PENGGUNAAN WEBSITE takalarkab.go.id SEBAGAI MEDIA INFORMASI PUBLIK DALAM MENDUKUNG E-GOVERNMENT DI KABUPATEN TAKALAR
OLEH : YANITA ANDINI ASSAYYIDA
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN 2016
PENGGUNAAN WEBSITE takalarkab.go.id SEBAGAI MEDIA INFORMASI PUBLIK DALAM MENDUKUNG E-GOVERNMENT DI KABUPATEN TAKALAR
OLEH : YANITA ANDINI ASSAYYIDA E311 12 019
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu Komunikasi
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN 2016
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut Nama Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang beserta segenap perlindungan dan rahmat-Nya telah menghendaki terselesaikannya penyusunan skripsi ini hingga layak untuk dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Makassar. Keselamatan atas Nabi Allah Muhammad saw. sebagai figur teladan bagi seluruh alam semesta. Penyelamat umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang bermoral dengan penuh cahaya ilmu pengetahuan. Semoga kita senantiasa menjadi golongan orang-orang yang terselamatkan oleh ilmu dan akidah. Terima kasih kepada ibu dan ayah serta kakakku Tiara dan adik-adikku Fara dan Sasa yang tidak pernah menyelipkan keraguan sedikit pun dari setiap keputusan yang Andin ambil. Sebetulnya Andin tidak pernah menemui jawaban atas kepercayaan keluarga kepada Andin, yang Andin tahu, Andin tidak pernah mempercayai diri Andin sendiri sebaik keluarga mempercayai Andin. Terima kasih atas beribu doa dan harapan ibu dan ayah yang selalu mengiringi setiap kali Andin meninggalkan rumah, itulah yang menjadi alasan Andin selalu pulang dengan selamat. Meski baru ini yang bisa Andin capai namun, terima kasih telah menemani Andin untuk melewati 1 lagi tahapan ini. Proses selalu berakhir, jadi mari kita menyambut tahapan selanjutnya bersama, ibu ayah. Sekali lagi terima kasih telah memelihara Andin dengan secantik ini. I love you mom I love you Dad.
Tidak ada kendala dan kesulitan yang tidak dapat teratasi selama penyusunan skripsi ini. Itu dikarenakan penulis merasa terselamatkan oleh pihakpihak sebagai berikut: 1. Terima kasih kepada Bapak Drs. Sudirman Karnay, M.Si selaku Pembimbing Akademik saya selama kurang lebih 3 tahun lamanya, sekaligus menjadi Pembimbing II dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga beliau dan keluarga senantiasa diberi kesehatan dan rahmat oleh Allah SWT. 2. Terima kasih kepada Bapak Drs. Abdul Gafar, M.Si sebagai pendidik dan pembimbing yang sabar dan cermat dalam penyelesaian tugas akhir ini. Beliau adalah guru sekaligus bapak yang baik bagi seluruh mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Semoga beliau dan keluarga selalu dimuliakan oleh Allah SWT. 3. Terima kasih kepada Bapak Drs. Mursalim, M.Si sebagai penyebar semangat belajar dan inspirasi menuntut ilmu selama penyusunan tugas akhir ini. Semoga beliau dan keluarga selalu termuliakan oleh ilmu dan perangai yang baik dari Allah SWT. 4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muh. Farid M.Si dan Bapak Dr. Moeh Iqbal Sultan, M. Si selaku ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah mengayomi dan menjadi tempat mencari solusi atas permasalahan akademik yang dialami. Semoga beliau dan keluarga senantiasa terpelihara oleh ilmu dan diberkahi oleh Allah SWT.
5. Terima kasih kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin atas didikan dan bimbigan moral dan akademik sehingga kami bisa menjadi manusia yang berakal dan berhati mulia. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. 6. Terima kasih kepada yang tersayang Ardilla Mahrik, Kasmi Katara, Masita Achmad dan Princess Arini Disti untuk 3 tahun kebersamaan kita. Kalian tidak pernah tahu betapa saya merasa beruntung dan bangga bisa berbagi rahasia tanpa batas bersama kalian. Ketahuilah dunia sedang membutuhkan orang-orang seperti kalian. Kita masih akan berjuang bersama di tahap selanjutnya. Happy graduation dear! 7. Terima kasih kepada keluarga besar TREASURE 12. Kalian pemilik otak yang brilliant. Terus berjuang dan menebarkan kreativitas tanpa batas. You are an incredible treasure, guys! 8. Hormat saya kepada beliau yang mulia Bapak Jufrianto, S.Pd, MTESOL, telah menjadi bapak sekaligus sahabat bagi saya untuk 7 tahun terakhir hingga saat ini. Inspirasi hidup, inspirasi berjuang, saya dapatkan dari beliau. Terima kasih telah menjaga saya, mendidik saya, membentuk mental dan moral saya untuk selalu menjadi orang yang bisa menghargai hidup. Terima kasih sudah membantu saya menyusun dan merapikan seluruh impian dan cita-cita saya. Beliau guru terbaik yang pernah ada. Semoga beliau dan keluarga selalu berada dalam keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah SWT.
9. Terima kasih kepada andalan hidupku BIEStar. Kalian mengenalku, lebih baik dari siapa pun. Kalian yang tahu persis siapa diriku, apa kesukaanku, apa kelemahanku. Tidak ada yang mengerti saya sebaik kalian mengerti saya. Kalian menjadi satu-satunya yang tidak akan pergi, ketika saya berubah menjadi monster, bahkan kalian yang satu-satunya akan percaya padaku ketika semua orang ragu atas kemampuanku. Sudah lama Eldorado menunggu, percepat langkah kita untuk bisa bertemu di kota emas itu. Bie, kita akan tetap bersama tidak peduli bagaimana pun keadaan hidup kita. Kalian selalu menjadi bagian dari doaku di siang dan malam. See you in Eldorado, bie! Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya.
Takalar, 20 Februari 2016
Penulis
ABSTRAK
YANITA ANDINI ASSAYYIDA. Penggunaan Website takalarkab.go.id Sebagai Media Informasi Publik dalam Mendukung E-Government di Kabupaten Takalar (Dibimbing oleh Abdul Gafar dan Sudirman Karnay). Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui informasi yang disediakan oleh website takalarkab.go.id; (2) Untuk mengetahui penggunaan website takalarkab.go.id dalam mendukung e-Government di Kabupaten Takalar; (3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan website takalarkab.go.id dalam mendukung e-Government di Kabupaten Takalar. Obejek penelitian merupakan website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar yakni takalarkab.go.id yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi yaitu melalui wawancara dan observasi pada halaman homepage Website takalarkab.go.id. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Informasi publik yang tersedia pada website takalarkab.go.id merupakan keseluruhan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi di Kabupaten Takalar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan website takalarkab.go.id dalam mendukung e-Government telah terimplementasi pada 5 (lima) web link yang ada di website takalarkab.go.id. yakni, (1) Web link KPT (Kantor Pelayanan Terpadu), (2) Web link LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), (3) Web link KPU (Komisi Pemilihan Umum), (4) Web link PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen), serta (5) SMS Layanan Pengaduan. Namun masih perlu peningkatan pelayanan informasi mengingat ada beberapa berita yang telah memenuhi indikator Standar Layanan Informasi namun jumlahya masih tergolong rendah. Hal yang menjadi kendala bagi pengelolaan website takalarkab.go.id yakni kurangnya SDM/tenaga ahli dibidang TIK dan penyediaan informasi serta kurangnya koordinasi antara Pejabat Pemerintah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga penggunaan website takalarkab.go.id sebagai media informasi publik dalam mendukung e-Government di Kabupaten Takalar masih perlu dibenahi.
