ARTIKEL/JURNAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN SELAMA PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG
Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disusun oleh :
ENDO OTERISSA 0710012111061
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2013 1
2
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN SELAMA PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG Endo Oterissa1, Uning Pratrimaratri1, Fitriati2 Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta E-mail :
[email protected] Abstract Gambling is a disease of society, which is not easily eradicated. Gambling broad community interest, both in urban up in rural areas. Some more to get the money, entertainment, the reason people do gambling. Rapid expansion of gambling done by students, graduates, merchant, an officer can now be done much gaming girls. Problems arise when the commit criminal acts, gambling is female. The problems raised in this essay are: 1) How does the application of legal protection for women who commit criminal acts, gambling on the investigation. 2) What obstacles, efforts in take legal protection to women who commit criminal acts by law enforcement investigation story?. Methods used in the research approach is Juridical Sociologists use the data form the primary data and secondary data, the data collected by interviews and study of documents, it were analyzed qualitatively. From the study it can be concluded that: 1) the protection of women who commit criminal acts, suitable gambling laws occur, investigator least women make male investigator.2) constraints, investigators attempt to give legal protection to women who commit criminal acts, is located at least facilities, infrastructure. belonging to law enforcement officers in particular investigator. Keyword : protection, woman, gambling, investigation. kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga
Pendahuluan Masih
tingginya
sebelumnya1.
angka
penggangguran di Indonesia menyebabkan tingginya pencurian,
angka
kriminalitas,
pembunuhan,
Sebagian
seperti
dari
masyarakat
memandang perjudian sebagai hal yang wajar
pemerkosaan,
sehingga
menjadikannya
sebagai
mata
perzinaan dan perjudian.Pada hakekatnya
pencarian agar mempunyai penghasilan,
judi bertentangan dengan agama, kesusilaan
berbagai macam bentuk perjudian di kota
dan moral Pancasila, serta membahayakan
Padang sudah demikian meluas, dari yang
bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat
bersifat terang-terangan seperti judi kartu
bangsa dan Negara.Menurut ensiklopedia
domino, kartu remi, kartu koa. Sedangkan
Indonesia
judi dalam bidang olahraga seperti olah raga
judi
adalah
suatu
kegiatan
pertaruhan untuk memperoleh keuntungan
sepak
bola,
pacuan
kuda,
balapan
dari hasil suatu pertandingan, permainan atau 1
Haryanto, 2003, Buku Indonesia Negeri Judi, RajaGrafindo Persada,Jakarta, hlm 12 1
motor,balapan mobil,bilyar. Sedangkan judi
Sedangkan perkembangan perjudian pada
yang bersifat sembunyi-sembunyi contohnya
akhir-akhir ini begitu pesat sekali terutama
seperti judi togel, judi sabung ayam, judi
banyak dilakukan oleh pelajar, mahasiswa,
online dan lain-lainnya.
oknum-oknum(baik itu pegawai negri sipil
Dengan
lahirnya
maupun
Undang-undang
Perjudian
Undang-undang
yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seorang perempuan, yang dihadapkan
Hukum
pada proses pidana. Proses peradilan pidana
Pidana(KUHP) untuk perjudian tidak sesuai
meliputi
lagi dan tidak membuat pelakunya jera, sehingga
perlu
dikarenakan
judi
diperberat. tidak
Hal
hanya
pengadilan,
manusiawi
judi
eksekusi
yang
dan
tidak
sesuai
dengan
kodratnya sebagai perempuan. Dalam
hujan. Baik legal maupun illegal, dan pada
tahap
pidana kurang mendapatkan perlakuan yang
bermunculan bagaikan cendawan di musim
puncaknya
dan
sekali perempuan dalam proses peradilan
Menurut Kartini Kartono sejak tahun
mencapai
tahap
pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Sering
saja agar mendapatkan uang untuk berjudi.
