PERAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012-2016
NASKAH PUBLIK
DISUSUN OLEH NAMA : SAID IQBAL SAPUTRA NIM : 120565201007
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2017
ABSTRAK
Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di daerah, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi dalam Pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing–masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Tidak ada sama sekali mengatur tentang kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam konstitusi. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur tentang tugas dan kewajiban Wakil Kepala Daerah, tidak ada mengatur tentang kewenangan wakil Kepala Daerah dan pembagian kerja secara jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tanjungpinang tahun 2012-2016 serta untuk mengetahui peran wakil Kepala Daerah dalam membantu tugas Kepala Daerah khususnya di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilaksanakan tepatnya di Kantor Walikota Tanjungpinang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara langsung dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskritif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan peran wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tanjungpinang tahun 2012-2016 belum menjalankan dan melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal ini terlihat di dalam menjalankan pemerintahan, fungsi wakil hanya sebatas mewakili kegiatan tertentu saja ketika kepala daerah berhalangan hadir, tugas dari wakil kepala daerah tergantung dari tugas yang diberikan kepala daerah. Sehingga jika kepala daerah tidak meminta bantuan kepada wakilnya maka wakil kepala daerah tidak menjalankan fungsinya. Perspektif kedudukan wakil Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah harus diperkuat dan diperjelas pada pembagian tugas wakil kepala daerah didalam peraturan perundangundangan. Atau sebaliknya wakil kepala daerah sebaiknya di tiadakan, karena kedudukan dan fungsi wakil kepala daerah sebenarnya dapat digantikan oleh sekretaris daerah yang merupakan jabatan karier aparatur negara. Selain lebih memahami mekanisme kerja pemerintahan, sekretaris daerah dapat mewakili kepentingan kepala daerah dalam kekuasaan eksekutif tanpa beban kepentingan politik.
Kata Kunci : Peran, Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah
i
ABSTRACT
The local government consists of Regional Head and Deputy Head of Region as the holder of the highest in the local government, local government provided for in Article 18 of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. However, in Article 18 paragraph (4) stated that the Governors, Regents and Mayors as the respective heads of regional administrations Provincial, District and City elected democratically. There’s nothing is set on the position Deputy Head of the constitution. Even in Law No. 32 in 2004 were converted into Law No. 23 in 2014 on Regional Government only regulates the duties and obligations of the Deputy Chief of the region, There is no authority that regulates the deputy head of the Regional and clear division of labor. The purpose of this research was to determine role authority of the deputy head of the Regions in the regional administration in Tanjungpinang in 2012-2016, and to investigate the role of deputy head of the Regions in assisting the Head of Region, especially in the city of Tanjungpinang. The research was located in Tanjungpinang Mayor's Office. The data collection was done by observation, direct interviews and documentation related to the research. The method used is descriptive qualitative study. The results showed that role authority of the deputy head of the Regions in the regional administration in Tanjungpinang in 2012-2016 have not been run and perform its function properly. It can be seen in running the government, the representative function merely represents certain activities only when the head of the region was unable to attend, the duty of the deputy head of the region depends on the tasks given regional heads. So if the head of region does not ask to help to his deputy, the deputy head does not perform its function. Perspective of the vice Head of the Region in the local government system should be strengthened and clarified on the division of deputy regional head in the legislation. Or conversely deputy head should be deleted, because the position and function of deputy regional head can actually be replaced by the post of region secretary of state apparatus career. In addition to better understand the mechanism of action of government, local secretary can represent the interests of local leaders in the executive power without the burden of political interests.
Keywords: Role, Deputy Head of Regional, Local Government
ii
menjalankan amanah rakyat. Oleh sebab itu, kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah diibaratkan sebagai partner yang tidak terpisahkan, baik sebagai pejabat publik dalam hal pengelola maupun pemegang tampuk kepemimpinan di daerah. Kedua pejabat daerah sebagai simbol rakyat yang bertindak sebagai pelindung masyarakat daerah dan mewujudkan kepercayaan masyarakat.
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keberadaan seorang wakil kepala daerah pada prinsipnya bertujuan untuk membantu meringankan tugas - tugas dari kepala daerah. Wakil seharusnya merupakan "orang kepercayaan" atau tangan kanan dari kepala daerah yang memiliki suatu keterikatan secara emosional satu sama lain. Kepercayaan ini akan didapat apabila seorang kepala daerah bisa memilih secara bebas wakilnya tanpa terikat kepada suatu sistem atau manajemen yang bersifat memaksa. Kalaupun ada ketentuannya, maka seorang kepala daerah harus terlibat secara langsung dalam menentukan wakilnya.
