PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KOPROK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro) (Jurnal)
Oleh: RITO PRIASMORO
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KOPROK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro)
Rito Priasmoro email: (
[email protected]) Abstrak Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan hanya menjadi pemenang. Perjudian ini terjadi dikalangan masyarakat metro tepatnya kecamatan yosodadi, Praktik perjudian tersebut perlu di tanggulangi karena adanya pasal 303 ayat 3 KUHP, Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, dengan mengajukan dua permasalahan yaitu : Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok di Polres Metro? Dan apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok di Polres Metro? Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di peroleh oleh penulis dilapangan mengenai Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjduian koprok Polri sebagai kekuatan hukum untuk pembinaan masyarakat yang melakukan tindakan pidana sesuai dengan melakukan fungsi sesuai Pasal 2, tugas sesuai Pasal 13, dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik dilakukan secara penal dan juga non penal. Peranan lebih banyak menunjukkan suatu peranan. Sehubungan dengan itu, terdapat juga faktor penghambat yaitu adanya pembackingan oleh aparat penegak hukum tentu yang menyalahgunakan kewenangannya. Polres Kota Metro selalu saja menemukan aparat yang menjadi pembackingan tersebut dalam setiap operasi mereka. Bahkan tidak jarang para pembackingan tersebut sangat berani melawan petugas polisi pada saat penggrebekan berlangsung. Saran yang dapat diberikan yaitu dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian itu Polisi dapat bertindak lebih aktif, khususnya pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga para pelaku kejahatan perjudian dapat ditangkap beserta barang buktinya.
Kata Kunci: Peran Kepolisian; tindak pidana; perjudian koprok.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KOPROK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO) Rito Priasmoro, Nikmah Rosidah, Diah Gusniati M Email: (
[email protected]) Abstrak Abstract Gambling was a game where players bet to select one choice among several options where only one choice was correct and only one choice that would become the winner. This gambling occurred among the community metro exactly at Yosodadi sub-district, gambling practice was necessary to resolve due to the Article 303 paragraph 3 of the KUHP, the issues that were discussed in this theses were by asked two problems, they were: How was the role of the Police in combating koprok gambling in Metro police? And what was the resistance factor of the Police in combating koprok gambling in Metro Police? The methods that were used in this research were the normative juridical approach and empirical judirical. The sources of the data used were the primary and secondary data. Based on the result of the research and discussion that were acquired by the writer at the field about the role of police in combating koprok gambling was police as the force of law for the construction of the people who do the criminal act according to perform functions according to Pasal 2, tasks according to Pasal 13, and authority according to Pasal 15 includes Law Number 2 Year 2002 about the police state of the Republic of Indonesia, better done in a penal and non penal. The role more indicates a role. In relation to that, there is also resistance factor namely the protection by law enforcement officials who misuse the authority. Police of Metro city always find the apparatus that become the guards in each of their operations. It was not even rarely the guards who very bravely against police officers when the raid in progress. The suggestions that can be given are to prevent and combat gambling crime. Police can act more active, especially during the investigation and investigations, so that the perpetrators of the gambling can be arrested along with their proof goods.
Key Words: The Role of the police; criminal acts; koprok gambling.
1.
Pendahuluan
Perjudian telah ada di muka bumi seiring dengan peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku bushmen di Afrika Selatan, Aborigin di Australia, dan Indian di Amerika, dimana mereka telah mngenal permainan dadu. 1 Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Keanekaragaman permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Secara umum, perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan hanya menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Permainan judi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di Nusantara. Perjudian adalah dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. permainan judi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di Nusantara hingga berbentuk negara Indonesia. Perjudian yang masih ada hingga sekarang yaitu, 1
Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 181.
toto gelap (togel) yaitu permainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka keluar yang sama dengan angka yang dibeli dengan pengecer togel togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar di pemutar angka keluar misalnya di pengeluaran Singapore prize. Kata togel sendiri berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Disebut judi gelap karena dilakukan secara tersembunyi oleh sebagian orang yang saling mengerti dan terlibat dalam permainan judi tersebut. Dikalangan masyarakat Kota Metro tepatnya kecamatan yosodadi yang beberapa bulan terakhir warga yosodadi dikejutkan dengan adanya penggerebekan langsung dari Polres Metro, atas terjaringnya beberapa pemuda-pemuda 21 polos yang bermain judi Koprok di suatu daerah 21 polos kecamatan yosodadi Metro Timur Kota Metro dan diringkus Kepolisian dengan menggunakan mobil truck, kendaraan masingmasing orang pun ikut diangkut Kepolisian semua untuk dijadikan barang bukti dan dikumpulkan termasuk alat judi Koprok (dadu), sejumlah uang, motor dan beberapa barang bukti lainnya. Judi Koprok membuat masyarakat yosodadi menjadi resah dan jadi perbincangan hangat karena pelakupelaku pemain judi koprok tersebut kebanyakan masyarakat 21 polos itu sendiri, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan terus-terusan berjudi akhirnya kehilangan banyak uang. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat dan generasi bangsa. Karena selain meracuni jiwa
seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan, juga dapat mendorong pemainnya menjadi pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh2. Permainan yang pada umumnya mengantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan pada faktor kebetulan, dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan tidak menghiraukan adanya resiko dan belum mengetahui pasti hasilnya, bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam atau internet. Bahkan kegiatankegiatan olahraga seperti piala dunia (world cup) tidak ketinggalan di jadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian. Perjudian online di internet pun sudah sangat banyak di kunjungi oleh para penjudi, bukan tidak mungkin para penjudi tersebut adalah orang Indonesia. Praktik perjudian tersebut perlu di tanggulangi karena di dalam KUHP Bab XVI, perjudian di tetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari di lakukannya perbuatan ini berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.
