiman dan Van
menyertakan alasan.
Villet (1993) dalam Makmur (2003, h.70)
Undang-undang
Keterbukaan
menyebutkan bahwa governance tertuju
Informasi Publik melalui Peraturan Komisi
pada hasil interaksi banyak pihak yang ikut
Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
3
Standar
Layanan
Informasi
Publik
masyarakat
meragukan
interaksi
pelayanan informasi yang mudah kepada
Penelitian Bertot et. al (2008, h.138)
masyarakat,sekurang-kurangnya pemerintah
menemukan bahwa walaupun lembaga
wajib mengumumkan informasi yang wajib
memiliki "hubungi kami" tetapi lembaga
disediakan dan diumumkan secara berkala
tidak
melalui situs web pemerintah dan papan
menangani
pengumuman.
masukan maupun keluhan warga yang
merupakan
salah
pengembangan
e
web
pemerintah
satu
dasar
government
disediakan
sarana
mengamanatkan bahwa dalam memberikan
Situs
yang
fungsi
memiliki
proses
masukan
pemerintah.
formal warga.
untuk Adanya
dari
tidak ditanggapi merupakan salah satu
yang
bentuk kegagalan dalam perencanaan e
memberikan manfaat dalam pertukaran
government sebagaimana Heeks (2003, h.4)
informasi yang cepat dan lebih dapat
menyebutkan bahwa dalam perencanaan,
meningkatkan
penciptaan
sebagaimana
partisipasi penelitian
masyarakat
Bimber
(1999)
informasi
penggunaan
e
formal
melalui
government
akan
dalam Coleman et. al (2008, h.195)
memberikan nilai fungsi bagi pemerintah,
menemukan
online
tetapi pada pelaksanannya informasi yang
menjadikan warga yang kurang terlibat
didapat tidak diperhatikan dikarenakan
dalam interaksi dengan pemerintah secara
pengambil keputusan lebih mengambil
face to face sedikit terdorong untuk ikut
informasi
berpartisipasi menyumbangkan pemikiran
pemerintah sendiri.
atau aspirasi melalui situs web.
adanya e government dianggap belum
bahwa
lingkungan
Unit pengelola situs web resmi
berdasarkan
memberikan
kebijakan
Dengan demikian
manfaat
sesuai
yang
Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu Dinas
direncanakan. Penyediaan informasi yang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
kurang juga akan berpengaruh pada tingkat
Situs web Pemerintah Kabupaten Kudus
kepercayaan
terlihat masih minim informasi dan belum
Subagiyo et. al (2009, h.5) menyebutkan
sesuai dengan apa yang diamanatkan
bahwa
Undang-undang
masyarakat
Keterbukaan
Informasi
masyarakat
minimnya
tingkat
terhadap
sebagaimana kepercayaan
lembaga-lembaga
Publik serta masih rendahnya pemberian
pemerintahan terkait dengan minimnya
umpan
keluhan
informasi
menyebabkan
mengenai
balik
masyarakat,
masukan sehingga
/
yang
diperoleh
lembaga-lembaga
masyarakat tersebut.
4
Beberapa kendala dalam penerapan e
yaitu unsur How (bagaimana) terkait cara
government
dan teknis pengelolaan kegiatan yang
yang
terjadi
di
daerah
berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003
direncanakan.
yaitu pelayanan belum ditunjang oleh
Hadirnya
keterbukaan
informasi
sistem manajemen dan proses kerja yang
publik bertujuan memotivasi pemerintah
efektif serta kurangnya perhatian dalam
dalam memberikan pelayanan informasi
mengintegrasikan sistem manajemen dan
yang lebih baik kepada masyarakat. Maka
proses kerja pada instansi pemerintah ke
dengan
dalam pelayanan yang terpadu. Begitu juga
Keterbukaan Informasi Publik, perencanaan
yang
di sini perlu diarahkan dalam memenuhi
terjadi
di
Dinas
Perhubungan,
adanya
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
hak
Kudus dimana dalam perencanaan yang
informasi
berkaitan dengan penyebarluasan informasi
bertanggung
melalui situs web selama ini hanya bersifat
transparansi ini bisa dimplementasikan
rutin disamakan dengan tahun sebelumnya
maka
serta lebih banyak disusun berdasarkan
dimana perencanaan berdasarkan Conyers
pemikiran
dan Hills (1990) dalam Setiyono (2012,
pengelola
memperhatikan
dan
kurang
kebutuhan
informasi
masyarakat
Undang-undang
untuk
secara
h.29-30)
transparan
jawab.
diperlukan
memperoleh
Agar
proses
digambarkan
dan
kebijakan perencanaan
sebagai
tahap
pengguna, akibatnya masyarakat enggan
peralihan antara pengambilan kebijakan dan
untuk menggunakan situs web pemerintah
implementasi
sebagai
digunakan
media
pengelolaan,
informasi.