1981
yaitu,
melibatkan lembaga pelaksanaan putusan
orang yang suka berjudi akan melakukan apa
tahun
tahap
oleh kejaksaan, dan tahap pemutusan oleh
dapat
tetapi juga dapat merugikan orang lain, sebab
sampai
berbagai
penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan
ini
merugikan dirinya dan keluarganya saja,
1960-an
sendiri),
Permasalahan akan muncul ketika
yang
menyatakan bahwa ancaman hukuman dalam Kitab
itu
perempuan.
digantikan dengan pasal 303 bis KUHP Penertiban
hukum
pedagang dan saat ini banyak dilakukan oleh
Nomor 7 Tahun 1974 yang sekarang
tentang
penegak
tahun
perempuan
aktivitas sering
penangkapan
disamakan
dengan
1977.Namun sejak tahun 1981 segala bentuk
tersangka laki-laki, terkadang polisi dalam
perjudian dilarang oleh pemerintah. Namun
melakukan penangkapan tersangka, tidak
prakteknya hingga kini perjudian illegal tetap
membawa surat perintah penangkapan dan
2
tumbuh subur diwilayah Indonesia
disertai tindakan pemaksaan atau kekerasan, dan
Berbagai upaya dilakukan dalam
juga
proses
pemeriksaan
dalam
penanggulangan perjudian telah dilakukan
pembuatan berita acara, perempuan diperiksa
oleh aparat penegak hukum, tetapi aparat
oleh penyidik pria bukan penyidik wanita.
penegak masih mengalami kendala atau
Adapun mengenai hak-hak asasi manusia itu
kesulitan dalam memberantas perjudian.
sendiri dalam pemberian makna selalu diletakkan dalam rangka pandangan hidup
2
Haryanto, Op.Cit, hlm 21. 2
dan budaya serta cita-cita hukum dari bangsa
langsung dengan negara Singapura. Polisi
dan Negara bersangkutan.
sendiri berhasil menangkap tersangka setelah mendapat
Dalam hubungannya dengan hukum
Dewi, beberapa orang petugas berpakaian
8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
diupayakan
Pidana
(KUHAP)
telah
jaminan
dan
memberikan
preman berpura-pura membeli burung yang juga dijual tersangka. Saat itu, tutur Dewi, anggotanya
menghormati harkat dan martabat manusia
masuk ke dalam rumah dan melihat barang
baik itu laki-laki ataupun perempuan dewasa
bukti.
dan anak-anak.
langsung
ditangkap tak jauh dari rumah tersebut,” jelas
meringkus bandar besar judi toto gelap
Dewi.
(Togel) online, tiga orang tersangka masih
Saat ini, tambah Dewi, polisi masih
satu keluarga terdiri dari nenek berinisial
melakukan pengembangan guna menguak
”M”,70, anak ”N”, 42, serta cucunya ”A”,
jaringan tiga tersangka. Untuk sementara,
30, ditahan di Mapolsek Padang Selatan.
kata Dewi, tersangka belum bisa dimintai
di
keterangan oleh media, karena anggotanya
kawasan Seberang Palinggam, Kecamatan
masih memeriksanya.
Padang Selatan itu, menurut polisi, telah
Maka dari penjelasan di atas penulis
lama menjadi target. ”Dari tangan tersangka
mendapatkan rumusan masalah yang akan
disita ratusan kertas rekap, seperangkat
dibahas sebagai berikut:
komputer, token (mesin pengeriman uang,
1. Bagaimanakah penerapan perlindungan
red), kartu ATM, dua unit handphone berisi
hukum
rekap togel,” ujar Kapolsek Padang Selatan
terhadap
melakukan
Kompol Dewi Suryani kepada Padang Eksp-
tindak
perempuan pidana
yang
perjudian
dalam proses peradilan pidana pada tahap
res, kemarin (27/2). Tersangka,
petugas
dan berusaha kabur. Namun, dia berhasil
Jajaran Mapolsek Padang Selatan berhasil
berdomisili
itu,
rang tersangka berinisial A sempat curiga
yang terjadi seperti salah satu contoh,
tersangka
Setelah
menangkap tersangka. ”Waktu itu salah seo-
Dalam hal ini banyak kasus-kasus
Ketiga
masyarakat
Untuk menangkap tersangka, tambah
dengan diundangkan Undang-undang Nomor
Acara
dari
setempat.