Meskipun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan secara jelas tentang kedudukan dan fungsi wakil kepala daerah. Namun kedudukan seorang wakil kepala daerah masih sering menjadi persoalan, fungsinya masih dirasakan kurang efektif dalam membantu tugas - tugas Kepala Daerah, seperti lemahnya posisi dan fungsi wakil kepala daerah yang dimana jabatan wakil kepala daerah sifatnya membantu dan menyukseskan kepala daerah dalam memimpin daerah, melaksanakan tugas tertentu, menggantikan kepala daerah bila berhalangan. Namun pada pasal tersebut hilangnya esensi bahwa keberadaan wakil kepala daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipilih berpasangan secara langsung oleh rakyat dan bersama memimpin menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Kedudukan wakil kepala daerah juga sudah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan : Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota.(www.bpn.go.id). Pemimpin daerah selain sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, juga merupakan pasangan pejabat publik yang terpilih berdasarkan political recruitmen atau model pemilihan (elections) yang bersifat langsung (direct) dan
Tugas dan wewenang wakil bersifat umum, kekuasaan penuh ada di kepala daerah dan akhirnya ini memunculkan kegamangan wakil
1
dalam bertindak. Harusnya kepala daerah membina hubungan dengan wakil dan memberikan peluang kepada wakil sesuai dengan kontrak politik yang dibuat ketika mereka berangkat menjadi satu pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, tidak terdapat indikator yang mengungkapkan wakil kepala daerah dianggap bekerja efektif atau tidak efektif bekerja. Lalu, tidak adanya ketegasan soal pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam UU tentang Pemerintahan Daerah sehingga keduanya saling menyerobot kewenangan, serta terlalu dominannya kepala daerah dalam pengambilan keputusan, di sisi lain tidak adanya kesadaran dari wakil kepala daerah tentang posisinya. Peran wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di kota Tanjungpinang, apakah keberadaan seorang wakil kepala daerah sangat besar dirasakan dan sejauh mana dalam membantu tugas dan fungsinya didalam pemerintahan daerah. Secara historis terbentuknya Kota Tanjungpinang yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang, telah memulai babak baru dalam proses pemerintahan dari Kota Administrasi menjadi Kota Otonom, dengan semangat reformasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Tanjungpinang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tanjungpinang yang saat ini dipimpin oleh H. Lis Darmansyah sebagai kepala daerah dan H. Syahrul sebagai wakil kepala daerah. Hubungan yang
dibangun masa pemerintahan kepala dan wakil kepala daerah Kota Tanjungpinang ini kurang lebih 4 tahun lamanya bekerja sama dalam membangun Kota Tanjungpinang. Tugas wakil walikota Tanjungpinang sudah tercantum pada peraturan UU No. 32 Tahun 2004 pada pasal 26 (1) dan UU No. 23 Tahun 2014 pada pasal 66 (1) tentang tugas wakil kepala daerah yang hanya bersifat membantu kepala daerah dan tidak ada tugas pokok dalam menjalankan pemerintahan daerah di kota Tanjungpinang. Dan tugas lainnya berupa pelimpahan wewenang dari kepala daerah berupa SK ataupun surat tugas atas perintah walikota. Surat kerja wakil walikota sebagai ketua lembaga pembinaan tilawatil qur’an, ketua koordinasi tim penanggulangan kemiskinan, ketua kuartir cabang pramuka, ketua forum lansia dan selaku ketua dewan masjid. Hal ini yang menjadi sorotan wakil kepala daerah apakah tugas wakil kepala daerah hanya itu saja dalam membantu kepala daerah dan tugasnya dalam percepatan pemerintahan di Kota Tanjungpinang belum tampak dengan jelas didalam menjalankan tugasnya. Di tambah lagi dalam menjalankan pemerintahan, fungsi wakil hanya sebatas mewakili kegiatan tertentu saja ketika kepala daerah berhalangan hadir, tidak ada kewenangan yang dibuat oleh wakil kepala daerah. tugas dari wakil kepala daerah tergantung dari tugas yang diberikan kepala daerah.
2
Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, kajian dan penulisan skripsi dengan judul “Peran Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Daerah di Kota Tanjungpinang Tahun 2012 - 2016 .” B. Rumusan Masalah Kepala daerah dan wakil kepala daerah diharapkan mampu memperkuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui kepemimpinan yang solid dan stabil sehingga perlunya keberadaan wakil kepala daerah didalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan menjalankan roda pemerintahan dearah yang baik. Oleh karena itu yang menjadi fokus utama dari penelitian ini adalah : Bagaimana Peran Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Daerah di Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2016 ?
2.
Kegunaan Penelitian Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis: a. Manfaat Akademis 1. Merangsang munculnya penelitian baru dalam bidang ini, sehingga studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kegunaan ilmu pengetahuan. 2. Menjawab fenomena sosial politik yang ada. 3. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berminat mendalami penulisan mengenai popularitas politik. b. Manfaat Praktis 1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mengingat masih terbatasnya hasil penelitian tentang hal tersebut. 2. Prasyarat untuk memenuhi nilai skripsi.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk : a. Mengetahui bagaimana peran wakil kepala daerah dalam penyelenggaran pemerintah daerah di kota Tanjungpinang. b. Mengetahui bagaimana peran wakil kepala daerah didalam membantu tugas kepala daerah didalam penyelenggaran pemerintahan daerah. c. Mengetahui pembagian kontrak kerja antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah.
D.
Konsep Teoritis
1.
Teori Peran
Peran adalah suatu fungsi atau kerja yang kita lakukan dalam suatu sistem tertentu. Dalam sebuah organisasi tentu saja peran-peran menjadi lebih kompleks dan sulit bergantung pada besar kecilnya organisasi tersebut dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Peranan sangat penting didalam suatu organisasi,
3
sebab peranan merupakan suatu konsep perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat atau seseorang pemimpin kepada bawahannya sesuai dengan normanorma. Menurut Ali (2002:464) menjelaskan : Peranan adalah perilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi”. Ditambahkan oleh Ali (2002:446) menjelaskan bahwa : “istilah peranan dipakai untuk menunjukan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu”.
E.
Konsep Operasional Peran wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tanjungpinang tahun 2012-2016 konsep yang saya gunakan yaitu teori tentang peran. Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan. Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai unsurunsur : 1. Keterlibatan dalam mengambil dan menjalankan keputusan Maksud dari unsur pertama keterlibatan dalam keputusan yaitu seorang pemimpin sulit membuat keputusan tanpa melibatkan bawahannya keterlibatan ini dapat formal seperti penggunaan kelompok dalam pengambilan keputusan atau informal seperti permintaan akan gagasan-gagasan. Terkait dengan permasalahan wakil kepala daerah terlibat dalam mengambil keputusan atau kebijakan program bersama kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah di Kota Tanjungpinang.
Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan. Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai unsur-unsur : 1. Keterlibatan dalam mengambil dan menjalankan keputusan 2. Bentuk kontribusi memberikan gagasan, material dan lain-lain. 3. Organisasi kerja bersama setara berbagai peran 4. Penetapan tujuan ditetapkan bersama pihak lain
2. Bentuk kontribusi memberikan gagasan, material dan lain-lain.
Dengan demikian peran serta harus mengandung unsur-unsur adanya kesepakatan, adanya tindakan mengenai kesepakatan tersebut, dan adanya pembagian kerja serta tanggungjawab dalam suatu organisasi kerja.