Dari
manajemen
segi
integrasi
informasi dari semua SKPD belum dikelola dengan
baik
dikarenakan
standar
operasional
belum
ada
pengumpulan
dan
dimana sebagai
menerjemahkan
perencanaan alat
untuk
kebijakan-kebijakan
ke
dalam program kegiatan yang lebih nyata. Dari uraian diatas, penelitian ini bertujuan
untuk
mendeskripsikan
dan
pengelolaan informasi secara mendetail
menganalisis gambaran penyelenggaraan
serta belum adanya sanksi bagi SKPD yang
keterbukaan informasi publik yang telah
belum
kesadaran
dalam
dilakukan selama ini, perencanaan yang
Padahal
dalam
dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus
harus
dalam upaya mewujudkan keterbukaan
dipenuhi berdasarkan Syamsi (1986, h.134)
informasi publik melalui pengembangan e
berbagi
mempunyai informasi.
perencanaan
salah
satu
yang
5
government serta faktor yang menghambat
publik
dan
penyelenggaraan negara serta kepentingan
mendukung
keterbukaan
dalam
informasi
perencanaan
publik
melalui
pengembangan e government.
yang
sini tidak diartikan sebagai informasi yang
KAJIAN TEORITIS Pemerintahan
menegaskan
bahwa
pembangunan kesatuan
daerah
dalam
seluas-luasnya
karena
hak
informasi adalah derogable rights yaitu
Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang
dengan
publik. Keterbukaan informasi publik di terbuka
2004
berkaitan
Daerah
kondisi tertentu karena bisa bersinggungan
perencanaan
dengan hak privat orang lain (Sakapurnama
merupakan
sistem
dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam
satu
perencanaan
et. al, 2012, h.27). Untuk
mewujudkan
pembangunan nasional. Ini sesuai dengan
melalui
Riyadi dan Bratakusumah (2004, h.43)
dilakukan
bahwa perencanaan pembangunan yang
government. Penggunaan e government
dilaksanakan daerah tidak terlepas dari pola
sebagaimana Roberts (2006) dalam Bertot
perencanaan
et. al (2010, h.264), memberikan dampak
pembangunan
dilaksanakan
oleh
yang
pusat.
Dengan
positif
penyediaan
keterbukaan
informasi
dengan
dalam
penggunaan
mengurangi
Undang-undang
pengumpulan,
Keterbukaan
Publik,
pengaksesan informasi pemerintah.
pemerintah
daerah
harus
maka
mengikuti
e
biaya
diberlakukannya Informasi
bisa
pendistribusian,
Dengan
adanya
dan
keunggulan
e
kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah
goverment sebagai media penyebarluasan
pusat.
informasi, maka perlu dilakukan suatu Keterbukaan
merupakan masyarakat
suatu dapat
menyusun,
informasi
publik
kondisi
dimana
berpartisipasi
dalam
pengembangan
dan
Perencananaan
memonitoring
perencanaan dalam rangka mewujudkan keterbukaan
informasi
publik
e
melalui
government.
keterbukaan
informasi
mengevaluasi kebijakan yang dijalankan
publik melalui pengembangan e goverment
pemerintah. Informasi publik berdasarkan
disini berarti perencanaan yang dilakukan
Undang-undang
dalam
Keterbukaan
Informasi
rangka
implementasi
Keterbukaan
Informasi
Undang-
Publik yaitu informasi yang dihasilkan,
undang
Publik
disimpan, dikelola maupun diterima badan
melalui penyediaan informasi baik yang
6
bersifat aktif (pemerintah menyediakan
layanan, sumber daya manusia, legalitas
tanpa diminta masyarakat) dan penyediaan
dan infrastruktur teknis.
pasif ketika ada permohonan informasi maupun ada keluhan dan masukan yang
METODE PENELITIAN
harus ditanggapi pemerintah menggunakan
Penelitian
ini
sarana e government dengan didasarkan
pendekatan
pada pertimbangan 5W-1H (what, why,
mendalami obyek yang diteliti. Lokasi
when,
penelitian
where,
who,
how).