acara pidana yang berlaku di Indonesia
Hukum
informasi
penyidikan di Polresta Padang? menurut
Dewi,
2. Apa saja kendala dan upaya untuk
merupakan salah satu bandar besar di Kota
mengatasinya
Padang. Pasalnya, bisnis judi sistem online
perlindungan hukum terhadap perempuan
yang
yang melakukan tindak pidana perjudian
dijalankan
tersangka
berhubungan 3
dalam
memberikan
oleh
penegak
hukum
pada
tingkat
Padang yang pernah menangani kasus
penyidikan di Polresta Padang?
tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh perempuan di Polresta Padang. b. Data
Metodologi
Data sekunder yang bukan bahan hukum:
yuridis
1) Statistik kriminal tentang tindak pidana
sosiologis yaitu dengan melakukan penelitian
perjudian antara tahun 2008 - 2013
tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku
2) Berkas acara pemeriksaan tindak pidana
dan pelaksanaannya di lapangan, kemudian melakukan
analisis
terhadap
perjudian di Polresta Padang.
persoalan-
Dan
persoalan yang muncul. Pembahasan tidak dititikberatkan
pada
ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku saja, tetapi melihat
a. Wawancara
b. Studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu
permasalahan
atau
data
primer
adalah
data
yang
di
dan
akan di analisis secara kualitatif, yaitu mengumpulkan data menurut aspek-aspek yang diteliti lalu di ambil suatu kesimpulan.
Brigadir Hendra Setya dan Briptu Zaini penyidik
diteliti,
berupa data primer maupun data sekunder
di
hasil Wawancara yang dilakukan dengan
selaku
yang
Setelah semua data terkumpul baik
kumpulkan sendiri oleh peneliti, berupa
Andre
atau
peraturan dan data sekunder.
didapat
dengan cara: a. Data
kepustakaan
digunakan untuk mengkaji peraturan-
faktor-faktor tertentu.3 sumber
mempelajari
literatur yang ada kaitannya dengan
suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai
Sedangkan
metode
dengan cara semi tersturktur.
atau
secara sistematis, faktual dan akurat terhadap
karakteristik-karakteristik
merupakan
dengan informen. Wawancara dilakukan
memberikan gambaran tentang suatu keadaan
sifat-sifat,
data
komunikasi langsung antara pewawancara
deskriptif, yaitu penelitian pada umumnya mendeskripsikan
mengumpulkan
pengumpulan data yang menghendaki
Sifat dari penelitian ini adalah bersifat
untuk
teknik
dilakukan dengan cara:
praktek atau kenyataan yang ada di lapangan.
bertujuan
yang
tersebut.
skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan
data
orang yang bukan pengumpul data
hal yang dibutuhkan dalam penyusunan
dengan
adalah
dipublikasikan oleh suatu badan atau
Untuk mendapatkan data dan segala
penelitian
sekunder
Polresta
3 Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 36.
4
1. Hak untuk menanyakan dan melihat surat
Hasil dan Pembahasan A.
perintah penangkapan
Penerapan Perlindungan Hukum
terhadap Perempuan yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian.
Tersangka
yang
diperiksa
perkara
ditangkap
untuk
pada
tingkat
Dalam pelaksaan Hak Asasi Manusia
penyidikan berhak untuk melihat dan
terdapat penyimpangan-penyimpangan atau
menanyakan surat perintah penangkapan
pelanggaran baik yang disengaja atau tidak
dan uraian singkat perkara kejahatan
disengaja, yang sangat merugikan tersangka
yang
atau terdakwa.Perlindungan hukum terhadap
diberitahukan tempat pelaku diperiksa.
perempuan telah diatur dalam Undang-
Tetapi dalam hal tertangkap tangan,
Undang Nomor 39 Tahun 1999.Selama ini
penangkapan
dalam menjalankan perlindungan terhadap
perintah penangkapan, sesuai dengan
tersangka perempuan aparat penegak hukum
ketentuan bahwa penangkapan harus
terkesan setengah hati. Mesti beragam
segera
kebijakan telah dikeluarkan, tetapi dalam
tertangkap beserta alat bukti yang ada
penerapannya tidak dilakukan sepenuhnya
kepada penyidik atau penyidik pembantu
oleh aparat penegak hukum itu sendiri,
terdekat.
