ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango)
JURNAL Oleh:
IWAN HASAN NIM.271409138
JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2013
ABSTRAKSI Penelitian tentang analisis kriminologi terhadap tindak pidana pencabulan(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan di Bone Bolango, dan upaya Polres Bone Bolango untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan di Bone Bolango, untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polres Bone Bolango untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada,bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan di Bone Bolango yakni faktor lingkungan, faktor kebudayaan dan faktor ekonomi. Selain itu upaya Polres Bone Bolango untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan adalahupaya preventif dan upaya represif. Kata kunci :Kriminologi, Pencabulan, Polres Bone Bolango
PENDAHULUAN Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup. Seiring kemajuan zaman, kebutuhan mereka akan terus bertambah sedangkan di sisi lain perekonomian mereka semakin terpuruk. Hal tersebut dapat memicu seseorang untuk mengambil jalan pintas demi memenuhi kebutuhannya dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, yaitu kejahatan. Kejahatan pencabulan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296 yang kesemuanya merupakan kejahatan. Bone Bolango merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo ternyata tidak lepas juga dari kasus pencabulan. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Bone Bolango, dimana dalam kurun waktu 3 tahun kasus pencabulan semakin meningkat. Pada tahun 2010 terdapat 12 kasus pencabulan, dan meningkat kembali pada tahun 2011 di mana tercatat ada 15 kasus pencabulan, serta semakin meningkat pada tahun 2012 sampai bulan November terdapat 19 kasus pencabulan yang tercatat di Polres Bone Bolango. Rumusan Masalah Dari apa yang telah di uraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : (1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Bone Bolango. (2) Bagaimana upaya Polres Bone Bolango untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan. Metode Penelitian
2
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.1Dalam hal ini untuk mendeskripsikan tindak pidana pencabulan di Bone Bolango.Sedangkan metode pendekatannya adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta. Adapun teknik dalam memperoleh data dilakukan dengan cara Metode dokumentasi dan Metode wawancara Setelah data diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan substansinya di analisissecara Metode deskiptif yaitu berusaha menganalisa data dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai objek yang diteliti.”Data-data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian dikaji, dianalisa dan dikaitkan dengan teori serta perubahan yang berlaku sehingga sampai pada suatu kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Hasil Dan Pembahasan Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan, dalam hal ini Polres Bone Bolango, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dalam hal ini menurut Briptu Hijriyanti Baruadi ada tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang sangat meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.2 Pelaku tindak pidana pencabulan dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban pencabulan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal pencabulan dapat dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut3 : (1) Modus 1 yaitu Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan. (2) Modus 2 yaitu pelaku melakukan pencabualan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, setelah itu pelaku melakukan pencabulan. (3) Modus 3 yaitu pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya.
1
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 15. Wawancara dengan Briptu Hijriyanti Baruadi, penyidik polisi UPPA Polres Bone Bolango, tanggal 10 Mei 2013, diolah. 3 Wawancara dengan Briptu Adnan Tandi, penyidik polisi UPPA Polres Bone Bolango, tanggal 13Mei 2013, diolah 2
3
Dari modus-modus operandi pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Berdasarkan penelitian dan disertai dengan wawancara Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan yakni peredaran CD porno, pengaruh minuman keras, unsur coba-coba, dan adanya kesempatan.4 Selain itu faktor-faktor lain ialah sebagai berikut : (1) Faktor Lingkungan.yaituFaktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang antara lain sebagai berikut : (a) Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya. (b) Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan. (c) Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif sehingga anak tidak dapat diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui. (2) Faktor Kebudayaan yaitu Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencabulan pada anakanak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku.Menurut Brigadir Yahya Boudelo, faktor budaya berpakaian bagi anak terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabualan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.5(3) Faktor Ekonomi yaitu Ekonomi merupakan 4
Wawancara dengan Brigadir Yahya Boudelo, KANIT UPPA Polres Bone Bolango, tanggal 10Mei 2013, diolah 5 Wawancara Brigadir Yahya Boudelo, KANIT UPPA Polres Bone Bolango, tanggal 10Mei 2013, diolah
