PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES BREBES PADA TAHUN ( STUDI KASUS DI POLRES BREBES )

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES BREBES PADA TAHUN 2011-2012 ( STUDI KASUS DI POLRES BREBES )

SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM OLEH: FATONI NIM: 09340017

PEMBIMBING:

1. AHMAD BAHIEJ, S.H. M. Hum 2. LINDRA DARNELA, S.Ag, M. Hum

ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2013

ii

ABSTRAK Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi demi kepentingan bangsa dan negara di massa yang akan datang. Namun dalam kenyataannya, anak memiliki permasalahan dengan kehidupannya baik berkonflik dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup Hal ini dapat membawa anak berkonflik dengan hukum. Dalam berkonflik dengan hukum, tentunya tidak lepas dari pengawasan orang tua, maupun lingkungan dan Polisi sebagai penegak hukum. Hal ini dikarenakan polisi memiliki tugas sebagai penyidik demi tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka permasalahan yang akan di jawab dalam penelitian ini adalah terkait Bagaimana proses penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilyah hukum Polres Brebes dan Apakah proses penyidikan di Polres Brebes sudah dengan prosedur Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti ini termasuk penelitian lapangan (Field reseach), dengan jenis kualitatif yaitu suatu penelitian dimana data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bila perlu bahan hukum tersier. data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan dan teknik dalam pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana anak di Polres Brebes, Dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal penyidik telah melakukan tugas penyidikan maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan berita acara.Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke Jaksaan dimana terjadinya tindak Pidana / Locus delicty , apabila sudah benar kemudian diberi stempel POLRI dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk diperbaiki.sedangkan proses penyidikan di Polres Brebes, telah sesuai dengan ketentuan dalam Undnag-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan digabungkan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Polisi sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya problematika yuridis ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, dan lain sebagainya. Kata Kunci : Kenakalan anak, Penyidikan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

vii

MOTTO

Bekerjalah sebagaimana ikan yang tidak

pernah letih berenang menentang derasnya

air, melewati segala arah untuk menggapai cita-cita dan haparan.

Sesungguhnya bangsa itu tegak dan jaya selama bangsa itu mempunyai akhlaq, dan

bila akhlaq itu telah sirna maka hilang pula kejayaan bangsa itu. “(Ibn Rusyd)”

viii

PERSEMBAHAN

 Ayahanda H.Taslim dan Ibunda Hj. Syaripah yang telah memberikan motifasi, spirit serta doanya yang begitu berarti bagi studiku dan terselesainya penulisan skipsi ini..  Kakaku Al- Alimah, Al- Firoh dan Al- yudin Rohadi SThi, SH. M.Hum, Nurhayati, Caswito Shi, serta Adiku Nurokhman., yang kusayangi.  Kekasihku Nurkhasanah alfian pelita hatiku yang selalu memberiku semangat dan mengarahkan dalam setiap nafas dan detik jantungku untuk meraih kehidupan yang abadi.  Almamaterku, terimakasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan hingga ku menjadi seperti ini.  Terimakasi kepada prodi dan segenap jajaranya.  Teman-teman IMMAN Cabang Yogyakarta yang telah membantu kami sehinnga terselesaikanya Skripsi ini  Teman-teman KPMDB Cabang Yogyakarta yang memberiku motivasi sehinnga terselesaikanya Skripsi ini  Teman –teman ILMU HUKUM yang telah banyak membantu spiritnya serta doa dari teman-teman semua.

ix

KATA PENGANTAR

‫ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫واﺷﮭﺪ أن ﻣﺤﻤﺪا رﺳﻮل ﷲ واﻟﺼﻼة‬ ‫واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺣﺒﯿﺒﻨﺎ وﺷﻔﯿﻌﻨﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ وﻋﻠﻰ اﻟﮫ و أﺻﺤﺎﺑﮫ‬ ‫أﺟﻤﻌﯿﻦ‬ Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan

rahmat

dan

pertolongan-Nya

sehingga

penyusun

dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul ”Proses Penyidiakn Terhadap Tindak Piadana Anak Di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2012”. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnahnya dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sampai akhir nanti. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’rie. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Bapak Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Bapak Udiyo Basuki, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

x

4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A.selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga. 5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan yang tidak henti-hentinya disela-sela kesibukannya. 6. Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan yang tidak henti-hentinya disela-sela kesibukannya. 7. Segenap Prodidan Karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 8. Bapak, Ibu, dan kakak di rumah yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya baik secara material dan moral dengan segala kasih sayangnya. 9. Bapak AKBP H Kif Aminanto SIK S.H., M.H selaku Kapolres Brebes dan segenap jajarannya yang telah banyak membantu dalam proses penelitian skripsi. 10. Sahabat-sahabat Ilmu Hukum angkatan pertama, teman-teman Pondok Suer, teman-teman IMMAN cabang Yogyakarta, teman-teman KKN bersama kalian aku temukan arti sahabat. 11. Seseorang yang selalu setia mendukung dan memberikan motivasi dengan tulus

xi

12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan dorongan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu

memberikan

kontribusi

keilmuan

terutam

dalam

bidang

Ilmu

Hukum.Tidak lupa kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT. dan mendapatkan balasan dari-Nya. Aamiin.