Maka
kualitatif
menggunakan
di
deskriptif
Dinas
untuk
Perhubungan
perencanaan ini sesuai dengan Conyers dan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Hills (1990) dalam Setiyono (2012, h.29-30)
Kudus. Informan dalam penelitian ini yaitu
dimana perencanaan merupakan alat untuk
Kepala
menerjemahkan
Informatika,
kebijakan
ke
dalam
kegiatan yang lebih nyata. Dalam
Bidang
Komunikasi
Kepala
Seksi
dan Sarana
Komunikasi dan Desiminasi Informasi,
perencanaan
melalui
Kepala Seksi Teknologi Informasi pada
pengembangan e government ada beberapa
Dinas
hal yang perlu diperhatikan sebagaimana
Informatika Kabupaten Kudus, pengelola
penelitian
situs
Mardahayati
(2012,
h.171)
Perhubungan, web
Komunikasi
http://kuduskab.go.id,
dan PPID
menemukan bahwa faktor pendukung yang
pembantu dan masyarakat. Informan dipilih
bisa dijadikan sebagai masukan dalam
karena
perencanaan
pelaksana
yaitu
adanya
masterplan
berkaitan
langsung
Undang-undang
dengan
keterbukaan
sebagai acuan dan tingginya komitmen dari
informasi publik dan situs web Pemerintah
pimpinan.
Kabupaten Kudus. Penelitian dilakukan
Sedangkan
berdasarkan
penelitian Shahkooh et al. (2009, h. 546)
pada
dalam
e
November 2013. Data dikumpulkan melalui
government beberapa parameter yang harus
wawancara, observasi dan telaah dokumen.
dipertimbangkan yaitu manajemen dengan
Untuk mendapatkan gambaran data yang
kepemimpinan
dan
jelas, teknik analisis data menggunakan
kemudahan penggunaan teknologi, budaya
model Miles dan Huberman dimana proses
dalam menggunakan e government, umpan
yang dilakukan yaitu mereduksi data,
balik
menyajikan data dan menarik kesimpulan.
merencanakan
pengembangan
terpusat,
pengguna,
kegunaan
pemasaran,
anggaran,
logistik yang meliputi rencana dan kontrol
bulan
Agustus
sampai
dengan
7
PEMBAHASAN Langkah
beberapa informasi yang wajib diumumkan awal
dalam
proses
berdasarkan Undang-undang Keterbukaan
perencanaan adalah identifikasi kondisi saat
Informasi Publik seperti informasi terkait
ini yang bertujuan untuk menganalisis
profil badan publik, program kegiatan yang
ketersediaan dan kesiapan sumber daya
dijalankan,
yang menjadi
dipublikasikan walaupun
dasar
bagi
penyusunan
laporan
keuangan
sudah
belum
secara
rencana (Stoner dan Freeman, 1989, h. 142).
mendetail dan belum sepenuhnya sesuai
Berdasarkan identifikasi kondisi saat ini,
dengan
hasil
Keterbukaan
penelitian
penyelenggaraan publik
di
menunjukkan keterbukaan
Kabupaten
bahwa informasi
Undang-undang
Informasi
Publik
dimana
beberapa informasi seperti laporan akses
belum
informasi, tata cara memperoleh informasi
dilaksanakan secara optimal disebabkan
dan tata cara pengaduan belum tersedia di
karena
PPID
situs web padahal sebagaimana Dwiyanto
pembantu terkait pengkategorian informasi
(2006, h.240) menyebutkan bahwa tidak
berdasarkan Undang-undang Keterbukaan
adanya
Informasi Publik, dikarenakan kegiatan
pengaduan
yang dilaksanakan sejak Undang-undang
pengguna tidak melakukan keluhan karena
ini berlaku baru sebatas sosialisasi yang
ketidaktahuan
kadang tidak dihadiri secara langsung oleh
dijalankan.
