PEMANFAATAN MEDIA WEBSITE OLEH HUMAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI SEBAGAI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar S-1 Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Hubungan Masyarakat
SKRIPSI Nama
: PUSPITASARI
NIM
: 04202-069
Jurusan
: Public Relations
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2007
Puspita Sari (04202-069) Pemanfaatan Media Website oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebagai Layanan Informasi Publik X + 85 (16 lampiran) Bibliografi: 31 buku (1983-2006) ABSTRAKSI Peran Humas dalam sebuah lembaga bersifat dua arah, yaitu membina hubungan ke dalam dan membina hubungan ke luar. Untuk dapat membina hubungan dengan publiknya, Humas menggunakan media. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini, internet khususnya website merupakan media komunikasi yang cakupannya mendunia. Kelebihan internet banyak dijadikan alasan untuk memanfaatkan website sebagai media baru Humas dalam layanan informasi publik. Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang bertugas menyediakan berbagai informasi kepada publiknya mengenai kebijakan lembaga, kegiatan, kinerja, dan hasil pemeriksaan, memanfaatkan website sebagai salah satu media publikasi yang wajib digunakan. Website digunakan sebagai media baru pelaksana fungsi Humas dalam melakukan promosi lembaga, publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan lembaga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran tentang pemanfaatan website oleh Humas sebagai media layanan informasi publik. Konsep yang digunakan adalah peran Humas yang bersifat dua arah, yaitu berorientasi keluar dan berorientasi kedalam, dengan fungsi sebagai publicity, advertising, issue management dan press agentry. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai tiga orang nara sumber utama dan satu orang narasumber pendukung, serta observasi langsung untuk memperoleh data sekunder mengenai pemanfaatan website yang digunakan oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam layanan informasi publik. Setelah melakukan wawancara dengan nara sumber, diketahui bahwa pemanfaatan website yang digunakan oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebagai layanan informasi publik, dan menurut hasil penelitian dan analisa yang dilakukan penulis terdiri dari beberapa manfaat yaitu website digunakan sebagai media promosi lembaga dan publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan. Informasi yang disajikan adalah semua berita yang berkaitan dengan lembaga, namun pada menu berita, informasi yang telah dipublikasikan tidak bisa dilihat kembali. Pada menu jajak pendapat, komunikasi yang terjadi sangat interaktif antara lembaga dengan publiknya. Penggunaan website sebagai layanan informasi dapat meningkatkan citra lembaga, karena lembaga bersedia memberikan pelayanan informasi yang mudah dan murah bagi publiknya. Pada tahap biaya tidak bisa dipastikan bahwa penggunaan e-mail pada website dapat mengurangi biaya pengeluaran telf dan fax.
ii
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA
TANDA LULUS SIDANG SKRIPSI Nama
: PUSPITASARI
Nim
: 04202-069
Fakultas
: Ilmu Komunikasi
Bidang Studi : Hubungan Masyarakat Judul
: Pemanfaatan Media Website oleh Humas BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI sebagai Layanan informasi Publik Jakarta,
September 2007
Ketua Sidang Nama : Nurprapti W. Widyastuti, S.Sos, M.Si.
(……………………)
Penguji Ahli Nama : Drs. Akhmad Mulyana, M.Si.
(……………………)
Pembimbing I Nama : Drs. Hardiyanto Jatmiko
(……………………)
Pembimbing II Nama : Dra. Siti Komsiah, M.Si.
(……………………)
iv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ABSTRAKSI…………………………………………………………………….ii. LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI..............................................iii LEMBAR TANDA LULUS SIDANG SKRIPSI……………….……………..iv LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI………………………...v KATA PENGANTAR.........................................................................................vi DAFTAR ISI......................................................................................................viii BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah............................................................1 1.2 Perumusan Masalah...................................................................7 1.3 Tujuan Penelitian.......................................................................8 1.4 Signifikansi Penelitian...............................................................8
BAB II
1.4.1
Signifikansi Akademis...................................................8
1.4.2
Signifikansi Praktis........................................................8
KERANGKA PEMIKIRAN 2.1 Pengertian Komunikasi.............................................................9 2.1.1 Komunikasi Organisasi..................................................12 2.2 Pengertian Humas...................................................................14 2.2.1 Peran Humas..................................................................16 2.2.2 Fungsi Humas................................................................18 2.2.3 Profesionalisme Humas.................................................20 2.3 Aktivitas Humas ....................................................................22
viii
2.3.1 Komunikasi Internal.....................................................25 2.3.2 Khalayak Humas...........................................................27 2.4 Media Humas............. ............................................................29 2.4.1 Internet Sebagai Media Baru..........................................31 2.4.2 Internet dan Humas........................................................33 2.4.3 Website Sebagai Media Layanan Publik.......................37 2.4.4 Manfaat Website............................................................40 2.4.5 Tingkatan Fungsi Website.............................................42 BAB III
METODOLOGI PENULISAN 3.1 Tipe Penelitian.........................................................................44 3.2 Metode Penelitian....................................................................44 3.3 Narasumber.............................................................................46 3.4 Teknik Pengumpulan Data......................................................48 3.5 Definisi Konsep.......................................................................49 3.6 Fokus Penelitian......................................................................49 3.7 Teknik Analisis Data...............................................................50
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .......................................51 4.1.1 Sejarah Perkembangan BPK RI.....................................51 4.1.2 Visi dan Misi.................................................................53 4.1.3 Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Wewenang...................54 4.1.4 Struktur Organisasi BPK RI..........................................56 4.1.5 Kedudukan Biro Humas................................................59 4.1.6 Website Badan Pemeriksa Keuangan RI……………...62 ix
4.2 Hasil Penelitian....................................................................64 4.2.1 Pemanfaatan Website oleh Humas BPK RI sebagai Layanan Informasi Publik………………………….....64 4.3 Pembahasan……....................................................................77 BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan............................................................................84 5.2 Saran......................................................................................85
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
x
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini menyebabkan arus
informasi semakin deras dan akses informasi semakin luas. Kondisi media massa saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar, sehingga seharusnya dijadikan mitra untuk penguasa. Kesenjangan dan kesimpangsiuran informasi dalam kasus-kasus sosial belakangan ini telah membingungkan masyarakat. Bila terus berkelanjutan dikhawatirkan akan menimbulkan inefisiensi dan mengakibatkan hilangnya peluang untuk meraih kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Untuk mengatasi kesenjangan dan kesimpangsiuran informasi, melalui pemberian pelayanan informasi maka diperlukan suatu lembaga perantara yang berfungsi menjalankan dan menata alur informasi di dalam dan di luar lembaga. Lembaga perantara itu bisa berupa Humas atau Public Relations yang berfungsi sebagai juru bicara lembaga1. Dalam bukunya Practical Public Relations, Sam Black menjelaskan bahwa ”aparat kehumasan tidak hanya bertugas menyebarkan informasi secara teratur mengenai berbagai kebijakan, perencanaan dan hasil yang telah dicapai, serta menerangkan dan mendidik publik mengenai peraturan dan perundangundangan dan hal lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Tetapi lebih signifikan dari perannya itu adalah memberikan nasihat pada pimpinan dalam hubungannya dengan reaksi atau tanggapan publik terhadap kebijakan instansi yang dijalankan instansinya”. Kondisi
tersebut
mengharuskan
setiap
aparat
kehumasan
untuk
mengembangkan kemampuan kerja secara profesional. Karena itu Humas (PR) 1
H M Feisal Tamin, Bunga Rampai Kehumasan ( Jakarta, Directorat Hub. Informasi Antar Lembaga Pemerintah Pusat, 2003 )hal 50
1
2
berkewajiban memposisikan diri sebagai lembaga informasi yang terbuka. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu dengan mewujudkan lembaga yang bersih dan berwibawa, berkaitan erat dengan pengembangan citra positif lembaga guna memperoleh simpati dan dukungan publik. Selama ini, umumnya masyarakat mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh lembaga kepada masyarakat cenderung kurang dan tidak berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat kepada lembaga yang memberikan layanan kepada masyarakat, seperti minimnya informasi yang diberikan, dan prosedur memperoleh informasi. Pada umumnya institusi layanan informasi publik termasuk institusi kehumasan lembaga, masih mengalami berbagai kelemahan seperti: lemahnya budaya pendokumentasian informasi terhadap aktivitas dan out-put kinerja, lemahnya sistem administrasi lembaga di sebagian besar publik yang berakibat pada kurang tertatanya aliran informasi di lingkungan lembaga. Dewasa ini parameter kualitas dan keberhasilan pelayanan publik tidak sekedar ditentukan oleh konten atau isi pesan yang disampaikan, tetapi juga kecepatan dan ketepatan penyampaian pesan. Kompetisi dalam berbagai bidang sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing individu dan sumber daya pada masing-masing instansi untuk mengirim atau memperoleh informasi secara efisien dan efektif. Dengan demikian, setiap produk kebijakan lembaga yang berimplikasi memunculkan sikap kritis dan atau tanggapan publik, dapat dengan segera diantisipasi.
3
Untuk segenap aparat kehumasan baik pusat maupun daerah, harus mampu mencermati realitas perkembangan teknologi komunikasi. Salah satu langkah antisipasinya adalah membangun kesiapan diri untuk melaksanakan sistem pelayanan masyarakat yang lebih baik melalui pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi yang tepat. Perkembangan teknologi informasi merupakan kenyataan global yang tidak mungkin kita hindari. Era reformasi dewasa ini telah mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Masyarakat semakin sadar akan haknya, termasuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Berkaitan dengan itulah, Humas mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menciptakan keterbukaan informasi, sehingga dapat menciptakan suatu situasi yang kondusif bagi peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lembaga. Kebutuhan akan kemudahan dalam memperoleh atau menerima informasi semakin mendesak. Dalam konteks ini adalah relevan bila masyarakat dewasa ini mengembangkan wacana e-PR (Electronic Public Relations), yaitu komputerisasi sistem pelayanan publik dan membangun basis data secara elektronik untuk mudah diakses oleh semua pihak. Media yang dapat digunakan Humas sebagai layanan publik adalah media internet berupa website. Saat ini banyak praktisi Humas, berbicara atas nama perusahaan telah mempertimbangkan penggunaan internet sebagai salah satu strategi komunikasi Humas. Salah satu lembaga yang memanfaatkan website sebagai layanan informasi publik adalah Badan Pemeriksa Keuangan RI, yang merupakan Lembaga Pemeriksa atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
4
Negara yang bebas dan mandiri serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, menetapkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) yang telah disampaikan kepada Lembaga Perwakilan (DPR, DPD, DPRD) dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memenuhi ketetapan UU diatas, dan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) menggunakan website sebagai salah satu media yang diwajibkan untuk publikasi Laporan Hasil Pemeriksaannya. Website merupakan media komunikasi dalam menyampaikan informasi tentang lembaga ataupun instansi kepada seluruh dunia. Kehadiran teknologi ini sangat dibutuhkan, bersamaan dengan tekad Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efisien, mudah dijangkau dan menghindari intervensi personal serta dapat meningkatkan citra positif lembaga. Humas Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK RI ) adalah penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, sekaligus menjadi penerjemah informasi dari pemerintah ke masyarakat. Humas disini menjadi corong pemerintah, termasuk juga mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi publik tentang informasi yang dibutuhkan melalui layanan publik, salah satunya adalah media website, serta penyampaian sikap dan pendapat publik terhadap lembaga secara timbal balik. Kegiatan Humas berintikan masalah proses komunikasi. Tentunya masalah khalayak tidak dapat dilepaskan, karena setiap kegiatan dan proses komunikasi,
5
khalayak merupakan komponen yang penting. Di dalam kegiatan kehumasan, khalayak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu khalayak internal dan khalayak eksternal. Khalayak internal adalah khalayak yang menjadi bagian dari kegiatan lembaga. Umumnya khalayak internal ini adalah pegawai, manajer, buruh yang bekerja, sampai kepala para pejabat pengambil keputusan. Sedangkan khalayak eksternal adalah khalayak yang berada di luar lembaga yang harus diberikan penerangan atau informasi untuk dapat membina hubungan baik (goodwill). Umumnya khalayak eksternal ini adalah pers, pemerintahan, masyarakat. Melalui kegiatan komunikasi, Humas dapat secara langsung diketahui, mengenai fungsi apa saja yang di lakukan oleh kegiatan Humas itu, baik kegiatannya dalam bentuk internal maupun eksternal. Dunia internet telah menjadi tempat bagi orang-orang untuk memperoleh informasi terbaru tentang krisis atau hal-hal tidak terduga. Bahkan, saat ini internet telah menjadi suatu sarana yang tidak dapat dilepaskan untuk mengekspresikan perasaan, pendapat, dan sikap tentang berbagai berita yang penting untuk kita. Komunikasi, yang membedakan internet dengan jaringan global lainnya dari teknologi komunikasi tradisional, adalah tingkat interaksi dan kecepatan yang dapat dinikmati pengguna untuk menyiarkan pesannya. Tak ada medium yang memberi setiap penggunanya berkemampuan untuk berkomunikasi secara seketika dengan ribuan orang2.
2
Soeleh Soemirat, Dasar-dasar PR (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2002) hal 190
6
Beberapa diantaranya yang bisa dilakukan praktisi Humas melalui penggunaan internet:3 1. Humas harus menyadari bahwa publik dapat mengakses semua Press Release atau News Release yang dikirimkan melalui internet atau server, dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. 2. Publik dapat mengakses Press Release dalam home page yang ada di World Wide Web (bila perusahaan memiliki home page). 3. Humas dapat membuat mailing list dari publiknya. Mailing list adalah perangkat elektronik yang bisa menyebarkan Press Release kepada publiknya melalui kotak e-mail. Kendati Humas menggunakan internet sebagai media yang dianggap paling efektif, tidak berarti harus menyepelekan media lainnya. Media selain internet tetap menjadi bagian terpenting dalam melakukan penyebaran informasi Humas. Adapun keuntungan Humas dalam menggunakan internet4 : 1. Informasi cepat sampai pada publik. 2. Bagi PR, internet dapat berfungsi sebagai iklan, media, alat marketing, sarana penyebaran informasi dan promosi. 3. Siapapun dapat mengakses internet. 4. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. 5. Internet dapat membuka kesempatan melakukan hubungan komunikasi dalam bidang pemasaran secara langsung. Penggunaan internet ini membawa perspektif dan pola baru di era informasi dalam bentuk jaringan teknologi yang memungkinkan setiap orang mengakses kemana saja untuk memenuhi kebutuhannya. Ketertarikan penulis dalam meneliti objek ini dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan RI merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang baru tiga tahun ini menggunakan website untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang lebih mudah dan murah. Penulis memfokuskan pada penerapan e-PR dengan judul ”Pemanfaatan Media Website oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai Layanan Informasi Publik”. 3 4
Astrid Susanto, Komunikasi dalam Teori dan Praktek ( Bandung: Bina Cipta, 1986) hal 46 Soemirat. op.cit, hal 192
7
Situs dengan domain http:www.bpk.go.id, ini menyajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan unsur Keuangan Negara sampai dengan informasi mengenai instansi BPK itu sendiri, berupa: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Profile BPK RI Hasil Pemeriksaan dan Peraturan Berita Publikasi Pengumuman BPK RI dalam Angka Jajak Pendapat Link Pencarian Pelayanan informasi publik melalui internet bagi Humas pada era
informasi global saat ini merupakan nilai tambah tersendiri untuk menunjukan segi kemampuannya dalam upaya memanfaatkan prasarana teknologi informasi multimedia. Dengan bantuan sarana teknologi, diharapkan mampu membangun kepercayaan dan menumbuhkan loyalitas pelanggan. Kelebihan tampilan informasi publik via internet, selain menawarkan atau memberikan informasi terkini dan disertai dengan gambar, suara dan link ke dokumen, juga menghadirkan dokumen terformat baik tertata rapi dan juga informasi menarik dan mudah diakses.
