PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM DI KOTA GORONTALO (STUDI KASUS DI POLRES GORONTALO KOTA) Ramli Abas Nirwan Junus Dolot Alhasni Bakung
ABSTRAK Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat membawa dampak negatif berupa lahirnya berbagai praktek perjudian sabung ayam. Oleh karena itu kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat harus bertindak tegas dalam hal ini, Akan tetapi selama ini kepolisian terkesan diam dengan tidak bertindak dengan tegas dalam memberantas tindak pidana perjudian ini.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan upaya yang dilakukan Polres Gorontalo Kota dalam mengungkap tindak pidana perjudian sabung ayam. Masalah yang diteliti adalah peran kepolisian dalam memberantas judi sabung ayam di Kota Gorontalo. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang didukung oleh data dari lapangan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh polres Gorontalo Kota dalam memberantas judi sabung ayam dengan melakukan penggerebekan tetapi upaya ini belum efektif untuk memberantas judi sabung ayam. Kata kunci: Perjudian, Sabung ayam, Kepolisian
1
Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya selain membawa dampak positif, juga telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, seperti lahirnya berbagai praktek perjudian. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat. Perjudian disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendati tindak perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenai sanksi, pada kenyataannya perjudian ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan paradigma dalam masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah. Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila. Serta membahayakan bagi penghidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala bentuknya masih banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Perjudian mulanya hanya suatu bentuk permainan atau hanya sebagai permainan pengisi waktu luang guna menghibur diri yang sifatnya rekreatif dan netral. Berangkat dari yang netral inilah, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu biasanya berupa barang taruhan seperti uang ataupun benda-benda berharaga lainnya. Pertaruhan dalam perjudian ini juga terdapat unsur-unsur spekulatif atau untung-untungan itu sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung1. Oleh karena perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana maka kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat harus bertindak tegas dalam hal ini. Akan tetapi selama ini kepolisian terkesan diam dengan tidak bertindak dengan tegas dalam memberantas tindak pidana perjudian ini. Polisi cenderung hanya menerima laporan dari berbagai pihak tentang adanya tindak pidana perjudian kemudian Setelah menerima laporan tersebut, beberapa anggota polisi melakukan penyelidikan.
1
Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, 1981, Jakarta, Hal 53.
2
Kebanyakan laporan yang diterima oleh Polres Gorontalo Kota berupa laporan lisan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 103 Ayat (2) KUHAP. Kepolisian harusnya melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi untuk memberantas secara keseluruhan praktek-praktek perjudian sabung ayam yang ada di Gorontalo Kota. Polisi jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat terkait adanya perjudian sabung ayam, karena jika hanya menunggu laporan maka praktek perjudian sabung ayam tidak akan pernah habis. Apalagi Gorontalo memiliki julukan sebagai daerah serambi madinah atau daerah yang memiliki identitas agama islam yang kuat. Oleh karenanya praktek-praktek perjudian sabung ayam harus segera diberantas sampai keakar-akarnya. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum sedangkan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktorfaktor sosial disebut dengan patologi sosial2. Usaha pemerintah dan para aparat penegak hukum untuk memberantas dan membatasi perjudian menjadi terhambat dengan banyaknya praktek-praktek perjudian gelap. Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang juga dapat merugikan ekonomi rakyat dan terhadap hukum, dampaknya terhadap ekonomi rakyat adalah banyaknya harta benda yang terjual hanya karena dipertaruhkan di meja judi. Selain itu juga judi dapat merusak hubungan rumah tangga yang dapat berantakan karena suami istri yang suka bermain judi. Terhadap aspek hukum perjudian merupakan suatu bentuk tingkah laku atau perbuatan yang melanggar norma atau aturan-aturan adat, agama dan tentunya norma hukum. Reaksi sosial terhadap perjudian tersebut cukup keras, bukan saja dari kalangan agama melainkan juga
2
Ibid Hal 55
3
organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kalangan lain yang peduli terhadap masalah judi ini3. Perjudian di Indonesia, memperlihatkan kegiatan berciri “Semi Organized Crime” rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kulitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara4. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian merupakan lembaga atau alat Negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, ini berarti bahwa kepolisian harus memberantas semua penyakit-penyakit masyarakat seperti judi sabung ayam yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun kenyataannya, meskipun judi sabung ayam telah menjadi fenomena dalam masyarakat hanya sedikit yang bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Berdasarkan uraian diatas dan data dari Polres Gorontalo kota selama 4 tahun terakhir yakni dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2013, maka diangkat rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Gorontalo Kota dalam mengungkap modus perjudian sabung ayam (2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Gorontalo Kota dalam mengungkap kasus tindak pidana judi sabung ayam? A. Metode Penulisan Jenis penelitian ialah penelitian empiris yakni dengan menganalisa data yang diperoleh dari masyarakat. Lokasi penelitian berada di kelurahan tomolobutao Kota Gorontalo. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, atau data hasil penilitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat atau studi lapangan
3 4
Mulyana W Kusuma, Kejahatan Dan Penyimpangan, YLBHI, Jakarta, 1988, Hal 55 Ibid, Hal 58
4
langsung pada subjek yang dimaksud5. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain sebagainya6. Peneliti mengkombinasikan data primer yang diperoleh dari masyarakat kemudian dikompilasikan dengan data sekunder berupa literatur-literatur yang mendukung, untuk kemudian menganalisa dan membahas masalah yang diangkat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian terbagi 3 yakni: wawancara
yang merupakan cara yang
digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mendiagnosa permasalahan yang akan diteliti, Kemudian angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya, kemudian observasi ialah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan7. Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah bermain judi sabung ayam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling atau judgemental sampling (tidak semua populasi dijadikan sampel namun hanya sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat memberikan data). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini masyarakat kelurahan tomolobutao sejumlah 20 orang. B. Hasil Dan Pembahasan 1. Upaya Polres Gorontalo Kota Dalam Memberantas Judi Sabung Ayam Pada hakekatnya, judi merupakan perbuatan yang dilarang baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam aturan agama islam. Seperti yang termaktub dalam
5
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010.Dualisme Penelitian Hukum (Normatif danEmpiris).Yokyakarta.Pustaka Pelajar, hlm.153 6 Ibid 7 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010
5
Pasal 303 KUHP yang diancam dengan pidana penjara selama 10 tahun bagi siapa saja yang terlibat dalam permainan atau turut serta dalam permainan judi. Oleh karenanya, kepolisian sebagai lembaga pelindung dan pengayom masyarakat harus memberantas judi sampai pada akar-akarnya. Selama ini upaya yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota adalah dengan melakukan penyergapan ke lokasi-lokasi yang dinilai sering dijadikan sebagai tempat dalam permainan judi. Tetapi hal itu, belum maksimal dalam menjaring para pelaku judi sabung ayam. Dalam 4 tahun terakhir upaya yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota hanya menghasilkan bukti-bukti telah dilangsungkannya judi sabung ayam, yakni berupa darah ayam, kaki ayam dan sejumlah uang. Sementara untuk tersangka yang dijerat belum ada. Sesuai hasil wawancara dengan Kasat reskrim Polres Gorontalo Kota, AKP Adhi pradana, bahwa (pada tahun 2010 dilakukan sejumlah penyergapan di lokasi judi Sabung ayam, tetapi yang ditemukan hanya bukti-bukti terjadinya judi sabung ayam8. Begitu pula pada tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013 yang belum berhasil menjerat para pelaku judi sabung ayam). Tabel Upaya Pemberantasan Judi Sabung Ayam Oleh Polres Gorontalo Kota Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir
8
Tahun
Kasus
2010
1
2011
1
2012
1
Keterangan Tidak ada tersangka karena bocornya upaya penyergapan Tidak ada tersangka karena bocornya upaya penyergapan Tidak ada tersangka karena bocornya upaya penyergapan
Wawancara tanggal 13 november 2013
6
2013
1
Tidak ada tersangka karena bocornya upaya penyergapan