kurangnya
Kudus
amanat
pemahaman
pejabat yang ditunjuk. Selain itu belum
informasi
tentang
menyebabkan
Informasi
prosedur yang
tata
cara
masyarakat yang
harus
dipublikasikan
adanya monitoring dan evaluasi secara rutin
melalui situs web Pemerintah Kabupaten
maupun pemberian sanksi dari PPID utama
Kudus dari sudut pandang masyarakat
maupun pimpinan tertinggi dalam hal ini
masih belum terbuka dikarenakan masih
Bupati, mengakibatkan tanggung jawab
banyak informasi pemerintahan yang belum
maupun kesadaran berbagi informasi dari
dipublikasikan dan penanganan umpan
PPID
sehingga
balik masukan atau keluhan juga masih
berpengaruh pada minimnya penyediaan
rendah dikarenakan masukan atau keluhan
informasi ke masyarakat.
yang disampaikan melalui situs web banyak
pembantu
rendah
Jika dilihat dari dokumentasi dan
yang tidak ditanggapi pemerintah.Padahal
publikasi informasi yang dilakukan melalui
penelitian Bimber (2000) dalam Coleman et.
situs web Pemerintah Kabupaten Kudus,
al (2008, h.183) menemukan bahwa yang
8
terpenting dalam keterlibatan masyarakat
dipublikasikannya
adalah informasi yang disampaikan melalui
informasi
situs web. Penelitian Coleman et. al (2008,
dilihat dari dimensi partisipasi, diukur dari
h.197) juga menemukan bahwa adanya
pertimbangan
pengalaman
masyarakat
sukses
informasi
dalam
yang
mencari
dibutuhkan
mengakibatkan
pengguna
dan
balik
keinginan
ketersediaan
fasilitas
Pemerintah Kabupaten Kudus dinilai juga manajemen
informasi
yang
rendah
karena
belum
penanganan
adanya
umpan
balik
menimbulkan
masyarakat dimana masukan yang ada
kepercayaan kepada pemerintah. Maka dari
diarahkan ke pengelola situs web bukan
itu,
keterbukaan
SKPD yang membidangi yang belum tentu
informasi publik melalui pengembangan e
menguasai informasi. Kelemahan aplikasi
government,
maupun manajemen pengelolaan umpan
dalam
akan
umpan
jika
kembali
pengguna
maka
Sedangkan
partisipasi menunjukkan bahwa situs web masih
diinginkan,
masyarakat.
permohonan
akan
mengunjungi lagi. Ini berarti bahwa ketika memperoleh
status
perencanaan ketersediaan
informasi
merupakan hal yang harus diperhatikan. Ini
balik
juga menguatkan penelitian Shahkooh et. al
diperhatikan
(2009,h.546) yang menemukan bahwa salah
perencanaan keterbukaan informasi publik
satu parameter yang harus dipenuhi dalam
melalui pengembangan e government.
perencanaan e government adalah informasi
ini merupakan catatan yang harus dalam
penyusunan
Berdasarkan tahapan pengembangan e
yang disediakan dimana berurusan dengan
government,
informasi dan data membutuhkan rencana
Kabupaten Kudus berada dalam tahap
untuk mengelola data dan produk informasi
kedua ditandai dengan adanya informasi
tersebut.
kebijakan publik dan pemerintahan serta
Jika diukur berdasarkan performa e government
Indrajit
(2005)
dalam
situs
web
Pemerintah
terdapat link ke arsip informasi. Semakin tinggi
tahapan
e
government
Mardahayati (2011, h.84-86), maka kondisi
kemungkinan
situs web Pemerintah Kabupaten Kudus
masyarakat juga akan semakin tinggi
menunjukkan performa yang rendah jika
sehingga terdapat kesempatan masyarakat
dilihat
untuk melakukan
dari
dikarenakan dikeluarkan
dimensi
minimnya pemerintah
transparansi
informasi
yang
dan
belum
berinteraksi
maka
pengawasan
dengan
maupun
menyampaikan masukan terhadap layanan yang
diberikan
pemerintah.
