Perencanaan Strategis dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah
PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH Oleh: Moh. Nahrowi ABSTRACT Implementation of education can not be separated by management, which contains Planning, Organizing, Actuatin and controlling, with the management of both educational institutions able to provide optimal service to the community, with quality management educational institutions capable of printing quality generation and with good quality management also good institutions capable of bringing positive change to this country. Planning as a first step in management has a very important role as a capital management of an institution / institution, which will produce the generations of excellence in achieving, independent, noble and able to compete with other countries. Therefore, the head of the madrasah needs to apply the strategic planning in the madrasah which includes the Foundational Model, the Early Action Planning Model and The Three-Strand Concurrent Model with their respective characteristics becoming part of the strategic management process related to the short, medium and long term objectives identification process from an institution or organization, extracting ideas and options, taking necessary steps to achieve the stated objectives, and monitoring (monitoring) progress or failure in order to determine future strategies. Keywords: Perencanaan Strategis dan Penyelenggaraan Pendidikan PENDAHULUAN Menejemen lembaga pendidikan yang berkualitas akan mampu memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dengan menejemen lembaga pendidikan yang berkualitas mampu mencetak generasi berkualitas dan dengan menejemen lembaga yang baik mampu memebawa perubahan positif bagi Negara. Agar dapat mewujudkan kualitas dalam menejemen perlu diketahui unsurunsur menejemen tersebut, sebagaimana pendapat G.R. Terry yang menyusun fungsi menejemen ada empat unsur yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian) Aktuating (pengarahan) dan Controlling (pengendalian)1. 1
Terry, R., George, Dasar-Dasar Manajemen,Bumi Akara (Jakarta:2014) 9-10.
Falasifa, Vol. 8 Nomor 1 Maret 2017 | 53
Moh. Nahrowi
Kesempunaan dan kesuksesan dalam segala bidang memang membutuhkan perencanaan secara optiml. Sebagaimana termaktub dalam al-Qura’an Surah atTin ayat 4, Allah SWT berfirman: ;
ۡۡ
ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
Artinya: sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya [Q.S: At Tin: 4]. Untuk menjadikan manusia yang sempurna Allah menciptakan anatomi tubuh manusia penuh dengan perencanaan yang luar biasa yang bentuk dan mekanisme kerjanya disesuaikan dengan fungsinya. misalnya betuk mata, tempat mata, cara kerja mata dan beberapa organ penyusun mata yang saling bersinergi untuk menampilkan gambar obyek yang sama dengan aslinya. Dan firman Allah dalam Surah al-Hasyr ayat 18:
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ۡۡ ۡ ۡ
ۡ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan[al-Hasyr:18]. Dari ayat di atas ada perintah untuk mempersiapkan kegiatan atau amal yang dapat bermanfaat guna untuk masa yang akan datang. Melalui introspeksi diri dan hasilnya digunakan untuk perencanaan kegiatan atau amal untuk masa depan. Dari kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dalam seluruh intitusi wajib untuk dilakukan terutama bagi lembaga pendidikan. Perencanaan pendidikan menempati posisi strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Perencanaan pendidikan itu memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan, sehinga manajemen lembaga pendidikan akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Sasaran minimal pengembangan madrasah yang dituangkan dalam setiap rencana pengembangan madrasah haruslah menggunakan standar penyelenggaraan pendidikan yang berlaku secara nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan ketentuan rinci mengenai standar-standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Peraturan Pemerintah ini menetapakan arah reformasi pendidikan nasional dalam rangka mencapai visi,
54 | Falasifa, Vol. 8 Nomor 1 Maret 2017
Perencanaan Strategis dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah
misi, dan tujuan pendidikan nasional. PP nomor 19 tahun 2005 menetapkan delapan standar yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan2. Di antara standar-standar tersebut, standar pengelolaan pada tingkat satuan pendidikan merupakan standar terpenting yang harus dijadikan acuan dalam perencanaan pengembangan madrasah. Secara filosofis, dalam kegiatan kehidupan sehari-hari kita selalu penuh dengan perencanaan. Akan tetapi, sering tidak disadari bahwa kita telah melakukan perencanaan. Perencanaan madrasah menjadi sesuatu yang penting sebelum melaksanakan program madrasah. Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan madrasah yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan hal tersebut kepala madrasah sebagai menejer memiliki peran yang sangat penting. sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah ditegaskan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala sekolah adalah kompetensi kepribadian, kompetensi menejerial, kompetensi supervisi, kompetensi sosial dan kompetensi kewirausahaan3. Penyusunan EDM (Evaluasi Diri Madrasah), RKT (Rencana Kerja Tahunan) dan RKM (Rencana Kerja Madrasah) di beberapa lembaga masih terabaikan, padahal untuk dapat mengukur keberhasilan suatu lembaga pendidikan adalah melalui barometer planning, sehingga menjadi mutlak untuk dapat menerapkan fungsi planning dalam mewujudkan lembaga yang bermutu. KAJIAN TEORI A. Pengertian Perencanaan Menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel yang dikutip oleh Samsudin menyebutkan, “Perencanaan adalah fungsi menejer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, programprogram dan alternative-alternatif yang ada4. Sedangkan menurut Terry Perencanaan adalah kegiatan menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan dating dan apa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2005. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departeman Pendidikan Nasional. 3 Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah 4 Sadili Samsuddin, Manajemen Sumber Daya Manusia(Bandung: Pustaka Setia, 2010) 59. 2
Falasifa, Vol. 8 Nomor 1 Maret 2017 | 55
Moh. Nahrowi
yang harus diperbuat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut5. Roger A. Kaufman yang dikutib oleh Nanang Fattah, perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan mentapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin6. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu aktivitas penetuan tujuan atau kegiatan yang harus dilakukan sebelum memulai suatu pekerjaan berupa gambaran langka kinerja atau rumusan program dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada serta meramalkan hal-hal yang kemungkinan terjadi untuk pencapaian tujuan. Dari kesimpulan di atas, maka perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki pengertian kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program pendidikan yang didalamnya memuat sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan pendidikan, kebijaksanaan dalam pendidikan, arah yang akan ditepuh dalam kegiatan pendidikan, prosedur, dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan, proses kegiatan pendidikan, serta pola pengadaan dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. B.
Urgensi Perencanaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian terpenting dari gerak lajunya lembaga pendidikan. Oleh sebab itu lembaga pendidikan perlu membuat rencana umum yang menyeluruh untuk kemudian dibuat rencana-rencana khusus agar memudahkan pelaksanaan kegiatan pendidikan, dengan demikian pelaksanaan kegiatan pendidikan akan lebih sistematis, terarah, efektif dan efisien. Urgensi perencanaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin untuk menjaga mutu lembaga. Siklus Deming dalam menjaga mutu lembaga pengelolaan dilakukan secara berkesinambungan7:
George R. Terry , Dasar-Dasar Manajemen,Bumi Akara (Jakarta:2014) 9. Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, RosdaKarya (Bandung: 1996) 49. Lihat Ahmadi, Manajemen Pendidikan Islam,(Yogyakarta: Laksbang, 2012) 41 7 Nasution, Menejemen Mutu Terpadu,( Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) 28. 5 6
56 | Falasifa, Vol. 8 Nomor 1 Maret 2017
Perencanaan Strategis dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah
Siklus Deming tersebut dimulai dari plan yaitu perencanaan, kemudian do yaitu melaksanakan perencanaan tersebut, lalu check memeriksa atau meneliti hasil yang telah dicapai dan kemudian act yaitu adanya tindakan penyesuaian. Siklus tersebut dilakukan secara terusmenerus dalam rangka untuk meningkatkan Gambar. Siklus Deming kualitas sebuah lembaga. Banghart dan Thrull yang dikutip oleh Jaja Jahari, mengungkapkan bahwa suatu perencanaan pendidikan harus memiliki beberapa karakteristik berikut ini8: 1. Berorientasi pada visi, misi institusi yang ingin dicapai 2. Memiliki program yang bertahap dan berkesinambungan 3. Mengutamakan nilai-nilai manusiawi 4. Mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal 5. Berorientasi pada pambangunan sumber daya manusia 6. Menggunakan sumber daya secermat mungkin 7. Responsive terhadap kebutuhan 8. Pengambangan inovasi pendidikan Dalam pendapat di atas secara rinci sudah dipaparkan tentang beberapa karakteristik perencanaan pendidikan. Perumusan seperti di atas memang perlu, karena akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan madrasah. Nawawi mengemukakan sembilan manfaat perencanaan9: 1. membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahanerubahan lingkungan; 2. membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama; 3. memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran; 4. membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat; 5. memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi; 6. memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi; 7. membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami; 8. meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti; dan 9. menghemat waktu, usaha dan dana.
