PERENCANAAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN LAYANAN PUBLIK DI KOTA SOLOK

PERENCANAAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN LAYANAN PUBLIK DI KOTA SOLOK Mardahayati Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang Abstract This study aims to describe and analyze (1) Development planning of Solok city’s e-government, (2) Implementation of e-government development plan in governance and public services in the City of Solok 2010, (3) Enabling and inhibiting factors in implementing e-government development plans in the City of Solok. This study used a qualitative descriptive method where source of the data came from informants and documents. Result of the research indicates that Development planning of Solok city’s e-Government is a top-down planning. The ideas came from the Secretariat of Public Relations Solok which has resulted a Masterplan of e-Government development on Solok city Local Government 2010-2014. Implementation of e-government development plan in 2010 has been largely referring to the masterplan, but not completely in accordance with the map stages that have been made since the implementation is adjusted by some factors such as needs and opportunities. Supporting factors in the implementation of egovernment development plans not only have already had a masterplan as a reference, but also the good commitments that the leaders have. Besides, motivations of the e-government application users take important roles in improving the performance of each work unit. While the constraining factors are the competence of human resources, inadequate infrastructure, limited budgets, lack of coordination, and the role of ICT management units in implementing egovernment plan on Solok city is not optimal yet. Keywords: information and communication technology, e-Government, e-Government development planning, ICT management, public service. (linkage) yang partisipatif, transparan dan responsif antar pilar-pilar good governance. Hubungan semacam itu hanya dapat dibangun dengan menerapkan teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan yang biasa disebut sebagai manajemen berbasis electronic government (egovernment). Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah berinisiatif membuat kebijakan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun electronic government for good governance yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintah

I. Pendahuluan Magno dan Serafica (2001) menyebutkan bahwa teknologi komunikasi dan informasi dapat meningkatkan good governance dalam tiga hal, yaitu pertama, peningkatan transparansi, informasi dan akuntabilitas; kedua, memfasilitasi partisipasi publik dalam pembuatan keputusan; ketiga, meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Sementara itu Effendi dalam Akadun (2009:130) menyatakan bahwa untuk membangun pemerintah daerah yang lebih mampu menyelenggarakan good governance perlu dibangun jaringan kerjasama didasarkan atas hubungan 162

Mardahayati, Perencanaan Pengembangan E-Government … 163

daerah hingga ke pusat. Kebijakan Pemerintah tersebut antara lain dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang pengembangan egovernment yang merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upaya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge-based society). Tapi jika kita lihat di sisi lain, penerapan e-government di Indonesia meskipun baru berusia delapan tahun sejak dikeluarkannya Inpres No.3 Tahun 2003, namun aplikasi e-government oleh lembagalembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah menunjukan lompatan yang cukup penting. Seperti keberadaan website sebagai salah satu indikator perkembangan e-government di suatu daerah. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan hingga 2010 tercatat 472 (89%) Pemerintah Daerah yang telah memiliki website. Pemerintah Kota Solok telah melakukan pembangunan e-government tersebut mulai dari menyiapkan peralatan pendukung utamanya maupun aplikasinya sejak tahun 2006 hingga berkembang sampai saat ini. Bahkan telah memiliki masterplan pengembangan sistem egovernment Pemerintah Kota Solok tahun 2010-2014. Pemerintah kota Solok telah membangun situs web resmi pemerintahan dengan alamat www.solokkota.go.id sebagai media informasi dan komunikasi dengan masyarakat yang membutuhkan layanan informasi tentang Kota Solok, tapi baru sebatas penyampaian informasi belum masuk pada tahap interaksi dengan publik, dan cenderung tidak terkelola dengan baik serta tidak update. Padahal keberadaan situs web, bisa menghemat biasa promosi dan