seperti dalam statistic kriminal berikut ini
tertangkap tangan melakukan tindak
berdasarkan data dari Polresta Padang:
pidana tidak boleh ditunda-tunda karena
Untuk penanganan
kepadanya
dilakukan
menyerahkan
Penyerahan
tanpa
pelaku
pelaku
serta
surat
yang
yang
itu
diperlukan
dalam
akan merugikan kepada pelaku karena
hal
tersebut
adalah
perkaranya
mengembalikan
kesadaran
dan
segera
mendapat
2. Hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.
nilai yang berlaku yang mana berbeda dengan cara yang dilakukan terhadap pelaku
Seorang tersangka dalam setiap tingkatan
pria selaku pelaku tindak pidana. Menurut Briptu
harus
kepastian hukum.
ketaatan
seorang pelaku perempuan pada aturan tata
pendapat
diperkarakan
proses peradilan wajib didamping oleh
Zaini Andre Hak-hak
seorang penasehat hukum,apabila pelaku
perempuan dalam proses peradilan pidana
tidak mampu memakai jasa seorang
pada tahap penyidikan, seperti yang ada
penasehat hukum maka penegak hukum
dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999
wajib untuk menunjuk seorang penasehat
adalah4:
hukum untuk mendampingi pelaku dalam proses
4
Hasil wawancara dengan Briptu Zaini Andre, dilakukan di Ruangan Penyidik Polresta Padang.
peradilan
pidana.
Didalam
Undang-undang juga dijelaskan bahwa 5
pelaku yang mendapat ancaman pidana
membantu tersangka dalam melakukan
lima tahun atau kurang dari lima tahun
pembelaan dalam menyelesaikan perkara
diperbolehkan untuk tidak menggunakan
pidana
penasehat hukum, tetapi aparat penegak
pelaku.
surat
pernyataan
1. Hak untuk dipisahkan dengan tahanan pria.
hukum, serta menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun tentang pelaku
menggunakan
untuk
penasehat
Untuk menghindari terjadinya tindakan
tidak
asusila didalam tahanan, maka tahanan
hukum.
perempuan
Kemudian surat itu dibacakan kembali
berita
acara
harus
dipisahkan
ruang
tahanannya dari ruang tahanan pria.
kepada pelaku, ditanda tangani kemudian dibuatkan
terhadap
masalah perempuan adalah:
tentang
penolakan pelaku menggunakan bantuan
penolakan
disangkakan
Sedangkan yang mengatur khusus
hukum yang memeriksa pelaku wajib membuat
yang
Apabila tidak tersedia maka tahanan
penolakan
perempuan
menggunakan penasehat hukum.
tersebut
harus
dititipkan
kepadalembaga pemasyarakatan, tetapi
3. Hak untuk diperiksa dengan baik oleh
sebelum
penyidik tanpa adanya tindak kekerasan
dilakukan
penitipan
maka
diperiksa terlebih dahulu kondisi dari
yang dilakukan pada saat meminta
tahanan perempuan tersebut, apakah
keterangan.
tahanan
Maksud dari cara pemeriksaan di sini
perempuan
tersebut
dalam
keadaan hamil atau tidak, tujuannya
adalah tata cara pemeriksaan secara
untuk mengetahui bagaimana keadaan
yuridis. Dalam melakukan pemeriksaan
pelaku
terhadap tersangka ada cara yang berlaku
perempuan
sebelum
masuk
lembaga pemasyarakatan. Tetapi ada
menurut KUHAP, adapun tata cara
juga tahanan perempuan yang disatukan
tersebut adalah:
dalam ruangan tetapi dipisahkan dengan
penangkapannya atas suatu tindak pidana
jeruji besi penjara.