Jaja Jahari, Manajemen Madrasah, ( Bandung: Alfabeta, 2013) 9. Hadari Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 23. 8 9
Falasifa, Vol. 8 Nomor 1 Maret 2017 | 57
Moh. Nahrowi
Dari uraian di atas maka jelas perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dilaksanakan dengan optimal. Perumusan perencananaan menjadi peta konsep awal bagi perjalanan menejerial lembaga pendidikan. Sukses dan tidaknya lembaga pendidikan bisa dilihat dari perencanaannya. C. 1.
Jenis-jenis perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan Jenis-jenis perencanaan pendidikan menurut materinya, adalah sebagai berikut10: a. Personnel planning of education, yaitu suatu perencanaan pendidikan mengenai kepegawaian lembaga pendidikan. Dalam perencanaan ini, masalah pegawai ditinjau dan dibahas dari berbagai segi secara mendalam dan mendetail. Sebagaimana sekarang ini dengan adanya undang-undang tentang guru dan dosen, professional pekerjaan tersebut harus disertifikasi, sebagai bukti keahilan dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam pendidikan. b. Financial planning of education, yaitu suatu perencanaan pendidikan mengenai masalah keuangan ataupun permodalan (anggaran belanja) secara menyeluruh dan mendetail dari suatu kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam pendidikan. Dengan adanya perencanaan keuangan pendidikan, kini lembaga pendidikan mendapat sorotan serius. Karena beberapa lembaga pendidikan telah menetapkan dirinya sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), tentu saja calon mahasiswa yang lulus harus menyediakan uang yang cukup besar untuk melanjutkan kuliahnya. Akan tetapi, pemerintah, untuk madrasah tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah telah memberikan Bantuan Operasional Madrasah (BOS), sehingga masyarakat benar-benar terbantu oleh program pemerintah tersebut. c. Industrial planning of education, yaitu perencanaan pendidikan yang menyangkut kegiatan pendidikan sebagai bagian dari industri, yang direncanakan sedemikian rupa agar terhindar dari hambatan-hambatan dan dalam pencapaian tujuan. Lembaga pendidikan di tengah-tengah masyarakat modern telah menjadikan dirinya sebagai industri, terjadinya jual beli jasa kependidikan dengan perencanaan pendidikan yang multisistem. Mulai dengan adanya Madrasah Dasar Terpadu, Madrasah Alam, Pesantren Terpadu, dan sebagainya, pendidikan menjadi mahal, tetapi lulusannya pun berbeda dengan lembaga pendidikan negeri. 10
Hikmat, Manajemen Pendidikan,(Bandung: Pustaka Setia, 2009) 105.
58 | Falasifa, Vol. 8 Nomor 1 Maret 2017
Perencanaan Strategis dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah
d. Skill of educational planning, yaitu suatu perencanaan dalam kegiatan pendidikan keahlian atau kejuruan (misalnya planning mengenai pendidikan Madrasah Menengah Kejuruan, Madrasah Teknik, Madrasah Tata Boga, dan sejenisnya). 2. Jenis-jenis perencanaan pendidikan berdasarkan luasnya cakupan masalah serta jangkauan yang terkandung dalam suatu perencanaan, maka perencanaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu11: a. rencana global yang merupakan penentuan tujuan secara menyeluruh dan jangka panjang, b. rencana strategis merupakan rencana yang disusun guna menentukan tujuan-tujuan kegiatan atau tugas yang mempunyai arti strategis dan mempunyai dimensi jangka panjang, dan c. rencana operasional yang merupakan rencana kegiatan-kegiatan yang berjangka pendek guna menopang pencapaian tujuan jangka panjang, baik dalam perencanaan global maupun perencanaan strategis. D.