Dilihat dari tabel diatas bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dalam memberantas judi sabung ayam belum maksimal karena dari gambaran yang terjadi selama 4 tahun terakhir menunjukkan grafik yang stagnan, artinya dari tahun ke tahun yang ditemukan hanyalah bukti-bukti terjadinya tindak pidana judi sabung ayam tanpa menjerat para pelaku. Lokasi penyergapan saat ini telah dijaga oleh pihak kepolisian untuk menjaga agar para pelaku tidak melangsungkan judi sabug ayam lagi. Dari gambaran diatas pula upaya kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam memberantas judi sabung ayam belum maksimal. Hal ini dikeranakan dari tahun ke tahun belum ada pelaku yang tertangkap sehingga efek jera belum timbul dalam masyarakat. Oleh kerenanya diperlukan sebuah terobosan baru untuk memberantas judi sabung ayam. Kepolisian merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingganya perlu untuk terus konsisten dalam menjalankan tugasnya tersebut, serta yang paling utama ialah menegakkan hukum dalam masyarakat. Dalam Pasal 14 Undang-Undang No 2 tahun 2002 menyebutkan bahwa salah tugas pokok dari kepolisian ialah: a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
7
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 14 huruf c tersebut menuliskan bahwa kepolisian harus membina masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kepolisian seharusnya tidak hanya memberantas tindak pidana judi sabung ayam tetapi juga harus memberikan pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat secara keseluruhan memahami hal-hal yang dilarang oleh peraturan yang berlaku. Pembinaan yang dimaksud melingkupi segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa agar nantinya kelak judi sabung ayam benar-benar hilang dari masyarakat. Dalam pasal 2 peraturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian Negara republik Indonesia mengatakan bahwa penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyidikan
8
perkara tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian menggunakan asas-asas sebagai berikut: a. Legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan peraturan perundang – undangan. b. Proporsionalitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya sesuai legalitas kewenangannya masing-masing. c. Kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan. d. Kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Polri lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi/golongan. e. Akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis. f. Transparansi, yaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas-asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait. g. Efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, setiap penyidik wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam aturan ini. Sebagaimana pembahasan diatas bahwa perbuatan judi merupakan tindakan melanggar hukum, olehnya kepolisian sebagai aparat keamanan haruslah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Demikian pula dengan penegakan hukum yang harus selalu ditegakkan oleh seluruh unsur kepolisian. Tetapi dalam pelaksanaannya kepolisian belum efektif dalam memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sekaligus dalam penegakan hukum. Perbuatan judi yang secara normatif merupakan tindakan melawan hukum haruslah diberantas oleh pihak kepolisian, tetapi kenyataan dilapangan kepolisian sering kali tidak efektif dalam memberantas judi sabung ayam. Selain itu, bahwa perbuatan judi merupakan tindakan melanggar hukum, olehnya kepolisian sebagai aparat keamanan haruslah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Demikian pula dengan penegakan hukum yang harus selalu 9
ditegakkan oleh seluruh unsur kepolisian. Tetapi dalam pelaksanaannya kepolisian belum efektif dalam memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sekaligus dalam penegakan hukum. Perbuatan judi yang secara normatif merupakan tindakan melawan hukum haruslah diberantas oleh pihak kepolisian, tetapi kenyataan dilapangan kepolisian sering kali tidak efektif dalam memberantas judi sabung ayam. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini Polres Gorontalo Kota dalam memberantas judi sabung ayam adalah dengan melakukan penyergapan langsung lokasi-lokasi yang disinyalir menjadi tempat digelarnya judi sabung ayam, akan tetapi hal ini belum efektif dalam memberantas judi sabung ayam di Kota Gorontalo. Dalam Pasal 15 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian menjelaskan bahwa kepolisian menerima laporan/aduan dari masyarakat. Sementara dalam Pasal huruf b, kepolisian bertugas mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Kaitannya dengan judi sabung ayam, kepolisian hendaknya terbuka dalam menanggapi setiap laporan atau aduan dalam masyarakat terkait digelarnya judi sabung ayam sebagai langkah untuk lebih mengefektifkan pemberantasan judi sabung ayam, mengingat judi sabung ayam sudah merupakan penyakit masyarakat. Tentunya judi sabung ayam tidak akan bisa diberantas apabila tidak dipangkas dari akar-akarnya, olehnya kepolisian sebagai pengayom masyarakat harus memberikan pembinaan hukum masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Harus dipahami bersama bahwa timbulnya perbuaan judi juga bisa disebabkan oleh pengaruh ekonomi yang semakin sulit sehingga masyarakat memilih jalan pintas dalam memeuhi kebutuhan ekonomisnya. Masyarakat pun tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas hal ini tetapi bagaimana sebagai penegak hukum kepolisian dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang sifatnya melanggar hukum.