Adanya
9
interaksi ini mengakibatkan pemerintah
2003
tidak terlalu dominan dalam memberikan
Nasional Pengembangan e Government.
informasi searah sehingga lama kelamaan
Sebagai wujud pelaksanaan Inpres Nomor 3
bisa mewujudkan tercapainya keterbukaan
Tahun
informasi
publik
pemerintah.
tentang
Kebijakan
2003
dan
dan
sebagai
Strategi
langkah
dan
akuntabilitas
pembuatan pedoman dalam pengembangan
dari
itu,
e
Maka
dalam
government,
Kudus
melalui pengembangan e government, situs
government pada tahun 2008 lalu. Tetapi
web
pada pelaksanaannya, berdasarkan analisis
Kabupaten
Kudus
direncanakan ditingkatkan performanya ke
dokumen
tahapan yang lebih tinggi yaitu interactive.
menyebutkan
Berdasarkan tinjauan keadaan saat ini, dengan
adanya
Undang-undang
kelemahan
pembangunan
maupun
hasil bahwa
e
wawancara pengembangan
tahapan di masterplan dikarenakan kegiatan yang
penyediaan
dan
masterplan
aplikasi e government tidak mengacu pada
Keterbukaan Informasi Publik, kelemahandalam
menyusun
Kabupaten
perencanaan keterbukaan informasi publik Pemerintah
telah
Pemerintah
direncanakan
diutamakan
infrastruktur,
untuk
penyediaan
pelayanan informasi yang ada saat ini
sarana prasarana serta untuk melaksanakan
hendaknya
kebijakan pemerintah pusat.
dijadikan
penyusunan
perencanaan
acuan
dalam
keterbukaan
Ketidaksesuaian dengan masterplan
informasi publik melalui pengembangan e
ini sesuai dengan penelitian Mardahayati
government.
(2012, h.171) yang menemukan bahwa
Perencanaan keterbukaan informasi publik
melalui
pengembangan
e
pelaksanaan
rencana
government
tidak
pengembangan sepenuhnya
e
sesuai
government ini didasarkan pada Undang-
dengan tahapan yang terdapat di masterplan
undang Keterbukaan Informasi Publik dan
dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan
merupakan
dan peluang.
pelaksanaan
salah
satu
kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus
Inisiatif
perencanaan
keterbukaan
melalui pemanfaatan teknologi sebagai
informasi publik melalui pengembangan e
upaya mewujudkan tercapainya misi good
government berasal dari aparatur Dinas
governance.
dalam
Perhubungan Komunikasi dan Informatika
melaksanakan pengembangan e government
dengan mendasarkan bahwa belum semua
mendasarkan pada Inpres Nomor 3 tahun
PPID
Kabupaten
Kudus
pembantu
mempunyai
media
10
publikasi ke masyarakat, adanya kelemahan
juga menggunakan pendekatan partisipatif
manajemen integrasi informasi dari aplikasi
dengan memperhatikan masukan pengguna
sebelumnya, serta didasarkan pada potensi
dan
kesiapan infrastruktur dan sudah adanya
berdasarkanWrihatnolo dan Dwidjowijoto
penunjukan SDM yang bertanggung jawab
(2006, h. 157-161) perencanaan dengan
dalam penyediaan informasi. Aktor yang
pendekatan teknokratis dilakukan dengan
terlibat dalam proses perencanaan hanya
melibatkan
aparatur
dan
menyimpulkan perencanaan yang sesuai
informatika dibantu pihak ketiga dalam
dengan kondisi yang ada yang didasarkan
menerjemahkan kebijakan ke aplikasi e
pada data dan hasil pengamatan kebutuhan
government, tidak melibatkan SKPD lain
masyarakat. Dengan demikian, aktor yang
maupun
masukan
terlibat dalam perencanaan keterbukaan
masyarakat sehingga pada pelaksanaan di
informasi publik melalui pengembangan e
lapangan, kebutuhan informasi masyarakat
government idealnya tidak hanya dari
belum terpenuhi dan informasi SKPD juga
pemerintah saja tetapi juga melibatkan
belum semuanya tertampung. Kelemahan
masyarakat agar sesuai kebutuhan, serta
dari mekanisme yang bersifat top down ini
pengamat ahli sebagai pihak yang meneliti
berdasarkan Bertot et. al (2008, h.139)
perencanaan mana yang diperlukan dan
adalah kebanyakan perancangan kehilangan
menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan
kebutuhan pengguna yang dituju walaupun
masyarakat.
pendekatan top down mudah dan cepat
Dalam
bidang
komunikasi
memperhatikan
pendekatan
teknokratis,
pengamat
ahli
perencanaan
dimana
yang
akan
keterbukaan
untuk dilakukan. Adanya kelemahan ini
informasi publik melalui pengembangan e
bisa diperbaiki dengan memasukkan umpan
government ada beberapa tahapan yang
balik pengguna selama perencanaan dan
harus dilakukan untuk mengaktualisasikan
pengembangan
kebijakan
e
government
serta
menjadi
Stoner
Ini
menyebutkan bahwa rencana operasional
bahwa
pendekatan
dalam
Freeman
kegiatan.
