PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PROSES DIVERSI TINGKAT PENYIDIKAN

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PROSES DIVERSI TINGKAT PENYIDIKAN Arfan Kaimuddin PT. Semen Indogreen Sentosa Blok D No. 7, Rukan Darmo Square, Jl. Raya Darmo, Tegalsari, Surabaya Email: [email protected]

Absrtact This research published as journal is written and motivated by three issues. First is the juridical problems that can be observed from the inconsistency of the Act Number 11 of 2012 on the SPPA from article 1, paragraph (6) of the restorative justice to Article 9 paragraph (2). It has distorted the concept of restorative justice for victims of crime minor theft. The Second is the theoretical issues, that is the right of victims to be protected, but in practice these rights are neglected. the Third issue is the sociological problems that can be observed where the criminal acts of theft committed by a child can interfere with the comfort and safety of the community. This research’s objective is to find a basic philosophical formation of Article 9, paragraph (2) of Act No. 11/2012 on SPPA. To describe how should the diversion of the victims of wage theft with losses under local minimum wage was implemented. This journal is written using normative legal research methods. Basic formation of Article 9 (2) Article 9 paragraph (2) of Law No. 11/2012 on SPPA included four main points, three points are meant to protect children in order to avoid prison and then the fourth point is to protect the interests of victims and perpetrators of child. If the victim does not wish to participate, diversion will still run. This philosophical basis is in contrary to the theory of restorative justice and legal protection. In comparison to the Diversion process of Philippines dan Malaysia state, to achieve the ideal form of diversion for criminal offenses minor committed by children in Indonesia is to use a restorative justice approach in a diversion effort. It is supported by the theory of criminal law policy, which is by reformulating and altering the content of Article 9 paragraph (2) of the SPPA. Key words: diversion, restorative justice, victims’ rights

Absrtak Penulisan jurnal berupa hasil penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan. Pertama, permasalahan yuridis yang bisa dicermati dari adanya inkonsistensi dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA yakni antara pasal 1 ayat (6) mengenai restorative justice dengan Pasal 9 ayat (2). Hal ini telah mencederai konsep restorative justice bagi korban tindak pidana pencurian ringan. Kedua, permasalahan teoritis, Hak-hak korban harus dilindungi, namun dalam praktek hak tersebut terabaikan. Ketiga, permasalahan sosiologis yang bisa dicermati ialah Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan di dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini Untuk menemukan dasar filosofis pembentukan Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Untuk menguraikan bagaimana semestinya proses diversi terhadap korban pencurian yang kerugiannya dibawah upah minum provinsi setempat dilaksanakan. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dasar pembentukan Pasal 9 ayat (2) Pasal 9 ayat (2) UU No. 11/2012 tentang SPPAterdapat empat 258

Arfan Kaimuddin, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian...

259

poin utama, tiga poin bertujuan untuk melindungi anak agar terhindar dari penjara kemudian poin keempat yaitu melindungi kepentingan korban dan juga pelaku anak. Apabila korban tidak ingin berpartisipasi, diversi tetap akan dijalankan. Dasar filosofis tersebut bertentangan dengan teori restorative justice dan juga teori perlindungan hukum.Setalah melakukan perbandingan Proses diversi dengan Negara Filiphina dan Malaysia, untuk mencapai bentuk ideal diversi untuk tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak di Indonesia ialah dengan menggunakan pendekatan restorative justice pada upaya diversi. Hal ini didukungoleh teori kebijakan hukum pidana. Dengan mereformulasi untuk merubah isi dari Pasal 9 ayat (2) UU SPPA. Kata kunci: diversi, restorative justice, hak korban

Latar Belakang

ringan,tidak menerima kompensasi dan tidak

Terdapat hal penting dalam Negara hukum

terpenuhinya hak-hak yang lain. Terhadap

yaitu adanya komitmen dan penghargaan

hak-hak tersangka atau terdakwa lebih

untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia

popular diatur dalam Undang-Undang No.

serta jaminan semua warga Negara bersama

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

kedudukannya

hukum.Seperti

(KUHAP) dan perundang-undangan lain

yang termaktub di dalam Pasal 27 ayat (1)

yang terkait, bahkan juga di dalam Undang-

UUD 1945.1 Prinsip yang termaktub dalam

Undang Dasar 1945. Apabila diteliti, di dalam

pasal tersebut idealnya bukan hanya sekedar

KUHAP tersebut lebih banyak mengatur

tertuang di dalam UUD 1945 dan perundang-

hak-hak

undangan.Tetapi yang paling utama adalah

hak-hak korban (victim) pengaturannya tidak

dalam prakteknya atau implementasinya.2

secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak

di

dalam

tersangka

dan

terdakwa.Untuk

Dalam pelaksanaan penegakkan hukum

tersangka atau terdakwa.Kemungkinan hak

seringkali diwarnai dengan hal-hal yang

ini disebabkan pihak korban kejahatan/tindak

bertolak belakang dengan prinsip-prinsip

pidana sudah diwakili oleh Negara (penyidik

UUD tersebut.Contohnya

penganiayaan

dan penuntut umum).3

terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan,

Dalam proses penegakkan hukum pidana

rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar,

yang berpatokan pada hukum pidana dan acara

intimidasi dan sebagainya. Selain itu dari pihak

pidana, Negara yang diwakili oleh organ-

korban juga merasakan terbaikan hak-haknya,

organnya memiliki hak atau kewenangan

antara lain dakwaan lemah, tidak mengetahui

untuk menjatuhkan pidana (ius puniendi).

perkembangan penanganan perkara, tuntutan

Disini jika terjadi tindak pidana, maka

1 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. 2 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1. 3 Ibid., hlm. 2.

ARENA HUKUM Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015, Halaman 147-399

260

terhadap pelakunya akan di tindak melalui

menciptakan rasa keadilan, kebenaran, serta

proses peradilan dengan memberi hukuman.

kepastian hukum. Terlihat bahwa korban

Korban tindak pidana serta masyarakat akan

(victim) tindak pidana tidak bisa serta

secara otomatis diwakili oleh Negara yaitu

merta mengambil haknya begitu saja tanpa

dengan cara diadili dan dituhkan pidana

menjalani sebuah proses hukum. Inilah

yang setimpal dengan perbuatan yang telah

konsekuensi Negara hukum, penyelesaian

dilakukan oleh terdakwa.hal ini berbeda

terhadap hak-hak korban juga harus menjalani

dengan zaman dahulu, pada zaman dahulu

sebuah

korban atau keluarganya dapat langsung

langsung meminta atau mengambil (paksa)

meminta ganti kerugian atau pembalasan

haknya dari tersangka atau terdakwa dapat

kepada pelaku. Fakta ini seperti yang

disebut sebagai pemerasan, ketika korban

dikemukakan oleh Hazel B. Kerper4

melakukan balas dendam atau main hakim

“pada masa lampau, menururt sejarah perkembangan hukum di Inggris (Raja sebagai perwakilan dari Negara) tidak memberikan perhatian sama sekali terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain,terkecuali apabila kejahatan tersebut dilakukan terhadap Negara (Raja). Pada saat itu, “pembalasan” dari seseorang yang dirugikan terhadap pelaku kejahatan (asas talio)masih diperkenankan. Bahkan seluruh keluarga korban dapat melaksanakan pembalasan.” Berpijak pada sejarah tersebut, dengan berjalannya

waktu,

dihilangkan.Setelah

kebiasaan itu

Rajalah

proses

hukum. Apabila

korban

sendiri (eigen riechting) maka yang tadinya statusnya

adalah

sebagai

korban

dapat

berubah menjadi tersangka. Pada proses awal pidana tertentu korban membuat laporan atau pengaduan. Setelah itu Pelaku tindak pidana diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

pemeriksaan,

putusan,

dan

pelaksanaan putusan pengadilan. Di dalam proses yang begitu sistematis tersebut, dalam hal ini korban dapat menjadi saksi yang dapat memberatkan terdakwa. Sebenarnya berdasarkan Pasal 98 -Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang

itupun

menjadi korban dan orang lain yang dirugikan

yang

dapat menutut ganti kerugian, tetapi dalam

mengambil alih mewakili Negara.Dan Raja

praktik tidak efektif diterapkan.