1.2
Perumusan Masalah Publik Badan Pemeriksa Keuangan RI terdiri dari publik internal dan
eksternal.
Untuk
dapat
menjangkaunya,
diperlukan
media
yang
dapat
mempermudah Humas dalam layanan informasi publik. Dengan teknologi komunikasi saat ini,
Badan Pemeriksa Keuangan RI menggunakan website
sebagai media layanan informasi publik.
8
Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan media website oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai layanan informasi publik.
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran
pemanfaatan
media website sebagai sarana layanan informasi Humas Badan
Pemeriksa Keuangan RI.
1.4
Signifikansi Penelitian 1.4.1
Signifikansi Akademis Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang studi komunikasi, khususnya di bidang kehumasan mengenai pemanfaatan website sebagai media layanan informasi publik.
1.4.2
Signifikansi Praktisi Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI yang menggunakan media website sebagai media pelayanan informasi publik.
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN
2.1
Pengertian Komunikasi Manusia adalah mahluk sosial-budaya yang memperoleh perilakunya
lewat belajar. Dari semua aspek belajar manusia, komunikasi merupakan aspek yang paling terpenting dan paling mendasar. Ketergantungan manusia akan informasi merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi. Hampir semua aktivitas dan bentuk suatu kegiatan pekerjaan manusia memerlukan komunikasi dan semua wujud hasil dari suatu tujuan dibentuk melalui adanya komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin ”communicatio” bersumber dari kata communis yang berarti kesamaan atau sama makna. Melalui komunikasi yang dilakukan, dimungkinkan dapat diciptakan kesamaan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi semakin banyak.6 Menurut Drs. Mahidin Mahmud dalam bukunya yang berjudul Pengantar Humas berpendapat bahwa ”Komunikasi adalah proses penyebaran atau saling tukar informasi yang disampaikan melalui berbagai cara ”.7 Sedangkan komunikasi menurut Barelson dan Stainer adalah ”Proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian melalui simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka dan lain-lain”.8
6
Hamdan Adnan, Prinsip & Humas ( Surabaya : Usaha Nasional, 1996 ) Mahidin Mahmud, Pengantar Hubungan Masyarakat ( Jakarta:UT, 1993 )hal 14 8 Sasa Djuarsa, Pengantar Komunikasi, Pokok Ilmu Komunikasi (Jakarta,Universitas Terbuka,1998) hal 7 7
9
10
Dengan begitu pihak perusahaan atau lembaga harus dapat membangun komunikasi secara dua arah, agar tidak ada kesalahan informasi yang diterima pelanggan. Pelanggan akan merasa dihargai, dan apa yang mereka kehendaki dapat diterima sebagai bahan masukan bagi lembaga. Menurut Philip Kotler dalam bukunya, Marketing Management. Berdasarkan paradigma Shannon dan Weaver, unsur-unsur dalam proses komunikasi adalah sebagai berikut :9 a. Sender
: Komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang. Dalam konteks ini, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai sender.
b. Encoding
: Penyandian, yakni proses peralihan pikiran kedalam bentuk lambang. Dalam hal ini, Humas berperan sebagai encoding.
c. Message
: Pesan yang disampaikan komunikator, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dan informasi yang terkait lembaga.
d. Media
: Saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator ke komunikan. Menggunakan media website.
e. Decoding
: Proses dimana komunikasi menetapkan makna dalam lambang yang disampaikan oleh komunikator berupa informasi lembaga.
f. Receiver
: Komunikan yang menerima pesan dari komunikator. Publik internal dan publik eksternal.
g. Response
: Tanggapan atau reaksi. Munculnya perasaan menerima dan tidak dari customers terhadap informasi melalui website.
h. Feedback
: Umpan balik, yakni tanggapan komunikan apabila tersampaikan kepada komunikator. Dalam website ini, terjadinya jajak pendapat berupa diskusi dengan unit tertentu ataupun kritik dan saran.
9
Bachtiar Aly, Teknik Hubungan Masyarakat (Jakarta:UT, 1995)hal 158
11
i. Noise
: Gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi. Gangguan secara teknis.
Dari unsur-unsur komunikasi diatas satu sama lain saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Informasi melalui internet disebut juga komunikasi elektronika, yaitu jenis komunikasi yang menggunakan alat-alat elektronika atau perangkat telekomunikasi. Unsur-unsur dalam proses komunikasi diatas kurang lebih terjadi dalam komunikasi elektronika. Komunikator (sender) dan komunikan (receiver) dapat saling mengirim dan menerima pesan informasi melalui suatu sistem cara yang disebut terminal. Faktor komunikasi merupakan faktor yang penting dalam usaha mempertahankan kesatuan kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.10 Menurut Ahmad Wiryan Widjaja, fungsi komunikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :11 a. Informasi Yakni pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan tepat b. Sosialisasi Yakni menyediakan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya dan aktif di dalam masyarakat b. Motivasi 10
Riyono Pratiko, Jangkauan Komunikasi (Bandung, Alumni, 1983) hal 15 Ahmad Wiryan Widjaja, Bunga Rampai Kehumasan no 4 (Jakarta: Direktorat Hubungan Informasi Antar Lembag, 2002)hal 11
12
Yakni menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihan dan keinginan serta mendorong kegiatan individu c. Diskusi Yakni menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk persetujuan. Faktor komunikasi tersebut merupakan faktor yang dapat menjadikan komunikasi berjalan secara efisien, karena suatu informasi sebelum disampaikan kepada publik harus disosialisasikan agar publik mengetahui serta merasa termotivasi akan informasi tersebut. Begitu juga penyampaian informasi yang dilakukan Humas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, melalui media yang digunakan, Humas menyajikan sejumlah informasi sebagai layanan informasi kepada publiknya agar mereka tertarik menggunakan jasa yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap langkah kegiatan Humas perlu merujuk serta menyesuaikan dengan kebijakan organisasi.
2.1.1
Komunikasi Organisasi Komunikasi organisasi didefinisikan sebagai penunjuk dan penafsiran
pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tersebut. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan.12
12
R. Wayne Pace, Komunikasi Organisasi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001) hal 31
13
Zelko dan Dance mendefinisikan komunikasi organisasi adalah ”Suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan eksternal”.13 Komunikasi internal adalah komunikasi dalam organisasi itu sendiri, seperti komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi kepada sesama karyawan yang sama tingkatannya. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan organisasi terhadap lingkungan luarnya, seperti masyarakat umum.14 Sebagai manajer PR, Humas mendukung kolega mereka dengan sokongan komunikasi mereka yang lintas organisasional yaitu kedalam dan keluar perusahaan15. Humas tidak memiliki otoritas lini untuk mengarahkan orang-orang yang berkomunikasi dengan mereka.16 Komunikasi yang terjadi didalam organisasi atau yang biasa disebut komunikasi organisasi dapat terjadi melalui beberapa alur informasi yang terdiri dari komunikasi keatas (Upward Communications) yaitu komunikasi yang mengalir dari individu yang ada ditingkat bawah dalam organisasi kepada individu yang ada ditingkat atas.17 Komunikasi
kebawah
(Downward
Communication)
yaitu
bentuk
komunikasi kebawah yang paling umum adalah intruksi kerja, memo resmi, pernyataan kebijakan, prosedur dan publikasi perusahaan. Komunikasi kebawah sangat penting dilakukan agar para karyawan mengetahui informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan apa saja yang harus dilakukan.18
13
Arni Muhamad, Komunikasi Organisasi ( Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hal 66 Ibid. 15 Soemirat. op. cit. hal 87 16 Pace. op. cit. hal 197 17 Arni. op.cit. Hal 87 18 Ibid. Hal 87 14
14
Organisasi yang efektif juga memerlukan komunikasi antar karyawan dalam suatu departemen atau antar departemen yang sederajat. Komunikasi ini dapat membuat para karyawan untuk mengkoordinasi kegiatan didalam organisasi sekaligus menyelesaikan masalah yang terjadi.19 Komunikasi diagonal didalam organisasi merupakan saluran yang jarang dipakai, namun dianggap penting dalam situasi dimana para anggota organisasi tidak dapat berkomunikasi secara efektif melalui saluran lainnya.20
2.2
Pengertian Humas Arti penting komunikasi yang telah diuraikan diatas, dirasakan juga pada
aktivitas Humas sebagai penyelenggara hubungan komunikasi. Humas secara tidak
langsung
dituntut
untuk
mampu
memahami,
menggunakan
dan
memanfaatkan teknologi komunikasi, yang sepanjang tahun kian meningkat, dalam upaya menyampaikan pesan dan memperoleh informasi. Keterkaitan Humas dengan kegiatan komunikasi yang dilakukannya itu dijelaskan juga oleh beberapa ahli. Menurut Doug Newson and Alan Scott : “Public Relations is planned, persuasive communication designed to influence significant public”.21 (Humas adalah perencanaan, desain komunikasi yang persuasive untuk mempengaruhi khalayak sasarannya ). Sedangkan Humas menurut Glenn and Denny Griswold yang dikutip oleh Oemi Abdurrachman dalam bukunya Dasar-dasar Public Relations, bahwa:
19
Ibid. Hal 87 Ibid .Hal 88 21 Oemi Abdurrachman MA, Dasar PR ( Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 1995 ) hal 25. 20
15
“Humas adalah suatu manajemen yang menilai sikap publik, menunjuk kebijaksanaan dan prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan tenaga kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan dari pihak public”.22 Definisi lain tentang Humas diungkapkan pula oleh Bertrand Canfield, yaitu: ”Humas adalah suatu falsafah sosial mengenai manajemen yang dinyatakan dalam kebijakan-kebijakan dan praktik, melalui komunikasi dua arah dengan publik, dengan upaya menjalin saling pengertian dan good will”.23 Dari ketiga definisi Humas diatas dapat disimpulkan bahwa Humas pada hakekatnya merupakan suatu proses yang terus menerus dari segala upaya manajemen yang terprogram, terencana dan berkesinambungan. Seorang Humas tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tapi ia dituntut untuk dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah. Humas harus dapat menyerap informasi dari luar untuk dijadikan sebagai bahan masukan. Pada dasarnya Humas pada perusahaan atau instansi atau lembaga lainnya baik negeri maupun swasta, adalah sebagai perantara atau penghubung antara pimpinan organisasi dengan publiknya, baik internal maupun eksternal. Humas sangat berperan penting dalam menciptakan dan membentuk opini publik dalam perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan inti dari Humas adalah memperoleh good will atau pengertian dari publiknya yang akan dapat menimbulkan citra positif pada perusahaan atau instansinya. Irving Smith Kogan dalam Modern Bussines Alexander Hamilton Institute, 1965 mengatakan bahwa Humas adalah fungsi manajemen sebagai peneliti dan penilai selera dan sikap masyarakat. Termasuk juga menyelaraskan kebijakan organisasi dengan kepentingan umum, serta merumuskan dan melaksanakan suatu program kerja untuk dapat dukungan dan kepercayaan masyarakat. 22 23
Oemi.op.cit hal 26 Ibid. hal 28
16
Melihat fungsi Humas sebagaimana disebutkan diatas, maka ada empat persaratan dasar yang harus dipenuhi saat Humas menjalankan tugasnya, yaitu :24 1. Kemampuan mengamati dan menganalisa persoalan 2. Kemampuan menarik perhatian 3. Kemampuan mempengaruhi pendapat 4. Kemampuan menjalin hubungan dan suasana saling percaya. Inti dari kegiatan Humas sebagai juru bicara adalah melakukan komunikasi baik kedalam maupun keluar. Komunikasi baik yang bersifat kedalam maupun keluar ini sama pentingnya, sebagai upaya membangun corporate image, sekaligus memperlancar peran dan fungsi Humas dalam penyampaian pesan, informasi, publikasi dan sebagainya.
2.2.1
Peran Humas Peranan Humas diharapkan menjadi ”mata” dan ”telinga”, serta ”tangan
kanan” bagi top manajemen dari organisasi atau lembaga, yang ruang lingkupnya antara lain meliputi aktivitas :25 1. Membina hubungan ke dalam (publik internal) Yang dimaksud publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit / badan
/
perusahaan
atau
organisasi
itu
sendiri.
Dan
mampu
mengidentifikasikan atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi 2. Membina hubungan ke luar (publik eksternal)
24 Rosady Ruslan, Manajemen PR & Media Komunikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004)hal 32 25 Rosady Ruslan, Manajemen Humas & Manajemen Komunikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) hal 20
17
Yang dimaksud publik eksternal adalah publik umum atau masyarakat. Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran yang positif publik terhadap lembaga yang diwakilinya. Jadi peran Humas tersebut bersifat dua arah, yaitu berorientasi ke dalam dan berorientasi ke luar. Dalam hal ini, Humas sebagai pendengar sekaligus sebagai perantara antara pihak manajemen dan publiknya. Karakteristik Manajemen Pemerintah Modern yang Demokratis adalah :26 1. Mengakui pentingnya komunikasi 2. Ada lembaga yang bertanggungjawab pada komunikasi, dan 3. Ada mekanisme kerja penyeimbangkan how to make favorable image and people’s right to know. Koordinasi informasi, merupakan tugas dan wewenang yang paling penting. Koordinasi menyangkut: persoalan materi kebijakan pemerintah yang dibahas, penentuan siapa yang berwenang memberikan keterangan pers, apakah harus ada konsultasi terlebih dahulu dengan pejabat terkait, sampai kepada bentuk penyampaian informasinya. Koordinasi merupakan kunci dalam mengatur dan mengawasi isu-isu komunikasi penting yang muncul. Dengan koordinasi akan tercipta sistem respons yang cepat terhadap pemberitaan media, atau isu kontroversial yang harus ditanggapi instansi. Juru bicara yang juga press officer ini idelnya memiliki akses langsung kepada pejabat yang mereka wakili. Prinsipnya, pekerja Humas juga membantu pers untuk mendapatkan berita yang benar, agar masyarakat memperoleh 26
Pudji Utomo, Penelitian Bidang Komunikasi Sosial (Jakarta, Deputi Hub Antar Lembaga Informasi nasional,2003)hal 69
18
informasi yang lengkap dan akurat. Sedangkan terciptanya citra positif adalah konsekuensi dari terciptanya media relations yang baik, dan pelayanan yang optimal.
