PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN

Jurnal Ilmiah “RESEARCH SAINS” Vol. 1 No. 1 Januari 2015

PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN Oleh : Karolina Sitepu, SH, MH Dosen Universitas Panca Budi, Medan Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberantasan tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polresta Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya penelitian juga menggunakan data sekunder, literatur yang relevan, website di internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab maraknya judi togel di Wilayah Hukum Polresta Medan yaitu : rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kemampuan ekonomi dengan tingginya pengangguran, faktor lingkungan dimana masyarakatnya gemar bermain judi dan faktor budaya. Faktor pendidikan sebagai faktor individu sangatlah berpengaruh terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian, namun selain faktor individu yang lebih penting lagi adalah faktor di luar individu yaitu ekonomi, lingkungan dan budaya dimana tempat seseorang itu tinggal dan bersosialisasi kepada individu lainnya. Penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Medan untuk memberantas tindak pidana perjudian togel yaitu: (a) upaya pencegahan (preventif) dan (b). upaya penanggulangan (represif). Kata kunci : pemberantasan, perjudian dan togel 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Persoalan perjudian dari dulu sampai sekarang banyak menimbulkan pertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Seiring dengan kemajuan–kemajuan masyarakat dewasa ini, baik kemajuan di bidang teknologi ataupun bidang lainnya, Kemajuan-kemajuan tersebut membuat orang semakin pandai dalam melakukan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana perjudian. Tindak pidana perjudian ini dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Hekekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak perjudian adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian.1 Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun keteganganketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Judi bukan masalah baru di Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk mengatasi masalah ini, lahir Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini jelas menegaskan bahwa ancaman hukuman dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 1 Kartini Kartono, 2009. Patologi Sosial, Jilid I. Jakarta: Rajawali Press, hal. 57.


untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, Pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat 2). Maraknya togel di masyarakat merupakan cermin dari kegagalan upaya membangun rasionalitas di publik. Inilah yang membuat kehidupan menjadi lebih spekulatif. Hidup dikesankan dengan intrik, tiba-tiba, dan tidak ada yang bisa diprediksikan. Karena itulah hidup harus dipertaruhkan melalui angka-angka. Irasionalitas tumbuh karena kultur kerja keras dan disiplin tidak lagi banyak berlaku di masyarakat. Masyarakat didominasi sikap ingin cepat kaya dan tenar. Para politisinya pun sudah lebih dulu mengajarkan cara hidup enak dan kaya mendadak. Mentalitas yang saat ini diperlihatkan oleh publik adalah bagaimana menjadi kaya tanpa prestasi. Bagi para politisi ini hal biasa. Menjadi aktor politik adalah investasi untuk meraih kekuasaan ekonomi. Ini yang menyuburkan judi karena orang mencari jabatan dengan mengeluarkan dana yang begitu besar tapi dia miskin prestasi dan konsep. Ini yang membuat hidup dengan konsep spekulatif tumbuh subur. Di sisi lain, kultur di masyarakat sendiri membiarkan hal yang irasional itu berkembang biak. Judi togel hampir mewabah di segenap lapisan masyarakat, salah satunya seperti yang yang terjadi di Kota Medan. Permainan togel tersebut telah memberikan kesempatan bagi masyarakat, untuk memperoleh uang dengan cara cepat dan mudah karena keuntungan yang didapat bisa berlipat ganda dari modal awalnya meski kemenangannya bersifat kebetulan belaka. Akan tetapi justru itulah yang menjadikan masyarakat kota Medan terus mengulanginya, karena mereka merasa penasaran untuk memenangkannya. Ada berberapa alasan yang menjadikan mereka mengapa melakukan perjudian, diantaranya termotivasi oleh kekurangan ekonomi, disamping juga karena adanya keterikatan lingkungan sejak dini.3 Namun tidak dapat dihindari lagi kegelisahan