2
H.R. Abdussalam. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum. Restu Agung, Jakarta. 2009, hlm. 43.
Selain itu, tentang pelaksanaan UU No.7 Tahun 1974 yang ditunjukan kepada pemerintah pusat dan pemda agar menghapus atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua aturan tersebut di anggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat sebagai aparatur negara, polisi berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut. alasan inilah yang mendasari penulis untuk menyusun skripsi ini yang berjudul “Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok”. Permasalahan dalam skripsi ini yang pertama bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok? Dan apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan tindak perjudian koprok di Polres Metro. Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu dara primer dan sekunder. Metode pengambilan sempel yang digunakan adalah anggota kepolisian metro dan beberapa responden.
pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana.
II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok di Polres Metro Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok menjelaskan penegak hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan peran kepolisian dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana), menurut pendapat sudarto bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut3. 1.
2.
3
Upaya Penal (Represif) Upaya penal yaitu merupakan salah satu upaya penegakan hukum maupun dari segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur hukum yang lebih mengutamakan pada pembarantasan setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya non Penal (preventif) Upaya penegakan hukum secara non penal ini merupakan satu upaya pada pencegahan. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan,
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, hlm. 113.
Suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang 4 . Sarana Penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal pada dasarnya hanya meliputi penggunaan sosial untuk memperbaiki kondisikondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan 5 . Untuk dapat berjalannya sistem hukum, maka diperlukan adanya keterpaduan antara substansi hukum 4
Barda Nawawi Arif. Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm. 11. 5 Ibid. hlm. 12.
(legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum, dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, juga mencakup Living Law (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (Law in the books)6. aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenakan untuk menggunakan daya paksa7. Fungsi peran Kepolisian dalam menegakan hukum : a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan
b.
kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
Tugas Kepolisian dalam peran melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu: a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan. c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
6
Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 202. 7 Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2007. Hlm. 18.
Wewenang kepolisian adalah: a. Menerima laporan pengaduan.
dan
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu masyarakat umum. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya tumbuhnya penyakit masyarakat. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
B. Faktor Penghambat Bagi Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok di Polres Metro 1. Faktor Penegak Hukum Perjudian di indonesia telah menjadi masalah sosial nasional yang cukup serius. Polri sebagai kekuatan inti pembinaan kamtibmas telah berbuat banyak untuk membrantas perjudian dan berhasil meringkus bandarbandar judi kelas kakap. Namun, keberhasilan tersebut akan mentah lagi apabila kasus pembackingan oleh aparat penegak hukum tentu yang menyalahgunakan kewenangannya itu tidak segera ditindak tegas dan kalau perlu dipublikasikan agar masyarakat tahu bahwa dalam penegakan hukum, polisi tidak memandang bulu8. sering menjadi pembackingan sebagai tindak pidana perjudian koprok Adanya pembackingan kejahatan perjudian dalam hal ini bukanlah hanya cerita bohong. Polres Kota Metro selalu saja menemukan aparat yang menjadi penjaga tersebut dalam setiap operasi mereka. Bahkan tidak jarang para pembackingan tersebut sangat berani melawan petugas polisi pada saat penggrebekan berlangsung karena mereka sering merasa tidak terjangkau oleh hukum.
Pihak kepolisian pun menangkap para pemain judi tersebut dan membawa mereka kekantor polisi untuk dimintai keteterangan sedang apa mereka disana, karena ada masyarakat yang melapor bahwa orang-orang dikeramaian daerah 21 polos tersebut, warga resah karena sering terjadi keramian banyak masyarakat yang mencurigai sedang apa dikeramian tersebut masyarakat takut kalau memang itu terjadi perjudian masyarakat takut terjadi pada anak-anak generasi penerusnya rusak karena perjudian sebagian tindak pidana, dengan adanya penggerebekan masyarakat merasa tenang karena adanya peringatan agar para pemain takut bila dikenakan penjara dan banyak yang untuk berhenti bermain, mengurangi dan menghilangkan budaya perjudian.
8
Anton Tabah, opcit..