DAFTAR ISI
halaman
HALAMAN JUDUL............................................................................................. ...i HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... .ii KATA PENGANTAR .......................................................................................... .iii ABSTRAK ............................................................................................................ vii DAFTAR ISI…………………………………………………………………….viii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ . x DAFTAR TABEL ................................................................................................. .xi BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... ..1 A. Latar Belakang Masalah ............................................................................ ..1 B. Rumusan Masalah ..................................................................................... ..6 C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.............................................................. ..7 D. Kerangka Konseptual ................................................................................ ..8 E. Definisi Operasional.................................................................................. 18 F. Metode Penelitian...................................................................................... 20 G. Teknik Analisis Data ................................................................................. 22 BAB II TINJAUAN PUSTAKA........................................................................... 24 A. Hasil Penelitian Terdahulu ........................................................................ 24 B. Landasan Teori .......................................................................................... 32 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN....................................................... 56 A. Profil Website takalarkab.go.id ................................................................ 56
B. Tugas Pengelola Situs Internet .................................................................. 57 C. Profil Bagian Humas, Santel dan PDE ...................................................... 59 D. Struktur Organisasi ................................................................................... 63 BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN ........................................... 64 A. Hasil Penelitian ......................................................................................... 64 1. Hasil Wawancara ................................................................................ 67 2. Hasil Analisis Penggunaan Website.................................................... 77 B. Pembahasan ............................................................................................... 90 1. Informasi yang Tersedia Pada Website ............................................... 90 2. Upaya Mendukung E-Government ..................................................... 93 3. Kendala yang Dihadapi……………………………………………..107 BAB V PENUTUP……………………………………………………………..110 A. Kesimpulan……………………………………………………………..110 B. Saran……………………………………………………………………112 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………….114 LAMPIRAN Jurnal Harian Website takalarkab.go.id ………………………………..118 Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian……………………………....124 Dokumentasi……………………………………………………………126
DAFTAR GAMBAR
nomor
halaman
1.1.
Adopsi Aturan Mengenai Keterbukaan Informasi .................................. 2
1.2.
Riwayat Pengunjung takalarkab.go.id November-Desember 2015 ........ 5
1.3.
Pengunjung Website takalarkab.go.id Berdasarkan Negara ................... 5
1.4.
Negara Anggota PBB yang Memiliki Website ....................................... 12
1.5.
Kerangka Konseptual .............................................................................. 17
2.1.
Sistem Pemerintahan Konvensional ............................................................ 51
2.2.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .............................................. 52
3.1.
Struktur Organisasi Pengelola Website takalarkab.go.id ........................ 57
4.1.
Halaman Depan/Homepage Website takalarkab.go.id............................ 77
4.2.
Grafik Intensitas Penginputan Postingan Website takalarkab.go.id ....... 81
4.3.
Berita Mengenai Website Takalar Juara Satu E-Government................. 95
4.4.
Website LPSE Kabupaten Takalar .......................................................... 99
4.5.
Struktur Organisasi LPSE Kabupaten Takalar………………………...100
4.6.
Website takalarkab.kpu.go.id …………………………………………101
4.7.
Website PPID Takalar…………………………………………………102
DAFTAR TABEL
nomor
halaman
7.1.
Critical Success Factors for E-Government Implemention ..................... 27
9.1.
Standar Layanan Informasi ..................................................................... 66
9.2.
Jumlah Pengunjung Mingguan Website takalarkab.go.id ...................... 79
9.3.
Intensitas Penginputan Isi/Postingan Mingguan Website takalarkab.go.id…………………………………………………………80
9.4.
Hasil Analisis Postingan Sidebar Pada Homepage Website takalarkab.go.id………………………………………………………....82
9.5.
Hasil Analisis Penggunaan Website takalarkab.go.id ............................ 88
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Kebutuhan informasi yang sangat cepat dan tepat menjadi suatu kebutuhan
utama di segala aspek. Salah satu aspek yang membutuhkan informasi akurat dan aktual adalah aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai tahap awal membangun masyarakat yang cerdas dan berkemampuan diperlukan tatanan kehidupan yang merdeka dan demokratis (Harry, 2008). Salah satu ciri era demokratisasi yang maju adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan tersebut telah menjadi tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat seiring dengan proses demokratisasi itu sendiri, transparansi, dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi ini pulalah yang menjadi penciri dari penyelenggaraan good governance yang diimpikan masyarakat Indonesia (Wahyu,2007:1). Hal yang harus dikedepankan bahwa informasi publik sebagai sebuah kebutuhan yang semula hanya bersifat terbatas harus menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat tanpa batasan ruang dan waktu. Kemudahan dalam mengakses informasi tersebut sudah pasti haruslah selalu dibarengi dengan keahlian atau pun kemampuan masyarakat untuk memilih dan memilah informasi yang tepat dan benar. Masyarakat juga harus mampu membedakan informasi yang kadaluwarsa dengan yang mutakhir, antara yang berkualitas dan tidak berkualitas. Semuanya harus sesuai dengan kebutuhannya.
