PERATURAN DESALANGSE KECAMATAN KARANGSAMBUNGKABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 Tahun 2015 TENTANG : STATUS KEPEMILIKAN ASET SARANA DAN PRASARANA HASIL PNPM MPd DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA LANGSE, Menimbang : a. Bahwaseluruh sarana prasarana hasil PNPM MPd yang sudah diserahterimakan dari TPK kepada masyarakat Desa melalui MDST, dan pemanfaatannya untuk kepentingan seluruh masyarakat desa (barang publik) harus menjadi aset desa; b. bahwa agar Aset hasil PNPM MPd yang bersifat barang publik mendapatkan kepastian hukum yaitu dengan dialihkan menjadi aset desa sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan tertib, berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan dipandang perlu diberikan peraturan dalam pelaksanaannya; c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Status Kepemilikan Aset Sarana dan Prasarana Hasil PNPM MPd; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Aset desa hasil PNPM MPd ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
BADAN PERMUSYAWARATAN DESALANGSE DAN KEPALA DESA LANGSE MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Desa tentang Status Prasarana Hasil PNPM MPd.
Kepemilikan
Aset
Sarana
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. PNPM MPd adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagai salah satu program nasional penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. PNPM MPd meliputi: Program Pengembangan Kecamatan/PPK, PNPM Integrasi SPP-SPPN, PNPM Paska Krisis, PNPM Rehabilitasi Paska Bencana, PNPM Khusus Perbatasan, PNPM MPd Pertanian, PNPM Mandiri Respek Papua dan Papua Barat, serta Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pulau Nias (R2PN). 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugs pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 11. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 12. KekayaanDesa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 14. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. 15. KelompokPengelolaPrasarana(KPP)atausebutanlainyangtelahada adalah organisasimasyarakatyang dibentuk oleh,daridanuntuk masyarakatuntuk pengelolaan sarana prasarana program. 16. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
17. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual. 18. Inventarisasi adalah proses pendataan, penilaian data awal, verifikasi dengan cara menilai kondisi fisik sarana prasarana, validasi kepemilikan aset sarana prasarana hasil PNPM MPd dan penyusunan laporan hasil inventarisasi; 19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa. 20. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai. 21. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan. 22. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. 23. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. BAB II ASET SARANA DAN PRASARANA HASIL PNPM MPd YANG DITETAPKAN MENJADI ASET DESA Pasal 2 Aset sarana dan Prasarana hasil PNPM MPd telah diinventarisir oleh Tim Inventarisasi Desa dan dibahas dalam Musyawarah Desa Penataan dan Pengalihan Aset. Pasal 3 Aset hasil PNPM MPd yang ditetapkan statusnya menjadi aset desa adalah : 1. Aset yang berupa bangunan a. Gedung PAUD/TK, dengan uraian : Hasil program PNPM MPd Tahun 2012 Volume/ unit 10 X 7 M lokal bangunan permanen; Luas Bangunan 70 M2 m2 Luas Tanah 200 m2 Lokasi di RT 01 RW 05 Dusun Sumbonsari Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ...... Pengelola ................... 2. Aset yang berupa prasarana umum a. Jalan, dengan uraian : Hasil program PPK Tahun 2000 Tipe kontruksi Rabat Beton Volume 60x2,5x0,12 m
Lokasi di RT 01 RW 03 Dusun Jatibungkus Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
Hasil program PPK Tahun 2000 Tipe kontruksi Rabat Beton Volume 100x2,5x0,12 m Lokasi di RT 01 RW 04 Dusun Kalikarang Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
Hasil program PPK Tahun 2000 Tipe kontruksi Rabat Beton Volume 50x2,5x0,12 m Lokasi di RT 03 RW 04 Dusun Kalikarang Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
Hasil program PPK Tahun 2000 Tipe kontruksi Makadam Volume 150x2,5x0,12 m Lokasi di RT 03 RW 02 Dusun Glagahamba Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
Hasil program PPK Tahun 2001 Tipe kontruksi Makadam Volume 100x2,5 m Lokasi di RT 03 RW 02 Dusun Glagahamba Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
Hasil program PPK Tahun 2001 Tipe kontruksi Makadam Volume 335x2,5 m Lokasi di RT 03 RW 01 Dusun Semampir Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
Hasil program PPK Tahun 2001 Tipe kontruksi Makadam Volume 125x2,5 m Lokasi di RT 01 RW 01 Dusun Semampir Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
Hasil program PPK Tahun 2001 Tipe kontruksi Plat Deker Volume 1,5x5 m Lokasi di RT 03 RW 02 Dusun Glagahamba Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