Perencanaan Strategis Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Madrasah Standar nasional pendidikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa proses perencanaan menjadi perangkat yang esensial dalam pengelolaan madrasah. Dalam kaitannya dengan standar pengelolaan satuan pendidikan, sistem perencanaan pengembangan lembaga yang diterapkan pada setiap madrasah harus mampu memfasilitasi dan mengakomodasi lima pilar utama yang digariskan dalam standar pengelolaan yaitu kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas12. Model perencanaan strategis (strategic planning) hingga saat ini dipandang sebagai proses perencanaan yang demikian itu. Dengan menerapkan pendekatan perencanaan strategis, diharapkan madrasah akan terdorong untuk melakukan perencanaan secara sistematis. Madrasah diharapkan akan menyediakan waktu untuk mentelaah dan menganalisis dirinya sendiri dan lingkungannya, mengidentifikasi kebutuhannya untuk mendapatkan keunggulan terhadap yang lain, dan melakukan komunikasi dan konsultasi secara terus-menerus dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar lingkungan lembaga selama berlangsungnya proses perencanaan. Di samping itu perencanaan strategis juga
Hikmat, Manajemen Pendidikan,(Bandung: Pustaka Setia, 2009) 106. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2005. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departeman Pendidikan Nasional. 11 12
Falasifa, Vol. 8 Nomor 1 Maret 2017 | 59
Moh. Nahrowi
diharapkan akan mendorong madrasah untuk menyusun langkah-langkah dalam rangka mencapai tujuan strategis, secara terus-menerus memantau pelaksanaan rencana itu, dan secara teratur melakukan pengkajian dan perbaikan untuk menjaga agar perencanaan yang dibuat tetap relevan terhadap berbagai kondisi yang terus berkembang13. Perencanaan strategis merupakan bagian dari proses managemen strategis yang terkait dengan proses identifikasi tujuan jangka panjang dari sebuah lembaga atau organisasi, penggalian gagasan dan pilihan-pilihan, pengambilan langkahlangkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan pemantauan (monitoring) kemajuan atau kegagalan dalam rangka menentukan strategi di masa depan. Secara historis, perencanaan strategis bermula dari dunia militer. Perkembangan selanjutnya, perencanaan strategis diadopsi oleh dunia usaha pada tahun 1950-an dan berkembang pesat dan sangat populer pada tahun 1960 hingga 1970-an, dan berkembang kembali tahun 1990-an Mintzberg (1994) sebagai "process with particular benefits in particular contexts." Penerapan perencanaan strategis di dunia pendidikan baru berkembang sekitar dua dekade yang lalu. Saat lembaga-lembaga pendidikan dipaksa harus berhadapan dengan berbagai perubahan baik di dalam maupun di luar lingkungan lembaga, dan dipaksa harus tanggap terhadap berbagai tantangan yang timbul seperti halnya menurunnya dukungan keuangan, pesatnya perkembangan teknologi, dan berubahnya struktur kependudukan, dan tertinggalnya programprogram akademik. Sebagai dampak dari kondisi ini, sejumlah lembaga pendidikan kemudian menggunakan perencanaan strategis sebagai alat untuk “meraih manfaat dan perubahan strategis untuk menyesuaikan diri dengan pesatnya perubahan lingkungan. Diantara model-model perencanaan strategis yang berkembang, yang hingga saat ini masih banyak diterapkan pada lembaga pendidikan antara lain: Model Dasar (Foundational Model), Perencanaan Tindakan Tahap Permulaan (Early Action Planning Model), dan Model Tiga-Unsur Sejajar (The Three-Strand Concurrent Model). 1.