4
suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabualan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat menganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.6 Pihak kepolisian sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum dan menjadi ujung tombak dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana, dimana polisi merupakan penyidik utama dalam menangani suatu tindak pidana. Sebagai institusi pertama yang berinteraksi langsung dengan tindak pidana, maka diperlukan suatu keahlian dan kecakapan khusus dalam menghadapi tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Untuk itu polisi memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memberikan perlindungan dan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dalam hal upaya polisi untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulanseperti yang telah dijelaskan di atas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korbantindak pidana pencabulan, maka upaya-upaya yang dilakukan polisi adalah sebagai berikut: 1. Upaya Preventif Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan dengan anak sebagai korban. Adapun upaya-upaya tersebut adalah: (a) Melakukan koordianasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan akan terjadinya tindak pidana kesusilaan termasuk pencabulan terhadap anakdi bawah umur. Koordinasi ini penting dilakukan untuk menemukan solusi dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadapanak di bawah umur. Pihak-pihak terkait ini diantaranya adalah sekolahsekolah, pemerintah daerah, dan LSM-LSM yang mengkhususkan perhatiannya pada anak. (b) Melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi hukum kepada masyarakat guna lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun bekerjasama dengan pihak sekolah untuk sosialisasi permasalahan hukum dengan pelajar. Berdasarkan wawancara dengan Briptu Adnan Tandi mengatakan bahwa dalam hal ini unit yang bertugas adalah Satuan Binamitra. Penyuluhan ini dilakukan dengan nara sumber langsung dari pihak kepolisian yang sudah berpengalaman dalam menangani terjadinya tindak pidana. Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga memperlancar dam mempermudah tugas polisi karena pada dasarnya dalam melaksanakan pekerjaannya polisi sangat membutuhkan kerjasama dengan masyarakat secara langsung.7 (c) Melakukan operasi-operasi terpadu di tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat 6
Ibid Wawancara dengan Briptu Adnan Tandi, penyidik polisi UPPA Polres Bone Bolango, tanggal 13Mei 2013, diolah.
7
5
yang rawan terjadinya tindak pidana. Tempat-tempat yang dimaksud antara lain di tempat-tempat hiburan yang ditengarai merupakan tempat yang rawan terjadinya tindak pidana. (d) Melakukan penggrebekan terhadap pengedar VCD porno dan tempat-tempat penyewaan VCD porno. Hal ini dilakukan karena salah satu terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah karena pengaruh dari menonton VCD porno. Dengan adanya upaya ini diharapkan dapat mencegahatau minimal mengurangi angka tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur. Dalam upaya preventif ini pihak kepolisian hanya melakukan upaya yang terkait dengan institusinya. Pada dasarnya upaya preventif ini tidak selamanya harus dilakukan oleh kepolisian, akan tetapi juga bisa dilakukan oleh lingkungan, sekolah, maupun keluarga. Upaya prevetif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau minimal mengurangi terjadinya tindak pidanan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dengan adanya upaya preventif ini, maka masyarakat terutama orangtua akan lebih hati-hati menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak menjadi korban pencabulan atau kejahatan kesusilaan lainnya. Selain itu anak juga bisa lebih hatihati dalam bergaul karena sudah tahu akan bahayanya apabila berhubungan terlalu dekat dengan lawan jenisnya. 2. Upaya Represif Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas terjadinya suatu tindak pidana. Upaya ini dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Bone Bolango adalah: (a) Menerapkan aturan hukum yang tepat baik dalam KUHP maupun diluar KUHP yang terkait dengan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur misalnya UUPA. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penerapan pasal dengan tujuan agarpelaku tidak lepas dari jeratan hukum. (b) Kepada saksi dilakukan pemanggilan secara resmi yaitu dengan mengirimkan surat pemanggilan untuk menjadi saksi pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (2) KUHAP, yaitu: “Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang yang untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.”8Apabila saksi menolak untuk datang memenuhi panggilan dengan alasan yang bisa diterima oleh penyidik, maka penyidik akan mendatangi saksi ke rumahnya dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi secara langsung di rumahnya. Akan tetapi apabila saksi memang pada dasarnya sengaja tidak mau hadir memenuhi panggilan, maka saksi tersebut dapat dikenai ancaman Pasal 224 KUHP, yaitu:9 Pada pelaksanaan upaya penanggulangan jenis represif ini yang dilakukan Polres Bone Bolango adalah jenis treatmen atau perlakuan yaitu mengenai sanksi
8
Andi HAmzah, KUHP dan KUHAP, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006, hal 289-290 Andi HAmzah, Op.cit., hal 92.