Unsur kedua bentuk kontribusi yaitu bawahan dapat memberikan idenya atau gagasan-gagasan bagi kemajuan kedepannya kepada atasannya. Terkait dalam permasalahan wakil kepala daerah 4
dapat memberikan masukan atau idenya berupa program kepada kepala daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tanjungpinang.
peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. Menurut sujana dan Ibrahim, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif ini memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual pada saat penelitian dilaksanakan Peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian menggambarkan atau melukiskannya sebagaimana adanya, sehingga pemanfaatan temuan penelitian ini berlaku pada saat itu pula yang belum tentu relevan bila digunakan untuk waktu yang ada.
3. Organisasi kerja bersama setara berbagai peran Unsur ketiga organisasi kerja yaitu beberapa orang disebut atasan dan sekelompok orang disebut bawahan yang bekerja sama dengan menempatkan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan. Terkait dalam permasalahan tugas yang dijalani antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah setara didalam pembagian kerja terkait penyelenggara pemerintah di Kota Tanjungpinang. 4. Penetapan tujuan ditetapkan bersama pihak lain Unsur keempat penetapan tujuan yaitu rencana strategik yang ditetapkan antara atasan dan bawahan yang dimana misi-misi sesuai dengan jangka waktu tertentu sehingga tercapai tujuan yang dicapai. Terkait dengan permasalahan, tugas wakil kepala daerah yang berhasil tercapai dari tahun menjabat sampai saat ini bersama kepala daerah. F.
Metode Penelitian
1.
Jenis Penelitian
2.
Lokasi Penelitian
Oleh karena masalah yang akan diteliti adalah fungsi dan kewenangan wakil kepala daerah dalam hal ini wakil Walikota penelitian ini akan dilakukan di Kantor Walikota Tanjungpinang. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena penulis ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan fungsi dan kewenangan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tanjungpinang.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitan deskiptif kualitatif. Setiap karya ilmiah yang dibuat disesuaikan dengan metodologi penelitian. Dan seorang
3.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data ialah cara yang digunakan peneliti untuk 5
mendapatkan data dalam suatu pengelitian yang sedang diteliti. peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono, bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi,wawancara, studi pustaka, dokumentasi,dangabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.
Komponen-komponen masyarakat yang dimaksud disini yakni informan yang sengaja dipilih untuk diwawancarai yang dianggap paham terhadap masalah yang akan diteliti. c. Studi Pustaka Dalam memperoleh data yang dianggap berkompeten dan memenuhi syarat untuk dijadikan sumber data, maka cara pengumpulan data ada dua yakni : 1. Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian lapangan (Field Research) yaitu : mencari data di lapangan sebagai suatu fakta hukum dengan cara melakukan wawancara terhadap pihakpihak terkait dalam hal ini kepala daerah Kota Tanjungpinang, anggota DPRD Kota Tanjungpinang, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Kota Tanjungpinang. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu : pengumpulandata yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang merupakan suatu landasan teoritis dari sumber-sumber, karya ilmiah serta referensireferensi lainnya yang erat kaitannya dan saling berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
a. Observasi Observasi menurut Kusuma (1987:25) adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki atau diamati. b. Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban. Supaya hasil wawancara terekam dengan baik maka diperlukan alat bantu dalam melaksanakan wawancara tersebut, seperti alat perekam untuk merekam percakapan dengan informan, selain itu peneliti juga menggunakan catatan lapangan untuk mencatat poin-poin penting (ini selama proses wawancara). Penelitian ini mengambil data primer dari wawancara yang telah dilakukan terhadap komponen masyarakat. 6
catatan,SMS, foto (Arikunto, 2010:22).
d. Dokumentasi Teknik ini merupakan cara pengumpulan dokumentasi atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yang merupakan sumber penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud berupa dokumen tertulis yang telah diperoleh dari media cetak dan media elektronik (internet), data statistik, laporan penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah yang juga merupakan dokumen penting yang telah ditelusuri untuk memperkaya data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini. Data tersebut berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara diatas. 3. Sumber Data dalam Penelitian
5.
dan
lain-lain
Teknik Analisis Data
Analisa merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, termasuk bila diinginkan generalisasi atau untuk memperoleh kesimpulan yang tegas dari hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini merupakan deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan atau mendiskripsikan sejumlah variabelvariabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang sedang diteliti. II. LANDASAN TEORI A. Peran Perkembangan pemerintahan ke arah desentralisasi menyebabkan perlu membuka diri untuk menyampakan informasi. Masyarakat menuntut pemerintah agar memanfaatkan segala potensi yang ada dalam pembangunan. Melalui peran pemerintah dalam pembangunan, kebutuhan masyarakat diatur dan dipenuhi. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia menjalankan sesuatu peranan, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatankesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya” (Soekanto,2004:243).
a. Data Primer Data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22). b. Data sekunder Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel,
7
Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai unsur-unsur keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja dan penetapan tujuan.
Unsur ketiga organisasi kerja yaitu beberapa orang disebut atasan dan sekelompok orang disebut bawahan yang bekerja sama dengan menempatkan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan. Terkait dalam permasalahan tugas yang dijalani antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah setara didalam pembagian kerja terkait penyelenggara pemerintah di Kota Tanjungpinang.
1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan Maksud dari unsur pertama keterlibatan dalam keputusan yaitu seorang pemimpin sulit membuat keputusan tanpa melibatkan bawahannya keterlibatan ini dapat formal seperti penggunaan kelompok dalam pengambilan keputusan atau informal seperti permintaan akan gagasan-gagasan. Terkait dengan permasalahan wakil kepala daerah terlibat dalam mengambil keputusan atau kebijakan program bersama kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah di Kota Tanjungpinang.
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain Unsur keempat penetapan tujuan yaitu rencana strategik yang ditetapkan antara atasan dan bawahan yang dimana misi-misi sesuai dengan jangka waktu tertentu sehingga tercapai tujuan yang dicapai.. Terkait dengan permasalahan memiliki visi dan misi yang sama antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah dengan tujuan memajukan pemerintahan di Kota Tanjungpinang.
