PERAT URAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PRODUKSI, PEREDARAN GARAM DAN PENANGGULANGAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPAT I AGAM, Menimbang
: a. bahwa yodium merupakan zat yang sangat dibutuhkan manusia untuk merangsang pertumbuhan fisik, perkembangan kecerdasan dan mental yang dikonsumsi manusia terutama melalui garam beryodium; b. bahwa dengan masih tingginya prevalensi penderita gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY ) maka akan berpengaruh pada per kembangan fisik/mental serta kecer dasan anak sehingga mengurangi/ menghambat sumber daya manusia di masa datang ; c. bahwa masih banyaknya garam yang beredar di pasar tidak mengandung yodium; d. bahwa guna mencegah dan menangkal produksi ser-ta peredaran garam yang tidak atau memiliki kadar yodium di bawah standar kebutuhan manusia, diperlukan pengaturannya dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
80
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ); 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Industri ( Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Nomor 3274) ; 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Nomor 3495); 5. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661 ); 6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ; 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 ); 8. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
81
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koor dinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri ( Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 14. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Ber yodium; 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Per undang-Undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 70 ).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM, MEMUTUS KAN : Menetapkan
:
PERAT URAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG PRODUKSI, PEREDARAN GARAM DAN PENANGGULANGAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM. 82
BAB I KET ENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Agam.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3.
Bupati adalah Bupati Agam.
4.
Yodium adalah salah satu zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk hormon yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan.
5.
Garam Beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Clorida (NaCl) dan mengandung senyawa yodium 30-80 ppm atau lebih melalui proses yodisasi.
6.
Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.
7.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
8.
Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk mencegah beredarnya garam tidak ber yodium dan barang asupan garam beryodium yang tidak memenuhi standar dalam makanan dan minuman.
9.
Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menurunkan prevalensi penderita Gangguan Akibat Kekurangan Yodium ( GAKY ). 83
BAB II PRODUKSI DAN PEMANFAATAN GARAM BERYODIUM Pasal 2 Setiap industri yang memproduksi garam yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan, bahan penolong industri pangan wajib memenuhi standar garam ber yodium. Pasal 3 Untuk menghasilkan garam ber yodium harus melalui pengeringan dan yodisasi.
proses pencucian,
Pasal 4 Air yang digunakan untuk pencucian garam adalah air jenuh garam ( bine ) yang bersih dengan konsentrasi 200 Be -250 Be dan kandungan Magnesium ( Mg) tidak boleh lebih besar dari 10 mgr/liter.
Pasal 5 (1) Peralatan dan perlengkapan yang dapat digunakan untuk proses yodisasi harus menjamin homogenitas kandungan zat yodium dalam garam. (2) Yodisasi dapat dilakukan dengan cara: a. Drip feeding system; atau b. Spray mixing system; atau c. Dr y mixing system. (3) Yodisasi tidak diperkenankan dilakukan secara manual.
Pasal 6 Setiap industri pengolahan garam beryodium wajib memiliki laboratorium pengujian mutu.
84
Pasal 7 Industri pengolahan garam ber yodium wajib melaksanakan pengujian mutu terhadap bahan baku, air jenuh garam, dan hasil produksinya. Pasal 8 Sebelum diedarkan garam beryodium harus dikemas, diberi label dan merek. Pasal 9 (1) Garam ber yodium dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, terbuat dari bahan yang tidak dipengaruhi dan mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan. (2) Bahan kemasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa plastik dengan ketebalan 0,50 mm dari jenis poly pr opylene atau poly ethylene. (3) Khusus untuk isi bersih 50 kg dan 25 kg, kemasan ber upa kar ung plastik dari jenis poly propylene yang bagian dalamnya dilapisi dengan kantong plastik warna dasar putih.
Pasal 10 Pada kemasan garam ber yodium harus tertera dengan jelas tentang: a. label “Garam Beryodium“; b. merek dagang; c. kandungan Kalium Iodat; d. berat bersih yang dinyatakan dalam system metrik; e. kode produksi; f.
nomor pendaftaran dari Deper temen Kesehatan;
g. nama dan alamat perusahaan; h. nomor dan logo SNI.