10
2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Memberantas Judi Sabung Ayam Dalam pemberantasan judi sabung ayam, Polres Gorontalo Kota dihadapkan pada sejumlah kendala yang dilapangan. Menurut Kasat reskrim Polres Gorontalo Kota, AKP Adhi pradana, kendala yang dihadapi oleh pihak pihak Polres Gorontalo Kota terdiri dari: 1. Kendala Eksternal: a.
Operasi penyergapan sering kali bocor terlebih dahulu sehingga yang ditemukan di lokasi hanyalah uang, darah ayam dan lain-lain. Operasi penyergapan diduga telah bocor terlebih dahulu disebabkan keterlibatan oknum polres gorontalo kota yang turut terlibat dalam judi sabung ayam, sehingga setiap kali upaya penggerebekan sering tidak bisa menjerat para pelaku.
h. Kurangnya kerjasama dan kepedulian masyarakat untuk memberantas judi sabung ayam. Walaupun tindak pidana judi sabung ayam dilarang dalam hukum, tetapi masih ada sekelompok masyarakat yang ikut melaksanakan permainan ini. Hal ini pun telah berlangsung lama sehingga sebagian masyarakat menjadi tidak perduli lagi dengan upaya pemberantasan judi sabung ayam. i. Judi sabung ayam sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Karena sudah berlangsung lama maka masyarakat telah menjadikannya sebagai hal yang wajib dilakukan, tanpa memperdulikan lagi aturan yang berlaku sehingga untuk memberantasnya perlu diberikan sosialisasi kepada masyarakat agar nantinya timbul kesadaran untuk tidak bermain judi sabung ayam lagi. 1. Kendala internal ialah: a. Kurang sinkronisasi tugas antara unit intel dan unit reskrim dalam memberantas judi sabung ayam. Dalam melakukan penyergapan, didahului dulu dengan penyelidikan oleh unit intel Polres Gorontalo Kota. Hasil dari penyelidikan ini kurang disinkronisasi dari unit reskrim sehingga upaya penyergapan sering kali tidak menjerat para pelaku. 11
Kendala-kendala inilah yang kemudian menjadikan pemberantasan judi sabung ayam menjadi terhambat karena penggerebekan merupakan satu-satunya cara yang ditempuh oleh pihak Polres Gorontalo Kota untuk memberantas judi sabung ayam. Kebocoran pelaksanaan operasi penggerebekan sebetulnya harus dikaji leih jauh lagi, misalnya dengan memeriksa anggota polisi yang diduga terlibat dalam tindak pidana judi sabung ayam. Karena apabila ada anggota kepolisian yang ikut terlibat dalam judi sabung ayam maka tindakan penyergapan tidak akan menemui hasil yang maksimal. Polres Gorontalo Kota harusnya juga telah mengkaji terlebih dahulu lokasi yang akan ditergetkan sebagai tempat penggerebekan judi sabung ayam. Proses pengkajian ini harus melalui pematangan konsep bersama unsur lain dalam kepolisian, misalnya bagian intel maupun bagian lain yang dapat diperbantukan untuk merumuskan pemberantasan judi sabung ayam. Menurut teori sistem hukum oleh Lawrence Friedman, bahwa suksesnya penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 hal yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pertama Substansi hukum ialah merupakan inti dari hukum itu yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam sistem hukum. Misalnya DPR mengeluarkan Undang-undang, maka undang undang tersebut harus mencakupi seluruh persoalan di Indonesia. Dalam tindak pidana judi, aturan yang mengaturnya ada dalam Pasal 303 KUHP yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paliing banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa yang tanpa mendapat izin: 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan dalam permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan keapda khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara. 12
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian. Dari bunyi Pasal 303 KUHP diatas, dapat dipahami bahwa inti dari Pasal tersebut ialah pelarangan tindak pidana judi tanpa menyebut kata judi sabung ayam. Walaupun begitu tindak pidana judi sabung ayam dimasukkan dalam aturan Pasal itu. Selain itu, tafsiran dari Pasal tersebut ialah sanksi akan diberikan kepada siapa saja yang melakukan judi tanpa mendapat izin. Hal ini tentu saja membuat substansi hukum menjadi tidak jelas dalam Pasal ini karena sanksi tidak diberikan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan judi tetapi sanksi justru akan diberikan kepada yang tidak mendapat izin. Hal ini tentu saja membuat tujuan dari hukum yakni kepastian dan