Hasil program PPK Tahun 2001 Tipe kontruksi Plat Deker Volume 1,5x5 m Lokasi di RT 03 RW 01 Dusun Semampir Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
Hasil program PPK Tahun 2006 Tipe kontruksi Jembatan
Volume 18x2,5 m Lokasi di RT 02 RW 01 Dusun Semampir Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
Hasil program PNPM MPd Tahun 2009 Tipe kontruksi Rabat Beton Volume 820x2,5x0,12 m Lokasi di RT 01,02 RW 05 Dusun Sumbonsari Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
Hasil program PNPM MPd Tahun 2010 Tipe kontruksi Rabat Beton Volume 850x2,5x0,12 m Lokasi di RT 01,02,03 RW 02 Dusun Glagahamba Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
Hasil program PNPM MPd Tahun 2011 Tipe kontruksi Rabat Beton Volume 850x2,5x0,12 m Lokasi di RT 02,01 RW 03 Dusun Jatibungkus Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
Hasil program PNPM P2SPP/Integrasi Tahun 2012 Tipe kontruksi Rabat Beton Volume 1300x2,5x0,12 m Lokasi di RW 04 & 02 Dusun Kalikarang & Glagahamba Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
Hasil program PNPM MPd Tahun 2013 Tipe kontruksi Bronjong Pengaman Volume 760 m3 Lokasi di RW 01 Dusun Semampir Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
Hasil program PNPM MPd Tahun 2015 Tipe kontruksi Rabat Beton Volume 740 m3 Lokasi di RW 01 & 05 Dusun Semampir $ Sumbonsari Sertipikat Nomor ....... Persil Nomor ......
BAB III PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET SARANA DAN PRASARANA HASIL PNPM MPd Pasal 4 (1) Pengelolaan aset desa hasil PNPM MPd dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. (2) Pengelolaan aset desa hasil PNPM MPd harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.
(3) Pengelolaandilakukanoleh Pemerintah Desa,melaluiTim Pemelihara Prasarana berupa KPP atau TP3 (4) Pengelolaan aset desa hasil PNPM MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD. Pasal 5 Sumberpendanaanuntukpengelolaan,pemeliharaandanpengembanganmanfaat sarana prasarana hasilPNPM MPd,sebagai berikut: a. S w a d a y a Masyarakat baik dengan gotong royong maupun iuran b. RetribusiDesa c. APBDesa d. APBD Kabupaten/Kota e. Partisipasidari dunia usaha/swasta dan pihak lain,yang sifatnya tidak mengikat Pasal 6 Aset desa hasil PNPM MPd dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. Pasal 7 Perencanaan kebutuhan pemeliharaan aset desa hasil PNPM MPd disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada. Pasal 8 Pola Pemanfaatan Aset desa hasil PNPM MPd bisa berupa : a. sewa; b. pinjam pakai; c. kerjasama pemanfaatan; Pasal 9 (1) Pemanfaatan Aset desa hasil PNPM MPd berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan atas dasar: a. menguntungkan Desa; b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis aset desa hasil PNPM MPd dan dapat diperpanjang; c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. obyek perjanijian sewa menyewa; c. jangka waktu; d. hak dan kewajiban para pihak; e. penyelesaian perselisihan; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); g. peninjauan pelaksanaan perjanjian. Pasal 10
(1) Pemanfaatan Aset desa hasil PNPM MPd berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa. (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan. (3) Pemanfaatan Aset desa hasil PNPM MPd berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama ................ dan dapat diperpanjang. (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. obyek perjanijian pinjam pakai; c. jangka waktu; d. hak dan kewajiban para pihak; e. penyelesaian perselisihan; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); g. peninjauan pelaksanaan perjanjian. Pasal 11 (1) Pemanfaatan Aset desa hasil PNPM MPd berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf c dilakukan atas dasar: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa hasil PNPM MPd; b. meningkatkan pendapatan desa; (2) Kerjasama pemanfaatan Aset desa hasil PNPM MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. (3) Kerjasama Pemanfaatan Aset desa hasil PNPM MPd dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional /pemeliharaan/perbaikan Aset desa hasil PNPM MPd ; b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD; c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD; d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain; e. jangka waktu paling lama 5 Tahun sesuai dengan jenis aset desa hasil PNPM MPd dan dapat diperpanjang; (4) Kerjasama pemanfaatan Aset desa hasil PNPM MPd dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat: a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b. Obyek perjanjian pinjam pakai c. Jangka waktu d. Hak dan kewajiban para pihak e. Penyelesaian perselisihan f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian Pasal 12 (1) Hasil pemanfaatan aset desa hasil PNPM MPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.