juga yang mengambil peran ganda menjadi

Pentingnya perlindungan hukum kepada

hakim dan menjatuhkan hukuman/pidana.

korban kejahatan secara memadai bukan

Perjalanan sejarah berikutnya, yang tidak

hanya merupakan isu nasional, melainkan

sedikit memakan waktu, diantaranya lahir

juga merupakan isu internasional.Oleh karena

Trias Politica.Melalui kekuasaan yudikatiflah

itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian

proses

yang serius. Pentingnya perlindungan korban

4 Ibid.

peradilan

dilakukan

agar

dapat


261

kejahatan memperoleh perhatian yang serius,

yang sungguh-sungguh oleh pemerintah,

dapat dilihat dari bentuknya Declaration

padahal keadilan dan HAM sangat jelas

of Basic Principles of Justice for Victims of

dalam Pancasila, sebagai ideologi bangsa

Crime and Abuse Power oleh Perserikatan

Indonesia, masalah peri kemanusiaan dan

Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari The Seventh

peri kedilan mendapatkan posisi yang begitu

United Nation Conggres on the Prevention of

urgen sebagai bentuk dari perwujudan Sila

Crime and The Treatment of Offenders, yang

Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila

berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:

Perlindungan hukum terhadap korban tindak

“Offenders or third parties responsible for

pidana sebagai salah satu contoh kurang

their behavior should, where appropriate,

diperhatikannya masalah keadilan dan hak

make fair restitution to victims, their families

asasi dalam penegakan hukum pidana.6

or dependants. Such restitution should include

Pada setiap penanganan perkara pidana

the return of property or payment for the harm

aparat penegak hukum (polisi dan

or loss suffered, reimbursement of expenses

sering kali dihadapkan pada kondisi yang

incurred as a result of the victimization, the

mewajibkannya

provision of services and the restoration of the

kepentingan yang terkesan saling bertolak

rights.”

belakang,

Dalam deklarasi di Milan 1985 tersebut,

untuk

yakni

jaksa)

melindungi

kepentingan

dua

korban

yang wajib dilindungi untuk memulihkan

diberikan

penderitaanya karena telah menjadi korban

mengalami perluasan tidak hanya ditujukan

kejahatan (secara mental, fisik maupun

pada korban kejahatan (victim of crime),

material), dan kepentingan tertuduh/tersangka

tetapi juga perlindungan terhadap korban

sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai

akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of

manusia yang mempunyai hak asasi yang harus

power).5

dijunjung tinggi. Apalagi kalau perbuatannya

bentuk

perlindungan

Permasalahan

yang

dan

tersebut belum diputuskan oleh hakim yang

keadilan dalam kaitannya terhadap penegakkan

menyatakan bahwa pelaku bersalah.Oleh

hukum pidana bukanlah suatu pekerjaan

karena itu, pelaku harus dianggap sebagai

ringan

diimplementasikan.

orang yang tidak bersalah (asas praduga tak

Terdapat berbagai macam peristiwa didalam

bersalah). Dalam penyelesian perkara pidana,

kehidupan masyarakat yang menunjukan

hukum seringkali melakukan kekeliruan

bahwa keadilan dan hak asasi manusia

dengan terlalu mengedepankan hak-hak dari

tersebut kurang mendapatkan perhataian

tersangka/terdakwa, sementara hak-hak dari

untuk

mengenai

dapat

HAM

5 Dikdik M Arif Mansur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 23. 6 Ibid., hlm. 24.


262

korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan

hasil kejahatannya telah dijual dan hasilnya

oleh Andi Hamzah: “dalam membahas hukum

telah habis dipakai untuk foya-foya bersama

acara pidana khususnya yang membahas

teman-temannya.

HAM,

untuk

pelaku tentunya membawa kegembiraan bagi

mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan

korban, tetapi pada saat korban tahu bahwa

hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula

mobil yang dicuri itu telah dijual dan uangnya

hak-hak para korban.7

sudah habis, tentu dengan ditangkapnya

terdapat

kecenderungan

Dengan

ditangkapnya

Di dalam penyelesaian sebuah perkara

pelaku tidak memiliki arti apapun bagi korban

pidana, seringkali ditemukan korban tindak

karna bagi korban yang lebih penting adalah

pidana kurang memperoleh perlindungan

bagaimana mobil itu dapat kembali dimiliki.

hukum secara memadai, baik perlindungan

Persoalan pelaku kejahatan berhasil ditangkap

yang bersifat immaterial amupun materiil

oleh aparat kepolisian tidak secara langsung

sebagaimana Geis berpendapat: “to much

berpengaruh terhadap dirinya.8

attention has been paid to effenders and

Ketika

mobil

yang

dicuri

telah

their raights, to neglect of the victim.”

diasuransikan oleh pemiliknya, kerugian yang

Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat

diderita korban sedikit banyak dapat teratasi oleh

bukti (Alat bukti terdapat dalam pasal 184

pembayaran klaim dari perusahaan asuransi.

KUHAP: keterangan saksi, keterangan ahli,

Namun, hal yang berbeda akan terjadi pada

surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa)

kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh

yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai

anak yang kemudian korbannya merupakan

saksi sehingga bagi korban hanya memperoleh

orang dewasa yang tidak mampu (miskin).

keleluasaan dalam memperjuangkan haknya

Kasus pencurian ringan yang dilakuakn oleh

adalah kecil.

anak ini tentu akan mengganggu kenyamanan

Korban tindak pidana tidak diberikan

dan ketertiban di dalam masyarakat dan perlu

kewenangan untuk terlibat secara aktif

mendapat perhatian kusus, hal ini dikarenakan

dalam proses penyidikan dan persidangan

(anak yang berhadapan dengan hukum) sebisa

sehingga ia kehilangan kesempetan untuk

mungkin dihindarkan dari hukuman penjara.

memperjuangkan hak-hak dan memulihkan

Melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2012

keadaanya akibat suatu kejahatan. Sebagai

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

contoh apabila seseorang pelaku tindak pidana

(selanjutnya disebut UU SPPA) aparat penegak

pencurian mobil berhasil ditangkap aparat

hukum akan berusaha mencari solusi terbaik

kepolisian dan selanjutnya diproses pidana.

bagi sang anak. Diversi akan dupayakan

Pada saat pelaku ditangkap ternyata mobil

secara maksimal oleh pihak penyidik demi

7 Ibid., hlm. 25. 8 Ibid., hlm. 26.


263

menghindarkan anak untuk masuk ke dalam

lebih

SPP (Sistem Peradilan Pidana), karena akibat

Karena periaku kejahatan merupakan hal

buruk yang dapat diderita sang anak tersebut

yang dipelajari dari lingkugang sekitar.

(anak yang berhadapan dengan hukum)

Perilaku kejahatan identik dengan perilaku

apabila telah masuk dalam SPPA. Label

nonkejahatan, sebab keduanya merupakan

pencuripun akan diberikan oleh masyarakat

perilaku yang dipelajari. Edwin H. Sutherland

kepada sang Anak (Anak yang berhadapan

berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu

dengan hukum), dan hal ini akan sangat

dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan

mengagganggu tumbuh kembang sang Anak.

dengan mereka yang melanggar norma-norma

Pelabelan terhadap anak dan perlakuannya

masyarakat tremasuk norma hukum. Proses

pada seseorang akan menyebabkan seseorang

yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya

(anak) itu menerima identitas sebagai pelaku

teknik kejahatan sesungguhnya namun juga

menyinpangan

self-image

motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang

konvensional (citra diri yang baik/lazim)9.

nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya

Perubahan (transformasi) indentitas ini pada

perbuatan-perbuatan anti sosial.10 Jadi anak

saatnya akan memunculkan sebuah komitmen

akan yang masuk dalam lemabaga pembinaan

pada peningkatan karier individu/seseorang

khusus anak dikawatirkan akan menambah

sebagai pelaku menyimpangan. Stigma yang

wawasan kriminalnya lebih luas. Oleh sebab

ditentukan secara konvensional (publik), dapat

itu anak yang berhadapan dengan hukum

mengucilkan individu/seseorang (anak) dari

semaksimal mungkin dijauhkan dengan sistem

ketaatan terhadap norma dan pada waktunya

peradilan pidana anak dengan diupayakan

akan meningkatan ketertarikan individu/

diversi.

dan

menolak

orang (anak) tersebut pada perilaku-perilaku

buruk

dari

keadaan

sebelumnya.

