ARTIKEL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus: Polres Pariaman)
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh: HARVIED CHARLIND 0910012111123
Bagian Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG
2013
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus: Polres Pariaman) 1
Harvied Charlind1, Yetisma Saini1, Syafridatati1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:
[email protected] ABSTRACT
Legal protection of children is very important for the creation of the continuity of the State, at the level of investigation, the victims are given special protection and rehabilitation, children are easy to fall victim to the crime of rape, it is usually done by people close to the child, the crime of rape of a child is an act that meets the criminal element in terms of the tangent with the civility and decency. The crime of rape against children is regulated in law No. 23 of 2002 on child protection Section 81 subsection (1), one case happen in Pariaman. In this research the issues examined are: (1) how does the shape of the legal protection of children as victims of the crime of rape?(2) whether the obstacles faced in conducting the investigation, the investigator of the children as victims of the crime of rape? The methods used in this research is the juridical sociological approach method, the data obtained are then processed with qualitative analysis. Based on the results of the study can be concluded: (1) a form of legal protection of children as victims of the crime of rape: provide a special shield cover for victims in the room gives you the assurance of salvation, RPK for victims, and get rehabilitation. (2) the constraints facing: Investigators are having trouble communicating, victims of trauma, the scene of the crime, the lack of funds for equipment, the result of visum et repertum, and processing time investigation the matter very shortly. Keywords: legal protection, victims, rape, investigation
juga penerus cita-cita Negara serta sumber
Pendahuluan sekaligus
daya manusia yang nantinya akan memegang
karunia Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa
kendali pembangaunan nasional. Masa depan
harus dijaga karena dalam dirinya melekat
bangsa sangat ditentukan oleh kualitas
harkat,
sebagai
perlakuan serta perlindungan terhadap anak-
manusia yang harus dijunjung tinggi.Hak
anak. Tanpa anak-anak, masa depan suatu
asasi anak merupakan bagian dari hak asasi
bangsa tidak akan pernah ada.
Anak
adalah
martabat
dan
amanah
hak-hak
manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar
1945 dan konvensi Perserikatan
Setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan
Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari
dan hak berpartisipasi dalam kehidupan
sisi kehidupan berbangsa dan bernegara,
keluarga,
anak adalah merupakan aset bangsa sekaligus
mempunyai hak perlindungan atas segala
sosial
dan
budaya.Anak
pun
yang dapat menghambat pertumbuhan dan
akandilakukan pembunuhan dari pelaku hal
perkembangan
ini membuat korban takut dan trauma.
dirinya.Untuk
menunjang
penyenlenggaraan hak-hak anak, Indonesia
Diharapkan
telah
perundang-
kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan
undangan yang memberikan perlindungan
proses pemeriksaan sehingga korban akan
hukum terhadap hak-hak anak. Seperti pada
memperoleh keadilan atas apa yang menimpa
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979
dirinya.
melahirkan
tentang
beberapa
kesejahteraan
anak,
dari
Seperti
keputusaan
pengaduan
kasus
yang
ini,
maka
terjadi
di
presiden (Kepres) Nomor 36 Tahun 1990
Pariaman, tepatnya di desa Limau Purut
yang merupakan ratifikasi dari Konvensi hak
kejadian berawal pada tanggal 12 April 2013
anak yang dipelopori oleh PBB Tahun 1989,
jam 12.00 WIB tersangka AR umur 19 tahun
Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang
mengirim SMS kepada korban AF umur 17
Peradilan Anak dan Undang-undang No 23
tahun, yang isinya agar korban datang ke
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
rumahnya, sesampai korban di rumah pelaku,
Pasal 81 ayat (1) (selanjutnya disebut UU
tersangka berkata kepada korban tau nggak
perlindungan anak), ditentukan bahwa Setiap
ketika berciuman dulu, saya merekam video
orang yang dengan sengaja melakukan
dengan kamera Handphone (HP). Kemudian
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
pelaku kembali berkata kepada korban,
anak melakukan persetubuhan dengannya
bahwa video tersebut akan saya sebarkan
atau dengan orang lain.