(2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Kas Desa.
BAB IV PENUTUP Pasal 14 Pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa . Pasal 15 Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. Ditetapkan di : LANGSE Pada Tanggal : ........................... Kepala Desa LANGSE
(DARNO)
Diundangkan di : LANGSE Pada tanggal : ........................... SekretarisDesaLANGSE
(SARNO) LEMBARAN DESA LANGSE NO …… TAHUN 2015
KEPUTUSAN KEPALA DESALANGSE KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR :
412 / KEP / 18 /2015 TENTANG:
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PENATAAN DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ASET SARANA PRASARANA HASIL PNPM MPd DESA LANGSE KEPALA DESA LANGSE, Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penataan dan pengalihan kepemilikan aset Sarana prasarana hasil PNPM MPd perlu dibentukTim Inventarisasidi Tingkat Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Penataan dan Pengalihan Kepemilikan Aset Sarana Prasarana Hasil PNPM MPd di Desa LANGSE; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKeduaatas Undang-UndangNomor23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
: MembentukTimInventarisasi Penataan dan Pengalihan kepemilikan aset sarana prasarana hasilProgram Nasional Pemberdayaan Masyarkat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Desa LANGSE, Kecamatan KARANGSAMBUNG, Kabupaten Kebumen dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugassebagai berikut : a. Melakukan pendataan, penilaian data awal, verifikasi dengan cara menilai kondisi fisik sarana prasarana, validasi kepemilikan aset sarana prasarana hasil PNPM MPd; b. Melakukan Kategorisasi Hasil Inventarisasi hasil PNPM MPd yang berdasarkan 1) Kondisi dan kemanfaatannya; 2) Jenis pengelola; 3) Asal usul lahan dan status kepemilikannya; c. Membuat Laporan Hasil Inventarisasi Sarana dan Prasarana Hasil PNPM MPd yang mencakup : 1) Uraian hasil inventarisasi; 2) Berita Acara hasil pelaksanaan inventarisasi; 3) Daftar hasil inevntarisasi; d. Menyampaikan draft Laporan Hasil Inventarisasi Sarana Prasarana Hasil PNPM MPd kepada Kepala Desa; e. Melakukan pembahasan hasil laporan inventarisasi bersama Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi; f. Memaparkan Laporan Hasil Inventarisasi Sarana Prasarana Hasil PNPM MPd dalam Musdes Penataan dan Pengalihan Kepemilikan Aset Sarpras.
KETIGA
: Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LANGSE
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di LANGSE pada tanggal ............. KEPALA DESALANGSE
(DARNO) TEMBUSAN:disampaikan Kepada Yth. : 1. Bupati Kebumen; 2. Kepala BAPERMADES Kab. Kebumen; 3. Camat KARANGSAMBUNG 4. Ketua BPD DesaLANGSE
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LANGSE NOMOR : 412/18 / KEP /2015 TENTANGPEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PENATAAN DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ASET SARANA PRASARANA HASIL PNPM MPdDESALANGSE
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIMINVENTARISASIPENATAAN DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ASET SARANA PRASARANA HASIL PNPM MPd DESA LANGSE
NO
NAMA
UNSUR
1
2
3
KEDUDUKAN KETERANGAN 4
1.
Sarno
Sekretaris Desa
2.
Kalbar Suprayoga
Kaur Pembangunan Sekretaris
3.
Hantoro
Anggota
4.
Yuliyanto
Anggota
5.