yang dilakukannya baik secara lisana
2. Hak untuk tetap menggunakan alat-alat
maupun tulisannya. Pemberitahuan ini
kecantikan seperti kosmetik dan lain-lain.
berjtujuan agar pihak keluarganya dapat mengetahui dan dimana ia ditahan, dan
Pengekangan
untuk surat tembusan untuk dilakukan
seorang tahanan perempuan dalam proses
penahanan dan keluarga pelaku dapat
peradilan
memutuskan apakah akan menggunakan
menghapus semua hak-hak dari tahanan
penasehat hukum atau tidak, agar dapat
perempuan 6
sementara
pidana,
yang
waktu
bukan
melakukan
dari
berarti
tindak
pidana, contohnya untuk tetap merias
menyusui, hal ini bertujuan agar pelaku
diri. Merias diri merupakansuatu hal
perempuan
yang biasa dilakukan oleh perempuan
memberikan ASI kepada anaknya, dan
didalam kehiduan sehari-hari, untuk itu
terhindar dari pelecehan seksual baik dari
walaupun dalam masa penahanan jadi
tahanan lainnya maupun dari aparat
tidak
penegak hukum lainnya.
ada
larangan
mengunakan
untuk
kosmetik,
pelaku
ingin
dapat
4. Penggeledahan
selalu
dengen
yang
leluasa
dilakukan
oleh
Polisi wanita.
tampil cantik itu merupakan hal yang mendarah daging dalam jwa seorang
Penggeledahan adalah tindakan penyidik
perempuan, setidaknya hal ini dapat
atau perwakilannya untuk melakukan
memberikan sedikit kebahagiaan dan
pemeriksaan baik terhadap badan dan
kebebasan hati bagi pelaku perempuan
pakaian
dalam masa tahananya walaupun hanya
seseorang
maupun
terhadap
kediaman seseorang. Untuk melakukan
merias diri.
penggeledahan,
3. Hak untuk dapat menerima kunjungan
penyidik
harus
mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan
keluarga.
Negeri.Tetapi, dalam hal keadaan yang
Hak ini sebenarnya didapatkan oleh
sangat perlu dan mendesak, penyidik
seluruh tersangka, tetapi khusus terhadap
dapat melakukan penggeledahan tanpa
tersangka
sedang
mendapatkan ijin terlebih dahulu dari
anaknya,
Ketua Pengadilan Negeri.Hal ini sesuai
mendapatkan perlakuan lebih. Hal ini
dengan Pasal 34 KUHAP.Apabila Ketua
dikarenakan
ingin
Pengadilan Negeri tidak memberikan
meminum ASI maka sang ibu bias
persetujuan/ijin terhadap penggeledahan
mendapat kunjungan kapanpun si anak
yang telah dilakukan tersebut, maka
ingin menyusui. Hal ini harus diberi
tersangka
kebebasan oleh aparat penegak hukum,
mengajukan tuntutan ganti rugi melalui
dikarenakan anak tersebut merupakan
praperadilan.Adanya izin
aset bangsa yang harus dilindungi, agar
Pengadilan
dapat berkembang dengan baik demi
menjamin
hak
asasi
masa depannya maupun sang ibu berada
seseorang
atau
rumah
dalam tahanan.
Apabila yang melakukan penggeledahan
perempuan
memberikan
Untuk
ASI
terhadap
apabila
memberikan
mendapatkan
yang
ruangan
si
anak
ASI
sang
khusus
atau
keluarganya
Negeri
dapat
dari Ketua
bertujuan manusia
untuk atau
kediamannya.
ibu
bukan penyidik sendiri, maka petugas
untuk
kepolisian yang melaksanakannya harus 7
dapat menunjukkan surat izin dari Ketua
pada
Pengadilan
Padang.
Negeri
setempat,
surat
tingkat
penyidikan
di Polresta
perintah dari penyidik, membawa dua orang saksi warga lingkungan tersebut
1.
apabila pemilik menyetujuinya, apabila
oleh Penegak Hukum
tidak disetujuinya maka harus dengan
Dari
membawa Kepala Desa atau Kepala
hasil
wawancara
dengan
Lingkungan setempat dan dua orang
penyidik Briptu Zaini Andre di Polresta
saksi.