sosialisasi berbagai program pemerintah dan informasi potensi daerah. Keberadaan situs ini masih perlu terus disosialisasikan sejalan dengan pengembangan fitur dan manfaatnya. Saat ini fungsi dari web tersebut masih terbatas pada publikasi informasi, sementara ke depan web tersebut harus mampu menjadi portal bagi publik untuk mengakses dan melakukan interaksi dengan seluruh SKPD di Kota Solok. Sementara pemanfaatan surat elektronik (email) sebagai media komunikasi yang efektif dan notabene memiliki banyak keunggulan tersebut belum dimanfaatkan untuk keperluan pekerjaan. Jika dilihat dari tahapan pengembangan e-government menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003, Kota Solok baru berada pada tingkat 1 (persiapan) dari 4 tahapan pengembangan e-government (yaitu: persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan). Sementara dari peta tahapan pengembangan yang dimuat dalam masterplan pengembangan sistem egovernment Pemerintah Kota Solok 20102014, hingga memasuki triwulan kedua tahun 2011 terlihat bahwa banyak point tahapan pertama yang tidak bisa terpenuhi. Dan sejak keluarnya Inpres nomor 3 tahun 2003 dan sebagai pilot project e-LGHD (eLocal Government Help Desk) pada tahun 2006 yang merupakan kerjasama Depkominfo dan JICA (Japan International Cooperation Agency), Kota Solok belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pengembangan egovernment di Kota Solok serta pelaksanaannya pada Tahun 2010, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan rencana pengembangan e-government di Kota Solok. II. Metode Penelitian

164 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. XIII, No. 1, Juni 2012

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumen dan triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah model analisis interaktif dengan prosedur reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. III. Hasil Penelitian dan Pembahasan Perencanaan e-government Kota Solok adalah perencanaan topdown, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam pembuatan kebijakan dalam rangka pelaksanaan e-government di Pemerintah Kota Solok. Inisiatif perencanaan pengembangan e-government di Kota Solok dimulai tahun 2005 yang berasal dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok yang kemudian dikuatkan oleh komitmen pimpinan yang diawali dengan pembentukan tim pengelola TIK Kota Solok hingga disusunnya masterplan pengembangan sistem e-government Pemerintah Kota Solok tahun 2010-2014. Pihak yang terlibat dalam perencanaan pengembangan e-government Pemerintah Kota Solok adalah Bagian Humas Sekretariat Daerah, Tim Pengelola TIK Kota Solok yang bersifat lintas SKPD melalui Keputusan Walikota nomor: 188.45/51/KPTS/WSL-2007 tentang penerapan sistem dan aplikasi teknologi informasi dan pembentukan tim pengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Sementara DPPKA dan Bappeda memiliki peran yang terbatas. Untuk studi kelayakan dan pemetaan kebutuhan Pemerintah Kota Solok bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Chelonind. Dalam merencanakan pengembangan e-government Pemerintah Kota Solok telah memiliki masterplan pengembangan sistem e-government Pemerintah Kota Solok Tahun

2010-2014, sebagai panduan dalam pengembangan sistem aplikasi, database, infrastruktur dan SDM menuju era egovernment. Tahapan-tahapan pengembangan yang diterapkan Kota Solok lebih memasukkan pertimbangan-pertimbangan lokalitas yang ada, baik potensi daerah maupun kebutuhan daerah itu sendiri (planning by locality). 4 (empat) tahapan pengembangan Kota Solok itu adalah: 1. Tahap I Pembangunan Infrastruktur; 2. Tahap II Peningkatan Efisiensi Operasional; 3. Tahap III Peningkatan Kenyamanan Pelayanan Publik; 4. Tahap IV: Peningkatan Partisipasi Politik. Model tahapan e-government Kota Solok sebagai berikut: Pelaksanaan rencana yang termuat dalam masterplan pengembangan egovernment Kota Solok tahun pertama yaitu tahun 2010, ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan peta tahapan rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan rencana pengembangan aplikasi lebih kepada inisiatif masing-masing SKPD sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja masingmasing SKPD selain juga sebagian besar adalah proyek pemerintah pusat. Penggunaan sistem aplikasi masih belum terlihat pemanfaatan secara maksimal karena sebagian besar aplikasi masih dalam proses pengembangan. Daftar Aplikasi yang digunakan SKPD di Kota Solok dalam rangka e-government adalah sebagai berikut: Pelaksanaan rencana pengembangan database terus dilakukan, hingga posisi 2011 Pemerintah Kota Solok telah memiliki database kependudukan, database kepegawaian, database KB, database arsip dan perpustakaan serta database pendidikan. Pengadaan infrastruktur 2010 terpusat pada pembangunan tower dan jaringan.


