PERBUP PENERTIBAN ORGEN TUNGGAL Selasa, 22 Maret 2016 08:14
PERBUP PENERTIBAN ORGEN TUNGGAL
(Bagian dari Pendidikan Masyarakat)
OLEH:
Prof. DR. DUSKI SAMAD, M.Ag.
Pemimpin Padangpariaman telah menjalankan satu perannya, dan tugas kita memberikan wawasan keislaman dan peringatan kepada umat agar Peraturan Bupati ini lebih efektif....
Alhamdulillah...contoh yang baik bagi kab.kota yang lain.. biasanya Pergub lebih efektif jika ulama dan ustad basurau dan keliling memahami juga isi pergub tersebut ...dikuatkan dengan dalil-dalil syari’i dalam khutbah dan ceramahnya.
Dua paragraf di atas adalah sampel dari sekian puluhan dukungan atas kinerja Bupati Padangpariaman H.Ali Mukhni menertibkan Orgen Tunggal di malam hari yang tidak sopan dan sangat memalukan belakangan ini. Kalimat pertama berasal dari pimpinan ulama Sumatera Barat dan yang kedua dari aktivis umat, dalam meresponi kiriman WA penulis tentang Peraturan Bupati Padangpariaman nomor 13 tahun 2013 tertanggal 3 Maret 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal di Kabupaten Padangpariaman.
PENERTIBAN ORGEN TUNGGAL
1/6
PERBUP PENERTIBAN ORGEN TUNGGAL Selasa, 22 Maret 2016 08:14
Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal di Kabupaten Padangpariaman adalah angin segar dan suasana kebaikan yang berhembus di masa priode kedua kepemimpinan H.Ali Mukhni dan Suhatri Bur. Masyarakat Padangpariaman, di kampung dan lebih-lebih lagi dari rantau, sudah lama jegah, risau dan terus mengomel di ruang publik media sosial dengan mengunduh pertunjukkan orgen tunggal seronok pada acara pesta pernikahan.
Suara jeritan hati, doa, harapan dan dakwah ulama kepada umara’ mulai menampakan buahnya dengan secara jelas dapat disimak dari konsideran Peraturan Bupati ...Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Padang Pariaman menimbang a. bahwa dengan maraknya orgen tunggal di tengah masyarakat yang ditampilkan pada acara resepsi helat pernikahan dan pada acara keramaian lainnya yang bertentangan dengan norma agama dan norma adat sehingga perlukan dilakukan penertiban.
PERBUP adalah aturan hukum yang mengikat dalam lingkup yang ditetapkan sesuai pada BAB II pasal 2 dan 3. Pasal 3 menyatakan (1) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan orgen tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat dan kesopanan. (2) Penyelenggaraan orgen tunggal hanya dibolehkan dai pukul 08.00 Wib sampai dengan 18.00 wib.(3) Hiburan orgen tunggal sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Wali Nagari. (4) Ketentuan pemberian izin hiburan orgen tunggal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari.
Kesamaan persepsi, komitmen dan keteguhan moralitas Wali Nagari untuk mengawal agar Peraturan Bupati ini dapat berjalan dan dipatuhi masyarakat adalah ujian berat bagi Wali Nagari, aparatur Nagari, Ninik Mamak, alim ulama, cadiak pandai dan pemuda Nagari di Padangpariaman. Kesiapan Badan Musyawarah Nagari menyusun Peraturan Nagari untuk menjawab PERGUB Penerbitan Orgen Tunggal adalah juga kerja cepat, cerdas dan bertanggung jawab yang dinantikan masyarakat.
PERBUP sebagai payung hukum untuk menegakkan ketertiban adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah, yang tentunya dapat berfungsi bila dilaksanakan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Masyarakat percaya pada diktum BAB III Penertiban dan Pengawasan, pasal 4 dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau pejabat ditunjuk berwenang memerintahkan instasi terkait untuk: a. Melakukan tindakan prefentif, tindakan represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran.b.Menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran.