apabila tidak mau melakukan hubungan
Kasus tindak pidana perkosaan paling
badan, pelaku tetap mulai memaksa kepada
dalam
korban untuk besetubuh dengannya sehingga
penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan,
korban tidak berdaya lalu diperkosa. Setelah
penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan
kejadian tersebut, korban pulang ke rumah
putusan, juga kesulitan pembuktian misalnya
dengan
perkosaan
yang
melaporkan kejadian tersebut kepada orang
umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang
tuanya, kemudian orang tuanya segera
lain.
melaporkan kejadian tersebut kepada Polres
banyak
menimbulkan
atau
kesulitan
perbuatan
cabul
Faktor korban berperan penting untuk
keadaan
menangis
dan
korban
Pariaman.
dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus
Ketika anak menjadi korban tindak
perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian
pidana perkosaan, anak telah mengalami
dari korban untuk melaporkan kejadian yang
kerugian tidak saja materil, tetapi lebih pada
menimpanya kepada polisi karena pada
kerugian
umumnya
dengan begitu anak sebagai korban tindak
korban
mengalami
ancaman
inmateril,
yaitu
kejiwaannya,
pidana
tidak
saja
berhak
perkosaan di tingkat Penyidikan di
mendapatkan
Polres Pariaman.
konpensasi dan restitusi, tetapi juga berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala
Pembinaan dan rehabilitasi ini sangat penting
yang
dihadapi
penyidik
untuk mengembalikan kejiwaan anak yang
melakukan penyidikan terhadap anak
sempat terganggu karena tindak pidana yang
sebagai
dialaminya. Apabila ini tidak diperhatikan
perkosaan di tingkat Penyidikan di
oleh penegak hukum maka akan banyak anak
Polres Pariaman.
korban
tindak
dalam
pidana
tidak dapat menjalani kehidupannya dengan wajar, dan tidak dapat melaksanakan hak dan
Metodologi
dan
Metode pendekatan dalam penelitian
perkembangannya telah terhambat akibat
ini adalah dengan menggunakan metode
trauma dari tindak pidana yang menimpanya.
pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian
kewajibannya
karena
petumbuhan
Berdasarkan uraian latar belakang di
terhadap
permasalahan
hukum
dengan
atas, maka permasalahan yang diangkat
melihat norma hukum yang berlaku, yang
dalam penulisan ini adalah:
dilakukan
secara
sosiologis
atau
1. Bagimanakah bentuk perlindungan
memperhatikan aspek dan pranata-pranata
hukum terhadap anak sebagai korban
lainnya, dalam hal ini metode pendekatan
tindak pidana perkosaan di tingkat
akan
Penyidikan di Polres Pariaman?
perundang-undangan yang berlaku sebagai
2. Apakah Penyidik
kendala
yang
dalam
dihadapi melakukan
pedoman
tingkat
Penyidikan
di
Polres
beratkan
pembahasan
pada
peraturan
masalah
yang
dikaitkan dengan prakteknya di lapangan. Dalam
penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di
menitik
penelitian
ini
penulis
menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu: 1. Data primer Data
Pariaman?
primer
adalah
data
yang
diperoleh langsung di lapangan melalui Berdasarkan batasan masalah yang
wawancara dengan Briptu Asripal Alfandi
akan dikaji oleh peneliti maka dapat ditarik
selaku penyidik perlindungan perempuan
tujuan penelitian yang dicapai oleh peneliti
anak
sebagai berikut:
penyidikan terhadap perkara anak di Polres
1. Untuk
mengetahui
bentuk
perlindungan hukum terhadap anak sebagai
korban
tindak
pidana
(PPA)
yang
Pariaman. 2. Data sekunder
pernah
melakukan
Data sekunder adalah data yang
dipelajari secara utuh. Pengertian analisis,
diperoleh dari kantor Kepolisian Polres
dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan
Pariaman, yakni berkas perkara yang ada di
penafsiran secara logis, dan sistematis.
kantor Kepolisian Polres Pariaman, berita
Setelah analisis data selesai, maka
acara pemeriksaan (BAP) dan Statistik
hasilnya akan disajikan secara deskriptif,
kriminal tindak pidana perkosaan terhadap
yaitu dengan menuturkan dan mengambarkan
anak pada tahun 2011-2013.
apa adanya sesuai dengan permasalahan yang
Ada dua kegiatan utama yang akan
diteliti. Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan
dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini,
yang merupakan jawaban atas permasalahan
yaitu:
yang diangkat dalam penelitian ini.