Pengembangan jaringan infrastruktur di lingkungan internal pemerintah daerah perlu ditingkatkan dan didayagunakan secara optimal agar tercapai integrasi sistem informasi yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat.pengembangan struktur data lintas aplikasi SKPD sangat penting diperhatikan agar aplikasi yang dikembangkan dapat saling berinteraksi atau memenuhi prinsip interoperabilitas, terintegrasi dan konsisten dalam menghasilkan informasi. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah standarisasi struktur dan pendefinisian data secara terpadu dan terintegrasi, dan dijadwal dapat dilakukan pada tahun 2010, namun pada kenyataannya itu belum terlaksana. Hasil observasi tentang ketersediaan database yang baru ada adalah database kependudukan, database pendidikan, database KB, database arsip dan kepustakaan dan database kepegawaian. Sarana bangunan atau ruangan Data dan Network Operational Center dan pembangunan tower BTS telah diadakan pada tahun pertama (2010). Perangkat yang mengisi ruangan tersebut seperti server, router dll, serta kebutuhan di tingkat SKPD seperti komputer, scanner, notebook dan peripheral yang jumlahnya cukup besar serta instalasi jaringan lokal di setiap SKPD telah diadakan secara bertahap mulai tahun 2010. Pengadaan perangkat pusat data dan operasi jaringan berada di DPA Bagian Humas. 6 (enam) tower di bangun pada tahun 2010, 1 (satu) tower induk berada di Balaikota dan 5 (lima) tersebar di SKPD yaitu pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat DPRD, Kecamatan Tanjung Harapan dan Puskesmas KTK. Upaya Peningkatan kompetensi SDM dilaksanakan setiap tahun berupa pelatihan Internet, Website dan Jaringan diperuntukkan bagi 30 orang staf di

lingkungan Pemerintah Kota Solok yang mewakili seluruh SKPD. Kemudian ada juga pelatihan operasional internet khusus ditujukan kepada pimpinan SKPD tanpa diwakilkan, untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan koordinasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Pemerintah Kota Solok belum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pentahapan dari tahun ketahun serta belum mempunyai metode untuk mengukur nilai manfaat dari penerapan e-government. Dukungan APBD untuk pelaksanaan rencana pengembangan e-government selalu dianggarkan setiap tahunnya akan tetapi penggunaan dana tersebut tidak dirinci dengan jelas serta berdasarkan perkiraan dan pengusulan dari masing-masing SPKD. Pelaksana penerapan rencana egovernment adalah masing-masing SKPD yang memiliki aplikasi pendukung egovernment, tetapi untuk rencana pembangunan dan pengembangan jaringan kota dilaksanakan oleh Bagian Humas sebagai koordinator pengelolaan TIK dan pelaksanaan rencana pengembangan egovernment Pemerintah Kota Solok. Faktor pendukung dalam pelaksanaan rencana pengembangan egovernment Kota Solok adalah: 1. Komitmen yang tinggi dari pimpinan utnuk melaksanakan perencanaan egovernment. 2. Motivasi yang tinggi dari SKPD pengguna aplikasi e-government sebagai upaya meningkatkan kinerja masingmasing SKPD. 3. Adanya masterplan sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana. 4. Ketersediaan infrastruktur sesuai dengan masterplan untuk menunjang pelaksanaan rencana pengembangan egovernment.


5. Kondisi geografis Kota Solok yang cenderung datar dan daerah yang tidak terlalu luas serta lokasi SKPD yang cenderung terpusat, memudahkan Kota Solok membangun infrastruktur jaringan untuk memaksimalkan implementasi sistem informasi secara online ke setiap SKPD. Faktor penghambat dalam pelaksanaan rencana pengembangan e-government Kota Solok adalah: 1. Keterbatasan bandwitch yang tersedia untuk koneksi internet. Hal ini menyebabkan belum bisa mengintegrasikan berbagai aplikasi yang telah dilaksanakan di masing-masing SKPD. 2. SDM yang belum memadai dari segi kualitas maupun kuantitas, baik ditingkat staf maupun pejabat. 3. Keberagaman jenis aplikasi yang digunakan dan aplikasi yang belum berbasis web mengakibatkan informasi yang dihasilkan dari aplikasi tersebut sulit atau tidak bisa diakses pihak lain. 4. Keterbatasan anggaran. 5. Lemahnya koordinasi antara pengelola TIK dan pelaksana rencana e-government Kota Solok dengan SKPD pengguna aplikasi maupun antar SKPD itu sendiri. 6. Organisasi pengelola TIK dan pelaksana rencana e-government yang belum berperan optimal. Dalam perencanaan pengembangan egovernment banyak komponen yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu proyek e-government. Semua komponen tersebut dapat dilihat pada hasil riset khusus di bidang e-government yang dilakukan oleh University of Maryland merumuskan 8 (delapan) elemen sukses di dalam melakukan manajemen proyek egovernment yaitu: political environment, transparency/visibility, technology, planning, leadership, stakeholders, budgeting, dan innovation (Indrajit,