2. Bentuk kontribusi : memberikan gagasan, material dan lain-lain.
Dengan demikian peran serta harus mengandung unsur-unsur adanya kesepakatan, adanya tindakan mengenai kesepakatan tersebut, dan adanya pembagian kerja serta tanggungjawab dalam suatu organisasi kerja.
Unsur kedua bentuk kontribusi yaitu bawahan dapat memberikan idenya atau gagasan-gagasan bagi kemajuan kedepannya kepada atasannya. Terkait dalam permasalahan wakil kepala daerah dapat memberikan masukan atau idenya berupa program kepada kepala daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tanjungpinang.
B. Kewenangan Wewenang (kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995) didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada
3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagai peran) 8
orang lain ; fungsi yang boleh tidak di laksanakan. Kewenangan dalam literature bahasa inggris disebut authority atau competence, sedang dalam bahasa Belanda disebut gezag atau bevoegdheid. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan–hubungan hukum. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (matcht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum “wewenang”, berarti pula hak dan kewajiban (rechteren plichter ). Sumber kewenangan menurut M. Hadjon (2005;140) terdapat 3 sumber kewenangan pemerintahan yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat.
menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan. Pada UU No 32 Tahun 2004 pasal 24 ayat (4) dan UU No 23 tahun 2014 pasal 63 ayat (2): Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk kota disebut wakil Walikota. 2. Tugas Wakil Kepala Daerah Tugas wakil kepala daerah tercantum pada UU No 32 tahun 2004 dalam pasal 26 (1) dan pada UU No 23 tahun 2014 dalam pasal 66 (1) hasil revisi uu 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU sebelum direvisi ataupun sesudah tugas dan wewenang wakil kepala daerah tidak banyak mengalami perubahan yang dimana tugas wakil kepala daerah yaitu :
C. Tinjaun tentang Wakil Kepala Daerah 1. Pengertian Wakil Kepala Daerah Keberadaan seorang wakil kepala daerah pada prinsipnya bertujuan untuk membantu meringankan tugas-tugas dari kepala daerah. Wakil seharusnya merupakan "orang kepercayaan" atau tangan kanan dari kepala daerah yang memiliki suatu keterikatan secara emosional satu sama lain. Wakil kepala daerah adalah wakil dari pimpinan kepala daerah di suatu wilayah pemerintahan. Didalam struktur pemerintahan wakil kepala daerah punya kedudukan yang setara dengan kepala daerah dalam
1. Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
9
c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota; e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. 3. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.
Berdasar pada semua pendektan teori tentang kedudukan dan wewenang wakil kepala daerah dan pendekatan peruandang-undangan yang dilakukan, syarat sumber kewenangan telah sesuai dengan hukum positif yang mengatur tentang kedudukan yuridis wakil kepala daerah. Namun Permasalahan yang timbul adalah terkait dengan jenis wewenang yang dipikul oleh wakil kepala daerah sebagai orang yang membantu tugas kepala daerah, karena jika menurut teori, wakil adalah bawahan maka wewenang yang dimiliki wakil kepala daerah adalah mandat. D. Pemerintahan Pemerintah diartikan sebagai sekumpulan orang–orang yang mengelola kewenangan–kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan mayarakat dari lembaga–lembaga dimana mereka ditempatkan. Menurut Syafie (2007;4) secara etimologi, pemerintah dapat diartikan sebagai berikut : a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang
10
Baru, dan Kelurahan Bukit Cermin. 2. Kecamatan Tanjungpinang Timur yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Melayu Kota Piring, Kelurahan Kampung Bulang, Kelurahan Air Raja, Kelurahan Batu IX, dan Kelurahan Pinang Kencana. 3. Kecamatan Tanjungpinang Kota yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Senggarang, dan Kelurahan Penyengat. 4. Kecamatan Bukit Bestari yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Dompak, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Sei Jang, dan Kelurahan Tanjung Unggat.
berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggara kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugastugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Gambaran Tanjungpinang
Umum
Kota
B. Profil Wakil Walikota Tanjungpinang
Secara geografis Kota Tanjungpinang terletak di pulau Bintan, dengan posisi koodinat berada pada 0051’ samapi dengan 0059’ lintang utara dan 104023’ sampai dengan 104034’ bujur timur, dan berada pada elevasi sekitar 70 m diatas permukaan air laut. Dengan luas wilayah Kota Tanjungpinang secara keseluruhan mencapai 239,50 km2 dengan luas daratan 131,54 km2 (55%) dan luas lautan 107,96 km2 (45%). Wilayah administrasi pemerintahan Kota Tanjungpinang dibagi menjadi 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Kecamatankecamatan di Kota Tanjungpinang adalah:
Drs. H. Syahrul, S.Pd lahir di desa Kecamatan Siantan Anambas pada tanggal 30 Agustus 1960 yang dikaruniai 3 orang anak dan 1 orang cucu. Beliau aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Dalam kesehariannya dia menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 04 Tanjungpinang Barat. Karena kiprahnya di dunia pendidikan itu, Syahrul kemudian juga dipercaya sebagai Ketua PGRI Tanjungpinang. Masyarakat awam lebih mengenal sosok pendiam dan tidak banyak bicara ini sebagai seorang yang ringan tangan dalam membantu fardlu kifayah bagi masyarakat yang sedang berduka. Karena itu nama Syahrul
1. Kecamatan Tanjungpinang Barat yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Kemboja, Kelurahan Kampung
11
cukup populer bagi masyarakat sebagai orang yang berhubungan dengan fardlu kifayah dan juga dunia pendidikan. Namun dalam dunia politik namanya kurang dikenal karena hidupnya memang jauh dari hiruk pikuk dunia politik. 3.