Yogyakarta, 25 April2013 Penyusun,

Fatoni NIM. 09340017

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................

i

ABSTRAK .....................................................................................................

ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .........................................................

iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................................

iv

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................

vi

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..........................................

vii

KATA PENGANTAR....................................................................................

ix

DAFTAR ISI...................................................................................................

xii

BAB I : PENDAHULUAN............................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah.......................................................................

1

B. Rumusan Masalah ................................................................................

6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .........................................................

6

D. Telaah Pustaka .....................................................................................

7

E. Kerangka Teoritik ................................................................................

10

F. Metode Penelitian.................................................................................

14

G. Sistematika Penulisan ..........................................................................

19

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG POLRES BREBES DAN TINDAK PIDANA ANAK ..................................................................

20

A. Letak Geografis dan Wilayah Kewenangn Polres Brebes ...................

20

1. Struktur Polres Brebes ...................................................................

20

2. Letak Geografis dan Wilayah Polres Brebes ................................

21

B. Kewengan Polres Brebes dalam Penyidikan........................................

23

xiii

1. Jumlah Penyidikan yang ditangani oleh Pelres Brebes..................

23

2. Proses Penyidikan di Polres Brebes ...............................................

25

C. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak............................

27

1. Pengertian Tindak Pidana ..............................................................

27

2. Tindak Pidana Anak.......................................................................

29

BAB III : PENYIDIKAN TERHADAP ANAK ..........................................

31

A. Anak dan Pertanggungjawaban Pidana................................................

31

1. Pengertian Anak .............................................................................

31

2. Hak-Hak Anak ...............................................................................

34

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak.................................................

35

B. Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan............

40

1. Pengertian Penyidikan Anak ..........................................................

40

2. Tugas dan Kewengan Penyidik dalam Proses penyidikan anak ........................................

41

BAB IV : HASIL ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP ANAK DI POLRES BREBES......................................................

45

A. Realita Kenakalan Anak di Wilayah Hukum Polres Brebes ................

45

B. Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhdap Anak di Polres Brebes.........

51

C. Kebijakan yang Ditempuh Oleh Polres Brebes dalam Mengatasi Problematika Penydikan Tindak Pidana Anak di Masa yang Akan Datang.........................................................................................

65

BAB V : PENUTUP ......................................................................................

80

A. Kesimpulan ....................................................................................

80

xiv

B. Saran............................................................................................... DAFTAR PUSTKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

81

xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Anak yang Ditangani Polres Brebes ..............................

25

Tabel 2. Perbandingan Penahanan bagi Anak dan Orang Dewasa ..................

26

Table 3 Jenis kasus yang ada di wilayah hukum Polres Brebes…………… ..

47

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.1 Dalam

berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut,

dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadangkadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Disamping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat. 1

Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 1997 pasal 1 Tentang Pengadilan Anak

2

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat

3

ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar. Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir,warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.2 Bahkan tindakan penyimpangan tersebut sudah termasuk sebagai tindak kriminal dan bukan lagi sebagai kenakalan anak. Tindakan-tindakan seperti itu merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan, Karena anak adalah termasuk kelompok usia remaja, merupakan kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia seperti ini, maka para pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Pada tahap ini adalah tahap dimana mereka sedang mencari jati dirinya masing - masing. Mereka berusaha agar diakui keberadaannya oleh pihak lain. Mereka mencoba mengidentifikasikan dirinya sebagai remaja yang berbeda di lingkungan sekitarnya, di sekolahnya, di jalan, bahkan dimasyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka mempromosikan diri 2

Kartini kartono, Patologi Sosial (Jakarta : PT RajaWali pres, 2009) hlm 139

4

mereka sendiri, suatu saat mereka bertemu dengan rekan-rekan yang bernasib sama, dengan sendirinya mereka akan membentuk suatu kelompok tertentu. Dalam KUHAP (Kumpulan Hukum Acara Pidana) ditentukan bahwa penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk dapat melakukan penyidikan. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa tidak semua polisi dapat menjadi penyidik seperti halnya didalam penyelidikan yang dimonopoli oleh polri itu sendiri. Begitupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), karena hanya PPNS tertentu dalam bidang keahlian tertentu dan dengan kewenangan yang diberikan kepadanyalah ia dapat bertindak sebagai penyidik tentunya dalam tindak pidana tertentu pula3. Sedikit berbeda dalam perkara tindak tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena secara khusus berlaku Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Secara umum dapat kita tinjau proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagi berikut : 4 1. Penyidikan 2. Penangkapan 3. Penahanan 4. Proses penyidikan yang wajib untuk dirahasiakan 5. Proses penyidikan terhadap anak yang belum berumur 8 Tahun 6. Pemberkasan perkara