85
BAB III PEREDARAN DAN PENGGUNAAN GARAM BERYODIUM Pasal 11 Setiap orang atau badan yang mengedarkan garam untuk konsumsi hanya boleh memperdagangkan garam ber yodium yang memenuhi ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. Pasal 12 (1) Restoran, rumah makan, warung, dan penjual makanan dan/atau minuman serta industri pengolahan pangan harus menggunakan garam beryodium. (2) Garam yang dipakai di rumah tangga, restoran, hotel, rumah makan, warung dan penjual makanan tersebut di atas harus disimpan dalam keadaan kering dan tertutup terhindar dari panas dan sinar matahari langsung. Pasal 13 Restoran, hotel, r umah makan, warung dan penjual makanan dan/atau minuman har us menyediakan garam meja yang mengandung yodium. BAB IV PENANGGULANGAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah: a. Registrasi sasaran; b. Pelatihan teknis; c. Penyuluhan; d. Pendistribusian Kapsul Yodium; e. Pengambilan sampel garam. 86
Pasal 15 (1) Registrasi sasaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a dilakukan oleh bidan di desa, kader dan tenaga kesehatan. (2) Registrasi sasaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a, lokasinya berpedoman pada hasil pemetaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dikirim ke Daerah. Pasal 16 Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 14 hur uf b dilakukan terhadap petugas Puskesmas dan kader. Pasal 17 Penyuluhan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c dilakukan oleh petugas kesehatan kepada masyarakat dan pengusaha restoran umum, restoran hotel, r umah makan dan warung yang menyediakan makanan/hidangan siap saji. Pasal 18 (1) Bagi sasaran yang telah diregistrasi diberikan/didistribusikan kapsul yodium dengan dosis sesuai dengan jenis kelompok sasaran. (2)
Bagi sasaran yang telah diregistrasi namun belum mendapat kapsul yodium saat distribusi, maka dilakukan sweeping kesasaran.
(3) Jadwal pendistribusian kapsul yodium dilakukan serentak secara berkala satu kali setahun pada bulan September.
87
Pasal 19 (1) Pengawasan peredaran Pemerintah Daerah.
garam
dilakukan
oleh
masyarakat
dan
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengawasan terhadap distribusi, transportasi dan peredaran serta pemanfaatan di rumah tangga, hotel, restoran, warung, penjual makanan dan minuman. Pasal 20 (1) Untuk melakukan pengawasan, Pemerintah Daerah membentuk Komite Pengawasan Garam dengan Keputusan Bupati. (2) Komite sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan, perindustrian dan perdagangan. (3) Komite tersebut melakukan penertiban terhadap setiap orang atau badan hukum yang mengedar kan dan menjual, memanfaatkan garam di pasar, kedai, toko, warung, hotel, restoran dan rumah tangga.
BAB VI SANKS I ADMINISTRASI Pasal 21 Pelanggaran ter hadap ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dikenakan sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; c. pencabutan izin.
88
BAB VII KET ENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ). (2) Terhadap sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diikuti dengan hukuman tambahan ber upa perampasan barang. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran. BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 23 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ter tentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran; b. Melakukan tindakan per tama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; 89
e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanj utnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. Melakukan tindakan lain dipertanggungjawabkan.