Menurut penelitian UNDESA (United Nations Department of Economics and Social Affairs) pada tahun 2012, 10 tahun terakhir jumlah negara yang mengakui hak atas informasi dengan menerapkan aturan mengenai kebebasan mendapatkan informasi semakin meningkat. Tahun 1990, hanya 13 negara yang mengadopsi undang-undang kebebasan informasi, tetapi saat ini terdapat 90 negara yang termasuk with FOIA (Freedom Of Information Act) atau sebesar 48% yang sudah mempunyai aturan tentang keterbukaan informasi. Lima puluh lima negara lainnya belum memiliki sama sekali aturan tentang keterbukaan informasi (no FOIA), adapun sisanya sudah dan akan mengadopsi keterbukaan walaupun masih dalam bentuk draft atau bagian dari peraturan lainnya. Berikut ini adalah gambaran mengenai adopsi keterbukaan infomasi. Gambar 1.1. Adopsi Aturan Mengenai Keterbukaan Informasi
Sumber: United Nations e-Government Survey 2012
Indonesia merupakan salah satu dari 90 negara yang sudah mempunyai regulasi mengenai Infomasi Publik melalui Undang – undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Lahirnya Undang-undang tersebut merupakan langkah nyata yang dilakukan pemerintah guna mengurangi kesenjangan antara “apa yang diberikan pemerintah” dengan “apa yang diinginkan masyarakat”. Undang-Undang KIP mempunyai nilai yang strategis dan bila diimplementasikan dengan benar mempunyai manfaat besar bukan hanya bagi masyarakat tetapi bagi peningkatan kinerja pemerintah. Salah satu asaz dalam UU KIP mengatakan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh pemohon dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana (Nupikso, 2014:3). Hal ini mengandung arti bahwa badan publik harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat yang akan melihat, mengetahui atau meminta informasi publik dapat terlayani sesuai dengan asaz tersebut. Dalam hal ini, pilihan media yang akan dipergunakan untuk pelayananan informasi publik menjadi penting. Beberapa daerah telah mensahkan perda transparansi serta membentuk komisi transparansi sebagai upaya untuk mendukung kehadirannya. Setidaknya terdapat beberapa kabupaten / kota yang telah menerapkan gerakan transparansi tersebut salah satunya dengan membangun situs website resmi sebagai sumber informasi publik. Diantaranya adalah di Kabupaten Takalar (2001). Sesuai Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Pemerintah
Kabupaten Takalar
hadir dengan
website resmi
takalarkab.go.id yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas partisipasi
masyarakat Kabupaten Takalar dalam mengawasi proses pengambilan keputusan publik serta mewujudkan penyelenggaraan good governance di Kabupaten Takalar, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan menurut PaulWolfowitz
dalam Daryanto
(2006), keterbukaan informasi dapat digunakan untuk memerangi dan mengurangi korupsi baik waktu maupun uang. Menurut Ely Sufianti (2006) dalam Endah (2012:1) rendahnya kualitas pelayanan terjadi hampir pada semua aspek pelayanan publik, baik pada aspek pelayanan jasa, pelayanan administratif dan pelayanan barang. Untuk mengatasi masalah permasalahan tersebut dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar adalah dengan memanfaatkan jaringan internet yang berbentuk website. Website takalarkab.go.id menjadi sumber informasi Kabupaten Takalar yang banyak diakses oleh dalam maupun luar negeri. Peninjauan website oleh ICT (Information, Communication and Technology) Humas Pemda Takalar terus dilakukan demi menjaga kualitas konten dan kelancaran mengakses pada web, oleh karena itu sering kali terjadi pembenahan saat website sedang bermasalah (trouble).
Setelah beberapa bulan terjadi trouble, jumlah pengunjung web
takalarkab.go.id kembali berdatangan sesuai dengan data yang diperoleh dari bagian ICT Humas Pemda Takalar pada bulan November sampai minggu kedua bulan Desember 2015, jumlah pengunjung website takalarkab.go.id sebanyak 7.940 viewers. Berikut data pengunjung website takalarkab.go.id berdasarkan
Negara dan data jumlah pengunjung di bulan November sampai pertengahan bulan Desember. Gambar 1.2. Riwayat Pengunjung takalarkab.go.id November-Desember 2015
Sumber: ICT Humas Pemda Takalar Desember 2015
Gambar 1.3. Pengunjung Website takalarkab.go.id Berdasarkan Negara
Sumber: ICT Humas Pemda Takalar Desember 2015
Jaringan berbasis teknologi internet yang digunakan oleh pemerintah tersebut dikenal dengan nama e-Governmant. Hal terpenting dalam layanan informasi publik pada pelaksanaan sistem e-Government
adalah tidak hanya
sekedar disediakan melalui media elektronik, tetapi juga harus bisa ditanggapi oleh pihak Pemda Takalar ketika ada konstituen (pengakses resmi) yang meminta jasa layanan informasi tersebut. Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengangkat penelitian yang berjudul : “PENGGUNAAN WEBSITE takalarkab.go.id SEBAGAI MEDIA INFORMASI PUBLIK DALAM MENDUKUNG E-GOVERNMENT DI KABUPATEN TAKALAR”
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan
masalah penelitian sebagai berikut : 1. Informasi apa saja yang disediakan oleh website takalarkab.go.id? 2. Bagaimana penggunaan website takalarkab.go.id dalam mendukung eGovernment di Kabupaten Takalar ? 3. Kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan website takalarkab.go.id dalam mendukung e-Government di Kabupaten Takalar?
C.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui informasi yang disediakan oleh takalarkab.go.id b. Untuk mengetahui penggunaan website takalarkab.go.id dalam mendukung e-Government di Kabupaten Takalar c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan website takalarkab.go.id dalam mendukung eGovernment di Kabupaten Takalar 2. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara : a. Teoritis 1. Memberikan informasi bagi peneliti
yang lain
khususnya di bidang kajian informasi publik. 2. Untuk
bahan
pembelajaran
Ilmu
Komunikasi
khususnya kajian mengenai e-Government sebagai bagian dari Komunikasi Publik. b. Praktis 1. Sebagai bahan masukan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Takalar mengenai penggunaan website takalarkab.go.id sebagai media informasi publik dalam mendukung e-Government di Kabupaten Takalar.
2. Menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya mengetahui informasi publik D.
Kerangka Konseptual Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan
pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik serta pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. (UU No. 14 tahun 2008) Dalam UU No. 14 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Secara Etimologi, kata informasi ini berasal dari kata bahasa Perancis kuno informacion (tahun 1387) mengambil istilah dari bahasa Latin yaitu informationem yang berarti “konsep, ide atau garis besar,”. Informasi ini merupakan kata benda dari informare yang mempunyai arti yaitu aktivitas dalam
“pengetahuan yang dikomunikasikan”, Informasi bisa menjadi fungsi penting dalam membantu mengurangi rasa cemas pada seseorang. Menurut pendapat Notoatmodjo (2008) dalam Kosasih (2006) bahwa semakin banyak memiliki informasi dapat memengaruhi atau menambah pengetahuan terhadap seseorang dan dengan pengetahuan tersebut bisa menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang itu akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Sardar (1989) dalam Nupikso (2014 : 3) telah memberi pandangan tentang Informasi yang sudah menjadi bagian dari unsur kekuasaan, tanpa informasi orang akan sulit meraih kekuasaan. Hal tersebut seakan menguatkan sinyalemen bahwa pemerintah yang otoriter dengan orientasi kekuasaan memposisikan informasi sebagai sesuatu yang penting. Informasi publik idealnya mempunyai fungsi kendali dari setiap regulasi yang akan dan telah dijalankan oleh pemerintah. Sesuai paparan Meliono (1990: 331) dalam Nupikso (2014) mengenai informasi adalah data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Indonesia pernah mengalami masa-masa dimana informasi dikendalikan dan diterima masyarakat sesuai selera pemerintah. Informasi yang mengalir ke masyarakat sudah melewati mekanisme kontrol, sehingga informasi yang merugikan pemerintah dapat diminimalisir. Istilah informasi sering kita soroti dalam lingkup Teknologi, seperti istilah teknologi informasi yang umum kita ketahui. Namun informasi memiliki pengertian yang sangat luas bukan hanya ada dalam teknologi. Meskipun kenyataannya tidak bisa kita pungkiri bahwa informasi ini memiliki kaitan erat dengan teknologi, karena dengan perkembangan teknologi itu sendiri informasi
juga berkembang dengan pesat, karena itu tepat lah bahwa perkembangan teknologi dan informasi ini membentuk sebuah era yaitu “Era Informasi”. Teknologi komunikasi adalah sistem dari masyarakat demokratis yang menunjukkan sebuah masyarakat kontemporer (Grant E.A.,2008, dalam Budiargo, 2015:21). Telah dijelaskan dalam sebuah perspektif “The Umbrella Perspective on Communication Technology” oleh A.E Grant (2008:4) dalam Budiargo, (2015:22) yang mengatakan bahwa sistem sosial merupakan puncak dari perkembangan teknologi. Ini merupakan tantangan bagi model komunikasi yang sudah ada. Salah satunya ialah internet. Internet atau interconnection network memiliki pengertian sebagai jaringan global yang menghubungkan berjuta komputer di dunia. Hal yang paling cepat berkembang dalam internet ialah munculnya fenomena jaringan sosial atau social networking. Sosial network sites sebagai dasar layanan berbasis web, yang diikuti individu untuk : 1. Membangun profil publik atau semipublik dalam suatu ikatan sistem 2. Mengartikulasikan sejumlah daftar penggunaan lain yang ikut berbagi bersama dalam suatu koneksi 3. Melihat dan melintasi daftar yang terhubung Hal yang membuat jaringan sosial ini unik ialah bukan karena hubungan antarorang yang belum saling mengenal, melainkan lebih kepada kemungkinan pengguna untuk mengartikulasikan dan membuat mungkin jaringan sosial itu terjadi (Boyd and Ellison, 2007 dalam Budiargo, 2015:34). Disamping itu Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang
digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana
masing-masing
dihubungkan
dengan
jaringan-jaringan
halaman
(hyperlinki). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-berubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. (Athkinson:2004 dalam Nazrul, 2011:3). Di Amerika, studi mengenai internet yang dilakukan oleh Pew Internet and America Life Project pada tahun 2005 menunjukkan kira-kira 70 juta orang Amerika menggunakan internet untuk mendapatkan berita atau informasi, mengakses informasi dari pemerintahan, melihat masalah-masalah kesehatan, ekonomi dll, sehingga internet menjadi suatu kebiasaan dan normal dalam kehidupan mereka (Rainie & Horrigan,2005 dalam Budiargo, 2015:29). Pemanfaatan internet dikalangan pemerintahan menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Sampai dengan tahun 2012 indeks web menunjukkan bahwa negara-negara lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan
informasi
kepada
warga,
kemudian
menyediakan
kemungkinan transaksi keuangan online dan termasuk konsultasi dan edukasi kepada warga negara. Menurut Laporan Survey PBB tahun 2012, dari 193 negara anggota PBB, 190 diantaranya atau 98,4% sudah membangun website guna menjembatani pelayanan informasi publik (United-Nation, 2012) .
Gambar 1.4. Negara anggota PBB yang memiliki web site
Sumber: United Nations e-Government Survey 2012 (Nupikso, 2014:4)
Secara sederhana Heeks (1999) dalam Hasibuan & Harry (2005:42) mendefinisikan E-Government sebagai berikut: Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dari definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa tujuan utama E-Government adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Menurut Heeks, hampir semua lembaga pemerintahan di dunia ini mengalami ketidakefisienan, terutama di negara yang sedang berkembang. Adapun Bank Dunia (The World Bank Groups) memberikan pengertian: “E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizen, businesses and other arms of government”
Di sisi lain e-government sebagai sebuah konsep memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, tetapi pengertian maupun penerapannya di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik dan keadaan ekonomi masing-masing Negara. E-government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihakpihak lain yang berkepentingan dimana pemanfaatann teknologi informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Indrajit,2002 dalam Sardin, 2015:16 ). Berdasarkan pemahaman di atas, maka aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan e-government adalah kelembagaan, infrastruktur dan sumberdaya manusia. Oleh sebab itu ketiga aspek ini perlu dikembangkan agar mampu mendukung pemanfaatan e-government. Melalui pengembanganegovernment dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Indrajit dalam Sardin (2015:21) konsep e-government dikenal empat jenis klasifikasi yaitu: a. Government to Citizen (G-To-C) Tipe G-To-C merupakan aplikasi e-government yang paling umum, dimana pemerintah membangun dan menetapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama memperbaiki interaksi dengan masyarakat.
b. Government to Business (G-To-B) Tipe G-To-B merupakan aplikasi e-government yang digunakan untuk memperlancar perusahaan swasta dalam menjalankan roda perusahaannya serta menciptakan relasi dengan pemerintah secara baik dan efektif. c. Government to Government (G-To-G) Tipe G-To-G merupakan aplikasi e-government yang digunakan antar pemerintah untuk memperlancar kerjasama dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses politik maupun mekanisme hubungan sosial dan budaya d. Government to Employees (G-To-E) Tipe G-To-E merupakan aplikasi e-government yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri yang bekerja di sejumlah institusi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. Menurut Sanjaya (2004:11) dalam Sardin (2015:22), bahwa implementasi pada sistem e-government yang tepat akan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara signifikan. Manfaat tersebut diantaranya adalah: a. Memperbaiki kualitas pelayanan publik sebuah kinerja pemerintahan, terutama dalam hal efektivitas dan efesiensi berbagai bidang bidang kehidupan bernegara. b. Meningkatkan transparansi, kontrol, serta akuntabiltas penyelenggraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance dan Clean Government.
c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah untuk aktivitas sehari-hari. d. Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan
baru
melalui
interaksi
dengan
pihak-pihak
yang
berkepentingan. e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan publik maupun global. f. Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik yang setara dan demokratis. Riani dkk (2004) dalam Hasibuan & Harry (2005:46) mengembangkan kerangka dasar sistem e-Government di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a) Reusability, yaitu membangun sistem yang bersifat fleksible sehingga dapat digunakan oleh pemerintah berbagai tingkat (Pusat, Dati I, Dati II). b) Inform, yaitu membangun sistem yang dapat memberikan informasi lengkap yang terstandardisasi mengenai lembaga pemerintahan maupun pemerintah daerah setempat, untuk kepentingan luas (masyarakat dan kalangan bisnis) c) Accelerate, yaitu membangun sistem yang dapat menghemat waktu dalam alur transaksi atau proses kerja rutin.
d) Reduce, yaitu membangun sistem yang dapat mengurangi biayabiaya yang tidak perlu (seperti penggunaan dokumen fisik atau adanya hidden cost), memberikan transparansi biaya, serta meminimalkan kesalahan dalam transaksi atau proses pembuatan surat-surat kependudukan. e) Improve, yaitu membangun sistem yang dapat meningkatkan pelayanan
kepada
masyarakat,
kalangan
bisnis,
lembaga
pemerintah lainnya, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan teori dan pengertian di atas, maka e-government adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna pelaksanaan pemerintah yang efesien dan murah, dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan
cara
menyediakan
sarana
publik
sehingga
masyarakat
mudah
mendapatkan informasi, dan menciptakan pemerintahan (indrajit, 2003, dalam Sardin, 2015:24) Kendati demikian, e-Government bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam
berhubungan
dengan
masyarakat.