1. Wawancara Wawancara pengumpulan komunikasi
yaitu
data
yang
secara
metode menghendaki
langsung
antara
Hasil dan Pembahasan Dalam masa pertumbuhan fisik dan
si
pewawancara dan informan ( penyidik PPA)
mental,
di Polres Pariaman. Wawancara ini dilakukan
perlindungan
khusus
secara
hukum
sebelum
terstruktur
yaitu
peneliti
telah
anak
membutuhkan
baik
serta
perawatan, perlindungan
maupun
sesudah
mempersiapkan pedoman wawancara (daftar
dilahirkan.Untuk perkembangan kepribadian
pertanyaan) terlebih dahulu.
anak secara utuh dan serasi, diperlukan
2. Studi Dokumen
lingkungan keluarga yang bahagia. Namun kantor
kenyataan masih banyak terdapat anak-anak
kepolisian Polres Pariaman yang berupa data
yang belum memperoleh perlindungan yang
tertulis seperti dokumen mengenai data kasus
seharusnya, seperti anak yang terlantar, anak
tindak pidana perkosaan terhadap anak.
jalanan,
Data
Analisa
yang
data
didapat
di
dilakukan
secara
anak
diskriminasi,
di anak
perlakukan yang
tidak
secara dapat
kualitatif yaitu dari data yang diperoleh
memperoleh hak atas identitas dirinya, anak
kemudian disusun secara sistimatis dan
dalam
dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah
anak, dan konflik bersenjata, anak yang
yang dibahas.
terlibat
keadaan darurat seperti pengungsi
dalam
konflik
hukum
seperti
Analisa data kualitatif adalah suatu
pengadilan anak, hukuman anak, rehabilitasi,
cara penelitian yang menghasilkan data
juga anak dalam situasi eksploitasi seperti
diskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan
pekerja anak, narkotik kekerasan seksual,
oleh responden baik secara tertulis maupun
pelacuran anak, penjualan anak perdagangan
lisan dan juga prilaku yang nyata, diteliti dan
anak, penculikan dan sebagainya.
Perhatian dalam bidang perlindungan
itu KUHP juga memberikan perlindungan
anak adalah sangat penting karena tujuan dari
terhadap anak dari kejahatan.Salah satunya
pembangunan Indonesia adalah membentuk
adalah perlindungan terhadap anak dari
manusia seutuhnya, Dan jika perlindungan
tindak pidana perkosaan atau persetubuhan
anak dalam proses pembangunan tidak di
yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti
perhatikan
pada Pasal 287 KUHP.
akan
menimbulkan
sebagai
Dalam tindak pidana perkosaan ini
masalah, oleh karena itu anak-anak harus korban
mendapatkan perlindungan hukum. Kejahatan
perkosaan
merupakan
mengharapkan
adanya
jaminan
berdasarkan hukum bahwa korban akan
suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh
didampingi
masyarakat pada umumnya, namun kejahatan
pemeriksaan
tersebut
dalam
pemeriksaan perkaranya selesai sehingga
dengan
mereka mendapatkan perlindungan dan tidak
perbuatan tindak pidana perkosaan yang
akan dirugikan kepentingan hukumnya dalam
dilakukan oleh para remaja.
proses tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan
senantiasa
masyarakat.Begitu
terjadi
pula
halnya
oleh
orang
tuanya
dalam
perkaranya
hingga
proses
Upaya untuk melindungi anak telah
oleh pihak penyidik yaitu kepolisian, kadang-
diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-undang
kadang dalam saat pemeriksaan tersebut
Dasar 1945 dan Undang-undang No. 4 tahun
korban diperlakukan semena-mena, seakan-
1979 tentang Kesejahteraan Anak serta
akan korban mempunyai andil dalam proses
Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang
tersebut.