3

4

KUHAP No 8 Tahun 1981 Pasal 1 Tentang hukum acara pidana Undang -undang Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak

5

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “ Dalam suasana kekeluargaan” antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, dan simpati. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan mengunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.5 Sedang simpati dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti terhadap tersangka. Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Sekalilagi ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak meskipun telah menjabat sebagai pelaku tindak pidana. Disisi lain penyidik anak tersebut wajib untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyrakatan lainnya, dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang tentang Peradilan Anak6. Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya, yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak di masyarakat.

5 6

Undang - undang Nomor. 3 Tahun 1997 Pasal 41 Tentang Pengadilan Anak Undang -undang Nomor . 3 Tahun 1997 pasal 42 Tentang Pengadilan Anak

6

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menulis penulisan hukum dengan judul : “Proses Penyidikan Tehadap Tindak Pidana Anak di Polres Brebes Pada Tahun 2011- 2012” B. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagaimana berikut : 1. Bagaimana proses penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Brebes? 2. Apakah proses penyidikan di Polres Brebes sudah sesuai dengan prosedur Sistem Peradilan Pidana Anak ? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian a) Untuk mengetahui proses penyidikan Kepolisian di wilayah Polres Brebes dalam menangani tindak pidana kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak. b) Untuk mengetahui apakah proses penyidikan sudah sesuai dengan Peraturan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diberikan Kepolisian Brebes terhadap korban yang di lakukan oleh anak -anak. Kegunaan dari penelitian ini adalah : a. Kegunaan teoritis 1. Untuk mengetahui proses penyidikan Kepolisian tindak pidana yang berkaitan dengan tindakan yang di lakukan oleh anak di Wilayah Brebes ?

7

2. Untuk mengetahui apakah proses penyidikan sudah sesuai dengan Perarturan Sistem Peradilan Pidana Anak yang di berikan oleh pihak kepolisian yang diberikan kepada korban b. Kegunaan Praktis Memberikan pemahaman kepada penulis khususnya mahasiswa dan masyarakat luas mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana anak dibawah umur terhadap anak serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian kepada korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak - anak semakin meningkat saat ini. D. Telaah Pustaka Dalam hukum pidana terdapat beberapa istilah untuk perbuatan pidana. Dalam hukum pidana Belanda disebut dengan strafbaar feit, sedangkan dalam Kepustakaan hukum pidana digunakan istilah “Delik”. Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, serta untuk menguatkan proses penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan literatur hasil penelitian atapun buku- buku referensi yang membahas tentang kejhatan kejahatan anak. Berbicara tentang hak anak tidak lepas dari anak itu sendiri dan perhatian orang tua. Setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk mengajarkan pada anaknya tentang perbuatan baik dan membantu sesama orang. Kewajiban orang tua pada proses sosialisasi di masa kanak- kanak ini adalah untuk membentuk

8

kepribadian.7 Orang tua mempunyai peran yang sangat dominan terhadap eksistensi anak yang menentukan hitam putihnya anak dan control orang tua terhadap perkembangan anak. Lingkungan pergaulan sosialnya dimna masyarakat atau kehidupan bersama itu tinggal yang dapat mengakibatkan perbuatan diluar kebiasaan anak-anak pada umumnya. Anak ditempatkan pada posisi dimana ia kewajiban hukum dan tindakan hukum yang seharusnya dibedakan dengan orang dewasa.Kewajiban untuk merawat, mendidik, membibing dan membiayai kehidupan mereka adalah tanggung jawab orang tua awalnya namun juga menjadi tanggung jawab kita semua terlebih oleh Negara. Dikuatkan dengan Undang-undang sebelumnya bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang bermasalah atau berhadapan dengan penegakan hukum. Pemerintah dalam upaya mewujudkan perlindungan kepada anak telah berhasil mendirikan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang tugasnya untuk membantu menangani dan mengakomodir permasalahan yang menyakut masalah anak. Akan tetapi tentu kapasitas lembaga tersebut tidak 100% bisa menangani permasalahan anak yang komplek, terlebih kondisi ekonomi Indonesia yang kurang mendukung. Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun telusuri ada beberapa pustaka yang membahas hukum pidana anak diantaranya yang ditulis oleh Dr.Wagianti Soetodjo, SH.,M.S Hukum Pidana Anak.