2.2.2
Fungsi Humas Menurut Scott M. Cutlip & Allen H.Center, dalam bukunya Effective PR,
Public Relations berfungsi sebagai berikut :27 1. Publicity Berita dan informasi bersumber dari Humas/ Public Relations (PR). Publisitas adalah berita yang didapat dari sumber lain yang digunakan oleh media karena memiliki nilai berita. Hal tersebut mengharuskan Humas untuk selalu mempunyai informasi yang mempunyai nilai berita kepada media agar dimuat 2. Advertising Iklan adalah informasi yang ditempatkan pada setiap media oleh sponsor tertentu dengan cara membayar tempat dan waktu. Konsep iklan pada Humas digunakan untuk meraih khalayak lebih dari target pemasaran 3. Press Agentry Adalah pembuatan berita yang bernilai berita untuk menarik perhatian media untuk mendapatkan perhatian publik. Dalam melakukan kegiatan tersebut, digunakan publisitas sebagai strategi utama 4. Public Affair Merupakan bagian khusus Humas yang membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah dan komunitas sekitarnya untuk mempengaruhi kebijakan publik 27
Scot M. Cutlip & Allen H. Center, Effective PR 9th edisi (New jersey: Prentice Hall, 2000) hal 10
19
5. Issue Management Merupakan
bagian
khusus
Humas
yang
bertindak
mengantisipasi,
mengidentifikasi, mengevaluasi dan merespon isu kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan perusahaan dengan publiknya 6. Lobby Merupakan bagian khusus Humas yang menciptakan dan memelihara hubungan khusus dengan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang dan peraturan 7. Investor Relations Merupakan bagian Humas perusahaan yang menciptakan dan memelihara hubungan saling menguntungkan dengan para stakeholders dan pihak lain dalam konteks keuangan, untuk memperluas nilai pasar 8. Development Merupakan bagian Humas pada organisasi non profit yang meliputi memelihara hubungan dengan para donor atau anggota, dengan tujuan untuk keamanan keuangan para development biasa yang bekerja untuk stasiun penyiaran umum, pencegahan penyakit, dan logistik pendidikan. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa fungsi utama Humas pada dasarnya adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga dengan publiknya, baik publik intern maupun ekstern. Humas mempunyai fungsi timbal balik, baik keluar maupun kedalam. Keluar, ia harus mengusahakan tumbuhnya sikap dan image publik yang positif terhadap segala tindakan
dan
kebijakan
lembaga.
Kedalam,
ia
berusaha
mengenali,
20
mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan sikap dan image yang negatif dalam masyarakat sebelum sesuatu tindakan atau kebijakan itu dijalankan.
2.2.3
Profesionalisme Humas dan Kualitas Pelayanan Publik profesionalisme Humas dan Kualitas Pelayanan Publik adalah dua hal
yang saling berkaitan. Aparat Humas sudah seharusnya selalu berusaha meningkatkan kualitas pribadinya, terutama yang menyangkut :28 a. Keahlian dalam hal keterampilan berkomunikasi b. Memahami hakekat dan tanggungjawab profesi c. Membangun solidaritas profesi dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Sesuai dengan fungsi Humas yakni menciptakan reputasi dan citra positif, peningkatan kualitas pengelolaan tugasnya harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. Dalam bukunya Practical Public Relations, Sam Black menjelaskan bahwa: ”Aparat kehumasan tidak hanya bertugas menyebarkan informasi secara teratur mengenai berbagai kebijakan, perencanaan dan hasil yang telah dicapai, serta menerangkan dan mendidik publik mengenai peraturan dan perundangundangan dan hal lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Tapi lebih signifikan dari perannya itu adalah memberikan nasihat pada pimpinan dalam hubungannya dengan reksi atau tanggapan publik terhadap kebijakan publik yang dijalankan pemerintah”. Untuk itu praktisi Humas harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi secara dini fenomena sikap cermat memberikan masukan-masukan kepada pimpinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap produk kebijakan pemerintah yang berimplikasi memunculkan sikap kritis dan atau tanggapan publik, dapat dengan segera diantisipasi. 28
Utomo.op.cit hal 49
21
Profesionalisme Humas sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, antara lain adalah :29 a. Komitmen dan konsisten Dalam era demokratis dan transparansi sangat dibutuhkan komitmen dan konsistensi yang tinggi dari seluruh aparat Pemerintah, termasuk aparat Humas. Dituntut dapat memahami hakekat misi perusahaan, yakni menciptakan kemakmuran, ketentraman dan kesejahteraan bagi publik dengan senantiasa membangun sikap dan prilaku komunikatif b. Kemampuan dan keterampilan berkomunikasi Segenap aparat Humas dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi untuk menjelaskan arti dan makna penerapan kebijakan. Sehingga segala bentuk distorsi dan penyimpangan dapat diminimalkan, bahkan apabila mungkin ditiadakan c. Mengubah pola pikir Sebagai konsekuensi dari perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat, maka setiap aparat Humas pada semua level harus mengubah pola pikir dan sistem kerja dari yang tadinya patronatif askriptif oriented ke achievement oriented d. Perkembangan teknologi informasi Perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini menyebabkan arus informasi semakin deras dan akses semakin luas. Kompetisi dalam berbagai bidang sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing individu dan sumber daya
29
Ibid, hal 48
22
pada masing-masing instansi untuk mengirim atau memperoleh informasi secara efisien dan efektif. Pada dasarnya, Humas pada perusahaan organisasi atau lembaga-lembaga lainnya baik negeri maupun swasta, adalah sebagai perantara atau penghubung antara pimpinan organisasi dengan publik, baik internal maupun eksternal.
2.3
Aktivitas Humas Humas pada dasarnya berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan
dengan
publiknya.
Hubungan
yang
efektif
antara
pihak-pihak
yang
berkepentingan sangat penting demi tercapainya kepentingan dan kepuasan bersama. Tujuan utama dari kegiatan seorang Humas adalah untuk menciptakan dan memelihara saling pengertian antara perusahaan dengan khalayaknya. Secara garis besar aktivitas utamanya berperan sebagai berikut :30 1. Communicator Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak ataupun elektronik dan lisan atau tatap muka dan sebagainya. Di samping itu juga bertindak sebagai mediator 2. Relationship Kemampuan peran Humas membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Juga, berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerja sama dan toleransi antara kedua belah pihak 3. Back up Management 30
Ibid. hal 26
23
Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama dalam tujuan pokok perusahaan 4. Good Image Maker Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas Humas dalam melaksanakan manajemen kehumasan membangun citra perusahaan atau lembaga. Frank Jeffkins menyatakan bahwa untuk menciptakan atau memelihara dan memperbaiki citra perusahaan, ia merumuskan tentang ” The Public Relations Transfer Prosess ”, yaitu proses dari kegiatan Public Relations untuk mentransfer hal-hal yang negatif menjadi positif yang dapat dijelaskan sebagai berikut :31 1. Hostiliti
: Adanya rasa permusuhan, antipati dari publik terhadap suatu perusahaan. Keadaan ini harus diubah menjadi simpati
Sympathy
: Suatu pernyataan yang dikemukakan publik terhadap sesuatu perusahaan tentang adanya rasa senang terhadap suatu perusahaan, memperhatikan, atau adanya kesediaan membantu dan mendukung perusahaan
2. Prejudice
: Adanya prasangka negatif dari publik terhadap perusahaan dan keadaan ini harus diubah menjadi Acceptance
Acceptance
: Publik menerima keadaan suatu perusahaan tanpa mempunyai prasangka negatif, mengakui adanya eksistensi suatu
perusahaan. 31
Neni Yulianita, Dasar-Dasar Public Relations ( Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 2003) hal 48
24
Bahwa perusahaan itu adalah bagus 3. Apathy
: Adanya rasa apatisme, dalam arti masa bodoh dari publik tentag adanya suatu perusahaan. Keadaan ini harus dirubah menjadi interest
Interest
: Adanya rasa bahwa publik mempunyai kepentingan terhadap perusahaan, sehingga publik mempunyai rasa memiliki perusahaan secara tinggi bahkan rasa ketergantungan dari publik terhadap perusahaan
4. Ignorance : Adanya ketidaktahuan dari publik terhadap segala sesuatu yang menyangkut perusahaan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan terhadap fungsi sosial dari suatu perusahaan. Keadaan ini harus diubah menjadi Knowledge Knowledge : Publik mempunyai pengetahuan yang baik tentang perusahaan, Sehingga pengetahuan yang dimiliki akan membuka jalan bagi lancarnya kegiatan komunikasi perusahaan. Agar perusahaan memperoleh image yang baik, maka seorang Humas dapat mengupayakan dengan menciptakan sesuatu yang baik pula. Proses kegiatan Humas selalu di awali dan di akhiri dengan penelitian atau riset. Hal ini dikarenakan pelaksanaan komunikasi Humas tidak hanya sekedar melakukan komunikasi yang tanpa arah dan tujuan, melainkan mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Selain itu, program komunikasi Humas juga perlu mempunyai ukuran hasil untuk mengetahui efektif atau tidaknya program tersebut atau tercapai atau
25
tidaknya pesan bagi khalayak yang dituju. Pesan yang disampaikan juga diharapkan mempunyai efek tertentu yang diharapkan Humas.
2.3.1. Komunikasi Internal Menurut Lawrence D Brenann menyatakan bahwa ”Management is Communication”. Manajemen adalah komunikasi, artinya komunikasi dapat membantu proses manajemen dalam sebuah organisasi. Agar berjalan lancar, komunikasi manajemen meliputi komunikasi internal dan eksternal.32 Dalam kaitannya dengan komunikasi internal yaitu komunikasi yang terjadi diantara orang-orang yang berada di dalam suatu perusahaan. Proses penyampaian informasi melalui saluran komunikasi formal dalam konteks internal dilakukan dalam kondisi kerja, yang dapat dilakukan dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan, atau antar karyawan dalam level yang sama.33 Dengan demikian pola transformasi komunikasi internal dalam aktivitas Humas dapat berbentuk :34 1.
Alur
komunikasi
vertikal
dari
atas
ke
bawah
(Downward
Communication) Komunikasi mengalir dari tingkat pimpinan tertinggi ke tingkat yang lebih rendah. Komunikasi ini berfungsi memberikan pengertian mengenai sesuatu atau seperti intruksi dan perintah 2.
Komunikasi dari bawah ke atas (Upward Communications) Aliran komunikasi upward adalah kebalikan dari downward, dimulai dari hirarki wewenang yang lebih rendah ke hirarki wewenang yang lebih tinggi
32
Onong Uchyana. Human Relations and Public Relations (Bandung:Manjar Maju, 1993) Hal 10 Yulianita.op.cit hal 92 34 Ibid.hal 92 33
26
3.
Komunikasi Horisontal (Horizontal Communications) Lingkup komunikasi horisontal dapat terjadi antara dua pihak yang berada dalam tingkatan hirarki wewenang yang sama. Tujuan komunikasi ini adalah untuk melakukan persuasi, mempengaruhi dan memberikan informasi
4. Komunikasi Diagonal/ Silang (Cross Channel Communications) Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi antara dua kedudukan dalam struktur organisasi yang berbeda dan tidak mempunyai garis komando dalam melakukan kegiatan komunikasi. Fungsi komunikasi internal adalah mengusahakan agar para karyawan mengetahui apa yang sedang dipikirkan manajemen dan mengusahakan agar manajemen mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh karyawan.35 Komunikasi 2 arah yang baik antara manajemen dan karyawan didasarkan pada asas sebagai berikut :36 1. Manajemen harus bersedia secara sadar memberikan informasi kepada karyawan 2. Komunikasi harus berfungsi sebagai suatu sistem yang l;engkap antara manajemen dan karyawan 3. Media komunikasi harus dipilih dan pesan harus disampaikan oleh komunikator yang berpengalaman 4. Informasi harus diberikan tepat waktu untuk menghindari kesalah pahaman 5. Tanggungjawab terhadap komunikasi karyawan yang bersifat formal harus diserahkan kepada staff Humas.
35 36
H. Frazier Moore. Hubungan Masyarakat (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005 ) hal 87 Ibid.
27
2.3.2. Khalayak Humas Seorang Humas harus mampu menciptakan hubungan, baik dengan publik internal maupun publik eksternal instansi. Menurut definisi yang dirumuskan oleh IPR (Institute of Public Relations) yang dikutip oleh Frank Jeffkins dalam bukunya ”Public Relations”, istilah khalayak sengaja dituangkan dalam istilah bermakna majemuk, yakni publics. Hal ini dikarenakan, kegiatan Humas tidak diarahkan kepada khalayak dalam pengertian yang seluas-luasnya. Dengan kata lain, kegiatan Public Relations, khusus diarahkan kepada khalayak terbatas. Penyebaran suatu pesan Humas tidak dilakukan secara pukul rata kepada semua orang seperti halnya pesan-pesan iklan. Dalam memilih khalayak, Humas lebih diskriminatif. Unsur atau segmentasi tertentu sengaja dipilih untuk lebih mengefektifkan penerimaan pesan-pesan. Khalayak utama yang didefinisikan ada delapan (The 8 basic publics of Public Relations)37, namun dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: A. Publik Internal 1. Pegawai Pegawai suatu oeganisasi meliputi semua orang yang bekerja pada suatu organisasi. Mereka bisa saja terpusat pada satu gedung atau bisa pula berpencar-pencar 2. Pemimpin Pendapat Umum Mereka terdiri dari orang-orang yang berpengaruh, sehingga setiap pendapatnya dapat menentukan naik turunnya atau bahkan jatuh bangunnya suatu organisasi
37
Frank Jeffkins, Public Relations (Jakarta, Gramedia, 1995)hal
28
3. Investor Yang disebut investor itu bukan hanya para individu yang membeli surat berharga, akan tetapi juga para analis investasi, serta pembeli partai besar yang merupakan badan usaha 4. Distributor Distributor adalah mereka yang menangani fungsi perantara antara produsen dan konsumen. Mereka mengambil produk dari perusahaan produsen dalam jumlah besar dan mengedarkannya
B. Publik Eksternal 1. Masyarakat umum Tentunya tidak seluruh masyarakat menjadi khalayak, akan tetapi sebagian kecil diantaranya. Segmen masyarakat yang menjadi khalayak bagi suatu organisasi jelas berbeda dengan khalayak organisasi yang lain 2. Calon pegawai/ anggota Mereka bisa berada di organisasi lain, atau bisa juga di lembaga lain. Mereka takkan tertarik untuk melamar menjadi anggota suatu organisasi apabila mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi itu 3. Pemasok Pemasok bisa saja merupakan orang-orang yang memasok jasa maupun bahan baku serta komponen produksi 4. Konsumen Yang disebut konsumen bukan hanya rumah tangga, tetapi juga perusahaan pembeli dalam partai besar
29
5. Pers Pers
merupakan
orang-orang
yang
akan
meliput
sekaligus
mempublikasikan mengenai kegiatan dan aktivitas yang sedang terjadi melalui media massa.