Dalam
konsep
e-Government,
masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. Jadi, eGovernment, sesuai dengan fungsinya, adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut: Gambar 1.5. Kerangka Konseptual Website takalarkab.go.id
Sistem E-Government -
Reusability Inform Accelerate Reduce Improve
Informasi Publik -
Frekuensi Intensitas Durasi
E.
Definisi Operasional 1. Website Website adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringanjaringan halaman (hyperlinki). (Athkinson:2004 dalam Nazrul, 2011:3). 2. E-Government E-Government adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat. (Heeks,1999:42). Sesuai dengan hasil penelitian Riani dkk (2004) dalam Hasibuan & Harry (2005:46) mengembangkan kerangka dasar sistem e-Government di Indonesia berdasarkan prinsipprinsip sebagai berikut : a) Reusability, yaitu membangun sistem yang bersifat fleksible sehingga dapat digunakan oleh pemerintah berbagai tingkat (Pusat, Dati I, Dati II). b) Inform, yaitu membangun sistem yang dapat memberikan informasi lengkap yang terstandardisasi mengenai lembaga pemerintahan maupun pemerintah daerah setempat, untuk kepentingan luas (masyarakat dan kalangan bisnis)
c) Accelerate, yaitu membangun sistem yang dapat menghemat waktu dalam alur transaksi atau proses kerja rutin. d) Reduce, yaitu membangun sistem yang dapat mengurangi biayabiaya yang tidak perlu (seperti penggunaan dokumen fisik atau adanya hidden cost), memberikan transparansi biaya, serta meminimalkan kesalahan dalam transaksi atau proses pembuatan surat-surat kependudukan. e) Improve, yaitu membangun sistem yang dapat meningkatkan pelayanan
kepada
masyarakat,
kalangan
bisnis,
lembaga
pemerintah lainnya, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara. 3. Informasi Publik Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara
dan
penyelenggaraan
negara
dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. ( UU RI No.14 tahun 2008) Untuk mendapatkan validasi dari perkembangan informasi publik dibutuhkan 3 komponen sebagai berikut : a) Frekuensi
Frekuensi dari sebuah informasi publik merupakan jumlah diterbitkannya sebuah peristiwa secara berkala atau berdasarkan satuan ukuran yang telah disediakan. b) Intensitas Intensitas dari sebuah informasi publik merupakan nilai keseringan terbitnya sebuah informasi berdasarkan ukuran waktu yang telah disediakan. c) Durasi Durasi yang dimaksud dalam informasi publik merupakan lamanya informasi tersebut dapat diakses dan diterima oleh publik.
F.
Metode Penelitian 1. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan, mulai dari bulan Desember 2015 sampai Februari 2016 dengan obejek penelitian Website resmi Kabupaten Takalar yaitu takalarkab.go.id. 2. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan) (Sugiono, 2005:1). Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi akan penulis gunakan dalam menggambarkan keadaan informasi publik yang tersedia pada website takalarkab.go.id
secara detail berdasarkan standar informasi publik yang telah ditetapkan pada Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 11 ayat (1) dan hasil wawancara
mendalam
terhadap
narasumber
yang
telah
ditentukan, kemudian menyusun data sekunder yang meliputi pencatatan frekuensi, intensitas dan durasi dari informasi publik yang terdapat pada website takalarkab.go.id secara berkala. 3.
Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan) dalam mendapatkan data primer dan data sekunder dari penelitian. a. Data Primer 1. Observasi Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan di lokasi penelitian dan pengamatan perkembangan website takalarkab.go.id secara berkala. 2. Wawancara Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan interview mendalam terhadap informan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. b. Data Sekunder Data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka, mengkaji catatan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Informan Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan
pertimbangan
tertentu.
Hal
yang
menjadi
pertimbangan adalah pengetahuan informan tentang objek penelitian atau situasi tempat penelitian akan dilakukan. Informan yang dipilih adalah orang yang bertanggungjawab pada bagian pengelolahan
website
takalarkab.go.id.
Proses
wawancara
dilakukan terhadap 3 informan yakni Bapak Drs. Muh. Syahrir selaku Kepala Bagian Humas Pemda Kabupaten Takalar, kemudian informan yang kedua yakni Ibu Hj. Wahidah, S.Sos sebagai Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan PDE dan informan yang terakhir dalam penelitian ini adalah Bapak Asman,S.I.Kom sebagai pegawai Sub Bagian Sistem Informasi dan PDE, beliaulah yang bertugas dalam mengelola website takalarkab.go.id secara teknis. G.
Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan
cara mengolah hasil observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang terbantu oleh analisis penggunaan website takalarkab.go.id sebagai media informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 11 ayat (1) yang dapat diadopsi dalam meneliti sebuah website pemerintahan dalam rangka mewujudkan
pelaksanaan e-Government di Kabupaten/Kota tertentu (Herring, 2004 dalam Daru 2014:6). Analisis hasil wawancara dan teknik analisis penggunaan website takalarkab.go.id ini selanjutnya penulis akan gunakan untuk penarikan kesimpulan dari hasil proses pengategorian konten/isi yang dapat diakses pada website takalarkab.go.id.
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Profil Website takalarkab.go.id Website takalarkab.go.id pertama kali dibentuk pada 14 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2002. Pada saat itu pengelolaan website takalarkab.go.id berada pada naungan UPTD Sintap (Sistem Informasi Satu Atap) pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Takalar.