8

Buku ini secara umum menjelaskan

hukum pidana anak kedalam kepemahaman studi hukum anak, gejala dan

7

T.O.ihromi (penyuting),Bunga Rampai Sosiologi Keluarga dalam tulisan Diniarti F.Soe,oed,pro Sosialisasi.(Jakarata:Yayasan Obor Indonesia,1999), hlm. 36. 8

Wagianti Soetodjo hukum pidan anak (Bandung :Refika Aditama, 2010)

9

timbulnya kenakalan anak serta batas usia pemidanaan anak, pendekatan yuridis, prosedur pemeriksaan anak dan hak- hak anak atas perlindungan hukum. Buku berjudul Hukum anak Indonesia karya dari Darwan Prinst,S.H.9 secara garis besar menjelaskan anak semestinya wajib untuk dipenuhi kewajiban oleh orang tua sesuai dengan kemampuannya sedangkan Waluyadi, hukum perlindungan anak.10 Buku ini secara umum menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak dari segi yuridis. Pembahasan mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana yang di lakukan oleh anak dalam tartan skripsi sebelumnya penulis berhasil temukan yakni skripsi yang disusun oleh Mujiburrahman AM dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.11 Pembahasan skripsi ini memang lebih pada anak jalanan secara umum dengan mengabaikan perbuatan yang dilakukan anak jalanan tersebut tanpa melihat bahwa ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. sekripsi yang di susun oleh Ahmad afif judul pertanggung jawaban pidana anak (Studi perbandingan antara Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang anak pengadilan anak).12 Adapun posisi penulis dalam skripsi adalah berbeda dari skripsi-skripsi yang disebutkan diatas,disini penulis akan lebih banyak membahas tentang proses 9

Darwan Prins, Hukum anak Indonesia

10

Waluyadi, hukum perlindungan anak. Mandar Maju, Bandung,2009

11

Mujiburrahman AM,” perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia perspektif Hukum Islam”.skripsi mahasiswa Uin Sunan Kali Jaga 2009 12

Ahmad afif ,”pertanggung jawaban pidana anak(studi perbandingan antara Undangundang No 3 tahun 1997).Sekripsi Mahasiswa Uin sunan kili jaga 2009

10

penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melawan hukum terhadap kepentingan penyidikan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. E. Kerangka Teoritik Pertama-tama perlu digariskan bahwa penegakan hukum ini sangatlah penting dalam menangani tindakan pidana yang di lakukan oleh anak. Oleh karena itu penulispun mencoba mengakaji sedikit tentang kriminologi, penegakan hukum yang di lakukan oleh penegak hukum yaitu kepolisian. kriminologi akan mendominasi pemaparan selanjutnya. Ini dimaksudkan agar ada batasan yang jelas mengenai kajian tersebut. Perkembangan hukum harus mencerminkan situasi , kondisi dan perbuatan zaman dan tentunya adanya perubahan secara dinamis. Berbicara hukum maka pada dasarnya berbicara substansi hukum yakni keadilan. Dimata hukum semua manusia sama tidak memandang status sosial menusia itu sendiri, membahas hak anak yang berperkara pidana atau terlibat langsung. Tentu hukum tidak hanya berjalan pada tataran yuridis formal saja yakni terbatas tulisan aturan – aturan hukum yang berlaku namun yang terpenting lagi adalah memperhatikan keadilan serta masa depan anak pada lingkungan sosial itu sendiri. a. Pengertian Anak Definisi anak sebagai pelaku tindak pidana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002, menyatakan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

11

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 1) Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 2) Anak nakal adalah :Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. b. Pengertian penyidikan 1. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya13. Sebenarnya mengenai peraturan per undang –undangan mengaenai proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini berdasarkan UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak tidak jauh beda dengan UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Namun ada sedikit penambahan di UU No.11 tahun 2012

13

KUHAP No 8 Tahun 1981 pasal 1 ayat (1)(2) Tentang hukum acara pidan hl m 3

12

Pasal 41 1) Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a) telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. 3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada : a) penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau b) penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Pasal 42 1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. 2) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. 3) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Menurut Romli Atmasasmita, kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam pelajar, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.14

14

Romli Atmasasmita,. Teori dan Kapita Selekta Krimonologi, (Bandung, Rafika Aditama, 2007), hlm. 63.

