1 Peran Strategis Kecamatan UU No.32/2004: Kedudukan Kecamatan adalah sebagai perangkat daerah. Peran strategis Kecamatan: 1. Layanan umum (KTP, Gakin...
Peran Strategis Kecamatan UU No.32/2004: Kedudukan Kecamatan adalah sebagai perangkat daerah. Peran strategis Kecamatan: 1. Layanan umum (KTP, Gakin) 2. Penunjang ekonomi kerakyatan (HO, SITU, adm pertanahan) 3. Layanan kesehatan (Posyandu, akseptor KB) 4. Kesejahteraan sosial (PKK)
Tindakan yang diambil jika ada dokumen milik pengguna jasa yang hilang?
Muatan Pokok PP No.19/2008 ttg Kecamatan
Kecamatan adalah perangkat daerah, dengan tugas pokok: 1. 2. 3.
Tugas umum pemerintahan Pelayanan masyarakat Sebagai Kepala Wilayah melakukan tugas atributif ? mengkoordinasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, ketenteraman & ketertiban.
Struktur Organisasi Kecamatan (PP No.19/2008)
Camat, 1 Sekcam (3 sub-bagian), dan beberapa Seksi A.
Pola minimal: 1. Seksi Tata-pemerintahan 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa 3. Seksi Ketenteraman & Ketertiban Umum
B.
Pola maksimal: 1. Seksi Pemerintahan 2. Seksi Pembangunan 3. Seksi Ekonomi 4. Seksi Kemasyarakatan 5.
Seksi Ketenteraman dan ketertiban
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pemberdayaan masyarakat Ketenteraman & ketertiban umum Penegakan peraturan Pemeliharaan sarana & fasilitas umum Pemerintahan di kecamatan Pembinaan desa/kelurahan Pelayanan masyarakat.
URUSAN OTONOMI DAERAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Perizinan Rekomendasi Koordinasi Pembinaan Pengawasan Fasilitasi Penetapan Penyelenggaraan Kewenangan lain yang dilimpahkan.
Persyaratan Camat PNS di bidang ilmu pemerintahan (ijazah sarjana) 2. Yg tidak memenuhi syarat ijazah wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan 3. Pernah bertugas di desa/kelurahan atau kecamatan minimal 2 th 4. Diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekda dari jajaran PNS yg memenuhi syarat. 1.
Syarat Pembentukan Kecamatan Administratif; 5 th penyelenggaraan pemerintahan, keputusan Bamusdes, keputusan Kepala Desa, rekomendasi Gub, dsb ? Fisik; cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana & prasarana pemerintahan ? Teknis; jmlh penduduk, luas wilayah, rentangkendali, keg ekonomi, ketersediaan sarana. ?
Faktor & Indikator Pembentukan Kecamatan FAKTOR
INDIKATOR
1. Penduduk
1.
Jumlah Penduduk
2. Luas Daerah
2. 3.
Luas wilayah keseluruhan Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
3. Rentang Kendali
4. 5.
Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan Rata-rata waktu perjalanan ke pusat pemerintahan kecamatan
4. Aktivitas Perekonomian
6. 7. 8. 9.
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
10. Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar 11. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 12. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 13. Rasio tenaga medis per penduduk 14. Rasio fasilitas kesehatan per pendudut 15. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor 16. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga 17. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor 18. Rasio sarana peribadatan per penduduk 19. 20.
Jumlah bank Lembaga keuangan non bank Kelompok pertokoan Jumlah Pasar
Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk Jumlah balai pertemuan
No. 1.
2.
3.
4.
5.
FAKTOR DAN INDIKATOR
BOBOT
Penduduk
20
1.
20
Jumlah penduduk
Luas daerah
10
1. Luas wilayah keseluruhan
5
2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
5
Rentang Kendali
20
1. Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan (ibukota kecamatan)
10
2. Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan (ibukota kecamatan)
10
Aktivitas perekonomian
10
1. Jumlah bank
2
2. Jumlah lembaga keuangan bukan bank
2
3. Jumlah kelompok pertokoan
2
4. Jumlah pasar
4
Ketersediaan Sarana dan Prasarana
40
Syarat Pembentukan Kecamatan
Kategori
Total Nilai Seluruh Indikator
Keterangan
Sangat Mampu Mampu
420
s/d
500
Rekomendasi
340
s/d
419
Rekomendasi
Kurang Mampu Tidak mampu
260
s/d
339
Ditolak
180
s/d
259
Ditolak
Sangat Tidak Mampu
100
s/d
179
Ditolak
TANTANGAN PELAYANAN PUBLIK ? Gagasan
SPM. ? Setiap instansi yg melayani masyarakat harus mampu memenuhi kewenangan minimal sesuai dengan Tupoksi ? Kebutuhan minimal dari pelayanan tertentu ? Kontrak pelayanan (?)