2002:61). Dalam Political Environment (lingkungan politik) disebutkan ada dua tipe proyek yaitu pertama adalah Top Down Projects, dalam hal ini eksistensi sebuah kegiatan ditentukan oleh adanya inisiatif dari lingkungan eksekutif sebagai otoritas tertinggi dalam suatu pemerintahan atau disponsori oleh kalangan legislatif sebagai pemberi madat. Kedua, Bottom Up Project yang dilaksanakan karena adanya ide atau inisiatif dari kepala unit atau karyawan (birokrat) yang berada di salah satu lembaga pemerintahan atau departemen. Jika dihubungkan dengan hasil penelitian ini maka dalam perencanaan pengembangan egovernment di Kota Solok, menggunakan bottom up project karena inisiatifnya berasal dari Bagian Humas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang penyelenggaraan sistem egovernment. Meskipun pada kenyataannya suasana politik yang terbentuk pada top down project jauh lebih mendukung dan kondusif untuk melaksanakan proyek dibandingkan bottom up project, namun keberhasilan bottom up project di Kota Solok dikarenakan adanya faktor pemberi inisiatif dan manajemen proyek yang pandai dalam melakukan lobi dan negosiasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama kepada unsur pimpinan tertinggi yaitu Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Solok serta Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sehingga akan mudah memperoleh dukungan, alokasi anggaran dan mengatasi rintangan yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Olsen dan Eadie (1982) sebagaimana dikutip oleh Bryson (2005:85) bahwa dukungan dan komitmen dari orang-orang penting pembuat keputusan adalah hal yang vital. Magno et.al (2001) juga menyebutkan bahwa


menciptakan e-government memerlukan pengelolaan teknologi informasi secara efektif dan yang diperlukan dalam menerapkan e-government bukan hanya visi dan rencana tetapi juga kekuatan politik kepemimpinan di tingkat tertinggi. Ketika Walikota Solok memahami dan mengetahui arti penting teknologi komunikasi dan informasi dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik, dan memiliki keinginan atau political will untuk menerapkannya maka rencana pembangunan e-government di Kota Solok cenderung lebih cepat, terbukti dari setelah pembentukan tim pengelola TIK pada tahun 2007, tahun 2009 Kota Solok telah berhasil menyusun masterplan pengembangan sistem e-government Pemerintah Kota Solok 2010-2014. Riset dari Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2002:16) menyebutkan bahwa tanpa adanya political will, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “top down”, maka jelas dukungan implementasi program egovernment yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Pimpinan SKPD) sebelum merambat ke level-level dibawahnya (Pejabat eselon 3, eselon 4, dan seterusnya). Inisiatif e-government kemudian diproyeksikan dalam bentuk rencana yang hasil akhirnya berupa dokumen perencanaan. Hal ini sesuai yang diungkapkan Indrajit (2002:65) bahwa perencanaan sebagai tahap awal inilah sebagai gambaran menyeluruh dan detail dari keberadaaan sebuah inisiatif egovernment. Setelah inisiatif e-government itu ada, pada tahun 2005 kegiatan ke arah pembangunan e-government terus dilakukan

seperti adanya website pemerintah Kota Solok (www.solokkota.go.id) yang merupakan langkah awal perkembangan egovernment di Kota Solok. Kemudian diikuti beberapa aplikasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik seperti SIMPEG (kemudian diganti dengan SAPK), SIMKEU (diganti dengan SIPKD), SIAK, Senayan Library, Solok Cerdas, PSB Online, SMS Gateway dan aplikasi teknologi informasi lainnya tetapi belum terintegrasi dan hanya dikembangkan secara sendiri-sendiri oleh unit kerja yang bersangkutan sesuai dengan bidangnya, sehingga dampaknya terhadap pelayanan publik secara keseluruhan belum maksimal dalam artian tidak melalui satu pintu yang dapat diakses secara efisien dan efektif dari manapun dan kapanpun. Meskipun pada dasarnya Inisatif pelaksanaan e-government di Pemerintah Kota Solok muncul dari Bagian Humas, dukungan dan komitmen Walikota untuk memberikan pelayanaan yang lebih baik, efektif dan efisien serta pemerintah yang transparan dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang baik menuju kota perdagangan dan jasa yang maju dan modern sebagaimana visi dan misi daerah Kota Solok, sebenarnya merupakan modal utama bagi pemerintah Kota Solok untuk berbenah diri dan merubah pola pelayanan yang tadinya bersifat manual kearah teknologi yang lebih canggih. Disisi lain kemajuan teknologi di daerah lain turut andil dalam membuka pikiran dan wawasan Walikota Solok untuk bersaing, menjadi tolak ukur dan berlomba mencapai kemajuan dan pelayanan publik yang lebih baik. Pada dasarnya institusi ataupun lembaga yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan e-government di Pemerintah Kota Solok adalah unit kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi yaitu Sub Bagian Pengolahan