Peter L. Berger dan Hansfried Kellner, 1985. Sosiologi Ditafsirkan Kembali dan Humanisme Sosiologi. Jakarta: LP3ES, hal. 102. 3

masyarakat setempat akan permainan judi togel tersebut. Perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat Kota Medan mengakibatkan pergeseran nilai-nilai agama. Agama hanya di jadikan simbol-simbol identitas diri. Pola perilaku ini, lebih cenderung pada pembentukan imitasi diri. Sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial dan perubahan nilai-nilai agama, sosial dan budaya pada umumnya. Walaupun pertimbangan soal-soal kemasyarakatan tentang etika sudah ada sejak dahulu kala, namun upaya untuk meninggikan akhlak mulia sulit untuk tumbuh dari masing-masing masyarakat di sana.4 Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.5 Ada berbagai hambatan polisi dalam menertibkan perjudian. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian berasal dari masyarakat (luar kepolisian) ataupun dari dalam tubuh polisi sendiri. Hambatan yang berasal dari masyarakat/luar tubuh kepolisian, yaitu : perjudian bersifat tidak tetap atau berpindah-pindah, masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara perjudian, Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya, perjudian adalah budaya, dan bukan merupakan pelanggaran hukum. Hambatan yang berasal dari dalam tubuh kepolisian, yaitu: aparat kepolisian yang terbatas, tidak ada satuan khusus yang menangani masalah perjudian, adanya oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian. Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah

4 Hidajatul Hidajah, 1985. Peta Pemikiran Sosiologi dan Perkembangannya. Surabaya: Putra Pelajar, hal. 10. 5 Media Hukum, 2010. hukumonline.com, diakses tanggal 28 April 2013.


masyarakat. untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi: pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum, mengingat judi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan.6 Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara.7 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan tindak kejahatan perjudian, maka tugas polisi yaitu menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas yang mulia, yang aplikasinya harus berasaskan legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dibenci masyarakat, terutama dalam memberantas tindak pidana perjudian. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk

6 Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2006. Perpolisian Masyarakat, Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri. Jakarta, hal. 71. 7 Sadjijono, 2008. Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance. Jakarta: Laksbang Mediatama, hal. 1.

mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.8 Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititikberatkan pada 9

berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan.10 Efektifitas upaya penegakan hukum untuk merintangi berkembangnya perjudian togel hingga saat ini di Polresta Medan dirasa belum optimal. Permasalahan yang dibahas adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan masih maraknya judi togel di wilayah hukum Polresta Medan dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pihak Polresta Medan dalam memberantas tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polresta Medan. Dari berbagai alasan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan kebijakan Polri dalam 8 Barda Nawawi Arief, 1996. Kebijakan Legeslatif Dan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 149. 9 Mahmud Mulyadi, 2008. Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Medan: Pustaka Bangsa Press, hal. 55. 10 Ibid., hal. 51.


pemberantasan perjudian khususnya penanganan hukum pidana di Wilayah Hukum Polresta Medan dengan judul: “Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan”. 1.2. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberantasan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Medan dalam memberantas tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polresta Medan. 1.3. Metode Penelitan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya penelitian juga menggunakan data sekunder, literatur yang relevan, website di internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 2. Uraian Teoritis 2.1. Tinjauan Umum tentang Perjudian Secara Sosiologis, pengertian perjudian tergantung dari pandangan masing-masing kelompok masyarakat yang satu mempunyai pandangan yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Pengertian judi sendiri sebenarnya merupakan pengertian yang selalu berkembang dan berubah. Apa yang suatu ketika dipandang sebagai perbuatan judi, pada waktu dan tempat yang lain mungkin dipandang sebagai bukan perbuatan judi.11 Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat (patologi sosial), yang berlangsung cukup lama, semenjak sejarah peradaban manusia. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan,

perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak 12

atau belum pasti hasilnya. Perjudian adalah pertaruhan sesuatu yang berharga dengan kesadaran resiko dan harapan pada suatu permainan atau suatu peristiwa yang tidak pasti yang hasilnya mungkin ditentukan oleh perubahan/kecelakaan atau mempunyai hasil yang tidak terduga.13 Adapun perjudian menurut pandangan masyarakat tidak lain adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian, perbuatan mengambil resiko dalam pelaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang mengandung resiko. Ketiga unsur di bawah ini dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang mengandung resiko: 1. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. 2. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan. 3. Resiko yang diambil bukanlah sesuatu yang harus dilaksanakan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari permainan judi. Menurut Sadjipto Raharjo, perjudian merupakan kejahatan yang terorganisir. Kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dalam kegiatannya agar dapat berhasil melibatkan berbagai orang atau kelompok orang yang beraneka ragam. Kejahatan terorganisir merupakan usaha-usaha yang melanggar hukum yang berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan resiko yang kecil yaitu dengan cara mempengaruhi para pejabat pemerintah khususnya para penegak hukum.14 Kartini Kartono, Op. Cit., hal.55. B. Simanjuntak, 1981. Beberapa Aspek Patologi Sosial. Bandung :Alumni, hal. 195. 14 Satjipto Raharjo, Op. Cit., hal. 114. 12 13

11 Satjipto Raharjo, 1981. Hukum Dalam Perspektif Sosial. Bandung: Alumni, hal. 99.


Pengertian perjudian menurut G.W.Bawengan adalah mempertimbangkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan jalan atau spekulasi belaka. Mengharapkan kemenangan atau keuntungan untuk menang. Dan itu merupakan daya tarik utama perjudian. Namun adapula permainan tertentu yang didasarkan pada ketangkasan dan keahlian sehingga unsur spekulasi tadi agak menipis tipis karena harapan untuk menang diletakkan pada kepintaran. Akan tetapi yang menjadi pendorong utama adalah harapan untuk menang.15 Pada dasarnya perjudian berasal dari kata judi yang diberi awalan per- dan akhiran -an. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia judi itu sendiri diartikan sebagai permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan.16 Berdasarkan beberapa pengertian perjudian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjudian merupakan suatu permainan dimana pada umumnya kemungkinan menang atau mendapat keuntungan tergantung pada nasib atau peruntungan belaka, apabila bernasib baik akan memperoleh keuntungan atau kemenangan dan apabila bernasib buruk akan memperoleh kekalahan. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian 22

juga segala pertaruhan lainnya. Sedangkan R. Soesilo menyatakan bahwa yang dikatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan 15 G. W. Bawengan, 1977. Masalah Kejahatan dan Sebab Akibatnya. Jakarta: PT. Pradya Paramitha, hal. 81. 16 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Depdikbud. Jakarta : Balai Pustaka, hal. 419. 22 Moeljatno, Op. Cit., hal. 112 .

pengharapan untuk menang, yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk permainan judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan lain-lain.23 Ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang perjudian adalah UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 dan pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: 1. Kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 303, yang selengkapnya adalah sebagai berikut : 1) Dengan hukuman penjara selamalamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak : a. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ; b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ; c. Turut main judi sebagai pencaharian. 2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu. 3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang 23 R. Soesilo, 1985. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politeia, hal. 112.


mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala 24 pertaruhan yang lain-lain. Dalam rumusan kejahatan pasal 303 tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian, dimuat dalam ayat (1): 1. Huruf a ada dua macam kejahatan; 2. Huruf b ada dua macam kejahatan; dan 3. Huruf c ada satu macam kejahatan. Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). 25 B. Tinjauan Umum Tentang Toto Gelap Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.35 Majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi togel sebagai berikut: ”Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan Hukum”.36 Untuk lebih jelasnya tentang permainan judi togel, maka disini peneliti akan menguraikan tentang permainan tersebut, Ibid, hal. 221-222 Adami Chazawi, 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 158. 35 Kartini Kartono, Op. Cit., hal. 59. 36 Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005, hal. 6 24 25