Purwadi
Anggota
5
Ketua
Kepala Desa LANGSE
(DARNO)
DAFTAR INVENTARISASI KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN Desa :
No
1
LANGSE Jenis dan Tipe Sarana dan Prasarana 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rabat Beton Rabat Beton Rabat Beton Rabat Beton Makadam Makadam Makadam Plat Deker Plat Deker Jembatan Pelatihan Anyaman Pandan Rabat beton Pelatihan Menjahit (2Kelompok) Jalan Rabat beton Pelatihan Jamur Tiram Rabat Beton Pembangunan Gedung TK Rabat beton Bronjong Sungai Pendidikan Ketrampilan Menjahit Bronjong Sungai
Satuan
Biaya Asli
BLM PNPM PNPM MPd (termasuk OP)
Swadaya Masyarakat
Tahun Anggaran
Program Kegiatan (PPK, PNPM Mpd, Paska Krisis, Integrasi)
Lokasi
3
4
5
6
7
8
9
10
60x2,5x0,12 100x3x0,12 50x2,5x0,12 150x3x0,12 100x2,5 335x2,5 125x2,5 5x1,5 5x1,5 18x2,5x0,2 30 820x2,5x0,12 50 850x2,5x0,12 20 850x2,5x0,12 10x7 1300x2,5x0,12 760 20 740
m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m3 orang m3 orang m3 0rg m3 m2 m3 m3 orang m3
Unit/ Volume
49,871,093
52,983,091
2000
2001
14,365,900 12,774,000 103,209,800 12,024,000 161,661,500 9,000,000 88,859,800 89,851,300 220,185,400 224,189,800 13,578,500 303,914,500
15,121,900 13,440,300 108,642,000 12,656,800 170,170,000 9,450,000 93,536,600 94,580,300 207,859,500 235,989,200 14,293,200 319,910,000
23,483,700 1,800,000 11,086,772 875,000 18,615,000 5,456,000 8,049,000 12,325,900 27,050,000 15,995,500
2006 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2012 2014
KETERANGAN
RT 01/03 RT 01/04 PPK Siklus3 RT 03/04 RT 03/02 RT 03/02 RT 03/01 PPK Siklus 4 RT 01/01 RT 03/02 RT 01/03 PPK Siklus 8 RT 02/01 PNPM MPd DESA PNPM MPd RW 05 PNPM MPd DESA PNPM MPd RW 02 PNPM MPd DESA PNPM MPd RW 03 PNPM MPd RW 05 PNPM P2SPP /Integrasi RW 02&RW04 PNPM MPd RW 01 PNPM MPd DESA PNPM MPd RW 01&RW 05
Mengetahui, Kepala Desa Langse
Diperiksa Oleh, Kader Teknik Desa/ Pendamping Desa/ Fasilitator Teknik
Ketua Tim Inventarisasi PNPM Mandiri Perdesaan, Desa Langse
(DARNO)
…………………………………..
SARNO
FORM 1. DAFTAR INVENTARISASI FUNGSI SARANA DAN PRASARANA DESA LANGSE, KECAMATAN KARANGSAMBUNG, KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH Tanggal …………………. Fungsi saat ini No
Jenis dan Tipe Sarana dan Prasarana
1
2
Unit/ Volume
Satuan
Biaya Asli (juta)
BLM PNPM PNPM MPd (termasuk OP)
5
5.a
Swadaya Masyarakat
Tahun Anggara n
5.b
6
3
4
60x2,5x0,12 100x3x0,12 50x2,5x0,12 150x3x0,12 100x2,5 335x2,5 125x2,5
m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2
8 Plat Deker
5x1,5
m2
9 Plat Deker
5x1,5
m2
18x2,5x0,2 30
m3 orang
14,365,900 12,774,000
15,121,900 13,440,300
23,483,700 1,800,000
1 2 3 4 5 6 7
Rabat Beton Rabat Beton Rabat Beton Rabat Beton Makadam Makadam Makadam
10 Jembatan 11 Pelatihan Anyaman Pandan
49,871,093
52,983,091
2000
7
8
9
10
11
√ √ √ √
2001
√ √
2006 2009
820x2,5x0,12
m3
103,209,800
108,642,000
11,086,772
2009
13 14 15 16 17 18 19 20 21
50 850x2,5x0,12 20 850x2,5x0,12 10x7 1300x2,5x0,12 760 20 740
orang m3 0rg m3 m2 m3 m3 orang m3
12,024,000 161,661,500 9,000,000 88,859,800 89,851,300 220,185,400 224,189,800 13,578,500 303,914,500
12,656,800 170,170,000 9,450,000 93,536,600 94,580,300 207,859,500 235,989,200 14,293,200 319,910,000