Berbeda dengan saat ini, pengelola website
takalarkab.go.id berada pada naungan Bagian Humas, Sandi Telekomunikasi Dan PDE (Pengelola Data Elektronik), tepatnya berada pada Sub Bagian Sistem Informasi dan
PDE. Sub Bagian Informasi Dan PDE dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pendokumentasian dalam rangka distribusi dan penyebarluasan informasi hasil-hasil kegiatan Pemerintah Kabupaten. Visi dan Misi website takalarkab.go.id sebagai berikut : 1. Visi Mewujudkan website sebagai media terdepan menuju masyaraka informasi yang beretika 2. Misi a) terwujudnya penyajian informasi yang up to date dengan validasi tinggi b) Terciptanya Profesionalisme manajemen website c) Terwujudnya ketersediaan informasi yang beretika
Berikut struktur organisasi pengelola website takalarkab.go.id Gambar 3.1. Struktur Oraganisasi Pengelola Website takalarkab.go.id
KETUA
SEKRETARIS
PENGUMPUL DATA
EDITOR DATA ELEKTRONIK
PENGELOLA SITUS INTERNET
Sumber: Sub Bagian Humas, Santel dan PDE
B. Tugas Pengelola Situs Internet Tugas pengelola situs internet Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar adalah melakukan kegiatan pengelolaan situs internet Pmerintah Daerah Kabupaten Takalar secara kontinyu dan dinamis. Uraian tugas pengelola situs internet adalah sebagai berikut: 1. Mempelajari tugas dan prtunjuk kerja yang diberikan atasan 2. Memperbaharui (updating/uploading) dan membuat salinan file data dan informasi (backup data) yang terdapat pada web server situs pemerintah Kabupaten Takalar secara kontinyu dan dinamis melalu koordinasi dengan unit-unit kerja dan instansi terkait sehingga setiap pengunjung situs internet tersebut di atas mendapatkan penyajian data dan informasi terkini (up to date).
3. Menjawab dengan cepat kritik dan saran yang diterima melalui web server dari setiap pengunjung situs internet Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. 4. Jelajah Internet (web surfing) untuk mendapatkan dan menambah data dan informasi yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas yang membutuhkan, khususnya dibidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lain sebagainya. 5. Membuat hubungan akses (akses link) dari situs-situs internet ke dalam situs internet Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, sehingga mempermudah proses pencarian data dan informasi tang tidak terdapat pada situs internet Pemerintah Daerah Takalar. 6. Membuat laporan statistik aktivitas situs internet Pemerintah Kabupaten Takalar setiap bulannya, guna mengetahui dan menganalisa pemanfaatan data dan informasi yang diakses oleh pengunjung website, baik dari dalam maupun dari luar negeri. 7. Mengembangkan desain website dan aplikasi berbasis web guna menambah dan mempermudah fasilitas penyajian data/informasi kepda masyarakat yang membutuhkannya agar semakin efisien dan interaktif 8. Membuat jadwal pembersihan atau perawatan penggantin tinta printer atau pita UPS Server, modem dll. 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasnya.
C. Profil Bagian Humas, Sandi Telekomunikasi dan PDE Bagian Humas, Sandi, Telekomunikasi dan PDE dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat, sandi, telekomunikasi, informasi dan PDE untuk pembuatan kebijakan Pemerintah Kabupaten . Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Sandi, Telekomunikasi dan PDE menyelenggarakan fungsi : a) Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; b) Merumuskan kebijaksanaan teknis pembinaan dan pengembangan Humas, Sandi, Telekomunikasi dan PDE; c) Menyusun rencana dan program pengembangan Humas, Sandi, Telekomunikasi dan PDE; d) Melaksanakan
koordinasi
penyelenggaraan
Humas,
sandi,
telekomunikasi dan PDE; e) Melaksanakan bimbingan penyelenggaraan kegiatan Humas, Sandi, Telekomunikasi dan PDE; f) Melaksanakan evaluasi dan monitoring
kegiatan Humas, Sandi,
Telekomunikasi dan PDE; g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan; h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
1) Sub Bagian Humas Sub Bagian Humas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan hubungan masyarakat dan pemberitaan kegiatan Pemerintah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Humas menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. Menyajikan pemberitaan kegiatan Pemerintah Kabupaten baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan Pemerintah Kabupaten ; c. Melakukan usaha untuk menghimpun, menganalisis pendapat umum dalam menunjang pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Takalar ; d. Menyiapkan data/bahan dalam rangka menyelenggarakan jumpa pers secara berkala; e. Menyelenggarakan
tata
usaha
bagian,
yang
meliputi
urusan
kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga lainnya dalam lingkup Bagian Humas, Sandi, Telekomunkasi dan PDE; f. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk sosialisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Takalar ; g. Menyiapkan bahan/data untuk pemberian tanggapan terhadap pembaca mass media;
h. Melaksanakan monitoring perkembangan masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan; j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
2) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelaksanaan sandi dan telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas bidang sandi dan telekomunikasi; c. Mengumpulkan data/informasi rahasia negara di bidang sandi; d. Menyimpan dan memelihara dokumen, data dan rahasia negara bidang sandi; e. Melaksanakan
pembinaan
dan
pengembangan
bidang
teknologi
informatika; f. Mengoordinasikan pelaksanaan bidang teknologi informatika; g. Melaksanakan
pengiriman
dan
penerimaan
berita
sandi
dan
telekomunikasi secara cepat dan tepat agar berita yang diterima atau dikirim sampai secara tepat waktu;
h. Melaksanakan
pembinaan
terhadap
kemampuan
operator
untuk
pemeliharaan dan pengawasan peralatan sandi dan telekomunikasi; i. Melaksanakan peneyediaan dan pemeliharaan arsip berita sandi sebagai bahan laporan; j. Melaksanakan kegiatan dan usaha dalam rangka pengamanan terhadap informasi/berita sandi sesuai ketentuan; k. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan operator telepon; l. Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berita melalui radio, SSB maupun faximile; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan; n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
3) Sub Bagian Informasi Dan PDE Sub Bagian Informasi Dan PDE dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pendokumentasian dalam rangka distribusi dan penyebarluasan informasi hasil-hasil kegiatan Pemerintah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Informasi dan PDE menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. Menyiapkan dan memelihara data statistik bidang pengembangan masyarakat dalam bentuk tabel dan grafik sebagai bahan informasi dan PDE; c. Menyediakan alat perekamam dan pembinaan dokumentasi;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menghimpun, mensinkronisasikan data/bahan informasi dan PDE; e. Menjaga kerahasiaan data yang dianggap rahasia oleh atasan; f. Mengumpulkan bahan pemberitaan melalui media cetak (klipping) atas permasalahan Pemerintah Kabupaten dan pemberian informasi kepada pihak yang memerlukan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan; h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
D. Struktur Organisasi Bagian Humas, Santel dan PDE KABAG HUMAS Drs. MUH. SYAHRIR
KASUBAG HUMAS MUSTAFA, S.Sos
1. 2. 3. 4.
Balla Muh. Junaid Syamsuddin Zainuddin
KASUBAG SANTEL Hj. NURMALAH, S.Sos
1. 2. 3. 4.
Deddy Hidayat, SE Yaomil Aksan, S.STP Ramlah Suriati
KASUBAG INFOMASI PDE Hj. WAHIDAH, S.Sos
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sumber: Sub Bagian Humas, Santel dan PDE
Muh. Arif, S.Sos Abdi Irawan, AP Haslinda Syarif, SE Asman, S.I.Kom Asmal Kamaluddin
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Setelah pembahasan mengenai hasil penelitian terkait informasi publik yang tersedia pada website takalarkab.go.id, dan upaya yang dilakukan terhadap website takalarkab.go.id dalam mendukung e-Government di Kabupaten Takalar beserta kendala yang dihadapi dalam mewujudkan website yang memenuhi syarat maka penulis dapat menarik kesimpulan sesuai hasil penelitian, yaitu 1. Informasi publik yang tersedia pada website takalarkab.go.id adalah keseluruhan
kegiatan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan yang terjadi di Kabupaten Takalar dalam seharihari. Setelah dilakukan analisis penggunaan website takalarkab.go.id berdasarkan Standar Layanan Informai sesuai Perkominfo No.1 Tahun 2010 pasal 11 ayat (1), menejlaskan fungsi website takalarkab.go.id sebagai media informasi publik telah memenuhi 9 indikator Standar layanan Informasi.