menurut
hukum
yang
dapat
j. menghentikan penyidikan (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang: a. Pemeriksaan tersangka; b. Pemasukan rumah; c. Penyitaan benda; d. Pemeriksaan surat; e. Pemeriksaan saksi; f. Pemeriksaan ditempat kejadian. (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaaan Negeri. BAB IX KET ENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
90
Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 24 Desember 2003 BUPAT I AGAM, dto. ARISTO MUNANDAR
Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 24 Desember 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, dto. Drs. MUCHSIS MALIK NIP. 010 081 886
LEMBARAN DAERAH KABUPAT EN AGAM TAHUN 2003 NOMOR 35
91
PENJELASAN ATAS PERAT URAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PRODUKSI, PEREDARAN GARAM DAN PENANGGULANGAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM
A. UMUM Berdasarkan hasil sur vey nasional pemetaan daerah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium ( GAKY ), Kabupaten Agam termasuk daerah dengan prevalensi GAKY yang cukup tinggi. Dengan prevalensi GAKY yang tinggi ini maka ber pengar uh pada perkembangan fisik, mental serta kecerdasan anak sehingga mengurangi atau menghambat sumber daya manusia dimasa mendatang. Untuk menanggulangi masalah tersebut, dilakukan berbagai kegiatan antara
lain
registrasi
sasaran,
pelatihan
teknis,
penyuluhan,
pendistribusian kapsul minyak beryodium dan pengambilan sampel garam. Selain itu terhadap produksi, peredaran dan penjualan garam ber yodium yang ada dipasaran dilakukan pengawasan dan
penertiban diatur
dengan Peraturan Daerah.
B. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas 92
Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Barang Asupan Garam Ber yodium adalah barang mengandung garam ber yodium yang siap dikonsumsi.
yang
Angka 9 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Pencucian garam adalah proses mekanis untuk mengurangi ion Ca++ ,Mg++ dan SO4++ serta kotoran lainnya yang ter dapat dalam garam guna meningkatkan kualitas garam. Pencucian dilakukan dengan menggunakan Screw Conveyor; atau Mixing Pump dan Static Drainer; atau Mixing Chamber dan Screw Conveyor. Yodisasi adalah proses penambahan zat yodium berupa senyawa Kalium Iodat ( KIO3 ) dengan kadar 30 ppm atau lebih ke dalam garam secara mekanis. Pasal 4 Cukup jelas 93
Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Drip feeding system adalah sistem penetesan yodium ke dalam garam. Huruf b Spray Mixing system adalah sistem penyemprotan yodium ke dalam garam Huruf c Dry Mixing system adalah sitem penyemprotan yodium ke dalam garam dalam keadaan kering. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Hur uf a Cukup jelas
94
Hur uf b Cukup jelas Hur uf c Cukup jelas Hur uf d Cukup jelas Hur uf e Cukup jelas Hur uf f Cukup jelas Hur uf g Cukup jelas Hur uf h Cukup jelas
Pasal 11 Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, per kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. Konsumsi dalam pengertian ini tidak hanya dalam konteks untuk manusia atau ter nak, akan tetapi termasuk juga untuk pengasinan ikan dan bahan penolong industri. Peredaran mer upakan kegiatan menyalur kan dan memasarkan garam mulai dari tingkat produsen, distributor sampai kepada pengecer.
95
Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 13 Penjual makanan dan minuman termasuk didalamnya pedagang keliling. Industri Pengolahan Pangan, antara lain penggilingan cabe, bumbu masak, makanan ringan. Pasal 14 Hur uf a Cukup jelas Hur uf b Dalam rangka penanggulangan kasus GAKY, dilakukan pelatihan teknis kepada kader kesehatan mengenai cara pemberian kapsul yodium. Dalam rangka pengawasan peredaran garam yang tidak beryodium, Pemerintah Daerah memberikan pelatihan pengujian garam beryodium kepada masyarakat. Pengujian tersebut dalam bentuk Iodina Test. Hur uf c Cukup jelas Hur uf d Cukup jelas Hur uf e Pengambilan sampel garam dimaksudkan untuk menguji kadar yodium yang terdapat dalam garam Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas
96
Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas
97
Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Hur uf b Cukup jelas Hur uf c Cukup jelas Hur uf d Cukup jelas Hur uf e Cukup jelas Hur uf f Cukup jelas Hur uf g Cukup jelas Hur uf h Cukup jelas Hur uf i Cukup jelas 98
Hur uf j Cukup jelas Hur uf k Cukup jelas Ayat (3) Hur uf a Cukup jelas Hur uf b Cukup jelas Hur uf c Cukup jelas Hur uf d Cukup jelas Hur uf e Cukup jelas Hur uf f Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas
99