Data Elektronika (PDE) Bagian Humas, tetapi hal ini tidak akan cukup, karena perlu komitmen di antara unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Solok yang nantinya akan berpengaruh terhadap implementasi e-government terkait kualitas pelayanan kepada publik yang diberikan. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan, Pemerintah Kota Solok menggunakan jasa pihak ketiga (Chelonind) untuk membantu Pemerintah Daerah memahami kepentingan dari masing-masing stakeholder dan menyatukan agar seluruh perbedaan kepentingan dapat menuju ke satu arah pencapaian visi misi e-government. Pemerintah sebagai stakeholder utama, tidak bisa mengabaikan sektor swasta, masyarakat, LSM, dan lain sebagainya, karena pada akhirnya yang akan merasakan manfaat atau berhasil tidaknya proyek egovernment yang dilaksanakan adalah pelanggan (Indrajit, 2002:65). Berdasarkan pendapat Indrajit tersebut jika dikaitkan dengan perencanaan e-government Kota Solok, Pemerintah Kota Solok mengikutsertaan masyarakat dan pihak swasta dalam perencanaan e-government Kota Solok namun tidak dalam bentuk keterlibatannya dalam tim pengelolaaan TIK Kota Solok tetapi lebih kepada masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk membuat masterplan. Produk perencanaan e-government Kota Solok adalah masterplan pengembangan sistem e-government pemerintah kota solok tahun 2010-2014. Di dalam masterplan tersebut memuat apa yang harus dilakukan, bagaimana mencapainya, siapa yang akan melalukan, lokasi pelaksanaan, kapan akan dilakukan dan berapa lama serta sumber daya yang dibutuhkan. Yang kesemuanya dipetakan dalam tabel tahapan pengembangan pertahun, dari tahun pertama (2010) hingga tahun kelima (2014), mulai dari pembangunan dan pengembangan aplikasi,

infrastruktur, SDM hingga perkiraan biaya yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Abe (2005:31), perencanaan yang baik haruslah memuat prinsip yang termuat dalam dokumen perencanaan, yaitu: (a) Apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari misi dan visi; (b) Bagaimana mencapai hal tersebut; (c) Siapa yang akan melakukan; (d) Lokasi aktifitas; (e) Kapan akan dilakukan, berapa lama; dan (f) Sumber daya yang dibutuhkan. Untuk membuat masterplan terlebih dahulu dilakukan pemetaan kebutuhan. Informasi yang didapat dari survei pemetaan kebutuhan ini dijadikan bahan untuk merancang kebutuhan dan standarisasi aplikasi, infrastruktur dan SDM serta memetakan tahapan pengembangan nya sesuai dengan kondisi Kota Solok. Dalam melaksanakan tahapan pembangunan egovernment pada dasarnya Pemerintah Kota Solok mengacu kepada Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan elektronic government akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah. Hal ini mendukung pendapat Risdiyanto (2003) menyatakan bahwa dalam suatu perencanaan daerah haruslah disesuaikan dengan tingkat kewenangan (planning by outhority level) dengan harapan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan di daerah dapat diselesaikan sepenuhnya di daerah, yang secara keseluruhan telah memasukkan pertimbangan-pertimbangan lokalitas yang ada, baik potensi daerah maupun kebutuhan daerah itu sendiri (planning by locality). Banyak rencana yang tidak diimplementasikan sesuai dengan rencana karena sumber daya tidak tersedia dalam jumlah yang tepat, di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat (Conyers dan Hills, 1990:158). Hal ini terbukti pada penerapan rencana pengembangan e-government Kota Solok, banyak kegiatan yang tidak