keadilan hukum tidak tercapai dalam Pasal ini. Kedua Struktur hukum ialah institusi yang berperan dalam penegakan hukum, dalam hal ini ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan. Peran dari struktur hukum ini menjadi sangat penting sebab kredibililtas, kompeten dan independensi dalam menjalankan tugasnya masing-masing menentukan arah penegakan hukum kedepannya. Kepolisian sebagai institusi yang pertama menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Utamanya dalam memberantas tindak pidana judi sabung ayam. Dalam pemberantasan judi sabung ayam pun, kepolisian harus memiliki jiwa independensi sebab jika kepolisian tidak memiliki jiwa independensi maka penegakan hukum untuk tindak pidana judi sabung ayam tidak akan efektif. Ketiga,budaya hukum ialah sikap dari masyarakat dalam memahami hukum serta taat kepada aturan yang telah ditetapkan. Budaya hukum menjadi sangat penting sebab titik pusat dari budaya hukum adalah pada masyarakat. Ketidaktaatan masyarakat pada hukum bisa dijadikan indikasi bahwa budaya hukum mengalami kemerosotan. Tindak pidana judi sabung ayam bisa menjadi contoh bahwa budaya hukum atau budaya menaati aturan di masyarakat berada pada titik terendah. Disinilah peran kepolisian, bukan hanya memberantas tindak pidana judi sabung ayam tetapi juga dapat memberikan pendididikan kepada masyarakat untuk selalu taat kepada hukum. 13
Menurut Moeljatno salah satu penyebab orang melakukan tindak pidana karena diperngaruhi oleh lingkungan disekitanya atau criminal sociologi9. Dalam kriminal sosiologi ini aspek lingkungan atau aspek sosial memberikan pengaruh terhadap seseorang untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Aspek sosial inilah yang kemudian menjadi sukar untuk dibendung, misalnya faktor didikan dari keluarga yang minim terhadap aturan-aturan hukum. Selain itu interaksi dengan lingkungan sekitar juga membuat seseorang menjadi turut dalam perbuatan tindak pidana khususnya judi sabung ayam. Dalam tindak pidana judi sabung ayam biasanya dilakukan di tempat yang tersembunyi sehingga aparat kepolisian juga mengalami kesulitan dalam mengungkap judi sabung ayam. Oleh karena itu, kepolisian harus berperan sebagai pengendali sosial untuk mengefektifkan pemberantasan judi sabung ayam. C. Kesimpulan Dan Saran 1. Kesimpulan Upaya yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dalam memberantas judi sabung ayam ialah dengan melakukan penggerebekan secara langsung di lokasi perjudian sabung ayam. Hal ini belum efektif karena upaya penggerebekan belum menyentuh pelaku judi sabung ayam serta tidak memberikan efek jera kepada masyarakat. Faktor utama yang menjadi kendala oleh pihak Polres Gorontalo Kota ialah informasi penggerebekan yang sudah bocor terlebih dahulu sehingga upaya penggerbekan menjadi tidak efektif. 2. Saran Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemberantasan judi sabung ayam oleh pihak Polres gorontlo kota hendaknya bukan merupakan satu-satunya cara yang ditempuh oleh Polres Gorontalo Kota. Pemberantasan judi sabung ayam dapat dilakukan dengan upaya yang lebih
9
Moeljatno (dalam Mahrus Ali), Dasar-dasar hukum pidana, Jakarta, 2012, hal 54
14
preventif yakni dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami tentang aturan pelarangan judi sabung ayam. 2. Untuk lebih mengefektifkan pemberantasan judi sabung ayam, Polres Gorontalo Kota sebaiknya menggandeng masyarakat untuk memberikan informasi tentang lokasi permainan judi sabung ayam agar judi sabung ayam dapat diberantas di masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Ali Mahrus, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta. Ashshofa Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta. G.W. Bawengan, 1977, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya, Pradnya Paramitha, Jakarta. Kartini Kartono, 1981, Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I, Jakarta. Masruchin Ruba’I, 2003 Asas-asas Hukum Pidana , UM Press, Malang. Moeljanto, 2007, Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara Jakarta. Mulyana W Kusuma, 1988, Kejahatan Dan Penyimpangan, YLBHI, Jakarta. Prakoso, Abintoro, 2014, Hukum Dan Psikologi Hukum, Laksbang Grafika, Yogyakarta. Pudi Rahardi, 2007 Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama,Surabaya, cetakan ke 1 Juni.
15