Kepribadiannya yang bersahaja dan punya komitmen kuat dalam memajukan perkembangan dunia Islam di Tanjungpinang, dirinya mendapat dukungan penuh dari para tokoh dan alim ulama untuk maju dalam Pilwako Tanjungpinang tahun 2012 kemarin. Dukungan tokoh dan para alim ulama itu seolah menjadi spirit baru bagi dirinya untuk mencoba terjun di arena politik. C. Visi dan Tanjungpinang
Misi
4.
Kota
Visi : “Terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Industri Pariwisata serta Pusat Budaya Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis Sejahtera Lahir dan Bathin pada tahun 2020.” Misi
5.
:
1. Mengembangkan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi kota, untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan, dengan
6.
12
bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, efektifitas pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Mengembangkan tata nilai kebudayaan Melayu dan kaedah-kaedah keagamaan dalam rangka menjadikan Kota Tanjungpinang sebagai pusat kebudayaan Melayu dan pengembangan Pariwisata di kawasan Riau Kepulauan. Mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas kota dalam rangka pengembangan wilayah, pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan kawasan tertinggal, yang bertumpu pada agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan. Menjalin dan mengembangkan hubungan kerjasama di dalam maupun dengan luar negeri untuk memperlancar akses komunikasi dan transformasi guna mengefektifkan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan serta pengembangan potensi di bidang ekonomi, sosial, dan budaya Melayu. Memelihara dan memantapkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat melalui upaya penegakan hukum secara
konsisten dan transparan, serta pengembangan kehidupan masyarakat kota yang agamis dan harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya melayu yang toleran dan terbuka. 7. Meningkatkan kualitas serta kuantitas aparatur pemerintahan kota untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan kota agar lebih efektif, handal, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan, peningkatan kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat serta pengembangan kota. D. Tugas wakil Tanjungpinang
a. Memberikan alat–alat perikanan untuk nelayan b. Program penggemukan sapi c. Kegiatan RTLH, rumah-rumah yang tidak layak huni kita rehab dengan dana shering 1:2, umpama kita menyiapkan 1 m untuk penanggulangan itu maka pemerintah provinsi menambah 2 m artinya 3 m. d. Usulan yang kita sampaikan kepada dinas pendidikan dalam pennggulangan kemiskinan kepada mahasiswa atau siswa yang tidak mampu kita berikan berupa beasiswa yang kita anggarkan di Dinas Pendidikan e. Usulan yang disampaikan kepada dinas sosial berupa bantuan kube , memberikan keterampilan, menjahit, mesin bubut dan sebagainya. kemudian di DKP2KI itu kita jaring kita membelikan pompong untuk nelayan. 3. Ketua Kuartir Cabang Pramuka tugasnya berupa pembinaan pramuka dari sekolah, gugus depan, kantor-kantor, dan
Walikota
Tugas wakil kepala daerah berupa SK dari kepala daerah berupa : 1. Ketua LPTQ (Lembaga Pembinaan Tilawatil Qur’an) tugasnya diantaranya mempersiapkan qori dan qori’ah, hafizd dan hafidzah untuk mengikuti lomba di tingkat kecamatan, kota maupun provinsi. Hasil yang dicapai saat ini Kota Tanjungpinang terpilih menjadi juara umum 3 pada MTQ tingkat provinsi. 2. Ketua koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan tugasnya berupa: 13
Universitas di Kota Tanjungpinang. 4. Di luar jabatan struktural pemerintahan selaku ketua Dewan Masjid di Kota Tanjungpinang tugasnya koordinir ceramah agama, safari subuh dan magrib di setiap masjid yang ada di Kota Tanjungpinang.
tugas kepala daerah, tentang bagaimana tata cara teknis membantunya, tak diatur dalam UU maupun peraturan lainnya. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Syahrul bahwa tugas dan kewenangan wakil kepala daerah semua tercantum dalam UU N0 23 Tahun 2014 dalam pasal 66 (1) . Tugas wakil sangat fleksible, tugas yang lainnya diberikan berupa SK kewenangan dari kepala daerah. Jadi, tugas wakil kepala daerah hanya membantu kepala daerah tidak ada tugas pokok. Cukup tegas bahwa fungsi-fungsi vital penyelenggaraan pemerintahan daerah hampir seluruhnya dilakukan kepala daerah. Posisi wakil kepala daerah benar-benar subordinat, wakil kepala daerah kurang berperan dalam proses pengambilan keputusan, meski memungkinkan bisa memengaruhi prosesnya.
IV. PEMBAHASAN A.
Pengaturan tentang Tugas Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Tanjungpinang
Pemerintahan daerah menyebutkan secara tegas sejumlah tugas wakil kepala daerah. Secara substansial, tugas utama wakil kepala daerah adalah asistensi atau membantu pelaksanaan tugas serta wewenang kepala daerah. Tugas asistensi wakil kepala daerah kemudian dijabarkan dalam beberapa tugas utama pada pasal 26 (1) pada UU no 32 tahun 2004 dan pasal 66 (1) pada UU no 23 Tanhun 2014.
Pemerintahan daerah menyebutkan Secara substansial, tugas utama wakil kepala daerah adalah asistensi atau membantu pelaksanaan tugas serta wewenang kepala daerah. Tugas asistensi wakil kepala daerah kemudian dijabarkan dalam beberapa tugas utama. Pertama, membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengoordinasian kegiatan instansi vertikal di daerah. Kedua, menindaklanjuti hasil pengawasan. Ketiga, bertugas khusus dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pemuda. Selain itu,
Meski memiliki legitimasi kuat karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, posisi politik kepala daerah dan wakil kepala daerah tetaplah berbeda. UU Pemerintahan Daerah pasal 26 ayat (1) pada UU no 32 tahun 2004 dan pasal 66 (1) pada UU no 23 tahun 2014 mengatur posisi wakil kepala daerah sangatlah terbatas. Tugas-tugas yang diberikan memposisikannya tak lebih sebagai pelengkap saja. Hanya membantu 14
pengupayaan pengembangan pelestarian sosbud serta lingkungan hidup. Keempat, Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi. Kelima, wakil kepala daerah diserahi tugas untuk memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan/atau desa (kabupaten/kota). Keenam, tugas konsultasi yaitu memberikan pertimbangan dan saran kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketujuh, tugas lain yang diserahkan kepala daerah dan kemungkinan menjadi pengganti kepala daerah saat berhalangan menjalankan tugas serta kewenangannya. (UU N0 32 Tahun 2004: 26 dan UU NO 23 Tahun 2014:66).