terlaksana disebabkan oleh faktor jumlah dan kapasitas SDM yang masih minim. Kurang lengkapnya infrastruktur serta kendala anggaran seringkali menjadi alasan klasik kenapa suatu kegiatan/program tidak berjalan. Namun kekurangan sumber daya seharusnya dapat diatasi dengan melakukan perencanaan yang lain. Karena elemen penting lain dari perencanaan adalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya. Sumber daya yang dimaksud apapun yang dianggap oleh pembuat keputusan sebagai potensi bisa digunakan dalam mencapai tujuan. Dalam defenisi ini mencakup tidak hanya sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal dan keuangan. Dimana sumber daya modal yang dimaksud juga tersedianya sarana dan prasarana organisasi yang memadai (Conyers dan Hills, 1990:4). Proses pengembangan dan penerapan sebagian besar aplikasi pada tahun 2010 hanya bersifat meneruskan aplikasi yang telah ada selama ini. Bayak ditemukan bahwa aplikasi yang dipakai oleh SKPD tidak dalam berbasis web sehingga tidak dapat diakses oleh siapa saja kecuali SKPD yang bersangkutan. Seperti keberadaan website Pemerintah Kota Solok. Semua yang disajikan oleh web solokkota masih dalam tahap publish, belum kepada interaction, karena tidak ada layanan interaksi. Menu pelayananpun belum ada. Hingga 2011 baru satu-satunya website solok cerdas yang link dengan website solokkota. Sebagaimana data yang telah disajikan sebelumnya, bahwa pentahapan yang dilakukan Pemerintah Kota Solok tidak dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan peta tahapan pengembangan yang tercantum di dalam masterplan, hal ini terlihat pada beberapa aplikasi yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2010 namun tidak dapat terlaksana, seperti eRescue, beberapa pengembangan aplikasi tidak dilakukan, seperti SIAK yang

seharusnya pada 2010 sudah dapat dikembangkan menuju e-citizen/ edemography, namun pada kenyataannya masih belum dikembangkan. Kemudian website kota solok yang tidak berfungsi maksimal di tahun 2010, sementara dalam rencananya 2010 website kota solok sudah dikembangkan menuju portal, beberapa aplikasi yang sebelumnya telah ada, malah di tahun 2010 tidak berjalan, seperti SIMPEG yang kemudian diganti dengan SAPK namun penerapan SAPK baru bisa dijalankan di 2011 dan SMS Gateway yang dikelola Bagian Humas, malah di 2010 tidak aktif lagi karena Walikota menginginkan demikian. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) juga mengalami kegagalan, beberapa aplikasi yang tidak dijadwalkan akan tetapi muncul dan terlaksana pada tahun 2010 seperti One Spot. Dari peta tahapan pengembangan yang dimuat dalam masterplan pengembangan sistem e-government Pemerintah Kota Solok 2010-2014, hingga memasuki triwulan kedua tahun 2011 ini terlihat bahwa banyak point tahapan pertama yang tidak bisa terpenuhi, e-government Kota Solok belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pemerintah Kota Solok perlu segera menyerahkan pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi dan pelaksanaan perencanaan pengembangan e-government Pemerintah Kota Solok yang semula dikelola oleh Sub Bagian PDE Bagian Humas Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang tugas dan fungsinya memang membidangi masalah TIK yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Solok, namun perlu didefinisikan secara tegas dan jelas mengenai pembagian peran dari masing-masing satuan kerja sehingga tidak terjadi tumpang tindih terkait pengelolaan sumber daya TIK di pemerintah Kota Solok.