2.4. Media Humas Dalam era globalisasi yang diwarnai dengan pesatnya perkembangan teknologi, meningkatnya arus informasi dan komunikasi; meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, dunia usaha harus menghadapi berbagai permasalahan dan persoalan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal ini bukan saja akan berpengaruh terhadap nama baik atau citra perusahaan, namun lebih jauh bahkan dapat mengancam kelangsungan kegiatan usaha yang dilakukan. Untuk
mengatasi
hal
tersebut,
pihak
perusahaan
akan
banyak
mengharapkan bantuan dari praktisi Humas yang biasa menangani permasalahan yang banyak berkaitan dengan opini publik. Untuk dapat mengadakan komunikasi dengan khalayaknya, praktisi Humas menggunakan media berikut :38 1. Media massa cetak, meliputi; a. Surat kabar Merupakan media komunikasi dan publikasi yang utama. Dibaca oleh jutaan orang, mendapatkan kepercayaan, mempengaruhi opini publik, muncul secara teratur dan secara intensif meliputi berita-berita lokal dan regional
38
Linggar Anggoro, Teori & Profesi kehumasan (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hal 138
30
b. Majalah Majalah merupakan media penting untuk menghasilkan gagasan feature dan publikasi bergambar. Berita didalamnya biasanya akan dibaca oleh sejumlah orang dan cenderung akan disimpan untuk bahan referensi masa yang akan datang 2. Media Elektronik, meliputi; a. Radio Radio adalah sebuah media utama informasi, hiburan, dan pendidikan massal yang sangat populer. Jaringan siarannya melibatkan penggunaan sejumlah stasiun secara serempak di suatu daerah b. Televisi Kombinasi antara suara, gerak, gambar dan warna yang dapat melengkapi penyajian informasi lebih menarik. Fungsi utama televisi adalah sebagai media hiburan c. Film Film juga merupakan media massa yang mampu digunakan Humas dalam melaksanakan kampanyenya dan digunakan juga untuk menjelaskan profil lembaga yang diwakilinya d. Internet Internet digunakan sebagai media baru pelaksana fungsi Humas dalam mengirim press release, news conferance online, interview online.
31
2.4.1. Internet sebagai Media Baru Kunci yang mendasar adanya teknologi baru komunikasi ditandai dengan adanya elektronik. Perkembangan jumlah dan variasi teknologi baru komunikasi menjadi salah satu karakter di tahun 1980 an dengan fungsi baru yaitu pertukaran informasi dari jumlah banyak ke jumlah yang banyak pula.39 Sifat interaktif inilah yang hanya dapat dibuat dengan adanya elemen komputer sehingga interaktif dapat dikategorikan sebagai media baru. Soleh Soemirat berpendapat bahwa ”Internet merupakan jaringan longgar dari ribuan jaringan komputer yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia”.40 Internet tidak hanya menghubungkan kita dengan sebuah komputer lain, tetapi juga menghubungkan kita dengan semua komputer lainnya yang juga tersambung ke internet. Adapun karakteristik media baru sebagai berikut :41 1. Interaktif Adalah kumpulan sistem komunikasi baru, yang merespon pengguna hampir sama dengan percakapan individual. Media baru lebih interaktif dibandingkan dengan media konvensional dan dapat dilakukan dengan banyak orang sehingga hampir sama dengan seperti interaktif biasa. Karena itu media baru merupakan kombinasi antara media massa dan saluran interpersonal 2. De massification Merupakan sifat media baru yang mampu mengahsilkan pesan khusus antara individual. Sifatnya lebih personal dan tidak ditunjukan kepada massa. De
39
Everett M Rogers, Comunication Technology ( New York: The Free Press, 1986 ) hal 2 Soemirat. op.cit hal 188 41 Rogers. op.cit. hal 3 40
32
massificasion berarti adanya perubahan dipenghasil pesan menjadi konsumen media 3. Asynchronous Dengan sifat ini, para pengguna dapat menerima, mengirim informasi atau pesan kapanpun mereka mau. Dalam sistem komunikasi baru, para pengguna tidak harus berkomunikasi dengan waktu yang sama. Rogers juga menyebut beberapa contoh yang termasuk media baru adalah jaringan teleconference, sistem pesan elektronik, komputer, kabel tv interaktif. Internet merupakan media baru yang berbeda dengan media konvensional, seperti telefon, tv, radio. Dibandingkan dengan media komunikasi, media baru mempunyai rasio informasi yang lebih tinggi dari pada hiburan.42 Kebanyakan sistem komunikasi yang berbasis komputer menjadi lebih banyak informasi untuk penggunanya. Banyak orang yang memilih media baru untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Informasi merupakan media yang sifatnya dua arah, berbeda dengan radio, tv yang satu arah. Dibandingkan dengan telepon yang juga bersifat dua arah, internet memiliki keunggulan karena mempunyai kapabilitas yang lebih besar dari pada telepon.43 Internet menawarkan lebih banyak keuntungan dibandingkan media komunikasi biasa, yaitu para pengguna dapat berpartisipasi dalam kelompok diskusi dan dapat mencari informasi yang mereka mau.
42
Ibid. hal 33. Debras Cameron, The Internet a Global Bussines Oportunity ( South Carolina: Comunication Technology, Oct, 1994) hal 8
43
33
2.4.2. Internet dan Humas Menurut Institute of PR, Public Relations/ Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan kesinambungan dalam rangka mencapai dan memelihara niat baik dan saling pengertian diantara satu orang dengan segenap khalayak.44 Upaya dan terencana berarti seorang Humas memiliki serangkai kata yang memerlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang berkelanjutan dan teratur. Dengan kata lain, tujuan Humas adalah membentuk citra positif dan pesan dalam pikiran publik melalui pengetahuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Humas mempunyai media sebagai alat menjangkau fungsi kehumasan. Menurut Mery, terdapat tiga jenis media Public Relation :45 1. Print: News papper, Magazine, In House Magazine, Trade Publication 2. Electronic: TV dan radio 3. News Agencies: jaringan nasional dan internasional Media dalam Humas dapat disebut sebagai media konvensional, karena tidak mencakup karakter yang jelas. Dalam perkembangan selanjutnya, internet merupakan salah satu media Humas yang perlu diperhitungkan keberadaannya. Penggunaan internet oleh para profesional merupakan cikal bakal dari perkembangan teknologi internet. Menurut Shel Holt dalam bukunya PR on the Net, berdasarkan kutipan Soleh Soemirat menyebutkan, pemakaian internet terutama pada masa krisis komunikasi, mengidentifikasi masalah, manajemen dan komunikasi interaktif. 44 45
Frank Jeffkins, Public Relation edisi empat ( Jakarta: Erlangga, 1992)hal 8 Mery Devereux, Asia PR handbook (Hongkong: Media & Marketing, 1997) hal 11-12
34
Kegunaan lainnya adalah untuk pembuatan newsletter elektronik, pengiriman pesan kepada khalayak sasaran, publikasi dan aplikasi internet dan web one to one dalam kegiatan marketing dan komunikasi.46 Ada beberapa hal yang dapat dilakukan praktisi Humas melalui penggunaan internet :47 a.
Humas harus menyadari bahwa khalayak dapat mengakses semua press release atau news release yang dikirimkan melalui internet, dengan menggunakan kata yang mudah dicari dan dipahami khalayak
b.
Publik dapat mengakses Press Release dalam website yang ada di World Wide Web
c.
Humas dapat membuat mailing list dari publicnya. Mailing list merupakan perangkat elektronik yang dapat menyebarkan press release kepada publiknya melalui kontak e-mail. Ekonomi baru membuat suatu cara baru dalam publikasi Humas seperti
telepon, faks, e-mail dan kombinasi antara on line dan off line yang menghasilkan efek yang lebih baik.48 Beberapa keuntungan dalam dunia bisnis yang akan didapat dengan internet: 1. An instant wordwide corporate network Internet memudahkan hubungan antara perusahaan, terutama yang memiliki cabang. Hal ini dapat meningkatkan produk usaha
46
Soemirat. op.cit. hal 189 Susanto. op.cit hal 46 48 Ibid. hal 1 47
35
2. Research and enrichmnet Dengan internet, dapat dilakukan penelitian yang berkaitan dengan perusahaan sehingga dapat memperkaya pengetahuan 3. A Respons Medium of Consumer Konsumen dapat berhubungan dengan bagian penyalur dan pelaksana konsumen melalui e-mail 4. An Advertising Medium Perusahaan dapat memuat iklan yang menampilkan gambar seperti produk, review produk atau iklan berbasis multimedia 5. Market Research Dengan masuknya para pengguna internet ke dalam situs, maka dapat diteliti karakteristiknya, seperti hobby, pikiran, dan sebagainya 6. Global Marketplace for Local Bussines Mencakup jarak secara global sehingga orang yang ingin membeli atau melihat produk dapat mengakses informasi kapan dan dimana saja 7. New Bussines Posibilities Kemungkinan adanya bisnis baru yang berhubungan dengan pengadaan akses seperti bisnis provider. Melalui pernyataan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa kelebihan internet banyak dijadikan alasan untuk penggunaan internet sebagai media baru Humas. Internet digunakan sebagai media baru pelaksana fungsi Humas seperti mengirim press release lewat e-mail, news conference on line, interview on line. Operasional fungsi Humas dengan menggunakan internet, kerap kali dibuat sebagai istilah e – PR atau Electronic Public Relations.
36
Layanan e – PR memang memberi nilai yang lebih baik dari layanan Humas konvensional. Kombinasi layanan on line pada aktivitas Humas harus diakui telah mereduksi sejumlah pos biaya tertentu. Jenis-jenis pelayanan pada e – PR dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:49 1. Publisitas (Publish) Jenis ini merupakan implementasi e – PR yang termudah. Dalam kelas ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana instansi atau lembaga mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihakpihak lain yang berkepentingan melalui internet. Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), berita yang telah dipublikasikan di internet terlebih dahulu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 2. Interaksi (Interact) Berbeda dengan kelas Publish yang sifatnya pasif, pada kelas Interact telah terjadi komunikasi dua arah antara organisasi dengan mereka yang berkepentingan. Contoh interaksi melalui internet bisa berupa chatting atau email dan mailing list 3. Transaksi (Transact) Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interaksi, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Artinya informasi yang diperoleh tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh lembaga atau mitranya. Contohnya seperti, para wajib pajak 49
Richardus Eko Indrajit, Electronic Government (Yogyakarta: Andi Yogya, 2002)hal 30
37
dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara online melalui internet.
2.4.3. Website sebagai media layanan informasi publik Salah satu tugas Humas yakni dapat menyediakan berbagai informasi kepada khalayak mengenai kebijakan organisasi, kegiatan, produk, jasa dan personalia selengkap mungkin demi menciptakan suatu pengetahuan yang maksimal dalam rangka menjangkau pengertian publik.50 Saat ini banyak praktisi Humas, berbicara atas nama perusahaan telah mempertimbangkan penggunaan internet sebagai strategi komunikasi dalam hal pelayanan publik. Ada beberapa pandangan tentang teknologi informasi internet, salah satunya menurut JB Wahjudi: ”Teknologi informasi adalah teknologi elektronika yang mampu mendukung percepatan dan meningkatkan kualitas informasi, serta percepatan arus informasi ini tidak mungkin lagi dibatasi oleh ruang dan waktu ”.51 Sementara itu Deb Cameron mendefinisikan internet sebagai berikut: ” Internet is highway, mean physical infrastructure with the potensial to provide network acces to the majority of the populations” .52 ( Internet adalah informasi bebas hambatan, yang berarti secara infranya sangat potensial untuk menjangkau akses jaringannya keseluruh populasi secara mayoritasnya.
50
Jefkins. op.cit. hal 19 JB Wahjudi, Teknologi Informasi dan Produk Citra Bergerak (Jakarta: Garmedia, 1992) hal 11 52 Cameron. op.cit hal 57 51
38
Menurut Richardus dalam bukunya Electronic Goverment, internet sebagai layanan informasi memiliki beberapa manfaat, yaitu :53 1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah atau lembaga kepada para stakeholdernya. Terutama dalam hal kinerja efektif dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara 2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance 3. Memberikan peluang bagi lembaga untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak yang berkepentingan 4. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi 5. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara merata dan demokratis. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa implementasi e – PR yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum, Semua aktivitas Humas yang melalui internet tersebut, memungkinkan Humas menjalin hubungan baik untuk mempertahankan dukungan publik internal dan eksternalnya. Publik akan sangat tergantung pada Humas sebagai sumber informasi berita yang tidak tersaji disurat kabar dan media massa lainnya. Beberapa keuntungan Humas dalam menggunakan internet :54 1. Informasi cepat sampai pada publik 53
Ricardus. op.cit. hal 31 Soleh. op.cit. hal 192
54
39
2. Bagi Humas, internet dapat berfungsi sebagai iklan, media, alat marketing, sarana penyebaran informasi dan promosi 3. Siapapun dapat mengakses internet 4. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu 5. Internet dapat membuka kesempatan melakukan hubungan komunikasi dalam bidang pemasaran secara langsung. Website merupakan hubungan berbagai komputer diseluruh dunia yang mempunyai berbagai koleksi dokumen yang tersimpan di internet dokumen dan file, yang mana dapat saling bertukar melalui penggunaan HTTP (Hypertext Transfer Protocol).55 Saat ini website merupakan fasilitas yang paling banyak digunakan dalam mengakses informasi yang tersedia di internet. Selain itu, melalui website dapat memuat informasi mengenai visi dan misi organisasi (online company profile), informasi lowongan pekerjaan ataupun informasi lain mengenai instansi.
2.4.4. Pemanfaatan Website Website merupakan sarana informasi yang akan memberikan informasi perusahaan ke seluruh dunia. Website juga dijadikan media promosi yang cukup efektif. Dengan memiliki website, perusahaan dapat mempublikasikan produk atau layanan perusahaan ke tanpa batas tempat dan waktu. Menurut Aswandi, terdapat beberapa pemanfaatan website yang digunakan oleh Humas sebagai media layanan informasi publik, yaitu :56 1. Media promosi bagi perusahaan dan mengenalkan ke seluruh dunia 55
Kim Harrison, Strategic PR a Practical Succes edition (Vineyard Publishing Pty. Ltd, 2001) hal 294 56 Aswandi, Desain Web, goggle, 9 April 2007
40
2. Penyimpanan data yang tidak terbatas 3. Media komunikasi lewat e-mail atau fasilitas interaktif lainnya antara pengunjung website dengan perusahaan 4. Menambah performance perusahaan 5. Mengurangi biaya pengeluaran dari telepon dan fax karena sudah menggunakan e-mail. Pada dasarnya website adalah sebuah cara untuk menampilkan perusahaan atau lembaga di internet. Website dapat digunakan untuk berbagai tugas, seperti:57 1. Membuat pengumuman atau pemberitahuan 2. Memberikan pelayanan kepada customer perusahaan 3. Menerima masukan dari pengunjung perusahaan 4. Membagi dan mendistribusikan file dan foto 5. Berkomunikasi langsung dengan pelanggan yang berada di belahan dunia manapun. Penulis menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi melalui internet memungkinkan tiap orang mendapat kemudahan dalam memberi atau memperoleh informasi yang selalu aktual, mempromosikan barang dan jasa maupun memperkenalkan pihak perusahaan kepada para pengunjung. Menurut Aswandi, website memiliki beberapa keunggulan, yaitu :58 1. Website merupakan media promosi yang terus berjalan sepanjang waktu, 24 jam / 7 hari seminggu, kecuali jika terdapat gangguan teknis 2. Website sebagai media promosi yang dapat menjangkau seluruh dunia
57 58
Ibid Ibid
41
3. Website membantu calon konsumen untuk mengetahui produk dan layanan perusahaan dengan lebih jelas dibandingkan dengan media lainnya, karena website dapat menampilkan banyak informasi yang dibutuhkan dengan jelas 4. Biaya membuat website lebih rendah daripada biaya promosi lainnya seperti televisi, radio dan suratkabar 5. Website dapat meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang memiliki website lebih bergengsi daripada perusahaan yang tidak memiliki website 6. Website dapat meningkatkan loyalitas konsumen, jika pada website tersebut memiliki konten yang baik dan terupdate. Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan, dengan keunggulan dan kepemilikan website bukan berarti promosi dengan media cetak dihentikan. Karena tentu tidak semua masyarakat mempunyai akses internet.