melibatkan kelompok fokus dan para ahli. berarti
dan
program
memberikan
melalui
strategis akan dicapai, maka dari itu dalam
e
government
mewujudkan
bagaimana
h.145)
perencanaan keterbukaan informasi publik pengembangan
detail
(1989,
good
rencana
hendaknya tidak hanya bersifat top down
rangka
governance
yang hanya melibatkan pemerintah tetapi
sebagaimana misi yang terdapat di RPJMD
11
Kabupaten Kudus maupun rencana strategis
bisnis sebagaimana Accenture (2001) dalam
Dinas
Djunaedi (2002, h.7) menyebutkan bahwa e
Perhubungan
Informatika
Komunikasi
Kabupaten
dan
Kudus,
dalam
government
yang
unggul
adalah
e
perencanaan keterbukaan informasi publik
government yang layanannya dirancang
melalui pengembangan e government ada
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
beberapa
direncanakan
cara berpikir masyarakat, bukan berdasar
dengan mempertimbangkan 5W-1H (what,
cara kerja lembaga-lembaga pemerintah dan
why, where, when, who, how) yaitu
perlu diperhatikan bahwa dalam pemberian
pembuatan
informasi disesuaikan dengan siapa yang
kegiatan
yang
redesign
situs
web
dikembangkan ke situs web yang lebih interaktif dengan masyarakat, pelatihan
akan menggunakan informasi. Dalam
tahap
pengembangan
e
update data web admin SKPD sebagai
government, beberapa hal
yang perlu
langkah dalam meningkatkan kemampuan
diperhatikan
penyusunan
SDM
e
perencanaan sebagaimana OECD (2003b)
sistem
dalam Topohudoyo et. al.(2010,h.90) yaitu
dalam
government, dokumentasi amanat
penggunaan
aplikasi
pembuatan informasi
sesuai
Undang-undang
dengan
kemudahan
dalam
penggunaan
aplikasi,
Keterbukaan
pengelolaan interaksi antara warga dengan
pemeliharaan
pemerintah, integrasi kebijakan dengan
infrastruktur jaringan guna memperlancar
desain aplikasi yang digunakan, evaluasi
transfer data / informasi antar SKPD,
untuk perbaikan ke depan serta jaminan
penyediaan
serta
partisipasi warga dijadikan masukan dalam
komunikasi
pembuatan kebijakan. Di sini dapat diambil
berfungsi
point penting bahwa dalam perencanaan
Informasi
pembentukan masyarakat
Publik,
akses
internet
lembaga (LKM)
yang
memfasilitasi
pelayanan
komunikasi
antara
informasi
pemerintah
dan
keterbukaan
informasi
dan
pengembangan e government, tidak hanya
masyarakat serta antar masyarakat dan
melulu
lingkungannya
balik.
pembuatan ruang informasi saja tetapi juga
Perencanaan redesign aplikasi situs web
perlu diperhatikan aspek non teknis seperti
Pemerintah Kabupaten Kudus direncanakan
pengelolaan
disesuaikan dengan kebutuhan informasi
standar operasional prosedur pelayanan
pengguna yaitu masyarakat, pemerintah dan
informasi,
secara
timbal
berbicara
melalui
merencanakan
penanganan manajemen
umpan
teknis
balik,
pengelolaan
12
informasi,
evaluasi
secara
rutin
dan
kemanfaatannya bagi masyarakat. Selain
perencanaan
publik melalui e government yaitu adanya aturan sebagai dasar perencanaan, kondisi
pembuatan
infrastruktur yang sudah mencakup semua
aplikasi dan mempersiapkan manajemen
SKPD
pengelolaan,
dalam
perkembangan teknologi informasi yang
perencanaan keterbukaan informasi publik
mendorong dari sisi pemerintah mudah
melalui
dalam mengimplementasikan perencanaan
adalah
yang
terpenting
pengembangan penguatan
e
government
komitmen
pimpinan
dan
desa,
keterbukaan
serta
informasi
adanya
publik
melalui
sebagaimana penelitian Mardahayati (2012,
pengembangan e government sedangkan
h.167) menemukan bahwa budaya birokrasi
dari
cenderung bekerja berdasarkan manajemen
memperoleh informasi dari pemerintah.