875,000 18,615,000
2010 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2012 2014
5,456,000 8,049,000 12,325,900 27,050,000 15,995,500
12
13
14
kondisi rabat masih baiak tertutup aspal dari program lain rabat mulai retak karena drainase buruk tertutup rabat dari PNPM integrasi 2012 tertutup rabat dari PNPM integrasi 2013 tertutup aspal dari program lain tertutup aspal dari program lain Aliran air kadang tersumbat karena drainase buruk Aliran air kadang tersumbat karena drainase buruk
√ √ √
12 Rabat beton Pelatihan Menjahit (2Kelompok) Jalan Rabat beton Pelatihan Jamur Tiram Rabat Beton Pembangunan Gedung TK Rabat beton Bronjong Sungai Pendidikan Ketrampilan Menjahit Bronjong Sungai
Baik
Hilang/ Penjelasan/ Rekomendasi thd Pemeliharaan Perlu Tidak Rusak Rusak Beralih Tidak dan penanganan Digant Berfung Ringan Berat Fungsi ditemuka i si n
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Masih berjalan kondisi dan pemeliharaan kurang dan sebagian ruas jalan kondisi tanah labil tidak berjalaan kondisi dan pemeliharaan baik tidak berkelanjutan kondisi dan pemeliharaan kurang baiak kondisi dan pemeliharaan baik kondisi dan pemeliharaan kurang baiak kondisi dan pemeliharaan kurang baiak tidak berkelanjutan kondisi dan pemeliharaan baik
Mengetahui, Kepala Desa Langse
Diperiksa Oleh, Kader Teknik Desa/ Pendamping Desa/ Fasilitator Teknik
Ketua Tim Inventarisasi PNPM Mandiri Perdesaan, Desa Langse
(DARNO)
…………………………………..
( S AR N O )
FORM 2. DAFTAR INVENTARISASI STATUS, KELENGKAPAN DOKUMENDAN PEMANFAATAN SARANA PRASARANA DESA LANGSE, KECAMATAN KARANGSAMBUNG, KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH Tanggal ………………….
No
Jenis dan Tipe Sarana dan Prasarana
1
2
Unit/ Volume
Satuan
3
4
60x2,5x0,12
m3
2 Rabat Beton
100x3x0,12
m3
3 Rabat Beton
50x2,5x0,12
m3
4 Rabat Beton
150x3x0,12
5 Makadam
Tahun Anggaran
5
Status Lahan Bangunan untuk Sarana berupa Dokumen Hibah (Khusus untuk Status Pemanfaatan oleh Bangunan Fisik Lahan Hibah) Milik Hibah Ada Individu/ Individu/ Pihak Milik Milik Ada/ Tidak Kelomp Pihak Dinas / Masyarakat tidak Rumah Rumah ke 3 Pemda Desa Lengkap ada ok ke 3 Instansi kepada Desa lengkap Tangga Tangga 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Desa 18
√
√
√
√
√
√
m3
√
√
100x2,5
m2
√
√
6 Makadam
335x2,5
m2
√
√
7 Makadam
125x2,5
m2
√
√
8 Plat Deker
5x1,5
m2
√
√
9 Plat Deker
5x1,5
m2
√
√
1 Rabat Beton
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jembatan Pelatihan Anyaman Pandan Rabat beton Pelatihan Menjahit (2Kelompok) Jalan Rabat beton Pelatihan Jamur Tiram Rabat Beton Pembangunan Gedung TK Rabat beton Bronjong Sungai Pendidikan Ketrampilan Menjahit Bronjong Sungai
18x2,5x0,2 m3 30 orang 820x2,5x0,12 m3 50 orang 850x2,5x0,12 m3 20 0rg 850x2,5x0,12 m3 10x7 m2 1300x2,5x0,12 m3 760 m3 20 orang 740 m3
2000
2001
2006 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2012 2014
√
Rekomendasi Pengelolaan
Rekomendasi Kepemilikan
19
20
√
√
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Mengetahui, Kepala Desa Langse
Diperiksa Oleh, Kader Teknik Desa/ Pendamping Desa/ Fasilitator Teknik
Ketua Tim Inventarisasi PNPM Mandiri Perdesaan, Desa Langse
(DARNO)
…………………………………..
(SARNO)