Padang dan hasil pengamatan di lapangan
Saat melakukan penggeledahan rumah
maka penulis mendapatkan kendala-kendala
harus disaksikan oleh dua orang saksi, jika
yang dihadapi oleh aparat penegak hukum
tersangka
menyetujui
dalam memberikan perlindungan terhadap
tindakan penggeledahan tersebut.Namun,
perempuan yang melakukan tindak pidana
jika
atau
pihak
menolak
penghuni
atau
penghuni
perjudian selama proses penyidikan adalah5:
hadir,
tindakan
a. Tidak adanya ruang tahanan khusus
tersangka
atau
tidak
perempuan di Polresta Padang
penggeledahan tersebut harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan
Hal ini yang membuat penyidik tidak bisa
dengan dua orang saksi.
memberikan perlindungan yang penuh
Dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/1205/IX/2000
terdapat
hal-hal
khusus yang harus diperhatikan terkait masalah
penggeledahan
badan
menolak
mengatasinya
perempuan
upaya
dalam
perlindungan
dilakukan
oleh
bisanya terjadi tindak pidana asusila, sebab tersangka laki-laki dapat dengan jelas melihat tersangka perempuan tidur.
untuk
b. Belum adanya ruangan khusus untuk
memberikan
hukum yang
yang
oleh laki-laki.Hal ini dapat menyebabkan
untuk
pembantunya bukanlah seorang wanita. dan
perjudian
pidana
tindak pidana lainnya yang dilakukan
digeledah/diperiksa jika penyidik/penyidik
Kendala
tindak
dipisahkan jeruji besi saja dari tersangka
digeledah, khususnya pada bagian rongga dapat
tersangka
Pada saat ini tersangka perempuan hanya
Dengan begitu, seorang wanita yang akan
badan
terhadap
perempuan.
dan
penggeledahan pakaian.
B.
Kendala-kendala Yang dihadapi
melakukan
tersangka
terhadap
perempuan
yang
harus
menyusui.
tindak
pidana perjudian oleh penegak hukum 5
8
Hasil wawancara dengan Briptu Zaini Andre
Hal ini termasuk dalam kendala penyidik
Tetapi
dalam upaya memeberikan perlindungan
disebutkan bahwa yang dapat melakukan
hukum terhadap tersangka perempuan
penggeledahan terhadap tubuh tersangka
yang melakukan tindak pidana.Karena
perempuan hanyalah penyidik perempuan
didalam
saja.
Undang-undang
disebutkan
didalam
Undang-undang
bahwa penyidik harus memberikan ruang
Permasalahan
khusus
dalam
penyidik perempuan juga melakukan
memberikan ASI, karena anak termasuk
penyidikan terhadap tersangka tindak
dalam aset Negara.
pidana
Tetapi dalam kenyataanya jarang sekali
lainnya,
kita menemui perempuan yang menyusui
melakukan tindak pidana tersebut harus
memberikan
anaknya
menunggu sampai penyidik perempuan
didalam masa tahanan. Tidak jarang bayi-
tersebut selesai melakukan penyidikan
bayi yang ibunya didalam tahanan tidak
terhadap
lagi memberikan ASI kepada anaknya
pertama.
untuk
perempuan
ASI
kepada
ini
disebabkan
kurangnya
karena
pengetahuan
perempuan
mengenai
untuk
masih
untuk
dilakukan
maka
perempuan
perempuan
tersangka
apabila
perempuan
yang
yang
hak-hak
diperiksa
melakukan
proses
penyidikan
tindak pidana perjudian yang dilakukan
tersangka
oleh perempuan.
yang
ddiperolehnya selama masa penahanan. c. Hak
yang
terjadi
d. Masih dibolehkannya penyidik laki-laki
selama proses penahanan. Hal
akan
Hal ini dikarenakan masih kurangnya
perkaranya
penyidik
secepatnya oleh penyidik
perempuan
didalam
tubuh
Kepolisian.Dan didalam Undang-undang
Hal ini menjadi kendala oleh penyidik
juga tidak pernah mengatur masalah
dalam
perlindungan
penyidik yang menangani kasus tindak
terhadap perempuan yang melakukan
pidana perjudian yang dilakukan oleh
tindak
perempuan kecuali kasus tindak pidana
memberikan
pidana
dikarenakan,
masih
kurangnya penyididk perempuan dalam
asusila.
tubuh Kepolisian.