B.
Peran Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kota Tanjungpinang
Ketidakjelasan peran dan fungsi wakil kepala daerah yang diatur dalam undang-undang 32 tahun 2004 pasal 26 maupun undang-undang no 23 tahun 2014 pasal 66 yang membuat wakil kepala daerah sifatnya hanya membantu tugas kepala daerah, tentang bagaimana tata cara teknis membantunya, tidak diatur dalam UU maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu untuk melihat peran Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Daerah di Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2016.
Maka dari itu untuk menelaah atau mengkaji Peran Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Daerah di Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2016, mengacu kepada pendapat Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja dan penetapan tujuan.
Kejelasan tugas wakil kepala daerah hanya sebagai asisten kepala daerah, Cukup tegas bahwa fungsifungsi vital penyelenggaraan pemerintahan daerah hampir seluruhnya dilakukan kepala daerah. Posisi wakil kepala daerah benarbenar subordinat. Wakil kepala daerah kurang berperan dalam proses pengambilan keputusan, meski memungkinkan bisa memengaruhi prosesnya. Meski memiliki legitimasi kuat karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, posisi politik kepala daerah dan wakil kepala daerah tetaplah berbeda.
1. Keterlibatan dalam mengambil dan menjalankan keputusan Salah satu peran dan fungsi seorang kepala daerah adalah penentu keputusan di dalam pelaksanaan pemerintah daerah baik itu berupa peraturan daerah dan kebijakan yang dibuat bersama wakil kepala daerah. Maka seorang kepala daerah dituntut oleh statusnya untuk memiliki
15
kemampuan yang baik pengambilan keputusan menjalankan keputusan.
dalam dan
berkaitan dengan aktivitas untuk memutuskan sesuatu kebijakan. Keputusan tersebut bisa diambil oleh wakil kepala daerah jika kepala daerah tidak lagi ditempat, dengan surat tugas apaun kegiatan program ataupun rencana-rencana yang memutuskan keputusan yang harus diambil. Apabila keputusan yang telah diambil oleh wakil Kepala Daerah dimintakan kembali oleh Kepala Daerah karena legal teken kembali kepada Kepala Daerah. Berbagai tugas wakil kepala daerah berkaitan dengan kata kerja : membantu, memantau, mengkoordinasikan, menindaklanjuti , melaksanakan, mengupayakan, mengevaluasi, memberikan saran memerlukan kewenangan untuk melaksanakannya. Tanpa ada batas kewenangan yang jelas antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, berbagai tugas tersebut akan menjadi kabur dalam implementasi dan tanggungjawabnya. Kewenangan tersebut terutama berkaitan dengan aktivitas untuk memutuskan sesuatu. Apabila keputusan yang telah diambil oleh wakil Kepala Daerah dimentahkan kembali oleh Kepala Daerah, maka wibawa wakil Kepala Daerah akan pudar.
Tetapi yang menjadi permasalahan adalah keterlibatan seorang wakil kepala daerah dalam mengambil keputusan, apakah keputusannya dapat mempengaruhi suatu kebijakan. Seperti Pemberian wewenang dari kepala daerah adalah wujud dari keinginan berkontribusi dari wakil kepala kepala daerah dalam pemberian keputusan sehingga dengan pengontrolan adalah wujud dari kontribusi wakil kepala daerah terhadap pengambilan keputusan. Kontribusi yang diberikan tujuan akhirnya bukan kepada kepala daerah itu sendiri, melainkan kontribusi terhadap usaha mewujudkan nilai-nilai serta visi dan misi yang di rencanakan oleh kepala daerah bersama wakil kepala daerah. Maksud dari keterlibatan dalam keputusan yaitu seorang pemimpin sulit membuat keputusan tanpa melibatkan bawahannya keterlibatan ini dapat formal seperti penggunaan kelompok dalam pengambilan keputusan atau informal seperti permintaan akan gagasan-gagasan. Dari hasil wawancara bersama wakil Walikota Tanjungpinang keterlibatan wakil kepala daerah dalam mengambil keputusan secara langsung mengenai hal-hal yang bersifat strategis, Wakil Kepala Daerah tidak memiliki kemampuan mempengaruhi Kepala Daerah untuk membuat keputusan sesuai gagasan Wakil Kepala Daerah. Kewenangan tersebut terutama
2. Bentuk kontribusi, memberikan gagasan, material dan lain-lain. Pemerintahan dapat mencapai suatu tujuan dan berjalan dengan baik apabila proses komunikasi yang terjadi di dalam pemerintahan itu
16
berlangsung dengan baik. Komunikasi yang baik sangatlah penting bagi pelaksanaan pemerintahan yang efektif. Komunikasi disebut sebagai jaringan yang mengikat bersama semua anggota dan kegiatan dalam suatu pemerintahan. Seperti komunikasi yang baik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah proses komunikasi tersebut berupa memberikan kontribusi berupa memberikan ide–ide atau gagasan bagi kemajuan kedepan dan tujuan penyelenggara pemerintahan daerah khususnya pemerintahan di Kota Tanjungpinang.
Karena ide atau masukan yang diberikan oleh wakil kepala daerah juga dapat membantu kepala daerah dalam menentukan keputusan dan arah kebijakannya demi berlangsungnya tujuan yang dicapai antara kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Ditambah lagi wakil kepala daerah dalam setiap perencanaan pembangunan yang diimplementasikan kedalam program-program penyelenggraan pemerintahan daerah diberi andil yang sama besar dengan kepala daerah. Terutama dalam memberikan masukan-masukan kepada kepala daerah berupa gagasannya didalam pembangunan pemerintahan di Kota Tanjungpinang.