karena penelitian ini membahas tentang togel. Nomor togel dimulai dari nomor 01-00 (yakni 100), untuk 1 nomornya seharga 1000 rupiah. Sedangkan dalam permainan tersebut terdapat 3 macam angka yakni 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Hadiah untuk 2 angka mendapatkan 60.000 rupiah, hadiah 3 angka mendapatkan 300.000 rupiah dan hadiah 4 angka mendapatkan 2.000.000 rupiah. Itupun berlaku untuk kelipatannya seperti : membeli 3 angka sebanyak 4 kali, maka kalau ketiga nomor tersebut keluar akan mendapatkan 300.000 rupiah dikalikan 4 yakni sebanyak 1.200.000 rupiah. Sedangkan jumlah nomor keseluruhan yang akan keluar adalah 4 nomor. Untuk harinya ada 4 hari dalam satu minggu yaitu Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang dimulai jam 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB. Untuk pengumuman nomor-nomor yang keluar, kirakira sore harinya atau sekitar jam 18.00 WIB yakni sehabis maghrib. Realitanya yang terjadi di masyarakat, unsur-unsur perjudian togel yang ada di masyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUHP yaitu: a. Ada perbuatan Perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka. b. Bersifat untung-untungan Untung-untungan merupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam kupon putih. c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang Permainan judi togel menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon putih sebagai taruhannya. d. Melawan hukum Perjudian Togel yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang oleh karena itu perjudian togel bersifat melawan hukum.37 Ancaman pidana dalam permainan judi togel telah diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Pasal 303 bis, sebagai berikut: 37

Ibid


a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah : 1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. 2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena dari salah satu pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. (Pasal 303 bis Kitab UndangUndang Hukum Pidana) 3. Pembahasan 3.1. Faktor Penyebab Maraknya Judi Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan Terjadinya kejahatan perjudian togel tentunya di sebabkan atau didorong oleh berbagai faktor. Dalam membicarakan mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian togel, tentunya pandangan setiap orang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari sudut mana setiap orang melihat dan juga dimana suatu kelompok masyarakat berada. Dari hasil penelitian, telah dicoba untuk menjawab apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian togel. Faktor tersebut antara lain mencakup: faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor faktor lingkungan dan faktor budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pelaku perjudian togel berkisar antara tamat SD dan SMP (83,02 %). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung lebih tergoda untuk melakukan perjudian togel. Faktor yang paling utama dan yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya kejahatan judi adalah masalah ekonomi. Masyarakat dengan status sosial dan

ekonomi yang rendah, seringkali menganggap perjudian sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang sangat rendah dan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi. Tekanan seperti itulah yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang melakukan perjudian. Banyaknya jumlah pengangguran yang tercipta juga ikut andil sebagai penyebab seseorang malakukan perjudian Mereka memiliki pemikiran bahwa dengan bermain judi atau membuka usaha perjudian, maka akan mendapatkan kekayaan yang melimbah tanpa harus bekerja keras, apalagi melihat kondisi ekonomi sekarang dimana untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit. Sehingga hal inilah yang menjadikan dan membentuk watak “pemalas: dalam diri seseorang, dimana mereka ingin mendapatkan hasil yang banyak tanpa bekerja. Lingkungan juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Seseorang yang bergaul dengan orang lain di lingkungannya yang pekerjanya memang bermain judi, maka suatu saat nanti akan sangat gampang terjerumus dan ikut menjadi penjudi, karena setiap hari yang mereka saksikan adalah perjudian, sehingga lama kelamaan menjadi kebiasaan. Terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan karena faktor lingkungan, dijelaskan oleh Bonger dalam Ardillah1, bahwa: “Harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar sekali. Biarpun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup”. Dalam kaitannya dengan faktor lingkungan, Sahetapy2 berpendapat bahwa: “Biasanya manusia merupakan suatu bagian