13

Mr.Paul Moedigdo Moelino (Kriminologi Indonesia) menyatakan : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.15(Semua bentuk perilaku illegal, termasuk yang mengancam atau merugikan secara nyata atau menghancurkan harta benda atau fisik atau menyebabkan kematian).16 Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan atau violence harus terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang, dan akibat dari perilaku kekersan itu menyebabkan kerugian nyata, fisik bahkan kematian. Maknanya jelas bahwa kekerasan harus berdampak pada kerugian pada pihak tertentu baik orang maupun barang. Tampak pula bahwa kekerasan. Menurut Sudarto , Suatu kebijakan penanggulangan kejahatan apabila menggunakan upaya penal, maka penggunaanya sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati,cermat, hemat, selektif, dan limitatife. Penyusunan suatu perundang-undangan

yang

mencantumkan

ketentuan

pidana

haruslah

memperhatikan beberapa pertimbangan kebijakan sebagai berikut :17 1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

15

17

Kartini kartono, Patologi Sosial (Jakarta : PT RajaWali pres, 2009 ) hlm 140 Sudarto, Hukum Dan Hukum pidana, (Bandung, Sinar Grafika, 1981), hlm . 44-48.

14

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatanyang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas masyarakat. 3. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle) 4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (over belasting) F. Metode Penelitian Suatu kegiatan ilmiah agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode pada dasarnya cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yaitu memecahkan masalah 18. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu masalah peristiwa.untuk memperoleh kajian yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.Maka metode yang digunakan dalam peneliti ini adalah : a. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field research). Dengan jenis kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 18

hlm. 65

Hadari, Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta : UGM Press, 2007),

15

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan penelitiannya.19 b. Sumber Data Yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. “Data Sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bila perlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. 20 a) Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim)”21. Bahan penelitian ini terdiri dari beberapa perundang-undangan: Berdasarkan teori diatas, maka Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

19

Nurul, Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori dan Aplikasi (Jakarta , Bumi Aksara, 2006), hlm. 92. 20

Ibid, hlm.151.

21

Ibid, hlm. 82.

16

3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kepolisian. 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Sistem Peradilan Pidana Anak b) Bahan sekunder Bahan Hukum Sekunder, yaitu : Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik) c) Bahan Hukum tersier Bahan Hukum tersier, yaitu : bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder, (Rancangan Undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia) c. Metode Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, interview, dan dokumentasi,Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah data sekunder yaitu studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, Undang-undang, KUHP, KUHAP.22 a) Observasi Observasi merupakan pengamatan dan percataan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian23 Selajutnya observasi berfungsi sebagai explorasi dan hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih

22

Ibid, hlm. 82.

23

Hadari, Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, hlm. 106.

17

jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.24 Hal tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dipolres Brebes. b) Interview Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik ini sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.25 atau sebebuah dialog yang dilakukan pewancara untuk memperoleh informasi dari responden.26 Jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin artinya interview dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan, dengan ini peneliti ingin mendapatakan informasi atau data untuk menjawab masalah penelitian yang tidak dapat di peroleh dengan teknik pengmpulan data lain. c) Dokumentasi Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini diharapkan bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan selain 24

S. Nasution, Metode Penelitian (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 106.

25

Nurul, Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori dan Aplikasi, hlm.

179. 26

Joko Subagyo ,Metode penelitian dalam teori dan praktek, Remaja Rosda Karya,(Jakarta 1993),hlm :7

18

itu dokumen juga bermanfaat sebagai bukti untuk suatu pengujian.27 Selanjutnya penulis mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori,

dan

lainnya

yang

behubungan

dengan

masalah

penelitian.28

Dukumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari interview dan observasi. d. Metode Analisa Data Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Namun, ini belum dapat dipakai untuk menyusun suatu konstruksi deskriptif fakta. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diperoleh dalam penelitian dilaporkan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.29 Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, data tersebut perlu diolah dan di analisa dengan baik agar data tersebut bermakna. Adapun metode yang peneliti gunakan adalah metode Deduktif,yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pertanyaan yang bersifat

27

Lexy J, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 161 28

Lexy J, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 161 29

Robert Bodan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif : Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial (Surabaya, Usaha Nasional, 1992), hlm. 80.