Hal ini yang menjadi kendala oleh
Sebab
apabila
penyidik
penyidik karena sering sekali tersangka
melakukan harus
tindak pidana perjudian yang dilakukan
melakukan penggeledahan, baik rumah
oleh perempuan merasa risih apabila
maupun
dilakukan penyidikan oleh penyidik laki-
penyidikan
maka
penyidik
penggeledahan
pada
tubuh
korban. 9
laki.Karena mereka merasa tidal leluasa
a. Terhadap masalah ruang tahanan.
dalam memberikan keterangan. e. Tidak
bolehnya
penyidik
Para penyidik meletakan tersangka tindak
laki-
pidana perjudian yang dilakukan oleh
laki,melakukan menggeledahan ditubuh
perempuan didalam ruang tahanan dimana
tersangka tindak pidana perjudian yang
ruang tahanan tersebut harus dibatasi oleh
dilakukan perempuan.
dinding, meskipun mereka berada dalam
Menurut Brigadir Hendra Setya, yang
ruang tahanan yang sama tetapi sel mereka
boleh melakukan penggeledahan ditubuh
dipisahkan dengan dinding pembatas dan
tersangka yang melakukan tindak pidana
harus tertutup semuanya agar tersangka
perjudian
tindak pidana yang dilakukan oleh laki-
yang
dilakukan
oleh
perempuan adalah penyidik perempuan,
laki
lainnya
tidak
dapat
tetapi hal ini sulit dilakukan dikarenakan
tersangka perempuan.
seperti hal tersebut diatas. Karena masih
b. Upaya penyidik dalam memberikan
kurangnya penyidik perempuan didalam
perlindungan
tubuh Kepolisian. Padahal penggeledahan
perempuan yang sedang menyusui.
tersebut harus segera dilakukan karena
didalam
perempuan
yang
tubuh
ruangan,
tersangka
melakukan
Kepolisian Dimana
apabila tidak segera dilakukan maka perempuan
tersebut
berupa
ruangan
untuk
mengunjungi yang disediakan oleh
tindak
pidana perjudian itu sendir, karena
tersangka
tersangka
Biasanya penyidik akan memberikan
penyidik ingin mencari barang bukti yang disimpan
terhadap
mengitip
terhadap ruangan
dikosongkan
bisa
tersangka
dengan cepat menghilangkan barang
tersangka.
tersebut
terlebih
dahulu
perempuan
telah agar yang
memberikan ASI terhadap anaknya
bukti tersebut.
tersebut tidak merasa risih, tetapi tersangka perempuan tersebut tetaap dikawal oleh penyidik perempuan atau
2. Upaya Penanggulangannya
penyidik
Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan
agar
permainan
judi
pembantu
perempuan
lainnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
dapat
c. Hak untuk diperiksa dengan cepat oleh
diberantas, khusunya perempuan menurut 6
penyidik.
Brigadir Hendra Setya adalah : 6
Hasil Wawancara dengan Brigadir Hendra Setya, di Ruangan Penyidik Polresta Padang. 10
Pemeriksaan tetap dilakukan oleh
perempuan, masih belum adanya
penyidik laki-laki, tetapi apabila akan
ruangan
dilakukan penggeledahan tubuh oleh
perempuan
penyidik, maka yang melakukannya
adanya ruangan untuk tersangka
akan
penyidik
perempaun
penyidik
memberikan ASI kepada anaknya.
diserahkan
perempuan,
kepada
apabila
tahanan
khusus
dan
masih
bagi belum
yang
sedang
perempuan tidak ada maka hal tersebut
Sedangkan
akan di serahkan kepada penyidik
dilakukan oleh aparat penegak
pembantu perempuan.