menekankan
Kepolisian adalah salah satu dari
bahwa perlindungan anak merupakan suatu
aparat penegak hukum.Aparat hukum yang
usaha yang mengadakan kondisi dimana
dimaksud adalah aparat hukum yang terkait
setiap anak dapat melaksanakan hak dan
dalam pemprosesan tindak pidana perkosaan
kewajibannya, serta merupakan perwujudan
di Polres Pariaman.Mengenai perlindungan
keadilan dalam masyarakat, berdasarkan
terhadap korban perkosaan dapat berarti
Undang-undang yang sudah ada anak sudah
sebagai suatu usaha yang melindungi korban
merasa
agar
Perlindungan
Anak,
yang
terlindungi.Dengan
demikian
dapat
melaksanakan
dan
seimbang
dan
perlindungan anak sedapat mungkin harus
kewajibannya
diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan
manusiawi.Perlindungan itu dapat berupa
berbangsa dan bernegara.
perbuatan maupun aturan-aturan sehingga
Mewujudkan
kesejahteraan
anak,
juga berarti melindungi dari segala bentuk kejahatan anak dan eksploitasi.Oleh karena
secara
hak
dapat tercapainya keseimbangan yang selaras bagi kehidupannya.
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undangundang Perlindungan Saksi dan Korban,
perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana
seorang Saksi dan Korban berhak:
diketahui
bahwa
atas
perlindungan anak ini diwujudkan dalam
keamanan pribadi, keluarga, dan harta
Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang
bendanya, serta bebas dari ancaman
Perlindungan Anak, maka sesuai dengan
yang berkenaan dengan kesaksian
Pasal
yang
Anak, pemerintah dalam menyelenggarakan
1. Memperoleh
akan,
perlindungan
sedang,
atau
telah
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan
dan
Perlindumgan
perawatan
wajib
mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat: 1. Berpartisipasi
dukungan keamanan keterangan
tanpa
2. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan
tekanan
agamanya
4. Mendapat identitas baru
3. Bebas menerima informasi lisan atau
5. Mendapat nasihat hukum 6. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara
Undang-undang
pemeliharaan
diberikannya
3. Memberikan
56
sampai
batas
waktu
tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
perlindungan berakhir.
4. Bebas bersikap dan berkumpul
Keberadaan Saksi dan Korban dalam
5. Bebas
beristirahat,
bermain,
proses peradilan pidana selama ini kurang
berkreasi, dan berkarya seni budaya,
mendapat perhatian masyarakat dan penegak
serta
hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap
6. Memperoleh sarana bermain yang
dan tidak terselesaikan banyak disebabkan
memenuhi
oleh Saksi dan Korban takut memberikan
keselamatan.
kesaksian kepada penegak hukum karena
Berdasarkan
mendapat ancaman dari pihak tertentu.
Undang-undang
syarat
Pasal
kesehatan
64
dan
ayat
Perlindungan
(3)
Anak,
Korban
perlindungan khusus bagi anak yang menjadi
dalam proses peradilan pidana di Indonesia
korban suatu tindak pidana dilaksanakan
belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai
melalui:
Perlindungan
Saksi
dan
dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya
mengatur
perlidungan
terhadap
tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan
1. Upaya
rehabilitasi,
baik
dalam
lembaga maupun diluar lembaga 2. Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik,
agar anak tidak merasa malu atau merasa di kucilkan. Bentuk perlindungan terhadap anak
mental, maupun sosial 4. Pemberian
aksesibilitas
mendapatkan
informasi
untuk mengenai
menjadi
pemidanaan
Upaya rehabilitasi yang dimaksud
didalam
anak, agar trauma yang dialaminya dapat segera berakhir dan kembali menatap masa depan dengan bahagia. Upaya ini diperoleh diluar Ruangan Pelayanan Khusus (RPK), seperti perlindungan psikis anak seperti pelayanan medis baik psikologi, mental dan fisik anak.Sehingga anak-anak yang menjadi dapat
kembali
pada
kondisi
sebelumnya dan tidak mengalami traumatik yang luar biasa dan dapat menjalani hidup seperti biasanya. Menurut
Briptu
Asripal
Alfandi
selaku penyidik PPA di Polres Pariaman mengatakan bahwa setiap anak menjadi
korban
perkosaan
atau
persetubuhan, dalam hal penghukuman atau
perkembangan perkara.