2.4.5
Tingkatan Fungsi Website Manfaat website dapat dioptimalkan semaksimal mungkin, hal ini
tergantung dengan kebutuhan perusahaan, sumber daya manusia dan biaya yang dianggarkan. Aswandi mendefinisikan tingkatan fungsi website sebagai berikut :59 1. Website Company Profile Website untuk mempublikasikan profil perusahaan, website ini biasanya hanya diupdate setiap 6 bulan sekali atau tiap tahun 2. Website Monthly Update Website yang selalu mengupdate artikel dan berita seputar perusahaan sebulan sekali. Penanganan website belum membutuhkan staf khusus. Cukup melibatkan webmaster atau salah seorang karyawan perusahaan. Perusahaan 59
Ibid.
42
belum
perlu
berlangganan
akses
internet,
cukup
menggunakan
Telkomnet@instan 3. Website Weekly Update Website yang selalu diupdate setiap pekan. Penanganan website ini membutuhkan freelancer untuk menangani website. Perusahaan juga belum perlu berlangganan akses internet, cukup menggunakan Telkomnet@instan 4. Website Daily Update Ini adalah jenis website yang selalu diupdate tiap hari. Penanganannya jelas membutuhkan karyawan khusus untuk mengelola website ini yang biasa disebut web admin. Perusahaan juga harus berlangganan akses internet yang tidak mengganggu kabel telepon. Website adalah media yang sangat penting dalam memasarkan atau mempublikasikan produk dan layanan perusahaan. Sebuah website mencerminkan perusahaan yang diperkenalkannya. Aswandi menyatakan ada beberapa syaratsyarat website efektif :60 1. Informasi detail Dibandingkan dengan iklan di media lain, informasi yang disajikan pada website lebih detail dan tuntas dari produk dan jasa yang akan dipublikasikan 2. Tampilan yang baik Pada saat mengunjungi situs, calon pelanggan akan menangkap image tentang perusahaan. Situs yang baik dengan isi menarik, desain dan warna yang menarik pasti akan menarik calon pelanggan untuk menghubungi langsung. Peran copywriter disini sangat diperlukan untuk situs yang serius 3. Isi yang selalu up-to-date 60
Ibid.
43
Pengunjung akan selalu berhadapan dengan informasi terkini dari produk dan jasa, selama isi website selalu mengupdate informasi tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa website adalah sebuah cara untuk menampilkan perusahaan di internet.
BAB III METODOLOGI PENULISAN
3.1
Tipe Penelitian Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif mempunyai tujuan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala-gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.39 Data – data yang diperoleh dari interview yang mendalam (indepth reporting) maupun segala informasi (dokumen) dan sumber pendukung lainnya yang akan diolah secara mendalam dengan mengacu pada pokok permasalahan. Dengan pembahasan secara cermat dan mendalam, penulis akan menganalisa pemanfaatan media website sebagai layanan informasi publik.
3.2
Metode Penelitian Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian
yang bersifat studi kasus, yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau suatu sistem tertentu. Menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang 39
Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1998) Hal 15
44
45
diteliti. Bebagai metode wawancara, riwayat hidup, pengamatan, penelaah dokumen, hasil survey dan data apapun untuk memberikan suatu kasus secara terperinci.40 Metode studi kasus digunakan oleh penulis dalam melakukan kegiatan penelitian ini, karena penulis ingin meneliti penggunaan media internet yang dilakukan oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui wawancara terstruktur dan data-data serta pengamatan yang dilakukan selama kegiatan penelitian berlangsung. Secara umum studi kasus
merupakan strategi yang
pernyataan
penelitiannya berkenaan dengan ” bagaimana” dan ” apa” bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki. Bentuk study kasus yang digunakan adalah desain kasus tunggal holistik, yang merupakan desain umum bagi penyelenggaraan studi kasus dan hanya mengkaji sifat umum program yang bersangkutan dengan bentuk perjodohan pola.41 Bentuk perjodohan pola yang digunakan adalah pola variabel Nonequivalen. Dengan pola sebagai berikut: Peran Humas A. Melakukan hubungan dengan publik internal dan eksternal, yaitu:
40
•
Pemimpin pendapat umum
•
Karyawan
•
Investor
•
Distributor
•
Masyarakat umum
•
Calon pegawai
Dedy Mulyana, Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002) hal 20 41 Robert K.Yin, Studi kasus Desain & Methode.(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006)hal 47
46
•
Pers
•
Konsumen
a. Aktivitas 1. PR writing seperti penulisan press release, artikel, profil, publikasi berita, featur, advetorial, annual report, house journal 2. Melakukan media relations dengan publik diluar lembaga dan pihak pers melalui special events 3. Kampanye PR 4. Management crisis: mengatasi keadaan krisis yang dialami pihak perusahaan yang disebabkan oleh berbagai hal. b. Media 1. Internet: website, e-mail 2. Journal elektronik; release online, newsletter online. Untuk menganalisis dilakukan dengan menganalisa melalui pengumpulan data dan fakta melalui wawancara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemanfaatan media website yang digunakan oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai sarana layanan informasi publik.
3.3
Narasumber Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara mendalam. Peneliti
memilih orang tertentu untuk diwawancarai, karena dianggap sesuai dengan objek yang sedang diteliti. Dengan demikian narasumber penelitian adalah sebagai berikut: 1. Kepala Bagian Informasi Layanan Publik, Bpk. Gunarwanto
47
Sebagai Kepala Bagian Informasi Layanan Publik, Pak Gun memberikan arahan dan masukan kepada unit kerjanya, berita apa saja yang akan ditampilkan, dan melakukan review atas content dan layout website secara berkala 2. Staff Humas, Ibu Ryan Pironi Sebagai staff Humas, Ibu Ryan bertugas dalam mengelola isi website, melakukan up dating data dan berita, memberikan tanggapan berdasarkan data dari unit kerja terkait atas pertanyaan/ permintaan informasi dari pemilik kepentingan yang masuk melalui e-mail 3. Bagian Pengolahan Data, Ibu Bestantria Indraswati Sebagai staff Pengolahan Data, Ibu Baby bertugas dalam merancang dan mengembangkan program aplikasi, meng-upload informasi ke website atas permintaan Humas, melakukan pengembangan tampilan website (sesuai dengan permintaan Humas). 4. Customer, Dodi Susanto (28 th) Sebagai khalayak eksternal yang memperoleh informasi mengenai Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui website.
48
4.4 Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Untuk memperoleh data primer adalah dengan cara: Melakukan wawancara mendalam (in depth interview) yang terstruktur dengan para narasumber dan melakukan pengamatan pada perusahaan yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaanpertanyaan yang akan diajukan42. b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara 1. Observasi Dilakukan dengan pengamatan langsung ke Badan Pemeriksa Keuangan RI, melalui magang atau job training selama dua bulan. Guna mengumpulkan data dari sumber-sumber yang berkaitan dengan kegiatan media website yang dilakukan oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2. Kepustakaan Pengumpulan data dengan membaca buku-buku wajib yang berhubungan dengan isi judul skripsi, artikel dari website, buku-buku anjuran dan media cetak lainnya.
42
Lexy J. Maleong, Metodologi penelitian Kualitatif ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002) hal 3
49
3.5
Definisi Konsep berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat, penulis mencoba
memberikan definisi terhadap konsep-konsep yang ada. a. Media Online/ Website Merupakan media eksternal yang menggunakan internet sebagai media dalam menyampaiakan segala bentuk informasi yang ingin disampaikan oleh suatu badan atau instansi. b. Humas Humas pada hakekatnya merupaka suatu proses yang terus menerus dari segala
upaya
menejemen
yang
terprogram,
terencana
dan
berkesinambungan. c. Layanan Informasi Publik Merupakan sebuah unit kerja yang menjadi mediator kepada semua pihak, baik publik internal maupun publik eksternal, dalam mengumpulkan, menyimpulkan dan meyebarluaskan berita, fakta dan gagasan ataupun ide tertentu yang diperlukan untuk kepentingan bersama.
3.6
Fokus Penelitian Penggunaan website pada Badan Pemeriksa Keuangan RI merupakan
bentuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas, sehingga semua hasil laporan pemeriksaan yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dapat dipublikasikan kepada publik. Untuk itu penulis memfokuskan penelitian pada pemanfaatan website oleh Humas, dengan fokus sebagai berikut:
50
1. Manfaat website sebagai media promosi bagi perusahaan 2. Penyimpanan data yang tak terbatas 3. Media komunikasi lewat e-mail atau fasilitas interaktif antara pengunjung website dengan pihak perusahaan 4. Menambah performance perusahaan 5. Mengurangi biaya pengeluaran dari telefon dan fax karena sudah menggunakan e-mail.
3.7
Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Berdasarkan data yang diperoleh dengan wawancara mendalam dengan para nara sumber, maka penelitian ini akan di deskripsikan dan dijabarkan secara kualitatif yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui penggunaan atau manfaat media online atau website pada Badan Pemeriksa Keuangan RI. Analisa
data
terdiri
dari
pengujian,
pengkategorian
ataupun
pengkombinasian kembali buku-buku untuk menunjuk preposisi awal suatu penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan fenomena yang diselidiki.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1
Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1
Sejarah Perkembangan Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan adalah Instansi Pemerintah Non Departemen
yang berkedudukan sejajar dengan Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23 ayat 5 yang menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan Undang-Undang. Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No. 11 / OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 12 April 1947 No. 94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugasnya dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku
51
52
bagi pelaksana tugas Algemen Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR. Dengan penetapan pemerintah No. 6/1948 tanggal 6 November 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat 5 UUD 1945, yang diketuai oleh R. Kasirmah yang diangkat berdasarkan SK Presiden Tanggal 31 Januari 1950 No. 13/A/ 1950 terhitung mulai 1 Agustus 1945. Dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawasan Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan Negara RIS. Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan sejak tanggal 1 Oktober berdasarkan UUDS 1950. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor. Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit presiden yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUDS 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan pasal 23 ayat 5 UUD 1945. Dalam amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta dan didalam ketetapan MPRS No. 11 / MPRS / 1960 serta Resolusi MPRS No.1 /
53
RES / 1963 telah dikemukakan keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka tanggal 12 Oktober 1963, pemerintah telah mengeluakan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.7 Tahun 1963 (LN No.195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 6 Tahun 1964 Tentang BPK gaya baru. Akhirnya oleh MPRS dengan ketetapan No.X / MPRS / 1966, kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai lembaga tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugasnya perlu dirubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) saat ini lembaga tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah akan tetapi tidak berdiri diatas pemerintah. Lembaga ini sudah mulai membuka diri mengenai laporan keuangan Negara yang diperiksanya. Untuk memperkuat hal ini telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara pada pasal 19.
4.1.2
VISI DAN MISI
1. VISI Menjadi Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara yang bebas, mandiri dan professional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.
54
2. MISI Memeriksa Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
4.1.3
TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN DAN WEWENANG
1. TUGAS Melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara dan semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2
FUNGSI A. Fungsi Pemeriksa Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, untuk menilai tentang: 1. Kewajaran laporan keuangan; 2. Kinerja entitas atau program / kegiatan yang diperiksa. 3. Keandalan system pengendalian intern. 4. Ketertiban administrasi dan ketaatan entitas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Penggunaan uang Negara dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan ditetapkan.
sesuai
dengan
tujuan
yang
telah
55
B. Fungsi Rekomendasi Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah mengenai hal-hal yang bersifat penyempurnaan mendasar, strategis, dan berskala nasional di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. C. Fungsi Quasi Yudisial Melaksanakan proses tuntutan perbendaharaan terhadap bendaharawan yang merugikan Negara dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah atas proses tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan yang merugikan. 3. KEWAJIBAN A. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan Negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. B. Melaporkan kepada instansi yang berwenang (kepolisian, kejaksaan atau komisi pemberantas korupsi) apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana. 4. WEWENANG Sesuai dengan Pasal 10 UU No.15 Tahun 2004, BPK RI melalui auditor yang bertugas berwenang untuk : A. Meminta dokumen yang berwajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. B. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, asset, alokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali
56
dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. C. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan Negara. D. Meminta keterangan kepada seseorang. E. Memotret, merekam dan / atau mengambil sample sebagai alat bantu pemeriksaan.
4.1.4
Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berbentuk Dewan yang
terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan lima orang Anggota. Dalam melakukan pemeriksaan atas tanggung jawab pemerintah tentang keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dibantu oleh pelaksana BPK RI yang terdiri dari: A. Satu Sekertariat Jenderal, yang membawahi : 1. Biro Kepegawaian 2. Biro Keuangan 3. Biro Hukum 4. Biro Humas 5. Biro Pengolahan Data 6. Biro Organisasi Tata Laksana 7. Biro Umum 8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
57
B. Dua Inspektorat Utama, yang membawahi : 1. Inspektorat Utama Perencanaan, Analisa, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi : a) Inspektorat Perencanaan Operasional b) Inspektorat Analisa dan Evaluasi c) Inspektorat Penelitian dan Pengembangan. 2. Inspektorat Utama Pengawasan Intern dan Khusus, membawahi : a) Inspektorat Pengawasan dan Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan b) Inspektorat Pengawasan dan Pelaksanaan Penunjang dan Pendukung c) Inspektorat pengawasan Hukum d) Inspektorat Pengawasan kerugian Negara. C. Lima Auditor Utama Keuangan Negara, yaitu : 1. Auditama K.N.I, membawahi: a) Auditorat I. A b) Auditorat I. B c) Auditorat I. C. 2. Auditama K. N II, membawahi : a) Auditorat II. A b) Auditorat II. B c) Auditorat II. C. 3. Auditama K. N III, membawahi : a) Auditorat III. A b) Auditorat III. B c) Auditorat III. C.
58
4. Auditama K. N IV, membawahi : a) Perwakilan I BPK di Medan b) Perwakilan II BPK di Palembang c) Perwakilan III BPK di Jakarta d) Perwakilan IV BPK di Yogyakarta e) Perwakilan V BPK di Denpasar f) Perwakilan VI BPK di Banjarmasin g) Perwakilan VII BPK di Makasar h) Perwakilan VIII BPK di Jayapura i) Perwakilan IX BPK di Banda Aceh j) Perwakilan X BPK di Pekanbaru k) Perwakilan XI BPK di Bandung l) Perwakilan XII BPK di Surabaya m) Perwakilan XIII BPK di Pontianak n) Perwakilan XIV BPK di Manado o) Perwakilan XV BPK di Ternate p) Perwakilan XVI BPK di Maluku. 5. Auditama K. N V, membawahi : a) Auditorat V. A b) Auditorat V. B c) Auditorat V. C.