Sejauh ini keberadaan bagian Humas sebagai leading sector dalam pengembangan dan penerapan e-government belum dapat berfungsi secara maksimal. Hal ini karena fungsi koordinasi di bidang pengembangan TIK antar SKPD yang seharusnya menjadi salah satu tupoksinya dalam konteks egovernment belum dapat berjalan dengan semestinya. Selain itu dari sisi struktur organisasi, nomenklatur Bagian Humas walaupun memiliki Sub Bagian PDE, memiliki posisi yang kurang begitu menguntungkan ketika berbicara dalam konteks menjalankan fungsi koordinasi dan monitoring terhadap pengembangan egovernment yang dilaksanakan oleh tiap-tiap SKPD. Kewenangan dan kemampuan Bagian Humas dalam menginisiasi dan mengkoordinasikan pengembangan dan implementasi e-government antar SKPD, masih sangat terbatas. Karena leading sector yang mengkoordinasi pengembangan komponen sistem e-government di seluruh SKPD, tidak cukup di bagian saja, kedudukannya perlu ditingkatkan sehingga menjadi cukup strategis dan lebih memudahkan dalam melakukan koordinasi antar SKPD. Dengan demikian peluang pengembangan komponen e-government antar SKPD yang terintegrasi dapat tercapai. Sementara untuk pelaksanaan menjalankan berbagai aplikasi pendukung egovernment adalah masing-masing SKPD pengguna aplikasi, yang dalam membangun aplikasi tersebut bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten di bidang itu. Terkait hal ini Indarjit (2002:102) mengungkapkan bahwa tidak harus sebuah rangkaian proses aplikasi e-government ditangani dari hulu ke hilir oleh sebuah badan atau lembaga, karena pada dasarnya setiap proses dapat dialihkan ke pihak-pihak lain yang berfungsi sebagai mitra kerja agar kinerja yang diperoleh dapat maksimal. Kurangnya koordinasi antar SKPD pengguna aplikasi e-government serta unit

kerja pengelola dan pelaksana rencana pengembangan e-government yang tidak bekerja secara maksimal membuat pelaksanaan pembangunan pengembangan e-government itu menjadi tidak sinkron. SKPD masih bekerja secara parsial, belum ada yang bisa diintegrasikan. Koordinasi merupakan salah satu fungsi pokok dari manajemen. Koordinasi diperlukan dalam organisasi, karena adalah berbagai kegiatan untuk satu atau berlainan tujuan, selalu ada hal-hal yang berkaitan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Kartasasmita (1997:61) bahwa koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai badan serta di berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi. Kurangnya komunikasi sehingga koordinasi tidak berjalan dengan baik menjadi faktor pengahambat dalam perencanaan sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Diana dan Hills (1990:67) bahwa masalah kurangnya waktu, data, tenaga kerja, kurangnya komunikasi antara perencana, politisi dan administrator membuat peran masing-masing menjadi tidak jelas adalah alasan yang umum terjadi sehingga terjadi gap antara teori dan praktek dalam proses perencanaan. Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan maka pelaksanaan e-government di Pemerintah Kota Solok harus dilakukan : 1. Ada suatu proses keterbukaan serta manajemen data dan informasi yang tertib serta terencana sehingga data dapat terkumpul dan diakses secara mudah dan cepat sehingga birokrasi tidak lagi menjadi suatu hambatan. 2. Pembangunan sistem informasi dikembalikan pada tupoksi masingmasing SKPD akan tetapi mudah di integrasikan. 3. Perlu dibuat suatu strategi dan kebijakan pendukung agar sistem informasi dapat


diselaraskan dengan birokrasi yang ada di sektor swasta. 4. Perlu peningkatan sumberdaya manusia melalui proses yang terencana dan terarah serta mengacu kepada peraturan yang berlaku. 5. Perlu pembuatan database yang mudah diakses dan dapat memberikan pelayanan data yang memuaskan. 6. Perlu adanya change management di lingkungan kantor pemerintahan. Pada dasarnya keberhasilan pengembangan dan penerapan e-government akan sangat tergantung terhadap proses perubahan orientasi dan budaya kerja dari setiap aparatur pemerintah. Oleh karena itu perubahan tersebut perlu dikelola sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan. Dari berbagai kasus aplikasi egovernment di jajaran pemerintah daerah, tampak bahwa kegagalan proyek egovernment sebagian besar disebabkan oleh kegagalan sistemik. Seperti telah dikemukakan, kegagalan itu bisa disebabkan karena teknologi atau infrastrukturnya, karena faktor kepemimpinan, atau bisa juga karena faktor budaya. Banyak pakar yang juga mengungkapkan bahwa penyebab kegagalan e-government sebagian besar karena unsur manusia atau sistemnya. Misalnya, Eko Prasojo (2007) pernah mengungkapkan bahwa 80% penyebab kegagalan e-government adalah karena unsur non-TIK dan hanya 20% yang benarbenar disebabkan karena faktor TIK. Untuk mengantisipasi kegagalan aplikasi e-government, menarik untuk diingat apa yang dikatakan oleh Robert Heeks (2003) bahwa kebanyakan kegagalan aplikasi e-government di negara berkembang adalah karena ketidakpahaman mengenai “keadaan sekarang” (where we are now) dengan “apa yang akan kita capai dengan proyek e-government” (where the egovernment project wants to get us). Dengan kata lain, yang seringkali terjadi adalah