Model Dasar (Foundational Model) Sesuai dengan namanya, model dasar ini pertama-tama difokuskan pada
Nickols, K. and Thirunamachandran, R.. Strategic Planning in Higher Education: A Guide for Heads of Institutions, Senior Managers and Members of Governing Bodies. 2000. 125 13
60 | Falasifa, Vol. 8 Nomor 1 Maret 2017
Perencanaan Strategis dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah
peletakan landasan-landasan yang diperlukan dalam perencanaan pengembangan dan pengembangan prasarana yang tepat, sebelum melangkah pada perencanaan pengembangan pada skala yang menyeluruh. Model ini didasarkan pada premis bahwa perencanaan pengembangan akan terlaksana lebih efektif apabila tujuan dan nilai-nilai fundamental madrasah telah diklarifikasi sehinga dapat menjadi kerangka acuan, dan bila perlu memampukan tersusunnya struktur rencana pengembangan. Model tersebut terdiri dari urutan kegiatan sebagai berikut: a. Pembentukan/pengkajian struktur kolaborasi dan konsultasi dalam tahap persiapan. b. Perumuskan/pembaharuan rumusan visi, misi, dan tujuan. c. Perumuskan/pembaharuan Kebijakan Umum Madrasah yang terkait dengan bidang-bidang kunci kehidupan madrasah, seperti kedisiplinan, kesehatan dan keselamatan. d. Perumusan/pembaharuan kebijakan dan prosedur yang terkait dengan perencanaan terkoordinasi dalam bidang belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, jurusan, kelompok-kelompok lintas kurikulum. e. Evaluasi/revisi kebijakan dan prosedur yang terkait dengan anggaran serta spesifikasi dan pengalokasian sumber daya. f. Merancang dan adaptasi model perencanaan pengembangan madrasah. g. Penerapan struktur umum dan prosedur yang sistematis dari operasi dasar perencanaan pengembangan: kaji, rancang, implementasi termonitor, dan evaluasi. h. Penerapan model perencanaan pengembangan.Setelah evaluasi, kembali ke langkah pertama dan ulangi proses Model Perencanaan Tindakan Tahap Permulaan (Early Action Planning Model) Model Perencanaan Tindakan Tahap Awal (Early Action Planning Model) pertama-tama menitik beratkan pada; a) identifikasi cepat sejumlah kecil prioritas jangka pendek dan b) inisiatif rencana implementasi program pengembanganan untuk mencapai prioritas itu. Model ini didasarkan pada premis bahwa cara terbaik untuk mendorong keberterimaan (acceptance) dan penyatuan Perencanaan Pengembangan Madrasah adalah memastikan kelancaran tindakan dan capaian pada tahap permulaan sebagai penguatan yang positif bagi partisipan dalam proses perencanaan. Pengalaman berhasil pada tahap permulaan ini akan menjadi bukti kemanfaatan perencanaan pengembangan madrasah. Dengan demikian, akan terjadi penguatan yang dapat mengurangi kecenderungan munculnya berbagai keluhan seperti: “kita hanya 2.
Falasifa, Vol. 8 Nomor 1 Maret 2017 | 61
Moh. Nahrowi
bicara dan bicara, akan tetapi tidak ada yang menjadi kenyataan dan tidak pernah terjadi perubahan”. Model Tiga-Unsur Sejajar (The Three-Strand Concurrent Model) The Three-Strand Concurrent Model memfokus pada kerangka waktu perencanaan. Model ini mengakui bahwa; a) Pengembangan madrasah jangka panjang, b) Pengembangan madrasah jangka menengah, dan c) Pengembangan madrasah jangka pendek. Model itu didasarkan pada premis bahwa tiga dimensi waktu itu harus dicapai secara bersama-sama oleh madrasah jika madrasah memang memberikan respon yang efektif terhadap kebutuhan lingkungan yang dinamis. Model itu menyarankan sebuah kerangka yang terdiri dari tiga langkah kegiatan perencanaan yang saling terkait namun berbeda-beda yang memampukan madrasah untuk mengatasi perubahan-perubatah yang rumit dan tidak dapat diprediksikan14. Wujud kongrit dari model tersebut adalah RKT (Rencana Kerja Tahunan) dan RKM (Rencana Kerja Madrasah) yang dalam penysunannya diawali dengan pembuatan EDM (Evaluasi Diri Madrasah). RKM disusun setiap 4 tahuan sekali yang di dalamnya memuat RKT. 3.
E.
Langkah-langkah dalam Perencanaan Strategis Perencanaan strategis sebagaimana diuraikan sebelumnya sangat tampak pada strategi pelaksanaan yang digariskan pada tingkat madrasah. Rumus 5W + 1H dapat digunakan sebagai unsur dasar dalam aktifitas perencanaan. Secara singkat langkah-langkah yang ditetapkan itu diuraikan sebagai berikut: 1. Merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Madrasah 2. Mengidentifikasi Fungsi-Fungsi yang Diperlukan untuk Mencapai Sasaran 3. Melakukan Analisis SWOT 4. Mengembangkan Langkah Pemecahan Persoalan 5. Melaksanakan Rencana Peningkatan Mutu 6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 7. Merumuskan Sasaran Mutu Baru15.