2/6
PERBUP PENERTIBAN ORGEN TUNGGAL Selasa, 22 Maret 2016 08:14
MEMBINA AKHLAK BANGSA
Sejarah membuktikan bahwa kehancuran satu bangsa bermula dari hancurnya akhlak bangsa tersebut. Tokoh pengerak akhlak, Buya Hamka, dalam bukunya Lembaga Budi, mengutip syair Syauqi Bek…. Innamal ummamu bil akhlaqi, iza baqiyat alkhlaquhum baqiyah, iza zahab akhlaquhum, zahabu, (keutuhan satu bangsa ditentukan oleh akhlak bangsa itu, bila akhlaknya masih utuh maka kokohlah bangsa itu, bila akhlaknya sudah runtuh maka rubuhlah bangsa itu).
Penyakit kerusakan akhlak yang begitu endemic dan mewabah, ibarat penyakit kronis, tentu harus segera dicarikan upaya penanggulanggan, penyehatan dan terapi yang jitu dan mumpuni. Berbagai teori, pendapat dan pandangan para ahli tentang perbaikan akhlak bangsa prinsipnya baik dan dapat dijadikan alternative oleh penentu kebijakan. Namun, yang paling penting disadari dan dipahami semua pihak bahwa masalah perbaikan akhlak adalah aspek yang luas, komplit, rumit tapi mulia. Pengunaan kewenangan dalam menutupi pintu-pintu hancurnya akhlak, seperti penertiban orgen tunggal tidak senonoh yang dilakukan Bupati Padangpariaman adalah kerja konkrit yang mendapat dukungan semua elemen yang masih cinta pada moralitas dan kepribadian luhur bangsa.
Aspek lain yang mesti diiringi adalah melakukan program penguatan keluarga dan budaya lokal. Makna dan fungsi kehidupan manusia pada dasarnya berbasis pada keluarga. Ada tiga lingkaran lingkungan yang membentuk karakter manusia;; keluarga, sekolah dan masyarakat. Meski ketiganya saling mempengaruhi, tetapi pendidikan keluarga paling dominan pengaruhnya. Jika suatu rumah tangga berhasil membangun keluarga bermoral, berperadaban tinggi (sakinah), maka peran sekolah dan masyarakat menjadi pelengkap. Jika tidak maka sekolah sulit dapat berfungsi dan kurang efektif, karena memang lingkungan sosial akan sangat dominan dalam mewarnai keluarga .
Keluarga menurut al-qur’an dan hadis hendaknya didirikan atas dasar, mawaddah dan rahma h (Q/30:21). hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna , Q/2:187). Wa`a syiruhunna bil ma`ruf (Q/4:19).
3/6
PERBUP PENERTIBAN ORGEN TUNGGAL Selasa, 22 Maret 2016 08:14
Untuk mewujudkan keluarga ideal seperti yang diajarkan norma Islam maka diperlukan upaya mengintervensi umat agar menyelaraskan keluarganya menuju keluarga bahagia. Ini dapat dimulai dari perkawinan yang dapat ditempuh dengan memaksimalkan aturan perkawinan dan institusi yang sudah ada misalnya BP 4. Menggali dan mengembangkan sedemikian rupa kearifan local (nilai-nilai adat) dan disertai dengan penegakkan sanksi sosial adalah kerja lanjutan yang harus segera dilakukan.
Terapi ad hoc (sebahagian dan parsial) tidak dapat menyelesaikan masalah secara lebih baik dan terukur, maka pemikiran dan gerakan yang komperhensif harus dipraktekkan. Penulis ingin menawarkan pemikiran tentang konsep alternative terapi perbaikan akhlak dalam sistim kemasyarakatan dan kebangsaan. Antara lain, Pertama, Pengembangan akhlak dalam institusi. Kelembagaan sebagai wadah semua aktivitas kolektif semua orang tidak boleh bebas dari bingkai akhlak mulia. Penyusunan SOTK baik secara structural maupun personil yang akan mengomandoinya mestinya bebas dari kepentingan, interes, balas jasa, apalagi kalau itu didasarkan atas “harga jual”. Penetapan struktur dan figure yang tidak didasari pertimbangan akhlak dan profesional pasti akan membawa kemudaratan yang sistimik dan berkelanjutan. Untuk mencapai kualitas lembaga sehat dan bebas kepentingan terselubung diperlukan perencanaan dan akurasi penilaian akhlak yang matang dengan didukung kredibilitas akhlak pengagasnya.