Pentingnya komunikasi dalam pemerintahan bertujuan untuk menjaga keharmonisan anatara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Disamping itu komunikasi juga berperan dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua bagian dan aktivitas di dalam struktur pemerintahan di daerah. Salah satau tugas penting wakil kepala daerah didalam UU No 32 Tahun 2004 pasal 26 dan UU No 23 Tahun 2014 pasal 66 tugas konsultasi, yaitu memberikan pertimbangan dan saran kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Organisasi kerja, bersama setara berbagai peran Pembagian kerja timbul disebabkan bahwa seseorang mempunyai kemampuan terbatas untuk melakukan segala macam pekerjaan. Oleh Karena itu pembagian kerja berarti bahwa kegiatan-kegiatan dalam melakukan pekerjaan harus ditentukan dan dibagi bersama agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Sama halnya juga pada pembagian tugas antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah dalam penyelenggara pemerintah daerah.
Maksud dari kontribusi yaitu bawahan dapat memberikan idenya atau gagasan-gagasan bagi kemajuan kedepannya kepada atasannya. Terkait dengan permasalahan, wakil kepala daerah dapat memberikan masukan atau idenya berupa program kepada kepala daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tanjungpinang.
Dengan melihatnya tugas dan beban didaerah sangat besar perlu adanya pembagian kerja antara kepala daerah dengan wakilnya merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja terutama dalam memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan 17
efisien kerjanya. Dengan demikian pembagian kerja perlu dilaksanakan secara seksama dengan penuh pertimbangan.
atau tidaknya, tidak ada secara spesifik pada undang-undang 32 ataupun undang-undang 23 wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam urusan ini-ini dan kebijakan apa saja yang harus diambil tidak diatur dalam UU tersebut. Kecuali kepala daerahnya membuat pembagian tugasnya berdasarkan SK, atau pun surat penunjukan.
Pembagian Kerja dalam perencanaan berbagai kegiatan atau pekerjaan untuk pencapaian tujuan tentunya telah di tentukan. Keseluruhan pekerjaan atau program yang telah di rencanakan tentunya perlu di sederhanakan guna mempermudahkan bagaimana pengimplementasikannya. Upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan program yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik.
Maksud dari organisasi kerja yaitu beberapa orang disebut atasan dan sekelompok orang disebut bawahan yang bekerja sama dengan menempatkan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai suatu tujuan. Terkait dengan permasalahan, tugas yang dijalani antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah setara didalam pembagian kerja terkait penyelenggara pemerintah di Kota Tanjungpinang. Akan tetapi pola ini memiliki kelemahan yakni kaku sehingga menutup adanya diskresi dari kepala daerah untuk memberikan tugas, wewenang dan kewajiban yang lebih luas kepada wakil kepala daerah, pola ini juga tidak memperhatikan perbedaan karakteristik masing-masing daerah yang seharusnya diikuti perbedaan karakteristik masing-masing daerah yang seharusnya diikuti dengan isi pembagian tugas, wewenang dan kewajiban antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah secara berbeda. Tugas wakil kepala daerah yang agak tegas hanyalah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kepada unit pemerintahan di bawahnya. Di luar itu, wakil kepala daerah diposisikan
Alasan Pembagian Kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah diadakan adalah bahwa seseorang tidak akan melakukan semua pekerjaan yang ada di dalam struktur pemerintahan seorang diri tanpa bantuan orang lain. Ditambah lagi kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki kedudukan yang sama ataupun setara karena dipilih langsung oleh rakyat. Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan wilayah yang rawan konflik, apabila tidak diatur secara tegas dan rinci dalam ketentuan perundang-undangan yang cukup kuat kedudukan hukumnya. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Syahrul bahwa undang-undang tidak menyebutkan adanya pembagian tugas antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah, tergantung kepala daerah dikasih mau
18
sebagai pengganti kepala daerahpada saat yang bersangkutan berhalangan, baik sementara maupun tetap.
Walikota berjalan dengan baik sampai saat ini tetapi kita tidak tahu juga internal hubungannya seperti apa. Terhadap pola kerja memang secara jelas dilakukan secara bersama namun eksistensi kepala daerah lebih dominan dibandingkan wakil kepala daerah itu sendiri baik itu melaksanakan program pemerintah maupun kegiatan kegiatan bersama masyarakat.
4. Penetapan tujuan ditetapkan bersama pihak lain Proses Manajemen kinerja diawali dengan perencanaan tentang bagaimana merencanakan tujuan yang diharapkan di masa yang akan datang, dan menyusun semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan rencana di monitoring dan diukur kemajuannya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya tujuan yang akan dicapai kepala daerah dengan wakilnya dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan demikian, manajemen kinerja memerlukan kerja sama, saling pengertian dan komunikasi secara terbuka antara kepala daerah dengan wakilnya. Misi dan tujuan strategis dijadikan acuan bagi tingkatan manajemen di bawahnya. Perumusan misi dan tujuan strategis organisasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan selanjutnya harus sejalan dengan tujuan tersebut dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dari perencanaan program yang dibuat untuk masyarakat.
Maksud dari penetapan tujuan yaitu rencana strategik yang ditetapkan antara atasan dan bawahan yang dimana misi-misi sesuai dengan jangka waktu tertentu sehingga tercapai tujuan yang dicapai. Terkait dengan permasalahan, tugas wakil kepala daerah yang berhasil tercapai dari tahun menjabat sampai saat ini bersama kepala daerah. Pencapaian tugas wakil kepala daerah dalam hal ini wakil Walikota Tanjungpinang belum mampu dan belum bisa dikatakan berhasil karena tugasnya dibilang minim dalam membantu tugas kepala daerah. tugasnya hanya bersifat seremonial pada kegiatan tertentu, misalnya sebagai ketua LPTQ bertugas diantaranya mempersiapkan qori dan qori’ah, hafizd dan hafidzah untuk mengikuti lomba di tingkat kecamatan, kota maupun provinsi. Sebagai ketua kuartir cabang Pramuka yang tugasnya sebagai Pembina pramuka dari sekolah, gugus depan, kantor-kantor, dan Universitas di Tanjungpinang. Hal ini tentu jauh dari pencapaian tugas seorang wakil dalam membantu kepala daerah dalam penyelenggaran pemerintahan di Kota Tanjungpinang.