2. Faktor Sarana dan Prasarana Kurangnya sarana yang memadai menjadi penghambat bagi Polres Kota Metro untuk menanggulangi tindak pidana perjudian. Keterbatasan mobil dinas ini pun dapat menjadi penghambat bagi aparat polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Dengan tidak adanya mobil dinas, maka begitu ada laporan perjudian di masyarakat, polisi resort Kota Metro terpaksa menggunakan sepeda motor, oleh karena kapasitas sepeda motor lebih sedikit daripada mobil, maka polisi resort Kota Metro pun tidak dapat menangani masyarakat yang sangat banyak bermain judi di lokasi kejadian. Bisa jadi sebelum polisi tersebut sampai di TKP, para pelaku perjudian pun telah melarikan diri terlebih dahulu, sehingga penyelidikan pun gagal 9 dilakukan . 3. Faktor Masyarakat Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian dapat disebabkan karena adanya pembackingan perjudian oleh aparat tersebut tentu yang menyalahgunakan kewenangannya serta aparat penegah hukum tidak dapat menyelesaikan kasus-kasus perjudian secara tuntas. Adanya 9
Hasil wawancara dengan Iptu Pol. J. Lumban Gaol, Kabio Kaur Bin Ops Polres Kota Metro, Hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016, Pukul 11.00 WIB.
pembackingan perjudian oleh aparat itu sendiri, khususnya yang berasal dari satuan Kepolisian, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Polisi untuk menyelesaikan perkara tersebut. kebanyakan masyarakat akan beranggapan bahwa dengan adanya pembackingan tersebut, maka kasus perjudian biasanya akan dislesaikan antar mereka saja tanpa melalui proses hukum, sehingga para pelaku perjudian yang dibacking tersebut dapat tetap bebas untuk bermain judi. Dengan demikian, maka masyarakat akan semakin enggan untuk melaporkan suatu peristiwa yang di duganya adalah perjudian kepada pihak kepolisian, karena dalam pikirannya telah terbentuknya suatu anggapan bahwa kebanyakan perjudian itu telah mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum tentu yang mempunyai hubungan jabatan dengan aparat itu sendiri, dimana pada akhirnya pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut akan berhenti dengan sendirinya. 4. Faktor Kebudayaann Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup. Contohnya nilai ketertiban dan nilai ketentraman masyarakat terhadap perjudian, yang menganggap perjudian sudah menjadi tradisi pada saat acara penting seperti pernikahan maupun sunatan yang mengundang banyak perhatian masyarakat untuk mengikut sertai acara tersebut, maka masyarakat mengganggap perjudian sudah menjadi tradisi didaerah,
perjudian itu sangat dilarang keras untuk dilakukan barang siapa yang mengikut sertai akan dikenakan sanksi pidana penjara, nilai kebendaan dan nilai rohani atau keakhlakan sangat berperan dalam kasus perjudian karna itu menyakut kepribadian masingmasing orang untuk melakukan kegiatan haram yang melanggar agama dan hukum. III. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dapat ditarik simpulan bahwa: 1. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjduian koprok Polri sebagai kekuatan hukum untuk pembinaan masyarakat yang melakukan tindakan pidana sesuai dengan aturan normatif terutama dengan adanya perjudian jelas kepolisian segera menyelesaikan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai anggota Kepolisian. 2. Masyarakat butuh tindakan yang nyata terhadap kepolisian bila mana terjadi tindak pidana contohnya perjudian yang terjadi dikalangan masyarakat. Masyarakat mengharapkan kerja nyata kepada anggota Kepolisian yang menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Anggota Kepolisian telah berbuat banyak untuk membrantas perjudian. Namun, keberhasilan tersebut akan mentah lagi apabila kasus pembackingan oleh aparat penegak hukum tentu yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota Kepolisian. Posisi Kepolisian dalam
masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Kepolisian menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. 3. Faktor Penghambat dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok ini adalah Faktor Penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan faktor-faktor itulah yang menjadi penghambat dalam penanggulangan perjudian koprok. Berdasarkan analisa saya dari keempat faktor tersebut, faktor yang paling dominan adalah faktor penegak hukum karena adanya pembackingan oleh aparat penegak hukum tentu yang menyalahgunakan kewenangannya. Polres Kota Metro selalu saja menemukan aparat yang menjadi pembackingan tersebut dalam setiap operasi mereka. Bahkan tidak jarang para pembackingan tersebut sangat berani melawan petugas polisi pada saat penggrebekan berlangsung karena mereka sering merasa tidak terjangkau oleh hukum. Ulah para pembacking tersebut sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum.
DAFTAR PUSTAKA Buku/Literatur : Anton Tabah. 1991. Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. H.R. Abdussalam. 2009. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum. Jakarta. Restu Agung. Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung. Barda Nawawi Arif. 2004. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Yesmil Anwar dan Adang. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Subekti. 2007. Aneka Perjanjian. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