1 J. S. Ardillah. 2013. Penanggulangan Kejahatan Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Soppeng. Makasar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 72. 2 Sahetapy, J.E. 1992. Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Alumni, hal. 131.


dari sekurang-kurangnya kelompok.Dalam kelompok itu terdapat pikiran-pikiran tertentu, norma-norma, tingkah laku, atau aturanaturan tingkah laku”. Selamanya individu itu masih betah dalam kelompoknya itu dan berada dalam hubungan yang baik dengan para anggota lainnya dalam kelompok itu, maka ia akan menyesuaikan diri sebanyak mungkin dengan pikiran-pikiran, normanorma, atau aturan-aturan yang diberikan oleh para anggota kelompoknya. Lingkungan tempat tinggal seseorang sangat berpengaruh terhadap karakter yang bersangkutan. Kalau ingin sesuatu yang baik, maka perilaku/ pergaulan orang itu pun akan baik, tetapi sebaliknya jika bergaul dengan seorang pemain judi juga, Mungkin hal demikianlah sehingga perjudian itu diistilahkan sebagai salah satu penyakit masyarakat yang hingga saat ini sangat sulit untuk di berantas. Adanya budaya masyarakat dimana dalam melakukan suatu acara pesta atau kemalangan, diperbolehkan melakukan perjudian permainan yang bertujuan untuk menemani orang dalam pesta atau kemalangan tersebut. Hal ini akan menjadi kebiasaan yang jelek terhadap masyarakat dan akan terpelihara kepada generasi selanjutnya. 3.2. Penanggulangan yang Dilakukan oleh Polresta Medan dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan Dampak negatif kejahatan perjudian ini sangat besar, mulai dari perkelahian kelompok, mengganggu keamanan dan ketertiban pencurian dan tindakan kriminal lainnya yang terjadi karena perjudian tersebut. Upaya ini sebenarnya cukup memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, paling tidak ini memberikan peringatan terhadap mereka yang melakukan kejahatan perjudian dan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Untuk menanggulangi perjudian di wilayah hukum Polrestas Medan dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Pertamatama yang dilakukan adalah upaya preventif (pencegahan) dengan melakukan penyuluhan

hukum, membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel, memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu dan melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat. Sedangkan represif dilakukan dengan penangkapan terhadap pelaku perjudian togel. Operasi ini selain rutin dilakukan oleh Polresta Medan juga biasa dilakukan setelah dapat informasi dari masyarakat setempat yang bekerjasama dengan aparat Polresta Medan. Operasi ini juga dilakukan setelah mendapat informasi yang didapat dari masyarakat, bahwa sering terjadi perjudian di daerah tersebut, maka aparat Kepolisian Polrestas Medan langsung mendatangi tempat tersebut untuk membekuk para penjudi tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa operasi ini sering dilakukan dan banyak para penjudi yang terjaring dalam operasi tersebut. Kasus-kasus perjudian ini pun diproses secara hukum, namun dengan berbagai pertimbangan hukum seperti faktor ekonomi dan sosial, beberapa tersangka penjudi yang terjerat tersebut dapat dilakukan pembinaan atas mereka. Jadi tidak harus memenjarakan mereka adalah tujuan utama guna memberikan mereka pengarahan, namun apabila dapat dilakukan pembinaan kepada para penjudi tersebut di samping pertimbangan lainnya, aparat Polresta Medan dapat melakukan pembinaan. Pembinaan tersebut ditujukan agar para penjudi tersebut insyaf dan tidak melakukan kejahatan perjudian lagi, namun tidak jarang juga para penjudi yang diberikan pengertian dan pembinaan tersebut masih saja tetap tidak jerah dan kembali melakukian praktek perjudian kembali, oleh aparat Polresta Medan Polres akan melanjutkan peoses pidana terhadap para penjudi tersebut. Ancaman dalam hukum Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyakbanyaknya dua puluh lima juta rupiah.