Pola hubungan kepala daerah dengan wakil sangat dibutuhkan apalagi didalam pembagian kerja, hal ini dikemukan oleh Bapak Maskur Walikota dan wakil Walikota dipilih berdasarkan no 32 tahun 2004 bukan UU no 23 tahun 2014 artinya pemilihannya secara sepaket. Hubungan Walikota dengan Wakil
19
mana menempatkan bahwa calon wakil kepala daerah memiliki kedudukan yang setara dengan calon kepala daerah.
V. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa : Pengaturan kedudukan wakil kepala daerah dalam peraturan perundangundangan memperoleh legitimasi hukum dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Dalam Undang-Undang pemerintahan daerah No. 32 Tahun 2004 Pasal 26 setelah diamandemen menjadi UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 66 yang memaparkan tentang tugas wakil kepala daerah yaitu untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah, melaksanankan tugas tertentu, serta menggantikan kepala daerah bila kepala daerah berhalangan .
Hasil penelitian peran dan fungsi Wakil Kepala Daerah di Kota Tanjungpinang tidak dapat mempengaruhi hasil keputusan namun, keputusan tersebut bisa diambil oleh wakil kepala daerah jika kepala daerah tidak lagi ditempat, dengan surat tugas apaun kegiatan program ataupun rencana-rencana yang memutuskan keputusan yang harus diambil. Apabila keputusan yang telah diambil oleh wakil Kepala Daerah dimintakan kembali oleh Kepala Daerah karena legal teken kembali kepada Kepala Daerah. Berbagai tugas wakil kepala daerah berkaitan dengan kata kerja : membantu, memantau, mengkoordinasikan, menindaklanjuti , melaksanakan, mengupayakan, mengevaluasi, memberikan saran memerlukan kewenangan untuk melaksanakannya. Di tambah lagi dalam menjalankan pemerintahan, fungsi wakil hanya sebatas mewakili kegiatan tertentu saja ketika kepala daerah berhalangan hadir, tugas dari wakil kepala daerah tergantung dari tugas yang diberikan kepala daerah.
Tugas dan wewenang wakil kepala daerah bersifat umum kekuasaan penuh ada di tangan kepala daerah dan akhirnya memunculkan kegamangan wakil dalam bertindak. Serta menjalankan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana dalam menjalankan tugas tersebut wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah. Hal ini menunjukkan kedudukan wakil kepala daerah tidak setara dengan kepala daerah dan bahkan menyiratkan posisi sebagai subordinate, sedangkan dalam proses penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditentukan dalam satu paket pencalonan yang
Tanpa ada batas kewenangan yang jelas antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, berbagai tugas tersebut akan menjadi kabur dalam implementasi dan tanggungjawabnya. Kewenangan tersebut terutama berkaitan dengan aktivitas untuk memutuskan sesuatu. Apabila keputusan yang telah diambil
20
oleh wakil Kepala Daerah dimentahkan kembali oleh Kepala Daerah, maka wibawa wakil Kepala Daerah akan pudar. Kedudukan Wakil Kepala Daerah tidaklah sekuat Kepala Daerah, dapat dikatakan bahwa tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah sangatlah minim dan hampir tergantung pada kearifan Kepala Daerah untuk memberikan tugas dan wewenang kepada Wakil Kepala Daerah.
kepala daerah harus memiliki kemampuan mempengaruhi kepala daerah untuk membuat keputusan sesuai dengan gagasan wakil kepala daerah atau ikut memberi pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan. DAFTAR PUSTAKA A. Buku : A. Mukhtie Fadjar,SH,.MS. Pemilu dan Demokrasi, Setara Press, Malang. 2013.
B. Saran Adapun saran penulis terkait dengan permasalahan penelitian yang dikaji antara lain adalah :
Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2004.
a. Agar memperkuat kedudukan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menjalankan pemerintahan daerah pada saat pembagian kontrak kerja antara kepala daerah dengan wakilnya. Dengan prinsip pembagian tugas dan wewenang, wakil kepala daerah sehingga konflik tidak mudah tersulut, dan dalam pertanggungjawaban wakil kepala daerah kinerja wakil kepala daerah mulai bisa diukur sukses atau tidaknya. Dengan demikian adanya pedoman yang jelas bagi kedua belah pihak. b. Meskipun wakil kepala daerah tidak mengambil keputusan secara langsung mengenai hal hal yang bersifat strategis dalam pemerintahan, wakil
Bagir
Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001.
Hasan Rais, Syaukani, Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal, PT Dyana Milenia, Jakarta, 2003. H.A.W. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah. Sinar Grafika. Jakarta, 2009.
21
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
Sinar 2000.
Sunarno,
Kencana, Inu Syafei, Sistem Pemerintah Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
Matutu,
J.
Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Sunggono, Bambang, Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rossdakarya, Bandung, 2005. Mustamin Daeng, dkk, Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasi di Indonesia, UII Press Yogyakarta, 2004.
Suharizal, Pemilihan Kepala Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Muluk, Khairul, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Musanef, Sistem Pemerintahan Di Indonesia, CV Haji Masagung, Jakarta, 2001.
C. Artikel / Jurnal
:
Catur Wido Haruni, 2013, Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Kewenangan Kepala Daerah Dengan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jurnal Humanity, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang. Rahmi, 2015, Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2005. Rozali
Jakarta,
Sinamo, Nomensen, Hukum Administrasi Negara, Jala Permata Aksara,Jakarta, 2015.
Juanda, Hukum Pemerintah Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Lexy
Harapan,
Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Lansung, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Pustaka 22
Daerah Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Riana Susmayanti, Modul Hukum Pemerintahan Daerah : Wakil Kepala Daerah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Rusdianto, 2012, Eksistensi Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Internet : www.bpn.go.id http://jdih.tanjungpinangkota.go.id/pro filwalikotatanjungpinang
23