Sebuah konsep baru yang diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu

menyimpang. bahan

diversi bertujuan untuk menciptakan keadilan

pertimbangan lain agar sang Anak (anak

restorative11. Namun pada Pasal 9 ayat (2)

yang berhadapan dengan hukum) dijauhkan

UU SPPA:

Selanjutnya,

yang

menjadi

dari proses peradilan pidana anak adalah

“kesepakatan diversi harus mendapatkanm

dikawatirkan apabila anak tersebut diputus

persetujuan korban dan/atau keluarga anak

bersalah dan kemudian harus menjalani

korban serta kesediaan anak dan keluarganya,

hukuman penjara maka anak tersebut bisa

kecuali untuk:

9 Abintoro Prakoso, Kriminilogi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Jember, 2013, hlm. 147. 10 Ibid., hlm. 107. 11 Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

264


a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;

Terdapat kasus menarik yang berkitan

b. Tindak pidana ringan;

dengan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, yakni

c. Tindak pidana tanpa korban; atau

kasus pencurian ringan yang terjadi di desa

d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari

Sumberejo kec.Batu, yang dilakukan oleh

upah minimum provinsi setempat.”

anak yang berinisial AS berusia 16 tahun

Pasal 9 ayat (2) UU SPPA ini telah

dan AP yang berusia 17 tahun melakukan

mencederai konsep keadilan restorative,

pencurian terhadap sebuah tabung gas elpigi

dimana dalam keadilan restorative disebutkan

3kg.korban dan warga yang menangkap

dengan jelas melibatkan pelaku, korban,

pelaku anak tersebut langsung membawanya

serta keluarga dari korban maupun pelaku.

ke Polres Batu. Setelah proses penyidikan

Namun yang tertuang dari pasal 9 ayat (2) justru meniadakan keberadaan korban berdasarkan sebuah angka upah minimum provinsi.Kerugian

yang

dialami

korban

tidak semuanya dapat diukur dengan sebuah nominal (upah minimum provinsi), karena berapapun angka kerugian yang dialami oleh korban, korban tetaplah pihak yang dirugikan. Dan menggunakan upah minimum provinsi sebagai standar untuk mendengarkan pendapat korban sangatlah mencederai rasa keadilan terhadap korban, ketika korban pencurian ringan yang dilakukan oleh anak adalah orang yang tidak mampu (miskin) kehilangan barang yang nilainnya dibawah upah minimum provinsi (UMP) akan berdampak besar bagi korban tersebut, hal ini dikarenakan korban bukan orang kaya, yang ketika kehilangan barang yang nilainya dibawah UMP mereka akan merasa biasa-biasa saja dan akan sangat jauh berbedah dengan yang dirasakan orang tidak mampu. Orang yang pengahasilannya perhari sekitar Rp. 30. 000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hanya cukup untuk makan sehari-hari, betapa besar penderitaan korban dengan latar belakang keluarga miskin seperti ini.

selesai dilakukan oleh pihak kepolisian, pelaku anak tersebut dipulangkan oleh pihak kepolisian, karena sesuai Pasal 30 ayat (1) UU SPPA penangkapan terhadap anak dilakukan untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Setelah anak tersebut kembali ke desa tempat tinggalnya, masyrakatpun langsung mendatangi Polres Batu dengan mengajukan keberatan bahwa anak tersebut seharusnya dipenjara.Pihak Penyidik pun memberikan penjelasan mengenai aturan yang berlaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum kepada tokoh masyarakat yang mewakili warga desa tempat anak melakukan pencurian tersebut. Setelah diberikan penjelasan mengenai aturan yang berlaku bagi anak yang berhdapan dengan hukum, tokoh maysrakat ini kembali menyampaikan kepada warga desa, namun warga desa tidak puas dengan penjelasan tersebut.

Tokoh-tokoh

masyarakatpun

harus bolak-balik ke Polres Batu sampai tiga kali, penjelasan yang ketiga kali oleh pihak Kepolisian, akirnya masyarakat dapat memahinya. Melihat kejiadian seperti ini, penyidik mengambil sebuah kebijakan dengan


265

melibatkan korban pada proses diversi karena

kemanusiaannya di depan hukum. (pasal 5

khawatir dengan keselamatan pelaku anak

ayat (1)), dan Bahwa setiap orang berhak

tersebut. Meskipun di dalam UU SPPA tidak

mendapat bantuan dan perlindungan yang

tidak diatur seperti itu. Proses diversi yang

adil dari pengadilan yang objektif dn tidak

diupaykan berjalan dengan lancar. Korban

berpihak.(pasal 5 ayat (2)). Dan hal ini sesuai

yang diikutkan dalam proses diversi tersebut

dengan Pasal 5 huruf b Undang-Undang No

menceritkan apa yang dia rasakan sebagai

13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

korban dan mendengar langsung penjelasan

Korban bahwa, saksi dan korban berhak ikut

dari pelaku kenapa dia melakukan pencurian

serta dalam proses memilih dan menentukan

tersebut. Pelakupun meminta maaf kepada

bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

korban dan korban dapat memaafkan pelaku.

Hal ini berarti bahwa sekecil apapun

Perlu disadari bahwa sekecil apapun kerugian

kerugian yang dialami oleh korban, dia harus

yang dialami oleh korban, korban harus

tetap mendapatkan perlindungan hukum dan

dilibatkan dan didengar pendapatnya dalam

perlakuan yang sama didepan hukum. Jika

proses diversi, karena itu merupakan bagian

dikaitkan dengan dengan pasal 9 ayat (2)

dari hak korban dalam proses diversi.

undang-undang no 11 tahun 2012 tentang

Sudah semestinya aturan yang mengatur mengenai

diversi

mewajibkan

yang kerugiannya diatas upah minimum

tidak

provinsi setempat maupun dibawah upah

kerugian

minimum provinsi setempat, seharusnya

berapun yang diderita oleh korban, sudah

korban harus tetap didengarkan pendapatnya

seharusnya dia memperoleh haknya dalam

pada proses diversi karena itu merupakan hak

proses diversi, yakni hak untuk ikut serta

korban yang dijamin oleh undang-undang.

pendekatan membedakan

dengan

system peradilan pidana anak, baik korban

restorative korban.

justice Artinya

dalam proses diversi. Seperti yang tersirat

Berdasarkan hal itu perlu dilakukan

dalam penafsiran Pasal 3 ayat (2) dan pasal

analisa mengenai Apa yang menjadi dasar

5 ayat(1, 2) Undang-Undang No 39 tahun

filosofis penetapan Pasal 9 ayat (2) UU No.