4. Kesimpulan dan Saran 4.1. Kesimpulan 1. Faktor-faktor penyebab maraknya judi togel di Wilayah Hukum Polresta Medan yaitu : rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kemampuan ekonomi dengan tingginya pengangguran, faktor lingkungan dimana masyarakatnya gemar bermain judi dan faktor budaya. Faktor pendidikan sebagai faktor individu sangatlah berpengaruh terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian, namun selain faktor individu yang lebih penting lagi adalah faktor di luar individu yaitu ekonomi, lingkungan dan budaya dimana tempat seseorang itu tinggal dan bersosialisasi kepada individu lainnya. 2. Penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Medan untuk memberantas tindak pidana perjudian togel yaitu: a. Upaya Pencegahan (Preventif) 1. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. 2. Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel. 3. Memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu 4. Melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat. b. Upaya Penanggulangan (Represif) 1. Informasi dari masyarakat 2. Penyelidikan dan penyidikan 3. Penyergapan. 4. Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelanggar. 4.2. Saran 1. Kepada pihak Polresta Medan, agar lebih tegas memberikan hukuman, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perjudian. 2. Kepada pemerintah, perlu melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah-masalah hukum tindak pidana perjudian serta membuat tempat lokalisasi

perjudian yang dilindungi oleh undangundang. 3. Kepada masyarakat, agar tidak terlibat tindak pidana perjudian dan dihimbau agar masyarakat yang mengetahui informasi tentang perjudian supaya disampaikan kepada pihak kepolisian untuk dapat secepatnya ditangani. Daftar Pustaka Alam A. S. dan Ilyas Amir, 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar : PT. Pustaka Refleksi. Arief, Barda Nawawi. 1996. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang: CV Ananta. Ardillah, J. S. 2013. Penanggulangan Kejahatan Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Soppeng. Skripsi. Makasar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bawengan, G. W., 1977. Masalah Kejahatan dan Sebab Akibatnya. Jakarta : PT. Pradya Paramitha. ---------------------------------,

1991. Pengantar Psikologi Kriminil. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Berger Peter L. dan Hansfried Kellner, 1985. Sosiologi Ditafsirkan Kembali dan Humanisme Sosiologi. Jakarta: LP3ES. Chazawi Adami. 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hidajah

Hidajatul, 1985. Peta Pemikiran Sosiologi dan Perkembangannya. Surabaya: Putra Pelajar.

Johnson Doyle Paul, 2002. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: Gramedia. Kadir

Abdul. 2012. Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak, Skripsi, Makkasar :


Fakultas Hukum Hasanuddin.

Universitas

Kartono Kartini, 2009. Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Jilid I. Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2006. Perpolisian Masyarakat, Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri, Jakarta. Kusuma Mulyana W., 1984. Kriminologi Dan Masalah Kejahatan. Bandung : Armico. ---------------------------------------,

1988. Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi, Jakarta : LBH. Moeljatno. 2002. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. TeoriTeori dan Kebijakan Pidana, Cet.. II. Bandung: Alumni. Mulyadi

Mahmud, 2008. Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud. Jakarta : Balai Pustaka. Putra Muhammad Ghazali Bagus Ani, 2004. Judi Kupon Togel Kaitannya dengan Diharmonisasi Kehidupan Rumah Tangga Konsumennya di Jogjakarta. Jurnal. Surabaya : Universitas Airlangga. Raharjo Satjipto, 1981. Hukum Dalam Perspektif Sosial. Bandung: Alumni. Sadjijono, 2008. Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance. Jakarta: Laksbang Mediatama. Sahetapy, J.E., 1992. Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Alumni.

Santoso Topo, 2001. Kriminologi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Simanjuntak, B., 1981. Beberapa Aspek Patologi Sosial. Bandung :Alumni. Soesilo, R. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politeia. Weda Made Darma, 1996. Kriminologi Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN

Recommend Documents