59
4.1.5
Kedudukan Biro Humas Biro Hubungan Masyarakat adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas
dan fungsi Sekretariat Jenderal, yang kedudukannya berada di bawah Sekretariat Jenderal dan bertanggung jawab langsung kepada Biro tersebut. Bagian Hubungan Masyarakat membawahi dua Bagian, yaitu: A. Bagian Informasi Publik, yang bertugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan pemberian pelayanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK lainnya kepada masyarakat dan internal BPK 2. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, pelayanan informasi yang berkaitan dengan BPK RI dari dan ke media massa baik dalam negeri maupun luar negeri. 3. Melaksanakan kegiatan keprotokolan, pelayanan administrasi persidangan dan rapat-rapat pimpinan BPK RI 4. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri serta perwakilan di Indonesia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Informasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Pemberian pelayanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK RI lainnya kepada masyarakat dan internal BPK RI 2. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat 3. Penyampaian informasi yang berkaitan dengan BPK RI dari dan ke media massa dalam negeri maupun luar negeri 4. Pelaksanaan kegiatan Keprotokolan
60
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi persidangan dan rapat-rapat pemimpin BPK RI 6. Pelaksana kegiatan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembagalembaga dalam negeri dan luar negeri serta perwakilan di Indonesia 7. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretariat Jenderal. Bagian Informasi Publik membawahi tiga Sub Bagian : a. Sub Bagian Layanan Publik Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK RI lainnya kepada masyarakat dan intern BPK RI melalui berbagai media, baik media massa dalam negeri dan luar negeri, kegiatan hubungan masyarakat, dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Kepala Bagian Informasi Publik b. Sub Bagian Publikasi Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan inventarisasi bahan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK RI lainnya, penerbitan buletin dan publikasi lainnya, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Bagian Informasi Publik c. Sub Bagian Protokol dan Persidangan Mempunyai
tugas
melakukan
kegiatan
keprotokolan,
pelayanan
administrasi persidangan dan rapat-rapat Pimpinan BPK RI, dan menyusun risalahnya, serta melaporkan hasil laporannya secara berkala kepada Kepala Bagian Informasi Publik.
61
B. Bagian Hubungan Antar Lembaga, menyelenggarakan fungsi : 1. Pelaksanaan kegiatan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembagalembaga dalam negeri 2. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga luar negeri termasuk perwakilannya di Indonesia 3. Pelayanan dinas Pimpinan dan pegawai BPK RI ke luar negeri 4. Pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan penugasan Kepala Biro Hubungan Masyarakat 5. Pelaporan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Bagian Hubungan Antar Lembaga membawahi dua Sub Bagian : a. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri. Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan inventarisasi
bahan
dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga dalam negeri, dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga b. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan inventarisasi bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi dan lembagalembaga luar negeri termasuk perwakilannya di Indonesia, dan pelayanan tugas dinas pimpinan dan pegawai BPK RI ke luar negeri, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga.
62
4.1.6
Website Badan Pemeriksa Keuangan RI Pemanfaatan website oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI
dilatarbelakangi oleh UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/ atau Kabupaten), dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini, internet merupakan media komunikasi yang cakupannya mendunia. Untuk memenuhi ketetapan UU diatas dan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi saat ini, BPK RI menggunakan website sebagai salah satu media yang diwajibkan untuk publikasi Laporan Hasil Pemeriksaanya. Pemanfaatan website dilakukan bersamaan dengan Hari Jadi Badan Pemeriksa Keuangan RI ke 58 tahun, pada 1 Januari 2004. Pemanfaatan website sebagai layanan informasi publik tidak hanya ada di kantor pusat Jakarta saja, tapi juga disediakan website untuk kantor perwakilan. Alamat website kantor perwakilan disesuaikan dengan nama kantor perwakilan dalam SK BPK RI No.23/SK/I-VIII.3/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI. Pemanfaatan website dimaksudkan
untuk
meningkatkan
efisiensi,
efektifitas dan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan lembaga, dengan tujuan untuk meningkatkan layanan publik dengan lebih mudah dan murah. Dalam melakukan publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI, berkaitan dengan pengelolaan website, Biro Humas mempunyai tugas sebagai berikut :
63
1. Mengelola isi Website 2. Melakukan updating data atau informasi dan berita 3. Mengkomunikasikan laporan hasil pemeriksaan BPK RI (Ikhtisar Hapsem dan Hasil Pemeriksaan Parsial) secara otomatis melalui Website setelah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/ atau DPRD Kabupaten / kota) 4. Mengkomunikasikan dan menyajikan kebijakan Badan yang disusun atas suatu masalah tertentu melalui Website (Pidato ketua, Renstra dan lain-lain) 5. Membuka, mengumpulkan dan mendistribusikan komentar dan keluhan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait 6. Memberikan tanggapan berdasarkan informasi dari unti kerja terkait atas pertanyaan / permintaan informasi dari pemilik kepentingan yang masuk melalui email webmaster 7. Mengumpulkan tuntutan dan harapan pemilik kepentingan melalui Website 8. Membuat klarifikasi atas berita-berita tertentu untuk dimuat dalam Website 9. Melakukan review atas content dan layout Website secara berkala.
64
4.2 Hasil Penelitian Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara mendalam (indepth interview) dengan nara sumber. Nara sumber yang utama dari Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yaitu dengan Gunarwanto selaku Kepala Bagian Informasi Publik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ryan Pironi selaku Staff Humas. Wawancara dengan pihak Humas dilakukan berkaitan dengan pengelolaan isi (content) informasi dan berita yang dimuat di Website. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bestrianti selaku Staff
Pengolahan
Data.
Wawancara
ini
dilakukan
berkaitan
dengan
pengembangan isi dan tampilan Website serta merancang dan mengembangkan program aplikasi dan sistem informasi yang diperlukan, serta mewawancarai seorang publik eksternal, guna mendukung hasil penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan media Website oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai media layanan informasi publik. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Bagian Informasi Publik, Staff Humas dan Staff Pengolahan Data.
4.2.1
Pemanfaatan website oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai Layanan Informasi Publik Untuk mengetahui pemanfaatan website yang digunakan oleh Humas
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, maka perlu diketahui pemanfaatan apa saja yang didapat dari Website. Adapun pemanfaatan Website sebagai berikut :
65
1. Media Promosi Lembaga Sesuai dengan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menetapkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), dinyatakan terbuka untuk umum / publik. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini, Internet khususnya Website merupakan media komunikasi yang cakupannya mendunia. Untuk memenuhi ketetapan UU diatas dan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan RI menggunakan Website sebagai salah satu media yang diwajibkan untuk publikasi laporan hasil pemeriksaannya sebagai wujud dari akuntabilitas pelaksanaan mandat dan wewenang yang diembannya, sekaligus mempromosikan lembaganya. Seperti yang telah dikatakan oleh Gunarwanto sebagai Kepala Bagian Informasi Publik Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai berikut: “Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan lembaga, dengan tujuan untuk meningkatkan layanan publik dengan lebih mudah dan murah”.43 Melalui website, Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan fungsi publikasi untuk Laporan Hasil Pemeriksaan. Sebagai media yang diwajibkan untuk publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan, website juga digunakan untuk mempromosikan atau mensosialisasikan
keberadaan dari Badan Pemeriksa
Keuangan RI. Berikut pernyataan Gunarwanto: “Lebih kepada media untuk mensosialisasikan lembaga Negara.Tapi hakekatnya sama, dalam banyak hal kita perlu juga semacam mempromosikan keberadaan 43
Hasil wawancara dengan Bapak Gunarwanto tanggal 21 Juni 2007
66
dari lembaga ini, kemudian tugas-tugasnya, hasil dari tugasnya, mengenai iklan pengadaan barang dan jasa. Nah seperti itulah yang ditampilkan dalam website”.44 Pada dasarnya website adalah sebuah cara untuk menampilkan lembaga atau perusahaan di internet. Website merupakan media yang diwajibkan dalam layanan informasi publik, setelah menggunakan media special events, buklet, leaflet, dan iklan di media massa baik radio, tv maupun Koran. Selanjutnya, Gunarwanto menyatakan: “Website memang merupakan salah satu media yang diwajibkan untuk publikasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Laporan hasil pemeriksaan adalah semua jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI, seperti misalnya hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementrian Negara RI thn 2006, atau hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat thn 2006. Termasuk juga publikasi mengenai aktivitas yang sedang dilakukan oleh BPK, yang juga terangkum dalam majalah pemeriksa dan warta BPK”.45 Website merupakan sarana informasi yang akan memberikan informasi Badan Pemeriksa Keuangan keseluruh dunia. Sebagai sarana yang murah dan langsung bisa diakses, website merupakan media promosi yang efektif. Lebih jelas lagi, Gunarwanto (Kepala Bagian Informasi Publik) mengatakan sebagai berikut: “Bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI bisa membuka situs bpk.go.id. Kalau sebelum adanya website, bisa langsung datang kesini, sekarang tanpa datangpun bisa memperoleh informasi melalui website. Jadi kalau kita dihubungi oleh masyarakat yang memerlukan informasi tentang BPK, mereka bisa langsung mengakses dari website ini. Informasi yang disajikan tentunya yang berkaitan dengan BPK, seperti laporan hasil pemeriksaan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, berita dan publikasi, pengumuman penerimaan calon pegawai negeri sipil, atau bisa juga mengirim email untuk pengaduan masyarakat berupa saran dan kritik. Selain hemat waktu juga hemat biaya”.46
44
Hasil wawancara dengan Bapak Gunarwanto tanggal 21 Juni 2007 Hasil wawancara dengan Bapak Gunarwanto tanggal 21 Juni 2007 46 Hasil wawancara dengan Bapak Gunarwanto tanggal 21 Juni 2007 45
67
Namun bukan berarti dengan kepemilikan website, promosi dengan media cetak dihentikan. Karena tentu tidak semua masyarakat mempunyai akses internet. Berkaitan dengan hal ini, Gunarwanto selaku Kepala Bagian Informasi Publik menjelaskan: “Website memang bukan alat promosi utama yang dipakai oleh Humas. Namun dalam mempublikasikan laporan hasil pemeriksaan, website merupakan salah satu media yang wajib digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Dalam berbagai bentuk promosi, Humas tetap menggunakan media cetak seperti buklet, leflet. Kemudian pakai iklan di media massa, tentunya iklan layanan masyarakat baik radio, televisi maupun koran. Seperti pada website, sampai saat inipun Humas masih tetap mempromosikan atau mensosialisasikan bpk.go.id dengan mencantumkan alamat website pada buklet, leflet, majalah pemeriksa, watra, agar diketahui oleh masyarakat”.47 Dengan memiliki website, Badan Pemeriksa Keuangan RI dapat mempublikasikan produk dan layanan ke tanpa batas tempat dan waktu 24 jam/ 7 hari seminggu. Seperti yang disampaikan oleh Gunarwanto: “Melalui website, Badan Pemeriksa Keuangan RI dapat mempromosikan dirinya sebagai Lembaga non Departemen yang wajib memeriksa keuangan Negara( BUMN, APBN, BUMD, APBD) secara transparansi. Termasuk juga mempublikasikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan publikasi produk dan layanan berkaitan dengan pengadaan barang; misalnya adalah lelang umum pekerjaan ataupun lelang modul diklat. Atau seperti penyajian profil, itu juga termasuk produk yang ada disini”.48 Hal ini diperkuat dengan jawaban Dodi Susanto (28) sebagai salah satu narasumber eksternal Badan Pemeriksa Keuangan RI: “Sebelumnya saya kurang begitu jelas dengan BPK itu tugas pokoknya apa, apa bedanya dengan KPK. Lalu saya membuka situs BPK yang saya lihat dikoran. Di website diinformasikan jelas tentang BPK, hasil pemeriksaannya. Ya melalui website itu, BPK mempromosikan dirinya”.49 Perkembangan teknologi informasi melalui website memungkinkan tiap orang mendapat kemudahan dalam memberi atau memperoleh informasi yang
47
Hasil wawancara dengan Bapak Gunarwanto tanggal 21 Juni 2007 Hasil wawancara dengan Bapak Gunarwanto tanggal 21 Juni 2007 49 Hasil wawancara dengan Bapak Dodi Susanto tanggal 12 September 2007 48
68
selalu aktual, mempromosikan barang dan jasa maupun memperkenalkan pihak lembaga kepada para pengunjung.
2. Penyimpanan Data yang tak terbatas Sebelum membuat website, hal utama yang harus disiapkan adalah adanya informasi yang akan disampaikan. Setelah menentukan informasi apa yang akan disampaikan, selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah content atau isi web. Karena sebuah situs yang baik pendukung utamanya adalah content atau isi situs itu sendiri. Pengunjung akan selalu berhadapan dengan informasi terkini dari produk dan jasa lembaga. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Gunarwanto, selaku Kepala Bagian Informasi Publik: “Informasi berita relative upto date, tetapi untuk beberapa hal yang lain mungkin belum upto date. Contohnya seperti pidato Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang sudah lama dan belum di upto date. Untuk pergantian berita dilakukan setiap hari, mencakup semua yang berkaitan dengan berita seperti kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang dimuat di media massa atau yang dibuat sendiri oleh Biro Humas”.50 Seperti yang dikatakan oleh Dodi Susanto (28 th) sebagai salah satu customer Badan Pemeriksa Keuangan RI: “Banyak informasi yang bisa saya dapat dari website bpk ini, seperti kinerjanya, hasil audit, kemudian berita-beritanya, dan yang selalu ingin saya ketahui adalah hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI”.51 Proses pemilihan berita dilakukan oleh Biro Humas. Hal ini sesuai dengan SK BPK RI No.12 / SK/ I-VIII.3 / 7 / 2004 yang menyatakan bahwa wewenang Biro Humas terletak pada isi atau content dari website. Berita yang ditampilkan di website diambil berdasarkan kutipan dari media massa online, namun secara lebih jelas isi kutipan tersebut dikelola kembali oleh Humas. Untuk saat ini tidak ada 50 51
Hasil wawancara dengan Bapak Gunarwanto tanggal 21 Juni 2007 Hasil wawancara dengan Bapak Dodi Susanto tanggal 12 September 2007
69
lagi tim khusus yang menangani pengelolaan website. Seperti yang dikatakan oleh Gunarwanto, selaku Kepala Bagian Informasi Publik: “Dulu memang ada tim kerja untuk mengelola website. Pada waktu itu memang sedang melakukan perbaikan atas tampilan maupun isi website yang dilakukan oleh tim kerja selama satu semester (6 bulan), sampai kemudian menghasilkan website yang tampak seperti sekarang. Setelah masa tim kerja berakhir, kemudian disepakati untuk pengelolaan isi dilakukan oleh Humas dan tidak dibentuk tim lagi. Jadi sekarang ini sehari-hari ditangani oleh staff Humas untuk isinya. Kalaupun ada hal-hal tertentu yang tidak bisa ditangani secara teknologi oleh Humas, Humas akan menyampaikannya kepada biro Pengolahan Data”.52 Dalam
implementasinya,
website
Badan
Pemeriksa
Keuangan
menawarkan jenis pelayanan Publikasi dan Interaksi. Dalam layanan publikasi, Humas Badan Pemeriksa Keuangan mempublikasikan berbagai informasi untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan atau biasa disebut stakeholders. Sedangkan dalam layanan interaksi, website selain digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik, website bpk.go.id juga digunakan sebagai media komunikasi bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan, kritik, saran dan pertanyaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI. Seperti yang disampaikan oleh Ryan Pironi selaku staff Humas: “Bentuk pertanyaannya relative, biasanya adalah ingin mengetahui tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang telah lalu dan sudah tidak dimuat lagi misalnya. Atau keingintahuan pengunjung tentang jumlah kantor perwakilan BPK RI, tentang kesulitan BPK dalam mengaudit rekening di lembaga Negara. Ada juga kritik dari pengunjung mengenai kinerja BPK”.53 Pertanyaan, saran maupun kritik yang diterima oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI akan diterima sebagai masukan positif dan dijadikan semangat kerja agar lebih baik lagi.