1999 tentang Hak Asasi Manusia: bahwa

11 tahun 2012 tentang SPPA serta Bagaimana

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

seharusnya proses diversi dilakukan untuk

perlindungan, dan perlakuan hukum yang

melindungi korban pencurian ringan yang

adil serta mendapat kepastian hukum

kerugiannya dibawah upah minimum provinsi

dan

perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 3 ayat (2)), bahwa setiap orang diakui sebagai

setempat Dilakukan di Tingkat Penyidikan. Penulisan jurnal hasil penelitian ini

manusia pribadi yang berhak menuntut dan

menggunakan

memperoleh perlakuan serta perlindungan

normatif melalui pendekatan perundang –

yang sama sesuai dengan harkat dan martabat

undangan serta pendekatan perbandingan.

metode

penelitian

hukum

266


Bahan hukum yang digunakan terdiri dari

dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa

bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-

alasan yang menjadi dasar pertimbangan

undang Dasar Negara Republik Indonesia

dalam penyusunan Pasal 9 ayat (2) dalam

tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun

UU SPPA ialahpertama,jikapersetujuan atau

1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

izin korban dan keluarga itu dicari, maka

Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun

akan memperkecil peluang pelaku anak untuk

2012 tentang SPPA, Undang-Undang No.

memperoleh diversi. Sedangkan di dalam

13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi

mandat konvensi hak anak Pasal 40 dikatakan

dan korban, Undang-Undang No. 39 Tahun

bahwa semua aturan peradilan seharusnya

1999 tentang Hak Asasi Manusia, Perma

mementingkan kepentingan-kepentingan anak

Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian

termasuk untuk martabat dan sebagainya,

Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah

yang tentunya akan terancam jika anak itu

Denda Dalam KUHP, Juvenile Justice and

dipenjara.

Welfare Act of 2006 Filiphina, Child Act

Kedua,

sulitnya

pencapaian

diversi

2001 Malaysia, bahan hukum sekunder

apabila harus meminta persetujuan korban

yang terdiri dari buku, jurnal, dan kasus –

dan akan terjadi diskriminasi terhadap ABH

kasus hukum terkait penelitian, dan bahan

yang berasal dari keluarga kurang mampu, hal

hukum tersier yang terdiri dari Kamus Besar

ini dikarenakan ganti rugi yang diajukan oleh

Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris,

pihak keluarga korban terhadap pelaku, ABH

Kamus Hukum, dan enseklopedia. Bahan

yang berasal dari keluarga kurang mampu

hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan

akan sulit untuk mengakses diversi.

tema permasalahan yang telah dikemukakan kemudian dikaji secara mendalam.

Pembahasan A. Dasar Filosofis Penetapan Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA Dari Risalah Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA, terjadi perdebatan panjang dalam penyusunannya.Ada yang setuju bila persetujuan korban diperlukan dalam diversi untuk tindak pidana ringan, dan ada juga yang setuju korban harus diikut sertakan. Dari perdebatan panjang tersebut,

Ketiga, dalam undang-undang ini (UU SPPA) semangat kita bukan memenjarakan anak dalam proses pidana, tetapi bagaimana melakukan suatu pola pembinaan terhadap masalah yang dihadapi anak ketika berhadapan dengan hukum. Apabila harus meminta persetujuan korban, harus ada parameternya (angka kerugian).Agar pencurian sandal jepit tidak perlu masuk didalam penjara.Keempat, pada proses diversi korban harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Apabila korban tidak ingin berpartisipasi, diversi tetap akan dijalankan. Karena korban juga perlu dilindungi kepentingannya, kepentingan


korban

ialah ganti rugi. Jadi pada proses

perlindungan

terhadap

hak-hak

267

korban.

diversi tidak akan ditanya apakah kasus ini

Hak korban dalam diversi ialah hak untuk

akan dilanjutkan ke jalur formal atau diversi

dikutsertakan dalam proses diversi. Seperti

tetapi pertanyaan kepada korban pada proses

yang sudah dijelaskan pada bagian awal,

diversi ialah Bagaimana bentuk ganti rugi

Restorative Justice menurut Tony Marshall

yang diinginkan oleh korban. Bisa jadi hanya

yang diadopsi oleh Kelompok Kerja Peradilan

dengan perminta maaf dari pelaku saja sudah

Anak PBB, adalah suatu proses dimana semua

cukup bagi korban.Bentuk dari ganti rugi

pihak yang berhubungan dengan tindak pidana

terhadap korban bisa sangat fleksibel.

tertentu bersama-sama memecahkan masalah

Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa

dan bagaimana menangani akibat dimasa yang

dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana

akan datang/ implikasinya dimasa depan.

Remaja Tahun 1990 (United Nation Guidelines

Konsep Restorative Justice dari

fot the Preventive of Juvenile Delinquency,

menitik beratkan kepada keadilan yang dapat

“Riyadh Guedelines”), disebutkan bahwa

memulihkan , yaitu memulihkan bagi pelaku

keberhasilan

anak

tindak pidana anak, korban dan masyarakat

pelaku tindak pidana memerlukan upaya

yang terganggu akibat adanya tindak pidana

dari seluruh masyarakat guna menjamin

tersebut.13

perkembangan

pencegahan

kea

rah

terhadap

proses

UNICEF

dewasa

Pihak pelaku yang memberikan penjelasan

secara harmonis dengan menghormati dan

ataupun alasan-alasan mengenai kejahatan

mengembangkan kepribadian mereka sejak

yang dilakukannya sangat mengharapkan

masa kanak-kanak.12

pihak korban untuk dapat menerima dan

Dengan melihat empat alasan dari proses

memahami kondisi dan penyebab mengapa

penyusunan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA diatas,

pihak pelaku melakukan tindak pidana

terlihat jelas bahwa yang mementingkan

yang menyebabkan kerugian pada korban.

kepentingan korban sangatlah kecil. Semua

Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga

pendapat atau alasannya yang dikemukakan

menjelaskan

dalam proses perumusan Pasal tersebut lebih

bertanggung jawab terhadap korban dan

menitikberatkan kepada kepentingan pelaku

masyarakat atas perbuatannya tersebut.Selama

anak. Sudah semestinya Negara memberikan

pihak pelaku menjelaskan tentang perbuatan

perlindungan hukum bagi warga negaranya,

yang dilakukannya dan sebab-sebab mengapa

tidak terkecuali untuk korban tindak pidana

sampai tindak pidana tersebut dilakukan

pencurian yang kerugiannya dibawah UMP.

pelaku, korban wajib mendengarkan dengan

Perlindungan hukum yang dimaksud yakni

seksama penjelasan dari pelaku.Setelah itu

tentang

bagaimana

dirinya

12 Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (United Nation Guidelines fot the Preventive of Juvenile Delinquency, “Riyadh Guedelines”), Resolusi No. 45/122.1990, Butir 2. 13 Wagiati dan Melani, Op.cit., hlm. 134.