top
Penelitian
down,
maka
dari
itu
komitmen
sisi
masyarakat Yuliani
(2012)
menemukan
bahwa
daya aparatur di bawahnya merupakan
infrastruktur,
suatu hal yang harus diprioritaskan. Selain
pendukung yaitu tersedianya anggaran yang
itu, perlunya sosialisasi ke masyarakat
mendukung
dan
terkait
dalam
memantau
pelaksanaan
memperoleh informasi melalui media yang
informasi.
jaminan
hak
dikenal baik masyarakat atau melalui
faktor
dalam
pimpinan untuk menggerakkan sumber
adanya
selain
mudah
yang
regulasi menjadi
adanya
Sedangkan
dan faktor
LSM
yang
keterbukaan
faktor
yang
menjadi
lembaga komunikasi masyarakat (LKM)
penghambat
dalam
juga penting karena sebagaimana Nugroho
keterbukaan
informasi
(2012,h.674) menyatakan bahwa salah satu
pengembangan
kesalahan dalam implementasi kebijakan
kurangnya
yaitu rakyat dianggap tahu saat Undang-
perancangan
undang diberlakukan, padahal yang terjadi
kurangnya pemahaman aparatur baik di
di lapangan rakyat banyak yang belum
tingkat pimpinan maupun pejabat pengelola
mengetahui
akan
informasi dokumentasi terkait Undang-
sebagaimana
dimaksud
adanya
kebijakan
dalam
aturan
tersebut.
e
SDM
publik
melalui
government
adalah
yang
dalam
aplikasi
undang Keterbukaan
perencanaan
e
ahli
government,
Informasi Publik,
kurangnya koordinasi dan kesadaran SKPD
Faktor yang menjadi pendukung
dalam mendokumentasikan maupun berbagi
dalam perencanaan keterbukaan informasi
informasi dan kondisi masyarakat yang
13
belum
mempunyai
melakukan
kesadaran
pengawasan
untuk terhadap
penyelenggaraan pemerintahan.
bersifat
top
menyebabkankebutuhan
ini
pengguna
kurang terakomodasi sehingga dalam proses
KESIMPULAN
perencanaan
perlu
menggunakan pendekatan partisipatif
1. Penyelenggaraan informasi
down
publik
di
keterbukaan
melalui penyediaan masukan saran
Pemerintah
pengguna dan pendekatan teknokratis
Kabupaten Kudus belum dilaksanakan
dengan
secara optimal dikarenakan kurangnya
dalam
pemahaman dan kurangnya kesadaran
perencanaan
dalam
publik
berbagi
informasi,
belum
melibatkan proses
pengamat
perencanaan. keterbukaan
melalui
ahli
Dalam
informasi
pengembangan
e
jelasnya manajemen dalam pengelolaan
government hendaknya tidak hanya
informasi
penanganan
memperhatikan sumber daya manusia,
masyarakat,
ketersediaan infrastruktur dan aplikasi,
sehingga sosialisasi, pelatihan terkait
kesadaran berbagi informasi, tetapi
manajemen arsip atau pengelolaan
juga harus memperhatikan sosialisasi
informasi publik maupun pelatihan
keberadaan situs web dan jaminan hak
jurnalistik, monitoring evaluasi yang
masyarakat
sifatnya rutin harus banyak dilakukan
dalam Undang-undang Keterbukaan
serta kejelasan pelayanan informasi
Informasi
Publik
juga perlu diperhatikan.
kejelasan
manajemen
maupun
masukan
/
2. Perencanaan publik
keluhan
keterbukaan
melalui
informasi
serta
tersebut perlunya
pengelolaan
informasi karena banyak yang berpikir
e
untuk membuat perencanaan tetapi
government didasarkan pada kebijakan
tidak dibarengi dengan pengelolaan
pemerintah pusat, bukan mengacu pada
sehingga perencanaan yang ada tidak
masterplan e government yang ada
sesuai dengan hasil yang diharapkan
dimana dalam proses perencanaan,
dan terkadang fungsi dari adanya
inisiatif dan aktor yang terlibat hanya
media informasi dalam hal ini situs
dari
aparat
pengembangan
sebagaimana
Dinas
Perhubungan
web
dan
Informatika.