Namun masih perlu
peningkatan pengadaan informasi dalam hal kuantitas mengingat ada beberapa berita yang telah memenuhi indikator Standar Layanan Informasi namun jumlahya masih tergolong rendah. maka dari itu harus terus dilakukan upaya dalam meningkatkan penggunaan website takalarkab.go.id sebagai media informasi publik dalam mendukug e-Government di Kabupaten Takalar mengingat salah satu
aspek e-Governmnet adalah terpenuhinya keterbukaan informasi publik. 2. Penggunaan
website
takalarkab.go.id
dalam
mendukung
e-
Government di Kabupaten Takalar telah mengalami perkembangan yang
ditandai
dengan
adanya
5
web
link
pada
website
takalarkab.go.id. kelima web link tersebut yakni, (1) KPT (Kantor Pelayanan Terpadu), (2) LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), (3) KPU (Komisi Pemilihan Umum), (4) PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen), serta (5) SMS Layanan Pengaduan. Tidak hanya itu, rancangan program dari Bagian Humas, Santel dan PDE Pemerintah Kabupaten Takalar juga menjadi bukti perhatian Pemerintah Kabupaten Takalar terhadap pelaksanaan eGovernment di Kabupaten Takalar. Rancangan program ini disebut dengan “Rancangan Program Pengembangan Jaringan”. Rancangan program ini berasal dari proposal seorang ahli IT Universitas Indonesia yang menawarkan 3 komponen website yakni (1) Manajemen Kepegawaian, (2) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan, dan (3) Sistem Data Terpusat (Bank Data). Rancangan Program ini mengharuskan seluruh bagian Pemda Takalar mempunyai website tersendiri namun hal ini masih diragukan pelaksanaannya
karena nyatanya
persetujuan dari
pemegang kebijakan yakni Sekretaris Daerah tidak mengindahkan rancangan program pengembangan jaringan ini.
3. Seperti yang diungkapkan oleh pengelola website takalarkab.go.id bahwa kendala yang dihadapi meliputi kendala teknis dan non teknis. Kendala teknis yang dialami oleh pengelola website adalah belum adanya tenaga ahli dalam menangani hacker di bagian pengelola website. Sedangakan kendala non teknis yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadahi. Mereka telah melalui tahapan mutasi ke unit SKPD yang lain. Oleh karena itu saat ini Sub Bagian Sistem Informasi dan PDE mengalami kekurangan SDM hanya terdapat 2 staf organik yang menangani masalah website di bagian pengelola website, jumlah tersebut menunjukkan angka yang sangat tidak representatif. B. Saran Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan beberapa saran, yang diharapkan dapat bermanfaat, antara lain: 1. Diharapakan Pemerintah Kabupaten Takalar terus melakukan upaya pembenahan pada website takalarkab.go.id khususnya dalam pemenuhan informasi publik dengan memenuhi semua indikator Standar Layanan Informasi yang telah diatur oleh Perkominfo No. 1 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) tanpa terkecuali dalam mendukung pengimplementasian e-Government di Kabupaten Takalar. 2. Meningkatkan pelayanan publik dan pemeliharaan pada 5 web link yang tersedia pada website takalarkab.go.id sebagai bentuk pengimplementasian e-Government yang memenuhi standar.
3. Mengadakan training/pelatihan yang layak untuk seluruh pengelola berita baik berita media cetak maupun media elektroni (internet) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis eGovernment. 4. Mensosialisasikan website takalarkab.go.id sebagai media infomasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam keperluan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah khususnya sosialisasi kepada para pemuda Kabupaten Takalar. Namun untuk melakukan sosialisasi ini harus melakukan pembenahan dan pemenuhan standar layanan informasi
terdahulu
untuk
memastika
kelayakan
takalarkab.go.id sebagai media pelayanan publik.
website
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik. Jakarta: Balai Pustaka Arista, Dessy. 2015. Transparansi Informasi Situs Web Pemerintah Daerah Di Sulawesi Selatan Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Sripsi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Budiargo, Dian. 2015. Berkomunikasi Ala Net Generation. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Bungin, Burhan . 2011. Konstruksi Sosial Media Massa. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cangara, Hafid. 2005. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada Coulson, Collin. 1993. Public Relations. Pedoman Praktis untuk Public Relations. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara Eriyanto. 2011. Analisis Isi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Hardiyansyah. 2015. Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Gava Media Heny, Grace. 2013. Government Call Centre. Jogjakarta: Pohon Cahaya, Indonesia Menulis Judhariksawan. 2010. Hukum Penyiaran. Jakarta: Rajawali Pers Kamarulla, Arfa. 2009. Tanggapan Mahasiswa Komunikasi Terhadap Pemanfaatan Media Internet Sebagai Sumber Pembelajaran di Universitas Hasanuddin. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Klitguard, Robert. 2005. Membasmi Korpsi. Jakarta: Obor Indonesia Kriyantono, Rachmat. 2010. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Mufid, Muhammad. 2007. Komunikasi & Regulasi Penyiaran. Jakarta: Kencana
Mulyana, Deddy & Solatun. 2007. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Rosda Karya Panduan Pelaksanaan Situs Pemerintah Daerah. 2003. Takalar: Pemerintah Kabupaten Takalar Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standa Layanan Informasi . 2010. Yogjakarta: Universitas Gajah Madah Rivers, W. L. & Theodore Peterson. 2008. Media Massa dan Masyarakat Modern. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Salam, D. S. 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan Sardin, Juliasti. 2015. Analisis Kelayakan Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik di Bidang Keagrariaan di Kabupaten Pinrang. Skripsi Tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Severin, W. J. & James W. Tankard. 2011. Teori Komunikasi. Sejarah, Metode, dan Terapan Di dalam Media Massa. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Soetriono & Rita Hanafie. 2007. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset Sujono. A.G., dkk. 2015. „Sistem Informasi Administrasi Pelatihan dengan Manajemen Wolkflow Berbasis Web‟. Jurnal Pekommas. Volume 18. No.2. Hal 83-92 Susanto, A. S.. 1982. Komunikasi Kontemporer. Bandung: Penerbit Binacipta Tamburaka, Apriadi. 