Departemen Pendidikan Nasional, Perencanaan Partisipatori Pengembangan pendidikan Berbasis Madrasah, 2007.29 15 Departemen Pendidikan Nasional, Perencanaan Partisipatori Pengembangan pendidikan Berbasis Madrasah, 2007, 29. 14
62 | Falasifa, Vol. 8 Nomor 1 Maret 2017
Perencanaan Strategis dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah
Syarat-syarat dalam menyusun rencana pendidikan di madrasah antara 16
lain : 1. Perencanaan pendidikan harus didasarkan pada tujuan yang jelas 2. Bersifat realistis dan praktis 3. Memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkian tindakan secara mendetail sehingga mudah dipedomani dan dijalani 4. Memiliki fleksibilitaas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi serta situasi sewaktu-waktu 5. Terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu , menurut urgensinya masing-masing 6. Diusahakan adanya penghematan tenaga, biaya, dan waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sebaik-baiknya 7. Diusakan tidak terjadi penggandaan pelaksanaan kegiatan. Kesulitan yang dihadapi dalam perencanaan pendidikan 1. Perencana kurang ahli 2. Kurang wewenang dalam dalam penyusunan perencanaan 3. Tenaga pelaksana dari perencanan tersebut kurang cakap 4. Keuangan tidak mencukupi untuk menerapkan perencanaan 5. Tidak ada dukungan 6. Terjadinya perubahan perubahan situasi yang drastis17. KESIMPULAN Penyelenggaraan pendidikan tidak bisa lepas dengan menejemen, yang berisi Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian) Actuating (pengarahan) dan controlling (pengendalian)., dengan menejemen lembaga mampu memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dengan menejemen lembaga pendidikan mampu mencetak generasi berkualitas dan dengan menejemen lembaga yang baik mampu memebawa perubahan positif bagi Negara. Perencanaan sebagai langkah awal dalam menejemen memiliki peranan yang amat penting sebagai modal pengelolaan sebuah institusi/ lembaga, yang akan memproduksi generasi-generasi yang unggul dalam berprestasi, mandiri, Joko, Prayogo, Rencana Strategis. Makalah disajikan pada Pendidikan dan pelatihan Kemitaraan Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Direktorat Tenaga Kependikan, Ditjen PMPTK, Depdiknas di Jakarta, Juli 2007. 17 Ngalim Purwanto, Administrasi dan supervise pendidikan, (Rosda: Bandung, 1990) 24. 16
Falasifa, Vol. 8 Nomor 1 Maret 2017 | 63
Moh. Nahrowi
berakhlak mulia dan mampu bersaing dengan Negara lain. Oleh karna itu perencanaan strategis dalam madrasah yang meliputi Foundational Model, Early Action Planning Model dan The Three-Strand Concurrent Model dengan karakteristiknya masing-masing menjadi bagian dari proses managemen strategis yang terkait dengan proses identifikasi tujuan jangka pendek, menengah dan panjang dari sebuah lembaga atau organisasi, penggalian gagasan dan pilihanpilihan, pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, serta pemantauan (monitoring) kemajuan atau kegagalan dalam rangka menentukan strategi di masa depan. DAFTAR PUSTAKA Ahmadi, 2012Manajemen Pendidikan Islam, Yogyakarta: Laksbang Hikmat, 2009, Manajemen Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia Jaja Jahari, 2013, Manajemen Madrasah, Bandung: Alfabeta Nasution, 2004, Menejemen Mutu Terpadu, Bogor: Ghalia Indonesia,. Nawawi, Hadari, 2003, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Ngalim Purwanto, , Administrasi dan supervise pendidikan, Rosda Bandung, Nickols, K. and Thirunamachandran, R. (2000). Strategic Planning in Higher Education: A Guide for Heads of Institutions, Senior Managers and Members of Governing Bodies. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2005. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departeman Pendidikan Nasional. Prayogo, Joko. 2007. Rencana Strategis. Makalah disajikan pada Pendidikan dan pelatihan Kemitaraan Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Direktorat Tenaga Kependikan, Ditjen PMPTK, Depdiknas di Jakarta, Samsuddin, Sadili, 2010, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: Pustaka Setia Sekretariat Negara, Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Sekretariat Negara, Departemen Pendidikan Nasional, Perencanaan Partisipatori Pengembanganpendidikan Berbasis Madrasah, 2007.
64 | Falasifa, Vol. 8 Nomor 1 Maret 2017