9
6
pidana. Sedangkan untuk punishment atau penghukuman sudah bukan merupakan tanggung jawab pihak kepolisian melainkan tugas hakim pengadilan. Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Yahya B. dalam hal upaya polisi untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Bone Bolango diantaranya yaitu:10 (a) Untuk penempatan korban mengenai rumah aman, masih diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun rumah aman di Kabupaten Bone Bolango. (b) Menambah jumlah personil Polres Bone Bolango, khususnya untuk Unit PPA. Mengingat jumlah petugas yang menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak masih kurang terutama petugas polisi wanita yang hanya satu orang. Kesimpulan Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulansebagai berikut: (a) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Bone Bolango yakni : Faktor Lingkungan.Situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. (b) Faktor Kebudayaan. Dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak. (c) Faktor Ekonomi. Di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya. Upaya Polres Bone Bolango Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan yaitu :(1) Upaya Preventifadalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan dengan anak sebagai korban. Adapun upaya-upaya tersebut adalah: (a) Melakukan koordianasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan akan terjadinya tindak pidana kesusilaan termasuk pencabulan terhadap anakdi bawah umur. (b) Melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi hukum kepada masyarakat guna lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun bekerjasama dengan pihak sekolah untuk sosialisasi permasalahan hukum dengan pelajar. (c) Melakukan operasi-operasi terpadu di tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat yang rawan terjadinya tindak pidana. (d) Melakukan penggrebekan terhadap pengedar VCD porno dan tempat-tempat penyewaan VCD porno. (2) Upaya Represifyang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Bone Bolango untuk memberantas terjadinya tindak pidana pencabulan adalah: (a) Menerapkan aturan hukum yang tepat baik dalam KUHP maupun diluar KUHP yang terkait dengan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur misalnya UUPA. (b) Kepada saksi dilakukan pemanggilan secara resmi yaitu dengan mengirimkan surat pemanggilan untuk menjadi saksi pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. (c) Kepada tersangka
10
Wawancara dengan Brigadir Yahya Boudelo, KANIT UPPA Polres Bone Bolango, tanggal 10 Mei 2013, diolah.
7
yang melarikan diri, polisi melakukan upaya pencarian terhadap tersangka dan apabila tidak juga menemukan, maka polisi memasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Saran Saran yang penulis berikan dalam hal tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut : (1) Masyarakat harus berperan serta secara aktif dalam pencegahan kasus-kasus kejahatan asusila termasuk pencabualan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara misalnya segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui, melihat, dan mendengar, terjadinya tindak pidana pencabulan atau kejahatan lainnya terhadap anak. (2) Kepada orang tua harus lebih hati-hati dalam menjaga anak perempuannya dengan selalu mengontrol kegiatan anak-anaknya diluar rumah agar tidak menjadi korban dari tindak pidana pencabulan. (3) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango (Pemda) untuk lebih memperhatikan korban yaitu dengan memberikan hak-hak korban sebagaimana yang seharusnya diterima korban.
DAFTAR PUSTAKA Ali, Zainudin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Arief, Barda Nawawi, 2008, Bunga Rampai Kebijakan HukumPidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Chawawi, Adami, 2007, Tindak Pidana Mengenai Mengenai Kesopanan, Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hamzah, Andi, 2006, KUHP dan KUHAP, Jakarta, Asdi Mahasatya. Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Marpaung, Ledeng, 2008,Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya,Jakarta: Sinar Grafika. Noor MS Bakry, 1994, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Yogyakarta: Liberty. Prodjodikoro, Wirjono, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama. Santoso, Topo, Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Soekanto, Soerjono. 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Sunggono, Bambang, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sudarsono, 2007, Kamus Hukum (edisi baru), Jakarta: Rineka Cipta. Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. Yulia, Rena, 2010, VIKTIMOLOGI: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu. Anjaz Hilman, Seksualitas & Hak Reproduksi Perempuan (online), http://sites.google.com/site/anjazhilman/seksualitas-hak-reproduksiperempuan (07 November 2010).
8
Marry, Findy, Ferius, Carey (FKUI), Child Molestation (Pencabulan Pada Anak) (online),http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/definisi.htm (07 November 2010). Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Pengadilan Anak Beserta Penjelasannya, 2010, Citra Umbara, Bandung. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Politeja, Bogor.
9