2012. Agenda Setting Media Massa. Jakarta: Rajawali Press Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2009. Jakarta : Kementrian Agama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. 2009. Bandung: Azis Perdana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 2003. Jakarta: Dektorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Darmawan, N. & Dana, I. S. 2014. The Critical Success Factors Study For E-Government Implementation. International Journal of Computer Applications. Volume 89-No. 16 (http://research.ijcaonline.org/volume89/ number16/pxc3894588.pdf diakses 15 Januari 2016, pukul 11.58 WITA) Dartika. 2010. Peran dan Fungsi Website Pemerintahan Sebagai Sarana Komunikasi yang Efektif (G2C – Governance to Citizen). ( https://dartika.wordpress.com/2010/03/12/peran-dan-fungsi-website pemerintahansebagai-sarana-komunikasi-yang-efektif governanceto-citizen-2/diakses 14 Desember 2015, pukul 10.38 WITA) Endah E.S. 2012. Pemanfaatan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia.(http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2012/11/19/pemanfaatan egovernment-dalam-pelayanan-publik-di-indonesia-oleh-endah ekasetawati-41-mmsi2/ diakses 14 Desember 2015, pukul 11.23 WITA) Engkos,Kosasih. 2015. Definisi dan Pengertian Informasi Menurut Para Ahli. (http://www.definisi-pengertian.com/2015/03/definisi-dan-pengertian informasi.html diakses 14 Desember 2015, Pukul 11:49 WITA) Harry Wattimury. 2008. Pentingnya Komunikasi dan Informasi. (https://petersopacua.wordpress.com/2008/09/25/pentingnya-komunikasi dan informasi/ diakses 14 Desember 2015, pukul 14.38 WITA) Hasibuan, A.Z & Harry B.Santoso. 2005.‟standardisasi Aplikasi E-Government Untuk Instansi Pemerintah‟. Jurnal Ilmu Komputer (http://edokumen.kemenag.go.id/files/62NxKELG1284474158.pdf diakses Desember 2015, pukul 10.53 WITA ) Holle S.E. 2011. „Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan Public Service‟. Jurnal Sasi. Volume 17.No.3 (http://e dokumen.kemenag.go.id/files/jsasi2011_17_3_3_holle.pdf diakses 14 Desember 2015, pukul 15.58 WITA) McLuhan, Masrshall. 1964. Understanding Media “The Medium is The Message”. The MIT Press (web.mit.edu/allanmc/www/mcluhan. mediummessage.pdf diakses 16 Desember 2013, pukul 15.56 WITA) Lawrance, Wilbur. 1977. Consensus and Compromise. Creating the First National. The Intellectual Context. Page 30 (https://books.google.co.id/books?id=vXoZwXODz9QC&pg=PA63&lpg PA63&dq=lawrence+%26+wilbur+1977&source=bl&ots=ffuE_szc2w&s g=mgQCLlC5xglhQESmun6Lwy3xjYU&hl=en&sa=X diakses 15 Januari 2016, 10.48 WITA)
Nazrul, Achmad. 2011. „Rancangan Website Dan Profil Usaha Advertising Menggunakan Php Dan Mysql‟. Jurnal Website (http://sigma.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/jurnal.pdf diakses 14 Desember 2015, pukul 14.41 WITA) Nupikso, Daru. 2014. „Implementasi Keterbukaan Informasi Publik‟. Jurnal Website Pemda (http://www.academia.edu/12017004/ IMPLEMEN TASI KETERBUKAANINFORMASI_PUBLIK_DALAM_WEBSITE_PEMER INTAH_DAERAHdarznupikso - Academia.edu.html diakses 14 Desember 2015, pukul 10.59 WITA ) PPID KEMKOMINFO. 2009. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Informasi Berkala.(http://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/artic /view/147diakses 14 Desember 2015, pukul 10.37 WITA) Sitokdana, N.N.M. 2015. „Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura‟. Jurnal Elektro (http://e dokumen.kemenag.go.id/files/461-1067-1-SM.pdf diakses 12 Desember 2015, pukul 9.47 WITA ) Wahyu, Totok. 2007. „Layanan Informasi Publik Berbasis E-Government untu meningkatkan Quality Improvement Pelayanan Publik di Jawa Timur‟. Jurnal Informasi Publik Berbasis E-Government-Final (http://ml.scribd.com/doc/79590724/jurnal-informasi-publik-berbasis egovernmentfinal# diakses 12 Desember 2015, pukul 22.28 WITA)
Lampiran
Lampiran Daftar Pertanyaan Wawanca Penelitian
Penggunaan Website takalarkab.go.id Sebagai Media Informasi Publik Dalam Mendukung E-Government di Kabupaten Takalar
1. Bagian apa yang bertanggung jawab atas pengelolaan website takalarkab.go.id? 2. Bagaimana
alur
terbitnya
sebuah
postingan
di
website
takalarkab.go.id? 3. Upaya apa saja yang telah dilakukan website takalarkab.go.id untuk mendukung terwujudnya e-government di Kabupaten Takalar? 4. Dalam
rangka
pelaksanaan
E-Government
di
Kab.
Takalar,
Berita/Informasi apa saja yang perlu dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar kepada masyarakat? 5. Apa saja bentuk pelayanan publik Pemda Kabupaten Takalar yang mekanismenya telah memanfaatkan sistem internet/online ? apakah pelayanan tersebut terdapat di dalam website takalarkab.go.id? seperti contohnya
di
pare-pare
telah
memanfaatkan
internet
dalam
menjalankan mekanisme lelangnya. 6. Dalam mewujudkan sistem E-Government, keterbukaan informasi menjadi aspek penting bagi masyarakat, maka apakah masyarakat
dapat mengetahui informasi tentang APBD Kabupaten Takalar pada website takalarkab.go.id? 7. Di website takalarkab.go.id tersedia Web Link di antaranya website Kantor Pelayanan Terpadu, website KPU, website LPSE Kab. Takalar dll, dari keseluruhan web link tersebut web link apa saja yang aktif dalam pelayanannya? 8. Apakah ada masyarakat yang memohon sebuah informasi dengan menggunakan layanan SMS Pengaduan? 9. Jika ada, informasi apakah itu? 10. Apakah permohonan masyarakat tersebut dapat dipenuhi secara optimal? Namun jika tidak dapat dipenuhi, apa alasannya? 11. Apakah pihak pengelola website juga rutin menerima dan memosting setiap informasi dari web link yang tersedia pada website takalarkab.go.id? 12. Sejauh ini, apa kegunaan dari website takalarkab.go.id yang telah dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar? 13. Apa
saja
kendala
yang
dialami
dalam
mengelola
website
takalarkab.go.id? 14. Rencana apa yang akan dilakukan oleh pengelola terhadap website takalarkab.co.id?
Lampiran Foto Dokumentasi Penelitian
Wawancara bersama Kabag Humas Santel dan PDE Bapak Drs. Muh. Syahrir
Wawancara bersama Kasubag Sistem Informasi Ibu Hj.Wahidah, S.Sos
Wawancara bersama Pengelola Website takalarkab.go.id Bapak Asman, S.I.Kom