268

pihak korban dapat memberikan tanggapan

mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk

atas penjelasan pelaku.Disamping itu juga,

menghindrakan anak dari tindakan hukum

juga hadir pihak masyarakat yang mewakili

selanjutnya dan untuk dukungan komunitas,

kepentingan masyarakat.Wakil masyarakat

disamping itu pengalihan bertujuan untuk

tersebut

gambaran

mencegah pengaruh negatif dari tindakan

mengenai dampak yang diakibatkan dengan

hukum berikutnya yang dapat menimbulkan

terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh

stigmatisasi. Apabila perkanya tidak dapat

pelaku. Dalam paparannya tersebut,masyarakat

diselesaikan secara mediasi Sistem Peradilan

mengharapkan agar pelaku melakukan suatu

Pidana Anak harus mengacu pada due process

tindakan atau perbuatan untuk memulihkan

of law15, sehingga Hak Asassi Anak yang

kembali keguncangan atau kerusakan yang

diduga melakukan tindak pidana dan/atau

timbul karena perbuatnnya.14

telah terbukti melakukan tindak pidana dapat

memberikan

sebuah

Di dalam Teori Restoratif Justice, proses

dilindungi.16

penyelesaian tindakan pelanggaran hukum

Restorative Justice sebetulnya bukan

yang terjadi dilakukan dengan membawa

merupakan hal asing dalam penyelesaian

korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama

tindak pidana di indonesia. Proses ini

duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-

pernah berlaku dan sampai saat ini masih

sama berbicara.Dalam pertemuan tersebut

berlaku di daerah-daerah tertentu, yaitu

mediator

pada

penyelesaian menurut hukum adat. Menurut

pihak pelaku untuk memberikan gambaran

Soepomo penyelesaian menurut hukum adat

yang sejelas-jelasnya mengenai tindakkan

menghendaki pengembalian keseimbangan di

yang telah dilakukannya. Proses pemulihan

dalam masyarakat, atau pemulihan keadaan.17

menurut konsep Restorative Justice adalah

Selain dalam hukum adat, musyawarah dalam

melalui

atau

menyelesaikan perkara pidana juga dikenal

pemindahan dari proses peradilan ke dalam

dalam hukum islam, yaitu apabila korban atau

proses

perkara,

keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan,

yaitu melalui musyawarah pemulihan atau

dengan membayar (diat) yang dilakukan oleh

meberikan

diversi, alternatif

yaitu

kesempatan

pengalihan

penyelesaian

pelakukepada korban.18 14 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Medan, Refika Aditama, 2009, hlm. 180. 15 Due process of law diartikan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum. Istilah due process of law mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. 16 Op.cit., Wagiati Soetedjo, Melani, hlm. 135. 17 Ibid., hlm. 135. 18 Al-Qur’an Surat Al Baqarah: 178 “wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) Qishas berkenaan dengan orang yang dibunuh.Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Namun, siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikuti dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu.Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.


269

Restorative Justice menawarkan solusi

anak dan masyarakat, tetapi juga memulihkan

terbaik dalam menyelasaikan kasus kejahatan

keadaan bagi korban. Pada suatu tindak

yakni dengan memberikan keutamaan pada

pidana, korban merupakan pihak yang paling

inti permasalahan dari suatu kejahatan.

dirugikan, Korban kejahatan merupakan

Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan

individu yang telah mengalami penderitaan

adalah meperbaiki kerusakan atau kerugian

berupa kerugian sebagai pengaruh atau

yang

kejahatan

akibat suatu tindak pidana dan atau yang rasa

tersebut.Perbaikan tatanan sosial masyarakat

keadilannya secara langsung telah terusik

yang terganggu karena peristiwa kejahatan

sebagai pengaruh atau akibat pengalamnnya

merupakan bagian penting dari konsep

dijadikan sasaran tindak kejahatan.20

disebabkan

terjadinya

restorative justice.Konsep restorative justice

Diversi merupakan bentuk perlindungan

bukanlah sebuah konsep yang matang dan

hukum yang diberikan oleh Negara yang

sempurna, untuk menerapkannya dengan baik

tertuang didalam UU SPPA terhadap pelaku

dalam sebuah tatanan masyarakat suatu Negara

dan juga korban.Artinya ada dua pihak yang

harus dibangun konsep yang sesuai dengan

dilindungi oleh Negara yakni korban dan

akar budaya masyarakat Negara tersebut.

juga pelaku. Perlindungan Hukum sebagai

Ketika konsep ini akan diterapkan maka bayak

pengayoman terhadap HAM yang dirugikan

pertimbangan yang harus disesuaikan dengan

orang lain dan perlindungan itu diberikan

budaya dari masyarakat, karena salah satu

untuk masyarakat agar mereka bisa menikmati

pihak yang menjadi pelaksanaannya adalah

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.21

masyarakat itu sendiri.19

Perlindungan Hukum sebagai perlindungan

Penyelesaian perkara dengan restorative

terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan

justice menitikberatkan pada kerusakan yang

terhadap HAM yang dimiliki oleh subyek

berakibat pada korban atau para korban dan

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

masyarakat

menekankan

kesewenangan.22 Sudah jelas terlihat bahwa

kepentingan dari pihak. Inti dalam proses

dalam proses diversi wajib menggunakan

restorative justice yaitu korban, masyarakat,

pendekatan restorative justice, yang didalam

dan pelaku untuk membangun tanggapan yang

pendekatan tersebut terdapat hak-hak korban

bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.

yang harus dilindungi oleh Negara. Haknya

terdekan

yang

Terlihat jelas bahwa konsep restorative

ialah hak untuk diikut sertakan dalam

itu bukan hanya memulihkan keadaan pelaku

sebuah proses diversi. Negara semestinya

19 Op.cit., Wagiati Soetedjo, Melani, hlm. 135. 20 Rena Yulia, Op.cit., hlm. 51. 21 Satjipto Raharjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 1993, hlm. 74. 22 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.


270

memberikan perlindungan terhadap korban

yang dibawah UMP harus tetap diikutsertakan

tindak pidana pencurian ringan, agar korban

dalam proses diversi. undang-undang dasar

dapat menikmati hak yang semstinya dia

menjamin akan hal ini, dan sebenarnya hal

peroleh, karena itu merupakan tugas dan

ini sudah diatur juga dalam undang-undang

tangung jawab Negara terhadap warga

no 11 tahun 2012 ini dalam Pasal 1 ayat (6),

negaranya.

namun kemudian diberi pengecualian dalam

Pelaku/ABH yang melakukan tindak

Pasal 9 ayat (2). Dan juga perlu diketahui

pidana pencurian ringan baik yang berasal

bahwa pada tahun 2014 pemerintah Indonesia

dari keluarga mampu atau keluarga kurang

mendefinisikan garis kemiskinan dengan

mampu tetap diberi kesempatan untuk dapat

pendapatan perbulan (per kapita) sebanyak

diupayakan diversi. Negara tidak memandang

Rp.312, 328 jumlah tersebut setara dengan

latar belakang pelaku berasal dari keluarga

USD $25 yang dengan demikian berarti

yang kaya ataupun yang miskin, pelaku akan

standar hidup yang sangat rendah.23 Artinya

diperlakukan sama, yakni sama-sama akan

rata-rata penduduk Indonesia masih jauh

diupayakan diversi.

dari kata sejahtera.Masih banyak penduduk

Tetapi terdapat hal yang berbeda dengan

Indonesia yang berpenghasilan jauh dibawah

korban atau victim, dengan rumusan Pasal

UMP.Ketika masyarakat yang kurang mampu

9 ayat (2) di dalam UU N0.11 tahun 2012

menjadi korban pencurian ringan, misalnya

tentang

diskriminasi

dia kehilangan gas elpiji 3kg yang hanyga

yang dilakukan Negara terhadap korban

sekitar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribuh

tindak pidana pencurian ringan yang nilai

rupiah) maka itu merupakan nilai yang cukup

kerugiannya dibawah UMP. Korban yang

besar bagi mereka yang penghasilannya

jumlah kerugiannya dibawah UMP tidak

hanya cukup untuk makan sehari-hari.Dengan

diikutsertakan dalam proses diversi. Korban

aturan seperti ini, korban tidak dapat berbuat

hanya boleh berpartisipasi dalam proses

apa-apa, dia hanya bisa pasrah, berharap

diversi apabila kerugiannya diatas UMP.

pelaku dapat memberikan ganti rugi.Apabila

SPPA

ini

terlihat

Padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang

pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi, korbanpun hanya bisa berlapang dada. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus,

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

maka

tidak

menutup

kemungkinan

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

masyarakat tidak akan percaya lagi terhadap

yang sama didepan hukum”. Artinya korban

hukum di Indonesia, dan besar kemungkinan

dengan nilai kerugian diatas UMP maupun

korban akan mengadili sendiri pelaku tindak

23 Van der Schaar, Kemiskinan Di Indonesia, http:// indonesia-investments.com, diakses 2 Juni 2015 pukul 09.00 WIB.


271

pidana pencurian ringan tersebut, karena

yang cukup banyak. Apalagi yang menjadi

merasa kecewa terhadap hukum di Indonesia.

korban keluarga miskin, sudah hidup susah

Mereka yang menjadi korban tindak pidana

ditambah menjadi korban pencurian ringan,

pencurian ringan ketika melaporkan kepada

maka pada posisi seperti ini, anak yang

aparat penegak hukum, korban berharap akan

melakukan pencurian ringan sangat rentan

memperoleh perlindungan dari Negara, berupa

mendapat tindakan main hakim sendiri oleh

perlindungan terhadap hak-haknya sebagai

korban.