hukum
perempuan
Simpulan
tindak
Berdasarkan dari pembahasan diatas,
melakukan
didapatkan
yang
tindak
B.
perjudian dalam proses peradilan
berikut: 1. Sudah saatnya pihak Polresta Padang
khususnya tersangka perempuan.
memiliki polisi wanita yang lebih banyak,
Dan terciptanya keadilan bagi
agar bisa menjadi penyidik khusus untuk
kaum perempuan, yang selama ini
tindak
terlupakan.
dalam
perlindungan perempuan
yang
pidana
yang
dilakukan
oleh
perempuan, jadi apabila terjadi suatu
oleh
tindak
memberikan
hukum
Saran
oleh perempuan dapat diberantas, sebagai
melindungi Hak Asasi Manusia,
penyidik
perempuan
pidana perjudian khusunya yang dilakukan
yang
berlaku. Hal ini bertujuan untuk
dihadapi
oleh
penulis ingin memberikan saran agar tindak
Polresta Padang, agar bisa sesuai
yang
berjalan
Berdasarkan hasil pembahasan, maka
pidana pada tahap penyidikan di
2. Kendala
tidak
selama proses penyidikan.
pidana
Undang-undang
melakukan
dalam memenuhi hak-hak yang
1. Penerapan perlindungan hukum perempuan
yang
terhadap
kurangnya sarana dan prasarana
berikut
terhadap
memberikan
hukum
pidana
yang
efektif, hal ini dikarenakan masih
maka penulis dapat menyimpulkan sebagai
dengan
dalam
perlindungan
Kesimpulan A.
upaya-upaya
pidana
yang
dilakukan
oleh
perempuan maka yang memeriksa dapat
terhadap
dilakukan oleh penyidik polisa wanita.
melakukan
Bukan hanya tindak pidana asusila saja
tindak pidana perjudian adalah
penyidiknya wanita tetapi juga semua
dimana masih kurangnya penyidik 11
tindak
pidana
yang
dilakukan
Loebby Loqman, 1996, Hukum Acara
oleh
Pidana Indonesia (Suatu Iktisar),
perempuan.
Datacom, Jakarta.
2. Perlunya pembangunan ruang tahanan M.
dan ruangan yang layak untuk menyusui
Yahya
Harahap,
Pembahasan
bagi perempuan melakukan tindak pidana
Permasalahan
perjudian. Agar hak-hak dari tersangka
KUHAP
perempuan tersebut dapat dipenuhi secara
Prnuntutan Edisi Kedua, Sinar
maksimal.
Grafika, 2000, Jakarta
3. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat
DAN
pidana perjudian dibutuhkan masyarakat,
Penyidikan
dan
KUHAP
dilengkapi
Yurisprudensi Mahkamah Agung
bukan hanya dari pihak aparat penegak
dan Hoge Road edisi kelima, PT
hukum saja.
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
4. Pihak Kepolisian agar dapat memberikan
Sulistyowati Irianto, 2006, Perempuan
penyuluhan terhadap masyarakat bahwa
dalam
dengan menjadi saksi didalam suatu
Persidangan,
Yayasan
Obor Indonesia.
tindak pidana, berarti ia telah ikut dalam program
Penerapan
R. Soenarto Soerodibroto, 2006, KUHP
bahwa untuk dapat mengurangi tindak
mensukseskan
Dan
dalam
B. Perundang-undangan
pemberantasan tindak pidana.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Daftar Pustaka
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
A. Buku-buku
(KUHP) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974
Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di
tentang Penertiban Perjudian
Indonesia ,Bayumedia Publishing,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Malang Bambang
Sunggono,
2003,
Metode
Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada,
C. Sumber Lain
Jakarta
Iis Sopiawati, Judi menurut agam Islam,
Haryanto, 2003, Buku Indonesia Negeri
http://iis-sopiawati.blogspot.com.
Judi, RajaGrafindo Persada, Jakarta
diakses tanggal 16 Agustus 2013.
12
Padang Ekspres , Nenek,anak dan cucu ditangkap,
Padang,
diakses
tanggal 28 Februari 2013.
13
