PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR MINIMAL PELAYANAN POSYANDU PLUS DI KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program pembinaan dan pengasuhan anak usia dini (0-6 tahun) agar lebih efektif dan efisien, perlu dilaksanakannya keterpaduan (integrasi) antara program pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), program Bina Keluarga Balita (BKB), program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Pendidikan Al Quran (TPA); b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu serta menunjang kelancaran pelaksanaan pengintegrasian program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman umum pelaksanaan pengintegrasian program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), program Bina Keluarga Balita (BKB), program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Pendidikan Al Quran (TPA) melalui Posyandu Plus; c. bahwa berdasarkan Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.9/759/2011 Tanggal 23 Mei 2011; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Standar Minimal Pelayanan Posyandu Plus di Kabupaten Aceh Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG STANDAR MINIMAL PELAYANAN POSYANDU PLUS DI KABUPATEN ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 3. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. 4. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 5. Penanggung jawab teknis adalah Instansi dan lembaga terkait selaku penyelenggara Posyandu Plus di Kabupaten. 6. Penanggung jawab Operasional adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi layanan Posyandu Plus. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Standar pelayanan minimal yang menjadi target tahunan kegiatan Posyandu Plus antara lain: a. cakupan kunjungan ibu dan anak usia dini ke Posyandu Plus minimal 50% (lima puluh persen) setiap bulan dari jumlah anak dan balita dalam satu gampong; b. kegiatan stimulasi perkembangan anak di setiap Posyandu Plus yang dilaksanakan sekali sebulan pada setiap kelompok umur; c. tersedianya APE (Alat Permainan Edukatif) di setiap Posyandu Plus; d. terlaksananya kegiatan PAUD minimal 16 (enam belas) kali sebulan; e. terlaksana kegiatan TPA minimal 12 (dua belas) kali sebulan; f. terlaksananya kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita) minimal 2 (dua) kali sebulan; g. tersedianya minimal sepuluh kader yang sudah terlatih; h. minimal 50% (lima puluh persen) jumlah aparat pemerintah gampong dan masyarakat mendukung kegiatan Posyandu Plus dengan adanya alokasi dana gampong; dan i. terlaksananya kegiatan PHBS (Pelaku Hidup Bersih dan Sehat) dalam Posyandu Plus.
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Penanggung jawab koordinasi pelaksanaan program Posyandu Plus adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten, Kecamatan sampai dengan tingkat Gampong. (2) Penanggung jawab operasional dan teknis pelaksanaan Posyandu Plus secara terpadu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten dan Kantor Departemen Agama Kabupaten yang dilaksanakan secara terpadu. Pasal 4 (1) Pencapaian standar pelayanan minimal anak usia dini di Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum penyelenggaraan Posyandu Plus. (2) Pedoman umum penyelenggaraan Posyandu Plus di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai standar bagi instansi dan institusi penyelenggara Posyandu Plus di Kabupaten. Pasal 5 (1) Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan oleh instansi dan institusi terkait dalam pelaksanaan Posyandu Plus. (2) Hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan Posyandu Plus dalam pencapaian standar pelayanan minimal. BAB IV PENGANGGARAN Pasal 6 (1) Biaya pelaksanaan program Posyandu Plus di Kabupaten dibebankan pada APBK melalui dukungan Alokasi Dana Gampong (ADG); (2) Persentase alokasi dana gampong untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah ADG. BAB V PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 7 (1) Pelaporan kegiatan disampaikan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Gampong kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan untuk direkapitulasi dan diteruskan ke Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
Kabupaten dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali. BAB VI PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 9 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal
8 Juni 2011 M 6 Rajab 1432 H
BUPATI ACEH TIMUR,
dto MUSLIM HASBALLAH
Diundangkan di Idi pada tanggal
14 Juni 2011 M 12 Rajab 1432 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,
dto SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 26