korban dan juga berharap akan memperoleh

Lewellyn dan Howse melakukan sebuah

ganti rugi, akan tetapi yang terjadi ialah

penelitian pada tahun 1998 dikatakan bahwa

sebaliknya. Mereka yang kerugiannya dibawah

keikhlasan hati, kejujuran dalam sebuah

UMP atau yang termasuk dalam tindak pidana

pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku

ringan tidak perlu diikutsertakan dalam proses

sebagai elemen utama dari proses restorative

diversi. Seperti yang sudah di sampaikan pada

justice.24 Keikhlasan artinya ada pengakuan

bagian kajian pustaka mengenai tindak pidana

tulus dari pelaku untuk menyadari kesalahan

pencurian ringan, disitu dijalaskan bahwa

yang telah dilakukannya terhadap korban

dengan kerugian Rp.2.500.000,00 (dua juta

dan korban dengan ketulusan hati memahami

lima ratus ribu rupiah) dapat digolongkan

dan mencoba memberikan rasa maafnya

sebagai tindak pidana pencurian ringan. Tentu

kepada pelaku yang telah melakukan tindak

angka ini merupakan angka yang cukup besar

pidana sehingga merigikan diri korban, baik

bagi mereka yang berpenghasilan hanya

secara materill maupun secara nonmaterial.

cukup

sehari-hari.Apabila

Kemudian nilai yang harus diutamakan selain

Negara ingin melindungi ABH melalui

rasa keikhlasan adalah nilai kejujuran.Nilai

undang-undang sistem peradilan pidana anak,

kejujuran ini memberikan kemudahan kepada

maka yang perlu diingat ada korban yang juga

semua pihak untuk memahami mengapa

harus dilindungi.

sampai terjadi suatu tindak pidana oleh

untuk

makan

Pada proses diversi, belum tentu pelaku

seseorang dan masyarakat dapat memberikan

dapat memberi ganti rugi kepada korban, karna

masukan dan perbaikan untuk memecahkan

mungkin hasil dari tindak pidana tersebut

dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik

sudah habis digunakan, maka korban dituntut

untuk semua pihak, baik korban, pelaku

untuk bisa bersabar dan mengerti keadaan

ataupun masyarakat.

seperti ini, karena yang melakukannya adalah

Pada sebuah proses diversi, restorative wajib

diutamakan.

Kewajiban

Anak. Tetapi para pembuat undang-undang ini

justice

seakan lupa bahwa korban tindak pidana juga

pendekatan restorative justice ini bukan tanpa

punya keluarga, tentu juga punya keperluan

alasan, hal ini sangat dibutuhkan dalam proses

24 Marlina, Op.cit., hlm. 25.


272

diversi untuk memberikan hak pelaku dan juga

korban akhirnya juga mengerti mengapa dia

korban dalam proses diversi tersebut. Apabila

menjadi korban suatu tindak pidana. Penjelasan

pelaku, korban, mediator, beserta pihak-pihak

ini sangat berguna bagi si korban agar dapat

yang terkait duduk bersama untuk mencari

lebih berhati-hati lagi kedepannya agar

solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi,

tidak menjadi korban lagi dikemudian hari.

pelaku dapat menjelaskan kepada korban

Masyarakat yang hadir (tokoh masyarakat)

mengapa dia melakukan perbuatan tersebut

juga dapat menyampaikan kepada anggota

serta dapat secara langsung menyampaikan

masyarakat edukasi yang didapat dari proses

permintaan maafnya, kemudian korban juga

diversi tersebut. Artinya dapat dilakukan

dapat mengeluarkan isi hatinya kepada si

upaya pencegahan kejahatan secara preventif

pelaku, kemudian ditambah dengan penjelasan

oleh masyarakat terhadap suatu tindak pidana.

dari mediator kepada korban mengenai pentingnya diversi ini bagi ABH untuk masa

B.

Melindungi

depannya, besar kemungkinan korban akan

Ringan

lebih bisa menerima meskipun tanpa disertai

korban bahwa korban ini tergolong jenis korban apa. Karena terdapat beberapa jenis korban tindak pidana yakni, Latent victims (mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban). Procative victims (mereka yang menimbulkan rangsangan

terjadinya

kejahatan).

Participating victims, (yakni mereka yang dengan

tingkahlakunya

mempermudah

dirinya untuk dijadikan korban).Dan False victim, (mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri).25 Dengan penjelasan seperti ini, tentu akan memberikan edukasi kepada korban dan juga masyarakat yang terlibat dalam proses diversi tersebut,

yang

Pencurian

Kerugiannya

Setempat

Selain itu, dengan diikutsertakan korban pelaku, mediator dapat menyapaikan kepada

Korban

dibawah Upah Minimum Provinsi

ganti rugi. dalam proses diversi, dengan penjelasan

Bentuk Ideal Proses Diversi untuk

Dari

perbandingan

antara

Negara

Indonesia dengan Negara Malaysia dan Filiphina, terdapat perbedaan dalam upaya diversi. Berikut ini merupakan perbedaan diversi antara ketiga Negara tersebut:Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Filiphina dan

Malaysia

dapat

menempatkan

kepentingan pelaku anak dan juga korban secara merata. Artinya selain mengutamakan kepentingan pelaku, kedua Negara tersebut juga memikirkan kepentingan korban. Hal ini terlihat dari proses diversi dari kedua Negara tersebut. Seperti yang penulis tulis diatas, Negara Filiphina melakukan diversi untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan menggunakan pendekatan keadilan restorative untuk semua tindak

25 Didik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom, Op.cit., hlm. 49.


Tabel 1.

273

Perbandingan Diversi antara Negara Indonesia, Filiphina, dan Malaysia.26 Indonesia

Malaysia

Filiphina

Undang-Undang

UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA

Child Act 2001 Malaysia

Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Filiphina

Usia

12-18 Tahun

10-18 Tahun

7-16 Tahun

Tindak Pidana Yang Dapat Diupayakan Diversi

Tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan residivis (Pasal 7 ayat (2))

Untuk semua jenis tindak pidana, kecuali dengan ancaman hukuman mati (Section 11(5))

Untuk semua jenis tindak pidana (Section 4 (i) dan Section 4 (q)

kesepakatan Diversi

a. tindak pidana yang be- Dilaksanakan pada rupa pelanggaran; setiap proses diversi (Section 86 (5)) b. tindak pidana ringan; c. tindak pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. (Pasal 9 ayat (2))

Dilaksanakan pada setiap proses diversi (Section 23)

Kelemahan Diversi Pada Tiap-Tiap Negara

Tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan residivis (Pasal 7 ayat (2))

Untuk ancaman hukuman diatas 6 tahun penjara, diversi hanya dapat dilakukan dimuka persidangan. (Section 23(3))

Diversi tidak dapat diberikan kepada pelaku anak yang diancam dengan hukuman mati (Section 11(5))

Sumber: UU No. 12 Tahun 2012 pidana, begitupun dengan Negara Malaysia.

mencapai kesepakatan dan penyelesaian27

Negara Malaysia juga mengupayakan diversi

pada setiap proses diversi tanpa memilah

untuk semua tindak pidana yang dilakukan

tindak pidana yang dilakukan. Kedua Negara

oleh anak, dan menggunakan pendekatan

tersebut benar-benar menerapkan keadilan

restorative justice dalam proses diversi.

restorative dalam proses diversi. Sedangkan

Artinya kedua Negara tersebut melibatkan

tabel yang menjelaskan mengenai pelaksaan

pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban

diversi di Indonesia, terlihat hanya melindungi

dan pihak-pihak lain yang berkenptingan

kepentingan pelaku dan korban khusu untuk

dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk

nilai kerugian diatas UMP dan bukan tindak pidana ringan.

26 Sumber: UU No. 12 Tahun 2012 tentang SPPA, Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Filiphina, dan Child Act 2001 Malaysia. 27 Marlina, Op.cit., hlm. 23.