52 53
Hasil wawancara dengan Bapak Gunarwanto tanggal 21 Juni 2007 Hasil wawancara dengan Ibu Ryan Pironi tanggal 22 Juni 2007
70
3. Media Komunikasi Interaktif antara Pengunjung dengan Lembaga Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa jenis layanan yang tersedia pada website Badan Pemeriksa Keuangan RI terdiri dari layanan publikasi dan interaksi. Pada layanan Publikasi ini yang terjadi adalah komunikasi satu arah, dimana Humas mempublikasikan berbagai informasi yang dimilikinya untuk dapat langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Sedangkan pada layanan Interaksi digunakan sebagai media komunikasi bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan, kritik, saran ataupun melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan. Seperti yang dikatakan oleh Ryan Pironi selaku staff Humas: “komunikasi yang terjadi sangat interaktif. Ketika pengunjung membrowse website bpk.go.id, pengunjung dapat membuka menu pengaduan masyarakat. Pengunjung yang mengadukan sesuatu hal ataupun keluhan akan langsung mendapatkan jawaban”.54 Layanan informasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan melalui website memang untuk memberikan layanan informasi publik yang interaktif, hal ini diperkuat dengan pernyataan Dodi Susanto (28) sebagai customer www.bpk.go.id sebagai berikut: “Komunikasinya sangat interaktif. Jawaban yang dikirim juga lumayan cepat saya terima, tidak terlalu lama menunggu. Kalau untuk jawaban yang kurang memuaskan, karena sifatnya interaktif, biasanya kita bisa tanya balik lagi. Jadi semacam diskusi saja”.55 Interaktif merupakan salah satu karakteristik website. Karena response yang diberikan dapat langsung diterima, baik oleh pengunjung ataupun penerima pesan. Pengunjung dapat mengetahui produk dan layanan lembaga dengan lebih jelas dibandingkan dengan media lainnya. Karena dapat langsung menerima 54 55
Hasil wawancara dengan Ibu Ryan Pironi tanggal 22 Juni 2007 Hasil wawancara dengan Bapak Dodi Susanto tanggal 12 September 2007
71
jawaban dan jawaban yang diterima berasal dari Biro Humas. Hal ini ditegaskan oleh Ryan Pironi: “Wewenang untuk menjawab pertanyaan maupun kritik dan saran yang dikirim oleh pengunjung, akan dijawab oleh saya dan beberapa staff yang membantu. Tetapi jawaban yang akan dibalas, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kepala Bagian Informasi Publik (Pak Gunarwanto). Bila Pak Gun setuju dengan jawaban yang telah kami buat, baru nanti dikirim ke pengunjung. Untuk proses menjawab juga tidak lama, artinya setelah kami mendapat pertanyaan dari klien, kami langsung menjawab dan dikonsultasikan baru kemudian dikirim balik”.56 Target khalayak dari pelayanan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui website adalah publik internal dan eksternal. Semua informasi yang ditampilkan di website dapat diakses oleh semua orang. Hal ini ditegaskan oleh Ryan Pironi selaku staff Humas: “Target khalayaknya adalah semua pemilik kepentingan, seperti DPR, pemerintah, masyarakat umum, dan para wartawan sebagai penyebar dari informasi yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI”.57 Sesuai dengan peran yang dijalankan oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI, yaitu membina hubungan kedalam lembaga dan keluar lembaga. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bagian Informasi Publik, Gunarwanto: “Peran Humas sebagai juru bicara lembaga adalah melakukan komunikasi baik ke dalam lembaga maupun ke luar lembaga. Hal ini bisa dilihat dari aktivitas yang dilakukan. Kalau ke dalam, Humas menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya intern, seperti contohnya pendidikan dan pelatihan untuk karyawan, memberikan informasi yang berkaitan dengan BPK RI melalui internal magazine; warta BPK atau majalah pemeriksa, dan melalui intranet. Sedangkan ke luar, Humas menyelenggarakan kegiatan yang bersifat ekstern, seperti misalnya sosialisasi tentang ke-BPK-an kepada stakeholders, mahasiswa, LSM, pers ataupun masyarakat umum. Kemudian sosialisasi tentang website yang mencakup tentang kinerja BPK, mempromosikan hasil pemeriksaan, juga melakukan media relations dengan pers”.58 Ketika memasuki website, pengunjung tidak hanya disuguhkan oleh informasi yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI, tetapi juga bisa 56
Hasil wawancara dengan Ibu Ryan Pironi tanggal 22 Juni 2007 Hasil wawancara dengan Ibu Ryan Pironi tanggal 22 Juni 2007 58 Hasil wawancara dengan Bapak Gunarwanto tanggal 21 Juni 2007 57
72
melink ke situs lain yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Seperti yang dikatakan oleh Gunarwanto selaku Kepala Bagian Layanan Informasi publik: “Pengunjung juga bisa melink ke situs lain yang terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI, seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Lembaga Negara, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Luar Negeri maupun ke Bank Dunia (web Bank), Konferensi Internasional, Lembaga Independent, Lembaga Negara, Non Departemen, an Organisasi Profesi”.59 Setelah melakukan wawancara secara mendalam dengan Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI, ternyata terdapat kekurangan pada layanan informasi melalui website. Karena informasi yang disajikan selalu upto date, maka pengunjung tidak dapat memperoleh informasi sepekan yang lalu. Seperti yang dikatakan oleh Gunarwanto: “Salah satu hal yang belum kita perbaiki, bahwa website bpk.go.id belum bisa menampilkan berita yang disimpan. Yang tampil adalah sepuluh berita terkini. Sebagai contoh, seandainya hari ini ada dua puluh berita, yang bisa tampil hanya sepuluh berita saja, yang lain tertimbun. Hal inilah yang akan kita perbaiki. Sehingga nantinya siapapun akan bisa membuka berita Badan Pemeriksa Keuangan RI yang dimuat, katakanlah tiga bulan yang lalu atau tahun lalu”.60 Tidak adanya penanganan khusus dalam pembuatan website saat ini mengakibatkan proses pelayanan informasi publik kurang maksimal. Karena berita yang ditampilkan hanya bisa dikonsumsi per hari saja oleh pengunjung. Untuk selanjutnya, pengunjung tidak bisa memperoleh berita sepekan lalu atau sebulan lalu. Hal ini dipertegas dengan jawaban Dodi Susanto sebagai customer: “Beritanya cukup up todate, tapi ada beberapa berita yang masih belum diganti untuk dua sampai tiga hari. Dan sayangnya lagi, berita yang sudah lalu tidak bisa ditampilkan lagi. Jadi kita seperti ketinggalan berita”.61
59
Hasil wawancara dengan Bapak Gunarwanto tanggal 21 Juni 2007 Hasil wawancara dengan Bapak Gunarwanto tanggal 21 Juni 2007 61 Hasil wawancara dengan Bapak Dodi Susanto tanggal 12 September 2007 60
73
Seperti yang telah dikatakan oleh Gunarwanto selaku Kepala Bagian Informasi Publik, hal inilah yang akan di perbaiki oleh pihak Humas dan Pengolahan Data. Sehingga nantinya siapapun akan bisa membuka berita Badan Pemeriksa Keuangan RI yang telah dimuat sebelumnya.
4. Menambah Performance Perusahaan Performance sebuah perusahaan atau lembaga berkaitan erat dengan tampilan yang membentuk identitas diri. Tampilan yang baik akan memberi image yang baik kepada pengunjung. Pada saat memasuki situs bpk.go.id, pengunjung akan menangkap image tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI. Seperti yang dikatakan oleh Bestrianti selaku staff Pengolahan Data: “Tidak ada penanganan khusus untuk tampilan website. Tetapi memang desain disesuaikan dengan ciri lembaga, seperti adanya logo yang mewakili lembaga. Untuk warna juga disesuaikan, hanya warna dasar saja yaitu putih dan abu-abu. Begitu juga dengan website untuk perwakilan daerah. Untuk tampilan website juga disesuaikan dengan ciri khas daerah masing-masing. Contohnya, untuk website perwakilan Yogyakarta, desain disesuaikan dengan gambar candi, atau website perwakilan Bali, desain disesuaikan dengan gambar pure. Tetapi tetap mencerminkan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Modelnya pun sangat dinamis”.62 Berkaitan dengan tampilan sebuah website, penggunaan website dinilai dapat meningkatkan performance lembaga. Seperti yang dikatakan oleh Gunarwanto, mengenai performance lembaga: “Website dapat meningkatkan citra perusahaan, iya. Semakin banyak orang memberikan kepercayaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI karena bersedia mensosialisakan hasil pemeriksaannya kepada publik. Sehingga publik dapat secara mudah melihat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Citra Badan Pemeriksa Keuangan akan semakin baik dengan hal itu”.63 Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Dodi Susanto selaku customer:
62 63
Hasil wawancara dengan Ibu Bestrianti Indraswati tanggal 28 Juni 2007 Hasil wawancara dengan Bapak Gunarwanto tanggal 21 Juni 2007
74
“Penggunaan website pada sebuah lembaga, disertai dengan tampilan yang menarik, isi yang up todate, layanan yang memuaskan, tentunya menjadi nilai plus sebuah lembaga. Apalagi pemanfaatan website ini kan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai lembaga tersebut. Jadi bisa saja citra lembaga akan semakin baik”.64 Performance lembaga juga dapat dilihat dari peran yang dijalankan oleh Humas. Sebagai juru bicara lembaga, Humas melakukan hubungan kedalam maupun keluar lembaga melalui aktivitas yang dijalankannya. Seperti yang dikatakan oleh Ryan Pironi selaku staff Humas: “Banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh Humas melalui website. Hal yang paling utama adalah penulisan PR atau biasa disebut PR writing, seperti penulisan press release, artikel, publikasi berita, house journal dan semua hal yang berkaitan dengan penyampaian informasi. Begitu pula dengan aktivitas Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI, yaitu menyebarluaskan informasi. Terutama hasil pemeriksaan, karena koor bisnis Badan Pemeriksaan Keuangan kan hasil pemeriksaan. Namun informasi yang diberikan tidak hanya hasil pemeriksaan saja, tapi juga beragam seperti profil, peraturan, berita, publikasi, pengumuman penerimaan CPNS, jajak pandapat, link dan pencarian”.65 Semakin baik content website, maka semakin sering pengunjung mendatangi website. Namun masih saja ada kendala yang dihadapi oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam menyajikan informasi. Seperti yang dikatakan oleh Bestrianti selaku staff Pengolahan Data: “Hambatannya adalah kalau tidak ada berita yang dimuat oleh media massa online, kita tidak bisa memasukan berita dan kalau servernya rusak, kita juga tidak bisa memasukan berita”.66 Hambatan yang terjadi dalam proses pembuatan website tentu saja dapat menghambat aktivitas Humas dalam menginformasikan berita. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemasukan berita yang akan ditampilkan di website. Namun Humas selalu melakukan evaluasi. Berikut pernyataan Ryan Pironi selaku staff Humas: 64
Hasil wawancara dengan Bapak Dodi Susanto tanggal 12 September 2007 Hasil wawancara dengan Ibu Ryan Pironi tanggal 22 Juni 2007 66 Hasil wawancara dengan Ibu Bestrianti Indraswati tanggal 28 Juni 2007 65
75
“Untuk evaluasi jelas Humas selalu melakukannya. Evaluasi dilakukan setiap minggunya. Upaya perbaikan juga terus dilakukan, seperti jika ada berita yang kurang upto date, nanti akan kita perbarui. Kita bisa melihat dari tabulasi open polis untuk jajak pendapat mengenai penilaian pengunjung terhadap tampilan website dan kecepatan akses internet di BPK RI saat ini. Dari vote yang didapat, kita bisa melakukan evaluasi terhadap tampilan dan kecepatan akses internet BPK RI. Atau bisa juga dari e-mail yang dikirim oleh pengunjung berupa saran ataupun kritik”.67 Humas akan mengetahui respons pengunjung melalui open pollis yang telah disediakan. Dari hasil vote sementara (588) yang diperoleh penulis (hasil vote dapat berubah setiap saat sesuai dengan penambahan pengunjung yang melakukan jajak pendapat), diperoleh jawaban misalkan, vote untuk jawaban menarik 35 %, vote untuk jawaban biasa saja 42 % dan vote untuk jawaban tidak menarik 25 %. Melalui hasil vote inilah Humas terus melakukan perbaikan atas tampilan website dan kecepatan akses internet bpk.go.id.
5. Mengurangi biaya pengeluaran dari telfon dan fax karena sudah menggunakan e-mail Kekuatan sumber daya financial yang dianggarkan pada sebuah proyek ePR merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan sebuah proyek. Berdasarkan kenyataannya, besar kecilnya anggaran yang disediakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sangat bergantung pada tingkat prioritas yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap status proyek terkait. Seperti yang dikatakan oleh Gunarwanto selaku Kepala bagian Informasi Publik: “Untuk biaya relative. Karena kita belum membentuk tim sendiri, makanya tidak ada biaya khusus untuk penggunaan website ini. Barangkali biaya langganan provider. Nah untuk biaya provider itu dihitung bukan perdivisi, misalkan di 67
Hasil wawancara dengan Ibu Ryan Pironi tanggal 22 Juni 2007
76
Humas berapa?. Tapi secara keseluruhan yang dipakai Badan Pemeriksa Keuangan itu berapa?”.68 Karena website merupakan media komunikasi yang digunakan oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam melakukan hubungan internal dan eksternal lembaga. Pada tahap ini, penulis tidak bisa memastikan bahwa penggunaan e-mail dapat menekan biaya pengeluaran atas penggunaan telepon dan fax. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ryan Pironi selaku staff Humas: “Untuk klarifikasi berita, Humas memang menggunakan fax dan e-mail, selain juga klarifikasi langsung melalui conferensi pers. Tapi kalau biaya penggunaan antara telfon, fax dan e-mail, saya tidak tahu. Tapi memang penggunaan fax dan e-mail lebih banyak, dari pada penggunaan telfon. Kalau biasanya telefon digunakan hanya untuk follow up kepada pihak luar seperti langsung menelefon ke wartawan yang bersangkutan. Atau bisa juga mengirim e-mail kepada kantor redaksinya. Karena kalau e-mail seperti surat yang dialamatkan ke redaksi”.69 Kapasitas penggunaan antara telefon, fax dengan e-mail memang tidak terlalu jauh. Jika fax dan e-mail digunakan untuk klarifikasi sebuah informasi, Humas bisa langsung megirim e-mail ke alamat redaksi atau sebaliknya. Telefon juga masih tetap digunakan, hanya saja penggunaan telefon sifatnya lebih personal. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ryan Pironi selaku staff Humas, penggunaan telefon untuk follow up wartawan. Mengingatkan kembali untuk meliput acara atau conference pers yang akan diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuagan RI.