19

umum menuju pada pertanyaan yang bersifat khusus, dengan penalaran yang bersifat rasional. Kemudian dianalisis secara Komparatif, yaitu mengkaji tindak pidana anak tersebut dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan hasil penelitian kepustakaan. G. Sistematika Penulisan Skripsi Untuk

lebih

mempermudah

dalam

memahami

dan

membahas

permasalahan yang diteliti, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 Bab yang terdiri dari : BAB Pertama akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. BAB Kedua Tinjauan Umum Tentang Polres Brebes dan tindak pidana anak. BAB Ketiga menjelaskan tentang penyidikan terhadap anak menurut Undang- Undang Nomor 3 tahun 1997. BAB Ke empat Analisa Proses Terhadap Anak Di Polres Brebes BAB Ke lima Merupakan Bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi ringkasan dari serangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi masukan-masukan yang penulis harapkan demi masa depan generasi muda agar terhindar dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Brebes

80

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu bahwa : 1. Dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Brebes dilakukan dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal penyidik telah melakukan tugas penyidikan maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan berita acara. Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan dimana terjadinya tindak Pidana / Locus delicty , apabila sudah benar kemudian diberi stempel POLRI dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk diperbaiki. 2. Sesuai dengan Pasal 1 point 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Akan tetapi, penegak hukum harus Mampu untuk menterjemahkan dan membahas prosedur yang dilakukan

81

dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam rangka penyidikan terhadap anak nakal, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang

Pengadilan

Anak

untuk

dikedepannya,

penyidik

pembantu diharapkan mampu untuk memberikan suatu pandangan yang digunakan dalam proses penyidikan anak. Hal ini mengandung arti bahwa ada pembaharuan dalam suatu prosedur penyidikan yang lebih baik dengan harapan anak tidak merasa ditempatkan sebagai anak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pidananya sehingga menurut anak tersebut sanksi yang diberikan merupakan balas dendam dari suatu keadaan tertentu. B. Saran – Saran 1. Dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan diversi dan diskresi tentu sangat perlu untuk diterapkan mengingat anak bukanlah orang dewasa yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 2. Keluarga Merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Hendaknya keluarga memberikan pendidikan yang positif dan memberikan contoh yang baik terhadap anak, supaya tidak terjerumus kedalam kehidupan yang tidak baik, Oleh karena itu keluaraga memiliki peran penting dalam perkembangan anak. 3. Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan

82

anak, baik pendidikan tingkah laku.Sejalan dengan itu maka sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tandatanda yang kurang baik dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan memberikan bimbingan supaya anak tidak melakukan perbuatan yang kurang baik. b. Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua murid untuk membantu membimbing anak kepada hal-hal yang baik dan menyingkirkan hal-hal yang buruk dari sekeliling anak. 4. Masyarakat

juga memiliki peran penting untuk mencegah timbulnya

kenkalan anak, karenamasyarakat merupakan tempat bergaul dan berinteraksi. Oleh karena itu masyarakat harus berpatisispasi untuk mencegah terjadinya kenakalan anak. 5. Pengadilan anak

keberadaan Pengadilan anak saat ini masih dalam

lingkup pengadilan umum, jadi bukan merupakan pengadilan khusus. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap cara penanganan terhadap kasus anak, karena para petugas pengadilan yang ada dalam pengadilan anak belum sepenuhnya memiliki perfektif anak.lain halnya apabila pengadilan anak merupakan pengadilan khusus, maka tentunya pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadilan anak adalah orang-orang berdikasi penuh atas anak serta memiliki keahlian khusus menangani anak. 6. Implementasi prinsip keadilan sangat banyak tergantung pada para pelaksana pejabat pemerintah dalam bidang eksekutif, juga pejabat-pejabat

83

dalam bidang hukum yudikatif yaitu para hakim. Kecuali itu para penegak hukum memainkan peranan yang besar pula dalam mengimplementasikan prinsip keadilan itu menjadi suatu kenyataan konkret dalam kehidupan masyarakat di Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap putusan hakim wajib mencerminkan prinsip keadilan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang upaya hukum peninjauan kembali yang hanya bisa dimintakan satu kali dan tidak ada kali yang kedua. 7. Terakhir penyusun berharap, semoga karya tulis dalam bentuk skripsi ini yang telah penyusun garap, dapat membawa manfaat bagi penyusun dan para pencari keadilan yang akan menempuh upaya hukum sebagai jalan terakhir dalam memelihara jiwa, harta benda, akal, kehormatan.

81

DAFTAR PUSTAKA A. Kelompok Buku : Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Bibit S. Rianto, MM, Penyidikan dan Penuntutan yang Bersahabat dengan Anak, LCKI Jakarta. Darwan prins, hukum anak Indonesia (Surabaya : Usaha Nasional, 1992) Djoko Prakoso, 1986. Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP. Ghalia Indonesia, Jakarta Hadari, Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial,S. Nasution, Metode Penelitian (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004) _______Metode Penelitian Bidang Sosia (Yogyakarta : UGM Press,2007) Joko Subagyo ,Metode penelitian dalam teori dan praktek, Remaja Rosda Karya,Jakarta 1993. Kartini Kartono, Patologi Social (Jakarta : PT Raja Wali pers, 2009) Lexy J, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1991). Moeljatno, S.H.Asas- asas Hukum Pidana Jakarta : Reneka Cipta, 2008. Muhammad Amin Suma, dkk Pidana Islam Indonesia, Pustaka Firdaus, Jakarta 2001. Mujiburrahman AM,” perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia perspektif Hukum Islam”.skripsi mahasiswa Uin Sunan Kali Jaga 2009. Nurul, Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori dan Aplikasi (Jakarta , Bumi Aksara, 2006). Robert Bodan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif : Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial (Surabaya : Usaha Nasional, 1992). Romli Atmasasmita, SH.LLM. Teori dan Kapita Selekta Krimonologi, Rafika Aditama,2007. Sudarto, Hukum Dan Hukum pidana, (Bandung, Sinar Grafika, 1981).