adalah upaya untuk mengembalikan kondisi
korban
yang
terhadap tersangka terdapat Pasal
81
Undang-undang
Perlindungan Anak yang berbunyi: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, sedangkan kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
berhak
Namun apa-apa saja yang dibutuhkan
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan
penyidik di dalam proses penyidikan . Briptu
hukum lainnya.Bantuan ini dapat berupa
Asripal Alfandi mengatakan hal-hal yang
bantuan medik, rehabilitasi, konsultasi dari
harus dipenuhi atau dilakukan dalam proses
psikolog dan psikiater dan pendidikan.
penyidikan perkara pidana terutama oleh
Dalam proses penyidikan anak juga berhak
penyidik
didampingi oleh orang tua atau walinya.
Perlindungan Perempuan Anak (PPA) dalam
korban
suatu
tindak
pidana
Disamping itu, anak yang menjadi korban seksual atau perkosaan berhak untuk dirahasiakan.Maksudnya
adalah
identitas
anak yang menjadi korban harus dirahasiakan
Polri,
khususnya
penyidik
mengalami perkara pidana kebutuhan itu antara lain:
1. Kecermatan dan ketepatan setiap
sedangkan untuk 4 kasus yang lainnya tidak
membuat dokumen yang berkaitan
tuntas dikarenakan ada beberapa kendala
dengan perkara yang ditangani.
pada proses penyidikan. Pada tahun 2012
2. Memahami dengan benar kebutuhan
terdapat 11 kasus yang masuk, setelah proses
hukum yang harus diterapkan, bukan
penyidikan hanya 9 kasus yang bisa di
sekedar
kebutuhan
selesaikan oleh pihak penyidik, sedangkan
perundang-undangan
untuk 3 kasus yang lainnya tidak tuntas
memenuhi
peraturan
sesungguhnya
dikarenakan ada beberapa kendala pada
terdapat perbedaan yang nyata antara
proses penyidikan. Sedangkan pada tahun
apa hukum itu dan apa peraturan
2013 dari Januari-Juli terdapat 6 kasus yang
hukum itu.
masuk, setelah proses penyidikan hanya 5
belaka.
Karena
3. Hati-hati setiap pembuatan berita
kasus yang bisa diselesaikan oleh pihak
acara, baik terhadap berita acara
penyidik, sedangkan untuk 1 kasus yang
terhadap tindakannya, maupun karena
lainnya
berita acara pemeriksaan, karena
beberapa kendala di proses penyidikan di
dengan
kesalahan
pembuatan
berita
tidak
tuntas
dikarenakan
ada
kecil
dalam
karenakan melarikan diri dan informasi yang
acara
dapat
tidak akurat.
berakibat fatal dan bisa mementahkan
Dalam pelaksanaan proses penyidikan
proses hukum yang seharusnya tidak
perkara perlindungan hukum terhadap anak
perlu terjadi.
sebagai korban tindak pidana perkosaan di
4. Objek hukum (korban) bukan harus dijadikan
sasaran
legalitas
Polres Pariaman. Adapun bentuk-bentuk kendala tersebut menurut Briptu Asripal
operasionalnya hukum, tetapi korban
Alfandi
juga mempunyai hak-hak hukum
perempuan anak (PPA) di Polres Pariaman
yang harus dilindungi dan dihargai
adalah sebagai berikut:
oleh siapa pun. Dari data yang penulis dapat tentang kasus perkosaan anak di Polres Pariaman dari tahun 2011-2013 terdapat 25 (dua puluh lima) kasus yang masuk, diantaranya pada tahun 2011 terdapat 8 kasus yang masuk, setelah proses penyidikan hanya 4 kasus yang bisa diselesaikan oleh pihak penyidik,
selaku
1. Penyidik didalam
penyidik
mengalami melakukan
perlindungan
kesulitan komunikasi
terhadap korban 2. Korban Ttrauma 3. Tempat kejadian perkara (TKP) yang sangat jauh dari Polres 4. Kurangnya dana operasional dan sarana / perlengkapan
5. Hasil
visum
et
repertum
repertumsusah
susah
diselidiki,
dan
penyidikan terhadap kasus-kasus anak
diselidiki kasus-kasus
waktunya yang di berikan sangat
anak waktunya yang diberikan sangat
sedikit padahal pemberkasan kasus
sedikit padahal pemberkasan kasus
harus
harus
secepatnya
sedangkan
penyidik
khususnya
6. Penyidikan
terhadap
diserahkan
sedangkan
jumlah
khususnya
penyidik
anak
diserahkan
secepatnya
jumlah penyidik
penyidik anak
sangat
sedikit.