274

Dengan melihat proses diversi dari

Menurut Barda Nawawi Arif, usaha

Negara Filiphina dan Malaysia, hal ini

dan

dapat menjadi sebuah bahan perbandingan

suatu ketentuan hukum pidana yang baik

bagi Negara Indonesia untuk memperbaiki

pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari

pengaturan proses diversi yang ada dalam

tujuan

sistem peradilan pidana anak, diversi yang

menggunakan

bukan hanya mementingkan kepentingan

penanggulangan kejahatan dengan hukum

pelaku anak, tetapi juga korban. Oleh karena

pidana yang pada dasarnya juga merupakan

itu, penulis ingin membuat formulasi terhadap

bagian

aturan yang mengatur diversi dalam Undang-

(khususnya dalam penegakan hukum pidana).

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Oleh karena itu sering pula disebutkan

Indonesia.

bahwa kebijakan hukum pidana merupakan

Dalam teori kebijakan hukum pidana, Barda

Nawawi

Arif

mengemukakan

kebijaksanaan

dapat

penaggulangan

dari

pidana

usaha

menghasilkan

kejahatan

dengan

(penal).

Usaha

penegakan

hukum

bagian dari kebijakan penagakan hukum (law inforcement policy)30.

hubungan antara penal policy dengan upaya

Usaha penaggulangan kejahatan melalui

penanggulangan kejahatan, pencegahan dan

pembuatan undang-undang (hukum) pidana

penaggulangan kejahatan harus digunakan

pada hakekatnya juga merupakan bagian

dengan

integral dari usaha perlindungan masyarakat.

pendekatan

integral

dan

ada

keseimbangan antara “penal” dan “non penal”.

Dengan

Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan

penanggulangan kejahatan (politik kriminal)

sarana “penal” merupakan “penal policy”

dilakukan

atau “penal law enforcement policy” yang

“penal” (hukum pidana), maka kebijakan

fungsionalisasi dan atau operasionalisasinya

hukum pidana (penal policy), khususnya

melalui beberapa tahap, yaitu:

pada tahap formulasi/kebijakan legislasi yang

a) Formulasi

(kebijakan

legislative/

demikian dengan

seandainya

kebijakan

menggunakan

sarana

merupakan tugas dari aparat pembuat undangundang (legislatif), harus memperhatikan

legislasi) b) Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial)28

dan mengarah pada tercapainya tujuan dari

c) Eksekusi

kebijakan sosial berupa “social welfare”

administrasi)29

(kebijakan

eksekutif/

(kesejahteraan

masyarakat)

dan

“social

defence” (perlindungan masyarakat).31 28 Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, yang dapat disebut juga tahap yudikatif, Muladi dalam Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 17. 29 Tahap eksekusi yaitu tahap perlaksanaan hukum pidana yang dapat disebut juga dengan tahap kebijaksanaan eksekutis atau administrasi, Ibid. 30 Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit., hlm. 29. 31 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif dalam Menaggulangi Kejahatan, Op.cit., hlm. 73-74.


Penggunaan

hukum

Dasar pijak perspektif restorative justice

untuk

adalah bahwa konsep kejahatan merupakan

merumuskan kembali Pasal 9 ayat (2)

perbuatan yang melanggar pertama dan

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

terutama adalah hak perseorangan (yakni

Anak. Karena Pasal tersebut tidak sesuai

korban

dengan konsep restorative justice, Pasal

masyarakat,

tersebut tidak melindungi hak-hak korban

pelanggar itu sendiri.Jadi, setiap terjadinya

dalam proses diversi untuk kerugian dibawah

pelanggaran hukum pidana sesungguhnya ada

UMP dan tindak pidana ringan. Hal ini tentu

empat kepentingan yang terkait, yaitu orang

melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar

yang terlanggar haknya (korban kejahatan),

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

masyarakat, Negara, dan pelanggar itu

menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak

sendiri.Orang yang terlanggar haknya (korban

untuk dapat memperoleh perlindungan hukum

kejahatan) adalah sebagai pihak pertama

yang adil serta perlakuan hukum yang sama

yang berkepentingan.Oleh sebab itu, sistem

di depan hukum. Penggunaan tahap formulasi

peradilan pidana harus mengakses keempat

ini bertujuan mewujudkan kembali apa-apa

kepentingan

yang menjadi hak-hak korban pada proses

korban kejahatan sebagai kepentingan yang

diversi, untuk melindungi hak-hak korban

utama.33

dalam proses diversi pada tindak pidana yang

pondasi utama teori keadilan restorative

kerugiannya dibawah UMP atau tindak pidana

justice dalam proposisi: pertama,kejahatan

ringan (termasuk tindak pidana pencurian

merupakan konflik utama antara individu

ringan). Formulasi yang dibuat pada dasarnya

yang menyebabkan kerugian terhadap korban,

ingin

keadilan

masyarakat, dan pelanggar itu sendiri. Kedua,

restoratif (restorative justice) pada Pasal 9

tujuan harus dicapai dalam proses peradilan

ayat (2) sehingga semua tindak pidana yang

pidana harus merekonsiliasi pihak-pihak yang

dilakukan oleh anak baik yang kerugiannya

terkait sambil memperbaiki kerugian yang

dibawah UMP maupun untuk tindak pidana

diakibatkan oleh suatu kejahatan. Dan ketiga,

ringan, akan diupayakan diversi dengan

proses peradilan pidana harus memfasilitasi

pendekatan restorative justice, tidak ada lagi

partisipasi aktif para korban, pelanggar dan

diskriminasi terhadap korban tindak pidana

masyarakat, tidak semestinya harus didominasi

pencurian ringan. Karena hukum itu melayani/

oleh pemerintah kemudian mengeluarkan

melindungi semua orang tanpa diskriminasi,32

yang lainnya.34 yang disampaikan oleh Van

pidana

pada

teori tahapan

meletakkan

kebijakan

275

formulasi

Pendekatan

kejahatan).Disamping

Van

Negara,

itu

dan

dengan Ness

melanggar kepentingan

menempatkan

mengkristalisasikan

32 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Surabaya, 1992, hlm. 121. 33 Rena Yulia, Op.cit., hlm. 190. 34 Ibid., hlm. 191.

276


ness merupakan hal penting yang harus

membedakan ras, agama, jenis kelamin, status

diperhatikan dalam penyusunan sebuah aturan

ataupun jumlah kerugian yang diderita korban.

yang mengutamakan pendekatan restorative

Kesamaan kedudukan di muka hukum tanpa

justice. Dalam menggunakan pendekatan

diskriminasi merupakan asas perlindungan

restorative justice jangan separuh hati, artinya

hukum terhadap tindakan melawan hukum

jangan dibeda-bedakan. Misalnya untuk korban

yang diperbuat terhadap korban.Hal ini

tindak pidana yang kerugian di bawah UMP

diarahkan untuk melindungi korban dari

atau untuk tidank pidana ringan (pencurian

perbuatan diskriminasi.38

ringan) tidak perlu dilibatkan dalam proses

Dengan adanya Pasal 9 ayat (2) UU SPPA

diversi yang menggunakkan pendekatan

ini, negara telah melakukan diskriminasi

restorative justice. UU SPPA seakan masih

terhadap warga negaranya sendiri, khususnya

menggunakan separuh pendekatan retirbutif

terhadap korban yang kerugiannya dibawah

justice.Karena salah satu cirri pendekatan

UMP atau untuk tindak pidana pencurian

retirbutif justice ialah pada posisi korban

ringan. Kerugian yang dialami oleh korban

hanya Negara dan tidak mengakui adanya

tidak bisa dijadikan patokan untuk sebuah

korban lain, orang yang menderita langsung

proses diversi. Artinya, sekecil apapun

karena kejahatan diposisikan sebagai saksi.35

kerugian yang diderita korban, dia tetaplah

Padahal semangat yang diusung UU SPPA

pihak

ialah murni pendekatan restorative justice.