kesenjangan yang lebar antara realitas yang sekarang dihadapi dengan rancangan egovernment yang dimaksudkan untuk mengubah keadaan. Kesenjangan ini terdapat dalam berbagai dimensi yang oleh Heeks diringkas sebagai ITPOSMO (Information, Technology, Processes, Objective and Values, Staffing and skills, Management systems and structures, Other resources: time and money). Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut sangat logis jika potret egovernment di Kota Solok, masih dalam level yang paling dasar yaitu level informasi (publish), itupun belum bisa berfungsi dengan baik. IV. Penutup Perencanaan pengembangan egovernment Kota Solok merupakan perencanaan yang top down. Inisiatifnya berasal dari Bagian Humas Setda Kota Solok yang telah menghasilkan Masterplan Pengembangan Sistem e-Government Pemerintah Kota Solok tahun 2010-2014. Pelaksanaan rencana pengembangan egovernment Kota Solok tahun 2010 sebagian besar telah mengacu kepada masterplan, akan tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan peta tahapan yang telah dibuat karena pada pelaksanaannya disesuaikan dengan faktor kebutuhan dan peluang. Faktor pendukung dalam pelaksanaan rencana pengembangan e-government Kota Solok selain telah memiliki masterplan sebagai acuan, juga karena tingginya komitmen dari pimpinan. Di samping itu, motivasi yang tinggi dari dinas pengguna aplikasi e-government turut berperan dalam upaya meningkatkan kinerja masing-masing SKPD. Sementara yang menjadi faktor penghambat adalah kompetensi SDM, infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi, dan peran unit pengelola TIK


pelaksana rencana e-government Kota Solok yang belum optimal. Perlunya perencanaan partisipatif dalam perencanaan pengembangan egovernment Kota Solok dan hendaknya Pemerintah Kota Solok memberikan kesempatan setiap unit kerja yang ada didalamnya untuk terlibat secara intim dengan setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan pengembangan e-government terutama menyangkut 2 (dua) aspek yaitu: (a) keterlibatan aparat (b) keterlibatan publik, dalam desain dan implementasi program. Perlunya evaluasi dengan menggunakan metode balanced egovernment scorecard untuk mengevaluasi performa atau kinerja dari institusi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penerapan e-government melalui pengukuran dimensi manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi dan manajemen perubahan. Daftar Pustaka Abe, Alexander. 2002. Perencanaan Daerah Partisipatif. Pondok Edukasi. Solo. Albert, Isaac Olawale. 2009. “Whose egovernance? A critique of online citizen engagemnet in africa”, African Journal of Political Science and International Reliations. Vol. 3 (4) pp.133-141, April, 2009. http://www.academicjournals.org/ajpsi r diunduh 4 April 2011. Bryson, J.M. 2005. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Penterjemah: Susetiawan. Gajah mada University Press. Yogyakarta. Conyers, Diana dan Peter Hills. 1990. An Introduction to Development Planning in The Third World. John Wiley&Son. Heeks, Richard. 2003. “Most eGovernment for Development Projects Fail: How

Can Risks be Reduced”, Institude for Development Policy and Management. Paper No.14. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/p ublic/ documents/NISPAcee/UNPAN015488 .pdf diunduh 2 Mei 2011. Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Government. Penerbit ANDI. Yogyakarta. Indrajit, Richardus Eko dkk. 2005. Electronic Government in Action. Penerbit ANDI. Yogyakarta. Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. LP3ES. Jakarta. Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2003. Instruksi Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government. Jakarta. Kementrian Dalam Negeri, 2010. Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI. Yogyakarta. Pemerintah Kota Solok, 2009. Masterplan Pengembangan Sistem e-Government Pemerintah Kota Solok Tahun 20102014. Kota Solok. Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakara Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. Perencanaan Pembangunan. CV. Haji Masagung. Jakarta. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1986. Pengantar Administrasi Pembangunan. Lembaga


Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Jakarta. Warta Ekonomi. (2010). Aplikasi-Aplikasi eGovernment Unggulan. Dian rakyat. Jakarta.

PERENCANAAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN LAYANAN PUBLIK DI KOTA SOLOK

Recommend Documents