sangat
sedikit. Ucapan Terima Kasih Penulis
Simpulan
menyampaikan
banyak
1. Bentuk perlindungan hukum terhadap
terimakasih kepada IbuYetisma Saini, S.H.,
anak sebagai korban tindak pidana
M.H. selaku Pembimbing I sekaligus sebagai
perkosaan
korban
Ketua Bagian Hukum Pidana dan Ibu
seperti
Syafridatati, SH., M.H.selaku Pembimbing II
yaitu
mengharapkan
jaminan
kompensasi dan berdasarkan hukum
yang
bahwa korban akan didampingi oleh
memberikan nasehat maupun saran dalam
orang
menyelesaikan skripsi ini.
tua
dalam
perkaranya
pemeriksaan
hingga
proses
pemeriksaan perkaranya selesai serta memberikan restitusi. 2. Kendala dalam
yang
dihadapi
melakukan
penyidik penyidikan
terhadap anak sebagai korban tindak pidana
perkosaan
di
tingkat
penyidikan di Polres Pariaman adalah penyidik
mengalami
didalam
melakukan
kesulitan komunikasi
terhadap korban, korban mengalami trauma,
tempat
kejadian
perkara
(TKP) yang sangat jauh dari Polres Pariaman,
kurangnya
operasional
dan
perlengkapan,
hasil
dana
sarana
/
visum
et
telah
banyak
Selanjutnya
membantu
penulis
dan
mengucapkan
terimakasih kepada: 1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. 2. Ibu Nurbeti, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. 3. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang
telah
bekerja
keras
demi
kelangsungan dan kejayaan bersama untuk Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
dan
atas
pengabdiannya
dan
dedikasinya dalam menyumbangkan ilmu serta mendidik penulis selama duduk
dibangku perkuliahan, serta Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum yang telah membantu. 4. Bapak
Briptu
penyidik
Asripal
Alfandiselaku
pembantu
di
Polres
Pariamanyang telah banyak membantu penulis dalam pengambilan data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini. 5. Terimah kasih kepada kedua orang tua tercinta serta adik penulis atas segala pengorbanan, perhatian, dan do’a yang tulus diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat meraih cita-cita. 6. Ucapan
terimaksih
teman-teman
kepada
Fakultas
seluruh Hukum
Universitas Bung Hatta yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Daftar Pustaka A. Buku-buku Arif Gosita, 1987, Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, IND.HILL-CO, Jakarta _________, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta Ayip Rosidin, 2011, Tahap Penyidikan dan Penuntutan, RajaGrafindo Persada, Jakarta Andi Hamzah, 2000, Hukum Acara pidana Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta Darwin Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung
Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta Gatot Supramono, 2005, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta Irma Setyowati Soemitro, 1990, Hukum Perlindungan Anak, Aksara, Jakarta
Aspek Bumi
Hartono, 2010, Penyidikan &Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta. I.S. Susanto, 1995, Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang Laden Marpaung, 1996, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, T. Sinar Grafik, Jakarta Maulana Hasan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak, Garsindo, Jakarta M.
Yahya Harahap, 2002, Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta
Romli Atmasasmita, 1997, Peradilan Anak Indonesia, Mandar Maju, Bandung Wirjono Prodjokoro,1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco,Bandung Yetisma Saini, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Bung Hatta University Press, Padang Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika. Jakarta
B. Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