kita tidak bisa menilai korban hanya dari

yang

paling

dirugikan.Lagipula,

Perlu diketahui bahwa ada hal penting

nominalnya saja. Hal itu sungguh mencederai

yang seakan dilupakan oleh penyusun UU

rasa keadilan bagi korban, kerugian dengan

SPPA, yakni asas persamaan dimuka hukum.

nominal yang sama belum tentu dampak yang

Hal termuat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

dirasakan sama pula. Hal ini dikarenakan

Undang Pokok Kehakiman dan juga di dalam

tidak semua orang mempunyai kekuatan

KUHAP, penjelasan umum butir ke tiga.36 Di

ekonomi yang memadai (mampu). Contohnya

dalam pasal-pasal tersebut menjadi pedoman

seorang buruh yang menjadi korban tindak

tidak hanya untuk mengadili dimuka sidang,

pidana pencurian dengan kerugian sebesar

tetapi juga dimulai dari taraf penyelidikan.37

Rp.500.000 (lima ratus ribuh rupiah) tentu

Bekerja hukum diharapkan dengan tidak

akan sangat berbeda dampaknya apabila yang

membeda-bedakan orang tanpa kecuali, tanpa

menjadi korban tersebut merupakan anggota

35 Ibid., hlm. 188. 36 KUHAP, Butir ke 3: “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. 37 Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 147. 38 Ibid.


277

DPR. Bagi anggota DPR, nominal tersebut

seorang tersangka ialah bersentuhan dengan

belum cukup untuk biaya bensinya sebulan,

aparat kepolisian.39

tetapi bagi buruh itu sudah mampu untuk

Oleh karena itu aturan mengenai diversi

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya beserta

ini

harus

benar-benar

mengutamakan

keluarganya untuk beberapa hari kedepan.

kepentingan pelaku anak dan juga korban.Jika

Jadi untuk mendapat proses diversi

aturannya sudah dapat menjamin kepentingan

yang ideal pada tindak pidana pencurian

korban dan pelaku, penyidik (kepolisian)

ringan yang dilakukan oleh anak yakni

dapat lebih mudah untuk melakukan upaya

dengan mereformulasi Pasal 9 ayat (2)

diversi.Seperti contoh kasus yang dipaparkan

UU SPPA menjadi: “Untuk memperoleh

pada bagian awal, pihak penyidik mengambil

kesepakatan pada proses diversi, diwajibkan

sebuah kebijakan untuk mengikutsertakan

untuk memperoleh persetujuan dari korban,

korban dalam kasus tindak pidana pencurian

terkecuali untuk tindak pidana yang berupa

ringan, pahal hal tersebut tidak tertuang atau

pelanggaran dan tindak pidana tanpa korban”.

diatur dalam UU SPPA.Namun dengan dasar

Penanggulangan

dengan

untuk melindungi pelaku anak dan sebagai

menggunakan sarana hukum pidana secara

antisipasi pihak penyidik agar pelaku anak

prosedural

tingkat

tidak menjadi korban luapan emosional pihak

kepolisian, baik sebagai penyelidik maupun

korban karena kecewa dengan keputusan

sebagai penyidik. Artinya, penanggulangan

kepolisian

kejahatan dengan menggunakan saran hukum

kebijakan yang diambil oleh pihak penyidik

pidana selalu dimulai dari tingkat kepolisian.

(Polres Batu), itu membawa dampak besar

Sebagai bagian dari sub-sistem peradilan

yaitu pelaku anak mendapat perlindungan

pidana kepolisian merupakan lembaga hukum

extra. Dengan demikian penyelesaian yang

yang mempunyai kewenangan yang begitu

melibatkan anak sebagai pelaku berpeluang

luas dalam hal terjadinya kejahatan. Kepolisian

besar untuk selesai pada tingkatan peyidikan

juga

dan pelaku anak dapat sejauh mungkin

akan

kejahatan dimulai

dari

sebagai lembaga yang mengawali

bekerjanya system peradilan pidana. Sebgai

melakukan

diversi.Melihat

dijauhkan dari sistem peradilan pidana.

lembaga hukum yang mengawali bekerjanya system peradilan pidana, kinerja kepolisian

Simpulan

sangat menentukan arah penegakkan hukum

Berdasarkan hasil dalam pembahhasan

pidana. Di tangan lembaga inilah pelaku

yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan

tindak pidana akan memulai diperiksa sebagai

yang dapat dikemukakan guna menjawab

tersangka. Dengan demikian pengalaman

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

pertama dalam proses peradilan pidana bagi 39 Koesno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 111.


278

1. Dasar pembentukan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang SPPA ialah:

korban tidak ingin berpartisipasi, diversi tetap akan dijalankan.

pertama,jikapersetujuan

2. Setelah melakukan perbandingan Proses

atau izin korban dan keluarga itu dicari,

diversi antara Indonesia dengan Negara

maka akan memperkecil peluang pelaku

Filiphina dan Malaysia, maka untuk

anak untuk memperoleh diversi. Kedua,

mencapai bentuk ideal dalam proses

sulitnya harus

pencapaian meminta

diversi

apabila

diversi pada tindak pidana pencurian

persetujuan

korban

ringan yang dilakukan oleh anak di

dan akan terjadi diskriminasi terhadap

Indonesia

ABH yang berasal dari keluarga kurang

sebuah kebijakan formulasi pada Pasal

mampu. Ketiga, dalam Undang-Undang

9 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun

ini (UU SPPA) semangat kita bukan

2012 tentang SPPA menjadi:

memenjarakan anak dalam proses pidana.

“Untuk

ialah

dengan

memperoleh

melakukan

kesepakatan

Apabila harus meminta persetujuan

pada proses diversi, diwajibkan untuk

korban,

parameternya

memperoleh persetujuan dari korban,

(angka kerugiannya). Keempat, pada

terkecuali untuk tindak pidana yang

proses diversi korban harus diberikan

berupa pelanggaran dan tindak pidana

kesempatan untuk berpartisipasi. Apabila

tanpa korban”

harus

ada

DAFTAR PUSTAKA Buku Adi Kusno, 2009, Diversi Sebagai Upaya

Romli Atmasasmita, 1992, Teori dan Kapita

Alternatif Penanggulangan Tindak

Selekta Kriminologi, Refika Aditama,

Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM

Surabaya.

Pres, Malang.

Maya Indah, 2014, Perlindungan Korban

Barda Nawawi Arif, 1996, Kebijakan

Suatu Perspektif Viktimologi dan

Legislatif dalam Penanggulangan

Kriminologi, Kencana Prenadamedia

kejahtan dengan Pidana Penjara,

Group, Jakarta.

Universitas Diponegoro, Semarang. Arif Barda Nawawi, 2008, Bunga Rampai

Dikdik M Arif Mansur dan Gultom Elisatris, 2006, Urgensi Perlindungan Korban

Kebijakan Hukum Pidana, Kencana,

Kejahatan

Antara Norma dan

Jakarta.

Realita, Rajawali Pers, Jakarta.


Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia,Refika Aditama, Medan.

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina

Indonesia tahun 1945. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

Ilmu, Surabaya.

Kitab

Abintoro Prakoso, 2013, Kriminilogi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, Hukum Refika

Aditama,

Hukum

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Rena Yulia, 2009, Viktimologi Perlindungan Terhadap

Korban

Anak. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang

Kejahatan, Graha Ilmu, Bandung. Bambang

Undang-undang

Acara Pidana.

Bandung. Hukum

Hukum

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Anak,

Undang-undang

Pidana.

Jember. Pidana

279

Waluyo,

2011,

Viktimologi

Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta.

Naskah Internet Van der Schaar, Kemiskinan di Indonesia, http://indonesia-investments.com.

Hak Asasi Manusia. Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Filiphina. Child Act 2001 Malaysia. Perma

Nomor

2

tahun

2012

tentang

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PROSES DIVERSI TINGKAT PENYIDIKAN

Recommend Documents