masyarakat. Maka dari itu di sini
Komunikasi Kelemahan
dari
pendekatan
yang
pemerintah
diperlukan
dipertanyakan
pembuatan
standar
14
operasional
prosedur
baik
dalam
pengelolaan dan pelayanan informasi
DAFTAR PUSTAKA
berdasarkan
Andrianto, Nico. (2007) Good EGovernment Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui EGovernment. Malang: Bayumedia Publishing. Bertot, John C, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes. (2010) Using ICTs to create a culture of transparency: Egovernment and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Journal Government Information Quarterly 27, pp. 264– 271. Bertot, John Carlo, Paul T. Jaeger, Charles R. McClure. (2008). Citizen-centered E-Government Services: Benefits, Costs, and Research Needs. The Proceedings of the 9 th Annual International Digital Government Research Conference: 137-142 Coleman Renita, Paul Lieber, Andrew L. Mendelson, David D. Kurpius. (2008).Public life and the internet: if you build a better website. will citizens become engaged?. London: Sage Publication. Djunaedi, Achmad. (2002).Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia. Seminar FMIPA-UGM. Yogyakarta. Dwiyanto, Agus. (2006).Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Heeks, Richard. (2003). Most eGovernment-for-Development Projects Fail How Can Risks be Reduced?. iGovernment Working Paper Series. UK: Institute for Development Policy and Management.
Undang-undang
Keterbukaan Informasi Publik maupun dalam penanganan masukan / keluhan sebagai
wujud
dalam
memberikan
kejelasan pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya tujuan perencanaan itu sendiri yaitu tercapainya prinsip transparansi sebagai bagian dari good governance. 3. Faktor pendukung dalam perencanaan keterbukaan informasi publik melalui pengembangan e government yaitu adanya
aturan
yang
kesiapan
infrastruktur
mendasari, dan
adanya
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Sedangkan yang menjadi penghambat yaitu keterbatasan SDM yang ahli dalam perancangan aplikasi
e
government,
kurangnya
pemahaman aparatur dan pimpinan dalam
pelaksanaan
Keterbukaan
Undang-undang
Informasi
Publik,
kurangnya koordinasi dan kesadaran SKPD dalam mendokumentasikan dan sharing informasi serta dari pihak eksternal dalam hal ini kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam ikut
mengawasi
pemerintahan.
penyelenggaraan
15
http://kuduskab.go.id . Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Kudus. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E Government. Makmur, Mochamad. (2003).Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik. Malang: Universitas Brawijaya. Mardahayati. (2011).Perencanaan Pengembangan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik di Kota Solok. Tesis Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang. Mardahayati. (2012).Perencanaan Pengembangan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik di Kota Solok. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. XIII, No.1, pp. 162-173. Nugroho, Riant. (2012).Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Computindo. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. (2004).Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Sakapurnama, Eko, Lina Miftahul Jannah, Muh. Azis Muslim, dan Nurul Safitri. (2012). Membuka Informasi Menuju Good Governance. Jakarta: UI Press. Setiyono, Bambang. (2012).Perencanaan Pengembangan Wisata Alam dan Pendidikan Lingkungan (Studi di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Cikampek, Kab Karawang Jawa Barat). Tesis Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang. Shahkooh, Kolsoom Abbasi, Ali Abdollahi, Mehdi Fasanghari , Mohammad Azadnia. (2009). A Foresight based
Framework for e Government Strategic Planning. Journal Of Software, Vol. 4, No. 6, pp 544-549. Stoner, James Arthur Finch, and R. Edward Freeman (1989). Management Fourth Edition, United States of America: Prentice Hall, inc. Subagiyo, Henri, Dessy Eko Prayitno, Dewi Tresya, Muhammad Yasin, Wishnu Basuki, Agus Sudibyo, Danardono Siradjudin. (2009) Anotasi Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Gajah Hidup Print. Syamsi, Ibnu. (1986). Pokok-pokok Kebijaksanaan. Perencanaan. Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional. Jakarta: CV Rajawali. Topohudoyo, Joko Martono, RM Agung Harimurti, Daru Nupikso, Suwarto, Nur Zaini. (2010).Penelitian Penerapan E-Government Untuk Mendorong Transparansi Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. (2006). Manajemen Pembangunan Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Yuliani, Leny. (2012).Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik ( Studi di Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Bantul). Tesis Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