82

T.O.ihromi (penyuting),Bunga Rampai Sosiologi Keluarga dalam tulisan Diniarti F.Soe,oed,pro Sosialisasi.(Jakarata:Yayasan Obor Indonesia,1999).

Wagianti soetodjo, Hukum Pidan Anak (Bandung : Refika Aditama,2010). Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak. (Mandar Maju, Bandung, 2009). B. Kelompok Hukum : KUHAP NO 8 TAHUN 1981 PASAL 1 AYAT 1-2. KUHAP No 8 Tahun 1981 Pasal 1 Tentang hukum acara pidana KUHAP No 8 Tahun 1981 pasal 1 ayat 1-2 Pasal 99 Perkap nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai pengganti Perkap no. 12 tahun 2009. Pasal 16 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Undang – Undang Nomor .3 Tahun 1997 pasal 1 Tentang Pengadilan anak Undang – Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak Undang – Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Pasal 41 Tentang Pengadilan anak Undang –Undang Nomor . 3 Tahun 1997 pasal 42 Tentang Pengadilan anak UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2) Undang – undang nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak Undang – undang Nomor 3 Tahun 2003, Tentang perlindungan anak Undang-undang Nomor Tahun 1981 Pasal 1 ayat 2 Tentang hukum acara pidana Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia C. Lain-lain : http:///www.hukumonline.com, diakses tanggal 10-03-2013 pukul 00:15 http://ras-eko.blogspot.com/2012/12/pengertian-anak.html diakses pada tgl 01-03-20013 Pkl : 11:08 WIB. http://brebeskab.go.id/pemda/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=183 Di akses pada tanggal 22 Maret 2013.Pukul 10:30 WIB

Media Indonesia, Rabu 16 Januari 2008.

Lampiran : I DAFTAR ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

No

Nama

1.

M. fajar Try Aprilla

2.

Tri Mukti wibowo

3.

Ahmad Noval

4.

Rendi

5.

M.Uji

6.

Andi Suparman

7.

Fajar

8.

Agung prasetyo

9.

Moh. Aziz

10. Wili Eka Putra

Jenis Alamat kelamin LakiDesa laki Pruwatan RT/RW 05/05 Kec. Bumiayu LakiDesa.Leren laki RT/RW 04/05 Kec. Bumiayu LakiDesa.Leren laki RT/RW 04/05 Kec. Bumiayu LakiDesa cenang laki Kec. Brebes Kab.Brebes LakiDesa cenang laki Kec. Brebes Kab.Brebes LakiDesa laki limbangan wetan Rt/Rw 03/04 Kec. Brebes LakiDesa laki limbangan wetan Rt/Rw 03/04 Kec. Brebes LakiDesa laki limbangan wetan Rt/Rw 03/04 Kec. Brebes LakiDesa laki keboledan kec. Wanasari LakiDesa laki pesanggrahan kel Brebes kec. Brebes

Pekerjaan Agama keterangan Pelajar

Islam

P21

Swasta

Islam

P21

Pelajar

Islam

P21

Swasta

Islam

Proses penyidikan

Swasta

Islam

Proses penyidikan

Pelaja

Islam

Proses penyidikan

Pelajar

Islam

Proses penyidikan

Pelajar

Islam

Proses penyidikan

Pelajar

Islam

P21

Pelajar

Islam

P21

11. Damiri

Lakilaki

12. Andi widodo

Lakilaki

13. Dulhakim

Lakilaki

14. Widiantoro

Lakilaki

15

Lakilaki

Indra rifki

16. Herlian

Lakilaki

17. Moh . Alief

Lakilaki

Desa Bandung sari Kec. Banjar harjo Desa cinanas Kec. Bantarkawung Desa cinanas Kec. Bantarkawung Desa cinanas Kec. Bantarkawung Desa kemurang wetan Kec.Tanjung Desa Pruwatan RT/RW 05/05 Kec. Bumiayu Desa.Leren RT/RW 04/05 Kec. Bumiayu