68 69
Hasil wawancara dengan Bapak Gunarwanto tanggal 21 Juni 2007 Hasil wawancara dengan Ibu Ryan Pironi tanggal 22 Juni 2007
77
4.3
Pembahasan Dengan analisa data ini dan hal-hal yang didapat dari lapangan selama
penulis melakukan penelitian, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemanfaatan website yang digunakan oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai media layanan informasi publik. Pada era globalisasi ini salah satu ciri utamanya adalah adanya kemajuan yang pesat dibidang komunikasi dan informasi yang didukung oleh perkembangan teknologi di kedua bidang tersebut, yang kita kenal dengan istilah e-PR. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan lembaga, dengan tujuan untuk meningkatkan layanan publik dengan cara lebih mudah dan lebih murah. Website merupakan media eksternal yang menggunakan internet sebagai media dalam menyampaikan segala bentuk informasi yang ingin disampaikan oleh suatu lembaga. Berkaitan dengan hal tersebut, Humas yang bertugas memberikan pelayanan informasi atas kegiatan lembaga, melalui media mengkomunikasikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) secara otomatis melalui website setelah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR,DPD,DPRD). Pemanfaatan website sebagai media komunikasi Informasi merupakan implementasi dari teori pemanfaatan website oleh Humas yang dikemukakan oleh Aswandi.70 Adapun pemanfaatan website yang digunakan oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah sebagai media promosi lembaga. Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 70
Aswandi, Desain Web, goggle.
78
Keuangan Negara menetapkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) melakukan publikasi Laporan Hasil Pemeriksaannya kepada publik internal dan eksternal. Hal ini dilakukan sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan
mandat
dan
wewenang
yang
diembannya,
sekaligus juga
mempromosikan lembaganya. Promosi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui Humas dapat dilihat dari salah satu fungsi Humas menurut M. Cutlip & Allen Center,
yaitu
melakukan
publikasi.
Badan
Pemeriksa
Keuangan
RI
mempromosikan diri sebagai lembaga non departemen yang wajib memeriksa keuangan Negara (APBN, BUMN, APBD, BUMD) sekaligus mempublikasikan Laporan Hasil Pemeriksaannya melalui website. Website merupakan salah satu media yang diwajibkan untuk publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hal ini dikarenakan website dianggap media yang efisien dan efektif. Sesuai dengan karakteristik website menurut teori yang dikemukakan Rogers,71 Asynchronous, yaitu pengunjung dapat menerima, mengirim informasi atau pesan kapanpun dan dimanapun. Tanpa ada batasan ruang dan waktu. Penyimpanan data yang tak terbatas, berkaitan dengan informasi yang akan disampaikan, termasuk juga mempersiapkan content atau isi website. Sesuai dengan SK BPK RI No.12/ SK/ I-VIII.3/ 7/ 2004, Humas diberi wewenang pada content atau isi website. Informasi yang disajikan mengenai semua yang berkaitan
71
Evert M Rogers, Comunication Technology (New York: The Fuell Press, 1986)hal 2
79
dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Secara umum, implementasi website bpk.go.id menawarkan jenis pelayanan publikasi dan interaksi. Dalam layanan publikasi, Humas mempublikasikan berbagai informasi yang dapat diakses secara langsung, seperti profil BPK, Hasil Pemeriksaan, peraturan, berita (yang dikutip dari media mass online), pengumuman penerimaan CPNS, publikasi mengenai kegiatan yang sedang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan pada layanan interaksi, website digunakan sebagai media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mengadukan suatu hal ataupun keluhankeluhan menganai kinerja Badan Pemeriksa Keuangan RI berupa pertanyaan dan kritikan. Media komunikasi interaktif. Interaktif merupakan salah satu karakteristik website. Karena respons yang diberikan dapat langsung diterima, maka komunikasi yang terjadi adalah komunikasi dua arah antara pengunjung dengan lembaga dengan jenis komunikasi organisasi menurut teori komunikasi organisasi yang dikemukakan oleh Zelko & Dance.72 Pengunjung dapat membuka menu pengaduan masyarakat bila ada keluhan atau ada hal yang ingin ditanyakan. Dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan RI, Humas akan menjawab pertanyaan ataupun keluhan dari pengunjung. Target khalayak dari pelayanan informasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui website adalah publik internal dan publik eksternal. Publik internal terdiri dari karyawan, Pimpinan dan seluruh staffnya. Sedangkan publik eksternal terdiri dari DPR, Pemerintah, masyarakat umum, LSM, dan wartawan. Semua informasi bebas dikonsumsi publik, setelah terlebih dahulu diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD. 72
Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
80
Kelebihan dari website ini adalah tersedianya link yang terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Ketika memasuki web bpk.go.id, pengunjung bisa melink ke Departemen Keuangan, Lembaga Negara, Lembaga Independent, Lembaga Swadaya Masyarakat, Luar negeri, Non Departemen, dan Organisasi Profesional. Meskipun informasi berita yang disajikan upto date, namun kelemahan website ini adalah tidak bisa menyajikan informasi yang telah lalu, katakankah sepekan yang lalu. Menurut hasil wawancara dengan pak Gunarwanto selaku Kepala Bagian Informasi Publik, hal ini dikarenakan tidak ada lagi tim kerja untuk mengelola website. Jadi pernah ada tim kerja yang dibentuk untuk satu semester (1 tahun) dalam rangka perbaikan atas tampilan website. Setelah masa tim kerja selesai, kemudian disepakati untuk pengelolaan isi dilakukan oleh Humas. Kalaupun ada hal-hal tertentu yang tidak bisa ditangani secara teknologis, Humas akan menyampaikannya kepada Biro Pengolahan Data. Masih menurut pak Gun, hal inilah yang akan diperbaiki, sehingga nantinya siapapun akan bisa membuka berita Badan Pemeriksa Keuangan RI yang telah dimuat. Menambah performance Lembaga. Performa sebuah lembaga berkaitan erat dengan tampilan yang membentuk identitas diri.. Desain untuk tampilan website disesuaikan dengan lembaga, dan warna pada lay out tidak mendominasi tampilan, hanya warna dasar seperti putih dan abu-abu. Sesuai dengan yang dikatakan Bestrianti selaku staff Pengolahan Data, bahwa desain untuk sebuah web memang harus disesuaikan dengan ciri lembaga tersebut, seperti adanya logo, kemudian permainan warna yang tidak begitu mencolok dan modelnya pun sangat dinamis.
81
Semakin baik ciri website dan tampilannya, maka semakin sering pengunjung mendatangi website. Website memang dapat meningkatkan citra lembaga. Dengan melihat bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) telah bersedia mempublikasikan Laporan Hasil Pemeriksaannya secara transparan. Penggunaan website pada Badan Pemeriksa Keuangan RI dapat dinilai sebagai bentuk partisipasi lembaga dalam mensukseskan program pemerintah, sesuai Intruksi President No. 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan e-goverment sebagai Layanan Publik. Pemanfaatan website memang belum bisa dijadikan standarisasi layanan publik. Bentuk pelayanan publik tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masingmasing lembaga. Namun wujud internet bukanlah sekedar situs web lembaga. Website harus dipahami sebagai sarana untuk dapat menyediakan layanan publik secara mudah dan murah. Mengurangi biaya pengeluaran dari telpon dan fax karena sudah menggunakan e-mail. Kekuatan sumber daya finansial yang dianggarkan pada sebuah proyek e-PR merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan sebuah proyek. Besar kecilnya anggaran yang disediakan Badan Pemeriksa Keuangan RI sangat bergantung pada tingkat prioritas yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap status proyek tersebut. Pada tahap ini, penulis tidak bisa memastikan bahwa penggunaan e-mail dapat menekan biaya pengeluaran dari telpon dan fax. Hal ini dikarenakan Humas tidak mengetahui besarnya pengeluaran untuk penggunaan telepon dan fax. Humas masih menggunakan telpon dan fax dengan jumlah pemakaian yang tidak
82
terlalu jauh dengan penggunaan e-mail. Sebagai contoh; untuk klarifikasi berita, pihak Humas tidak begitu perlu menggunakan telpon. Humas bisa langsung mengirim e-mail kepada yang bersangkutan, kepada redaksi surat kabar misalnya. Sedangkan telpon digunakan untuk follow up, misalnya Humas menelepon wartawan untuk mengingatkan bahwa pada tanggal dan tempat yang telah ditetapkan akan diadakan konferensi pers. Evaluasi. Humas sebagai juru bicara lembaga yang ruang lingkup aktivitasnya meliputi membina hubungan kedalam dan keluar melakukan evaluasi terhadap website. Evaluasi dilakukan berdasarkan open pollis yang disediakan bagi para pengunjung untuk melakukan jajak pendapat atas penilaian mereka terhadap tampilan baru BPK RI serta kecepatan akses internet BPK saat ini. Melalui hasil vote yang diperoleh, Humas akan mengetahui tanggapan dari polis tersebut. Dari hasil vote sementara (599) yang diperoleh penulis untuk tampilan baru BPK (hasil vote dapat berubah setiap saat sesuai dengan penambahan pengunjung yang melakukan jajak pendapat), diperoleh hasil untuk vote jawaban menarik 35 %, vote jawaban biasa 42 % dan vote jawaban tidak menarik 25 %. Sedangkan hasil vote sementara (3577) yang diperoleh penulis untuk kecepatan akses internet (hasil vote dapat berubah setiap saat sesuai dengan penambahan pengunjung), diperoleh hasil untuk vote jawaban semakin cepat 31%, vote jawaban sama saja 35% dan vote jawaban makin lambat 35%.
83
Evaluasi dilakukan setiap minggunya, dari sejumlah jawaban yang diperoleh, Humas akan menyimpulkan apakah tampilan website perlu diperbaiki atau kecepatan akses internetnya perlu ditambah lagi. Namun upaya perbaikan terus dilakukan oleh Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan Pemanfaatan website pada lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan
efisiensi, efektifitas dan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan lembaga, dengan tujuan untuk meningkatkan layanan publik dengan lebih murah dan mudah. Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Sebagai media yang diwajibkan untuk Pemeriksaan
mempublikasikan Laporan Hasil
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), website juga
dimanfaatkan oleh Humas sebagai media promosi lembaga. Informasi yang tersaji dalam situs bpk.go.id adalah semua yang berkaitan dengan lembaga, namun pada menu berita, informasi yang sudah pernah dipublikasikan tidak dapat dilihat kembali. Hal ini dikarenakan terjadi penumpukan berita yang belum bisa ditangani, yang disebabkan oleh tidak ada lagi penanganan secara khusus untuk pengembangan website. 2. Komunikasi yang terjadi pada menu jajak pendapat sangat interaktif, pengunjung bisa melakukan diskusi dengan unit-unit terkait ataupun melayangkan sejumlah pertanyaan, kritik maupun saran. Pemanfaatan website pada layanan informasi dapat menambah performance lembaga, dilihat dari bersedianya Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk mempublikasikan Laporan Hasil Pemeriksaannya secara transparan, mudah dan murah.
84
85
3. Pada tahap biaya, tidak bisa dipastikan apakah penggunaan e-mail pada website dapat menekan biaya pengeluaran dari telpon dan fax. Hal ini dikarenakan jumlah pemakaian telepon, fax dan e-mail dihitung secara keseluruhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.
5.2
Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyarankan
beberapa hal, yaitu: 1. Berdasarkan hasil penelitian, maka sudah selayaknya Humas sebagai Biro yang
melaksanakan
pemberian
layanan
informasi
melalui
website,
menyediakan menu tersendiri untuk informasi yang sudah tidak tercantum dalam kolom berita, agar pengunjung yang ingin memperoleh informasi yang dibutuhkan dapat langsung mengaksesnya 2. Perlu diadakannya tim kerja dalam mengembangkan website serta memberikan pengetahuan memadai mengenai informasi dan teknologi komunikasi.
Daftar Pustaka
Abdurrachman, Oemi. 1995. Dasar Public Relations. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Adnan, Hamdan dan Hafied Cangara. 1996. Prinsip dan Humas. Surabaya: Usaha Nasional. Aly, Bachtiar. 1995. Teknik Humas. Jakarta: UT. Anggoro, Linggar. 1995. Teori dan Profesi Kehumasan. Jakarta: Bumi Aksara. Cameron, Debras. 1994. The Internet a Global Bussines Opportunity. South Caroline: Communication Technology. Cutlip, Scott M & Allan H, Center. 2000. Effective PR 9th. New Jersey: Prentice Hall. Devereux, Mery. 1997. Asia PR Handbook. Hongkong: Media and Marketing. Djuarsa, Sasa. 1998, Pengantar Komunikasi. Jakarta: Universitas terbuka. Eko Indrajit, Ricardus. 2002. Electronic Goverment. Yogyakarta: Andi Yogya. Harrison, Kim. 2001. Strategi PR a Practical Succesed edition. Vineyard Publishing: Pty. Ltd. Jeffkins, Frank. 1995. Public Relations. Jakarta: Gramedia. Mahidin, Mahmud. 1993. Pengantar Humas. Jakarta: UT. Maleong, J Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda karya. Moore, H Frazier. 2005. Hubungan Masyarakat. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Muhammad, Arni. 2005. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. Mulyana, Dedy. 2002. Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Rahmat, Jalaludin. 1998. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Pace, Wayne. 2001. Komunikasi Organisasi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Pratiko, Riyono. 1983. Jangkauan Komunikasi. Bandung: Alumni. Rogers, M Everet. 1986. Communication Technology. New York: The Fuel Press.
Ruslan, Rosady. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Grafindo Raja Persada. Soemirat, Soleh. 2002. Dasar-Dasar PR. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Susanto, Astrid. 1986. Komunikasi Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Bina Cipta. Tamin, Feisal. 2003. Bunga Rampai Kehumasan. Jakarta: Direktorat Hubungan Informasi Antar Lembaga Pemerintah Pusat. Uchyana, Onong. 1993. Humas Relations and public Relations. Bandung: Manjar maju. Utomo, Pudji. 2005. Penelitian Bidang Komunikasi Sosial. Jakarta: Deputi Hubungan Antar Lembaga Informasi Nasional. Wahjudi. 1992. Teknologi Informasi dan Produk Citra Bergerak. Jakarta: Gramedia. Wiryan Widjaya, Ahmad. 2002. Bunga Rampai Kehumasan no 4. Jakarta: Direktorat Hubungan Informasi Antar Lembaga. Yin, Robert. 2002. Studi Kasus Desain & Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Yulianita, Neni. 2003. Dasar Public Relations. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas. Internet http://www.google.com/ Desain web