Kedua, Akhlak Birokrasi (efesien dan efektif). Birokrasi sebagai mesin proses kebijakan untuk mewujudkan tujuan organisasi harus memerlukan kerangka kerja yang efektif dan efesien. Birokrasi efektif adalah yang dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang ada, hemat dan menekan kemubaziran. Sikap hidup pragmatis dan mau cepat ( instan ) serta mudah adalah salah satu penyebab berkecambahnya kemubaziran dalam sistim Birokrasi di negeri ini. Ketiga, Akhlak manajer dan manajemen. Manajemen adalah ketrampilan bagaimana mendayagunakan instrument organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai keterampilan memanfaatkan potensi sumber daya organisasi maka manajemen memerlukan keahlian khusus ( sof skill) . Keahlian khusus dimaksud bukan sekedar kognitif saja, tetapi yang lebih penting juga adalah pembiasaan budi pekerti yang mulia. Dalam hubungannya dengan manajer sebagai pengerak manajemen, dipastikan akan sangat sulit mencapai tujuan organisasi bila sang manajer kualitas akhlaknya lemah dan tidak mencerminkan pemimpin yang baik.
Keempat, Leadership dan akhlak leader. Kepemimpinan secara hirarkis sangat menentu corak kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Adalah mustahil mengharapkan perubahan akhlak
4/6
PERBUP PENERTIBAN ORGEN TUNGGAL Selasa, 22 Maret 2016 08:14
kearah yang lebih baik tanpa ada dukungan dari kepemimpinan. Ibarat mencuci gedung bertingkat, tidak akan bersih lantai dasar, tanpa lantai atas dicuci lebih duluan. Artinya keteladanan pemimpin adalah kunci pokok untuk perbaikan akhlak bangsa. Lebih dari itu dapat juga dikatakan bahwa kerusakan akhlak bangsa, sangat besar konstribusi pemimpin di negeri ini. Menerapkan pembinaan akhlak mulia dilingkungan kepemimpinan adalah cara cepat untuk mengatasi kelumpuhan akhlak di tengah negeri yang kita cintai ini.
Kelima, Akhlak dalam human relation (Silaturrahim). Kunci pokok dari kelima sistim di atas adalah perbaikan kualitas human relation (hubungan personal) atau silaturrahim antar berbagai komponen. Penerapan akhlak dalam membingkai hubungan antar personal adalah cara tepat untuk menumbuhkan tradisi akhlak mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih-lebih lagi ketika silaturahim tergores oleh kepentingan di saat pemilihan kepala daerah.
Perbaikan akhlak bangsa dapat menggunakan pendekatan yang integrated antara pendidikan moralitas (adat dan budaya), pendidikan intelektuan dan pendidikan agama. Pendidikan moral adalah berkaitan dengan pilihan batin tentang baik dan buruk, pendidikan nilai berkaitan dengan penanaman nilai-nilai yang luhur:budi pekerti, tatakrama, sopan santun, dan akhlak mulia. Pendidikan agama memberikan fondasi yang kokoh, keutamaan paling luhur, kekayaan paling strategis, sumber kedamaian manusia paling dalam, dan sarana mempersatukan manusia dengan realitas terakhir yang lebih tinggi, Allah SWT. Menggunakan pilar rumah (kedua orang tua), sekolah (guru), dan masyarakat (pemimpin agama). Menggunakan pendekatan secara langsung dan tidak langsung. Menggunakan pendekatan empiris (pancaindera), filosofis (akal) dan sufistik (batin-intuisi) (Lihat Q.S. al-An’am, 74-79).
Akhirnya, dapat dikatakan bahwa perbaikan menyeluruh dengan didukung oleh keinginan yang kuat para pemimpin dalam segala tingkatannya untuk memperbaiki diri dan sistim adalah key poin (kunci pokok) untuk menegakkan martabat bangsa. Semoga kita semua setiap diri memulainya dari diri sendiri, keluarga dan mengunakan kewenangan yang dimiliki sekarang juga dan terus menyuarakkanya untuk kebaikan bersama, semoga kebaikan lebih berpihak pada para mujahid akhlak.
Selamat bekerja umara’ umat Bupati Padangpariaman H.Ali Mukhni dan Suhatri Bur, semoga Allah SWT akan memberikan kekuatan untuk mewarisi sifat, sikap dan ketulusan kepemimpinan Ali Ibn Abi Thalib, karamallahu wajhahu, amin ya rabal alamin . Ds.19032016.Ed.EN
5/6
PERBUP PENERTIBAN ORGEN TUNGGAL Selasa, 22 Maret 2016 08:14
6/6