Swasta

Islam

P21

Swasta

Islam

P21

Swasta

Islam

P21

Swasta

Islam

P21

Pelajar

Islam

Proses penyidikan

Pelajar

Islam

Proses penyidikan

Pelajar

Islam

Desa.Leren RT/RW 04/05 Kec. Bumiayu

DAFTAR PERTANYAAN (WAWANCARA ) KANIT UPPA (Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak ) A. Pertanyaan Polres Brebes 1. Ada berapa jumlah kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak dalam setahun ini ? 2. Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana anak apakah itu di sama kana taukah di bedakan ? 3. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ? 4. Adakah tempat tahanan khusus anak ? 5. Ada tidak anak yang sedang ditahan ? 6. Apakah ada hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan yang dihadapi oleh Polres Brebes dalam mengatasi tindak pidana anak ?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK ORANG TUA KORBAN DAN ORANG TUA TERSANGKA B. Pertanyaan Buat orang tua tersangka. 1. Siapa nama anak bapak? 2. Apa pekerjaan bapak ? 3. Berapa usia anak bapak? 4. Apakah anak bapak masih sekolah? 5. Bagaimana menurut bapak mengenai proses penyidikan tindak pidana anak di Polres Brebes, kasus yang menimpa anak bapak ? 6. Apakah dalam proses penyidikan di Polres Brebes bapak menggunakan pengacara ? C. Pertanyaan Buat orang tua korban 1. Siapa nama bapak ? 2. Apa pekerjaan bapak? 3. Berapa usia anak bapak? 4. Apakah anak bapak masih di bangku sekolah? 5. Bagaimana tanggapan bapak selaku korban.Mengenai proses penyidikan tindak pidana anak di Polres Brebes ini ? 6. Apakah menurut bapak proses penyidikan di polres brebes ini sudah sesuai dengan hukum ?

Lampiran II Gambar : Ruang Tahanan khusus Anak

Sumber: Di ambil di Polres Brebes

Gamabar: Ruangan Penyidikan Anak

Sumber : Di ambil di Polres Brebes

Gambar : Lokasi Polres Brebes

Sumber: Di ambil di Polres Brebes

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI Nama

: FATONI

Tempat/tgl. lhr: Brebes, 04 Mei 1990 Jenis Kelamin : Laki-laki Status

: Lajang (Belum Menikah)

Kebangsaan

: Indonesia

Agama

: Islam

Alamat Asal : Jln. KH. Kaprawi D/s Pengaradan, RT/Rw 02/04 Kec.tanjung Kab. Brebes Jawa tengah Alamat Tinggal: Jln. Bimo Kurdo Sapen No : 36 Yogyakarta Email

: [email protected]

Tlpn/HP

: 087 839 563 321

Tinggi/berat

: 165 cm/ 60 kg

B. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Formal 1997-2003 : Menempuh pendidikan di SD N II Pengaradan 2003-2006 : Menempuh pendidikan di MTs N Ciwaringin, Cirebon 2006-2009 : Menempuh pendidikan di MAN Model ciwaringin , cirebon 2009-2013 : Menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum

2. Pendidikan Non Formal 1. Ulil-Albab lembaga kursus lembaga asing (bahasa inggris) dan komputer plered Cirebon. 2007. 2. Lembaga toefel / toefel di UIN Sunan kalijaga. 3. Kursus Lembaga Asing (Bahasa Arab Dan Bahsa Inggris ) UIN Sunan Kali Jaga. 4. Pondok Pesantren Asrarurofi’ah Babakan Ciwaringin Cirebon.2004 S/d 2009

C. PENGALAMAN ORGANISASI 1. Ikatan Mutakhorijin Madrasah Aliyah (IMMAN) CABANG YOGYAKARTA Periode 2009-2010 2. Wakil Ketua PKO IMMAN Cabang Yogyakarata Periode 2012-2013 3. Koor. Divisi Humas Keluaraga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) Brebes Periode 2010-2011 4. Wakil Ketua Paskibra Man Model Babakan Ciwaringin Cirebon Periode 2007.

D. Kegiatan yang pernah diikuti : 1. Pratek peradilan Negeri Sleman (PN) yogyakarta, 2011 2. Pratek peradilan Agama Sleman (PA) Yogyakarta, 2011

3. Pratek

peradilan

Pengadilan

Tata

UsahaNegara

(PTUN)

Bantul

Yogyakarta, 2011 4. Prakte Polres Gunung Kidul Yogyakarta, 2011 5. Seminar Pembekalan dan Sosialisasi Perguruan Tinggi Di UIN Sunan kali jaga yogyakarta, 2009.

E. Hobby : 1. Olah raga 2. Membaca 3. Maen Musik 4. Dan lain - lain